Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENELITIAN
STUDI PERBANOINGAN -PEMETAA.N BERDASAR P. P. Ne.10 TAHU N 1961
. /
BUKU KE ... 1
TINJ.AUAN UMUM J
OLEH
UNIVERSITAS GADJAHMADA DALAM RANGKA KER.JASAMA DENGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1975/1976
P R A K A T A.
Terlebih daqulu penyusun ingin menyampaikan rasa
terima kasih yang ~ebesar-besarnya kepada :
- Dapak l·1a:jen .• Pol..· Abdulrachrnan Setjowibowo, ·oirek
tur Jendral Agraria, Departemen Dalam Negeri.
- Eapak ProfoDr. Sukadji Ranuwihardjo, Rektor Uni
versitas Gadj ah 1'1ada.
- P~ra anggauta Steering Committee Direktorat Pen
~aftaran Tanah.
-Para an9gauta Steering Committee · Team Universi- ·
tas Gadjah Hada.
atas segala bimbingan, petunjuk 1 saran~saran kearah ter
wujudnya Buku - Duku Laporan Penelitian Agraria dalarn
rangka kerja sana antara Universitas Gadjah Mada dengan
Departemen Dalam Negeri.
Dengan menghayati sedalam~dalamnya akan kurangnya
data inventarisasi penguasaan tanah di Indonesia, serta
khususnya menunjang program pemetaan bagi Pendaftaran Ta
nah, penelitian diarahkan menuju efisiensi kerja dan pe
milihan , peralatan yang sesuai serta pemakaian metoda
ukur yang memadai.
Penelitian yang merupakan salah satu dharma dalam ·Tri
Dharma Perguruan Tingg{, tidaklah akan keliru bila keman
tapan dalam menyatukan pendapat kearah penyelesaian rnasa-
lah praktis dalam pemetaan pendaftaran . tanah khususnya ,
i =
serta dalam mensukseskan pembangunan Ne~ara pada umumnya.
Tidak lupa, penyusun sampaikan tcrima kasih kepada segenap
Civitas Akademika Fakultas T~knik yang telah banyak mem
bantu aalam peneli tian ini •.
Semoga bes~r manfaat penelitian ini bagi Nusa dan
Bangs a, dan ~~uhan Yang Haha Esa akan selalu melimpahl,an
'l'aufi~ bidayab-Nya kepada kita semua.
Yogyakarta, 30 April 1976
- ii -
I .
DAFTA R I S I
BAB. Halaman
JUDUL . BUR1J 0 TINJAUA.l\1 UHU~-i • • . . . • • • • • . p RA :KA T A • • • • • • • • • • • • • • • i
lJAFTAR ISI • • • .. • • • • • • • • • iii
SUSUl~lu~ ORGANISASI PENELITIAI~ • • • • • iv
p E N. DA H u L u AN • • • • • • • 1
KEGIATAN PENELITIAl~ • • • • • • • • • • • • 25
hASIL PENELITIAN • • • • • • • • • • • • • • 34
l< E s I Iv1 p u LAN • • • • • • • • • • • • • • 38
R 1:1 K 0 Jl!1 z N D A c• I 44 ;;) • • • ~ •
DAFTAR PUS TAKA • • • • • • • • • 58
- iii -
SUSUNAN O~~ISASI PENELITIAN
1. Steering Committee Direk : 1. Ir. llambang Triono.
"torat Pendaftaran Tanah. 2. Ir. Sudradjat Sutardja.
2. Penanggung Jawab Luku
- Duku Peninjauan Umum
- Buku Sistim Referensi
dan Kerangka Dasar
- Duku Pene1itian A1at
Ukur.
. "
. .
- Buku Pengukuran Rincikan
- Buku Perhitungan Luas
~·anah. . 0
3. Ir. Topohartono.
4. So~silo Tjondrodipuro.
Ir. P r " i y o n o. V
-----Ir. Suprapto •
Ir. Hasjimy Masidin.
Ir. suprapto ..
Ir. P r i y o n o.
3. Anggauta Staf Pe1aksana : 1. Ir. Purnomo Santoso ..
2. Ir. Kurdinanto.
3. Ir. Subardhio
4. Ir .. Haris Nurbaya.
5. Ir. Rachmad PH.
6·. Ir. s o e p o n o.
7. Sugiharto B.Sc.
4. Penanggung Jawab Studio : 1. Djawabir B.sc.
2. Sumaryo B.Sc.
3. Christine £~ugroho B. Sc.
- iv· -
- 2 -
Alat ukur akan terasa sangat diperlukan dalam jumlah dan
jenisnya.
I.l.l.2. Penggunaan alat ukur ·tidak hanya dari pabrik
asal Eropa saja tetapi dari negara-negara lainpun, seper
ti Jepang, Eropa Timur, sudah mulai masuk di Indonesia.
Pemilihan alat ukur yang sesuai kebutuhan akan
permasalahan tersebut diatas.
meno1ong
I.l.l.3. Perlu dikenalkannya alat-alat ukur selain dari
jenis WILD T-0 yang kenyataannya paling banyak beredar
· di Indonesia dari pada dinegara-negara lain; a1at terse
but rupa-rupanya telah membudaya sejak lama.
Sistim Referensi dan Kerangka Dasar.
I.l.2.1. Masih dipergunakan referensi titik-titik triangu
lasi dari Topografi Angkatan DArat yang kurang teliti un
tuk klasifikasi daerah tertentu ( UGM. menyarankan adanya
pembagian klasifikasi wilayah berdasar kepentingannya atau
urgensi daerah ).
I .1. 2. 2·. Timbulnya masalah daerah-daerah per'tampa1an
("overlap") dalam pelaksanaan pengukuran desa demi
berdasar P.P. 10/196~.
des a
I.l.2.3. Pengukuran dan pemetaan mutlak adanya
dasar; terutama dalam masalah delimitasi.
karpgka
I.l.2.4. Per1unya perencanaan perletakan titik-titik se-
bagai kerangka dasar pemetaan dalam hubungannya dengan
- 3 -
rencana penggabungan desa derni desa sebagai suatu kesatu
an yang lebih besar.
R i n c i k a n.
I.l.3.1. Letak persil dalam peta pendaftaran tanah harus
bisa menjamin kepastian hukumnya, serta penentuan kembali
letaknya ( delimitasi ).
1.1.3.2. Daftar umum dalam kerangka pendaftaran hak atas
tanah, harus bisa rnembuktikan jarninan hukum bagi pemegang
nya.
I.l.3.3. Setiap hak atas tanah serta peralihannya didaf
tar dalarn daftar urnum, sehingga daftar ini harus dapat
memberi~an gambaran yang lengkap dan sesuai dengan kea
daan sebenarnya dari hak-hak atas tanaho ·
L u a s T a n a h.
I.l.4.1. Kepastian luas tanah masing-masing pemiliknya ha
rus dapat menjamin ~eadilan dan mebenarannyao
I.l.4.2. Perlu kerja sama dan bimbingan pengukuran luas
tradisionil agar hasilnya dapat dipegang berdasar kekuat
an hukumnya; hal ini mengingat wewenang pengukuran luas
harus oleh pihak Pendaftaran Tanah ( pasal 8 ayat 2,P.M.A
6 1 1961 ).
I.l.4.3. Skala peta menentukan ketelitian dan kepastian
luas sebidang tanah.
- 4 -
I.2. Pengertian-Pengertian Pokok.
I.2.1. Pengertian Pokok Alat Ukur.
1.2.1.1. Yang disebut alat ukur dalam penelitian adalah
alat ukur sudut, dikenal sebagai teodolit, busol teodolit
atau teodolit kompas dan " bumon compas theodolite " ( B.
C.T. ). Pengukur sudut horisontal dan vertikal.
1.2.1.2. ~at ukur sudut dapat dipergunakan juga
pengukuran jarak tidak langsung, atau secara optik.
dalam
I.2.2. Pengertian Pokok Sistim Referensi dan Keranqka Da-
~-I.2.2.1. Pemakaian suatu sistim proyeksi yang masih meme-
nuhi persyaratan konformitas dan aequidistant untuk luas-
an daerah.
1.2.2.2. Pemakaian kerangka dasar berbentuk poligon untuk
desa demi desa dimaksudkan agar pe~letakan persil
pengikatan ukuran rincikan dapat dilakukan.
I.2.2.3. Letak masing-masing titik ikat dal~
a tau
kerangka
dasar tiap daerah, harus terletak dalam satu referensi
yang· s~.
I.2.3. Pengertian Pokok Rincikan.
I.2.3.1. Pekerjaan rincikan adalah mengukur dan menggam
barkan pada peta dengan skala tertentu .dan dengan pengi
katan kerangka dasarnya.
I.2.3.2. Dengan penentuan kembali letak persil yang di-
- 5 -
rincik berdasar data terukur akan memberikan informasi se
benarnya leta~ bidang tanah sesuai kenyataannya.
1.2.3,3. Pekerjaan rincikan dapat dilakukan pada berbagai
cara dan alat yang berbeda-beda.
1.2.~.Pengertian Pokok Luas Tanah.
1.2.4.1 • . Luas sebidang tanah dinyatakan dalam satuan me
ter persegi atau Hektar untuk daerah yang lebih luas, di
peroleh dari data penghitungan luas persil atau daerah da
ri hasil pemetaan.
1.2.4.2. Cara pengukuran luas tanah dapat melalui berma -
cam-macam metoda pada peta yang memiliki skala tertentu;
bisa dipakai skala peta 1 : 1000 dan 1 500 •
1.2.4.3. Ketelitian perhitungan luas . dapat dipengaruhi
oleh penyusutan dan pemuaian bahan kertas atau petanya.
1.2.4.4. Perlu ditetapkannya batas toleransi luas untuk
berbagai skala peta.
1.3. Tujuan Penelitian.
1.3.1. Tujuan Penelitian Alat Ukur.
1.3.1.1. suatu alat ukur perlu ditentukan besaran konstan
ta dan faktor penambah dalam ukuran jarak optiknya, sebe
lum dipakai.
1.3.1.2. Setiap alat ukur memiliki karakteristik; oleh
karenanya perlu dittnjau Samfai dimana pengaruhnya masih
bisa diterima dalam penggunaan pengukuran; pengukuran-
- 6 -
pengukuran sudut datar dan tegaknya.
I.3.1.3. Da1am pene1itian dicari pengaruh da1am dan 1uar
dari a1at ukur.
1.3.2. Tujuan Pene1itian Sistim Referensi dan Kerangka DA
sar. -1.3.2.1. Mendapatkan data dan faktor penyebab kesa1ahan
yang se1ama ini sisebabkan o1eh sistim referensi dan ke
rangka dasarnya. '
I. 3. 2. 2·, Mencari data ten tang usaha yang sedang di1aksana · kan da1~ menanggu1angi sebab-sebab kesa1ahan akibat sis
. -tim refere~si dan penggunaan kerangka dasar da1am pengu -
\
kuran. ' \
I.3.2.3. Menyh~un kesimpu1an dan rekomendasi tentang cara
car a penanggu1a'ngan kesa1ahan tersebut.
I.3.3. Tujuan Pene1itian Rincikan.
I.3.3.1. Sampai dimana dimensi 1uas masih dipengaruhi oleh
cara pengukuran rincikan da1am berbagai macam metoda.
1.3.3.2. Studi perbandingan pengadaan peta pendaftaran
tanah dengan metoda terestris dan fotogrametris.
1.3.3.3. Studi perbandingan berbagai metoda terestris dan
fotogrametris da1am masa1ah de1imitasi.
1.3.4. Tujuan Pene1itian Luas Tanah.
1.3.4.1. Studi perbandingan berbagai macam cara pengukur
an 1uas terhadap satu cara pengukuran 1uas yang memi1iki
kesa1ahan keci1.
---; · ( ·f · I. 3. 4. 2. Peninjauan berbagai macam ska1a peta da1am penen , · i
- 7 -
I.3.4.2. Peninjauan berbagai macam skala peta dalarn pe
nentuan ketelitian . hitung luas pada semua metoda.
Io3.4.3. Peninjauan pengaruh bahan peta . terhadap faktor
penyusutan dan pemuaiannya.
I.4. Anggagan Dasar.
I.4.·1. Angg_apan Dasar Alat Ukur.
semua alat ukur dafat dipergunakan dalam batas ke
mampuan masing-masing sert~ t~~ah membudayanya pemakai an
beberapa alat ukur dari berba9ai jenis di Indonesia.
I.4.2. Anggapan Dasar Sistirn Referensi dan Keran~ka Dasar
1.4.2 •. 1. Dalam P.Ivt.A. 6 ~:hun 1961 tercantum perihal Ta
ta Kerja Pendaftaran T~ah yang mengenai pengukuran dan
Pemetaan.
I.4~2.2. Proyeksi yan~ dipakai adalah Proyeksi Polyeder.
I.4.3. Anggapan Dasar Pengukuran Rincikan.
I.4.3.1. Tersebut da~am P.M.A. 6 tahun 1961, bahwa tanpa
pengukuran rincikan, kepastian hukum mengenai obyek tidak
bisa tercapai.
1.4.3.2. Melalui pasal 17 PP. 10/1961, dikatakan
pemberian sertifikat sementara tanpa diberikannya
ukur mempunyai kekuatan huk~.
bahwa
sur at
1.4.3.3. Pengukuran merupakan usaha menjamin kepastian
hukum mengenai otye~ya.
- 8 -
I.4.~. Anggapan Oasar Luas Tanah. '
sa~at. satu rasa keadilan terle~ak dalam hak dan
kewajiban pemegang hak atas tanah, terletak pada kepasti
an luas tanah.
I.S. Hyphot~sa.
I.S.l. Hyphotesa Alat Ukur.
I.S.l.l. Tar.pa pengujian terhadap faktor dalam dan luar-
nya, suatu alat ukur tidak bisa mencapai ketelitian yang
disyaratkan dalam penggunaannya dal$m peng~u~an. . .
I,S,2. ~hctesa Sistim Referensi dan Kerangka Dasa~.
Pet(l PenC.aftaran 'l'anah berskala besar dengan tdstim' ·
referensi px~yeksi polyeaer memenuhi persyaratan pengukur
an kerangka dasar lokal.
I .• 5. 3 ~ Hyf?hctesa Rinc ikan.
Wajil:: daftar, akan menanggulangi masalah kekurang
an alat dan anggaran.
I.S.4. Hyphatesa.~uas Tana~.
Kete~itian perhitungan luas tanah,_ tergantung dari
kete1itian pengukur~nya.
I.6. Pokok-Pokok O~ta.
I.6.1. Pokok-pokok Data Alat Okur.
Alat ukur yang ~iteliti adalah alat ukur sudut
yang terdiri atq :
- 9 -
a. Teodolit WILD T-0 nomor 184471.
b. Teodolit TOPCON TL- 20 nomor 2309597.
c. Teodolit kompas ( B.C.T. } dari BREITHAUPT nomor
179739.
I.6.2. Pokok - pokok Data Sistim Referensi dan ~erangka
Dasar.
I.6.2.1. Data pengukuran sudut horisontal, jarak mendatar
pengamatan matahari, koordinat-koordinat titik tetap.
I.6.2.2. Faktor-faktor penyebab kesalahan.
I.6.3. Pokok-pokok Data Pengukuran Rincikan.
Hasil semua pengukuran dengan macam~macam metoda
pada skala besar yang lazim ~ipergunakan dalam tuqas pen
daftaran tanah.
I.6.4. Pokok-pokok Data Luas Tanah.
Basil hitungan l~as dengan macam-macam alat, meto
da, serta pada berbagai skala dan bahan kertas peta yang
berbeda.
I.7. · Populasi dan Sam21e.
Pelaksanaan penelitian sepenuhnya dilakukan dila
p~~gan dengan macam-macam alat ukur dan metoda, serta da
ta pembanding d4~i pengukuran ditempat lain. Mengenai da
ta fotogrametr~ d~tinjau dan dibandingkan pada lokasi yang . . .. san~ ( seb~gai cont9h lokasi ) metoda terestris dan meto-
da fotog~ametr~s, terbatas dalam ketelitian luas dan lo-
I ,
- 10 -
kasi planimetrisnya.
Dipllih lokasi satu blok dalarn wilayah Kotamadya Yogyakar
ta, serta satu desa di Kabupaten Bantul.
!~7.1. Lokasi Penelitian.
Data lapangan yang berupa basil pengamatan dan
pengukuran langsung, serta data lapangan pembanding yang
berupa data terukur diuaahakan atas pemilihan lokasi yang
berbeda-beda untuk mendapatkan evaluasi dan
penelitian.
kelengkapan
Keadaan topografi yang be+beda-_beda serta faktor setempat
sangat mendorong kecermatan dan basil evaluasi yang sem-
purna. Pemilihan lokasi ditetapkan ~etelah diadakan penin
jauan lapangan ( pengamatan visuil ) serta studi lokasi
dengan pertimbangan-pertimbangan- non teknis _tentunya. Ma
ka telah ditetapkan 3 lokasi contoh dan satu data pemban
ding.
1.7.1.1. Daerah Perkotaan.
Telah dipilih beberapa wilayah dalam satu kecamat-
an dalam Kotamadya Yogyakarta yang cukup· padat, yalah
R.T. ( atau R.W. ) Purbonegaran, Iromejan, dan Samirono.
Kondisi persil pada ketiga R.T. diatas bermacam-macam, se
hingga dapat dipilih satu contoh pembanding antara . cara
te+e.stris dan ca~a fotogrametris. Kebetulan wilayah D.I.Y I
sudah ada data foto udaranya pada skala 1 : s.ooo, sehing
ga memungkinkan untuk peneli.tian peta foto pada skala
- 11 -
1 : 1.000.
1.7.1.2. Daerah Peaesaan.
Telah dipilih satu desa dalam kecamatan Bantul, Ka
bupaten Bantul, yalah desa Palbapang yang meliputi 3 du
kuh ( wilayah desa terkecil ) , Oukuh Sumuran. Dukuh Tas
Kumbang, dan Dukuh Cepor.
Kondisi desa tersebut relatif datar dengan macam - macam
ragam persil ( kondisi daerah perkebunan, sawah desa ) se
hingga cukup memberikan evaluasi dalam pengolahan data
·nya. Disamping adanya data ukur langsung, dipakai cukup
studi pemakaian rektifikasi peta foto skala 1 : 1.000.
Kenyataannya memang hampir seluruh wilayah D.I.Y. telah
dipotret pada skala 1 : s.ooo dalam bulan Pebruari 1975.
1.7.1.3. Daerah Luar Jawa.
Dipilih satu lokasi didesa Mas, Kabupaten Gianyar,
Bali.
Alasan pemilihan lokasi diatas, karena kondisi perdesaan j·
di Bali ( Luar Jawa ) dan di Jawa pada wnumnya sanJat ber
beda.
Hal ini banyak melibatkan faktor hubungan pemilikan dan
struktur yan9 ada dimana dikenal :
- Sis "tim Subak, untuk persil sawah.
- Sistim Banjar, unt~ persil oesanya.
Kenyataan Y~9 ada, bahwa sistim· diatas masih kuat, seba
gai pen~arun adat.
12 -
Ada kalanya pemilik banjar juga pemilik subak.
Dilain hal, .penunjUkan batas persil tidak seperti di Jawa
di Ba1i kepastian persil dituturkan " turun temurun " dan
cukup dipercaya. Masalah riwayat tanah bersifat legenda -
ris yang dipercaya ; hal ini sudah menjadi .naluri proyeksi
sifat kejujuran suku Bali pada urnumnya.
Lokasi desa Mas, adalah relatif sedikit berbukut - bukit
sebingga dari contoh perdesaan yang lain bisa cu~up memberikan data evaluasi untuk kondisi topografi semacam.
Kesan lain yang didapat, bahwa pekerjaan pengukuran dila
pangan dipropinsi Bali pada umumnya tidak terqanggu fak
tor-faktor non-teknis, atau memang kesadaran masyarakat
setempat cUkup baik dalam menuju pemilikan sertifikat tanah guna keperluan mereka sendiri.
Letak persil dan ·bentuknya sudah lebib teratur, karena me
rang pengaruh adat yang terwujud dalam bentuk " koperasi'1
desa yang dibedakan atas sistim subak dan banjar.
I.7.2. Data Pembanding dari Pilot Proyek P.P. 10/1961.
Sebenarnya telah ada semacam " Pilot Proyek n dari
pemetaan P.P. 10/ 1961 yang dirintis pada tahun 1962, ya
lah dipilih :
- Desa Madusari.
- Kecama~an S~rang.
- Kabupaten Maqelang.
Secara kebe~ulan telah ada pengama~an dan data lengkap me
nqenai evaluasi basil pelaksanaan dideaa . tersebut.
.I
- 13 -
Dalam pen~li tian ini, sesuai n Project Design ww maka un-
tuk Jawa Tengah cukup bisa dipakai sebagai desa 2embanding
yang telah ada terhadap basil - basil ukuran lansung se
lama penel~tia~ saat ini diadakan. Khususnya masalah - rna
salah yang tin·~ul dari kedua contoh desa diatas ( didesa
dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakaeta dan Jawa Tengah) . r. . "'
I.s. Metoda dan Teknik Pen~umpulan Data.
I.S.l. Pendekatan Cara F.otogrametri.
Lebih dari 40 th. perkembangan fotogrametri telah
membawa pengaruh terapan penggunaan kemajuan teknologj.
peralatan keda.lam pemetaan untuk. Pendaftaran Tanah. Kare
na investasi peralatan sangat besar, maka masih per1u di
adakan pengamatan yang seksama mengenai ketelitian yang
diperoleh dan penyus~tan ha~ga peralatan dari tahun ke
tahun. Rupa-rupanya pada masa terakhir ini sudah mulai di
perkenalkan terapan pemetaan secara fotogrametri, kbusus-
nya pembuatan pete - foto dalam tugas-tugas
Tanah.
Pendaftarar.
Dilain pihak, sebag~i kenyataan bahwa ketelitian yang di
capai dengan metoda fotogrametri masih kurang bila diban-'
dingkan dengan cara pengukuran terestris. Keuntungan lain
basil yang d·~pero.l~h qar i peta foto tersebut, akan membe
rikan g8mbar yang seb~narnya dan lengkap bila dibanding -·.
kan aengan peta gar~s.
- 14 -
Persoalan lain bahwa perlu dibudayakannya cara mengguna -
kan peta fotc sebagai pengganti peta pemilikan tanah ( pe
ta hak mi~ik tanah .). Dl Dalam hal ini perlu waktu untuk
penyesuaian penggunaan dan cara baca diatas foto.
Sebab kebiasaan orang melihat obyek dari samping ( batas
batas persil~ bangunan ) kemudian harus membia~akan meli
ha"tnya ciari atas ( kenampakan bayangan foto udara ) •
Urgensi peng~unaan metoda fotogrametri untuk pembuatan pe
ta pendaftaran Tanah, ialah peta skala besar, dipandang -.
dari segi waktu dan problem lapangan yang tidak memungkin
kan cara terestris dilakukan ( terutama untuk
rincikan daerah fang sulit ).
pemetaan
Cara ini akar. lebih efisien untuk daerah yang cukup luas
sehingga bia~a akan lebih murah dibandingkan dengan cara
terestris .•
Sebidang tanah bisa mengalami perubahan-perubahan
akan memerlukan administrasi pendaftaran tanah yang baik;
sehingga masalah p~guasaan tanah ditinjau dari segi su-
byek dan obyek harus ditangani dengan tertib. Sedangkan
data penguasaan ~ah dilain pihak m~ngalami . keterlambat
an dalam Rrosesingnya ( terutama untuk daerah-daerah per
kotaan yang aengalami perkembangan cepat ) yang mengaki -
batkan keterlambat~n ~alam pembuatan peta-peta pendaftar
an tanah. Keur.tungan ~ain penggunaan peta foto adalqh bah '
wa data yang d ifEroleh selalu data terbaru, sehingga m~,
.,..
- 15 -
mungkinkan sipemegang peta hak milik seperti melihat kea
daan sebenarnya dilapangan~
Penggunaan peta hak milik dengan dasar peta foto diatas
tidak hanya untuk keperluan pendaftaran tanah saja, teta
p~ juga untuk keperluan masalah ganti rugi, perubahan pa-
jak, konsolidasi pertanahan, dan transaksi tanah, sebab
dengan foto udara ini bisa dilakukan pengamatan dan peng
ukuran karena kenya~aannya adalah sebagai peta datar.
I.8.2. Kemuggkinan P~nggunaan Foto Udara.
Pengenalan medan ( keadaan lapangan ) dari kenam -.
pakan foto udara tergantung beberapa faktor yang membatas
inya.
I.8.2.le Skala foto udara.
Kenampakan dan kontras bayangan serta detail ba
yangan pada foto yang masih bisa dibedakan dengan pengli
hatan mata, tergantung dari skala foto, sehingga syarat
untuk dapat dilihatnya batasan detail terutama letak ba
tas-batas pemilikan tanah harus merupakan syarat utama
bagi foto udara untuk keperluan pendaftaran tanah. Skala
foto erat hubungannya dengan skala peta foto yang akan di
buat, terutama untuk penggunaan peta serba guna ( pet a
foto tidak hanya untuk tujuan p~ndaftaran tanah saja ).
I.8.2.2. Ketelitian Identifikasi. I
Dapat dipergunakannya peta foto untuk pendaftaran
tanah dititik beratkan p~da masalah identifikasi obyek
- 16 -
dari foto terhadap keadaan yang sebenarnya. Lepas dari
masalah skala foto, ketelitian identifikasi dan dapat di
percayanya batasan yang nampak diatas foto merupakan ma
salah penelitian.
1.8.2.3. Penghalang ba1angan foto.
Sebagai faktor kelemahan dalam penggunaan foto
udara pada umumnya, adalah tertutupnya detail bayangan
oleh awan dan bayangan selama pemotretan dilakukan; juga
keadaan vegetasi yang dapat mengganggu kenarnpakan pada
umumnya.
Prosentase penghal~ng bayangan diatas dapat diabaikan pa
da suatu angka tertentu, Namun demikian pengaruh bayangan
pada derajad tertentu perlu dipertimbangkan,
kwalitas fotonya sendiri.
1.8.3. Keunt~ngan Foto Udara.
disamping
Diskripsi sel>idang tanah., perubahan subyek dan 0-
byek penguasaan tanah, serta letaknya dapat semuanya ber
orientasi pada penggunaan peta foto.
Hal - hal yang erat hubungannya dengan masalah ident~fika
si antara lain :
1.8.3.1. Men9hilang~an keragu-raguan • . .
Dengan orientasi pada detail yang sebenarnya, se-
perti : pohon, rumah, batas alam, letak sebidang tanah
d~ngan b~tasan-batasann~a akan lebih jelas dipastikan
letaknya. Hal ini akan meniadakan faktor keragu-raguan ba
- 17 -
gi sipemegang surat ukur dalam bentuk gambar foto,
foto.
I.8.3.2. Pengidentifikasian kembali.
peta
Dengan batasan yang sebenarnya nampak diatas foto
udara, maka ~ersoalan mencari kembali letak serta penun -jukan batas persil akan jauh lebih mudah dilakukan, Ka-
rena hal ini letak persil akan tidak ragu-ragu mengenai
batas-batasnya dan letak yang sebenarnya diatas foto.
Tentu saja skala pe~ foto harus sesuai dengan skala peta
Pendaftaran Tanah pada umumnya.
Penggunaan foto udara untuk tujuan penelitian ini, diba -
tasi penggunaan " rectified aerial photograph n, yalah
data foto udara yang diperbesar dan dibetulkan skala pla
nimetrisnya pada batas-patas kemampuan tertentu.
Berbicara mengenai peta foto ( photo map )sebenarnya da
pat bersumber pada 2 hal, yalah peta foto dari cara rek
tifikasi clan peta foto dari pengolahan n ortho photo pro-
jection ~·, dimana peralatan dalam hal tersebut terakhir
ini jauh lebih mahal dan memerlukan ketrampilan lebih ..
Masalah rektifikasi foto, akan bisa disederhanakan bila
rencana pemotretan ~9 diarahkan untuk tujuan di~tas.
Terutama mengenai penyebaran
rektifikasinya. I
titik-titik ikat gun a
~~sal h dalam penelitian selanjutnya akan ditinjau menge-
nai:
..
- 18 -
ao Secilra umum manfaat l>eta fot9 dan hubungannya dengan
kondisi topografi setempat. ,, . •' ,..,.
b. P~ggupaan peta foto dal~ peninjauan luas planimetris _ ...
u~~uk lebih sempurnanya tu.juan penelitian· fotogrametris
dalam hal pemakaian peta, fot~ pada tugas Pendaftaran Ta
nah, k~ranya perlu dit~-liti secara mendalam masalah " be-, ·.
hefit ratio ;i nya dan batas ketelitian yang dicapainya. '!. ~
I. 8. 4. Prosedure Penel.i tian Fo'to · ·udara.
Dipakai suatu contoh areal yang difoto pada skala r ,,1
1 : 5.000, yalah daerah perkotaan dan satu daerah pedes~
an. Dari pen9ukuran keranyka da~ar, diperoleh titik-titik
koordinat poligon yang bisa dipakai juga untuk .pembetulan
skala foto. ·Dipilih lokasi titik yang mudah diidentifika-. ~ 1
/ 1 si .diatas fQ.to, serta merata letak.nya. Minimal dipilih 4 . , .
lokasi yang tersebar diatas foto tersebut. Rektif~kasi
' dengan alat " RektJ:,fier 11 akan dicoba maximal perb~sar!}l
dan ketajaman bayanqan. • ·:#,'•
Dari .data pengukuran rincikan pada skala ya~g sama : .ak~n '
bisa diperbandingkan seberapa jauh kemampuan foto .sebag:ai
pengganti peta gar~s dari cara pengukuran terestris.
Rencana penelitian t~festris, seperti diutarakan dalam in
tisari, akan mengolah permasalahan sekitar ~ jaring - jaring kontrol horizontal, sistim referensi, rincikan dan
luas. Sebagai cont;rol areal dipergunakan lokasi pedesaan l: . ~ ..
dan kota un~uk daerah Jawa dan Luar Jawa. Di Jawa diambil
/'
- 19 -
lokasi : Daerah Istimewa Yo9yakarta dan Jawa Tengah { da
erah Magelang) serta untuk penelitian lua~ Ja~a · dipakai
aaer~ Bali { Kabupaten Gianyar ). Pemilihan data peneli-
tian didasarkan 4 ketentuan untuk lokasi desa dan
yalah :
- daerah padat dikot~ pada lokasi mirin9.
- daerah padat dikota pada lokasi .. datar.
- daerah kurang padat dikota pada lokasi miring dan
- daerah kurang padat . dikota pada lokasi datar.
kota,
·oalam penelitian perlu disinggung pada masalah non teknis
yang terkadang masih merup~kan faktor penentu dalam men
cari metodologi ~emetaannya.
Secara umum, masalah hasil penelitian_ akan diorientasikan
pada spesifikasi tujuan, penentuan cara kerja, macam alat
ukur yang sesua~, efisiensi waktu pengukuran dan kecepat
an kerja.
Hal ini akan perlu sexal~ dicari, karena misalnya masalah
kecepatan kerja ~tuk penghitUngan luas denqan alat ela
nimeter, maka hasil dalam satuan jumlah persil per jam
per hari akan b~sa ~ipakai dalam standard kerja selanjut
nya, khususnya d~~ mencari sasaran optimal efektif un
tuk tiap unit kegiatan disektor Pendaftaran Tanah pada
umumnya. Mengenai penggunaan metoda dan alat baru, kira
nya perlu di9aris bawahi bahwa untuk mendidik dan mela
tihnya perlu waktu, Terutama untuk tenaga lama, yang ru-
- 20 -
li II
pa-rupanya sudah membudaya mengenai penggunaan alat-alat
ukur model lama; dan juga alat-alat yang sudah ada sejak
berpuluh~puluh . tahun di Indonesia.
~amun demikian, dengan ketekunan dan kesabaran, cara mem-.
budayakan terapan teknologi modern kiranya bisa dicapai.
Masalah Pendaftaran Tanah kiranya sudah merupakan masa -
lah nasional, sehingga perlunya dihayati. Penelitian yang
berlandasan :
a. Terapan teknologi yang sesuai.
b. Efisiensi waktu dan biaya.
c. Pemilihan alat dan metoda yang mernenuhi syarat.
d.- Standarisasi ·Jtetelitian.
Kiranya yang tersebut terakhir rnasih rnernerlukan waktu ter
sendiri untuk diteliti lebih jauh; hal ini rnengingat ke-
nyataaa dewasa ini · belum adanya keseragarnan bahasa
mengenai standarisasi.
Namun demikian sudah ada beberapa buku pedornan yang ~sib
bisa dipakai di ~ndonesia khususnya untuk persyarata~ da
lam pengukuran Pendaftaran Tanah di Indonesia.
I.a.s. Jaringan Kontrol Horisontal.
Sebagai ~~angka da.sar planimetris dipakai sistim
jaringan kontrol horisontal berupa poligon; dimana perlu
diingat bahwa perlu adanya keseragarnan sistim referensi -
nya, a~ar ada penyesu~ian batas .antara lokasi satu dengan
- 21
lain~ya yang bertetangga. Masalah tidak konsistennya sis-
tim referensi serta tidak samanya sistim koordinat dalam
. satu daerah, dapat menyebabkan basil pengukuran yang ber
beda; terutama masalah hubungan persil yang berdamping an
aari desa kedesa lainnya.
TUJuan pengikatan persil dalam masalah rincikan berdasar
P.P. 10/1961 adalah memang berlandaskan pengukuran des a
demi desa; dan kadang-kadang b~sa didapatkan persoalan
tidak sesuainya letak batas persil karena perbeciaan r ·e
ferensinya.
Kegunaan jaringan kontrol horisontal tidak hanya untuk
keperluan pengikatan persil demi persil atau pengukuran
rincikan, namun bisa dipakai juga sebagai titik ikat un
tuk pemotretan udara.
I.8.5.1. seesifikasi Poligon. I
Bentuk poligon pada umumnya merupakan suatu sirku-
it ( tertutup ) yang melingkungi desa demi desa; mes
kipun bisa dipakai poligon terikat pada beberapa kondisi
lapangan. Koordinat planimetri titik-titik poligon dinya-
takan dalam sal~b sumbu lokal, hal ini mengingat tahap
an kerja berdas~r P.P. 10/1961.
Dengan kerangka dasar ini bisa ditentukan secara te-
pat .batas-batas persil, dan bila perlu penempatan kembali.
letak persil dal.~ hal terjadinya suatu sengketa tanah.
Cara pengikatan titik poligon secara pengukuran jarak dan
sudut dengan macam-macam alat ukur yang berbeda derajad
ketel;tiannya. Sehingga dalam pembahasan basil penelitian
nantinya dapatlah diharapkan kesimpulan mengenai : ·
a. Bentuk kerangka dasar dan derajad ketelitiannya.
b. Macam alat ukur dan hasil pengamatannya untuk
bentuk jarinqan kontrol horisontal.
c. Cara hitung poligon yang l~ih cepat.
suatu
Basil hitungan poligon pada dua tempat yang berbeda kondi
si topografinya, yalah daerah kota dan desa, akan member!
kan perbedaan kesalahan penutup jarak dan sudut pada be
berapa jenis Alat Ukur.
Rangkaian poligon untuk kedua tempat bisa dilihat pada
lampiran pe~a ( lihat nomor lampiran pada halaman 56 dan
57 ) •
I-. 8. 6. Masalah Rincikan.
Sebagai persoalan pokok da~am masalah penerbi~n
surat ukur ( sertifikat ) ..Oeaer:cll' .alialoh, pada bagaima . '
na pemilik tanah mernperoleh garnbar sebidang tana~ya yang
pasti dan. kua~ menurut hukum, .dimana gambar ini di-rincik • "' I •
dengan pedoman kerangka dasar ~iatas. Persoalan lain yang '!. \ •
sering timbuJ bersamaan adalah, bagaimana memperoleh ang-:'"" j •
ka luas yang d~ercaya dari sebidang tanah- tersebut. . .
Pertama, harus ditinjau sistim apa yang Qipergunakan da-. .
lam merincik persil diatas, ke$udian alat apa atau metoda
apa yang dipakai dalam penentuan luasnya,
- 23 -
Dalam merincik, dic9,ba .dalam penelitian ini dengan:
I.8.6.1. Macam cara ukur rincikan dilapangan, yakni :
I.8.6.1.1. Trilatera~i.
I.8.6.1.2. Polar sudut.·
I.8.6.1.3. Polar azimuth.
I.8.6.1.4. Koordinat siku-siku.
I.8.6.l.S. Plane Ta~le.
I.8.6.1.6 .• cara fotogrametri.
· .I. 8. 7. Macam-macam car a menghitung luas
I.8.7.1. Dengan al~t planimeter.
I.8.7.2. Dengan koQr~inat grafis.
I.8.7.3. Dengan T~~nsformasi.
~
Dapat disarank~n atau dicoba penggunaan " Digital Planime
ter li dalam p.enen~uan luas. Alat ini masih dalam tara£
· pendahuluan yapg masih dicoba ketelitiannya, namun demi
kian sudah mulai beredar dipasaran di Indonesia.
Uraian . mengenai ma•alah ·luas akan dijumpai dalam buku ter
sendiri.
Dalam penelit~an . perlu disimpulkan hal-hal yang menyang
kut pelaksanaan pengukuran dan hitungan sehari-hari, se
bab faktor ini sangat menentukan dalam perencanaan kerja
dan masalah pen~~$unan anggaran ba9i tugas
Tanah.
Pendaftaran
...... _.
- 24 -
Hal - hal tersebut berkisar pada masalah :
a. Kecepatan pengukuran kerangka dasar dan kesulitan-kesu
litannya, serta jenis alat ukur yang dipakai.
b. Kecepatan serta efisiensi kerja dik.ntor dalam penentu
an luas, serta macam-macam cara penentuan luas •
II. KEGIATAN PENELITIAN.
Sebagai pedornan pelaksanaan penelitian adalah 11 re
search design 11 yang · telah digunakan bersarna serta peru-
bahan-perubahannya melalui sidang-sidang team peneliti Uni
versitas Gadjah Mada sengan Steering Committee Pendaftar-
an Tanah Pusat. Mengingat waktu dan biaya untuk peneliti
an, kiranya tidaklah m~gkin rencana penelitian yang di
gariskan dapat sempurna, namun usaha sernaksimal telah di-
lakukan guna penyusunan laporan akhir yang rnencakup dan
menuju aaanya suatu petunjuk praktis dan .pedoman kerja,
khususnya rnenghadapi masalah keterlambatan pelaksanaan
pernetaan Pendaftaran Tanah. Seperti telah diuraikan pada
bab terdahulu, data penguasaan tanah di Indonesia masih
jauh terlantar dari lajunya pembangunan masa kini dan
mendatang.
Materi yang dikumpulkan guna penelitian kiranya cukup un
tuk bahan pengolahan dalam mencari metoda, efisiensi, ser
ta kecepatan kerja persatuan waktu bagi pengukuran dan pe
berdasar P.P. 10/1961 yang meny~p~~ut .persoalan-:( ..
persoalan ~
- keranfka dasar, bentuk dan ketelitia~ya.
- pelaksanaan rincikan berbagai metoda.
- penghitungan lpas persil dari macam-macam cara serta
kecepatan ker}a•
D~lam penelit~an sistim referensi, yang berlandas-
- 25 -
\
- 26
an proyeksi " Polyeder .~~ sementara cukup dipakai sebagai
pedoman kerja ~yngingat segi-segi praktis dan kondisi de
wasa ini.
Tentunya mas~h akan jauh aari sempurna bila sekiranya ma
salah refere~si tidak diteruskan dalam bentuk penelitian . \.
lebih mendalarn\ dimasa dekat...mendatang. >
Hal ini rnengingat masal~Jl kEftudian yang bisa timbul aki
bat belwn perna~ di.~akukanny~ penelitian khusus rnengenai
jarin9an kontrol 9alam sua,;t£ja JJ·~u4.~ berupa :
1. Masalah triang-ulasi d~·'' tJ;il,aterasi bagi daerah pede
saan dalam kontak yang . lebih luas, misalnya d.alarn wi
layah kecamatan· atau kabupat~n. ::J.'f."'
2. l"lasalah p~kaian jarin9an tr;l.i:l,ng\llasi dan trilaterasi
bagi daerah perkotaan /
Dalam pelaksanaan ~e~taan desa demi desa berdasar
P .P. 10/1.961, a tau bisa d~~.~takan rnasalah pemetaan dari
unit terkecil ( desa ) men~adi unit yang lebih besar; se-1
benarnya perlu diperhati~~ masalah kemudian hari, se~i-r,..~ ,·
I tar persoalan-persoalan t · • • .I
1. Menuju stapdarisasi f~ralat~ ~an _ metoda.
2. Kondisi sert.'" p.eP~'9!~an: j·~rinqan t{ti.k j)tat yang me~ . ·':. _,.. .
mungk~an fan¥ele~~~an dari uni~ kecil k~pada unit • 1
. :l 'L " '
lebih besar. ~.~. 0 \
3. Peningkatan letrampil~n. tenaga pelaksana • \ .f,t ... ....,
~ehubungan
dengan aplikasi metod~"\' d~n perkembangan tera~an tek-.· ~' .
- 27 -
nologi dalam pemetaan.
4. Bila per1u, digariskan pembagian tugas serta koordina
si wewenang dalam menangani masalah pemetaan mengingat kohdis1 tenaga dan peralatan saat ini di unit-unit yang
lebih ke=il. Sedangkan masalah pemetaan P.P. 10 I 1961
harus bisa diresapi dan dilaksanakan tanpa hambatan di
seluruh daerah Republik Indonesia.
Tahapan Kerja Penelitian.
untu~ dapat dicapai basil yang maksimal serta efi
siensi kerja mengingat keterbatasan waktu penelitian, per
·1u diusahakan tahapan kerja yang mampu memberikan " input
data " bagi evaluasi dan penyusunan laporan Penelitian
nantinya.
Dipergunakan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan.
2. Pengumpulan Data,
3. Pengolahan Data.
4. Pembuat~ laporan.
2.1. Persiapan.
Terlehi~ dahulu dilakukan tugas-tugas yang menyang
kut rencana $er~a cian persiapannya, baik persiapan perso
nil, ~ralat¥1 J.lla~W). bekal studi literaturnya. . D~pakai
beberapa liter•~r dan pedoman teknis seperti tercantum
dalam pasal-~~al Peraturan Pemerintah Nomor 10 tabun
1961.
- 28 -
Waktu untuk tahap persiapan hampir 3 minggu atau 25 % da
ri seluruh rencana waktu penelitian, yalah 3 bulan.
II.l.l. Studi literatur dan pencetakan formulir lapangan
dan formu~ir hitung.
Dipakai cara yang biasa dipergunakan untuk praktek pengu
kuran. Hal ini mengingat kebiasaan para pelaksana, yalah
n1ahasiswa.
II~l.2e Pemilihan alat dan unit-unit kerja. ' Jumlah peralatan dan uni~ lapangan diatur mengingat
\
kondisi lapangan. .,
Hal ini ui.lakukan setelah
selesai dilakukan.
\
\ peninjau~~ lapangan menyeluruh
\ \
\
II.l.3. Masih dalam tahap persiapan adalah tugas - tugas
yang menyan9kut masalah VI Security Clearence 11, yalah
ijin penelitian untuk tiap propinsi yang ak~ didatangi.
Masalah ini, adalah faktor non teknis yang bisa menyebab
kan waktu pengukUfan fisik terundur ( sementara menunggu
keluarnfa perij iJ?,an ) •
II.l.4. Pembua~an · dan pemasangan patok ukur dilakukan se-
telah ~da rencana ~onkrit dari jalur I ar~~ pengukuran .
dan takapan ke~~a~a,, Patok atau pilar beton perlu dipa-
sang mengi-Jlgat ~~rc;.nsi pengukurannya. Skema pengukuran bi
sa ditihat da~~1 l~iran Peta.
1!.1,5. KQreks.i ~at 'qkqr sebelum dipakai dilapangan.
- 29 -
Kemudian setelah selesai pengukuran dilapangan, perlu ditelit.i kembali loreksi alat tersebut untuk meniadakan ke-
ragu-raguan adanya kemung~ipan salah alat selama peneliti / ..
an berlangsung. Hal .ipi perlu kesabar~n dan perhatian meng
ingat kwalitas peneli~ian semata-mata tergantung n input
data n yang baik dan clipertanggung jawabkan ilmiahnya.
II.2. Pengpmpulan Data.
Kiranya tidaklah mungkin penelitian yang mencakup
3 lokasi atau minimal 3 desa dalam tempo 3 bulan sesuai \
rencana penelit_i.an yang disediakan.
Sebagai . angka perkiraan lamanya pekerjaan fisik, dapat '
di~i~ pengalaman ·dari pelaksanaan didesa Madusari yalah . .
. l, Pilot Proyek 11 ·P.P. 10/1961 untuk Jawa Tengah. ·.·l
Dicatat sebaga.i berikut :
- 3 bulan penuh pekerjaan lapangan.
- +ltahun ev~luasi dan h~~ungan.
Sehingga dalam penelit~~n dipelbagai lokasi ( baik dalam
wilaya~ Jawa Tengah teonasuk D.I.Y. maupun Luar Jawa ) de
ngan ber~agai situaE;i dan kondisi diambil kebijaksanaan :
cara uku~ dengan b~erapa macam metoda ·dan peralatan yang . . ~ . bermacam-macam~
Cukup diambil " s~ple " dari sebagian desa, atau unit
terkecil, yang It¥tSih me~enuhi ketentuan " Project Design11
yalah :
a. Tiap Des~ menc~rminkap keadaan topografi miring dan
30 -
datar, serta populasi persil padat dan kurang padat.
b. Untuk daerah kota juga memb~rikan gambaran persil yang
padat dan tidak dapat pada medan yang berbeda pula.
c. Minimal jumlah persil tiap lokasi 200 ( dua ratus) dan
.dicoba berbagai macam alat dan metoda.
d. Pertimbangan faktor non teknis, perlu dipakai data da-
ri Jawa dan Luar Jawa.
Pekerjaan fisik lapangan meliputi
II.2.1. Pengukuran, pengikatan titik ikat dan kerangka da
sar pemetaan •
. Bentuk kerangka dasar dapat be~upa :
II.2.1.1. Pol~gon terikat sempurna.
II.2.1.2. Poligon te~tutup.
II.2.1.3. Raai poligon.
Bentuk dan hasil hitungan dikupas dalam buku tersendiri
( lihat bab Kerangka pasar ).
II.2.2. Pekerjaan Rincikan.
Pelaksanaan ·dilakukan secara :
II.2.2.1. Cara t~restris d~pgan macarn-macam alat dan me
toda, dan untuk per~anQingan kecepatan kerja disusun da-' .
lam dua macam skala ·= 1 : 1.000 dan 1 : ~oo. Hal ini untuk
perbandingan hitun~an luas.
II.2.2.2. Cara rektifikasi peta toto dibuat pada ·Skala
1 : 1.000 guna per~andingan
atas.
dengan metoda tersebut di
Beberapa kesulitan dalam rincikan antara lain, berkisar
- 31 -
pada masalah penunjukan batas, sehingga apa yang dipero - .
leh selama pengukuran boleh dikatakan basil sesaat ber-
dasar data non teknis ·ditempat.
Untuk daerah Bantul, sudah ada pengarahan atau pedoman
peta persil dari data peta desa dimana lokasi persil ti-
dak banyak menyimpang. Peta Desa meskipun dibuat guna
pen~tapan pajak dan administrasi desa# sudah dipandang me
menuhi syarat.
Lain halnya didaerah Gianyar, Bali, dimana batas _ per~il
· untuk subak biasanya telah ditetapkan oleh Kepala subak
yang data penunjukannya telah dianggap benar dari bebe
rapa generasi. Kadang kala si pemilik subak sudah mening
gal, . bahkan belum diadakan upacara" ngaben 11 ( pembakar
an mayat ) namun nama hak penguasaan tanahnya tetap.
Hal ini disebabkan disana tidak boleh melakukan " pipil ....
subak atau banjar.
Kepala subak atau kepala banjar tidak harus
desa yang diangkat ~leh Pemerintah.
II.2.3. Untuk st~~i pe~bandingan, dipilih lokasi jalur
poligon den.gan leta){ titik-titik yang mudah diident;i.fika
si diatas foto 1 : s~ooo, untuk kemudian dengan data ko
ordinatnya bisa diJl4kai ' untuk rektifikasi. • I'
Pekerjaan rektifikas'i d.en~an WILD E-4 yang dilakukan oleh
pihak P.T. Geojaya 'di Jakarta. Penelitian diatas peta fo
to akan dibahas dalam bab Hasil Penelitian.
- 32 -
II.J. P~ngolahan Data.
Waktu yang paling banynk dicurahkan dalam pcngolah
an data p~nelit.ian adalah tugas hitl,lng, penyusunan hasil
aan p~mbuatan preliminary draft dan final report. K~mu
dian set~lah m~lalui proses evaluasi, baru disusun kemba
li p~uatan Buku Laporan Akhir.
Contoh hitungan serta formulasi data dapat dilihat dalam
lampiran-lampiran.
Beberapa hal yans perlu digaris bawahi dalam penyusunan
~ata adalah :
a. Diusa~kan cara hitung yang sederhana dengan alat hi
tung I mesin hitung yang sudah dipergunakan oleh pelaksa
na, atau operator yang tidak memerlukan ketrampilan khu
sus.
Hal ini mengingat kondisi kepegawaian saat ini disemua
unit kecil Pendaftaran Tanah.
b. Faktor ~Taktu dan kesempatan kerja perlu dicari untuk
rnenentukan e~ieiensi' d~n ~~ce~atan penyelesaian program
nantinya. Terutarna. ~~n~ingat keterlambatan tugas Pendaf
taran 'l'anah di Ind<;mest.a pada wnwnnyaa
Pengarahan evaluasi · basil nantinya dituj~kan kepada rna
salah :
a. Metoaologi kerj a dan peralatannya dalam pengukuran san
pemetaan berdasar pedoman P.P. 10 I 1Y61~
b. Keuntung~n gan kele~ahan dalarn pemakaian peta foto se-
- 33 -
bag~i cara lain dalam menghadapi volume pekerjaan Pendaf
taran Tanah dewasa ini. Dititik beratkan pada batas to
leransi ketelitian dan efisiensi biaya. Dalam keterbatas-. an data, akan disinggung pula sampai seberapa jauh masih
·dapat diterapkan metoda diatas.
c. T~ulasi kecepatan kerja baik dalam penggunaan alat
maupun perbedaan metoda; teruta~~ kecepatan dalam mencari
luas dan ketelitiannya. Akan dibandingkan berbagai cara
mengh~tung lua~.
II.4. Pembuatan Laporan.
Tugas penyimpulan data dari penelitian dap~t dipe
rinci lebih jelas dalam pembahasan masing-masing bqku.
Pada bab KESIMPULAN akan disusun ringkasan dari basil la-
poran penelitian : Alat Ukur, Kerangka Dasar, Rincikan
dan masalah Luas Tanah.
III. H A S I L P B N E L I T I AN.
Dengan data kwan~i~atif yang memenuhi syarat - sya
rat penelitian akan marnpu memberikan hasil maksimal tuju
~n penelitian dari proyek. riset Agraria ini; analisa dan
penya)iannya akan diuraikan terperinci dalam masing - rna
sing buku yang disusun permasalahannya sebagai
Duku ' I T:i.niauan w'
Umwn.
l:luku II . Al:=~.t Ukur • . .i.luku III Sistim Referensi Clan Kerangka Dasar.
Duku IV Pengukuran Rincikana
lJuku v Perhitungan Luas Tanah.
Kiranya dalam ~Jaktu yang singkat dan keterbatasan
anggaran, n~ka team ~eneliti dari Universitas Gadjah Mada, .
berusaha mengumpulkan data 'baik dari pengukuran langsung
ailapangan dan dari data studi perbandingan berbagai loka
si.
III.l. Alat Ukur.
~ujuan pen~litian alat ukur, adalah penelitian te
rapan yang berkisar pada penelitian dalam dan luar serta . '
mencari ker.~puan masing-masing aalam penggunaan dilapang
an sebaqai alat ukur suu.ut dan jarak tidak langsung • . Hasilnya berupa tabulas~ kemampuan/kelebihan serta kele-
mahannya <ialam batas-batas pernakaian.
Yang dimaksudkan denqan penelitian dalam, adalah men-
cari koreksi dan angka konstanta pen~~kur jarak optis, pe
- 34 -
. '
- 35 -
nentuan besaran, serta kelainan alat dalam arti kehalusan
pembagian piringan, ketajaman lensa, perbesaran.
Penggunaan didalam 13 test net " akan memberikan ja"tl7aban
dalam pengaruh luar atau penelitian luar terhadap atraksi
lokal, kelen~han penggunaannya dalam praktek, batas kete
litian ukur yang dicapai berdasar standart yang dipakai.
Pada prinsipnya semua alat ukur bisa dipergunakan
batas-batas kemampuannya.
III.2. Sistim Referensi dan Kerangka Dasar.
dalam
Penelitian suatu sistim referensi ditinjau bersama
sama dengan pengukuran kerangka dasar pemetaan berdasar P
P. 10/1961. Pedoman kerja pendaftaran tanah adalah membu
at peta skala besar, sehingga masih memungkinkan mengguna
kan sistirn proyeksi Polyeder. Alasan-alasan dan penguatan
nya dapat dilihat aalanl bab pembahasan hasil dalarn Duku
III; serta masih dimungkinkannya pemakaian sistim referen
si lain { misal : U'l'l•l ) sepanjang melibatkan penggunaan
computer dalam proses transformasinya.
Kerangka dasar dalam pengukuran dititik beratkan pada pe
makaian Poligon mengingat pemetaannya adalah desa demi
'-Lesa yang menggunakan sistim koordinat lokal. l\1asalah
penggabungan desa kedesa lain dipikirkan dengan cara ex
pansi kerangka atau kemungkinan ikatan antar kerangka da
sar masing-masing. ·
- 36 -
.. Diperkenalkan rnacam-macam bentuk pilar sesuai derajad ke-
telitian pengikatannya dan fungsinya.
Dalam pemetaan diusulkan adanya prioritas wilayah a tau
perrbagian wilayah berdasar urgensi faktor strategi keaman
an a.an ketahanan, serta nilai ekonomi daerahnya.
III.3. Pengukuran Rincikan.
Derigan ~anciasan pengukuran kerang-ka dasarnya, maka
;&>ersil tanah dalam satu uesa dapat digambarkan atau dipeta
kan pada peta skala besar. Dicoba beberapa metoda ukur
trilaterasi, extra dan intra polasi, voorstaal, cara plane
table dan fotograrnetri. Tiap cara akan memberikan kelebih
an dan kelemahannya meng~ngat lokasi dan ko~disi topogra
tinya. Uari uata unuk ukur rincikan baru bisa dilakukan
nitungan luas ·tanah ci.engan macam-macam cara yalah : cara
planim~ter, cara transformasi, dan koorO.inat grafis.
' Pengukuran rincikan tidak hanya menghasilkan peta persil
saja, tetapi mampu untuk mengatasi masalah delimitasi,
atau penentuan ke~bali dilapangan dalam hal .adanya perma
salahan batas hak milik. Oleh karenanya letak batas ter
hadap suatu Kerangkanya adalah mutlak perlu diketahui. ·
uicoba dan ditentukan ketelitian dalam masalah deli-
rnitasi dengan menggunakan berbagai cara ukur diatas.
Hasil selengkapnya lihat : Duku ke - IV.
- 37 -
III.4. Perhitungan Luas.
Ketelitian dalam penentuan luas tanah terletak da
lam ketelitian cara ukur rincikannya, sehingga perlu di
perbandingkan beberapa basil dari cara menghitung luas
dengan 3 cara, planimeter, transformasi, dan koordinat ;
terhadap rnacam-macam' pengukuran rincikan diatas.
Perbedaan hitungan luas akan sangat menentukan harga ta
nah pada daerah yang sudah tinggi nilai daya. gunanya.
Perlu ditetapkan cara hitung yang mendekati angka kesalah
an terkecil terhadap cara ukur standard; perlu diperhati
kan konaisi bahan peta ( macam kertas ) serta faktor ska--la yang dipergunakan. Pada umumnya untuk pengukuran luas,
dipakai skala 1 ~ 1.000 dan 1 : 500; hal ini sesuai keten
tuan pasal 2~ P.M.A. 6 I 1961.
IV. K E S I M P U LA N,
Pene1itian tera~an, baik untuk tujuan studi perban
dingan berbagai metoda pengukuran da1am pemetaan berda -
dar P,P, 10/1961 ataupun Pene1itian A1at Ukur; berkisar
pada masa1ah sampai seberapa jauh ketentuan-ketentuan da-
1an"! l?,I?, 10/1961 dan p~doman dasarnya ia1ah U,U.P.A, bisa
diterapkan. Aenyataan 1ang tidak bisa dimungkiri 1agi bah
wa sebagai negara agraris, Repub1ik Indonesia, data pengu
asaan tanah baru 2 % yang terdaftar 1engkap. Angka 2% ini
akan merupakan n titik kritis 11 da1am Era Pernbangunan ne
gara, .dimana untuk menjamin ke1estarian dan pemanfaatan
sumber a1am, tanah, per1u data yang 1engkap dan menye1u
ruh. Kiranya faktor waktu yang sanc;at menentukan akhirn~Pa,
Se1ain faktor waktu, niasa1ah biaya akan tiro.bu.1; namun de
ngan wajib daftar yang dikaitkan dengan pajak tanah jus
tru biaya akan bisa uiatasi. Suatu ana1isa dapat diberi
kan adanya manfaat 1angsung dari keuntungan penarikan pa-
jak o1eh Pemerintah sarana wajib daftar diatas, dimana
angka untuk pe~~uatan peta dan inventarisasi data perta -
nahan· sudah teratasio
Masa1ah teknis, dapat1ah disimpu1kan sebagai ke1ompok per
masa1ahan sebagai berikut :
IV,1, A1at Okur Sudut.
I?emakaian a1at .ukur sudut tidak n~nya terbatas pa
da a1at-a1at buatan WILD dan Zeiss yan~ sudah l-.~a membu
- 38 -
- 39 -
O.aya di Inaonesia, tetapi r;iasih dipandang perlu pemasuk-an
alat-alat ukur dari luar Eropa. Hal diatas sebagai akibat
uari perkenwangan teknologi yang marnpu rnengimbangi keQU
tuhan alat ukur dengan kwalitas yang mernadai. Kernarnpuan
suatu alat ukur bisa diuji dengan cara-cara metoda stan -
dard dimana hasilnya akan menunjukkan kelebihan dan kele
rnahan masing-rnasing. Dari tiga rnacarn alat ukur sudut
yang diteliti, baik penelitian faktor dalam rnaupun faktor
luar, didapat kesimpulannya sebagai berikut
IV.l.l. Teoaolit WILD T - 0.
Keuntunqan
Kelemahan
- ringan dan rnudah dalarn pemakaiannya
kemampuan baca cukup jelas dan baik
untuk pengukuran jarak optik.
- sentering kasar, dengan unting-unting
- ketelitian pembacaan sudut kurang
haik.
IV .1. 2. 'l'eodolit TOPCON 'l1L - 20.
Keuntungan - ketelitian baca sudut datar dan su-
Kelemahan
du~ miring baik.
sentering baik, karena secara optis
- perbe.saran optik baik.
- adanya paralak pada bidang di-
afragma sehingga pengukuran jarak
optis ~urang teliti.
- 40 -
- karena berat a1atnya sendiri, mengu
ranqi kecepatan kerja.
IV.1.3. E.C.'l.'. Breithaupt.
Keuntungan : - se1ain memiliki piringan bouso1e,
Ke1emahan
juga ada pi~ingan datar yang terpi-
sah.
- pembacaan sudut miring bisa bebas
karena 1etak teropong dipinggir.
-· a1at cukup ring an, maka 1ebih me
nguntungkan da1am pemakaian.
~ pembagian piringnn kompas kurang te
liti.
- sentering kurang te1iti, karena de
ngan unting- unting.
rv.2. Sistim Referensi dan Kerangka Dasar.
IV.2.1. Sistim Referensi.
Untuk keper1uan pengukuran desa bisa dipakai sis-. tim proyeksi ~o1yeder; dengan pengertian masih memungkin-
kan diseragamkan keaa1am sistim referensi yang lain ( U'l'M
rnisa1nya ) cila te1ah membudaya pemakaiannya dengan ada -
~ya sarana computer.
lial diatas seirama dengan ketentuan pasa1 2 P .l·i.A. 6/1961
ia1ah pen\akaian proyeksi Po1yecler. Per1u dite1iti 1ebih
jauh mengenai ketidak te1itian dan sebab~sebabnya sehubung
- 41 ~
an dengan penggunaan sistim referensi.
IV.2.2. Kerangka Dasar.
Kesa1ahan da1am pengukuran kerangka dasar mengaki
batkan ketidak sesuaian 1etak persi1 sehingga mengakibat
kan tidak dipenuhinya azas spesialitas pendaftaran tanah.
Yang 1ebih penting 1agi masa1ah tidak te1itinya peta pen
daftaran . tanah akan rnemberi akibat buruk keda1am persoa1-
an : de1imitasi. Dari pengamatan hasi1-hasi1 hitungan, sa
·1ah satu sumber kesa1ahan da1am pengikatan dan perhitung-.
an kerangka das~r ter1etak pada pemakaian a1at ukurnya.
Sehingga per1u ditingkatkan"pemakaian dan pembudayaan a1at
a1at ukur yang memi1iki kete1itian 1ebih; kenyataan: a1at
ukur yang memi1iki kete1itian sampai 1 menit tidak bisa
dipakai untuk pengukuran kerangka dasar.
Pmnerintah seyogyanya memberikan penyu1uhan kepada masya
rakat mengenai sega1a sesuatu yang menyangkut pengu~uran
dan pemetaan pendaftaran tanah bagi kepentingan masyara
kat sendiri. Penyu1uhan me1a1ui sumber-sumbernya baik
yang berupa undang-undang dan peraturan dasar (U.U.P.A. ,
l?.l?. 10/1961, P.H.A. 6/196l dan sebagainya) atau meame1a-
1ui media secara intensif rnisa1nya ~ me1a1ui radio, siar
an TVRI da1am acara siaran 11 Pedesaan 111 Penerangan, ma
ja1ah-maja1ah serta pub1ikasi popu1air 1ainnya.
IV.3. Pengukuran Rincikan.
Per1u ditetapkan suatu metoda ukur berdasar kemam-
- 42 -
puan daerah dan klasifikasi atau prioritasnya.
Ketelitian pengukuran rincikan akan memberikan kepuasan
bagi pemilik tanah serta menjamin kepastian hukumnya. Un-
tuk mempercepat proses pengukuran rincikan perlu d.ilibat-
kan langsung bantuan b~rbagai instansi untuk akselerasi
semaksimal mungkin. Penerapan suatu metoda pada suatu da~
erah uengan memperhatikan syarat-syarat prioritas pengu -
kuran, akan mampu mempercepat pelaksanaan pengukuran rin-
cikan sebagai landasan teknis dalam inventarisasi data pe
metaan tanah.
IV.4. Perhitungan Luas Tanah.
Masalah lalu lintas pemindahan hak penguasaan ta-
nah , ditinjau dari subyek dan obyeknya sangat tergantung
kebenaran dan ketelitian luas tanah sampai dimensi terten
tu. Persoalan luas tanah semakin meruncing dan teramat pe
ka didaerah yang nilai guna tanahnya tinggi;
satu meter persegi sudah melibatkan uang ribuan. -
Selisil\
Oleh karenanya perlu dicari keseimbangan antara faktor
faktor :
~ ketelitian cara ukur rincikannya.
- ketelitian cara hitung luasnya dengan metoda dan alat.
~- pengaruh · bahan dasarnya P bahan peta, kertas gambar.
Sehagai pedoman dipakai s~~entara buku :
VOORLOOPIGE TOLEIUU~STABELLE KADASTRALE DIENST IN
43 -
NEDERLANDSCH INDlE,
Sebagai pegangan penelitian untuk menentukan efisi
ensi kerj a dan cara hitung yang .Paling teliti untuk l uas
tanah.
V. R E K 0 M h N D A S I.
Langkah-langkah positif kearah penyelesaian berba
gai masalah teknis pendaftaran tanah perlu segera ditem
puh oleh Pemerintah. Dalam rangka mensukseskan Pernbangun
an, khususnya tugas-tugas Direktorat Jendral Agraria, De-
partemen U~lam Negeri, perlu difikirkan faktor penyebab
keterlambatan tugas pemetaan kadaster serta mencari jalan
keluarnya. Deberapa saran kearah pemecahan masalah dapat
aikelompokkan dalam uraian singkat pada bab ini; serta
uraian terperincinya pada masing-masing buku ditiap bab
Rekomendasinya.
V.l. Hembudayakan Suatu Sistim.
Tiaak semua cara atau sistua yang telah lama membu
aaya dikalangan Penclaft.aran Tanah sendiri atau masyarakat
luas selalu berpredikat kurang mengena sasaran~ tetapi ma
sih perlu. di.kembangkan· sampai batas-batas tertentu
dan mengingat urgensinya. Kelemahan dan ketidak telitinya
suatu pengukuran bukan terletak pada sistimnya, namun jus
tru perlu dibudayakannya cara-cara pengukuran tradisi-
onil guna membantu proses secara sektoral. Dimisalkan ada
·nya perobimbingan cara ukur dengan metoda tali ukur didesa
uesa, hasil ukurannya masih bisa dilegalisir m~njadi data
terukur. Kiranya perlu kerja sama antara pihak pember~
legalitas ( Pandaftaran Tanah ) dan pihak pemilik tanah
·- 44 -
J
- 45 -
atau masyarakat. Hal diatas adalah salah satu cara nyata
untuk melibatkan tenaga masyarakat guna kepentingan mere
ka sendiri. Kiranya masih banyak hal-hal yang bisa digali
dari kehidupan masyarakat dalam suasana lalu lintas pere
konomian-sosial sepanjang menyangkut persoalan pengukuran
tradisionil. Suatu penelitian akan bisa rnemberikan anali-
sa· segi-segi positifnya dan negatifnya lebih lanjut.
V.l.l. Pengenalan suatu sistim.
Ketelitian suatu pengukuran meneritukan keberhasil
an tugas inventarisasi data pertanahan.
Sebagai landasan bag,i data inventarisasi adalah p_eta ska-·
la besar.
Pembuatan peta skala besar perlu perhatian khusus dalam
segi-segi peralatan, metoda, tenaga pelaksana, dan faktor
biaya untuk melaksanakannya. Derba~ai alat ukur pada dasarnya bisa dilibatkan dalam peran pengukuran.
Namun tidaklah terbatas pada satu macam dan jenis alat
saja, perlu dikenalkan berbagai alat dengan kemampuan dan
batas-batas ketelitian dalam penggunaan tertentu. Penerapan sua~u metoda baru berdasar perk~bangan teknolo
gi, seperti penggunaan peta foto dan atau ortho photo mi
salnya, perlu diperhatikan. Kiranya sudah waktunya pula
untuk mempercepat proses pembuatan peta-peta kadaster se
cara fotogrametri, perlu diperkenalkan. manfaat dan efisi
ensinya. Hal ini kiranya sesuai makna dari ketentuan pa-
- 46 -
sal 31 ayat 2 P.M.A. 6 I 1961.
Khusus mengenai pemakaian metoda fotogrametri, kiranya per
lu dibudayakannya cara membaca data foto udara; sebab
ter6apat perbedaan cara penggunaan peta garis dan pandang
an foto dari atas. Kebiasaan mernbaca foto kiranya
masalah pengenalan dan popularisasinya.
v·.1. 2. Peranan }llasyarakat.
suatu
Ualam menuju penggunaan terapan teknologi dan pem-
bimbingan pengukuran tradisionil, tidak bisa lepas dari
partisipasi anggauta masyarakat sebagai landasan pokoknya.
Mengingat prosantase data penguasaan pertanahan masih ja
uh dari s&~purna, maka tanpa diikut sertakan kegiatan dan
cara~cara pelaksanaan pengukuran secara tradisionil yang
intensif kiranya program rutin pengukuran dan pendaftaran
tanah akan jauh dari s~npurna. Apalagi mengingat sekitar
tahun 2.000, dimana situasi seperti negara agraris yang
sedang giat ma~ang~ ini, rr~salah kurangnya data pengua
saan tanah akan merupakan '' titik kritis " dalam pembangun
an negara. Dik~itkan dengan naiknya laju perekonomian so
sial aibid~ng ?ertanahan, kiranya pantas partisipasi ang
gauta masy~rak~t secara nyata dengan bimbingan intensif.
V. 2. Prioritas.
Kebijaksanaan Pemerintah dalam menanggapi tugas-tu
gas invent~ris~si data penguasaaan tanah, serta memperce-
......J
~ 47 -
pat pelaksanaannya secara menyeluruh~ perlu d.iarahkan pa-
da urgensi wilayannya. Prioritas tiiberikan mengingat rna
kin lajunya lalu lintas perekonomian sosial uibidang per-
tanahan yang rneniliawa akibat naiknya nilai daya guna tanah
Oleh team peneliti Universitas Gadjah Mada, dikatagorikan
4 pr~oritas wilayah sebagai berikutj' berdasar urgensinya~
a. Dacrah Utamav mutlak perlu pernetaan lengkap; m~lai ke
rangka dasarnya, pengukuran rincikan, serta perhitung-
an luas tanah dan data pertanahannya. Dimisalkan pnda
ci.aerah-claerah yang sedang berke,ang dan daerah perko~~
taan yang potansiil tinggi.
bo vaerah Panting, diperlukan kerangka ~asar pemetaannya,
dan sebagian pengukuran rincikannya dan hitungan luas
tanahnya.
c. Da~rah .Kurang Panting, dicirikan daerah pedesaan yang
mulai -dipetakan d.angan cara penggabungan beberapa desa
untuk efisiensi k-e.rja; untuk daerah yang luas, efektif
cara fotogrametri dari cara terestris. Dcngan pertim -
bangan teknis topografiny~ tentunya.
a. Prioritas Terakhir, dae·rah yang· masih bisa G.itangguh ~
kan pelaksanaan pemetaannya mengingat urgensi paling
akhiro
P~nerapan urgensi c..~.aerah-da~:::rah kiranya tidak ber~-
tentangan d.engan program Uepartemen Dalam Neg~ri yang raen
·I
- 48 -
targetkan 60.000 d~sa harus dipetakan terlebih dahulu;ser
ta masih bisa aiutamakan· daerah-daerah yang jelas potensi
il tinggi serta mempunyai urgensi strategi dan ketahanan/
keamanan.
V.3. P e 1 a k s a n a.
Faktor pelaksana akhirnya sangat menentukan kece -
patan dan efisiensi kerja pelaksanaan pengukuran . serta
pemetaannya. Mengingat keterbatasan personil didalam wa-
dah L>irektorat Pendaftaran TAnah, Direktorat JeJl~il ACJ.-'1
ria sendiri, maka perlu difikirkan pula oleh Direktorat
Jendral Agraria - Departemen Dalam Negeri, adanya kemung
kinan-kemungkinan keterlibatan unsur-unsur swasta dan ins
tansi pemerintah yang lain dalam berpartisipasi dibidang
pemetaan kadaster. ~iranya masih ada kegiatan-kegiatan se ·
panjang tidak menyangkut masalah administrasi yuridis ,
yang bisa dilimpahkan kepada instansi diluar Departemen
.Ualam Negeri.
V.3.1. Pihak Swasta.
Sampai seberapa jauh pihak swasta .diikut sertakan
dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan untuk pendaftaran
tanah. uari cara ukur terestris aapat diambil contoh ki
ranya beban yang bisa dikerjakan oleh swasta adalah :
a. Pemasangan dan pembuatan pilar tugu titik ikat kerang
ka dasar;serta pemasangan tanda-tanda batas yang telah
aigariskan oleh pihak Pendaftaran Tanah.
- 49 -
· b. Pengukuran yang melibatkan alat-alat ukur presisi un
tuk penentuan posisi titik dasar sepanjang keguaaannya
untuk kerangka dasar pemetaan kadaster; disinipun peng
arahan tetap oleh pihak Direktorat Jendral Agraria.
Dalarn kegiatan pemetaan fotograrnetri, dapatlah ki
ranya pelaksanaan aero-mappingnya cilakukan Sepenuhnya . oleh pihak swasta yang bonafit dalam peralatan dan perso-
nilnya; hanya untuk identifikasinya tidak bisao
hal - hal menyangkut masalah delimitasinya.
V.3.2. Instansi Pernerintah Lain.
Untuk membantu mempercepat pekerjaan -
Apalagi
pekerjaan
pemetaan kiranya dapat ditugaskan pihak instansi lain,ter
utarna instansi yang erat hubungannya dengan masalah pajak
tanah seperti IPEDA atau IREDA, ctisamping pihak-pihak Per
guruan Tinggi sepanjang menyangkut rnasalah pengukuran yang
memerlukan karya ilmiah dan penge1nbangan terapan teknologi
dibidang pemetaan ( geodesi dan fotograrnetri ).
Secara singkat tiapat dimisalkan beberapa kegiatan
a. Pekerjaan pengukuran dan penentuan posisi titik ikat
orde pertama, cara triangulasi, trilaterasi, dan lain
metoda penentuan posisi.
b. Pekerjaan pengukuran rincikan bisa bekerja sama dengan
pihak IPEDA sekali gus tugas-tugas inventarisasi perpa
jakannya. Hal ini akan menghemat biaya dan efisiensi
- 50 -
waktu; tentunya dengan koordinasi yang baik.
c. Pekerjaan laboratoris, baik yang menyangkut peneliti
an alat terestris maupun alat fotogrametris sebaiknya
ctilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi yang memiliki po
tensi untuk itu.
d. Langkah lebih lanjut perlu dicarinya standarisasi peng
ukuran dan pemetaan untuk pendaftaran tanah, dimana
hal ini harus bekerja saraa dengan pihak Perguruan Ting
gi.
e. Pekerjaan hitungan luas tanah dapat sekali gus disin -
kronkan dengan pihak IPEDA atau IREDA dimana untuk
menghindari •~ overlaping tugas" dan ketidak sesuaian
standard cara ukur, dimana obyek yang sama harus ditin
jau dari satu sistim yang sama pula. Hal ini erat pula
dengan masalah standarisasi diatas.
v.3.3. Anggauta Masyarakat.
Dalam usaha menggalakkan pengukuran didaerah-dae -
rah, anggauta masyarakat selaku individu pemilik tanah
kiranya berkeinginan agar tanah mil.iknya diberinya kepas
tian hukum sarana pendaftaran tanah. Tetapi kenyataan di-
daerah, keterlambatan pengukuran karena alat dan
menyebabkan keinginan mereka terbengkalai adanya.
biaya
Perlu
diperhatikan dapatnya partisipasi mereka secara aktif sa
rana melakukan pengukuran untuk diri sendiri dengan bim
bingan pihak Pendaftaran Tanah. Dilain pihak telah lama
- 51 -
membudaya cara-cara ukur yang mereka kerjakan, antara ~a
in dengan alat-alat nprimitif '' yang sudah saling dipe:tca
ya dalaro masalah lalu lintas jual beli tanah misalnya. ,.<
!·iasalahnya sekarang, bagaimana " menstandarisasikan n me-
toda tradisionil atau primitif diatas dalam satuan-satuan
standard ( misal ukuran luas cara diagonal diteli'ti .. de-
ngan ~umus geornetri ). Sebenarnya mereka sendiri mampu
mengukur untuk mereka sendiri.
Tinggal pihak Pendaftaran 'l'anah menyediakan 11Vel twerk -
nyau' dan legalitasnya.
nasalah identifikasi, delirnitasi· dan segi-segi administra
tif kadaster tetap dipegang oleh pihak Pendaftaran Tanah.
v.4; A n g g a r a n.
Hasalah anggaran untuk mendapatkan tenaga trampil,
jwnlah peralatan ukur, serta biaya pelaksanaan pengukuran
penaaftaran tanah merupakan "kelernahanuadalarn keberhasilan
progrma inve~tarisasi data penguasaan tanah. Kenyataan
adanya angka 2 % dari seluruh wilayah Indonesia yang su
dah lengkap data penguasaan tanahnya adalah suatu anqka
yang sangat rawan c1almn masalah pembangunan dewasa ini.
Anggapan utarr~, yang mengatakan bahwa tanpa biaya yang cu
kup, pemerintah tidak bisa menyelesaikan pengukuran dan
pemetaan ka.daster dalarn waktu dekat.
Sedangkan dilain pihak dikatakan : bahwa biaya pengukuran
adalah sangat mahal. Dalarn hal inilah oleh pihak peneliti
- 52 -
dicari analisa pemikiran kearah pemacahannya berlandaskan
thema WAJIB DAFTAR. Lahdasan hukumnya menuju kearah kepas
tian hak atas tanah sudah dicantumkan clalam : pasal 23,32
dan 38 u.u.P.A. Sedangkan pelaksanaannya oleh Pendaftar
an Tanah jelas .digariskan pada pasal 19~nya ( Unjang- Un
dang Pokok Agraria ).
Kiranya, sekedar mernberikan gambaran analisanya, oleh team
peneliti Universitas Gadjah Mada, diambil contoh lokasi
daerah pinggiran kotamadya oalam kawasan D.I.Y. sebagai
obyek ~~ waj ib daftar ~~ •
Data pengamatan harga tanah untuk daerah yang mu-
lai berkembang ini, diperkirakan sudah mencapai diatas
2 000 2 d' mb ' l t h Rp. • ,-- per m 1 atau 1a 1 rata-ra a arga
Rp. 2.000,~- 1 1112 • l•.Laka bagaimana biaya untuk mel.aksanakan
daerah sekitar 20.000 ha. dikawasan luar kota Yogyakarta
ini; sedangkan saat ini banyak tanah tegalan rnenjelma kom
plek perumaha.n atau mende,kati semacam lokasi permukiman
baru. Kalau oleh Pemer~~~ah diatur melalui semac&a Undang
undang atau ·~raturan, dimana ll wajib daftar adalah 1 %
dari ha~s.~ tanah dan bangunannya v; , maka kalkulasi anali-
sa :
~ 53 -
a. Ha.rga tanah per Ha =
10.000 2 Rp. 2.000,-- Rp. 20.000.000,--m X =
b. Wajib aaftar 1 %-nya =
1/100 X Rp. 20 juta = Rp. 200.000,~-
c. Biaya pengukuran per Ha • • • • • = Rpo 10.000,--
d. Pemasukan uang ke Pemerintah per
Ha adalah = Rp. 190 .. 000,--
Berarti akan ada 11 pemasukan uang '1 ke Pemerintah =
20.000 Ha X Rp. 190.000,-~ = Rp. 3.800.000.000,-~
( tig·a milyar delapan ratus juta rupiah ) ..
Kiranya daerah 20.000 Ha di pinggiran kota tersebut, ma
sih d.ianggap kecilu dalam arti pengukurannya. Tetapi ja
waban pertanyaan : kurangnya anggaran, akan bisa dilihat
dari a~gka diatas Rp. 3 milyar untuk antara lain
a. menaikkan ketrampilan tenaga juru ukur.
b. membeli alat ukur ( tidak sebesar bi'aya diatas ).
c. anggaran pelaksanaan pengukurannya sendiri ( contoh
Rp. 10.000, - - I Ha ).
Jelaslah, angka pemasukan diatas tioak akan habis dipakai
untuk pengukuran; atau biaya ukur 20.000 x Rp. 10.000,--=
hanya Rp. 200 juta.
Anggapan bahtv-a sektor pendaftaran tanah dalam pembangunan
akan " menelan vw biaya besar, sebenarnya salah, kalau ·me
mang akan dihayati ctan diresapi u.u.P.A. dengan pasal-pa-
salnya yang menyebutkan adanya wajib daftar untuk men-
~ 54 -
dapatkan kepastian hak atas tanah. Dahkan sebaliknya,akan
ada il in come n untuk mebiayai sektor lain. Tinggallah pe
laksanaannya diatur melalui segihukurnn~a, apakah melalui
peraturan atau yang lain.
Dengan memperhatikan urgensi Departemen Dalam Negeri da-
lam program pemetaan berdasarkan P.P. 10/1961 seluas
60.000 desa, sebagai prioritasnya; maka kiranya aplikasi
analisa uiatas 6.apat diberikan clengan angka ! i sementara u
sebagai berikl.lt
Luas 60GOOO desa atau kira~kira 1.600oo00 Km2 =
160.000.000 Ha 160 juta Ha ).
Pemasukan dari 1 % wajib daftar atas taksiran tanah - ~ 2
rata-rata Rp. 2.000,-- I m = Rp. 20 1 -- perm ( dua
pului1 rupiah per meter persegi ) adalah =
160. juta x 10.000 x Rp. 20,-- = Rp. 32.000 milyar
32 triliun rupiah).
Sedangkan biaya pembelian 1 alat, anggaran pemeta-
annya tidak akan sampai sebesar angka .diatas. Dahkan peng
gw1aannya bisa dimanfaatkan atas urgensi nasional disek -
tor peniliangunan yang lain. Sebenarnya masalah harga tanah
tidak seperti analisa diatas; untuk tia~ daerah akan
sangat berbecia variasinya, misalnya di D.K~ ·r. rata ·- rata
cdatas Rp. 50.000,-- per meter perseginya. Sedan,gkan di
Yogyakarta misalnya, belum ada tami~ yang melebihi
Rp • 50 • 0 0 0 , -- per ra 2 •
- 55 -
v.s. Penelitian Lanjutan.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pendaftar
an tanah, serta m~npertinggi efisiensi kerja dan akselera
sinya, penelitian lanjutan masih harus diadakan; terutama
yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya.
a. Analisa biaya _( n Cost Analysist " ) dalam porsi peng
ukuran dan pemetaan Pendaftaran Tanah. Ditinjau segi
• pelaksana ( manpower ) peralatan 6an tahap kegiatan se
cara proporsionil; serta dicarinya pola satua tiap ke
giatan dan kecepatan berdasar satuan kerja.
b. Pengkajian batas ketelitian dan normalisasi cara ukur
tradisionil terhadap standard pengukuran. Perlu inten
sifikasi dan cara-cara pembudayaan sistim pengukuran
tradisionil.
c. r•letoda cara pengkajian suatu alat ukur terhaciap uu ma
nufacturer tlefect 'l , ketahanan dan cara pakai, kelain
an mekanisme dan kehalusannya, serta problem pembudaya
annya dikemudian hari. Diarahkan cara praktis
11 melihat a~ alat ukur sebelurn dibeli atau dipakainya ;
standard pengkajian untuk sernua jenis alat ukur.
