Upload
waty-indriani
View
272
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Istlah BBM Tipuan Pemerintah Belaka
Citation preview
TOLAK PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI
Jalan Tol Menuju Liberalisasi Migas
Hizbut Tahrir Indonesia
MENGAPA HARUS DITOLAK?
1. PEMBATASAN SUBSIDI BBM JALAN TOL MENUJU LIBERALISASI
MIGAS(AKAR MASALAH MAHALNYA BBM)
STRATEGI ASING MENGUASAI MIGAS MELALUI LIBERALISASI MIGAS
PENGAKUAN IMF
• “”(pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional). Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000):
• Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) ..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”
Sumber: IMF
PENGAKUAN WORLD BANK
• Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001):
(Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya).
Sumber: World Bank
PENGAKUAN USAID• Energy Sector Governance Strengthened (USAID, 2000):USAID intends to obligate a total of $4 million in DA in FY
2001 to strengthen energy sector governance and help create a more efficient and transparent energy sector. USAID
advisors play a catalytic role in helping the Government of Indonesia develop and implement key policy, legal and
regulatory reforms. …(Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai US$4juta [Rp 40 miliar] untuk
memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan.
Para penasehat USAID memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan
menerapkan kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan);
• USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will
increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production.
(USAID telah membantu pembuatan draft UU MIgas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. UU tersebut akan
meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi);
• In FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to support NGOs and universities in developing programs for raising
awareness and supporting involvement of local government and the public of energy sector issues, including removal of
energy subsidies and phase out of leaded gasoline. (Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan US$
850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM dan Universitas dalam mengembangkan program yang dapat
meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk
menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal)
Sumber: USAID
PENGAKUAN USAID• USAID works closely with the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank on energy-sector reform.
USAID assistance is leveraging a $20 million ADB power sector-restructuring loan, with USAID advisors
playing project management and planning roles.” (USAID bekerja sama dengan ADB dan Bank Dunia untuk
mereformasi sektor energi. Bantuan USAID mampu meningkatkan manfaat utang ADB untuk restrukturisasi
sektor listrik senilai US$ 20 juta [Rp 200 miliar] dimana para penasehat USAID berperan dalam manajemen
proyek dan perencanaan;
• “An increase or decrease in political will for energy sector reform may warrant adjustments to this objective.
The appointment in 2000 of a private sector-oriented reformist as the new head of the State oil and gas
company bodes well for reform agenda progress.” (Pasang surutnya kemauan politik terhadap reformasi
sektor energi akan menjamin penyesuaian terhadap tujuan ini. Oleh karena itu pengangkatan Direktur
Utama Pertamina yang baru pada tahun 2000 yang berjiwa reformis dan berorientasi swasta [pasar] sangat
mendukung kemajuan agenda reformasi tersebut.
Sumber: USAID
PENGAKUAN PEMERINTAH
• Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro:“Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan
bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas.... Namun, liberalisasi ini
berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM
masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.'' (Kompas, 14 Mei 2003).
• Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan: Saat ini terdapat 105 perusahaan yang
sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun
pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranya adalah perusahaan
migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China
(RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).
REGULASI LIBERALISASI MIGAS• UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan(Pasal 2).
“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta (Pasal 9).”
• PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. (Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan melakukan Initial Public Offering [IPO] di bursa saham)
• Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: “Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.”
• Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga internasional
• Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan pembatasan subsidi BBM
MENGAPA HARUS DITOLAK?
2. Karena membebani rakyat. Harga Pertamax
bisa melambung tinggi sesuai harga
internasional. Kenaikan ini akan
mengakibatkan kenaikan harga barang dan
jasa.
HARGA MINYAK MENTAH DUNIABERFLUKTUASI TAJAM AKIBAT SPEKULASI
Sumber: OPEC
Menjadikan harga BBM mengikuti harga pasar sangat berbahaya karena menimbulkan ketidakpastian dan sangat memukul konsumen menengah ke bawah jika terjadi lonjakan drastis.
MENYEBABKAN INFLASI – NAIKNYA HARGA BARANG DAN
JASA
MENGAPA HARUS DITOLAK?
3. Pembatasan BBM bersubsidi menguntungkan SPBU Asing dan merugikan rakyat. (Asing sudah menguasai sektor hulu, juga ingin menguasai hilir)
PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIADIDOMINASI OLEH ASING
Sumber: Dirjen Migas 2009
ASING JUGA INGIN MENGUASAI HILIR (PEMASARAN BBM)
MENGAPA HARUS DITOLAK?
4. SUBSIDI ADALAH HAK RAKYAT YANG MEMANG SEMESTINYA DIANGGARKAN
(Yang membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang kepada segelintir orang, bukan subsidi yang dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia)
UTANG MEMBEBANI APBN,BUKAN SUBSIDI
Sumber: Depkeu
MENGAPA HARUS DITOLAK?
5. PENGELOLAAN BBM TIDAK PROFESIONAL
(Tidak efisien akibat adanya broker, korupsi dan unbundling Pertamina, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang/pihak dan merugikan rakyat)
HULU
HILIR
PEMECAHAN (UNBUNDLING) PERTAMINAAMANAT UU 22/2001
UNBUNDLING
2002PT PERTAMINA EP(PEP)
PT PERTAMINA HULU ENERGI(PHE)
PT PERTAMINA GAS(PERTAGAS)
PT PERTAMINA DRILLING SERVICEINDONESIA
PT E P T C
PT PERTAMINA TRADING LIMITEDPETRAL
PT PERTAMINA NIAGAPATRA NIAGA
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGYPGE
Sumber: SP Pertamina
POLA INTEGRATED SYSTEMBIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH
MASYARAKATRetailSPBU
Transportasi&
Distribusi
Storage/WholeSeller
KilangEksplorasi
&Eksploitasi
UU No.8/1971PERTAMINA/
Integrated System
Cost Cost Cost MarginPengecer
Biaya PokokBBM
Biaya Pokok BBM << Harga Pasar BBM
Sumber: SP Pertamina
MASYARAKATRetailSPBU
Transportasi&
Distribusi
Storage/WholeSeller
KilangEksplorasi
&Eksploitasi
UU Migas No.22/2001Unbundling System
With transactionCosts + Taxes
Cost +
“Profit”
PT
Cost+
“Profit”
Cost+
“Profit”
Cost+
“Profit”Harga
Pasar ?
PTPTPTInternt’lPrice
POLA UNBUNDLING BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MAHAL
Pasal 10• Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu
dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.• Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan
Usaha Hulu.Pasal 13
Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
Sumber: SP Pertamina
PRESIDENPRESIDENKEPALA NEGARA / KEPALA PEMERINTAHANKEPALA NEGARA / KEPALA PEMERINTAHAN
PERTANGGUNG JAWABANPERTAMINA (BUMN), SESUAI UU NO. 8/1971
Kontraktor/Kontraktor/Investor/ KPS & Investor/ KPS &
DIREKTORATDIREKTORAT
HULU HILIR KEUANGAN PEMASARAN UMUMHULU HILIR KEUANGAN PEMASARAN UMUM
MENTERI MENTERI PERTAMBANGANPERTAMBANGAN
DAN ENERGIDAN ENERGI
MENTERIMENTERIKEUANGANKEUANGAN
INPRES NO.12/1975
RAKYATRAKYAT
MPRMPR
BPKBPKDPRDPR
Direktur Utama PERTAMINA (BUMN) bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
DIREKTUR UTAMADIREKTUR UTAMAPERTAMINAPERTAMINA
MANAJEMEN PRODUCTION SHARINGMANAJEMEN PRODUCTION SHARING(d/h BADAN PEMBINAAN (d/h BADAN PEMBINAAN
PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING)PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING)
Sumber: SP Pertamina
PERTANGGUNG JAWABAN PT PERTAMINA (PERSERO), SESUAI UU NO.22/2001
PEMERINTAHPEMERINTAHN K R IN K R I
DPR RIDPR RIWAKIL PRESIDENWAKIL PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIKKETUA PARTAI POLITIK
KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN
PARA MENTERI
BUMNKEU NAKER
BPMIGAS BPH MIGAS
ESDM KUMDANG PERINDAG DN
INVESTOR/ KPS/KONTRAKTOR
PT PERTAMINA (PERSERO)
GUBERNURBUPATI
UU
22/
2001
INP
RE
S N
O.1
2/19
75
UU
19/
2003
UU
13/
2003
UU
1/1
995
UU
22/
2001
UU
22/
2001
UU
1/1
995
UU
22/
1999
UU
22/
1999
UU
D 1
945
PARTAI-PARTAIPARTAI-PARTAIPOLITIKPOLITIK
KOMISI – KOMISIKOMISI – KOMISIDPR RIDPR RI
PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK
Sumber: SP Pertamina
ARUS MINYAK TAHUN 2006Juta Barrel
MM PERTAMINA 46.9
• Ke Kilang 45.5
• Ekspor 1.4
M.M INDONESIA
383,2
MM KPS 336,3
Hak Pemerintah 221,1
• Ke Kilang 179,6
• Ekspor 42,5
Hak KPS 114,2
• Ke Kilang 10,4
• IP/BOB Ptm 3,3
•Ekspor 100,3
IMPOR
MM. 114.4
KILANG BBM. GAS & PETROKIMIA 361,8
•MM Pertamina 45,5
•MM KPS 193,5
•Gas 8,4
•Impor MM 114,4
NON BBM
85,8
BBM = 259,4
41,2 JUTA KL
•UP I-V, Cepu 224,2
•UP VI, VII 34
•Petkim & Gas 1,2
BBM IMPOR 127,3
20,2 JT KL
IMPOR NON BBM
6,8
DALAM NEGERI
•NON BBM 34,2
•BBK 20,7
EKSPOR
NON BBM 16,1
OFFTAKE
NBBM 21,6
VAR. STOK
1,7 (0,3 JT KL)
BBM D. NEGERI
382,9 (60,9 JT KL)*
MM EKSPOR PERTAMINA
1,4* Sejumlah 41,6 juta KL dijual kepada Masyarakat dengan harga bersubsidi
Ket.: MM (Minyak Mentah), KPS (Kontraktor Production Sharing)Sumber: Pertamina
•BBM AKAN MEMBERI BANYAK MANFAAT BUAT RAKYAT JIKA DIKELOLA SECARA PROFESIONAL DAN SESUAI SYARIAH
INDONESIA MEMILIKI CADANGAN MIGAS SANGAT
BESAR• Cadangan minyak bumi sebesar 4,4 miliar barel• Cadangan gas sebesar lebih dari 300 triliun kaki
kubik• Juga barang tambang lain yang melimpah• Indonesia Indonesia adalah sumber sekaligus pasar
yang sangat menggiurkan• Tapi tidak banyak memberikan manfaat kepada
rakyat, karena sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Usaha menguasai migas Indonesia sudah lama dilakukan
• Ini harus dihentikan, dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan syariah
CADANGAN MINYAK TERBESAR DI DUNIA DIDOMINASI NEGERI-NEGERI ISLAM
Sumber: BP Statistical Reviws of World Energy, 2010
NO NEGARACADANGAN TERBUKTI PRODUKSI
Miliar barrel % thd dunia Ribu barrel/hari % thd dunia
1 Saudi Arabia 264.6 19.8% 9713 12.0%
2 Venezuela 172.3 12.9% 2437 3.3%
3 Iran 137.6 10.3% 4216 5.3%
4 Iraq 115 8.6% 2482 3.2%
5 Kuwait 101.5 7.6% 2481 3.2%
6 United Arab Emirates 97.8 7.3% 2599 3.2%
7 Russian Federation 74.2 5.6% 10032 12.9%
8 Libya 44.3 3.3% 1652 2.0%
9 Kazakhstan 39.8 3.0% 1682 2.0%
10 Nigeria 37.2 2.8% 2061 2.6%
27 Indonesia 4.4 0.3% 1021 1.3%
POTENSI ENERGI INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA DARI MIGAS
MINYAK BUMI PADA APBNKENAIKAN HARGA MINYAK MENGUNTUNGKAN PEMERINTAH
Sumber: Depkeu
BIAYA PRODUKSI BBM PERLITER
Sumber: Realisasi Perhitungan Biaya Pokok BBM Sem. I 2005 Pertamina & Laporan Hasil Rapat Pimpinan Pertamina 2005, diolah
•Biaya rata-rata produksi minyak mentah Pertamina per barrel (bbl) tahun 2005. Kurs Rp 9,368/US$, 1 bbl setara 159 liter
KOMPONEN BIAYAHARGA PRODUKSI HARGA INTERNASIONAL
US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter
Minyak Mentah 10,00* 589 50,0 3.005 90,0 5.303
Pengolahan 1,53 90 1,5 90 1,5 90
Angkutan Laut 0,80 47 0,8 47 0,8 47
Distribusi 0,97 57 1,0 57 1,0 57
Bunga, Biaya Kantor Pusat & Penyusutan 0,00 20 0,0 20 0,0 20
JUMLAH BIAYA POKOK BBM 13,30 804 53,3 3.220 93,3 5.517
PANDANGAN ISLAM• Pembatasan/pencabutan subsidi merupakan bagian dari strategi asing yang didukung
Pemerintah untuk menguasai SDA Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya merugikan rakyat secara ekonomi namun yang paling mendasar bertentangan dengan syariat Islam;
• Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah sehingga masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al-ammah) yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing;
بى -صNلى الله عليه وسلم- فاستقطعه الملح قال ه وفد إلى الن عن أبيض بن حمال : أنذى بمأرب فقطعه له ل ال ابن المتوك
ما قطعت له الماء العد قال ى قال رجل من المجلس : أتدرى ما قطعت لهN إن فلما أن ولفانتزع منه
• Dari Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah [seperti] air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR. Baihaqy & Tirmidzy)
PENUTUP• Rusaknya pengelolaan migas yang liberal di negeri ini berpangkal dari
sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam sistem tersebut kebebabasan memiliki dan kebebasan berusaha dijamin oleh negara melalui undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini. Padahal Allah swt berfirman:
qه للكافرين على المؤمنين سبيال ولن يجعل الل “Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk
menguasai orang-orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141)
• Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebasakan rakyat dari sistem Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem khilafah Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan mengatur seluruh urusan masyarakat dengan syariat Islam termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Wallahu a’lam bisshawab