Upload
tanti-outsider
View
192
Download
13
Embed Size (px)
DESCRIPTION
etika bisnis dan GCG
Citation preview
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
1/24
TUGAS MAKALAH ETIKA BISNIS &GCG
REFORMASI CORPORATE GOVERNANCE
DI INDONESIA
Oleh :
1.Elvira Nurdiana (10)2.Garry Akbar P (13)3.Tanti Yuniarsih (24)
D-IV 3B
AKUNTANSI MANAJEMEN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jalan Soekarno Hatta No. 9, Malang, Jawa Timur.
2014
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
2/24
2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatrahmat dan karuniaNya, Makalah Etika Bisnis & GCG ini dapat terselesaikan dengan
baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan Makalah Etika Bisnis& GCG iniadalah untuk Memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Makalah Etika Bisnis&GCG.
Dalam penyelesaian Makalah Etika Bisnis& GCG, kami mengalami kesulitan.Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Makalah EtikaBisnis& GCG ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Karena itu, kamimengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Basuki , selaku dosen mata kuliah Makalah Etika Bisnis& GCG.2.
Orang Tua dan keluarga kami tercinta yang banyak memberikan motivasi dandorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual.
3.
Seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini danberbagai sumber yang telah kami pakai sebagai data dan fakta pada laporanini.
Kami sadar penulisan Makalah Etika Bisnis & GCG ini masih jauh darisempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang
bersifat membangun, guna penulisan makalah yang lebih baik di masa yang akandatang.
Harapan kami, semoga Makalah Etika Bisnis & GCG ini dapat bermanfaat bagisemua pihak. Dan kami mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangunterhadap penyempurnaan laporan ini agar lebih baik kedepannya.
Tim Penyusun
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
3/24
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. 2
DAFTAR ISI ................................................................................................................. 3
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 4
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4
1.2 Perumusan Masalah ....................................................................................... 5
1.3 Tujuan Penulisan ........................................................................................... 5
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................. 6
2.1 Reformasi Corporate Governance di Indonesia ............................................ 6
2.2 Privatisasi BUMN dan Penerapan GCG pada BUMN / BUMD ................. 172.3 Contoh Kasus .............................................................................................. 21
BAB III PENUTUP ................................................................................................... 23
3.1 Kesimpulan .................................................................................................. 23
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 24
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
4/24
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu lebih dari 8 tahun laluberdampak luas dalam merontokkan rezim-rezim politik yang berkuasa di tiganegara asia, Thailand, Indonesia, Korea Selatan (The Asian Tigers). Negara-negara tersebut harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang
pada akhirnya berujung pada krisis keuangan, ekonomi, dan politik.
Sekarang pertumbuhan kembali negara-negara tersebut sudah terlihat nyata.Korea Selatan yang pernah terjangkit kejahatan finansial yang melibatkan paraeksekutif puncak perusahaan-perusahaan blue-chip, kini telah pulih. Begitu jugadengan Thailand dan negara ASEAN lainnya. Indonesia sendiri era pasca krisisditandai dengan goncangan ekonomi berkelanjutan. Mulai dari konglomerat,yang berakibat pada penurunan iklim berusaha di negara ini.
Perbaikan demi perbaikan dilakukan oleh Indonesia salah satunya denganmengimplementasikan GCG oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya.Dalam rangka sosialisasi dan implementasi GCG, Pemerintah bergandengantangan dengan dua sektor penting yakni, BUMN dan Pasar Modal.
Berkaitan dengan program privatisasi melalui penawaran umum perusahaanmilik negara (BUMN) kepada publik seringkali mendatangkan gejolakmasyarakat. Namun, pelaku bisnis mau tidak mau sebagai dampak globalisasitidak bisa dipungkiri menghadapi persaingan yang makin ketat. Agar tetapsurvive dalam persaingan tersebut dibutuhkan struktur dan bangun usaha yangmakin ramping, lincah, efisien, serta manajemen pengelolaan usaha yang
profesional. Ditambah juga kemampuan untuk tanggap terhadap kepentinganpara stakeholder.
Guna menjamin hal itu, manajemen harus terus-menerus melakukanperubahan ke arah yang lebih baik yang harus disusun dalam tahapan yangkonsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Good CorporateGovernance.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
5/24
5
1.2PERUMUSAN MASALAH
1.2.1 Bagaimana Reformasi Corporate Governance di Indonesia ?1.2.2
Bagaimana privatisasi BUMN dan penerapan GCG ?
1.3TUJUAN
1.3.1 Mengetahui dan memahami Reformasi Corporate Governance diIndonesia
1.3.2 Memahami dan mengetahui tentang privatisasi BUMN dan penerapanGCG
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
6/24
6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
REFORMASI CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA
Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkanbeberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia :
a. Konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi
b. Tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris
c. Inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalianmerjer dan akuisisi perusahaan
d. Terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal
e. Ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.
Tantangan terkini yang dihadapi yaitu masih rendahnya pemahaman secaraluas prinsip-prinsip dan praktik Good Corporate Governance (GCG) oleh komunitas
bisnis dan publik pada umumnya. Dapat dilihat dari rating implementasi GCGIndonesia yang berada di urutan bawah :
a. Kajian Pricewaterhouse Coopers 2002 memberikan nilai 1.96 untuktransparansi dan keterbukaan bersama China dan India.
b. Laporan oleh CLSA tahun 2003 memberikan skor 1,5 untuk masalahpenegakan hukum, 2.5 untuk mekanisme institusional dan budaya corporate
governance, dan dengan total nilai (country score) 3,2.Faktor faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan
hukum dan budaya corporate governance yang masih berada di titik paling rendah diantara negara Asia lainnya. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada60% faktor eksternal, 40% faktor internal. Fakta ini menunjukkan bahwaimplementasi good corporate governance di Indonesia membutuhkan pendekatanyang komprehensif dan penegakkan yang lebih nyata lagi.
Sementara pembobotan tahun 2005 mengalami penurunan di bandngkandengan tahun 2004, tapi hal itu tidak hanya di Indonesia, melainkan merata di semuanegara kecuali Hongkong. Hal ini menunjukkan ada indikasi tumbuhnya budaya
corporate governance perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berarti telah adakesadaran yang meluas dan internalisasi penerapan nilai-nilai GCG. Yang kurangmenggembirakan adalha skor yang sangat rendah dalam aspek rules & regulationserta political & regulatory.
2.1.1Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam
Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yangdiriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya Sesungguhnya Allah menyukai
apabilaseseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
7/24
7
Ada 4 prinsip yang harus dibangun dalam mewujudkan good governance:
1. Akuntabilitas (Accountability)
Dalam hal akuntabilitas, setiap umat Islam yakin bahwa akan datang hari dimana
seluruh perbuatan (baik dan buruk) kita akan diperhitungkan.Rasululloh bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akandimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. Al-Bukhari no.844 dan Muslim no. 1829)
2. Transparansi (Transparency)
Prinsip ini didasari oleh QS Al Baqarah ayat 282: Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.
3. Keadilan (Fairness)Prinsip ini didasari oleh QS An Nisa ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruhkamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.Mengingat perusahaan adalah visi bersama dari dewan komisaris, para manajer,dan karyawan dimana keputusan yang dihasilkan adalah hasil kolektifitas, bukanindividu, oleh karena itu seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil harusmampu merepresentasikan prinsip keadilan.
4. Tanggung jawab (responsibility)
Prinsip ini didasari oleh QS Al Anfal ayat 27: Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui.
2.1.2 Implementasi GCG
Agenda Indonesia dalam penerapan Corporate Governance ada tiga aktivitasyang sedang dilakukan:
a. Menetapkan kebijakan nasional
Pembentukan KNKCG (Komite Nasional Kebijakan CorporateGovernance) yang sekarang berubah menjadi Komite Nasional KebijakanGovernance (KNKG) oleh Menko Ekouin. beranggotakan 35 orang, termasuk
penasihat dari kalangan profesional di sektor publik, sswasta, kalanganakademis, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pada bulan Maret 2001telah menerbitkan pedoman Good Corporate Governance yang kemudiandisusul dengan penerbitan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, Pedomanuntuk Komite Audit, dan Pedoman untuk Komisaris Independen di tahun2004. Semua aplikasi ini perlu untuk memberikan acuan dalammengimplementasi GCG.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
8/24
8
b. Menyempurnakan kerangka regulasi (regulatory framework)
Bapepam bersama dengan self-regulated organization (SRO)didukung Bank Dunia dan ADB telah menghasilkan beberapa proyek GCGseperti JSX Pilot Project, ACORN, ASEM, dan ROSC. Bapepam dapatmemastikan bahwa berbagai peraturan dan ketentuan yang ada, terus menerusdi sempurnakan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadisesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengkaji peraturan perundangan yang terkait dengan korporasidan program reformasi hukum pada umumnya, terdapat beberapa capaianyang terkait dengan implementasi GCG seperti diberlakukannya undang-undang tentang Bank Indonesia tahun 1998, Undang-Undang Anti Korupsitahun 1999, undang-undang persaingan usaha tahun 1999, undang-undangBUMN, serta privasi BUMN tahun 2003.
Dalam pelaksanaan reformasi hukum, terdapat beberapa hal pentingyang telah diterapkan seperti pembentukan Pengadilan Niaga yang telahdimulai tahun 1997. Bergulirnya reformasi Corporate Governance masihmenyisakan hal-hal strategis yang harus dikaji, seperti kesesuaian dansinkronisasi berbagai peraturan perundangan yang terkait.
c. Membangun inisiatif sektor swasta.
Inisiatif di sektor swasta terlihat pada aktivitas organisasi-organisasicorporate governance dalam bentuk upaya-upaya sosialisai, pendidikan,
pelatihan, pembuatan rating, penelitian dan advokasi. Pendatang baru diantara organisasi-organisasi ini adalah IKAI dan LAPPI. Prioritas
implementasi GCG adalah perusahaan-perusahaan publik, BUMN,perbankan, dan lembaga keuangan non bank.
AGENDA NASIONAL IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE
KEBIJAKAN
NASIONAL
KERANGKAREGULASI
PASARMODAL
Gugus KerjaPasar Modal
GCG Project
BUMN
Kerangka KerjaGCG menteriBUMN
HUKUM
Kajian atas UUPTdan undang-undanglain
Program ReformasiPeradilan
MENKO PEREKONOMIAN
Komite Nasional
Kebijakan Governance
Pedoman Good
Corporate Governance
FCGI, KADIN, LKDI, LAPPI
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
9/24
9
INISIATIF SEKTOR
SWASTA
2.1.3 Implementasi GCG pada BUMN
implementasi GCG didasarkan pada surat keputusan menteri BUMN no.117/M-MBU/2002 mengenai Pengembangan Praktik Corporate Governance dilingkungan BUMN. Bertujuan untuk mengelola tanggung jawab BUMN, danmenjadikan GCG sebagai dasar operasional perusahaan.
Aspek baru dalam implementasi GCG di lingkungan BUMN adalahkewajiban untuk memiliki Statement of Corporate Intent (SCI), yang merupakankomitmen manajemen perusahaan tergadap pemegang saham dalam bentuk suatukontrak yang menekankan pada strategi dan upaya manajemen dan didukung denganDewan Komisaris dalam mengelola Perusahaan.
Ada beberapa isu dalam kebijakan yang terkait dengan implementasi GCG diBUMN, yakni :
1. Kebutuhan akan adanya pedoman yang terkait dengan kebijakanpembayaran dividen yang kondusif bagi terwujudnya sustainabilitas danperencanaan strategik untuk perkembangan ke depan.
2. di lingkungan BUMN yang telah menjadi perusahaan publik pelaksanaanaudit eksternal sebaiknya dilakukan oleh auditor independen dan menurutstandar internasional yang berlaku.
3. adanya kebutuhan untuk merumuskan dengan jelas the reward andpunishment system dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja manajemen.
4. berbagai BUMN strategik hendaknya tidak dijadikan perusahaan publik,yang dengan kata lain golden shares tidak diperlukan lagi di lingkungan
perusahaan publik
5. BUMN perlu meningkatkan kesadarannya akan implementasi GCG,
hinggka kepada BUMN yang belum menerapkan GCG.Implementasi GCG di BUMN selama ini dilakukan dengan pendekatan
bertahap. BUMN yang didahulukan adalah BUMN yang kompetitif secara industri,sudah terbuka, dan masuk ke dalam rencana Pemerintah untuk melaksanakan
penawaran umum saham. Penerapan GCG menurut Ruru (2003) menunjukkanbahwa : implementasi GCG akan terus berkembang dengan baik, namun perubahantidak dapat dilakukan dengan drastis, dan harus didukung perbaikan di sektor lain,terutama di bidang hukum. Di samping itu penerapan GCG di BUMN akanmeningkatkan keyakinan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sertadapat melindungi manajemen dari tuntutan hukum. GCG penting bagi investor dalammelakukan penilaian dan keputusan investasinya, dan yang paling penting bahwaGCG dapat mencegah korupsi.
Pertambangan
dan Energi
Perbankan dan
Lembaga
Keuangan
Perusahaan
Terbuka
BUMN
IICG, IICD, CLDI, ISICOM, IKAI
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
10/24
10
2.1.4 Implementasi GCG pada Pasar Modal
Pasar Modal juga perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk perusahaanpublik. Ditunjukkan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh BEJ, yangmenyatakan bahwa seluruh perusahaan tercatat wajib melaksanakan GCG. Gunameningkatkan perlindungan kepentingan investor, dan mendorong tumbuhnyamekanisme check and balance di lingkungan manajemen . di samping perlindunganinvestor, regulasi mewajibkan sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitasdalam transaksi bisnis antar perusahaan dalam satu grup yang berpotensimenimbulkan benturan kepentingan.
Diperkenalkannya Komisaris Independen guna memastikan bahwa tidakadanya afiliasi dengan pemegang saham dengan direksi dan dengan Komisaris danmemahami regulasi Pasar Modal, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan jugamenjadi fokus regulasi BEJ. Terkait dengan kewajiban untuk memiliki DirekturIndependen, dalam sistem two boards yang kita anut, justru akan lebih efektif
bilamana bursa mewajibkan perusahaan untuk memiliki Komite Nominasi danRemunerasi.
Upaya lain yang tengah digalakkan oleh BEJ dan Bapepam adalahpeningkatan implementasi GCG di lingkungan perusahaan publik denganmenerbitkan Pedoman Pelaporan Perusahaan, yang berisi panduan mengenaistandarisasi pelaporan keuangan perusahaan publik berdasarkan sektor industri.Tujuan pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas disklosur perusahaan-
perusahaan publik. Diharapkan perusahaan publik akan menerapkan GCG secarapenuh. Memendeknya batas waktu penyerahan laporan tahunan dari 120 hari menjadi90 hari sejak tutup buku mencerminkan indikasi kekonsistenan penegakan GCG oleh
Bapepam. Sebenarnya upaya-upaya ke arah implementasi GCG, telah masuk kedalam pengamatan BEJ dan telah pula direkomendasikan ke pihak BAPEPAM lamasebelum penandatanganan LoI dengan IMF.
2.1.5 GCG Di Lingkungan Perbankan
2.1.5.1 Kebijakan Pengaturan Good Corporate Governance oleh Bank Indonesia
Beberapa kebijakan pengaturan GCG di perbankan Indonesia dapatdikelompokkan menjadi :
Governance Structure terdiri atas :
a. Uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test), yang mengatur perlunya
peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui ujikelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali,Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas
pengelolaan bank.
b. Independensi manajemen bank, di mana para anggota Dewan Komisarisdan Direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memilikihubungan finansial dengan Dewan Komisaris dan Direksi atau menjadi
pemegang saham pengendali di perusahaan lain.
c. Ketentuan bagi Direktur Kepatuhan dan peningkatan fungsi audit bankpublik. Dalam Standar Penerapan Fungsi Internal Audit Bank Publik, bank
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
11/24
11
diwajibkan untuk menunjuk Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawabatas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.
Governance Process terdiri antara lain :
a. manajemen resiko & Pengendalian InternImplementasi manajemen risiko di lingkungan bank publik mewajibkan bankuntuk menerapkan manajemen resiko selambat-lambatnya 31 Desember2004.
b. Strategi dan Rencana Bisnis Bank
Strategi dan rencana Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memilikirencana dan anggaran jangka panjang dan menegah/ corporate plan. Yangdimaksudkan bagi bank untuk memiliki strategi korporat dan yang tertuangdengan jelas termasuk nilai-nilai yang harus dikomunikasikan kepada seluruhtingkatan di dalam organisasi dan risiko-risiko pengendalian.
c. Manajemen dalam Tingkat Kesehatan Bank
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Bank yang sehat dan peningkatanprinsip kehati-hatian, Bank Indonesia sejak 1993 sampai disempurnakanterakhir tahun 2004 telah menetapkan ketentuan yang mengatur TingkatKesehatan Bank dimana salah satu faktor penilaian adalah faktor Manajemensebagai bagian dari keseluruhan faktor CAMELS (Capital, Asset Quality,Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risks).
Governance Outcome
a. Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Peningkatan Peran AuditorEksternal
Transparansi mengenai kondisi keuangan bank dan peningkatan peran auditoreksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan non performing loans(NPL)-nya, pemegang saham pengendali dan afiliasinya, praktik manajemenresiko dalam pelaporan keuangan.
b. Transparansi Langkah Pengawasan Bank Indonesia
Ditetapkan pengawasan intensif dan pengawasan khusu terhadap Bank yangmengalami permasalahan seperti Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum(KPMM), batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), non performing loans
(NPLs), Tingkat Kesehatan (TKS), profil resiko dan likuiditas.
2.1.5.2 Standard GCG yang efektif pada Industri Perbankan
Dalam Bassle Committee on Banking Supervision (1999) sekurang-kurangnya ada 7 standar untuk menerapkan GCG secara efektif pada industri
perbankan, yaitu :
1. Bank harus menetapkan sasaran strategik dan serangkaian nilai-nilaiperusahaan yang dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan padaorganisasi
2. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada
setiap jenjaang jabatan pada organisasi
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
12/24
12
3. Bank harus memastikan bahwa pengurus Bank memiliki kompetensi yangmemadai dan integritas yang tinggi serta memahami peranannya dalam
pengelolaan Bank yang sehat, dan independen terhadap pengaruh ataupengendalian pihak eksternal.
4. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh Direksi
5. Bank harus mengoptimalkan efektivitas peranan dan fungsi auditoreksternal (akuntan publik) dan satuan kerja audit intern
6. bank harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah konsistendengan nilai etik, sasaran, strategi dan lingkungan pengendalian Bank.
7. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi keuangandan non keuangan kepada publik.
Pada tanggal 30 Januari 2006, Bank Indonesia mengeluarkan PBI 8/4/PBI/2006tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Secara keseluruhan PBI mengatur
berbagai aspek yang terkait dengan fungsi peran dan kriteria Komisaris Independen,Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabDewan Komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, komite komite,laporan pelaksanaan GCG dan fungsi kepatuhan, internal audit, dan eksternal audit.
Secara menyeluruh, apresiasi patut diberikan kepada PBI ini karena berbedadengan perangkat peraturan sektor lainnya seperti BUMN dan Pasar Modal, PBItelah memberikan acuan implementasi yang cukup rinci dan jelas, juga menyertakanketentuan mengenai sangsi yang dikenakan apabila sektor perbankan gagalmenerapkan ketentuan yang ada.
2.1.6 Peran Badan pengawas Pasar Modal
2.1.6.1 Peraturan BAPEPAM Terkait GCG (Good Corporate Governance):
Transparansi
A. Keterbukaan Penawaran Umum
1.
Peraturan No. IX.C.1 Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
2. Peraturan No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan IsiProspektus Dalam Rangka penawaran Umum
3. Peraturan No. IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan IsiProspektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum
B. Keterbukaan Setelah Penawaran Umum
a). Keterbukaan Berkala
1. Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan KeuanganBerkala Emiten Atau Perusahaan Publik
2. Peraturan No. X.K.6tentang Kewajiban Penyampaian LaporanTahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
3. Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan DanaHasil Penawaran Umum
b). Keterbukaan Insidentil
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
13/24
13
1. Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang HarusSegera Diumumkan Kepada Publik
2. Peraturan No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi EmitenAtau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit
c). Keterbukaan Aksi Korporasi
1. Peraturan No. IX.D.5 tentang Saham Bonus
2. Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan BenturanKepentingan Transaksi Tertentu
3. Peraturan No. IX.E.2Transaksi Material & Perubahan KegiatanUsaha Utama
4. Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela
5. Peraturan No. IX.G.1 tentang Peleburan Usaha Atau Penggabungan
Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten
6. Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
7. Peraturan No. IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan KuasiReorganisasi
Akuntabilitas
1. Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar PerseroanYang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan PerusahaanPublik
2. Peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunanbagi Emiten dan Perusahaan Publik
3. Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman PelaksanaanKerja Komite Audit
4. Peraturan No IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman PenyusunanPiagam Unit Audit Internal
Responsibilitas
1. Seluruh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal
2. Peraturan No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
2.1.6.2 Kualitas Penerapan Prinsip GCG oleh Emiten di Pasar Modal Indonesia
Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesiakan disusunoleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan padatahun 2006 ini merupakan revisi atas Pedoman Good Corporate Governance yangditerbitkan pada tahun 2001. Meskipun Pedoman Umum Good CorporateGovernance Indonesia 2006 ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan Good
Corporate Governance.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
14/24
14
2.1.6.3 Metode Penerapan Pedoman Good Corporate Governance
Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance olehperusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/PerusahaanPublik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Dimana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman GoodCorporate Governance ini.
Apabila belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan makaperusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebutbeserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun demikian mengingat Pedomanini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebihlanjut oleh otoritas masing-masing.
2.1.6.4 Trend Penerapan GCG di Kawasan ASIA
Bagi sebagian besar Negara Asia yang sedang mengalami transisi dari
ekonomi Negara berkembang (GNP US $700 - US$1500) Menjadi Negara industrymaju (GNP diatas US $5000) Jika melihat perkembangan tersebut, tanpa harusmenilai apakah kita semua telah menjalankan fungsinya dengan benar, maka dapatdikatakan ada kemajuan yang cukup signifikan. Terlebih lagi prosentase tersebutdapat dicapai tanpa adanya ancaman pengenaan sanksi. Namun mengapa belumsatupun dari lembaga-lembaga rating menilai bahwa penerapan GCG di Indonesiatelah mengalami kemajuan yang berarti?
Persoalannya adalah, pertama bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesiamempunyai latar belakang social politik yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti telah diungkapkan terdahulu sejarah perusahaan-perusahaan di
Indonesia berasal dari perusahaan keluarga yang kemudian berkembang menjadikonglomerasi. Ditambah lagi dalam kurun waktu 10-15 tahun belakangan praktikKKN sudah sedemikian menjamur dan berakar. Pemilu yang lalu juga tidakmenghasilkan partai pemenang mutlak, akibatnya banyak terjadi kebijakanPemerintah yang kompromistis. Semua ini jelas, kurang mendukung percepatan
pelaksanaan GCG di Indonesia, berbeda dengan di negara-negara lain di kawasanAsia, sehingga kemajuan pelaksanaan GCG mereka melaju lebih cepat dibandingkankita. Sebagai contoh, salah satu obat mujarab di dalam menerapkan GCG adalahmemperluas kepemilikan saham perusahaan kepada publik.
Seperti kita ketahui, pada pasca krisis banyak konglomerat berjatuhan dansebagian besar aset-asetnya dikuasai oleh BPPN. Jika saja aset perusahaan baik yang
berada dalam kewenangan BPPN maupun Kementrian BUMN dijual dan disebarkankepemilikannya melalui pasar modal, hal ini akan memberikan dampak positifterhadap upaya penerapan GCG. Tentu, kebijakan seperti ini harus dipikirkan secaratotalitas, agar penjualan tersebut mendapatkan harga terbaik. Misalnya, Pemerintah
juga memberikan perhatian terhadap pasar modal dalam rangka membangun pasaryang efisien. Sampai sejauh ini boleh dikatakan industri pasar modal dianak tirikanoleh Pemerintah,
Kontribusi Pemerintah yang strategis adalah pembebasan pajak padareksadana dan pajak final pada transaksi di Bursa Efek. Padahal di samping fasilitas
pajak, bantuan yang sangat dibutuhkan adalah kegiatan edukasi dan kampanye pasar
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
15/24
15
modal serta penegakan hokum yang konsisten di Pasar Modal. Tidak seberapa biladibandingkan biaya rekapitalisasi perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Kedua, upaya pemberdayaan stakeholder perusahaan masih dirasakan lemah.Nuansa ini terlihat dengan jelas bilamana kita mengikuti RUPS dari perusahaanpublik. Pemegang saham publik sering kali dalam posisi lemah, tidak saja kurangmemiliki informasi yang cukup, namun juga kurangnya kemampuan untuk meramuinformasi sekaligus memainkan ketentuan hukum yang relevan. Mencontoh dari
Negara Korea Selatan, perlu dikembangkan semacam pressure group,tahap awal kitaberdayakan dulu para pemegang saham publik agar dapat melaksanakan kontrolsosial terhadap pengurus perusahaan.
Sampai sejauh ini sudah ada inisiatif dari Asosiasi Dana Pensiun , DewanAsuransi Indonesia, Asosiasi Reksadana Indonesia, dan sejenisnya untuk mendirikanLembaga Advokasi dan Proteksi Investor, namun sampai saat ini belum bisadibentuk. Belum ada dukungan penuh untuk mewujudkan lembaga ini. Masih ada
kekhawatiran lembaga ini disalahgunakan untuk memeras emiten, padahal justruakan membangun kepercayaan di pasar modal.
Dengan organisasi yang baik kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Terbukti
di Korea Selatan lembaga sejenis ini bisa memenangkan kasus penyimpangancorporate governance di pengadilan, yang berdampak pada berkembangnya pasarmodal yang sehat. Tahap berikutnya kita juga perlu mengikutsertakan serikat pekerjadi dalam memantau pelaksanaan GCG di masing-masing perusahaan.
Memang nampaknya implementasi GCG masih harus menghadapi tantanganyang besar. Masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk perubahan kultur
perusahaan di kalangan dunia bisnis. Untuk merubah itu, tentu pengalaman menjadiguru yang terbaik, dan pengalaman itu diukir dari perjalanan waktu.
Maksud dan Tujuan Pedoman :
Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organperusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum PemegangSaham.
Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannyadilandasioleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaanterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan.
Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetapmemperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupuninternasional , sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapatmendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
16/24
16
Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasukperusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman GCG ini, yangmemuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG, merupakan standarminimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral yang
dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masingperusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional.
Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara,perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola danamasyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan olehmasyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadapkelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCGini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan Pedoman GCG ini sebagai acuandalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
17/24
17
2.2PRIVATISASI BUMN DAN PENERAPAN GCG PADA BUMN / BUMD
Program privatisasi melalui penawaran umum perusahaan milik negara(BUMN) kepada publik sering kali mendatangkan gejolak masyarakat.
Terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam menjalankanprivatisasi BUMN, misalnya soal kondisi ekonomi dan pasar, resistensi pemangkukepentingan (khususnya masyarakat), lingkungan industri, pola privatisasi, sertalandasan hukum dan kebijakan.
Pengelolaan BUMN secara empiris dilakukan dengan dua pendekatan yakniproperty right approach dan public service approach. property right approach hanyamemiliki satu motivasi , yakni BUMN harus mencapai keuntungan maksimum untukkemidian dibagikan kepada pemilik. Pendekatan kedua public service approach,motivasi pemerintah tidak semata-mata keuntungan maksimum tetapi selaku BUMN,mengendalikan dan melaksanakan fungsi-fungsi BUMN di sektor-sektor yangmenyangkut pelayanan publik.
2.2.1 Pro Dan Kontra Seputar Privatisasi
Gelombang privatisasi diawali di Inggris tahun 1980, ketika PM MargarethThatcher mencoba membalik arah sosialisme Inggris melalui program
privatisasi.Setalah itu langkah Inggris diikuti oleh lebih 100 negara, mulai dari Chilisampai Turk, dari Amerika Serikat sampai Bangladesh, dan dari Perancis samapiTanzania.
Konsekuensi terburuk dari privatisasi adalah pergeseran monopoli miliknegara yang kurang responsif ke monopoli swasta yang lebih responsif terhadapa
lingkungan. Sedangkan dampak positifnya privatisasi akan dapat menciptakan dansekaligus meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pada gilirannya mengangkat
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam buku The New Realities ,peter F. Drucker tahun 1990 mengutarakanada 3 faktor utama dibalik langkah privatisasi di seluruh dunia, pertama kegagalan
program-program pemerintah sejak Perang Dunai II, kedua keterbatasan pajak sertapengeluaran yang dihadapi pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan, dan adanya keterbatasan pemerintah untuk menngkatkan pendapatan.
Ketiga faktor itu sejajar dengan argumentasi pendukung privatisasi BMN diIndonesia. Sedikit empat alasan mengapa reformasi BUMN sudah sangat mendesak
untk dilakukan. Pertama , pencepatan privatisasi sangat mendesak untuk membantumenurunkan defisit APBN sekaligus mengurangi beban negara. Kedua meningkatkan
penerapan Good Corporate Governance. Ketga memperbaiki kinerja bumn, dankeempat mengurangi campur tangan pemerintah dan kepentingan-kepentingan politisdan mendorong kepemilikan swasta.
Dua dimensi utama dalam reformai BUMN adalah internal korporat BUMNsendiri, dan penempatan posisi BUMN dalam konfigurasi sistem perekonomiannasional.Meliputi langkah restrukturisasi, emergency, hands-off. Restrukturisasimerupakan perubahan strategis mencakup perampingan organiasasi, peningkatandaya saing, dan perbaikan kinerja pada umumnya.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
18/24
18
Strategi emergency dilakukan pada BUMN yang tidak sehat atau menderitasakit parah. Dalam strategi hands-off, BUMN relatif harus bersih dari kepentingan-kepentingan politik, kelompok atau vested interest yang lain.BUMN jug aharusmenarik diri dari budang usaha yang bukan core competence-nya. Ketiga strategi ini
harus dilaksanakan bersama-sama sesuai kondisi yang dihadapi masing-masingBUMN. Secara teoritis keberhasilan pelaksanaan ketiga strategi ini kanmeningkatkan stakeholder value, artinya nilai perusahaan akan meningkat.
Dalam kondisi cateris paribus, privatisasi diharapkan meningkatkanefisisensi, baik efisiensiinternal maupun eksternal. Secara normatif sudah menjadikeyakinan umum, perusahaan yang dipegang swasta umumnya lebih efisien dengan
pelayanan lebih baikdan nilai perusahaan lebih tinggi. Efisieinsi internal berupapenghematan berbagai biaya (cost), baik biaya manufaktur, pemasaran,administrasidan umum, maupun biaya pendanaan.
Efisiensi eksternal juga akan memberikan manfaat bagi publik secara lebih
luas. Misalnya , melalui jumlah investasi yang lebih rendah di sektorketenagakerjaan, publik maupun industri akan memperoleh manfaat lebih besardengan peningkatan produktivitas, penekanan biaya serta kemampuan menghasilakn
produk dengan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain efisiensi melaluiprivatisasi akan mampu meningkatkan pendapatan dan profit yang pada giliranyaakan memberikan tambahan pendapatan yang lebih besar bagi negara melalui
berbagai pajak.
Privatisasi membawa konsekuensi berupa terlepasnya campur tanganpemerintah di bidang ekonomi dan bisnis, dan dialihkan kepada sektor swasta.Harapan dari pengalihan ini , pemerintah bisa lebih berkonsentrasi pada wilayah
pelayanan publik, semsntara itu wilayah bisnis biar dikelola lebih profesional olehkalangan swasta.
2.2.2 Pengaruh Privatisasi Bagi Perkembangan Bisnis
Terlepas dari berbagai kendaladan tantangan, privatisasi merupakan pilihankebijakan strategik yang sangat penting bagi perkembangan dunia bisnis dan
perusahaan nasional serta untuk meningkatkan efektifitas penerapan GCG.
Bila ditilik lebih jauh , tindakan privatisasi di berbagai negara banyakmendapat tentangan dan kecaman. Privatisasi yang dilakukan di Inggris thaun 1979,misalnya ketika PM Margareth Thatcher pertama kalimenggulirkan wacana privatissiini langsung mendapat perlawanan luas di berbagai kalangan , baik masyarakat
maupun kalangan parlemen. Ketika itu alasan utama pemerintah Inggrismemprivatisasi BUMN disebabkan pemerintah dalam kondisi tidak mampu lagimensubsidi anggaran operasioanl BUMN.
Melihat pengalaman di berbagai negara majudanberkembang, BUMN padaumumnya dikelola dengan kinerj ayangs emakin buruk dari waktu ke waktu. Prinsip-
prinsip GCG seringkali diabaikan. Jabatan direksi seringkali merupakan keputusanpolitis ketimbang atas dasar kemampuan profesional. Tekanan politik seringkalimembuat peneentuan harag jasa publik lebih rendah dari harag pasar yang padaakhirnya sangat memberatkan anggaran pemerintah untuk mensubsidinya.
2.2.3 Hubungan Positif Privatisasi Dengan Kinerja Bumn
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
19/24
19
Hal hal penting yang dapat diambil pelajaran dari privatisasi :
Output, profitabilitas dan efisiensi meningkat secara berarti pada tahun tahunsetelah perusahaan diprivatisasi
Minat investasi melonjak setelah program privatisasi dilakukan dengan sukses.Ada tiga faktor utama yang mendorong lonjakan minat investasi :Pertama, perusahaan yang telah diprivatisasi tidak lagi diharuskan memnijamdari lembaga keuangan pemerintah, tetapi kini mereka bebas meminjam dari
berbagai lembaga keunagan lain baik domstik maupun mancanegara.Kedua, setelah diprivatisasi pertumbuahn bisnis perusahaan biasanya diikutioleh investasi modaldi pabrik dan pembelian prasaranainfrastruktur dan
peralatan kerja baru sesuai dinamika dan permintaan pasar yang berkembangKetiga, privatisasi telah mampu memnidahkan wewenang untuk pengambilankeputusan dari para pejabat publik kepada para pemegang saham.
Privatisasi dapat menyerap tenaga kerja baru .
Pekerjaan di perusahaan yang baru diprivatisasi ng pada umumnya meningkatsetelah program privatisasi tersebut dilakukan . jadi ketakutan yang takberdasar bahwa pasca privatisasi akan ada pemutusan hubungan kerja massaltidak sepenuhnya terbukti.
2.2.4 Manfaat Privatisasi
Melalui privatisasi dimungkinkan perusahaan terbebas dari kendalipemerintah sehingga dapat bersaing secara fair dan bebas untuk menghasilkanbarang dan jasa yang diperlukan konsumen luas dengan harga yang lebih murah,waktu yang lebih tepat, bentuk dan formula serta kemasan yang lebih trendi, serta
kualitas yang lebih memadai.Privatisasi amat diharapkan dapat memajukan pasar modal domestik, selain
itu melalui privatisasi memungkinkan penjualan saham kepada publik sehinggamenciptakan perluasan kepemilikan saham, perusahaan baru masuk ke pasar modal,dan mengembangkan reksa dana. Karena itu prioritas BUMN yang diprivatisasiseharusnya yang dapat meningkatkan likuiditas pasar modal.
Adapun beberapa tantangan dari program privatisasi dengan menggunakanmetode penawaran umum (IPO). Pertama memerluka serangkaian thapan yang
panjang serta melibtkan lebih banyak pihak untuk menentukan keberhasilanprogramprivatisasi. Kedua, keberhasilan program privatisasi akan sangat tergantung pada
kondisi pasar itu sendiri. Ketiga, karakteristik dan strategi terkait dengan pemodalyang melakukan pembelian saham tersebut juga sering tidak selaras dengankebijakan privatisasi.
Metode privatisasi yang tepat perlu dikaji kasus per kasus denganmempertimbangkan faktor budaya,sejarah,demoografi dan pendapatan masyarakatsetempat untuk mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan ini.
2.2.5 Privatisasi Melalui Penawaran Umum
Privatisasi pada umumnya merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan dinegara-negara yang sedang mengalami proses transisi ekonomi. Privatisasi tidakhanya sekedar proses pengalihan hak atau pengalihan pengendalian perusahaannegara namun juga mengandung konsep sosial.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
20/24
20
Privatisasi sebagai sebuah konsep penyehatan BUMN bertujuan agar entitasekonomi tersebut mampu menjadi pelaku bisnis yang kompetitif dan efisien.Sebelum krisis ekonomi di Indonesia, sejumlah BUMN, seperti PT Semen gresikTbk, PT Indosat Tbk, PT Telkom Tbk, PT bank Negara Indonesia Tbk, PT Aneka
Tambang Tbk merupakan BUMN yng model privatisasinya dilkukan denganmekanisme pasar modal. Mekanisme privatisasi yang terkait dengan kegiatan pasarmodal telah ditandai sebagai isyarat pasar dimana pemerintah ingin mengejarkebijakan yang lebih berorientasi menjual, untuk mengurangi intervensi publik danmenyokong fiskal dan stabilisasi keuangan.
Pemerintah dapat melihat keuntungan dan kerugian program privatisasiBUMN dengan mempergunakan mekanisme penawaran umum (initial publicoffering).
2.2.6 Strategi Privatisasi Bumn Di Indonesia
Konsep dan strategi privatisasi di Indonesia berpedoman pada tiga kriteria.Pertama, privatisai ini akan dilakukan terhadap BUMN yang industrinya memangsangat kompetitif, misalnya telekomunikasi. Kedua, privatisasi akan dilakukan padaBUMN yang berbasis teknologi yang cepat usang, dan ketiga, privatisasi akandilakukan pada BUMN di mana pemerintah hanya sebagai pemegang sahamminoritas.
Dibawah kementrian BUMN saat ini, privatisasi yang akan dikembangkanadalah privatisasi dalam arti luas, yang berarti tidak hanya berupa transformasikepemilikan tetapi juga mencakup transformasi organisasi, fungsi aatu aktivitasBUMN kepada swasta, konsensi, sewa menyewa, kontrak manajemen, dan beberapainstrumen khusus lainnya seperti perjanjian BOOT (build-own-operate-transfer).
Kebijakan restrukturisasi BUMN yang dilakukan melalui privatisasi ini padaumumnya bertujuan untuk :
Menyehatkan keuangan perusahaan negaraMeningkatkan pengelolaan dan pengawasan perusahaan negaraMengembangkan peluang kerja operasional dalam rangka merivitalisasi
perusahaan negara yang strategis yang berada dalam kondisi kurang sehat.Secara bertahap menghilangkan preferensi dan perlindungan yang diberikan
pada BUMN yang diprivatisasi, pembatasan anggaran yang bersifat subsididan tambahn modal baru.Mendorong hubungan kemitraan antara BUMN dan usaha-usaha lainnya.
Mendorong pembentukan unit trust untuk meningkatkan kepemilikanmasyarakat terhadap saham-saham BUMN di pasar modal.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
21/24
21
2.2.7 CONTOH KASUS
Kasus Privatisasi PT. Indosat
Dalam perjalanannya, privatisasi BUMN di Indonesia selalu mengundangpertentangan dan perdebatan yang panjang. Hal tersebut tidak terlepas dari segalakecurangan dan kurangnya transparasi dalam proses dan pelaksanaannya. Salah satucontoh yang masih hangat adalah kasus divestasi PT Indosat. Proses divestasitersebut tidak saja kurang transparan, tetapi juga berbau kecurangan di sana sini, baik
berkaitan dengan teknis proses tender maupun dalam penentuan harga jual yang tidakrealistis.
PT. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan asing yangmenyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980,
pemerintah mengambil alih kepemilikan PT. Indosat dan menjadikan Indosat sebagai
sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 1994 Indosat menjadiperusahaan publik dengan mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta (JSX:ISAT), Bursa Efek Surabaya, dan pada New York Stock Exchange melalui AmericanDepositary Receipts (NYSE: IIT). Pada tahun 2001, dibangun PT Indosat MultiMedia Mobile (IM3), diikuti dengan perolehan pengawasan penuh dari PT. SatelitPalapa Indonesia, hingga membuat Indosat Group sebagai operator seluler terbesarkedua di Indonesia.
Pada bulan Maret 2002 pemerintah masih menguasai 65% saham Indosat dan35% dimiliki oleh publik, namun pada akhir tahun 2002 pemerintah Indonesiamelakukan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk dengan melepaskan saham sebesar
41,94% untuk membantu memenuhi komitmen anggaran tahun 2002.Kementerian Badan Usaha Milik Negara menetapkan Singapore
Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sebagai pemenang divestasi (pelepasan)434.250.000 saham Seri B Persero PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat)yang merupakan 41,94 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetorkan
penuh dalam Indosat.
Indosat mengalami penurunan yang signifikan sejak terjadinya privatisasipada akhir tahun 2002. Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia masih memiliki 65%kepemilikan terhadap Indosat, tetapi mulai pada awal tahun 2003 pemerintahIndonesia hanya memiliki 15% kepemilikan terhadap Indosat. Jumlah kepemilikan
terhadap Indosat lebih didominasi oleh perusahaanperusahaan asing dan publikKebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. tidak hanya dilakukan oleh
pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namun sudah dilakukan sejak pemerintahanOrde Baru (1994); kemudian oleh pemerintahan transisi BJ. Habibie (1998) danAbdurrahman Wahid. Muncul perbedaan yang sangat mencolok antara periodesebelum tahun 2002 dengan sesudahnya, khususnya reaksi pro dan kontra yangdilakukan oleh berbagai pihak terhadap kebijakan itu. Pada masa Orde baru hingga
pemerintahan transisi Abdurrahman Wahid, tidak muncul penolakan yang berartiatas privatisasi PT. Indosat Tbk. Malah di antara eksekutif dan legeslatif salingmendukung. Namun berbeda reaksi yang muncul pada saat pemerintahanMegawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan privatisasi terhadap perusahaanyang sangat strategis danmenguntungkan itu. Penolakan muncul dari banyak
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
22/24
22
kalangan misalnya para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat(SPI), Anggota Dewan (khususnya Fraksi Reformasi), Ketua MPR; KPPU:Iluni Jakarta serta ormas dan tokoh masyarakat.
Dalam kasus divestasi 41,94 persen saham pemerintah di Indosat dibeli olehSingapore Technologies Telemedia (STT), ada kemungkinan untuk dibatalkan jikaada bukti-bukti formal yang menunjukkan telah terjadi persaingan tidak sehat dalam
prosesnya. Selain itu, jika nantinya terbukti ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersainganTidak Sehat, maka KPPU berhak untuk membatalkannya.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
23/24
23
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Faktorfaktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukumdan budaya corporate governance yang masih berada di titik paling rendah di antaranegara Asia lainnya.
Guna menjamin hal itu, manajemen harus terus-menerus melakukan perubahanke arah yang lebih baik yang harus disusun dalam tahapan yang konsisten dan
berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Melalui privatisasi perusahaan terbebas dari kendali pemerintah sehingga dapatbersaing secara fair dan bebas untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan
konsumen luas dengan harga yang lebih murah, waktu yang lebih tepat, bentuk danformula serta kemasan yang lebih trendi, serta kualitas yang lebih memadai.
Banyak strategi privatisasi di Indonesia, salah satunya adalah IPO (initial publicoffering) yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi GCG.
5/21/2018 Tugas Makalah Etika Bisnis
24/24
24
DAFTAR PUSTAKA
1. Daniri, MA (2006) Good Corporate Governance: konsep dan penerapannya
dalam konteks Indonesia, Edisi kedua, Ray Indonesia 2006.2. http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-
islam.html3. http://harymawan-feb.web.unair.ac.id/ 4.
Alquran dan Terjemahnya.5. Hadits
http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.htmlhttp://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.htmlhttp://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.htmlhttp://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.htmlhttp://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.htmlhttp://harymawan-feb.web.unair.ac.id/http://harymawan-feb.web.unair.ac.id/http://harymawan-feb.web.unair.ac.id/http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.htmlhttp://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.html