66
ANALISISKINERJA ANGGARANBELANJAPADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAM RI JAKARTA TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D.III) FENNY RACHMAN AGUSTINE NIM: 61140007 Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017

TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

ANALISISKINERJA ANGGARANBELANJAPADA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUMDAN HAM RI

JAKARTA

TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D.III)

FENNY RACHMAN AGUSTINE

NIM: 61140007

Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika

Jakarta 2017

Page 2: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

ii

Page 3: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

iii

Page 4: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

iv

Page 5: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

v

Page 6: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

vi KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan

kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat membuat dan menyelesaikan tugas ini

dengan baik. Dimana tugas akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang

sederhana. Adapun judul tugas akhir, yang penulis ambil sebagai berikut,

“Analisis Kinerja AnggaranBelanjaPada Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM RI”.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan program Diploma

Tiga (D.III) Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika. Penulis

menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar

adalah sesuatu yang tidak terbatas. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa

tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi, bahasa serta penulisannya.

Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dari segi ilmu pengetahuan, bahan atau

data, dana dan waktu sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Tugas Akhir ini bisa diselesaikan tidak terlepas dari bantuan banyak pihak

yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis

mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada :

1. Direktur Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika.

2. Ketua Program Studi Akuntansi (Konsentrasi Perbankan ) Akademi

Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika.

3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Page 7: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

vii 4. Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum

Nasional

5. Karyawan Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum

Nasional

6. Semua dosen dari Perbankan Diploma Tiga (D.III) yang telah memberikan

penulis dengan semua bahan yang diperlukan.

7. Ucapan terima kasih ditujukan kepada keluarga penulis, terutama kedua

orangtua, saudara-saudara yang telah sangat membantu dalam mendorong,

menyarankan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Sahabatku yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas

akhir ini.

9. Ucapkan terima kasih ditujukan kepada teman-teman 61.6B.31 atas

waktunya saat kita bersama-sama.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga

terwujudnya penulisan ini. Semoga karya penelitian tugas akhir ini dapat

memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan

bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin.

Terimakasih.

Jakarta, 03 Juli 2017

Penulis

( FENNY RACHMAN AGUSTINE )

Page 8: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

viii ABSTRAK

Fenny Rachman Agustine (61140007), AnalisisKinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Kinerja yang baik akan mencerminkan kondisi negara yang baik. Pengukuran kinerja berguna mengetahui bagaimana pemerintah dalam melakukan tanggung jawabnya.Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana melalui pajak yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Tahun Anggaran 2014 sampai 2016. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sampai 2016. Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis varians (selisih) belanja,dan rasio efesiensi belanja. Tahun 2014 terdapat selisih anggaran belanja sebesar Rp 33.603.904.339,- , tahun 2015 Rp 5.024.784.217,- , dan tahun 2016 Rp 3.625.611.073,- .

Kata kunci : kinerja, anggaran, belanja.

Page 9: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

ix ABSTRACT

Fenny Rachman Agustine (61140007),Analysis Performance Budget Expenditure on Badan Pembinaan Hukum Naional Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional is the supporting element of the implementation of the main taskof the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia which has the task of carrying out coaching and development of national law. Good performance will reflect good country conditions. Performance measurements are useful in knowing how the government is doing its responsibilities.Actual expenditure in the Budget Statement is an important component of inviting public attention. That’s because society as a conduit of funds through taxes they pay interest to know whether these funds have been used properly, efficiently, effectively, and public interest-oriented. The purpose of this study is to investigate and analyze the performance of the budget in the budget realization report on Badan Pembinaan Hukum Nasional of Fiscal Year 2014 until 2016. The data used are the Actual Budget Report for Fiscal Year 2014 until 2016. From the results of the analysis consisted of variance ( difference ) shopping, and efficiency ratio. In 2014 there is a difference in the budget of Rp 33.603.904.339,- , In 2015 Rp 5.024.784.217,- , In 2016 Rp 3.625.611.073,- . Keywords:performance, budget, expenditure.

Page 10: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

x DAFTAR ISI

Lembar Judul Tugas Akhir……………………………………………………… i

Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir……………………………………... ii

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi KaryaI lmiah……………………… iii

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir……………………………. iv

Lembar Konsultasi Tugas Akhir……………………………………………….. v

Kata Pengantar………………………………………………………………… vi

Abstrak……………………………………………………………………….. viii

Daftar Isi……………………………………………………………………….. x

Daftar Gambar………………………………………………………………... xiii

Daftar Tabel…………………………………………………………………... xiv

Daftar Lampiran………………………………………………………………. xv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1

1.1. LatarBelakang…………………………………………………1

1.2. Perumusan Masalah………………………………………….. 4

1.3. Tujuan dan Manfaat…………………………………………... 4

1.4. Metode Pengumpulan Data……………………………………5

1.5. Ruang Lingkup……………………………………………….. 6

1.6. Sistematika Penulisan………………………………………. 6

BAB II LANDASAN TEORI………………………………………….. 8

2.1. Kinerja Keuangan………………………………………….. 8

2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan…………………………. 8

2.1.2. Pengukuran Kinerja Keuangan ……………………… 9

2.1.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan ………………. 10

Page 11: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

xi 2.2. Anggaran…………………………………………………….. 11

2.2.1. Pengertian Anggaran …………………………………. 11

2.2.2. Fungsi Anggaran …………………………………….. 13

2.2.3. Manfaat Anggaran …………………………………… 13

2.2.4. Jenis – Jenis Anggaran ………………………………. 14

2.3. Anggaran Negara……………………………………………. 17

2.3.1. Pengertian Anggaran Negara…………………………. 17

2.3.2. Unsur – Unsur Anggaran Negara ……………………. 18

2.3.3. Fungsi Anggaran Negara …………………………….. 19

2.3.4. Siklus Anggaran Negara ……………………………... 21

2.4. Belanja Negara……………………………………………… 22

2.4.1. Pengertian Belanja Negara…………………………… 22

2.5. Analisis Kinerja Anggaran Belanja…………………………. 23

BAB III PEMBAHASAN…………………………………………………... 25

3.1.TinjauanUmumBadan Pembinaan Hukum Nasional …………………….. 25

3.1.1. SejarahdanPerkembanganBadan Pembinaaan Hukum Nasional…. 25

3.1.2. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional…………… 36

3.1.3. Visi dan Misi Badan Pembinaan Hukum Nasional…………………. 41

3.1.4. Profil Pejabat Badan Pembinaan Hukum Nasional…………………. 42

3.1.5. Logo dan Makna Badan Pembinaan Hukum Nasional……………… 43

3.2. Hasil Penelitian……………………………………………………………. 45

3.2.1.Anggaran Belanja …………………………………………………… 45

3.2.2. Analisis Varians Belanja……………………………………………. 46

3.2.3. Rasio Efesiensi Belanja……………………………………………... 47

Page 12: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

xii BAB IV PENUTUP………………………………………………………….. 50

4.1. Kesimpulan………………………………………………………………... 50

4.2. Saran ………………………………………………………………………. 51

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….. 52

DAFTA RIWAYAT HIDUP………………………………………………….. 54

SURAT KETERANGAN PKL……………………………………………….. 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN……………………………………………………. 56

Page 13: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

xiii DAFTAR GAMBAR

Halaman

GambarIII.1 Struktur Organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional………….36

GamabrIII.2 Struktur Organisasi Sekretariat BPHN…………………………….38

Gambar III.3 Struktur Organisasi Bagian Keuangan BPHN…………………....39

Gambar III.4 Struktur Organisasi Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian

Keuangan BPHN ........................................................................... 41

Gambar III.5 Logo Badan Pembinaan Hukum Nasional .................................... 43

Page 14: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

xiv DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel III.1 Analisis Varians Belanja T.A 2014 – 2016…………………………46

Tabel III.2 Rasio Efesiensi Belanja T.A 2014 – 2016 …………………………. 48

Page 15: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

xv DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A1. Pemetaan dan Kerangka Berpikir ................................................................. 56

B1. Catatan Laporan Hasil Observasi dan Catatan Laporan Observasi ................... 58

C1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 - 2016 ......................................... 68

Page 16: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal penting bagi suatu Negara. Pembangunan ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menunjang program pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara bertahap dan terencana harus disertai dengan keikutsertaaan atau pertisipasi dari seluruh instansi pemerintah terkait maupun dari perusahaan swasta serta masyarakat itu sendiri. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan Negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan sangat penting untuk dilakukan dalam pelaksanan keuangan Negara. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan kinerja yang baik dalam pemerintahan. Kinerja yang baik akan mencerminkan kondisi negara yang baik

Page 17: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

2 juga. Maksud dari pengukuran kinerja ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja keuangan menggambarkan keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada bulan Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan SAP berbasis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini merupakan perubahan peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) menjadi sistem akrual. Laporan Keuangan dalam pemerintah mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca menggambar Aset yang terdapat pada suatu intansi pemerintah terkait. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi realisasi serta anggarannya. Salah satu bentuk laporan keuangan dalam sektor publik adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini berguna untuk mengetahui seberapa besar realisasi terhadap anggaran APBN yang telah di tetapkan sebelumnya. Belanja merupakan hal yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah “belanja” pada umumnya hanya di gunakan di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menujukkan jumlah uang yang

Page 18: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

3 telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja dapat berbentuk belanja operasi yang dapat dihakikatkan merupakan beban (expense) sedangkan belanja modal yang merupakan belanja investasi yang masih berupa cost sehingga nantinya diakui dalam neraca. Belanja termasuk dalam semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara / Daerah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak akan diperoleh kembali pembayaran oleh pemerintah dan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik.Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang dinilai paling utama. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas kinerja belanja negara dan penulis merasa perlu untuk mempelajari dan mengadakan penelitian lebih luas. Sehingga akhirnya penulis memberi judul tugas akhir ini adalah : “Analisis Kinerja Anggaran Belanja

Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM

RI”.

Page 19: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

4 1.2. Perumusan Masalah Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 1. Bagaimana Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014-2016 ? 2. Bagaimana perkembangan varians belanja dan efesiensi belanja periode 2014-2016 ? 1.3. Tujuan dan Manfaat Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2014-2016. 2. Untuk mengetahui perkembangan varians belanja dan efisiensi belanja periode 2014-2016. Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 1. Untuk membantu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mengoreksi dan menganalisis kinerja anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014-2016. 2. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa atau penulis agar dapat berpikir dengan logis dan masuk akal untuk menguraikan suatu permasalahan.

Page 20: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

5 3. Sebagai sumber untuk meningkatkan ilmu akuntansi pemerintahan yang sebelumnya belum pernah dipelari selama menempuh perkuliahan di Diploma III Bina Sarana Informatika sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pemerintah pada unit pemerintah dimasa yang akan datang. 1.4. Metode Pegumpulan Data Metode pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya yaitu: a. Observasi (pengamatan) Penulis melakukan pengamatan langsung pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Jl. Mayjend Soetoyo No.10 – Cililitan, Jakarta Timur. b. Qustioner (tanya jawab) Pada metode ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak pembimbing di saat melakukan kerja praktek yakni Bapak Deny Kurniawan, SE sebagai staff sub bagian akuntansi dan pelaporan. c. Studi Dokumentasi Memahami dan mendalamai materi serta teori yang berhubungan dengan pembahasan analisis kinerja anggaran belanja yang di peroleh dari buku-buku dan melalui media internet yang relevan sebagai bahan objektifitas Tugas Akhir.

Page 21: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

6 1.5. Ruang lingkup Pada ruang lingkup permasalahan yang penulis paparkan dan akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebatas kinerja anggaran belanja pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2014-2016 dengan metode analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja. 1.6. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir (TA) Untuk dapat mengetahui secara singkat dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, masing-masing bab di bagi atas subbab dengan maksud agar laporan TA dapat lebih terperinci dan akan mempermudah di dalam pemahaman masing-masing bab dan penyajian agar lebih terstruktur dan sistematis. Adapun bab-bab tersebut adalah : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisikan tentang uraian singkat latar belakang kinerja anggaran belanja. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, ruang lingkup, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang digunakan berhubungan tentang Kinerja Keuangan, Anggaran, Anggaran Negara, Belanja Negara, dan Alat Analisis Kinerja Anggaran Belanja.

Page 22: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

7 BAB III PEMBAHASAN Bab ini berisikan tentang tinjauan umum perusahaan dan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai kinerja anggaran belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI periode 2014-2016. BAB IV PENUTUP Merupakan bab terakhir yang berisikan uraian tentang menyimpulkan hasil dari analisis yang dilakukan dengan memberikan pendapat terkait kinerja anggaran belanja. Selain itu, berisi saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan permasalahan dalam kinerja anggaran belanja pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI periode 2014-2016.

Page 23: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

8 BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kinerja Keuangan

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Menurut Mulyadi (2007:2) menguraikan “kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”. Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003:6) pengertian kinerja keuangan adalah “penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”. Kinerja keuangan menggambarkan dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan yang dianalisis dengan alat-alat keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan. Kinerja keuangan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2).

Page 24: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

9 Berdasarkan beberapa teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual, serta tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, menurut Jumingan (2006:242), yaitu : 1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif). 2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikkan atau penurunan.

Page 25: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

10 3. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan . 5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. 6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 8. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan menurut Munawir (2012:31) adalah : 1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mengetahui kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

Page 26: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

11 2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. 2.2. Anggaran

2.2.1. Pengertian Anggaran Menurut Munandar (2001:11) definisi anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang”. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. Anggaran

Page 27: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

12 termasuk rencana kerja yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka keuangan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas yang akan dilakukan dengan sendirinya juga secara langsung akan melibatkan masing-masing unit atau bagian. Dalam proses penyusunan anggaran melibatkan beberapa bagian, maka sebaiknya sebelum anggaran disusun harus dijelaskan terlebih dahulu arah dan tujuan perusahaan sehingga masing-masing akan membuat rencana kegiatan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukur lainnya, yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2003:1). Anggaran ini artinya rencana keuangan yang bersifat kuantitatif yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Sifat anggaran bernilai uang dan jenis-jenis kebutuhan yang dinilai oleh uang. Anggaran selalu dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Pada tahap pelaksanaan anggaran, akuntansi mencatat transaksi pelaksanaan anggaran. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Dari beberapa teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu.

Page 28: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

13 2.2.2. Fungsi Anggaran Adapun tiga fungsi utama dalam anggaran menurut Musgrave (1989:6), yaitu : 1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya diarahkan pada keseimbangan antara uang yang beredar dan barang serta jasa dalam masyarakat. 2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapat, dan menyejahterakan masyarakat. 3. Fungi Stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilisasi harga kebutuhan masyarakat dan menjamin peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. 2.2.3. Manfaat Anggaran Anggaran mempunyai banyak manfaat menurut Dedi Nordiawan (2012:15), antara lain : 1. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. 2. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat

Page 29: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

14 mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. 4. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. 5. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan. 2.2.4. Jenis - Jenis Anggaran Penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan dan mengemukakan jenis anggaran sebagai berikut (Bastian, 2006:166): 1. Line-Item Bugeting Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga dikenal sistem penganggaran tradisional (traditional budgeting system), yaitu sistem penganggaran yang diarahkan pada pengembangan sistem pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan uang. Sistem penganggaran ini diprioritaskan sebagai alat pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan. Organisasi bisnis maupun sektor publik pada umumnya menggunakan model ini dalam penyusunan anggaran karena model ini relatif mudah dan sederhana. Cara penyusunan anggaran dilakukan dengan merinci jenis pendapatan dan belanja (nature atau object). Line-Item Budgeting memiliki

Page 30: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

15 kelemahan karena tidak bisa mengetahui jumlah yang dialokasikan kepada setiap unit sebagai responsibility center. Selain itu model ini, tidak bisa mengukur tingkat aktivitas (sector) yang telah direncanakan dan diprioritaskan. 2. Incremental Budgeting Penganggaran dengan metode Incremental Budgeting pada dasarnya menggunakan line-item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai anggarannya dari tahun sebelumnya. Kelemahan dari metode ini adalah memungkinkan adanya pendapatan dan belanja yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan. 3. Planning Program Budgeting Syistem (PPBS) Model PPBS dikembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada. Sistem penganggaran, perencanaan, dan pemprograman (planning, programming, and bugeting system), yaitu sistem penganggaran yang menekankan pada fungsi perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran dari suatu “organisasi” yang diikat dalam suatu sistem secara menyeluruh. Organisasi ini dapat berupa perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Di dalam model ini digunakan cost and benefit analisys. Kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang lama (time consuming) dan secara teknis sulit dipraktikan oleh para penyusun anggaran. 4. Zero-Based Budgeting(ZBB) Sesuai dengan namannya, anggaran disusun dari NOL meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran. Sistem penganggaran dasar

Page 31: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

16 nol (zero base budgeting system), yaitu sistem penganggaran setiap program pembangunan yang diuji secara keseluruhan pada setiap kali penyusunan anggaran baru, tanpa memerhatikan kegiatan yang telah berlaku sebelumnnya. Keuntungan dari metode ini adalah menghapus ketidakefektifan satu program, memungkinkan program baru, pada setiap aktivitas ada tujuan yang jelas dan melibatkan seluruh level. Kerugian menggunakan Zero-Based Budgeting (ZBB) adalah terlalu optimis bahwa perhitungannya mudah, tidak mengkonsilidasi unit, dan rangking tidaklah mudah dan sering tidak sesuai dengan tujuannya. 5. Performance Budgeting Metode Performance Budgeting, anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dengan (measurable performance) dari berbagai kegiatan. Sistem penganggaran hasil karya (performance budgeting system), yaitu sistem penganggaran yang menyajikan kebutuhan dana atau biaya dan kegiatan yang diusulkan dan berisi data kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur hasil akhir pelaksanaan program. Sistem penganggaran menekankan pada kegiatan rutin dan program / proyek yang harus dilaksanakan dan hasil yang akan dicapai. Faktor penentu dalam metode ini efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya (cost standart). Kelebihan metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan adanya standar biaya berdasarkan kegiatan masa lalu. Kelemahannya adalah sulitnya mengukur performance setiap aktivitas pemerintahan, disamping kesiapan aparat negara dalam melaksanakan metode ini dengan baik.

Page 32: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

17 2.3. Anggaran Negara 2.3.1. Pengertian Anggaran Negara Anggaran negara instrumen yang sangat potensial bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan digunakan berdasarkan hukum yang berlaku. Anggaran negara suatu dokumen yang memuat perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun. Jhon F. Due (1985:76) menyatakan bahwa “anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang akan diharapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu”. Anggaran negara salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional.Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara yang seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya di pergunakan anggaran negara yang defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi inflasi dipergunakan anggaran negara yang surplus. Anggaran negara (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (M.Suparmoko, 1997:49). Anggaran negara termasuk hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

Page 33: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

18 Nurjamah Arsyad (1992:41) mengemukakan bahwa “anggaran negara pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka”. Dari definisi tersebut, maka anggaran negara secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa : 1. Dengan anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan pemerintah dimasa lalu dan maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak di capai pemerintah dimasa yang akan datang. 2. Dengan anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemeritah dimasa yang lalu. 3. Anggaran negara merupakan gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut. 2.3.2. Unsur-unsur Anggaran Negara Realisasi pelaksanaan anggaran negara dalam sistem keuangan pemerintahan terdiri atas dua unsur menurut Rachmat (2010:145), yaitu: a) Anggaran pengeluaran atau disebut anggaran belanja negara b) Anggaran pendapatan negara. Baik anggaran pendapatan maupun anggaran pengeluaran harus sebanding, seperti dua sisi ujung tali yang mempunyai bentuk dan isi yang sama besarnya. Jika salah satunya besar atau salah satu ujungnya kecil, tidak dapat disambungkan

Page 34: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

19 dengan sempurna. Hal ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya kedua unsur tersebut serta menjadi mutlak tentang keberadaannya. Berdasarkan ungkapan tersebut, jelas bahwa antara pendapatan dan pengeluaran harus diciptakan sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan. Pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pada pendapatan. Idealnya pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Anggaran belanja negara dipergunakan sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang untuk jangka waktu tertentu umumnya satu tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang sekaligus akan membebani masyarakat dalam biaya untuk penyelenggaraan tugas-tugas negara tersebut. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tugas-tugas negara, rakyat dikenakan berbagai pungutan, misalnya pajak, bea dan cukai, dan lain-lain. Untuk memperkirakan besarnya sumber pembiayaan berupa pajak dan pungutan lain, dibuatlah rencana anggaran pendapatan. Kebijakan negara terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan yang memperoleh prioritas atau tidak. 2.3.3. Fungsi Anggaran Negara Fungsi anggaran negara menurut Rachmat (2010:146) di antaranya adalah: 1) Fungsi Formal Anggaran negara berfungsi secara yudiris formal, artinya sebagai pedoman hukum. Pedoman hukum tersebut adalah adanya Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang ditetapkan sebagai undang-undang mempunyai fungsi hukum (formal). Dengan demikian,

Page 35: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

20 lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) memberi kuasa kepada lembaga eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan kegiatan dan proyek yang ditetapkan dalam anggaran, yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengeluarkan anggaran. Pembatasan ini dikemukakan dalam Pasal 24 ICW yang menyebutkan,“Tidak boleh ada pengeluaran, yang merupakan anggaran lebih dari yang ditentukan di dalam anggaran, atau dilaksanakan di luar anggaran”. 2) Fungsi Materiil Anggaran negara memiliki fungsi materiil artinya anggaran negara merupakan suatu rencana yang diwujudkan dalam nilai mata uang, berisi jumlah pengeluaran (belanja) negara setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek-proyek pemerintah untuk masa satu tahun mendatang, juga jumlah sumber pendapatan negara, yang diperkirakan dapat diterima selama masa satu tahun mendatang untuk menutup pengeluaran negara. Anggaran negara bagi pemerintah berfungsi sebagai rencana yang apabila antara rencana dan realisasinya tidak sesuai, rencana tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan. Penyesuaian harus memerhatikan fungsi hukumnya. Anggaran dibahas oleh pemerintah dan DPR yang akhirnya menghasilkan undang-undang tentang tambahan dan perubahan APBN. 3) Fungsi Kebijaksanaan Anggaran negara memiliki fungsi kebijaksanaan, artinya anggaran negara menggambarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk masa satu tahun mendatang. Setiap anggaran negara harus

Page 36: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

21 dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada lembaga permusyawaratan rakyat sehingga anggaran negara sekaligus berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaannya. 2.3.4. Siklus Anggaran Negara Siklus anggaran merupakan serangkaian prosedur dari suatu rangkaian kegiatan didasari prinsip-prinsip anggaran, metode serta teknik penyusunan yang dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Budget

cyclus adalah masa proses anggaran negara dimulai sampai saat anggaran negara dipertanggungjawabkan. Pendapat Arifin P. Soeria Atmadja (1986:22) menguraikan “tahap-tahap dari siklus anggaran dimulai dari penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah, dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran, serta pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang”. 2.4. Belanja Negara

2.4.1. Pengertian Belanja Negara Belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun

Page 37: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

22 anggaran bersangkutan. Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga komponennya. Belanja negara dalam APBN terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan menurut Rachmat (2010:167), yaitu : 1. Belanja Rutin adalah belanja pemerintah untuk menunjang tugas-tugas rutin yang sifatnya habis pakai (konsumtif) dan non-investasi. Belanja rutin sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 2 ayat 2b, diperinci ke dalam sub-subsektor, dan tiap-tiap subsektor diperinci ke dalam progam, dan tiap-tiap program diperinci dalam kegiatan-kegiatan, dan setiap kegiatan mempunyai jenis pengeluaran yang terdiri atas : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang; c. Belanja pemeliharaan; d. Belanja perjalanan; e. Subsidi dan bantuan. 2. Belanja Pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang nonkonsumtif yang berbentuk investasi (proyek-proyek), baik berbentuk proyek fisik maupun nonfisik. Sesuai dengan pasal 2 ayat 2(c) Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN, yang intinya adalah diperinci dalam sektor-sektor, kemudian setiap sektor diperinci dalam subsektor, masing-masing subsektor diperinci dalam program-program dan tiap- tiap program diperinci ke dalam proyek-proyek, dan tiap proyek diperinci dalam bagian anggaran.

Page 38: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

23 2.5. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapai pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam srategic plainning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Mahmudi (2010:156) menyatakan berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa : 1. Analisis Varians Belanja Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu : 1) selisih disukai (favourable variance) dan 2) selisih tidak disukai (unfovourable variance). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut favourable variance, sedangkan jika realisasi

Page 39: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

24 belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan unfavourable

variance. Analisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut : 2. Rasio Efesiensi Belanja Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran. Angka yang dihasilkan dari rasio efesiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja negara relatif lebih efesien dibandingkan tahun lalu, Unit Kerja A lebih efesien dibandingkan Unit Kerja B. Dinilai telah melakukan efesiensi anggaran jika rasio efesiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut: ����� ������� ��� � = �������� ��� ������� ��� � � ���% ������� ������ ��� �= �������� ��� � – ������ ��� �

Page 40: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

25 BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Badan Pembinaan Hukum Nasional A. LPHN Tahun 1958 Pertamakali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional. Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum. Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan Harian, Sekretariat serta Penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan

Page 41: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

26 Jaksa Agung. Sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritisi, polisi dan praktisi hukum. B. LPHN Tahun 1958-1961 Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada dibawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman. Sedangkan tugasnya tetap melaksankan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional. Berbeda dengan LPHN 1958 maka LPHN 1961 yang diketuai oleh Drs. Soesanto Tirtoprodjo, SH dengan Sekretaris M Rasad St. Sulaeman memiliki suatu Badan Perencana yang menetapkan garis-garis dan dasar-dasar serta tata kerja pelaksanaan tugas lembaga. Badan perencana tersebut berjumlah 14 orang terdiri dari 7 orang Guru Besar dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan 7 anggota lainnya dari beberapa pejabat departemen, anggota ABRI dan kalangan praktisi hukum (hakim dan pengacara). Sedangkan penasehat lembaga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, ketua Mahkamah Agung, Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan

Page 42: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

27 Agung, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri. C. LPHN Gaya Baru Tahun 1964 Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih digiatkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja. Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan

Page 43: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

28 yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”. Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presedium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalanya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat. D. LPHN menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 1971-1974 Sampai dengan tahun 1971 LPHN tetap berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 tetapi khusus mengenai Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J. S.4/8/1 tanggal 1 Juni 1971 yaitu mengenai Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman. Pada tahun 1974 Presiden Soeharto dalam pidato pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan antara lain : “Dalam rangka pembangunan hukum nasional itu saya minta agar Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang telah ada lebih digiatkan lagi”.

Page 44: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

29 Harapan Presiden Soeharto tersebut oleh Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sangat direspon dan dengan dukungan Menteri Kehakiman maka diselenggarakanlah Seminar Hukum nasional III di Surabya yang memiliki arti penting karena dalam sambutan tertulisnya Presiden Soeharto antara lain mengatakan : “ Saya menaruh perhatian yang khusus pada Seminar Hukum Nasional III yang diadakan di Surabaya ini, karena hukum mempunyai kedudukan dan harus memainkan peranan yang penting dalam pembangunan bangsa kita. Sehubungan dengan itu saya sangat gembira, karena permintaan saya begitu cepat terlaksanan dalam wujud diadakannya Seminar Hukum Nasional III ini oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”. Pada tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mempunyai kedudukan sebagai Eselon I dibawah Departemen Kehakiman. E. BPHN Tahun 1974 – 2008 (tahun emas 50 tahun) Sejak tahun 1974 terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi sebagai berikut : • Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975 : 1) Kepala : JCT Simorangkir, SH 2) Sekretaris : Drs. Suroso

Page 45: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

30 3) Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : PC Hadiprastowo, SH (sampai 1979) 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum : Teuku Mohammad Radhie, SH 5) Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH • Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S 4/8/5 tahun 1978 1) Kepala : JCT Simorangkir, SH 2) Sekretaris : Soeripto, SH 3) Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : O CH Besila SH (1979- 1982) 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum: Teuku Mohammad Radhie, SH 5) Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH • Keputusan Presiden RI No. 27 tahun 1981 jo Keputusan Menteri Kehakiman No. 30-PR.07.08 tahun 1981 1) Kepala : JCT Simorangkir, SH 2) Sekretaris : Husni Sofjan, SH 3) Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : M. Budiarto, SH 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum : Teuku Mohammad Radhie, SH 5) Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH 6) Pusat Penyuluhan Hukum : K Wantjik Saleh, SH

Page 46: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

31 • Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.07.10 tahun 1984 1) Kepala : Teuku M Radhie, SH 2) Sekretaris : Teuku M. Daud Syah , SH 3) Pusat Perencanaan Hukum : M. Budiarto, SH 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum: M Hasan Wargakusumah, SH 5) Pusat Dokumentasi Hukum : Sardjono, SH 6) Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan : Saleh Baharis • Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1988 jo Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07 tahun 1989 1) Kepala : Prof. Dr. C.F.G Sunaryati Hartono, SH (1996) H.A.S Natabaya, SH, LL.M 2) Sekretaris : M Budiarto, SH (1992) Wiratmo Dianggoro (1996) Nuraini Bardai, SH 3) Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional : Sardjono, SH (1992), M Hasan Wargakusumah, SH (1996) L. Sumartini, SH 4) Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional : M Hasan Wargakusumah, SH (1992)

Page 47: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

32 H.A.S Natabaya, SH (1996) Husaini Kadir, SH 5) Pusat Dokumentasi Hukum : Kuswantyo Tami Haryono, SH (1999) • Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PR.07.10 tahun 1989 1) Kepala : Prof. H.A.S Natabya , S.H.,LL.M (2002) 2) Sekretaris : Nuraini Bardai, SH (2002) 3) Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional : Samekto, SH (2000) Abdul Whaid Marsu, SH 4) Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional : Abdul Wahid Marsu ,SH (2000) M.R Sarumala, SH 5) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional : L Sumartini, SH 6) Pusat Penyuluhan Hukum : Alim Wardoyo Magiono, SH • Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalami perubahan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 1999. 1) Kepala : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M (2004)

Page 48: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

33 2) Sekretaris : L Sumartin, SH 3) Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional : Achmad Ubbe, S.H.,MH, APU 4) Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional : M.R Sarumala, SH 5) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum : Syaiful Watni, SH 6) Pusat Penyuluhan Hukum : Sri Badini Amidjoyo, SH,MH • Keputusan Presiden RI No. 165 tahun 2000 perubahan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04.PR.07.10 tahun 2004 jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2005 jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.09.PR.07.10 tahun 2007 1) Kepala : Prof. Dr. Abdul Gani, SH (2007) Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH 2) Sekretaris : L. Sumartini, SH (2005) Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2007) Bambang Iriana Djajaatmaja SH, LL.M 3) Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Alim Wardoyo Magiono, SH (2005) Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2006) Charijah, SH, MH, Phd

Page 49: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

34 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum : Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2005) Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH,MH (2007) Sadikin, SH,MH 5) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional : Syaiful Watni, SH, (2007) Sulastri Helmi,SH (2008) Ajarotni Nasution SH,MH 6) Pusat Penyuluhan Hukum : Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2005) Sulastri Helmi, (2007) Widi Asmoro, SH, MH (2008) Dra. Susy Susilowati, SH, MH • Keputusan Presiden RI No. 141/M tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1) Kepala :DR. Wicipto Setiadi S.H., M.H 2) Sekretraris :Sadikin Sabirin SH., M.H 3) Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Agus Subandriyo SH., M.H 4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional: Yunan Hilmy SH., M.H

Page 50: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

35 5) Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional: Drs. Buddy Wihardja M.Si 6) Kepala Pusat Penyuluhan: Audy Murfi SH., M.H • Keputusan Presiden Nomor 112/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangangkatan Dari dan Dalam Jabataran Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 1) Kepala :Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum 2) Sekretaris :Sadikin Sabirin, SH., MH Danan Purnomo, SH., M.Si 3) Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Agus Subandriyo, SH MH 4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional: Yunan Hilmy, SH., MH Pocut Eliza, S.Sos., SH., MH 5) Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional: Drs. Buddy Wihardja, M.Si 6) Kepala Pusat Penyuluhan Hukum: Audy Murfi, SH., MH Hingga sekarang diusianya yang ke-57 tahun BPHN lebih memfokuskan pada tugas perncanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui kegiatan penelitian dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan

Page 51: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

36 informasi hukum, perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kasadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. 3.1.2. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gambar III.1 Struktur Organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bab. XI Badan Pembinaan Hukum Nasional Bagian Kedua.

Page 52: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

37 Kedudukan 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional dipimpin oleh Kepala Badan. Tugas 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanaan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran dibidang pembinaan hukum nasional. b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum. c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum. d. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Page 53: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

38 Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas : a. Sekretariat Badan; b. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; c. Pusat Perencanaan Hukum Nasional; d. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum; dan e. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Naional

Gambar III.2 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Page 54: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bab. XI Badan Pembinaan Hukum Nasional Bagian Ketiga. Sekretariat Badan terdiri atas :a. Bagian Program dan Pelaporan;b. Bagian Kepegawaian;c. Bagian Keuangan;d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum;e. Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata Usaha Struktur Organisasi Bagian Keuangan

Nasional

Gambar III.3

KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN(Ely Supriyanti S.Sos.)Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bab. XI naan Hukum Nasional Bagian Ketiga. Sekretariat Badan terdiri atas : Bagian Program dan Pelaporan; Bagian Kepegawaian; Bagian Keuangan; Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum;Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata UsahaOrganisasi Bagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum

III.3 Struktur Organisasi Bagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional BAGIAN KEUANGANKEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN(Ely Supriyanti S.Sos.) KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN(Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom.,S.H.,M.Si.) KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAANKEPALA BAGIAN KEUANGAN(Edi Suprapto, S.H.,M.H.) 39 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bab. XI Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum; Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata Usaha. Badan Pembinaan Hukum

Struktur Organisasi Bagian Keuangan Badan Pembinaan KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN(Siwi Herawati S.Sos.)

Page 55: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

40 Tugas : Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusankeuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas, bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

• Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan • Penyiapan bahan penatausahaan, pembendaharaan, akutansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bagian Keuangan terdiri atas : 1. Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan penggajian di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, akutansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Page 56: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

Struktur Organisasi Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan

Pembinaan Hukum Nasional

Gambar III.4 Bagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum NasionalTugas Sub Bagian Akuntansi dan PelaporanSubbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

3.1.3. Visi dan Misi Badan Pembinaan

Visi : "Masyarakat memperoleh kepastian hukum".Misi : 1. Mewujudkan peraturan Perundang2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;Staff Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(Deny Kurniawan, S.E.)Kepala Sub Bagian Akuntansi dan (Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., Struktur Organisasi Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan

Pembinaan Hukum Nasional

Gambar III.4 Struktur Organisasi Sub Bagian Akuntansi dan PelaporanBagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum NasionalBagian Akuntansi dan Pelaporan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Visi dan Misi Badan Pembinaan Hukum Nasional "Masyarakat memperoleh kepastian hukum". Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;Sub Bagian Akuntansi dan PelaporanStaff Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(Deny Kurniawan, S.E.) Staff Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(Rizky Awaliyah, A.Md.)Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., S.H.,M.Si.) 41 Struktur Organisasi Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan

Struktur Organisasi Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di Undangan yang berkualitas; Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; Staff Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan(Yogi Trengginas Wicaksono)

Page 57: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

5. Mewujudkan layanan manajemen admiHukum dan 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM profesional dan berintegritas.

3.1.4. Profil Pejabat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Profil Pejabat Mewujudkan layanan manajemen administrasi Hukum dan HAM; serta Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM profesional dan berintegritas. Profil Pejabat Badan Pembinaan Hukum Nasional Profil Pejabat

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nama : Prof. DR. Enny Nurbaningsih,

S.H., M.Hum NIP : 19620627 198803 2 001Pangkat : Pembina Utama Madya

Sekretaris Badan Pembinaan Hukum NasionalNama : Danan Purnomo, S.H., M.SiNIP : 19610513 198203 1 001Pangkat : Pembina Utama Madya Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Nama : Min Usihen, S.H., M.H.NIP : 19690309 199403 2 001Pangkat : Pembina Utama Muda

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Nama : Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H NIP : 19610110 198303 2 001Pangkat : Pembina Utama Muda

42 nistrasi Kementerian Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, 19620627 198803 2 001 Pembina Utama Madya - IV/d Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Danan Purnomo, S.H., M.Si 19610513 198203 1 001 Pembina Utama Madya - IV/d Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum

Min Usihen, S.H., M.H. 19690309 199403 2 001 Pembina Utama Muda - IV/c Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H 19610110 198303 2 001 Pembina Utama Muda - IV/c

Page 58: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

3.1.5. Logo dan Makna Logo Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gambar III.5 Makna LogoSesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorKementerian Hukum Indonesia Tahun 2OII Nomor 433) diubahberikut :

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Nama : Audy Murfi MZ, S.H., M.HNIP : 19630327 198903 1 001Pangkat : Pembina Utama Muda

Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Nama : Drs. Buddy Wihardja, M.SiNIP : 19570911 198203 1 001Pangkat : Pembina Utama Muda

Logo dan Makna Logo Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gambar III.5 Logo Badan Pembinaan Hukum Nasional Makna Logo Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 433) diubah sehingga berbunyi sebagai 43

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Audy Murfi MZ, S.H., M.H 19630327 198903 1 001 Pembina Utama Muda - IV/c

Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi

Drs. Buddy Wihardja, M.Si 19570911 198203 1 001 Pembina Utama Muda - IV/c Logo dan Makna Logo Badan Pembinaan Hukum Nasional Logo Badan Pembinaan Hukum Nasional Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Manusia (Berita Negara Republik sehingga berbunyi sebagai

Page 59: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

44 1. Logo menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat: • tulisan : PENGAYOMAN; • gambar : 1. 5 (lima) garis busur; 2. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar; dan 3. garis siku kanan dan garis siku kiri; • tata warna : 1. warna biru tua sebagai dasar; dan 2. warna emas pada garis lukisan logo dantulisan PENGAYOMAN. 2. Makna tulisan PENGAYOMAN sebagaimana berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia. 3. Makna gambar sebagai berikut: a) 5 (lima) garis busur melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara; b) 2 (dua) garis tegak lurus sejajar yang mempunyai makna demokrasi dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia; dan c) garis siku kanan bermakna hukum dan garis siku kiri bermakna hak asasi manusia yang menjunjung tinggi agama dan moral.

Page 60: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

45 4. Makna warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a) warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, dan inovasi teknologi; dan b) warna emas bermakna keagungan, keluhuran, dan kewibawaan. 3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Anggaran Belanja Anggaran belanja merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hasil observasi fungsi anggaran belanja yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Dalam proses perencanaan anggaran, reformasi yang dilakukan adalah perubahan anggaran dual budgeting system (DBS) menjadi unifed budgeting system (UBS). Penyusunan APBN, pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Page 61: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

46 3.2.2. Analisis Varians Belanja Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians bermanfaat untuk mengetahui batas maksimum pengeluaranbelanja. Berdasarkan hasil observasi selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efesiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab varians tersebut perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efesien.

Tabel III.1

Analisis Varians Belanja T.A 2014 - 2016

(Dalam Rupiah)

TAHUN REALISASI ANGGARAN SELISIH 2014 46.745.638.661 80.349.543.000 (33.603.904.339) 2015 47.286.023.783 52.310.808.000 (5.024.784.217) 2016 36.177.636.927 39.803.248.000 (3.625.611.073) Sumber : Data olahan penulis

Page 62: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

47 �������� ������ ������ = ��������� ������ − ������� ������ 2014 = 46.745.638.661 − 80.349.543.000 2014 = −33.603.904.339 2015 = 47.286.023.783 − 52.310.808.000 2015 = −5.024.784.217 2016 = 36.177.636.927 − 39.803.248.000 2016 = −3.625.611.073 Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa pada tahun anggaran 2014 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran belanja sebesar Rp 33.603.904.339,- dari total belanja APBN. Pada tahun anggaran 2015 selisih anggaran belanja Rp 5.024.784.217,- dari total belanja APBN. Pada tahun anggaran 2016 selisih anggaran belanja Rp 3.625.611.073,- dari total belanja APBN. 3.2.3. Rasio Efesiensi Belanja Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan hasil observasi rasio efesiensi belanja, dikatakan telah melakukan efesiensi anggaran jika rasio efesiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Berikut ini tabel perhitungan Analisa Efesiensi Belanja Negara Tahun 2014-2016.

Page 63: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

48 Tabel III.2

Rasio Efesiensi Belanja T.A 2014 - 2016

(Dalam Rupiah)

TAHUN REALISASI BELANJA ANGGARAN

BELANJA

RASIO

EFESIENSI

BELANJA 2014 46.745.638.661 80.349.543.000 58,18 2015 47.286.023.783 52.310.808.000 90.39 2016 36.177.636.927 39.803.248.000 90.89 Sumber : Data olahan penulis ����� ��������� ������ = ��������� ������������� ������ × 100% 2014 = 46.745.638.66180.349.543.000 × 100 % 2014 = 58,18% 2015 = 47.286.023.78352.310.808.000 × 100% 2015 = 90,39% 2016 = 36.177.636.92739.803.248.000 × 100% 2016 = 90,89% Jadi dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja dan terjadi efesiensi penggunaan anggaran belanja. Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 semua angka pada rasio efesiensi menunjukkan angka

Page 64: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

49 di bawah 100%, sehingga dapat diartikan Efesien. Tahun 2014 total realisasi belanja hanya sebesar 58,18% dari total anggaran belanja yang dianggarakan pada APBN. Tahun 2015 total realisasi belanja hanya sebesar 90,39% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBN. Tahun 2016 total realisasi belanja hanya sebesar 90,89% dari total anggaran belanja yang dianggarkan APBN. Secara umum hasil analisis kinerja anggaran belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 sudah cukup baik. Dimana terjadi efesiensi penggunaan anggaran belanja yang wajar dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Page 65: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

50 BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis varians belanja dapat diketahui bahwa kinerja anggaran

belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Tahun Anggaran 2014

sampai dengan Tahun Anggaran 2016 menunjukkan kinerja yang kurang

tepat atau tidak terserapnya anggaran dikarenakan ada hasil negatif yang

menunjukan bahwa adanya kelemahan dalam penggunaan realisasi

anggaran.

2. Dari hasil perhitungan rasio efesiensi belanja, maka dapat dilihat mulai

Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016. Badan Pembinaan Hukum

Naional sudah melakukan penghematan anggaran. Pada Tahun Anggaran

2014 Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan penghematan sebesar

58,18% , Tahun Anggaran 2015 sebesar 90,39% , dan pada Tahun

Anggaran 2016 sebesar 90,89%.

3. Secara umum hasil analisis kinerja anggaran belanja Badan Pembinaan

Hukum Nasional berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun

Anggaran 2014 sampai dengan 2016 kurang cukup baik. Dimana terjadi

kelemahan dalam penggunaan anggaran belanja yang wajar dari tahun

2014 sampai 2016.

Page 66: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id · Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan Bina sarana Informatika Jakarta 2017 . ii . iii . iv . v . vi ... Adapun judul tugas akhir,

51 4.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai

berikut:

1. Bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional agar semakin meningkatkan

kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja secara khusus dan secara

umum. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas, dan

efesiensi belanja juga akan semakin baik.

2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian

selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja anggaran belanja secara lebih rinci

terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sehingga akan selalu ada

perubahan kearah yang lebih baik.

3. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebaiknya lebih perbanyak kegiatan

supaya anggaran yang masuk terpakai dengan baik tidak ada selisih.