Upload
rui-silver
View
141
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sejarah Perkembangan Kelembagaan Pengelola Kebijakan Perikanan dan
Kelautan Indonesia
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan potensi
sumberdaya perikanan dan kelautan yang luar biasa. Potensi wilayah pesisir dan lautan
Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2,8 juta km², Laut
Teritorial seluas 0,3 juta km². Perairan Nasional seluas 3,1 juta km², Luas Daratan sekitar 1,9
juta km², Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km², luas ZEE (Exlusive Economic Zone) sekitar
3,0 juta km², memiliki sebanyak 17.480 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil
dengan panjang garis lebih kurang 95.186 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang
di dunia setelah Kanada (Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Indonesia merupakan bagian dari segi tiga terumbu karang (coral traingle), wilayah pesisir
dan lautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (megadiversity
country). Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya disebabkan oleh letak
geografis yang sangat strategis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor seperti variasi iklim
musiman, arus atau massa air laut yang mempengaruhi massa air dari dua samudera, serta
keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapat didalamnya. Dengan potensi dan
dukungan alam sebesar ini wajar saja apabila kita memiliki harapan yang sangat besar
terhadap perikanan dan kelautan Indonesia.
Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia berada dalam tanggung jawab
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sebagai perwakilan pemerintah
Indonesia dalam mengatur dan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang perikanan dan
kelautan. Namun kemunculan KPP tersebut tidak muncul secara instan dan tiba-tiba, tetapi
melalui proses sangat panjang yang bahkan dimulai sejak penjajahan kolonialisme Belanda di
Indonesia.
Alasan Pembentukan Kementerian
Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP (dahulu bernama Departemen
Eksplorasi Laut (26 Oktober-1 Desember 1999) disingkat DEL; Departemen Eksplorasi
Lautdan Perikanan (1 Desember 1999-23 Nopember 2000) disingkat DELP; dan Departemen
Kelautan dan Perikanan (23 Nopember 2000-3 November 2009), disingkat DKP) adalah
kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan
yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Sharif
Cicip Sutarjo.
Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah
tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu
sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya:
Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis
pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum
dimanfaatkan secara optimal.
Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah
ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika
sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.
Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia
terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia,
sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan pada masa datang.
Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi
sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas
pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain
sebagainya.
Masa Penjajahan Belanda Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia
Periode 1850-1966 adalah periode pelembagaan institusi-institusi yang diciptakan oleh
pemerintah kolonialisme Belanda untuk menangani urusan rakyat Indonesia termasuk dalam
bidang bidang perikanan dan kelautan. Pengembangan kelautan dimulai pada 1911 dengan
dibentuknya Bugerlijk Openbare Werken yang berubah menjadi Departemen Verkeer en
Waterstaat pada 1931. Kurun waktu hingga kemerdekaan tercapai, merupakan fase pasang
surut pertumbuhan organisasi kelautan dalam struktur pemerintahan kolonial maupun
Republik Indonesia merdeka. Unit-unit warisan kolonial Belanda inilah yang menjadi cikal
bakal pembentukan kementerian yang mengelola aspek kelautan pada masa sekarang.
Lembaga yang menangani kegiatan-kegiatan perikanan semasa pemerintahan kolonial
Belanda masih berada dalam lingkup Departemen van Landbouw, Nijverheid en handel yang
kemudian berubah menjadi Departemen van Ekonomische Zaken. Kegiatan-kegiatan
perikanan masa itu digolongkan sebagai kegiatan pertanian. Meski demikian, terdapat suatu
organisasi khusus yang mengurusi kegiatan perikanan laut di bawah Departemen van
Ekonomische Zaken. Organisasi tersebut adalah Onderafdeling Zee Visserij dari Afdeling
Cooperatie en Binnenlandsche Handel. Sedangkan untuk menyediakan kegiatan penelitian
dan pengembangan perikanan laut terdapat suatu institut penelitian pemerintah kolonial yang
bernama Institut voor de Zee Visserij. Pada masa ini juga telah ditetapkan UU Ordonansi
tentang batas laut Hindia Belanda melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie
1939, yang menetapkan bahwa lebar laut wilayah Hindia Belanda ditetapkan pada masing-
masing pulau sampai sejauh 3 mil.
Semasa pendudukan Jepang 1942-1945, Departemen van Ekonomische Zaken berubah nama
menjadi Gunseikanbu Sangyogu. Fungsi dan tugas departemen ini tidak berubah dari
fungsinya di zaman kolonial. Begitu pula halnya dengan lembaga penelitian dan
pengembangan, meski berubah nama menjadi Kaiyoo Gyogyo Kenkyuzo dan berpusat di
Jakarta tidak mengalami perubahan fungsi. Bahkan, UU tentang batas laut pun tidak
mengalami perubahan. Namun yang perlu dicatat justru adalah pada masa pendudukan
Jepang ini terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan pemerintah. Pada masa ini, di
daerah-daerah dibentuk jawatan penerangan perikanan yang disebut Suisan Shidozo. Di
samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut,
walaupun tetap dimasukkan dalam kegiatan pertanian.
Masa Awal Kemerdekaan Indonesia Hingga Masa Orde Lama
Setelah proklamasi kemerdekaan nasional, pada kabinet presidensial pertama, pemerintah
membentuk Kementerian Kemakmuran Rakyat dengan menterinya Mr. Syafruddin
Prawiranegara. Pada kementerian ini dibentuk Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-
kegiatan perikanan darat dan laut. Meskipun kemudian Kementerian Kemakmuran Rakyat
mengalami perubahan struktur organisasi akibat agresi militer Belanda I dan II serta
perpindahan ibukota negara ke Yogyakarta, jawatan perikanan tetap menjadi subordinat
pertanian. Pada masa itu, tepatnya 1 Januari 1948, Kementerian Kemakmuran Rakyat
mengalami restrukturisasi dengan menghapus koordinator-koordinator. Sebagai gantinya,
ditunjuk lima pegawai tinggi di bawah menteri, yakni Pegawai Tinggi Urusan Perdagangan,
Urusan Pertanian dan Kehewanan, Urusan Perkebunan dan Kehutanan, serta Urusan
Pendidikan. Jawatan Perikanan menjadi bagian dari Urusan Pertanian dan Kehewanan.
Pada masa pengakuan Kedaulatan RI 27 Desember 1949, Kementerian Kemakmuran Rakyat
kemudian dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian
Perdagangan dan Perindustrian. Pada masa itulah Jawatan Perikanan masuk ke dalam
Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian pada 17 Maret 1951 mengalami perubahan
susunan, yakni penunjukan 3 koordinator yang menangani masalah Pertanian, Perkebunan
dan Kehewanan. Di bawah Koordinator Pertanian, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat.
Jawatan Perikanan pada masa itu telah berkembang menjadi Jawatan Perikanan Laut, Kantor
Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut. Kesemua
jawatan tersebut berada di bawah Jawatan Pertanian Rakyat. Struktur ini tidak bertahan lama.
Pada 9 April 1957, susunan Kementrian Pertanian mengalami perubahan lagi dengan
dibentuknya Direktorat Perikanan dan di bawah direktorat tersebut jawatan-jawatan
perikanan dikoordinasikan.
Jatuh bangunnya kabinet semasa pemerintahan parlementer mengakibatkan Presiden
Soekarno menganggap bahwa sistem parlementer tidak cocok dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Pada 5 Juli 1957, presiden mengeluarkan dekret untuk kembali pada UUD 1945.
Istilah kementerian pada masa sebelum dekrit berubah menjadi departemen dan posisi istilah
direktorat kembali menjadi jawatan. Pada 1962, terjadi penggabungan Departemen Pertanian
dan Departemen Agraria dan istilah direktorat digunakan kembali. Pada masa kabinet
presidensial paska dekret, Direktorat Perikanan telah mengalami perkembangan menjadi
beberapa jawatan, yakni Jawatan Perikanan Darat, Perikanan Laut, Lembaga Penelitian
Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan
dan BPU Perikani.
Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil mengakibatkan pemerintah merombak
kembali susunan kabinet dan terbentuklah Kabinet Dwikora pada 1964. Pada Kabinet
Dwikora ini, Departemen Pertanian mengalami dekonstruksi menjadi 5 buah departemen dan
pada kabinet ini terbentuk Departemen Perikanan Darat/Laut di bawah Kompartemen
Pertanian dan Agraria. Pembentukan Departemen Perikanan Darat/Laut merupakan respon
pemerintah atas hasil Musyawarah Nelayan I yang menghasilkan rekomendasi perlunya
departemen khusus yang menangani pemikiran dan pengurusan usaha meningkatkan
pembangunan perikanan. Melalui pembentukan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan,
Departemen Perikanan Darat/Laut tidak lagi di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria
melainkan mengalami reposisi dan bernaung di bawah Kompartemen Maritim. Di bawah
Kompartemen baru, departemen tersebut mengalami perubahan nama menjadi Departemen
Perikanan dan Pengelolaan Kekayaan Laut. Keadaan ini tidak berlangsung lama, pada 1965
terjadi pemberontakan Gerakan 30 September dan Kabinet Dwikora diganti dengan Kabinet
Ampera I pada 1966.
Masa Reformasi
Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan
kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi
pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.
Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya
kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan
potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui,
seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai,
energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti
sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya
tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan
untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa
angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid
dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet
Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.
Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut
(DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun
1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama
karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan
dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini
ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut
dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1
Desember 1999.
Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang
Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen
Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal
23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Departemen.
Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan
Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka
Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan
Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak
mengalami perubahan.
Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada dasarnya merupakan sebuah
tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu
sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan.
Sumber :
http://id.wikipedia.org
http://kkp.go.id
SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAN PENGELOLA KEBIJAKAN
PERIKANAN DAN KELAUTAN INDONESIA
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Kebijakan Pembangunan Perikanan
Disusun Oleh
Rully Indra Taruna
NPM 230110060005
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2012