i

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN BISNIS ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

OLEH :

SAPTA JUNI SANDA SYAMSUL

NIM. 50 2015 209

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

ii

iii

iv

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS

ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN

2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SAPTA JUNI SANDA SYAMSUL

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis

Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik ?

2. Apakah Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Tinjauan Yuridis

Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Faktor-faktor

Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Bisnis Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative

yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk

menguji hipotesa.

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan

dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi

(Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan bisnis online menurut

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378

KUHP dan Pasal 28 ayat (1) dan Pasai 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang ITE, sudah mampu menjerat pelaku.

v

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak

pidana penipuan bisnis online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana

dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata Kunci : tindak pidana penipuan bisnis online

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-

hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat

menyelesaikan sekripsi ini dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan

kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput

dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan

bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan

tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang.

2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang.

4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Yth. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH., selaku Penasehat Akademik.

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, Pembimbing Skripsi, yang telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan

penyusunan skripsi ini.

vii

7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawati Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya

memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah

9. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam

penyelesaian penulisan skripsi ini.

10. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal

sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan

senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

SAPTA JUNI SANDA SYAMSUL

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………............... ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ……………………………………………. iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS…………..………………………… iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………… v

ABSTRAK ……………………………………………………………………… vi

KATA PENGANTAR ………………………………………………..……….. viii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… x

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….…………...1

A. Latar Belakang…………………………………………………….............1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………………...8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.……………………………………….............9

D. Definisi Operasional ..……………………………………………............10

E. Metodologi Penelitian ..………………………………………………….10

F. Sistematika Penulisan ..…………………………………………………..12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………... 13

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana …………………......………....... 13

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan................................................….. 19

C. Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)......……………..………............... 23

D. Transaksi Elektronik (E-commerce)....................................................... 27

E. Bisnis Online ........................................................................................ 29

ix

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN………………...……………. 34

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ................. 34

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik ……......................................….... 39

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………...... 41

A. Kesimpulan…………………………………………………….….……. 41

B. Saran………………………………………………………………..…... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang

berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini tenjadi di seluruh belahan

dunia tanpa memandang negara maju dan negara berkembang. Masyarakat

dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan

informasi ini agar dapat bersaing dengan dunia global yang semakin modern,

praktis dan efisien. Hal inilah yang dikenal dengan istilah hubungan global.

Indonesia yang termasuk dalam tata pergaulan hubungan global ini, mau tidak

mau harus mengikuti tantangan untuk melaksanakan pemahaman dalam

tatanan baru ini.

Kemajuan teknologi baik dari informasi dan komunikasi semakin hari

semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi

umat manusia. Internet adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi dan

informasi dan komunikasi. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai

dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara

online. Semua hal tersebut dapat dilakukan tanpa melakukan kontak langsung

dengan orang lain.

Bisnis online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas

seperti bisnis internet, jejaringan sosial, maupun layanan e-banking.

2

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada

konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta,

pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Internet sebagai suatu media

dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai salah

satunya adalah melakukan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan

memanfaatkan media internet ini dikenal denga istilah electronic commerce,

atau disingkat ecommerce.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping

membawa dampak positif ternyata dalam perkembangannya juga dapat

membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungarmya, yaitu seperti

ditandai dengan adanya kejahatan. Jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh

perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang

berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dari interet. Penyalahgunaan internet

merupakan salah satu sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan

konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik

bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan

internet sebagai sarana melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk

tertangkap oleh pihak yang berwajib, dan situs di internet (website) dapat

digunakan sebagi media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet,

dimana isi dan situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan perjualan barang.1

1 Abdul Wahidi dan M. Labib, Kejahatan Mayantara, (Cybercrime), Rafika Aditama,

Bandung, 2005, hlm. 27

3

Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan dengan internet sebagai

media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Saat ini

bisnis online sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu

seperti tas, sepeda, hingga jasa serta ojek. Bisnis ini dianggap sangat potensial

karena kemudahan dalam pemasaran dan harga yang cukup bersaing dengan

bisnis biasa. Bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media

jejaring sosial Instagram, blog, facebook maupun jejaring sosial lainnya yang

dihubungkan dengan internet.

Kegiatan berdagang menggunakan internet tersebut memnbuat negara

seolah-olah tanpa batas teritorial (borderless) menimbulkan keuntungan dan

kemudahan bagi suatu bangsa yang dapat dilihat dalam berbagai bentuk

kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik dan budaya.

Mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar cukup dikendalikan

melalui ruang kecil dengam teknologi berbasis protocol internet yang

menawarkan fasilitas yang efektif, efisen, dan modern.

Cyber Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh sesorang maupun

kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi

lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer

seperti operator, programmer, analis, consumer, manager dan kasir dapat

dilakukan Cyber Crime. Cara yang biasa digunakan adalah dengan merusak

data, mencuri data dan menggunakannya secara ilegal. Faktor dominan terjadi

cyber crime adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti

4

telepon, hand phone, dan alat telekomunikasi lain yang dipadukan dengan

perkembangan teknologi komputer.2

Cyber Crime dapat ditemui salah satunya pada kasus penipuan saat

berbelanja di toko online (online shop). Dalam rangka mengikuti gaya hidup

masa kini, banyak masyarakat yang memilih berbelanja secara online.

Berbelanja secara online adalah kemudahan yang ditawarkan dalam

kecanggihan internet masa kini melalui website atau pun media sosial seperti

Facebook, Twitter, Instagram, BBM, dan media social lainnya. Kecepatan

waktu dan penawaran adalah keunggulan bagi jejaring sosial Online shop yang

menawarkan berbagai macam kebutuhan hidup memungkinkan terjadi

transaksi jual beli yang sederhana dan mudah dilakukan, Cukup dengan

memilih kebutuhan yang diinginkan di katalog yang disediakan oleh pelaku

usaha, konsumen dapat memiliki barang tersebut cukup dengan melakukan

pembayaran via transfer ataupun dengan cara lainnya. Segala kemudahan yang

ditawarkan online shop dan keterbatasan waktu masyarakat saat ini

mendorong besarnya aktifitas belanja secara online.

Kasus-kasus yang muncul di permukaan dan diketahui oleh publik

umumnya berdasarkan adanya laporan dari korban cyber crime akan kerugian

yang dialaminya. Pada kasus korban penipuan dalam transaksi jual beli di

online shop, yang salah satunya dimana sorang pembeli saat membeli barang

sesuai keinginannya di online shop, dan si penjual mewajibkan si pembeli

tersebut untuk mengirim sejumlah uang terlebih dahulu sesuai kesepakatan,

2 Niniek Supami, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar

Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 29

5

setelah itu si penjual baru akan mengirim barang yang diinginkan oleh si

pembeli tersebut. Banyak kasus dimana saat uang sudah dikirim oleh si

pembeli, barang yang seharusnya dikirim oleh si penjual tidak dikirim atau

barang yang dikirim berbeda tidak sesuai informasi yang diberikan oleh si

penjual. Sebaliknya kasus dimana seorang penjual di online shop juga riskan

sebagai mengirimkan bukti palsu transfer sejurnlah uang yang didalamnya si

pembeli sudah megirimkan sejumlah uang ke rekening si penjual dengan

bermaksud untuk menggerakan si penjual untuk memberikan barang yang di

inginkan oleh si pembeli tersebut.

Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam kitab

Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, pada BAB XXV

tentang perbuatan curang yang dimana pada pasal 378 menyebutkan “barang

siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau snya memberi hutang maupun

menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling

lama empat tahun.”

Peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga

dilarang pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE). Perbuatan yang dilarang

6

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) adalah “setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Uraian pada pasal 378 KUHP sudah jelas menyatakan dimana tindakan

penipuan di larang. Pasal 28 UU ITE khusus menjelaskan bahwa tindakan

penipuan yang dilakukan dengan sarana elektronik tersebur dilarang. Dapat

dilihat pada bunyi pasal tersebut yang menyatakan penipuan menggunakan

sarana elektronik adalah “tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik serta menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya”.

Dilihat dari tataran norma dapat kita lihat bahwa pengaturan

pengaturan dalam norma tersebut sudah jelas, tetapi pelaksanaan dari norma-

norma tersebut kurang efektif, hal tersebut dilihat dari penegakan hukum

terhadap delik penipuan, di Indonesia terkesan kurang mendapatkan prioritas

apabila dibandingkan dengan nya pemberantasan tindak pidana lainnya,

seperti narkotika, terorisme, maupun korupsi.

Kondisi seperti ini patutnya dievaluasi kembali karena akan semakin

meningkat, terlebih dengan semakin meningkatnya modus-modus di dunia

maya.

Semua orang rentan menjadi korban dari kejahatan cyber karena sudah

terpengaruh oleh pesatnya kemajuan teknologi. Tingginya pengaruh-pengaruh

7

negatif dari teknologi khususnya internet akan memperbesar timbulnya suatu

kejahatan cyber.

Peranan korban dalam terjadinya kejahatan cyber pada kasus penipuan

dalam transaksi jual beli online tidak dapat diabaikan. Peran yang dimaksud

adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban

ataupun sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban ataupun

sikap atau keadaan seseorang yang memicu seseorang berbuat kejahatan.

Kenyataannya tidak mungkin timbul tindak kejahatan apabila tidak ada

korban. Korban kejahatan bukan hanya orang perseorangan namun dapat pula

korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Pihak korban sebagai

partisipan utama dalam memainkan peran penting. Pihak korban dapat

berperan secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung dan tidak langsung,

sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau

pasif. Contoh peran korban dalam tindak pidana penipuan pada transaksi jual

beli online, dimana salah satu kasus yang terjadi di Bali yang di peroleh dari

situs internet (antarabali.com) yang berisi berita bahwa terjadinya kasus

penipuan sebuah iklan rumah kontrakan yang di pasang pada situs jual beli

online yang sudah dilaporkan ke Polresta Denpasar. Seorang korban yang

bernama Lin Jayati (36) yang berasal dari Surabaya telah mentransfer uang

senilai Rp.l,5 juta dari total harga kontrakan sebesar Rp. l4,5 juta di daerah

pemagon, Denpasar Selatan. Namun rumah yang dituju korban tidak sesuai

dengan yang di iklan situs jual beli online OLX.

8

Mencegah dan menanggulangi pemasalahan tindak pidana penipuan

dalam transaksi jual beli online tidak cukup dengan proses kriminalisasi yang

dirumuskan dalam bunyi awal, tetapi juga diperlukan nya lain. Nya tersebut

berupa tindakan pemerintah untuk menangani kasus penipuan di dunia maya

ini, sehingga peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana

penipuan yang terjadi di dunia maya dapat dijalankan dengan efektif apabila

telah terjadi kerjasama antara para pihak yang terlibat langsung dengan

kegiatan cyber.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut

di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam

yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi

dengan judul :: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN BISNIS ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis

Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

9

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

2. Apakah Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya

pembahasan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan diatas, maka

penulis hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan

Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

10

2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor Penghambat Dalam

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis

Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan

teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan

informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

disertai sanksi berupa pidana tertentu.

2. Penipuan adalah Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong,

palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau

mencari keuntungan.

3. Bisnis Online adalah menjual atau promosi barang atau jasa dengan

menggunakan jaringan internet untuk saling berkomunikasi.

E. Metode penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip

hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan Tinjauan Yuridis Terhadap

11

Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Faktor-Faktor Penghambat

Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis

Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik, maka jenis penelitan ini adalah penelitian hukum

empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak

bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan

(library research) dengan cara mengkaji :

a. Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para

ahli/pakar maupun hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan dari internet.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data

tekstular (content analisys) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan

kemudian diajukan saran-saran.

12

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah,

ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, dan metode

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan Pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian

Tindak Pidana Penipuan, Kejahatan Dunia Maya (Cyber

crime), Transaksi Elektronik (E-Commerce), Bisnis Online.

BAB III : Merupakan Pembahasan Berisi :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis

Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Faktor-

Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Wahidi Dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Rafika

Aditama, Bandung, 2005.

Abidin, Farid Zainal, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, Aspek-Aspek Dibidang Komputer, Rineka Cipta, Jakarta 1987.

___________, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, Sinar Grafika,

Jakarta, 1996.

___________, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Budi Suharriyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi

Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2000.

Niniek Suparmi, Cyberspase Problematika & Antisipsi Pengaturannya, Sinar

Grafika, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta,

2012.

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Sitompul, Josua, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw ; Tinjauan Aspek Hukum

Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Rajawali, Jakarta, 1983.

Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,

Sumur, Bandung, 1997.