i

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PT.BANK DKI SEBAGAI

ISSUER BANK DENGAN PT RINTIS SEJAHTERA MENGENAI

PENGGUNAAN FASILITAS ATM ACQUIRER DAN EDC ACQUIRER

SKRIPSI

Oleh

Aloen Sagara Badaruzaman

E1A009050

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2013

ii

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PT.BANK DKI SEBAGAI

ISSUER BANK DENGAN PT RINTIS SEJAHTERA MENGENAI

PENGGUNAAN FASILITAS ATM ACQUIRER DAN EDC ACQUIRER

SKRIPSI

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

Oleh:

Aloen Sagara Badaruzaman

E1A009050

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2013

iii

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PT.BANK DKI SEBAGAI

ISSUER BANK DENGAN PT RINTIS SEJAHTERA MENGENAI

PENGGUNAAN FASILITAS ATM ACQUIRER DAN EDC ACQUIRER

Oleh:

Aloen Sagara Badaruzaman

E1A009050

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal Mei 2013

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II Penguji

Edi Waluyo, S.H., M.H. Nur Wakhid, S.H., M.H. Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.

NIP. 19581222198810 1 001 NIP. 19621225198903 1 003 NIP 19630620 198901 100 1

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

Dr. Angkasa,S.H., M.Hum.

NIP.19640923 198901 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : ALOEN SAGARA BADARUZAMAN

Nim : E1A009050

Judul : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA

PT.BANK DKI SEBAGAI ISSUER BANK DENGAN PT

RINTIS SEJAHTERA MENGENAI PENGGUNAAN

FASILITAS ATM ACQUIRER DAN EDC ACQUIRER

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya

sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Dan apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana yang

tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari pihak fakultas.

Purwokerto, Mei 2013

ALOEN SAGARA BADARUZAMAN

NIM.E1A009050

v

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, teriring salawat dan salam kepada Nabi

Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia,

karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS

PERJANJIAN KERJASAMA PT.BANK DKI SEBAGAI ISSUER BANK

DENGAN PT RINTIS SEJAHTERA MENGENAI PENGGUNAAN FASILITAS

ATM ACQUIRER DAN EDC ACQUIRER. Skripsi ini disusun sebagai salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari usaha,

bimbingan, dan doa serta dukungan yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Dr.Angkasa, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Jenderal Soedirman.

2. Bapak Edi Waluyo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I serta selaku Ketua Bagian

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah

memberikan masukan, motivasi, koreksi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

vi

3. Bapak Nur Wakhid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan

petunjuk, saran dan kritik serta bimbingannya dalam penulisan skipsi ini sehingga

memperlancar dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Budiman Setyo Haryanto S.H.,M.H. selaku penguji skripsi yang telah

memberikan petunjuk, saran dan kritik dalam hasil penilaian akhir skripsi ini.

5. Bapak Sunarto, S.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah menjadi

orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang

telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang

telah membantu dalam urusan administrasi selama penulis menjalankan studi.

8. Keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan doa – doanya

selama mengikuti pendidikan..

9. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang tidak dapat

disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah ikut membantu dalam tersusunnya

skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya mampu memberikan untaian kata terima kasih dan doa tulus

dari lubuk hati yang paling dalam. Kiranya kebaikan yang telah diberikan kepada

penulis akan dibalas dengan kebaikan dan berkat yang melimpah dari Allah SWT.

vii

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna,

untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Purwokerto, Mei 2013

Aloen Sagara Badaruzaman

Penulis

viii

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial dimana senantiasa berinteraksi dengan

manusia lain demi memenuhi kebutuhannya. Demi memenuhi kebutuhannya tersebut

hubungan yang dilakukan tidak hanya dilakukan manusia secara individual tapi juga

secara berkelompok, contohnya adalah Bank. Bank biasanya demi meningkatkan

pelayanan dibidang lalu lintas pembayaran melakukan kerjasama dengan pihak yang

bergerak dibidang teknologi dan informasi, Mekanisme kerjasama demikian

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Salah satu contoh adalah perjanjian

kerjasama antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konstruksi hukum perjanjian

serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara Bank DKI dengan Rintis

Sejahtera, sebab dalam perjanjian ini ditulis dengan judul “perjanjian kerjasama”

padahal dalam KUH Perdata buku III (bab V- bab XVIII) mengenai perjanjian

bernama, tidak ada perjanjian dengan judul “perjanjian kerjasama”. Jadi apabila

perjanjian kerjasama antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera dianggap

sebagai peristiwa hukum, lalu peristiwa hukum mana yang dianggap sebagai aturan

perjanjian kerjasama ini.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis

Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumenter

dan studi kepustakaan. Metode penyajian bahan hukum yang digunakan adalah dalam

bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diketahui

bahwa :

1. Berdasarkan unsur essensialia dan causa dari perjanjian kerjasama antara PT

Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera maka dapat ditemukan kesamaan antara

perjanjian sewa menyewa, oleh karena itu konstruksi hukum perjanjian

kerjasama ini adalah Perjanjian Sewa Menyewa.

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sama dengan

perjanjian sewa menyewa yaitu PT Rintis Sejahtera sebagai pihak yang

menyewakan wajib menyerahkan barang untuk dipakai kegunaannya selama

jangka waktu tertentu dan PT Bank DKI sebagai penyewa wajib membayar

sejumlah uang atas barang yang telah dipakai kegunaannya selama jangka waktu

tertentu.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Konstruksi Hukum, Sewa Menyewa

ix

ABSTRACT

Humans are social creatures which continues to interact with other human

beings in order to fulfill their needs. In order to fulfill their needs , an intercactions

beetween human being are not only do individually but also in groups. For example is

the Bank. Banks usually to improve their services in the field of payment traffic are

work together with companies which are enganged in information and technology.

And then, those cooperation mechanism are set forth in a written agreement. One of

the example of written agreement is a cooperation agreement between PT Bank DKI

with PT.Rintis Sejahtera.

This research was aimed to analyse contract law of construction and rights

and duty in the agreement between the Bank DKI with Rintis Sejahtera, because in

this agreement is written under the title "cooperation agreement", whereas the third

book in the Burgelijk Wetboek (chapter V-chapter XVIII) named on the agreement,

there is no agreement with the title" cooperation agreement ". So if the agreement

between PT Bank DKI and PT Sejahtera Rintis regarded as legal event, which rules

that considered for the rules of “cooperation agreement”.

The method approach used in this research is juridical normative. This

research spesifications that used in this research is descriptive. Collection method of

legal material is documentaru and literature study. Law materials presented in

narative text. Based on the results of research and analysis of laws, it can be known

that :

1. Based on the essensialia elements and causa of the cooperation agreement

between PT Bank DKI with PT Sejahtera Rintis it can be found the similarities

between the lease agreement, therefore legal construction agreements are lease

agreement.

2. The rights and duties under this agreement is similar to a lease agreement, PT

Sejahtera Rintis as the lessor must handover the goods to be used for a certain

period to PT Bank DKI and PT Bank DKI as the lessee must pay a sum of money

on items for the goods that have been used during the period of time.

Keywords: Agreements, Partnership Agreements, Construction Law, Lease

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................... ............................................................... i

HALAMAN SAMPUL ............................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN.................................................................... iv

KATA PENGANTAR ................................................................................ v

ABSTRAK .................................................................................................. viii

ABSTRACT ................................................................................................ ix

DAFTAR ISI ............................................................................................... x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 7

D. Kegunaan Penelitian ....................................................................... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian ................................................................ 9

2. Asas Kebebasan Berkontrak ..................................................... 11

3. Unsur – Unsur Perjanjian .......................................................... 15

4. Syarat Sahnya Perjanjian........................................................... 18

B. Perjanjian Sewa - Menyewa

xi

1. Pengertian Perjanjian Sewa - Menyewa .................................... 24

2. Unsur – Unsur Perjanjian Sewa Menyewa................................ 27

3. Objek Perjanjian Sewa Menyewa ............................................. 29

4. Syarat Sah Perjanjian Sewa Menyewa ...................................... 29

5. Saat Lahirnya Perjanjian Sewa Menyewa ................................. 32

6. Hak dan Kewajiban Perjanjian Sewa Menyewa ....................... 37

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan ......................................................................... 40

B. Spesifikasi Penelitian ...................................................................... 41

C. Lokasi Penelitian ............................................................................ 41

D. Sumber Data ................................................................................... 42

E. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 43

F. Metode Penyajian Data ................................................................... 43

G. Metode Analisis Data ..................................................................... 44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ............................................................................... 45

B. Pembahasan .................................................................................... 50

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan ......................................................................................... 82

B. Saran ............................................................................................... 84

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak uang menjadi alat penukaran yang dapat diterima secara umum dalam

proses pertukaran barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran yang sah bagi

pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Maka

munculah Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1

Bank dibagi menjadi dua jenis yaitu, bank umum dan bank perkreditan rakyat, bank

umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau dengan prinsip syariah yang dalam kegiatan nya memberikan jasa lalu lintas

pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang dapat

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dengan

kemunculannya tersebut, bank memiliki peran yang disebut intermediasi yang

fungsinya adalah mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada

pihak yang kekurangan dana (deficit), seperti contoh mengumpulkan dana yang

sementara menganggur, untuk dipinjamkan kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman

1 Kasmir, 1999, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Grafindo, Jakarta, halaman 23

2

seperti kredit kepada sektor sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usahanya2.

Melalu fungsi intermediasi yang dijalankan, sektor perbankan haruslah berperan

sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selain itu

ada peran lain yang dimiliki oleh Bank yaitu sebagai Agen Pembangunan (Agent of

Development) dalam pengertian ini bank dituntut dapat menyalurkan uang kepada

pihak yang tepat sehingga dengan usahanya dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Sebagai badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan

(profit oriented), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.3 Jadi dalam hal ini bank

juga memiliki tanggung jawab sosial. Seperti pertumbuhan ekonomi dan

menyediakan lalu lintas pembayaran.

Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran berarti bank menjadi pelaksana

penyelesaian pembayaran transaksi komersial dan / atau finansial dari pembayaran ke

penerima melalui media bank. Lalu lintas pembayaran ini sangat penting untuk

mendorong perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi

aman praktis dan ekonomis4

. Contohnya adalah seperti kegiatan kiriman uang

(transfer) dan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM. Sedangkan pengertian

2

Muhammad Djumhana, 1999, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, halaman 87 3Ibid., halaman 86

4 <http://www.kartika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/3451/Materi+7+C

amel.pdf>, Diakses 23 november 2012

3

dari ATM itu sendiri adalah mesin anjungan tunai mandiri. Pada awalnya penarikan

uang tunai dan transfer dapat dilakukan di ATM dan di bank serta umumnya hanya

dapat dilakukan oleh nasabah dari bank penabung tetapi untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemudahan maka kegiatan transfer maupun

penarikan uang tunai dapat dilakukan nasabah di mesin ATM bank lain meskipun

bukan di bank tempat nasabah menabung. Hal ini merupakan bentuk pelayanan bank

untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang kaitannya dengan peran bank

sebagai lalu lintas pembayaran.

Untuk dapat memberikan pelayanan tersebut, bank senantiasa membutuhkan

kerjasama dengan pihak lain pemilik teknologi dan informasi. Mekanisme kerjasama

demikian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata terdapat dalam buku III yang pada

prinsipnya berisi ketentuan umum ( Bab I – Bab IV ) dan ketentuan khusus ( Bab V –

Bab XVII ) yang mengatur tentang perjanjian – perjanjian khusus seperti jual-beli,

tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan,

persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam,

bunga tetap atau abadi, perjanjian-perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa,

penanggungan dan perdamaian, yang dikenal sebagai Perjanjian Bernama.

Melalui kebebasan berkontrak yang dianut Buku III dalam membuat

perjanjian, masyarakat diperkenankan membuat perjanjian-perjanjian.Meskipun tidak

4

atau belum mendapatkan pengaturannya dalam undang-undang. Perjanjian seperti ini

tunduk pada ketentuan umum Buku III KUH Perdata, yang dikenal sebagai Perjanjian

Tak Bernama.

Dalam hal masyarakat merasa bahwa perjanjian yang dibuatnya dirasa tidak

atau belum ada pengaturannya dalam undang-undang, atas nama kebebasan

berkontrak pada umumnya mereka yang membuat perjanjian baru yang tidak dikenal

atau tidak diatur dalam KUH Perdata dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Sepintas perjanjian kerjasama jelas bukan perjanjian bernama, karena KUH Perdata

tidak mengenal dan tidak mengatur. Dengan demikian perjanjian tersebut akan

tunduk pada ketentuan umum Buku III KUH Perdata.

Salah satu contoh adalah perjanjian kerjasama antara Bank DKI dan PT Rintis

Sejahtera, dimana Bank DKI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan,

dan PT Rintis Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi

informasi dan telekomunikasi. Kerjasama ini dimaksudkan agar setiap nasabah Bank

DKI dapat mengambil uangnya melalui ATM baik di ATM milik Bank DKI maupun

ATM bank-bank lain yang berada dalam jaringan PT Rintis Sejahtera. Untuk tujuan

ini PT Rintis Sejahtera mengikatkan diri bahwa perangkat fasilitas jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER miliknya boleh digunakan oleh Bank DKI dalam

waktu tertentu dan Bank DKI mengikatkan diri untuk membayar atas penggunaan

perangkat fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER sesuai yang

diperjanjikan.

5

Dari aspek ekonomi, terwujudnya kerjasama tersebut tidak dapat diragukan

lagi telah memberikan manfaatnya dalam memenuhi tuntutan layanan di bidang lalu

lintas pembayaran yang semakin tinggi. Jadi disamping menguntungkan kedua belah

pihak juga sangat membantu kebutuhan akan lalu lintas pembayaran seiring semakin

cepat laju perekonomian.

Sedangkan dari aspek hukum, perjanjian kerjasama tersebut unik terutama

terkait dengan aturan perjanjian yang harus diterapkan pada perikatan kerjasama

tersebut. Alasan pentingnya memunculkan pertanyaan ini terkait dengan pernyataan

Soedikno Mertokusumo “ peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi

hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa

yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Sedangkan peristiwa konkrit (das sein) untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan

kaedah hukum berisi kenyataan normatif (das sollen). Jika dikatakan bahwa Sollen

memerlukan Sein maka disini ada hubungan nya antara sollen-sein dan sein sollen”5.

Dari pernyataan tersebut tampak jelas jika perjanjian kerjasama antara Bank DKI

dengan PT Rintis tersebut dipandang sebagai peristiwa hukum, lalu termasuk

peristiwa hukum yang mana mengingat didalam KUH Perdata tidak dikenal

“Perjanjian Kerjasama”

Bahwa pentingnya untuk menjawab dan memastikan dari pertanyaan diatas

adalah untuk kepentingan kepastian hukum, yang hakikatnya adalah kepastian atas

5 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, halaman 18-19

6

peristiwa konkrit tertentu yang dapat ditunjuk secara pasti aturan hukumnya atau

apakah hak-hak dan kewajiban bagi orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Oleh

karena itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai peristiwa hukum ini terutama dari segi

konstruksi hukumnya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka

penulisan dalam penulisan skripsi ini memilih judul : “TINJAUAN YURIDIS

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.BANK DKI SEBAGAI ISSUER BANK

DENGAN PT.RINTIS SEJAHTERA MENGENAI PENGGUNAAN FASILITAS

ATM ACQUIRER DAN EDC ACQUIRER “.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini

penulis kemukakan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam Perjanjian Kerjasama PT.Bank

DKI sebagai issuer bank dengan PT Rintis Sejahtera ?

2. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam

Perjanjian Kerjasama PT.Bank DKI sebagai issuer bank dengan PT

Rintis Sejahtera ?

7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai perjanjian kerjasama PT Bank DKI

sebagai issuer bank dengan PT Rintis Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum dalam Perjanjian Kerjasama

PT.Bank DKI sebagai issuer bank dengan PT Rintis Sejahtera.

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam

Perjanjian Kerjasama PT.Bank DKI sebagai issuer bank dengan PT

Rintis Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian mengenai perjanjian

kerjasama PT Bank DKI sebagai isuuer bank dengan PT Rintis Sejahtera ini

adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pengetahuan dan kepustakaan Hukum Perdata secara khusus

mengenai Perjanjian Kerjasama PT.Bank DKI sebagai issuer bank

dengan PT Rintis Sejahtera.

8

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan

gambaran kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama PT.Bank DKI sebagai issuer bank dengan PT Rintis

Sejahtera.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pembuat undang-

undang merumuskan perjanjian sebagai berikut : “ Suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri nya terhadap

satu orang lain atau lebih “. Suatu rumusan perjanjian umumnya dimaksudkan

untuk memberikan batasan atau pedoman mengenai peristiwa apa saja yang

termasuk dalam ruang lingkup perjanjian dan mengesampingkan peristiwa-

peristiwa yang tidak termasuk perjanjian. Memang memahami suatu pengertian

yang lengkap dan sempurna itu sulit khususnya pengertian dari perjanjian, maka

untuk mempermudah dalam memahaminya akan dikemukakan beberapa

pendapat sarjana.

Menurut Abdulkadir Muhammad pasal mengenai perjanjian ini banyak

memiliki kelemahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat dilihat dari kalimat ”satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata mengikatkan diri

bersifat satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya

10

perumusannya adalah saling mengikatkan diri sehingga ada konsensus

di antara para pihak.

b) Kata ”perbuatan” juga mencakup tanpa konsensus

Dalam pengertian ”perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan

tugas tanpa kuasa (zaakwarneming). Tindakan melawan hukum

(onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus

seharusnya dipakai kata persetujuan.

c) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut adalah terlalu luas karena

mencakup juga perlangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur

dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah

hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan

saja. Perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang

bersifat personal.

d) Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal tersebut di atas tidak disebutkan tujuan

mengadakan perjanjian, sehingga para pihak tidak jelas mengikatkan

diri untuk apa. 6

6 Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, halaman

78

11

Menurut Subekti7, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal.

Dari kedua pendapat sarjana diatas, pengertian perjanjian yang awalnya

memiliki kelemahan telah dikritik mendekati sempurna. Dari uraian di atas,

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu

perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih atau dimana

kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya. Jadi perumusan perjanjian ini

mengakomodir agar tidak terlalu luas dengan hanya membatasi kata perjanjian

ditujukan terhadap hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan seperti

yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, dan agar tidak

terlalu sempit karena telah mengandung perjanjian sepihak dan perjanjian

timbal balik.

2. Asas Kebebasan Berkonrak

KUH Perdata menganut sistem kodifikasi yaitu pembukuan jenis-jenis

hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara lengkap serta sistematis 8dan

menganut sistem keterbukaan. Buku III KUH Perdata ini menganut sistem

terbuka, yang artinya memberi kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis

7 R. Subekti,1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, halaman 1

8 CST,Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, halaman 72

12

perjanjian selain yang diatur secara khusus dalam Buku III KUH Perdata dalam

Bab V - XVIII. Berbeda dengan sistem yang dianut dalam Buku II/Hukum

Benda adalah sistem tertutup. Sistem tertutup artinya orang tidak dapat

mengadakan/membuat hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah

ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hak-hak kebendaan yang diakui itu

hanya hal-hak kebendaan yang sudah diatur oleh undang-undang. Kita tidak

boleh misalnya mengadakan hak milik baru yang tidak sama dengan hak milik

yang sudah diatur oleh undang-undang.9

Sedangkan sarana untuk memasukan jenis-jenis perjanjian diluar

ketentuan khusus tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak. Asas

kebebasan berkontrak yaitu kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang

diberikan kepada masyarakat untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,

bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk

tertentu atau tidak bahkan mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang

diatur didalam KUH Perdata10

. Penegasan mengenai adanya kebebasan

berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi yang timbul dari

perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian tersebut

9 Sudikno Mertokusumo, op.cit., halaman 124-125

10 Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar Maju, Bandung,

halaman 66.

13

tunduk oleh ketentuan umum yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata Bab I

- Bab IV.

Sekalipun Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-

luasnya bukan berati bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian tanpa ada

batas-batasnya, adapun yang menjadi batasannya adalah pasal 1337 KUH

Perdata yaitu : “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-

undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Jadi sudah jelas bahwa meskipun sistem keterbukaan membolehkan setiap

orang melakukan suatu perjanjian apa saja sejauh tidak bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Buku III KUH Perdata terdiri dari bab I – bab IV yang merupakan

ketentuan umum dan bab V – bab XVIII merupakan ketentuan khusus

,mengatur jenis-jenis perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama

khusus. Lalu untuk perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu

yang lahir akibat dari sistem keterbukaan dan asas kebebasan berkontrak

sebenarnya memiliki pengaturannya untuk tunduk pada ketentuan umum bab I –

bab IV, yaitu melalui pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi ”semua

perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal

dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam

bab ini dan bab yang lain”. Jadi akibat dianutnya sistem kodifikasi dan sistem

14

keterbukaan yang terdapat dalam buku III KUH Perdata menimbulkan

konsekuensi adanya perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama.

Menurut Abdulkadir Muhammad11

, perjanjian bernama adalah

perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai

perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas misalnya, jual-beli, sewa

menyewa tukar menukar. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak

memiliki nama tertentu dan jumlahnya terbatas. Sedangkan menurut

R.Setiawan12

, perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama

sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi

nama oleh pembentuk undang- undang, berdasarkan tipe yang paling banyak

terjadi sehari-hari. Perjanjian-perjanjian ini oleh undang-undang telah diatur

secara khusus didalam KUH Perdata bab V sampai dengan bab XVII ditambah

titel VII A; dalam KUHD perjanjian asuransi dan perjanjian pengangkutan.baik

untuk perjanjian bernama atau tak bernama pada asasnya berlaku buku I, buku

II ,buku III dan buku IV KUH Perdata.

Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian- perjanjian yang tidak diatur

secara khusus di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.

Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan

berkontrak.

11

Abdulkadir Muhammad, op.cit., halaman 87 12

R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Bardin, Bandung, halaman 51

15

Konsekuensi lebih lanjut dari pembagian perjanjian bernama dan

perjanjian tak bernama adalah segala perjanjian harus dapat digolongkan

kedalam salah satu jenis perjanjian tersebut.Tidak selalu dengan mudah dapat

dikatakan apakah suatu perjanjian itu merupakan perjanjian bernama atau tak

bernama , karena ada perjanjian perjanjian yang mengandung berbagai unsur

dari berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan sebagai perjanjian bernama

atau tak bernama(perjanjian campuran). Undang-undang hanya memberikan

pemecahannya yaitu yang tersebut dalam pasal 1601c13

. Mengenai ketentuan

perjanjian yang mengandung tanda perjanjian perburuhan dan perjanjian dari

jenis lain, lalu untuk bisa menentukan apakah suatu perjanjian bernama,

perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran maka lebih lanjut harus

diketahui unsur-unsur dari perjanjian itu sendiri.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dapat dikelompokan unsur-unsur yang ada di

dalamnya yaitu sebagai berikut : 14

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah unsur mutlak, dimana tanpa adanya

unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Jadi dapat dikatakan

unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal

13

Ibid., halaman 52 14

J.Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Citra

Aditya Bakti, Bandung, halaman 67-68

16

pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus

dicantumkan dalam suatu perjanjian. Tanpa hal pokok tersebut

perjanjian tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat.15

Contohnya, sebab yang halal merupakan unsur esensialia untuk

adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli, harga dan barang yang

disepakati kedua belah pihak harus ada.

Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian

merupakan essensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan

essensialia dari perjanjian formil. Jadi dapat ditarik kesimpulan unsur

essensialia dari suatu perjanjian masing-masing berbeda, tergantung

pada jenis perjanjiannya sendiri. Misalnya pada perjanjian jual beli,

yang merupakan esensialia adalah barang dan harga. Oleh karena itu,

dalam perjanjian jual beli yang dibuat sekurang-kurangnya harus

memuat tentang barang dan harga, meskipun mengenai hal-hal lain

bisa saja diabaikan. Barang yang dijual dan harga barang merupakan

hal utama yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Bagi perjanjian

lainnya, disyaratkan untuk menyebutkan hal-hal pokok yang harus

dicantumkan dalam perjanjian (important in the highest degree).

Dalam suatu perjanjian untuk dapat membedakan perjanjian

satu dengan yang lain dapat diketahui dari unsur essensialia dan causa

perjanjian, causa adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh

15

Rai Widjaya, 2004, Merancang Suatu Kontrak, Megapoin, Bekasi, halaman 118

17

tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak

untuk ditutupnya suatu perjanjian tersebut.16

Unsur essensialia dan

causa dalam suatu perjanjian berbeda dengan perjanjian lainnya karena

setiap perjanjian mempunyai tujuannya sendiri yang khas, meskipun

kadang ada sedikit kemiripan.

Contohnya :

Unsur essensialia dalam perjanjian jual-beli adalah adanya barang dan

adanya harga, sedangkan causa perjanjian jual-beli adalah penyerahan

barang untuk dimiliki dengan pembayaran sejumlah uang. Sedangkan

unsur essensialia dalam perjanjian sewa-menyewa adalah adanya

barang dan adanya harga. Serta causa dalam sewa-menyewa adalah

penyerahan barang untuk dinikmati atau dipakai kegunaanya oleh

salah satu pihak dalam waktu tertentu dan penyerahan sejumlah uang

tertentu.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-

undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau

diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan

hukum yang mengatur dan menambah (aanvullend recht)

16

J.Satrio, Buku II, op.cit., halaman 60

18

Contohnya adalah kewajiban penjual untuk menanggung biaya

penyerahan ( pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (pasal 1491)

dapat disimpangi atas kesepakatan bersama

3. Unsur Accidentalia

Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan

oleh para pihak , undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut

Contohnya adalah di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda

pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 KUH Perdata pembuat undang-undang memberikan

kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian itu lahir, di pasal

tersebut ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh

orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga.17

Pada pasal 1320 KUH Perdata

menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

17

J.Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra

Aditya Bakti, Bandung, halaman 161

19

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama adalah syarat yang

menyangkut subyeknya, sedangkan dua syarat berikutnya adalah menyangkut

obyeknya, sebagaimana kita akan melihat, suatu perjanjian yang mengandung

cacat pada subyeknya, yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

dan kecakapan membuat suatu perikatan, tidak selalu membuat perjanjian

tersebut menjadi batal dengan sendirinya tetapi hanya memungkinkan untuk

dibatalkan. Namun apabila suatu perjanjian yang mengandung cacat pada

obyeknya,yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah batal

demi hukum18

Ad.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Suatu syarat yang logis , karena dalam perjanjian setidak-tidaknya

harus ada dua orang yang saling berhadapan dan mempunyai kehendak yang

saling mengisi, dengan demikian Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan

antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan

apa yang dikehendaki pihak lain. Dalam kesepakatan kalau diteliti lebih lanjut

memiliki dua unsur yang sangat penting untuk menentukan saat lahirnya

perjanjian yaitu penawaran dan akseptasi. Maksudnya adalah yang dinamakan

sepakat itu sebenarnya adalah suatu penawaran yang diakseptir oleh lawan

janjinya. Penawaran dan akseptasi bisa datang dari kedua belah pihak secara

timbal balik. Cara pengajuan penawaran dan akseptasi ini bebas, artinya karena

18

Ibid., halaman 162-164

20

oleh undang-undang tidak menentukan maka bisa bermacam macam. Yaitu

secara diam-diam, tanpa kata-kata atau perbuatan dan secara tegas, baik dengan

tanda, lisan maupun tertulis (otentik maupun dibawah tangan).Namun sayangnya

pembuat undang-undang tidak memberikan patokan sejauh mana penawaran

dan/atau akseptasi mengikat serta tidak memberikan perumusan mengenai apa

itu penawaran/aanbod. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan sepakat

itu menjadi tidak sah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal1321 KUH

Perdata,yaitu Khilaf, kekeliruan atau salah pengertian (dwaling) ,Paksaan

(dwang), Penipuan (bedrog) dalam Pasal 1321 KUH Perdata kalau perjanjian itu

dilakukan dengan adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan berarti persesuaian

kehendak itu tidak bebas dan dianggap tidak sah, sehingga perjanjian dapat

dimintakan pembatalan. Sehubungan dengan bahwa pernyataan itu tidak selalu

sesuai dengan kehendak maka timbul persoalan bagaimanakah cara untuk

menentukan telah terjadinya kata sepakat. Para Sarjana telah sepakat untuk

menyelesaikannya dengan mengemukakan berbagai teori,yaitu : 19

a. Teori Kehendak (Wiltheorie)

Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada factor kehendak.

Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda

dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan

19

R. Setiawan, op.cit., halaman 57

21

tersebut. Teori ini didukung oleh KUH-Perdata, buktinya Pasal 1343

KUH-Perdata :

”Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam

penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang

membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut

huruf.”

b. Teori Pernyataan (Verklaringstheori)

Menurut teori ini pernyataan sepakat yang dinyatakan adalah mengikat

dirinya, tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan kedua belah pihak

sesuai atau tidak dengan kehendak masing-masing pihak, maka

pernyataan itu tetap mengikat dirinya. Pasal 1342 yang mendukungnya.

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk

menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.”

c. Teori Kepercayaan (Vetrouwenstheorie)

Teori ini lahir sebagai penyempurnaan terhadap teori kehendak dan

teori pernyataan. Menurut teori ini kata sepakat telah terjadi, jika ada dua

pernyataan yang saling bertemu dan menimbulkan kepercayaan. Teori ini

juga didukung oleh Pasal 1346 KUHPerdata. ”Apa yang meragu-ragukan

harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau

di tempat dimana perjanjian telah dibuat”.

22

Ad.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUH-Perdata, setiap orang adalah cakap untuk

mengadakan perjanjian kecuali undang-undang menyatakan bahwa orang

tersebut adalah tidak cakap. Undang-undang menyatakan siapa-siapa yang tidak

cakap seperti yang tercantum dalam Pasal 1330 KUH-Perdata.

a. Orang-orang yang belum dewasa

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

c. Orang-orang perempuan

Ad.3 Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari pasal 1320 KUH Perdata adanya suatu hal tertentu

(een bepald onderrwerp). Untuk mengetahui yang dimaksud suatu hal tertentu

maka kita perlu melihat dalam pasal 1333 dan pasal 1334 KUH Perdata, yang

merupakan penjabaran dari pasal 1320 sub 2. Dalam pasal 1333 dikatakan ,

bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu benda ( zaak )

yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Ketentuan tersebut bisa ditafsirkan

,bahwa objek perjanjian harus “tertentu”, sekalipun masing-masing objek tidak

harus secara individual tertentu. Mengenai syarat objeknya harus tertentu, dalam

pasal 1333 ayat 2 dikatakan, bahwa jumlahnya semula boleh belum tertentu, asal

dikemudian dapat ditentukan . artinya pada saat perjanjian ditutup objek

perjanjian sudah harus tertentu 20.

20

J.Satrio,Buku II, op.cit., halaman 31-32

23

Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok

perjanjian yang bersangkutan .Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku

tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak

melakukan sesuatu. Isi prestasi tersebut harus tertentu, jika tidak tertentu

bagaimana orang dapat menuntut pemenuhan haknya dan melunasi

kewajibannya.

Jika dalam pasal 1332 dan pasal 1333 KUH Perdata berbicara

mengenai zaak yang menjadi objek daripada perjanjian, maka zaak yang

dimaksud adalah objek prestasi perjanjian seperti yang telah disebutkan diatas.

Zaak dalam pasal 1333 ayat 1, dalam arti perilaku tertentu, hanya mungkin untuk

perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu. Jadi untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah tidak mungkin.

Logis sekali bahwa undang-undang mensyaratkan agar prestasi yang

menjadi objek perjanjian adalah tertentu, karena jika tidak, bagaimana orang

menentukan, apakah seseorang telah melakukan kewajiban prestasinya atau

belum. Perjanjian tanpa suatu hal tertentu adalah batal demi hukum.

Ad.4 Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata pengertian sebab yang halal atau

causa yang halal di sini ialah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan

menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk

menutup perjanjian. Dan karenanya disebut “tujuan objektif”, untuk

24

membedakannya dari tujuan subjektif yang dianggap sebagai motif. Motif,

adalah alasan yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum21

.

Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab” sebagaimana di dalam

Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah

dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan,

jadi jelaslah tidak ada suatu perjanjian yang sah, jikatidak mempunyai sebab

atau causa.

B. Perjanjian Sewa menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah salah satu jenis perjanjian yang diatur secara khusus

oleh KUH Perdata yang terdapat dalam Bab VII Buku III. Sewa menyewa

adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang

selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh

pihak tersebut itu belakangan disanggupi pembayarannya. (Pasal 1548 KUH

Perdata).

Menurut Yahya Harahap, sewa menyewa (huur en verhuur) adalah

persetujuan antara pihak yang menyewakan disebut penyewa. Pihak yang

menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada

21

Ibid., halaman 74

25

pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya (volledige genot) . Dari

perumusan diatas dapat kita lihat bahwa sewa menyewa merupakan, suatu

perjanjian antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang)

dengan pihak penyewa, pihak yang menyewa menyerahkan suatu barang

kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati, penikmatan berlangsung untuk

suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang

tertentu pula.22

Jadi dalam suatu perjanjian sewa menyewa, dimana satu pihak

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu yang untuk suatu waktu

tertentu sedangkan pihak lain diwajibkan pula membayar sejumlah harga

sebagai kontraprestasi dari barang yang diterimanya. Dalam perjanjian sewa

menyewa,barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai

dan dinikmati kegunaanya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat

menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.Sewa-menyewa,

seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya,

adalah suatu perjanjian konsensual.23

Artinya, bahwa untuk melahirkan suatu

perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan

pada saat atau detik tercapainya kesepakatan.Pada detik tersebut perjanjian

sudah sah dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau

yang sebelumnya. Jadi Perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik

22

Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, halaman 220 23

Subekti, 1986, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, halaman 5-6

26

tercapainya sepakat mengenai unsur2 pokoknya , yaitu barang dan harga.24

Tidak seperti dalam perjanjian riil, dimana perjanjian lahir bukan pada saat

tercapainya kesepakatan , namun perjanjian akan sah dan mengikat apabila

sudah terjadinya pelaksanaan dari suatu perjanjian tersebut.

Sewa Menyewa dengan Pinjam Pakai adalah hal yang berbeda, seringkali

masyarakat menganggap sewa menyewa dan pinjam pakai adalah hal yang

sama. Pinjam Pakai menurut pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,adalah Suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu

barang dengan Cuma-Cuma, dengan syarat setelah memakainya atau setelah

lewatnya waktu akan mengembalikannya. Sedangkan Sewa Menyewa telah

dijelaskan diatas dan berdasarkan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu

barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang

oleh pihak tersebut itu belakangan disanggupi pembayarannya.

Meskipun definisi dan pengaturan nya berbeda dalam KUH Perdata, Sewa

Menyewa dan Pinjam Pakai ini memiliki persamaan dan perbedaan nya.

Persamaan Sewa Menyewa dan Pinjam Pakai adalah dalam hal barang yang

dipinjam atau disewa tersebut tetap menjadi pemilik barangnya karena dalam

sewa menyewa maupun pinjam pakai yang diserahkan hanyalah kekuasaan

24

Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, halaman 39

27

untuk menikmati barang yang dipinjam atau yang disewa . Sedangkan

Perbedaan sewa menyewa dan pinjam pakai terletak pada masalah prestasi,

Pada sewa menyewa untuk penggunan penikmatan yang diberikan kepada si

penyewa tersebut harus menyerahkan kontraprestasi berupa sejumlah uang sewa

(bersifat timbal balik ). Pada Pinjam pakai si peminjam tidak dibebanio suatu

kontraprestasi ,peminjam diberi hak oleh pemilik untuk memakai dan

menikmati barang secara cuma-cuma (bersifat sepihak)25

2. Unsur-unsur Perjanjian Sewa Menyewa

1. Adanya barang.

Objek perjanjian sewa menyewa sebagaimana ketentuan Psl 1548

KUHPerdata menyatakan barang (zaak) yang terdiri dari:

Barang berwujud.yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindera,

seperti: rumah,buku dan lain-lain

Barang tidak bewujud. Yaitu segala macam hak . contohnya Hak Paten,

Hak cipta dan lain-lain26

2. Adanya harga.

Jika tidak ditentukan harganya, maka akan menjadi perjanjian pinjam

meminjam. Apakah harga sewa harus selalu berupa uang? Terdapat dua

pendapat mengenai hal ini:

25

Yahya Harahap, op.cit., halaman 221 26

CST,Kansil, op.cit., halaman 119

28

a. Harga sewa harus berwujud uang bukan hasil dari tanah yang

disewakan. ( Hoffman )27

b. Harga sewa dapat bewujud selain uang tetapi bukan penyediaan

tenaga dari si penyewa kepada yang menyewakan. Misal dpt

dilakukan dengan barang. ( Subekti )28

Menurut Subekti,Tentang harga-sewa: Kalau dalam jual beli harga harus

berupa uang , karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual-beli

lagi tetapi menjadi tukar-rnenukar , tetapi dalam sewa menyewa tidaklah

menjadi keberatan bahwa harga-sewa itu berupa barang atau jasa.29

3. Adanya waktu tertentu.

Hal ini penting diketahui karena apabila tidak ada waktunya akan menjadi

perjanjian jual beli. Untuk menentukan sewa menyewa harus ada jangka

waktu tertentu. Psl 1548 KUHPerd dihubungkan dg Pasal 1579 KUHPerd

yaitu, yang menyewakan tidak dapat menghentikan persewaan dengan

alasan akan dipakai sendiri barangnya.Para ahli berpendapat sewa

menyewa dalam konteks KUHPerdata adalah untuk jangka waktu tertentu.

Sema No.3/1963 menegaskan Pasal 1579 KUHPerd dianggap tidak

berlaku lagi. Pasal tersebut baru bermanfaat jika perjanjian sewa berlaku

27

.J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 21 28

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 39-41 29

Subekti, loc.cit.

29

tanpa jangka waktu tertentu dengan syarat harus memperhatikan tenggang

waktu penghentian menurut kebiasaan. 30

3. Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Karena unsur-unsur perjanjian sewa menyewa telah diuraikan diatas

maka dapat diketahui apakah yang menjadi objek dalam perjanjian.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk

dinikmati dan hak dari pihak yang menyewa adalah menikmati kegunaan atas

suatu barang tertentu.Maka objek perjanjian sewa menyewa ini adalah suatu

barang, baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud.

4. Syarat Sah Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 1320 KUH Perdata Bab dua bagian ke dua mengatur syarat

sahnya suatu perjanjian secara umum yang terdiri atas:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Adanya sesuatu hal tertentu

4. Adanya suatu sebab yang halal

Karena pasal 1320 merupakan ketentuan umum dari buku III KUH Perdata

maka apabila syarat sah mengenai perjanjian sewa menyewa tidak mengatur

secara khusus, maka berlaku ketentuan umum tersebut atau dapat dikatakan

30

Ibid, halaman 40

30

bahwa syarat sah perjanjian sewa menyewa harus berpedoman pada syarat

sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata.

Pada pasal 1320 angka (1) KUH Perdata menyatakan adanya

kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri. Sewa menyewa sama

seperti halnya perjanjian pada umumnya haruslah ada persetujuan dan

kesepakatan diantara penyewa dengan pihak yang menyewakan yang bersifat

bebas dan secara sukarela tanpa adanya suatu kesesatan atau kekeliruan

mengenai perjanjian tersebut, serta tidak ada paksaan dan tekanan dari kedua

belah pihak, dan dalam kesepakatan tersebut haruslah tanpa adanya suatu

unsur penipuan ataupun bentuk perbuatan melawan hukum lainnya . Pada

perjanjian sewa menyewa apabila kata sepakat sudah tercapai maka

perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat para pihak karena sewa menyewa

tergolong perjanjian yang konsensuil, berbeda dengan perjanjian riil yang

perlu dengan pelaksanaan perjanjian baru mengikat para pihak.

Pada pasal 1320 angka (2) KUH Perdata menyatakan Adanya

kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Karena dalam Bab VII Buku III

KUH Perdata yang mengatur tentang sewa menyewa tidak mengatur secara

khusus mengenai kecakapan dalam membuat perjanjian, maka sewa menyewa

berpedoman pada pasal 1320 angka (2) KUH Perdata. Kecakapan merupakan

hal yang penting dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, yaitu penyewa

dan pihak yang menyewakan haruslah orang yang cakap untuk membuat dan

31

mengadakan suatu perjanjian yaitu orang-orang dewasa yang sehat pikirannya

serta tidak dilarang oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum

yang sah31

seperti ketentuan dalam pasal 1330 KUH Perdata. Pentingnya

kecakapan para pihak dalam membuat dan mengadakan perjanjian sewa

menyewa adalah agar memenuhi syarat subjektif jadi perjanjian tidak ada

kemungkinan dapat dibatalkan para pihak.

Pada pasal 1320 angka (3) KUH Perdata menyatakan Adanya sesuatu

hal tertentu. Hal tertentu merupakan prestasi pokok perikatan utama.Prestasi

itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan32

. Dalam sewa

menyewa, pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus menentukan

jenis zaak-nya dan jumlahnya dapat ditentukan (dikemudian hari)33

agar

mempermudah terjadinya pelaksanaan perjanjian tersebut serta untuk lebih

mempermudah hak dan kewajiban yang harus dipikul pihak penyewa dan

yang menyewakan juga terhadap kemungkinan yang timbul dikemudian hari.

Pada pasal 1320 angka (4) KUH Perdata menyatakan Adanya suatu

sebab yang halal. Pada perjanjian sewa menyewa pun secara khusus tidak

mengatur mengenai suatu sebab yang halal maka perjanjian sewa menyewa

berpedoman pada pasal 1320 angka (4) KUH Perdata. Isi dari perjanjian sewa

menyewa haruslah halal dan tidak bertentangan dengan undang-

31

Wiryono Prodjodikoro, 1987, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Pradnya Pramita,

halaman 91. 32

Abdulkadir Muhammad, op.cit., halaman 93 33

J.Satrio, Buku II, op.cit., halaman 42

32

undang,kesusilaan dan ketertiban umum, karena apabila tidak halal dan

bertentangan dengan hukum maka perjanjian tersebut batal demi hukum

artinya sejak semula perjanjian sewa menyewa tersebut dianggap tidak ada.

5. Saat Lahirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian, antara penawaran dan akseptasi selalu ada selang

waktu tertentu yang bisa cepat bisa juga memakan waktu yang cukup lama.

Pada prinsipnya penawaran menjadi batal jika ditolak pihak lain dan sebelum

diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali.

Pendapat yang demikian dapat menimbulkan masalah yaitu, apakah dalam

hal sesudah ada akseptasi tetapi sebelum jawaban tersebut sampai pada pihak

yang menawarkan, ada lahir perjanjian atau tidak? Ini semua bergantung dari

kapan kita dapat menganggap telah terjadi perjanjian atau lahir perjanjian.

Ketetapan mengenai kapan perjanjian tersebut lahir mempunyai arti penting

dalam :

a) Penentuan resiko

b) Kesempatan penarikan penawaran

c) Saat mulai dihitungnya daluarsa

d) Menentukan tempat terjadinya perjanjian

Masalah tersebut diatas berkaitan dengan masalah penetapan kapan dianggap

bahwa pihak lain telah memberikan akseptasinya. Perjanjian sewa menyewa lahir ,

memiliki dua kemungkinan :

33

1. Konsensual, karena sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual yaitu

telah lahir pada saat telah terjadinya kata kesepakatan. Karena kesepakatan

tidak selalu terjadi pada saat orang yang menawarkan dan orang yang

mengakseptasi bertemu langsung, maka terdapat beberapa teori yang

mengatur mengenai lahirnya perjanjian apabila penawaran dan akseptasi

dilakukan dengan pengiriman secara tertulis 34

:

a) Teori Pernyataan ( Uitingstheorie )

Menurut teori ini, Perjanjian telah ada, pada saat, atas suatu

penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan

perkataan lain , perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan

penerimaan atau akseptasinya ( penerimaan yang dinyatakan

dalam wujud suatu tulisan ). Pada saat tersebut pernyataan

kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling

bertemu. Namun, keberatan dalam teori ini adalah bahwa orang tak

dapat dengan pasti menetapkan secara pasti kapan perjanjian telah

lahir,karena sulit bagi kita mengetahui dengan pasti saat penulisan

tersebut, disamping itu perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor

masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia

dapat mengulur waktu atau bahkan membatalkan akseptasinya

sedangkan orang yang menawarkan sudah terikat. Si akseptor bisa

saja menghapus jawaban akseptasi yang sudah dibuat dan

34

J.Satrio, Buku I,op.cit., halaman 257-262

34

mengatakan tidak pernah menulis jawaban penerimaan, itulah yang

disebut “dapat mengulur dan bahkan membatalkan penerimaan”.

b) Teori Pengiriman ( Verzendingstheorie)

Dengan menetapkan, bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi

adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai peganagan

yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian . Tanggal cap

pos dapat kita pakai sebagai patokan, sebab sejak surat tersebut

dikirimkan , akseptor tidak mempunyai kekuasaan atas surat

jawaban tersebut. Keberatannya teori ini masih mempunyai

kelemahannya yaitu, bahwa perjanjian tersebut sudah lahir, telah

mengikat orang yang menawarkan pada saat orang yang

memberikan penawaran itu sendiri belum tahu akan hal itu.

Konsekuensi dari diterimanya teori ini adalah bahwa dalam orang

yang menawarkan telah mengirimkan berita penarikan kembali

penawarannya lebih dahulu daripada tanggal pengiriman berita

penerimaan dari pihak akseptor. Ada sesuatu yang dirasa tidak adil

karena dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada

kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya asal penakan

tersebut sampai sebelum pihak yang ditawari mengirimkan

jawabannya.

c) Teori Pengetahuan ( Vernemingstheorie )

35

Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang lalu

menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi

diketahui orang yang menawarkan. Pada saat surat jawaban

diketahui isinya oleh orang yang menawarkan ,maka perjanjian itu

ada. Teori ini sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa

perjanjian lahir atas pertemuan dua kehendak yang dinyatakan, dan

kedua pernyataan kehendak itu harus dimengerti oleh pihak lain.

Keberatannya teori ini sebenarnya sudh nampak adil dan baik

tetapi dapat menimbulkan masalah yaitu dalam hal si penerima

surat membiarkan suratnya tidak dibuka. Apakah dengan demikian

perjanjian tidak lahir dan malahan karenanya tidak akan pernah

lahir? Disamping itu kita masih menghadapi kesulitan yang sama

seperti menghadapi teori pernyataan, yaitu menentukan dengan

pasti kapan surat tersebut benar benar telah dibukadan dibaca,

karena yang tahu secara pasti hanya sipenerima saja, maka bebas

untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

d) Teori Pitlo

Pitlo mengembangkan teori tersendiri, yang olehnya disebut teori

yang kelima dengan mengatakan bahwa perjanjian lahir pada saat

orang yang mengirimkan jawaban secara patut boleh

mempersangkakan (beranggapan) , bahwa orang yang diberikan

36

jawaban mengetahui jawaban itu. Dengan demikian jawaban itu

harus sudah sampai pada orang yang dituju dan terlepas dari

apakah si penerima jawaban secara riil sudah mengetahui isi

jawaban atau belum, sesudah lewat jangka waktu tertentu yang

dengan melihat kepada keadaan kiranya patut dipersangkakan

bahwa orang itu mengetahui jawaban itu maka perjanjian lahir.

Dengan teori itu hendak dihilangkan keberatan tersebut diatas,

bahwa dengan membiarkan surat jawaban tidak terbuka maka

perjanjian bisa dibuat tidak pernah lahir, karena sesudah surat

jawaban diterima dan lewat jangka waktu tertentu, yang secara

umum dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang

dianggap layak untuk mempersangkakan bahwa sipenerima sudah

mengetahui isi jawaban tersebut. Teori ini sebenarnya dasarnya

juga teori pengetahuan karena disini ada unsur persangkaan

mengetahui ( dianggap sama ) dengan riil mengetahui.

Keberatannya terhadap teori ini adalah bahwa teori ini seperti juga

pada teori penerimaan , tidak memperhitungkan apakah si

penerima secara riil sudah mengetahui isi jawaban ,karena hanya

atas dasar mempersangkakan adanya pengetahuan mengenai isi

jawaban tersebut.

e) Teori Penerimaan ( Onvangsttheorie )

37

Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori pengetahuan,

maka muncul teori lain yaitu, teori penerimaan. Disini saat

diterimanya jawaban , tak perduli apakah suratnya sudah dibuka

atau dibiarkan tidak dibuka, menentukan saat lahirnya sepakat

yang pokok adalah saat surat sampai pada alamat si penerima

surat.

2. Perjanjian sewa menyewa juga dapat dikatakan lahir pada saat yang telah

disepakati para pihak, diluar waktu akseptasi atau penerimaan yang diberikan.

Contohnya, pemilik barang telah melakukan penyerahan nyata atas suatu

barangnya terlebih dahulu kepada pihak lain dan barang tersebut sudah

dinikmati kegunaannya, kemudian baru para pihak sepakat bahwa untuk

diadakan perjanjian sewa menyewa atas penggunaan barang tersebut.

6. Hak dan Kewajiban Perjanjian Sewa Menyewa

Oleh karena perjanjian sewa menyewa adalah juga perjanjian timbal

balik, maka seperti halnya perjanjian jual beli dimana masing-masing pihak

mempunyai hak dan kewajiban. 35

a) Hak dari pihak yang menyewakan

35

A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta

Penjelasannya, Liberty, Yogyakarta, halaman 63-66

38

Dari pasal 1548 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa, hak

yang menyewakan adalah menerima uang sewa sesuai dengan waktu

yang telah diperjanjikan disamping itu yang menyewakan juga berhak

untuk mengingatkan pihak penyewa apabila si penyewa tidak

menjalankan kewajibannya memelihara barang yang menjadi objek

perjanjian

b) Kewajiban dari pihak yang menyewakan36

Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat persetujuan dan

dengan tak perlu adanya suatu janji untuk itu

1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa

2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang

dimaksudkan

3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram

daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya

sewa

c) Hak dari pihak penyewa

1) Menerima barang yang disewa pada waktu dan dalam keadaan

seperti yang telah ditentukan didalam perjanjiannya sebagai

kontraprestasi, ini sudah jelas disebutkan pada pasal 1548

KUH Perdata.

36

Yahya Harahap, op.cit., halaman 223-231

39

2) Terpeliharanya barang yang disewakan sehingga penyewa

dapat menikmati kegunaan barang tersebut dengan tenteram

3) Apabila selama berlangsungnya sewa menyewa, dalam

pemakaian barang yang disewanya ternyata penyewa mendapat

gangguan dari pihak ketiga berdasarkan atas hak yang

dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut, maka penyewa berhak

untuk menuntut kepada pihak yang menyewakan supaya uang

sewa dikurangi sepadan dengan sifat gangguan tersebut.

4) Berhak atas ganti kerugian, apabila yang menyewakan

menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan cacat, yang

telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa didalam

pemakaiannya.

d) Kewajiban dari pihak penyewa

1) Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang

diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.

2) Membayar harga sewa pada waktu-watu yang telah ditentukan

3) Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang yang

disewanya kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa

kerusakan tersebut terjadi karena diluar suatu hal kesalahan

penyewa.

40

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro penelitian hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian

hukum yang mempergunakan data sekunder.

2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian

hukum yang mempergunakan data primer37

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode pendekatan “yuridis normatif”. Pendekatan yuridis adalah

suatu pendekatan yang mengacu kepada hukum yang berlaku yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan normatif merupakan

penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.38

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut

penulis melakukannya dengan cara Metode pendekatan masalah

menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) 39

berupa

37

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, halaman 10 38

Soerjono Soekanto,Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 33 39

Johnny,Ibrahim, 2008, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publising, Malang, halaman 295

41

inventarisasi peraturan perundang-undangan. Meneliti peraturan-peraturan

perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para Sarjana

Hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan

dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,

yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin suatu keadaan

atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif , karena penelitian ini

diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci,sistematis dan menyeluruh

mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian

dianalisis menggunakan teori-teori hukum yang ada untuk diambil kesimpulan

sebagai hasil penelitian untuk memecahkan permasalahan yang timbul. 40

C. Lokasi Penelitian

Sumber bahan penelitian ini adalah data sekunder, dimana Bahan

hukum yang diperoleh adalah lebih menjurus pada penelitian kepustakaan,

maka ditetapkan lokasi penelitianya adalah di Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah (PII).

Dan di Bank DKI , Jalan Ir.Djuanda III Nomor 7-9,Jakarta Pusat,untuk

pengambilan Data Sekunder,Bahan hukum primer.

40

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, halaman 10

42

D. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah bahan-bahan hukum

yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari

peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945,Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku, laporan-laporan

penelitian dan dokumen khususnya Hukum Perdata yang berkenaan

dengan perjanjian sewa menyewa.

3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda dan

kamus Bahasa Hukum,jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar dan internet

sebagai tambahan bagi penulis untuk memuat informasi yang berkaitan

dengan penulisan ini.

43

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini,

disini akan dipergunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Studi

Kepustakaan ( Library Research) untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-

teori, pendapat ataupun penemuan penemuan yang berhubungan erat dengan

pokok permasalahan41

, dengan cara mempelajari sejumlah literatur yang ada

khususnya literatur hukum perdata dengan materi sewa menyewa,

mempelajari dan menginventarisasi kemudian melakukan kajian peraturan

perundang - undangan yang berlaku di Indonesia di bidang sewa menyewa.

F. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dalam

bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti

keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan

suatu kesatuan yang utuh.

41

Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit., halaman 98

44

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis

normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data – data

berdasarkan norma, teori – teori serta doktrin guna menjawab permasalahan

yang diajukan.42

42

Masri Singarimbun, 1995, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, halaman 263

45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari data sekunder dilapangan adalah Surat Perjanjian

Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis Sejahtera

tertanggal 3 Agustus 2011 tentang penggunaan fasilitas ATM ACQUIRER

dan EDC ACQUIRER milik PT Rintis Sejahtera oleh PT Bank DKI, nomor :

68/PKS/DIR/VIII/2011, nomor: RS-SWC-1108-007.

1. Subyek Hukum dalam Perjanjian

1.1. Nama : Mulyatno Wibowo

Jabatan : Direktur Pemasaran PT.Bank DKI

Alamat : Jalan Ir.H.Juanda III Nomor 7-9, Jakarta

Pusat

Menjalankan jabatannya dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama PT.Bank DKI ,selanjutnya

disebut Issuer Bank

1.2. Nama : Suryono Hidayat

Jabatan : Direktur PT Rintis Sejahtera

46

Alamat : International Financial Centre Lantai

10,Jalan Jenderal Soedirman Kaveling

22-23 Jakarta Selatan 12920

Menjalankan jabatannya dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama PT.Rintis Sejahtera ,

selanjutnya disebut Rintis

2. Maksud dan Tujuan

Issuer Bank dengan ini menyatakan kesediaannya untuk

menggunakan perangkat fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan

EDC ACQUIRER agar dapat digunakan oleh nasabah Issuer Bank

untuk melakukan transaksi, serta Rintis dengan ini juga menyatakan

bersedia memanfaatkan perangkat tersebut sehingga fasilitas jaringan

ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER dapat digunakan oleh

nasabah Issuer Bank untuk melakukan transaksi.

3. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2011 ( delapan belas Agustus dua

ribu sebelas ) sampai dengan 17 Agustus 2013 ( tujuh belas Agustus

dua ribu tiga belas ). Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang

47

dengan jangka waktu yang sama, apabila tidak ada pemberitahuan

untuk tidak memperpanjang perjanjian ini secara tertulis selambat-

lambatnya 90 ( sembilan puluh ) hari sebelum jangka waktu berakhir.

4. Obyek Perjanjian

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai

Issuer Bank dengan PT Rintis Sejahtera tentang penggunaan fasilitas

ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER milik PT Rintis Sejahtera

oleh PT Bank DKI, nomor : 68/PKS/DIR/VIII/2011, nomor: RS-

SWC-1108-007, maka yang menjadi objek perjanjian adalah

penggunaan fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC

ACQUIRER oleh Issuer Bank dan penyediaan perangkat oleh Rintis

sehingga fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER

dapat digunakan nasabah dari Issuer Bank untuk melakukan transaksi.

5. Hubungan Hukum

1. Rintis setuju menyediakan perangkat fasilitas jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER agar dapat digunakan

nasabah dari Issuer Bank untuk melakukan transaksi

48

2. Issuer Bank atas penerimaan fasilitas jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER tersebut, bersedia

membayar sejumlah uang kepada Rintis

3. Rintis setuju menyediakan perangkat lunak dan perangkat

keras dari jaringan switching Rintis hingga ke titik

koneksi/gateway penghubung yang ada di jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER

4. Issuer Bank dan Rintis setuju bahwa jangka waktu penggunaan

fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER

adalah 2 tahun dan otomatis diperpanjang, dan apabila tidak

memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka

waktu berakhir.

5. Issuer Bank diwajibkan membuka rekening giro di BCA atas

nama Issuer Bank yang digunakan untuk membayar transaksi

yang timbul berdasarkan perjanjian ini, , wajib menyetor dana

tunai ke Rekening Issuer Bank sejumlah Rp 100.000.000,-

sebagai dana permulaan untuk mendanai semua transaksi yang

dilakukan nasabah, wajib menyetor dana tunai sebesar Rp.

2.000.000.000,- kepada Rintis sebagai uang jaminan

pembayaran Saldo Total Transaksi. Dan wajib menyetor dana

49

tunai sebagai uang keanggotaan kepada Rintis sebesar US$

45.000

6. Rintis berhak menggunakan uang jaminan berdasarkan

pertimbangan sendiri tanpa persetujuan Issuer Bank , baik pada

saat Perjanjian berlangsung, sudah berakhir atau diakhiri

karena sebab apapun, untuk : a. Melunasi kewajiban Issuer

Bank sesuai Lampiran V dan Lampiran VI, b. Membayar biaya

anggota peserta yang belum dibayarkan pada waktu yang telah

ditentukan sesuai Lampiran III, c. Membayar saldo transaksi,

semua kewajiban, biaya dan denda lainnya (termasuk pasal 17

Perjanjian ini ) yang belum dilaksanakan Issuer Bank sesuai

ketentuan dalam perjanjian ini

7. Issuer Bank bertanggung jawab atas keamanan dan

keselamatan Perangkat Komunikasi milik Rintis tersebut yang

diletakan di lokasi yang ditentukan Issuer Bank.

8. Rintis berhak setiap saat untuk mengadakan pemeliharaan dan

atau mengambil kembali Perangkat Komunikasi tersebut tanpa

memerlukan persetujuan dari Issuer Bank. Dalam hal ini Issuer

Bank menyetujui Rintis setiap saat berhak memasuki tempat

Perangkat Komunikasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu

kepada Issuer Bank. Dalam hal ini Issuer Bank tidak berhak

50

mengubah jadwal kedatangan Rintis ataupun menolak

kedatangan Rintis secara sepihak.

B. Pembahasan

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti suatu konstruksi hukum dari perjanjian

kerjasama antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera serta untuk mengetahui

hak-hak dan kewajiban apa saja yang timbul akibat dari hubungan hukum tersebut .

Guna mempermudah dalam mendapatkan kesimpulan dari permasalahan diatas maka

pembahasan ini akan ditinjau melalui pembahasan umum yang meliputi : konstruksi

perjanjian terkait dengan sistem kodifikasi yang akan dihubungkan dengan

pengaturan umum dan khususnya, serta kausa perjanjian dan unsur essensialia

perjanjian. Selanjutnya analisa dalam pembahasan umum ini akan dijadikan sebagai

acuan untuk menghubungkan konstruksi hukum dengan perjanjian kerjasama antara

PT Bank DKI sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis Sejahtera serta untuk menunjuk

hak-hak dan kewajiban para pihak.

1. Pembahasan Umum

Untuk mengetahui secara teoritis tentang konstruksi hukum perjanjian

kerjasama antara PT Bank DKI sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis Sejahtera

ini, maka pembahasan akan diawali dengan penjelasan mengenai kodifikasi

dengan sistem terbuka.

51

KUH Perdata menganut sistem kodifikasi yaitu pembukuan jenis-jenis

hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara lengkap serta sistematis 43

dengan tujuan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum .

KUH Perdata dibagi menjadi 4 buku , buku I tentang orang, buku II tentang

benda, buku III tentang perikatan, buku IV tentang daluarsa dan pembuktian.

Buku III KUH Perdata terdiri dari 2 bagian yaitu ketentuan umum dan

ketentuan khusus. Ketentuan umum diatur di bab I – IV berisi ketentuan umum

dan prinsip umum perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-

undang, sedangkan ketentuan khusus diatur di bab V – XVIII berisi 14 bab yang

mengatur perjanjian yang secara khusus telah diberi nama oleh KUH Perdata.

Menurut J.Satrio, ketentuan umum dan ketentuan khusus memegang

peranan penting dalam kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut oleh buku

III KUH Perdata44

, yang artinya memberi kemungkinan untuk dibuatnya jenis-

jenis perjanjian baru selain yang diatur secara khusus dalam Buku III KUH

Perdata dalam Bab V – XVIII.

Sedangkan sarana untuk memasukan jenis-jenis perjanjian diluar

ketentuan khusus tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak. Asas

kebebasan berkontrak yaitu kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang

diberikan kepada masyarakat untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,

bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk

43

CST,Kansil, op.cit., halaman 72 44

J.Satrio, Buku I, op.cit., halaman 10

52

tertentu atau tidak bahkan mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang

diatur didalam KUH Perdata45

. Penegasan mengenai adanya kebebasan

berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi yang timbul dari

perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian tersebut

tunduk oleh ketentuan umum yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata Bab I -

Bab IV.

Perjanjian yang lahir akibat konsekuensi asas kebebasan berkontrak

adalah perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu. Perjanjian

tersebut memiliki pengaturannya untuk tunduk pada ketentuan umum bab I – bab

IV, yaitu melalui pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi ”semua perjanjian,

baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu

nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab

yang lain”. Jadi akibat dianutnya sistem kodifikasi dan sistem keterbukaan yang

terdapat dalam buku III KUH Perdata menimbulkan konsekuensi adanya

pembagian dua kelompok dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat

yaitu :

45

Purwahid Patrik, op.cit.,, halaman 66.

53

1. Perjanjian-perjanjian khusus tertentu yang telah diatur secara relatif

lengkap dalam buku III KUH Perdata. Perjanjian-perjanjian ini

umumnya disebut Perjanjian Bernama.

2. Perjanjian-perjanjian yang tumbuh dalam masyarakat yang belum atau

tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam buku III KUH

Perdata. Perjanjian-perjanjian dalam kelompok ini disebut Perjanjian

Tak Bernama dan tunduk pada ketentuan umum Buku III KUH

Perdata.

Perjanjian ditinjau dari segi nama dan pengaturannya, yaitu Perjanjian

Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama. Menurut Abdulkadir Muhammad 46 ,

perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang

dikelompokan sebagai perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas misalnya,

jual-beli, sewa menyewa tukar menukar. Perjanjian tak bernama adalah

perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya terbatas. Sedangkan

menurut R.Setiawan47, perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai

nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan

diberi nama oleh pembentuk undang- undang, berdasarkan tipe yang paling

banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian-perjanjian ini oleh undang-undang telah

diatur secara khusus didalam KUH Perdata bab V sampai dengan bab XVII

ditambah titel VII A; dalam KUHD perjanjian asuransi dan perjanjian

46

Abdulkadir Muhammad, op.cit., halaman 87 47

R. Setiawan, op.cit., halaman 51

54

pengangkutan.baik untuk perjanjian bernama atau tak bernama pada asasnya

berlaku buku I, buku II ,buku III dan buku IV KUH Perdata.

Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur

secara khusus di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.

Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan

berkontrak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam bidang hukum

perjanjian yang menganut kodifikasi terbuka, tugas hukum menciptakan

ketertiban ditempuh dengan cara, hukum perjanjian menyediakan pengaturan

khusus yang relatif lengkap dalam KUH Perdata yang dikenal dengan perjanjian

bernama dan disamping itu menyediakan ketentuan umum guna memberikan

aturan umum bagi perjanjian bernama dan sekaligus berfungsi menampung

perjanjian-perjanjian yang berkembang dalam masyarakat yang belum diatur

secara khusus dalam undang-undang dikenal dengan perjanjian tak bernama.

Jadi, ketertiban (dan kepastian) dalam hukum perjanjian menghendaki agar

setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat akan dapat dimasukan

kedalam kelompok perjanjian bernama yang telah diatur secara khusus dalam

KUH Perdata ataukah kedalam kelompok perjanjian tidak bernama yang tunduk

oleh ketentuan umum buku III KUH Perdata.

55

Salah satu alasan agar suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat

dapat dimasukan kedalam dua kelompok perjanjian diatas adalah demi kepastian

hukum dan ketertiban hukum. Jadi jika dalam masyarakat timbul peristiwa

konkrit yang tidak dikenal dalam kodifikasi maka agar tidak terjadi kekosongan

hukum, para ilmuwan dan praktisi hukum berusaha mengurai, menjelaskan,

menghubungkan hungga menghasilkan suatu hubungan hukum (perjanjian) yang

secara tegas dapat dibedakan atau disamakan dengan perjanjian yang sudah ada.

Kegiatan demikian dikatakan sebagai mengkonstruksi, yang hasilnya dinamakan

konstruksi hukum.

Pengertian Konstruksi Hukum menurut Wiryono Projodikoro adalah cara

penarikan peraturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat rendah ke

atas menjadi suatu peraturan yang bertingkat lebih tinggi atau yang bersifat lebih

umum48

. Sedangkan menurut J.Satrio adalah membuat suatu ketentuan khusus

menjadi suatu ketentuan umum dan selanjutnya menerapkan secara analogis49

.

Bentuk konstruksi hukum ada 3 yaitu : Analogi, Penghalusan Hukum,

Argumentum a Contrario.

1. Penafsiran Analogis

Penafsiran daripada peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata –

kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Sehingga suatu peristiwa

48

Wiryono Projodikoro, 1989, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,

Sumur, Bandung, halaman 79 49

J.Satrio, 1988, Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata, Hersa, Purwokerto, halaman 135

56

yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dianggap sesuai dengan

peraturan tersebut.

2. Penghalusan Hukum ( Rechtsvertjining )

Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis

sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat

sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau

diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Jenis konstruksi

ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi,

sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu

peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum

justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-

undangan (bersifat restriktif).

3. Argumentum a Contrario

Pengungkapan secara berlawanan, yaitu penafsiran Undang-undang

yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya berlawanan pengertian

antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal

dalam Undang-Undang. Penafsiran ini mempersempit perumusan

hukum/ perundang- undangan lebih mempertegas kepastian hukum

sehingga tidak menimbulkan keraguan.

57

Salah satu perjanjian yang perlu dicari konstruksi hukumnya adalah

Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis

Sejahtera, jadi perlu ditentukan apakah perjanjian tersebut tergolong dalam

perjanjian bernama ataukah masuk kedalam perjanjian tak bernama. Karena

dalam perjanjian bernama tidak dikenal adanya perjanjian dengan judul

kerjasama, dan apakah sudah pasti perjanjian tersebut masuk kedalam golongan

perjanjian tak bernama.

Sebelum membahas lebih jauh tentang konstruksi hukum Perjanjian

Kerjasama antara PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis

Sejahtera, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan batasan definisi mengenai

perjanjian yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “

dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak

yang membuatnya atau dapat dikatakan pula bahwa perjanjian adalah sumber

dari perikatan disamping sumber lain berupa undang-undang.

Menurut J.Satrio, kata perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan hukum

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Sedangkan kata saling

mengikatkan diri mengandung maksud bahwa suatu perjanjian pasti

menimbulkan perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan menurut

58

J.Satrio adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara

dua pihak, dimana pada pihak yang satu ada hak dan kewajiban pada pihak

lain50

.

Apabila diperhatikan perumusan tentang apa yang disebut perjanjian,

maka dapat diketahui bahwa perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut

:

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak;

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;

3. Ada tujuan yang hendak dicapai;

4. Ada prestasi yang hendak dilaksanakan;

5. Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan;

6. Ada syarat-syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian51

.

Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga

unsur dalam perjanjian, antara lain : unsur essensialia, unsur naturalia dan

unsur accidentalia. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian maka yang

diperlukan adalah unsur essensialia suatu perjanjian.

Unsur essensialia adalah unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur

tersebut perjanjian tidak mungkin ada. 52

Jadi dapat dikatakan unsur esensialia

adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang

50

J.Satrio,Ibid., halaman 18 51

Abdulkadir Muhammad, op.cit., halaman 79 52

J.Satrio, Buku I, op.cit., halaman 67-68

59

tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Tanpa

hal pokok tersebut perjanjian tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang

membuat.53

Contohnya, unsur esensialia untuk adanya perjanjian. dalam perjanjian

jual-beli adalah adanya harga dan adanya barang yang disepakati kedua belah

pihak harus ada. Dalam suatu perjanjian untuk dapat membedakan perjanjian

satu dengan yang lain dapat diketahui dari unsur essensialia dan causa

perjanjian, causa adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan

menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk ditutupnya

suatu perjanjian tersebut.54 Unsur essensialia dan causa dalam suatu perjanjian

berbeda dengan perjanjian lainnya karena setiap perjanjian mempunyai

tujuannya sendiri yang khas, meskipun kadang ada sedikit kemiripan.

Unsur essensialia dalam perjanjian jual-beli adalah adanya barang dan

adanya harga, sedangkan causa perjanjian jual-beli adalah penyerahan barang

untuk dimiliki dengan pembayaran sejumlah uang. Sedangkan unsur

essensialia dalam perjanjian sewa-menyewa adalah adanya barang dan adanya

harga. Serta causa dalam sewa-menyewa adalah penyerahan barang untuk

dinikmati atau dipakai kegunaanya oleh salah satu pihak dalam waktu tertentu

dan penyerahan sejumlah uang tertentu.

53

Rai Widjaya, op.cit., halaman 118 54

J.Satrio, Buku II, op.cit., halaman 60

60

Dengan kemiripan unsur essensialia dari dua perjanjian diatas tidak berati

bahwa perjanjian tersebut dikatakan sebagai sejenis, sewa menyewa dan jual

beli masing-masing memiliki kausanya sendiri, jika jual beli penyerahan

bendanya dengan maksud untuk dimiliki , berbeda dengan sewa menyewa

yang diserahkan hanya bendanya untuk dinikmati kegunaannya bukan untuk

dimiliki.

2. Pembahasan Pokok Permasalahan

A. Konstruksi Hukum Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuser

Bank dengan PT Rintis Sejahtera

Menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan konstruksi hukum

adalah konsep atau pengertian hukum (pengertian tertentu dalam konteks

berfikir secara hukum) yang secara sadar dipikirkan benar, diciptakan dan

dipakai untuk satu tujuan.55

Untuk melakukan suatu konstruksi hukum, Paul Scholten mengajukan

tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. Konstruksi harus meliputi materi positif, artinya tindakan

konstruksi harus didasarkan pada hal-hal yang sifatnya pokok

dan aturan hukum yang sedang berlaku untuk saat ini

55

Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, halaman 275-276

61

b. Tidak ada pertentangan didalamnya artinya bahwa ilmu

hukum, dalil abstrak mengenai hukum dan ringkasannya dalam

suatu pengertian menuntut kesatuan logis

c. Harus memenuhi syarat estetis artinya manusia membutuhkan

sesuatu yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti, begitu

juga ilmu hukum juga membutuhkan penggambaran yang jelas,

disamping itu konstruksi harus juga berguna bagi tuntutan

kepastian dan keadilan56

Metode yang digunakan dalam menyusun konstruksi menurut Ronny

Hanitidjo Soemitro adalah metode dogmatik hukum yang didasarkan atas

dalil-dalil, logika sedangkan analisisnya dilakukan dengan memasukan pasal

pasal yang berisi norma hukum kedalam kategori pengertian dasar dari sistem

hukum57

.

Prinsip dasar kegiatan mengkonstruksi tersebut akan dijadikan

pedoman dalam mengkonstruksikan perjanjian kerjasama antara PT Bank

DKI dengan PT Rintis Sejahtera. Hal pertama yang perlu dipastikan adalah

hal tertentu dan kausa atau sebab yang halal. Maka dari itu perlu dibahas

mengenai syarat sahnya perjanjian kerjasama antara PT Bank DKI dengan PT

56

Paul Scholten, Penerjemah Siti Soemantri Hartono, 1992, Mr. C. Asser, Penuntun Dalam

Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

halaman 67 57

Ronny Hanitidjo Soemitro, op.cit., halaman 96-97

62

Rintis Sejahtera. Bahwa syarat sahnya perjanjian ada dalam pasal 1320 ada 4

syarat, yaitu

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Mengandung arti bahwa antara para pihak dalam perjanjian

telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui

kehendak masing-masing. Kesepakatan ini tidak sah apabila

disebabkan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal

1321, Pasal 1322, Pasal 1328 KUH Perdata).

Menurut Subekti, perjanjian pada umumnya adalah konsensuil

artinya perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepekatan antara

kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari obyek

perjanjian,namun adakalanya undang-undang menetapkan

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus diadakan secara

tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris

(perjanjian penghibahan barang tetap) tetapi hal itu merupakan

suatu pengecualian. Yang lazim, apabila sudah tercapai

mengenai kesepakatan mengenai hal pokok dari perjanjian

tersebut.58

Berdasarkan hasil penelitian pada point 4 Issuer Bank dengan

Rintis telah sepakat mengadakan perjanjian sehingga syarat

58

Subekti, op.cit., halaman 15

63

sahnya perjanjian tentang sepakat bagi mereka yang

mengikatkan dirinya tercapai yaitu tertuang pada Surat

Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank

dengan PT Rintis Sejahtera, nomor : 68/PKS/DIR/VIII/2011,

nomor: RS-SWC-1108-007.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua adalah kecakapan, dalam arti orang yang

membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Hal tersebut

terdapat dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi :Setiap

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia

oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Adapun yang

tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3.Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan

Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus untuk syarat ketiga sekarang sudah tidak berlaku lagi,

hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada

Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri di seluruh

64

Indonesia, yang menjelaskan bahwa Pasal 108 dan 110 KUH

Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan

perbuatan hukum dan untuk menghadap di Pengadilan tanpa

ijin dan bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Selain manusia sebagai subyek hukum, perkembangan

selanjutnya sebagai subyek hukum adalah badan hukum.

Badan hukum adalah orang atau persoon yang diciptakan oleh

hukum

Ditinjau dari pembentukannya, badan hukum dapat dibagi

menjadi dua,yaitu :59

1. Badan hukum publik, contohnya : Negara,

Provinsi, Kabupaten

2. Badan hukum privat, contohynya :Perseroan

Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi

Berdasarkan dari hasil penelitian poin 1.1 dan 1.2 subyek

hukum yang menutup perjanjian adalah Issuer Bank yang

merupakan badan hukum privat, dan Rintis yang merupakan

badan hukum privat pula. Kedua subyek hukum tersebut

berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ) yaitu badan hukum privat

yang dibentuk secara yuridis. Lembaga ini berasal dari perdata

Eropa/Barat, dengan demikian perjanjian antara PT Bank DKI

59

J.Satrio, op.cit., halaman 34

65

dengan PT Rintis Sejahtera telah masuk dalam badan hukum

eropa/barat maka hukum yang berlaku bagi para pihak yang

menutup perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Sehingga syarat subyek hukum yaitu kecakapan untuk

membuat suatu perikatan terpenuhi.

c. Suatu hal atau obyek tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu merupakan pokok dari kedua

belah pihak atau disebut juga prestasi. Dalam perjanjian

tentang sesuatu hal atau obyek tertentu harus disebutkan

dengan tegas dan jelas atau prestasi serta kontraprestasi apa

dan bagaimana harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan

untuk dapat mengatakan tertentu dan dapat ditentukan harus

ada jenis dari prestasi itu sendiri yang selanjutnya dapat

ditentukan berapa jumlahnya. Tertentu di sini harus obyek

yang dalam perdagangan karena benda diluar perdagangan

tidak dapat dijadikan obyek dari perikatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 5 dapat dideskripsikan

bahwa suatu hal atau prestasi dan kontraprestasinya adalah

tertentu hal ini dapat dilihat dari isi perjanjiannya :

66

Rintis memberikan hak kepada Issuer Bank dengan

menyediakan dan menyerahkan perangkat fasilitas jaringan

ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER agar dapat

digunakan nasabah dari Issuer Bank untuk melakukan

transaksi, menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras

dari jaringan switching Rintis hingga ke titik koneksi/gateway

penghubung yang ada di jaringan ATM ACQUIRER dan EDC

ACQUIRER.

Dan sebagai kontraprestasi Issuer Bank menggunakan fasilitas

jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER milik

Rintis, Issuer Bank wajib membayar harga sewa kepada PT

Rintis atas barang yang telah dinikmati kegunaannya atau

manfaatnya tersebut. Harga sewa didasarkan pada tarif sewa

per transaksi antara Rp.1.600,- ; Rp 2.400,- ; Rp 2.500,-

;Rp.3.200,- ; Rp 4.000,-. Bank DKI wajib membayar sewa

dalam bentuk simpanan (Deposit) minimal Rp 2.100.000.000,-

(dua milyar seratus juta rupiah) yang terdiri dari dana tunai

sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Rintis sebagai uang

jaminan pembayaran Saldo Total Transaksi, dan uang sebesar

Rp.100.000.000,- sebagai saldo awal untuk mendanai transaksi

nasabah.

67

Dengan demikian bila transaksi telah melampaui Rp

2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) maka Bank

DKI wajib menambah sampai jumlah harga Rp

2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Sebaliknya

bila sampai 2 tahun jumlah transaksi kurang dari Rp

2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) sisanya

dikembalikan kepada PT Bank DKI ( penyewa)

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 3, Jangka waktu yang

diperjanjikan dalam perjanjian ini juga tertentu yaitu berlaku

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 18

Agustus 2011 ( delapan belas Agustus dua ribu sebelas )

sampai dengan 17 Agustus 2013 ( tujuh belas Agustus dua ribu

tiga belas ). Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang

dengan jangka waktu yang sama, apabila tidak ada

pemberitahuan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini

secara tertulis selambat-lambatnya 90 ( sembilan puluh ) hari

sebelum jangka waktu berakhir.

Berdasarkan pada poin 4, benda yang menjadi obyek perikatan

juga tertentu yaitu fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan

EDC ACQUIRER yang akan digunakan selama 2 tahun ( dan

dapat diperpanjang selanjutnya). Benda dalam perjanjian ini

68

wujudnya adalah perangkat lunak artinya benda tersebut tidak

memiliki wujud fisik meskipun tidak memiliki wujud, benda

tersebut dianggap sah karena diatur dalam pasal 503 KUH

Perdata yang mengatur tentang adanya benda berwujud dan

tidak berwujud.

d. Suatu kausa atau sebab yang halal

Suatu kausa atau sebab yang halal merupakan syarat yang

keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat

ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa

suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Hamaker dan Hoffman memberikan arti kausa pada perjanjian

sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak yang

menutup perjanjian.60

.

Kausa atau sebab yang halal adalah hal yang menyebabkan

adanya hubungan hukum yang berupa rangkaian kepentingan-

kepentingan yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Dari

pernyataan tersebut, maka dalam perjanjian tidak mungkin ada

persetujuan yang tidak mempunyai sebab atau kausa, oleh

karena kausa sebetulnya isi dari perjanjian itu. Apabila

60

J.Satrio, op.cit., halaman 72

69

persetujuan tanpa kausa maka persetujuan tersebut batal demi

hukum.

Contoh suatu kausa dalam perjanjian sewa menyewa adalah

berpindahnya suatu barang untuk dinikmati kegunaannya

dalam jangka waktu tertentu dan atas penggunaan barang

tersebut dilakukan suatu pembayaran sejumlah uang, dan

contoh kausa dalam jual beli adalah penyerahan suatu barang

untuk dimiliki dan penyerahan sejumlah uang atas pembayaran

barang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 4 dapat dideskripsikan

bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama, tujuan bersama

yang hendak dicapai para pihak adalah penggunaan fasilitas

jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER milik

Rintis. Dan berdasarkan pada poin 3, penggunaan fasilitas

jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER tersebut

hendak digunakan dalam jangka waktu 2 tahun dan otomatis

diperpanjang dengan pembayaran penggunaan fasilitas tersebut

sebesar US$ 45.000 (empat puluh lima ribu dollar Amerika

Serikat) ditambah Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta

rupiah), dan dapat ditambah apabila uang tersebut telah habis

digunakan transaksi oleh Nasabah Bank DKI. Dengan

70

demikian tujuan bersama tersebut dapat dikatakan untuk

mengadakan suatu hubungan hukum, hal tersebut tidaklah

bertentangan dengan pasal 1357 KUH Perdata, yang

menentukan “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang

oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan

kesusilaan atau ketertiban umum.”

Setelah mengetahui bahwa perjanjian kerjasama antara PT Bank

DKI dengan PT Rintis Sejahtera telah memenuhi syarat sahnya perjanjian

berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subjektif maupun syarat

objektif maka, hal berikutnya yang harus dipastikan adalah unsur essensialia

dan kausa perjanjian dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 5.2, 5.5, dapat dideskripsikan

bahwa Issuer Bank diwajibkan membuka rekening giro di BCA atas nama

Issuer Bank yang digunakan untuk membayar transaksi yang timbul

berdasarkan perjanjian ini, wajib menyetor dana tunai ke Rekening Issuer

Bank sejumlah Rp 100.000.000,- sebagai dana permulaan untuk mendanai

semua transaksi yang dilakukan nasabah, wajib menyetor dana tunai sebagai

uang keanggotaan kepada Rintis sebesar US$ 45.000, wajib menyetor dana

tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Rintis sebagai uang jaminan

pembayaran Saldo Total Transaksi.

71

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian pada poin 5.1, 5.3, dapat

dideskripsikan bahwa Rintis wajib menyediakan perangkat switchingnya

sehingga fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER dapat

digunakan nasabah dari Issuer Bank untuk melakukan transaksi, berkewajiban

menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras dari jaringan switching

Rintis hingga ke titik koneksi/gateway penghubung yang ada di jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER .

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan unsur esensialia dari

perjanjian kerjasama antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera yaitu

adanya benda ( perangkat switching fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan

EDC ACQUIRER), benda dalam perjanjian disini wujudnya perangkat lunak

artinya benda tersebut termasuk golongan benda tidak berwujud. dan adanya

harga ( pembayaran yang dilakukan Issuer Bank ).

Bila dikaitkan dengan causa perjanjian tersebut yaitu penyerahan

benda untuk dinikmati atau dipakai kegunaanya oleh salah satu pihak (

menyediakan perangkat switchingnya sehingga fasilitas jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER dapat digunakan nasabah dari Issuer

Bank untuk melakukan transaksi (Poin 5.1), dalam waktu tertentu ( Poin 3 )

dan penyerahan sejumlah uang tertentu (poin 5.2, 5.5) sebagai pembayaran

yang telah disanggupi oleh pihak lain (Issuer Bank diwajibkan membuka

Rekening Giro di BCA atas nama Issuer Bank (selanjutnya disebut „Rekening

72

Issuer Bank‟ ) yang digunakan untuk membayar transaksi (dan atau kewajiban

lainnya )yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka causa dan unsur

essensialia perjanjian kerjasama PT Bank DKI dengan Rintis memiliki

kemiripan dengan causa dan unsur essensialia perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian antara Issuer Bank dengan Rintis dapat dideskripsikan

konstuksi hukum perjanjiannya dapat disebut sebagai perjanjian sewa

menyewa, yaitu karena terdapat unsur-unsur dan causa yang ternyata sama

dengan perjanjian sewa menyewa. Unsur esensialia dalam perjanjian

kerjasama antara Issuer Bank dengan Rintis adalah adanya harga dan adanya

barang. Serta causa atau tujuan ditutupnya perjanjian ini adalah sama dengan

perjanjian sewa menyewa yaitu penyerahan barang untuk dinikmati atau

dipakai kegunaanya oleh salah satu pihak dalam waktu tertentu dan

penyerahan sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran harga sewa. Disini

Rintis menyediakan barang untuk diserahkan kepada Issuer Bank untuk

dinikmati kegunaannya dalam waktu tertentu (2 tahun dan dapat diperpanjang

selanjutnya), penikmatan yang dilakukan oleh Issuer Bank wujudnya adalah

pengoperasian ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER serta penentuan

waktu penggunaannya, dan Issuer Bank menyerahkan sejumlah uang tertentu

sebesar US$ 45.000 ditambah Rp 2.100.000.000,- atas barang yang telah

dinikmati kegunaannya tersebut sebagai pembayaran dan dapat ditambah

73

apabila uang tersebut telah habis digunakan transaksi oleh Nasabah Bank

DKI.

Oleh karena perjanjian antara Issuer Bank dengan Rintis termasuk

golongan perjanjian sewa-menyewa, maka penamaan Surat Perjanjian

Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis Sejahtera

tentang penggunaan fasilitas ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER adalah

bukan termasuk golongan perjanjian tidak bernama melainkan perjanjian

bernama, yaitu perjanjian sewa menyewa.

Sehubungan dengan perumusan perjanjian J.Satrio mengatakan

bahwa suatu perumusan perjanjian selalu menonjolkan ciri-ciri khas yang

terkandung dalam apa yang hendak dirumuskan dan perumusan perjanjian

selalu menonjolkan isi prestasi pokok dari satu atau kedua belah pihak; seperti

pada perjanjian jual beli, pasti menyebutkan pihak satu berkewajiban

membayar sejumlah uang dan kontra prestasi yang lain menyerahkan

barang61

. Apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan perumusan

Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis

Sejahtera yang telah dideskripsikan sebelumnya, khususnya mengenai causa

dan unsur essensialia, maka ciri-ciri khas yang terkandung dalam Perjanjian

Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis Sejahtera ini

sebenarnya adalah perjanjian sewa menyewa, dimana ditonjolkan prestasi

61

J.Satrio, 1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borghtocht)

dan Perikatan Tanggung Menanggung, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 11

74

menyediakan barang untuk dinikmati manfaatnya pada waktu tertentu dan

kontra prestasi yang lain yaitu pembayaran suatu harga yang telah disanggupi.

B. Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama PT

Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis

Hubungan hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan

subyek hukum atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang

menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak-hak dan kewajiban para

pihak. Berdasarkan konstruksi hukum Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI

Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis yang telah diuraikan sebelumnya ,

perjanjian tersebut adalah termasuk perjanjian bernama, yaitu perjanjian sewa

menyewa. Oleh karena itu akibat hukum yang lahir dari Perjanjian Kerjasama

PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis adalah karena hubungan

hukum perjanjian sewa menyewa.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hak dan kewajiban para

pihak dalam Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan

PT Rintis, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perjanjian sewa

menyewa yang diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa : “suatu perjanjian,dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang,

75

selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh

pihak terseebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa dalam

perjanjian sewa menyewa melahirkan hubungan perikatan yang terdiri dari

1. Pihak yang satu ( yang menyewakan ) wajib menyerahkan hak untuk

menikmati kemanfaatan suatu barang;

2. Dan pihak lain ( penyewa ) wajib membayar harga sewa.

Kedua perikatan tersebut adalah perikatan pokok dalam perjanjian

sewa menyewa, dimana pihak yang wajib menyerahkan barang yang

dimaksud kepada penyewa untuk dinikmati kegunaan atau manfaatnya dalam

waktu tertentu dan selanjutnya penyewa wajib membayar harga sewa kepada

yang menyewakan.

Apabila dihubungkan dengan data hasil penelitian poin 5 tentang

hubungan hukum para pihak, maka dapat dideskripsikan hak dan kewajiban

pokok Issuer Bank selaku penyewa mempunyai hak dan kewajiban pokok

berupa :

1) Berhak menggunakan perangkat fasilitas jaringan ATM ACQUIRER

dan EDC ACQUIRER agar dapat digunakan nasabah dari Issuer Bank

untuk melakukan transaksi.

76

2) Wajib bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Perangkat

Komunikasi milik Rintis yang diletakan di lokasi yang ditentukan

Issuer Bank.

3) Diwajibkan membuka rekening giro di BCA atas nama Issuer Bank

(selanjutnya disebut „Rekening Issuer Bank‟) yang digunakan untuk

membayar transaksi (dan atau kewajiban lainnya) yang timbul

berdasarkan perjanjian ini.

4) Wajib menyetor dana tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Rintis

sebagai uang jaminan pembayaran Saldo Total Transaksi.

5) Wajib menyetor dana tunai ke Rekening Issuer Bank sejumlah Rp

100.000.000 (seratus juta rupiah) paling lambat sehari sebelum ATM

ACQUIRER dan atau EDC ACQUIRER diaktifkan bagi Issuer Bank

sehingga dapat digunakan oleh Nasabah

Berdasarkan hak dan kewajiban pokok penyewa maka pelaksanaan

hak hak penyewa hanya dapat dilakukan apabila penyewa telah

melakasanakan semua kewajibannya sendiri, apabila kewajiban-kewajiban

diatas tidak dipenuhi maka secara otomatis fasilitas jaringan ATM

ACQUIRER dan EDC ACQUIRER tidak dapat digunakan. Pelaksanaan

kewajiban penyewa tersebut diatas tunduk pada ketentuan pasal 1560 KUH

Perdata yang mengatur mengenai kewajiban utama seorang penyewa, yaitu :

77

memakai barang yang disewa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan

atau fungsinya serta membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan

Selanjutnya berdasarkan data hasil penelitian poin 5 hubungan

hukum para pihak, maka dapat dideskripsikan hak dan kewajiban pokok

Rintis selaku pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban pokok

berupa :

1) Berkewajiban menyediakan dan menyerahkan perangkat switchingnya

sehingga fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER

dapat digunakan nasabah dari Issuer Bank untuk melakukan transaksi.

2) Berhak mendapatkan pembayaran dari Issuer Bank atas penggunaan

fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER.

Kewajiban penyerahan atau penyediaan barang sewa tersebut diatas,

melekat kewajiban lain berdasarkan sifat perjanjian sebagaimana diatur dalam

pasal 1550 KUH Perdata yaitu memelihara barang yang disewa sedemikian

rupa sehingga dapat dipakai sesuai dengan fungsinya dan juga harus

menjamin pemakaian barang secara aman selama berlangsungnya sewa.

Perikatan-perikatan diatas adalah perikatan pokok untuk lahirnya

suatu perjanjian sewa-menyewa. Selanjutnya akan dibahas hak dan kewajiban

para pihak yang sifatnya adalah pelengkap atau accesoir.

78

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

Berdasarkan pasal 1551 KUH Perdata disebutkan bahwa pihak yang

menyewakan wajib menyerahkan barang yang akan disewakan dalam keadaan

baik dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap barang sewa kecuali

terhadap perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa. Dalam pasal 1552

KUH Perdata disebutkan bahwa pihak yang menyewakan wajib menanggung

adanya cacat tersembunyi, yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak

berfungsinya barang sewa dan menanggung segala kerugian apabila akibat

adanya cacat tersembunyi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak

penyewa. Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian sewa

menyewa gugur apabila barang sewa musnah karena keadaan yang tidak

disengaja dan apabila musnahnya hanya sebagian maka si penyewa dapat

memilih untuk pengurangan harga sewa atau pembatalan perjanjian. Dalam

pasal 1554 KUH Perdata disebutkan bahwa selama waktu sewa pihak yang

menyewakan dilarang mengubah wujud maupun tatanan barang yang

disewakan. Dalam pasal 1555 KUH Perdata disebutkan bahwa jika selama

waktu sewa harus dilakukan pembetulan atau perbaikan yang tiudak dapat

ditunda sampai selesainya waktu sewa maka penyewa harus menerima segala

resikonya kecuali apabila perbaikan tersebut berlangsung lebih dari 40 hari,

maka si penyewa dapat menuntut pengurangan harga sewa atau menuntut

pembatalan sewa.

79

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 5 Perjanjian Kerjasama

antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera , para pihak tidak

mengecualikan ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan

kewajiban pihak yang menyewakan meskipun tidak secara tegas. Maka hak

dan kewajiban pihak yang menyewakan adalah :

a) Mengadakan pemeliharaan atau mengambil kembali Perangkat

Komunikasi tanpa memerlukan izin Issuer Bank. Menanggung cacat

tersembunyi terhadap perangkat ATM ACQUIRER, EDC

ACQUIRER serta perangkat pendukung yang disediakan oleh Rintis

dan membayar ganti rugi yang ditimbulkan

b) Tidak melakukan perubahan sistem dan fungsi perangkat ATM

ACQUIRER, EDC ACQUIRER serta perangkat pendukung lainnya.

c) Berhak menggunakan uang jaminan berdasarkan pertimbangan

sendiri tanpa persetujuan Issuer Bank , baik pada saat Perjanjian

berlangsung, sudah berakhir atau diakhiri karena sebab apapun,

untuk :

1. Melunasi kewajiban Issuer Bank sesuai Lampiran V dan

Lampiran VI;

2. Membayar biaya anggota peserta yang belum dibayarkan pada

waktu yang telah ditentukan sesuai Lampiran III;

80

3. Membayar saldo transaksi, semua kewajiban, biaya dan denda

lainnya (termasuk pasal 17 Perjanjian ini ) yang belum

dilaksanakan Issuer Bank sesuai ketentuan dalam perjanjian

ini.

2. Hak dan kewajiban penyewa

Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa jika barang sewa

musnah sebagian maka penyewa berhak menuntut pengurangan harga sewa

atau menuntut pembatalan perjanjian. Dalam pasal 1555 KUH Perdata

disebutkan bahwa jika selama waktu sewa harus dilakukan pembetulan atau

perbaikan yang tiudak dapat ditunda sampai selesainya waktu sewa maka

penyewa harus menerima segala resikonya kecuali apabila perbaikan tersebut

berlangsung lebih dari 40 hari, maka si penyewa dapat menuntut pengurangan

harga sewa atau menuntut pembatalan sewa. Dalam pasal 1559 KUH Perdata

disebutkan bahwa penyewa dilarang melakukan sewa ulang tanpa izin pihak

yang menyewakan. Dalam pasal 1564 KUH Perdata disebutkan bahwa

penyewa bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada barang

yang disewa selama waktu sewa.

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 5 Perjanjian Kerjasama

antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera , para pihak tidak

81

mengecualikan ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan

kewajiban pihak yang menyewakan meskipun tidak secara tegas. Maka hak

dan kewajiban pihak yang menyewakan adalah :

a) Berhak menuntut pengurangan harga sewa atau menuntut

pembatalan perjanjian sewa apabila perangkat ATM

ACQUIRER, EDC ACQUIRER serta perangkat pendukung

lainnya mengalami perbaikan selama lebih dari 40 hari

b) Dilarang melakukan sewa ulang atau memperpanjang

perjanjian ini tanpa pemberitahuan atau izin

c) Bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada

perangkat ATM ACQUIRER, EDC ACQUIRER serta

perangkat pendukung lainnya akibat kesalahan operasional

yang dilakukan oleh penyewa.

82

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai

Issuser Bank dengan PT Rintis Sejahtera

Perjanjian Kerjasama PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT

Rintis Sejahtera memiliki :

a. Unsur essensialia : adanya barang dan adanya harga.

b. Causa perjanjian : kehendak pihak Issuer Bank untuk menikmati

fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER milik

PT Rintis dan kehendak PT Rintis untuk menyerahkan kegunaan

fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER

kepada issuer bank dengan pembayaran sejumlah uang tertentu

dan dalam jangka waktu tertentu.

c. Konstruksi hukum : berdasarkan unsur essensialia dan causa

perjanjian diatas maka konstruksi hukum perjanjian ini adalah

Perjanjian Sewa Menyewa.

83

2. Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Antara PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis

Hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat Perjanjian kerjasama Antara

PT Bank DKI Sebagai Issuer Bank dengan PT Rintis ini telah diatur

secara tegas dalam perjanjian sewa-menyewa bab VII KUH Perdata.

Dimana memiliki perikatan pokok seperti perjanjian sewa-menyewa

diantaranya :

a. PT Rintis (pihak yang menyewakan) wajib menyerahkan barang

( fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan EDC ACQUIRER ) kepada

PT.Bank DKI (penyewa) untuk dinikmati kegunaan atau manfaatnya

dalam waktu tertentu ( 2 tahun ) ;

b. PT.Bank DKI (penyewa) wajib membayar harga sewa kepada PT

Rintis (pihak yang menyewakan) atas barang yang telah dinikmati

kegunaannya atau manfaatnya tersebut. Harga sewa didasarkan pada

tarif sewa per transaksi antara Rp.1.600,- ; Rp 2.400,- ; Rp 2.500,-

;Rp.3.200,- ; Rp 4.000,-. Bank DKI wajib membayar sewa dalam

bentuk simpanan (Deposit) minimal Rp 2.100.000.000,- (dua milyar

seratus juta rupiah)

Dengan demikian bila transaksi telah melampaui Rp 2.100.000.000,-

(dua milyar seratus juta rupiah) maka Bank Dki wajib menambah

sampai jumlah harga Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta

84

rupiah). Sebaliknya bila sampai 2 tahun jumlah transaksi kurang dari

Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) sisanya

dikembalikan kepada PT Bank DKI ( penyewa).

B. Saran

Judul akta perjanjian kerjasama PT Bank DKI sebagai Issuser Bank dengan

PT Rintis Sejahtera hendaknya diganti sesuai dengan peristiwa hukumnya

yaitu Perjanjian Sewa-Menyewa fasilitas jaringan ATM ACQUIRER dan

EDC ACQUIRER antara PT Bank DKI dengan PT Rintis Sejahtera.

Demikian pula bagi masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian yang

peristiwa hukumnya telah diatur dalam KUH Perdata hendaknya

menggunakan judul perjanjian yang telah ada aturan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

CST, Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai

Pustaka: Jakarta.

Djumhana, Muhammad, 1999, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti:

Bandung.

Harahap, Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung.

Ibrahim, Johnny, 2008, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publising: Malang.

J.Satrio, 1988, Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata, Hersa: Purwokerto.

---------, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti: Bandung.

---------, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I,

Citra Aditya Bakti: Bandung.

---------, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II,

Citra Aditya Bakti: Bandung.

---------, 1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan

(Borghtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung, Citra Aditya Bakti:

Bandung.

Kasmir, 1999, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Grafindo: Jakarta.

Meliala, A Qirom Syamsudin, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta

Penjelasannya, Liberty: Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum, Liberty: Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perikatan, Citra Adhitya Bhakti: Bandung.

Patrik, Purwahid 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar Maju: Bandung.

Prodjodikoro, Wiryono, 1987, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Pradnya

Pramita:Bandung.

---------------, Wiryono 1989, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan

Tertentu, Sumur: Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Alumni: Bandung.

R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Bardin: Bandung.

Scholten, Paul, Penerjemah Siti Soemantri Hartono, 1992, Mr. C. Asser, Penuntun

Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum, Gajah Mada

University Press: Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, 1995, Metode Penelitian Survey, LP3ES: Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia: Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta.

-----------, Soerjono, Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Subekti, 1986, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni: Bandung.

---------,1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa: Jakarta.

---------, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Widjaya, Rai, 2004, Merancang Suatu Kontrak, Megapoin: Bekasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963

C. Internet

<http://www.kartika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/3451/Materi+7+C

amel.pdf>, Diakses 23 november 2012