TUGAS DRAINASE PERKOTAAN (KAS)ADITIA WIRANATA G1B010033

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU TA 2012

1. Biaya (cost) Menurut lAl/SAK (1994), pengertian biaya adalah

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, sehingga biaya dalam arti Luas diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.

1. Menyusun usulan biaya dapat meliputi hal sebagai

berikut: a. Hitung besaran biaya pembangunan yang dibutuhkan untuk seluruh pembangunan atau perbaikan sistem drainase yang diusulkan sesuai tahapan, b. Susun rencana sumber - sumber pembiayaan yang diharapkan, c. Hitung besaran biaya operasi dan pemeliharaan seluruh sistem drainase pertahun, d. Identifikasi besaran biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat, swasta, atau instansi lain, e. Usulkan kegiatan untuk meningkatkan sumber pembiayaan.

1.3 Diagram alir Rencana Anggaran Biaya

2. DATA KEPENDUDUKAN Data kependudukan adalah kumpulan suatu data yang berisi tentang jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Data kependudukan yang terdiri dari jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, penyebaran dan data kepadatan bangunan. Data kependudukan bisa diperoleh dari Biro Statistik. Data ini dimaksudkan

untuk menghitung banyaknya air buangan, dalam mendimensi saluran disaat musim kemarau. data kependudukan yang terdiri dari jumlah,kepadatan, laju pertumbuhan, penyebaran dan data kepadatan bangunan.

2.2 Berikut klasifikasi Kota menurut Jumlah penduduk yang dimiliki :Kota metropolian adalah kota yang mempunyai penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, b. Kota besar adalah kota yang mempunyai penduduk antara 500.000 jiwa 1.000.000 jiwa, c. kota sedang adalah kota yang mempunyai penduduk antara 100.000 jiwa 500.000 jiwa, d. kota kecil adalah kota yang mempunyai penduduk antara 20.000 jiwa 100.000 jiwa, dan e. kota sangat kecil adalah kota yang mempunyai penduduk < 20.000 jiwa.a.

3. KELEMBAGAAN Kelembagaan adalah instansi Pemerintah yang terkait dengan sistim drainase, khususnya pada saat pemeliharaan dan pengorperasian, bila ada. Dengan hasil perencanaan sistem drainase, apabila telah dilaksanakan, diperlukan suatu organisasi yang

menangani baik dalam mengelola, mengoperasikan dan memelihara.

3.1 Untuk mendukung pengembangan sistem drainase perkotaan perlu diusulkan langkah-langkah sebagai berikut :1.

Usulkan bentuk Kelembagaan : a. Usulkan instansi yang berwenang menangani sistem drainase b. Usulkan peningkatan fungsi organisasi pengelola; c. Usulkan jumlah personil dan uraian tugas dari masingmasing satuan organisasi; d. Usulkan koordinasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kota lainnya; e. Usulkan kebutuhan aspek hukum dan peraturan; f. Usulkan mekanisme dan peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

4. PERATURAN

Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan Peraturan-peraturan yang diperlukan adalah semua peraturan yang berkaitan dengan drainase perkotaan, yang sudah ada di daerah tersebut, misalnya Perda tentang saluran drainase, sampah dsbnya. Kemudian ditinjau lagi apaka peraturan yang sudah ada cukup memadai dengan sistem jaringan drainase yang akan direncanakan.

4.2 Contoh Dari Peraturan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor /PRT/M/2006

tentang Kebijakan dan Strategi yang meliputi : Menyiapkan peraturan perundang, Mendorong swasta/masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dranase, Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kotadalam pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan, Peningkatan SDM yang menangani sistem drainase perkotaan, Upaya mnyadarkan dan mendorong masyarakat dalam memelihara dan membersihkan lingkungan yang meliputi : operasi dan pemeliharaan saluran drainase serta konservasi sumber daya air dll.

5. ASPIRASI PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKATPeran serta masyarakat dapat diperoleh dengan mengadakan dialog dengan masyarakat yang menderita akibat genangan, khususnya dengan tokohtokoh masyarakat atau yang mewakili kepentingan masyarakat. Dengan berdialog dan mengajak mereka untuk ikut memikirkan jalan keluar mengatasi masalah yang ada,akan menumbuhkan rasa ikut memiliki apabila jaringan drainase telah dilaksanakan. Dengan demikian mereka dapat dengan mudah diajak untuk memelihara atau minimal menjaga.

5.2 Untuk meningkatkan peran serta masyarakat ini pengelola SDM memerlukan :1. 2.

3. 4.

5.

Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan Melakukan penyuluhan dan sosialisi secara terprogram untuk menggugah masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mempersiapkan tenaga penyuluh Membuat panduan untuk program penyuluhan Mulai melakukan pelatihan bidang kebersihan kepada tenaga formal (yang ada di Pemerintahan) dan Pimpinan informal masyarakat (tokoh masyarakat) yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat pada tahap selanjutnya.

6. DATA SOSIAL EKONOMI1. Data sosial dan ekonomi dapat diperoleh dari Biro Statistik atau Kantor Kelurahan. Tujuan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah untuk menghindari timbulnya masalah-masalah sosial

apabila saluran drainase atau bangunanbangunannya akan dibangun dikemudian hari. 2. Contoh : Hindari menempatkan saluran induk ditengah-tengah daerah padat penduduk, yang mengakibatkan terjadinya penggusuran dalam jumlah yang besar.

7. KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar

kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4/1992). Kawasan pemukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Sanitasi bagus

Sanitasi kotor dan tak dirawat

8. BANJIR KIRIMAN Banjir kiriman adalah banjir yang disebabkan oleh melimpasnya air hujan dari suatu daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah atau daerah genangan, jumlah air yang harus ditampung oleh daerah dataran rendah tersebut akan bertambah

besar dengan adanya banjir kiriman ini. Oleh karena itu harus diusahakan agar banjir yang berupa banjir kiriman tersebut disalurkan melalui saluran yang ada ataupun dengan cara lain sehingga tidak mengganggu daerah dataran rendah.

8.1 Tahap Perencanaan Konstruksi dan Penganan Banjir1. ( Teknis ) Dalam tahap perencanaan dan penanganan banjir,

setelah proses pengolahan dan analisis data selesai maka akan didapatkan suatu jalan keluar secara teknis dan penyelesaiannya, yaitu : Dari hasil pengolahan data dan analisis data, didapat debit banjir rencana dantinggi genangan. Dua hal ini kemudian digunakan sebagai data untuk perencanaan konstruksi bangunan 2. (Non Teknis) Hasil yang didapat dari analisis data dan pengamatan di lapangan, maka didapat himbauan dan saran bagi masyarakat sekitar dalam menangani banjir disekitar suatu wilayah.

8.2 Banjir kiriman Jakarta

8.3 Pengendalian BanjirPengendalian Banjir adalah upaya mengendalikan aliran permukaan dalam sungai maupun dalam badan air yang lainnya agar tidak maluap serta limpas atau menggenagi daerah perkotaan. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat.

9. PETA SITUASI DAN PENGUKURAN JALUR SALURAN Peta situasi atau yang sering disebut dengan peta topografi skala besar pada umumnya dipakai untuk pekerjaan teknik sipil seperti, pembuatan nagunan, pembuatan waduk, perencanaan trace jalan, proyek

pengaliran, dan sebagainya. Dengan demikian data data dan informasi yang diperoleh harus lengkap yang kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk peta topografi.

9.2 Contoh Peta Lokasi

10. DATA TANAHTanah adalah suatu agregat butir-butir mineral yang terbentuk dari bahan-bahan organic (tumbuh-tumbuhan) dan non-organik (aktivitas vulkanologi). Terbentuknya lapisan tanahmerupakan proses sedimentasi partikel-partikel hasil pelapukan batuan sedara alamiah, mekanis, dan kimiawi. Berdasarkan ukuran butiran tanah, suatu tanah dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : tanah lempung, lanau, pasir dan kerikil. Seperti yang ketahui tanah tidak mempunyai sifat-sifat yang khas, berbeda dengan beton dan baja.

10.2 Contoh Data Tanah

11. DATA HUJAN Data hujan diperoleh dari Dinas Meterorologi & Geofisika atau stasiun pengamat hujan lainnya, misalkan milik Puslitbang Pengairan. Yang perlu dikumpulkan minimal data curah hujan harian selama 10 tahun atau lebih. Data ini diperlukan untuk menghitung debit rencana (lihat bagian Hidrologi).

11.2 Contoh Data Hujan Tahunan di Indonesia

11.3 Pengukuran Hujan Pengukuran hujan dilakukan selama 24 jam, dengan cara

ini berarti hujan yang diketahui adalah hujan total yang terjadi selama 1 hari. Untuk berbagai kepentingan perancangan drainase tertentu data hujan yang diperlukan tidak hanya data hujan harian, akan tetapi juga distribusi jam-jaman atau menitan. Hal ini akan membawa konsekwensi dalam pemilihan data, dan dianjurkan untuk menggunakan data hujan hasil pengukuran dengan alat ukur otomatis.

11.4 Tipe Alat Ukur1.

Tipe alat ukur hujan otomatis ada 3 (Tiga) yaitu : a. Weighting Bucket Raingauge b. Float Type Raingauge c. Tipping Bucket Raingauge

12. DATA BAHAN BANGUNANData bahan bangunan adalah data yang diperoleh dari hasil survey penjualan bahan bahan atau material yang dibutukan dalam perancangan suatu bangunan. Ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam merencanakan suatu bangunan. Cari informasi bahan bangunan yang mudah diperoleh dan murah untuk kepentingan pemilihan jenis bahan bangunan pada desain saluran dan bangunan.

12.2 Data bahan bangunan

12.3 Data bahan bangunan