Tugas Uas Auditing II

8/19/2019 Tugas Uas Auditing II

1/36

TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 1

AUDITING II

“Tugas Pointer tentang Audit Kas dan Investasi, Penyelesaian Perikatan Audit, Laporan

Keuangan yang diaudit, dan Kewajiban Hukum Serta Kasus”

Ujian Akhir Semester

Disusun Oleh :

Isna Dayuwati 130810301147

AUDITING II KELAS - A

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015


2/36


SOAL TUGAS :

1. Berilah pointer yang harus dibahas dalam Kas dan Investasi, Penyelesaian Perikatan

Audit, Laporan Keuangan yang diadit, dan Kewajiban Hukum!

2. Berilah contoh kasus beserta jawabannya terhadap topik sikap profesional,

independensi, dan pengendalian kualitas!

JAWABAN :

1.

Pointer yang harus dibahas dalam Kas dan Investasi, Penyelesaian Perikatan Audit,

Laporan Keuangan yang diadit, dan Kewajiban Hukum.

Auditing Proses Pembiayaan/Investasi: Kas dan Investasi.

Tinjauan Atas Investasi

Aktivitas investasi sebuah entitas merupakan aktivitas yag berkaitan dengan kepemilikan

sekuritas yang diterbitkan oleh entitas lainnya. Sekuritas ini mencakup sertifikat

deposito/CD, saham preferen dan saham biasa, serta obligasi korporasi dan pemerintah.

Tujuan Audit

Meliputi beberapa hal, yaitu :

a. Keberadaan atau keterjadian

b. Kelengkapan

c. Hak dan kewajiban

d. Penilaian atau alokasi

e. Penyajian dan pengungkapan

1.

Audit Investasi

Investasi dapat berupa efek ekuitas, seperti saham biasa dan preferen, efek utang,

seperti wesel dan obligasi, dan efek hibrid seperti obligasi dan saham yang dapat

dikonversi. Perlakuan akuntansi atas instrumen tersebut tergantung pada beberapa

faktor seperti persentase kepemilikan atas entitas, tingkat pengaruh dalam pengambilan

keputusan, klasifikasi investasi sebagai aktiva lancar atau tidak lancar, dan berbagai

macam faktor lainnya.

Pertimbangan auditor atas investasi tidak berbeda dengan akun laporan keuanganlain. Yaitu, auditor harus yakin bahwa jumlah berbagai jenis investasi yang terdapat

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html


3/36


pada neraca, tidak disalahsajikan secara material. Hal ini termasuk pengakuan yang

tepat atas pendapatan bunga, dividen, dan perubahan nilai yang harus dimasukkan

dalam laporan keuangan.

2. Jenis Akun Bank

Manajemen kas adalah suatu fungsi penting di seluruh organisasi. Untuk

memaksimalkan posisi kas, entitas melaksanakan prosedur yang mempercepat

penagihan penerimaan kas dan menunda pembayaran pengeluaran kas. Dengan

prosedur tersebut, dihasilkan pendapatan bunga atas kelebihan kas atau berkurangnya

biaya pinjaman tunai.

Berikut ini adalah jenis akun bank yang biasa digunakan:

a. Akun kas umum

Akun kas umum ( general cash account ) merupakan akun kas utama bagi

kebanyakan entitas. Sumber utama penerimaan kas untuk akun ini adalah proses

pendapatan, sedangkan sumber utama pengeluaran kas adalah proses pembelian

dan sumber daya manusia. Penerimaan dan pengeluaran pada akun bank lain yang

dimiliki entitas juga melalui akun ini. Bagi sebagian besar entitas kecil, akun ini

merupakan satu-satunya akun kas yang ada.

b. Akun kas impres

Akun bank impres (imprest bank account ) berisikan sejumlah uang tertentu

yang digunakan untuk tujuan terbatas. Akun impres sering kali digunakan untuk

pembayaran gaji dan cek dividen. Untuk keperluan penggajian digunakan akun

bank terpisah bersaldo minimum. Pengeluaran dapat dilakukan dengan

menggunakan cek atau setoran langsung. Sebelum dilakukan pengeluaran atas

penggajian, cek diuangkan atau kas ditransfer dari akun kas umum ke akun

penggajian sejumlah gaji yang akan dibayarkan. Gaji kemudian ditarik dari akun

impres. Maka, akun penggajian berfungsi sebagai akun kliring untuk pembayaran

gaji dan mempermudah pengeluaran kas, sekaligus juga merupakan bentuk

pengendalian memadai atas kas. Penggunaan akun impres juga mengurangi waktu

yang dibutuhkan untuk merekonsiliasi akun kas umum.

c. Akun cabang

Perusahaan yang mengoperasikan cabang pada banyak lokasi dapat

menggunakan akun terpisah pada bank lokal. Hal ini menjadikan setiap cabang

dapat membayar pengeluaran lokal dan dapat membina hubungan dengan perbankan pada komunitas setempat. Akun kas cabang (branch cash account )

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html


4/36


dapat dioperasikan dengan beberapa cara. Pada beberapa entitas, akun cabang

merupakan akun impres untuk pembayaran pengeluaran cabang yang saldo

minimumnya telah ditetapkan. Cabang menyerahkan laporan kas secara periodik

kepada kantor pusat, dan akun cabang menerima cek atau transfer dari akun kas

umum. Dalam kasus lain, fungsi akun cabang seperti akun kas umum dengan

mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Sebagai pengendalian, cabang harus

diminta untuk menyerahkan laporan kas secara periodik kepada kantor pusat, dan

manajemen juga harus melakukan pemantauan atas saldo kas di akun cabang.

3. Pertimbangan Perencanaan Audit

a. Materialitas

Sekuritas yang ditahan sebagai investasi jangka pendek dapat bersifat material bagi

solvensi jangka pendek suatu entitas, tetapi laba dari sekuritas semacam itu jarang

bersifat signifikan bagi hasil operasi entitas di luar sektor jasa keuangan. Sekuritas

yang ditahan sebagai investasi jangka penjang dapat bersifat material baik bagi

neraca maupun laporan laba rugi, tergantung entitas.

b. Risiko Inheren (Bawaan)

Risiko inheren pada asersi siklus investasi dipengaruhi oleh banyak faktor dan

volume transaksi investasi umumnya cukup rendah. Akan tetapi sekuritas

merupakan aktiva yang mudah untuk dicuri, dan akuntansi untuk investasi tersebut

dapat menjadi rumit. Di samping itu, risiko inheren tertentu juga lebih menantang

untuk dikendalikan, dan memberi manajemen peluang untuk memanipulasi

pelaporan investasi. Secara spesifik, klasifikasi yang tepat atas suatu investasi bisa

mengundang kontroversi, yang selanjutnya akan mempengaruhi metode penilaian,

upaya mendapatkan laba, dan persyaratan pengungkapan yang berlaku untuk

investasi itu. Dengan menyajikan secara salah klasifikasi yang tepat dari suatu

investasi, manajemen dapat menunda atau mempercepat pengakuan keuntungan

atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba.

c. Risiko Prosedur Analitis

Prosedur analitis dapat membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun

sebelumnya, atau dapat membandingkan hasil-hasil aktual atas jumlah investasi

dan laba investasi dengan yang dianggarkan atau dokumentasi lain dari rencana

manajemen. Perbedaan yang tidak diharapkan, dapat menunjukkan salah saji


5/36


berkenaan dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, penilaian atau

alokasi, dan penyajian serta pengungkapan.

d.

Risiko Pengendalian

Pemahaman atas beberapa faktor lingkungan pengendalian adalah relevan bagi

audit atas siklus transaksi.

4. Prosedur Analitis Substantif Kas

Karena sifatnya yang bersisa, kas tidak memiliki hubungan yang dapat diprediksi

dengan akun laporan keuangan lain. Maka, prosedur analitis substantif untuk audit kas

terbatas hanya pada perbandingan saldo kas dengan saldo tahun sebelumnya dan

dengan saldo anggaran. Penggunaan terbatas dari prosedur analitis substantif ini pada

umumnya dapat digantikan dengan pengujian pengendalian dan/atau pengujian

substantif ekstensif atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, atau pengujian

ekstensif atas rekonsiliasi bank entitas.

5. Pengujian Substantif Kas

Dengan menguji transaksi penerimaan dan pengeluaran, auditor mendapatkan

bukti penting atas asersi yang relevan dengan akun kas. Pada kebanyakan audit,

pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan

bersamaan dengan pengujian pengendalian atas proses pendapatan dan pembelian.

5.1.

Pengaruh Pengendalian

Pengendalian yang beroperasi dengan efektif memberikan bukti asersi

otorisasi kepada auditor.Pengendalian utama yang memengaruhi langsung audit

kas adalah pembuatan rekonsiliasi bank bulanan oleh karyawan klien yang

terpisah dari fungsi penanganan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

Rekonsiliasi bank tersebut memastikan bahwa saldo per buku klien

mencerminkan jumlah yang sama dengan saldo bank setelah unsur-unsur yang

direkonsiliasi dimasukan. Pengendalian dapat lebih ditingkatkan jika fungsi

independen seperti auditor internal me-review rekonsiliasi bank.

5.2. Asersi Yang Terkait Dengan Saldo

Prosedur audit utama untuk setiap akun kas adalah pengujian rekonsiliasi

bank. Pendekatan audit atas rekonsiliasi bank pada dasarnya sama tanpa

memerhatikan jenis akun bank yang diperiksa. Akan tetapi,jenis dan sifat setiap

pekerjaan audit untuk akun kas umum lebih terinci karena biasanya jumlahnya

material dan terdapat banyak aktivitas dalam akun.5.3. Audit Akun Kas Umum

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html


6/36


Untuk mengaudit akun kas, auditor harus mendapatkan dokumen-dokumen

berikut ini:

e.

Kertas Kerja Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation Working Paper)

Auditor biasanya mendapatkan salinan rekonsiliasi bank yang dibuat

oleh karyawan klien. Pada kertas kerja dilakukan rekonsiliasi saldo menurut

bank dengan saldo menurut buku. Unsur yang direkonsiliasi terutama

adalah setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan penyesuaian lain

seperti biaya jasa bank dan cek yang dikembalikan karena pelanggan tidak

memiliki kas yang mencukupi dalam akunnya untuk membayar cek (cek

kosong).

f. Bentuk Konfirmasi Bank Standar (Standard Bank Confirmation Form)

Auditor biasanya melakukan konfirmasi atas informasi saldo akun

dengan setiap bank atau lembaga keuangan di mana klien memiliki akun.

Bentuk ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi adanya pinjaman

yang didapatkan klien dari bank. Bentuk konfirmasi ini tidak meminta

karyawan bank untuk melaksanakan penyelidikan menyeluruh dan terinci

atas catatan bank yang melebihi informasi akun yang diminta dalam

konfirmasi. Akan tetapi, karyawan bank juga diminta untuk menyebutkan

simpanan atau pinjaman lain yang ditemukan pada saat melengkapi

konfirmasi. Oleh sebab itu, permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan

untuk mengidentifikasi seluruh informasi mengenai simpanan atau

pinjaman klien di bank. Jika auditor mempertimbangkan bahwa informasi

tambahan diperlukan atas persetujuan yang dilakukan klien dengan lembaga

keuangan, surat konfirmasi terpisah yang ditandatangani klien harus

dikirimkan kepada petugas lembaga keuangan yang bertanggungjawab atas

akun klien.

g. Pisah Batas Rekening Koran (Cutoff Bank Statement)

Langkah utama dalam mengaudit rekonsiliasi bank adalah melakukan

verifikasi atas ketepatan unsur-unsur yang direkonsiliasi seperti setoran

dalam perjalanan dan cek yang beredar. Auditor memerlukan pisah batas

rekening koran untuk menguji unsur-unsur yang terdapat dalam rekonsiliasi

bank. Pisah batas rekening koran umumnya mencakup periode 7 sampai 10

hari setelah tanggal rekonsiliasi akun bank. Unsur yang harus direkonsiliasiharus sudah dikliring dari akun bank klien pada periode tersebut. Pisah


7/36


8/36


auditor untuk menguji kiting adalah membuat skedul transfer antarbank.

Skedul transfer antarbank digunakan walaupun prosedur pengendalian

memadai dan tidak dicurigai adanya kecurangan. Jika klien menggunakan

banyak akun, transfer kas dapat ditangani dengan tidak hati-hati.

Penggunaan skedul transfer antarbank memberikan bukti kepada auditor

atas kelayakan pisah batas transaksi kas.

5.5. Audit Akun Impres Penggajian Atau Cabang

Auditor mendapatkan rekonsiliasi bank bersama-sama dengan konfirmasi

bank standar dan pisah batas rekening koran. Akan tetapi, pengujian audit tidak

terlalu luas untuk dua alasan. Pertama, saldo impres pada akun tersebut tidak

material. Akun penggajian dan cabang dapat hanya berisikan saldo sebesar $

1.000. Kedua, jenis pengeluaran adalah homogen. Cek dikeluarkan untuk jenis

transaksi yang sama dan untuk jumlah yang relatif kecil.

5.6. Audit Dana Kas Kecil

Kebanyakan entitas mempunyai dana kas kecil untuk membayar beban atau

transaksi tertentu. Walaupun saldo dana tidak material, terdapat kemungkinan

penyalahgunaan karena karyawan klien dapat melakukan banyak transaksi

kecurangan atas dana tersebut pada suatu bagian tahun. Auditor jarang melakukan

prosedur substantif analitis atas kas kecil, kecuali bila diduga terdapat

kecurangan. Akan tetapi, auditor mendokumentasikan pengendalian atas dana kas

kecil terutama untuk klien kecil.

a. Pengendalian (Control)

Dana kas kecil harus dikelola atas dasar impres oleh pemegang kas

(kustodian) yang independen. Voucher kas kecil yang telah dinomori harus

digunakan bila menarik kas dari dana kas kecil, dan limit pengeluaran kas

kecil perlu dibentukan. Secara periodik, dimintakan penggantian atas dana

kas kecil dari akun kas umum sejumlah nilai voucher. Klerek utang usaha

harus me-review voucher atas ketepatan sebelum dilakukan penambahan

dana kas kecil. Terakhir, seseorang yang independen dari fungsi kas harus

melakukan pemeriksaan mendadak atas dana kas kecil.

b. Pengujian Audit (Audit test)

Pada tahap pertama, auditor mendapatkan pemahaman atas

pengendalian kas kecil klien. Audit atas kas kecil difokuskan pada baiktransaksi yang diproses melalui kas kecil selama suatu periode maupun

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html


9/36


saldo dana kas kecil. Auditor memilih sampel penggantian kas kecil dan

memeriksa ketepatan unsur-unsur yang dibayar oleh kas kecil. Hal ini dapat

dilakukan sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau pengujian

terinci atas transaksi dari fungsi pengeluaran kas. Auditor menguji saldo

dana kas kecil dengan menghitungnya. Penghitungan ini dapat dilakukan

pada tanggal interim atau pada akhir tahun.

d. Isu Pengungkapan atas Kas

Auditor harus mempertimbangkan sejumlah pengungkapan penting

laporan keuangan pada saat mengaudit kas. Review risalah rapat dewan

komisaris, perjanjian pagu kredit, perjanjian pinjaman, dan dokumen lain

adalah sumber utama informasi pengungkapan laporan keuangan. Di

samping itu, auditor juga melakukan konfirmasi unsur-unsur seperti saldo

minimum yang diharuskan sehubungan dengan pagu kredit dari bank.

6. Prosedur Pengendalian Dan Pengujian Pengendalian Transaksi Hutang Jangka

Panjang, Modal Saham, Dividen, Akun Laba Rugi.

Prosedur pengendalian umumnya digunakan untuk mengurangi kemungkinan

salah saji. Bahkan jika auditor mengikuti strategi substantif, auditor tetap harus

memahami pengendalian atas investasi untuk mengantisipasi bentuk salah saji yang

dapat terjadi dan untuk merencanakan prosedur substantif. Asersi yang harus

diperhatikan adalah keterjadian, otorisasi, kelengkapan, akurasi, dan klasifikasi.

Pemisahan tugas yang memadai, yang penting untuk memastikan ketepatan investasi.

a. Asersi dan Prosedur Pengendalian Terkait

Berikut ini adalah pengendalian umum yang harus terdapat dalam setiap

asersi penting investasi.

1) Keterjadian dan Otorisasi (Occurence and Authorization)

Pengendalian harus memastikan bahwa pembelian dan penjualan

investasi diajukan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Pertama, klien

harus memiliki dokumen yang memadai untuk verifikasi bahwa pembelian

atau penjualan efek telah dilakukan dan disetujui dengan layak. Kedua,

komitmen atas sumber dana aktivitas investasi harus disetujui oleh dewan

komisaris atau oleh eksekutif yang telah diberi wewenang. Entitas yang

melakukan aktivitas investasi secara berulang-ulang harus memiliki

prosedur umum dan khusus. Jika klien memiliki pengendalian yang layak

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html


10/36


atas pengajuan investasi dan otorisasi transaksi efek, pada umumnya mudah

bagi auditor untuk melakukan verifikasi transaksi efek pada akhir periode.

2) Kelengkapan (Completeness)

Klien harus memiliki pengendalian yang memadai yang memastikan

bahwa seluruh transaksi efek telah dicatat. Salah satu pengendalian untuk

penanganan secara rinci seluruh transaksi efek adalah buku besar efek yang

mencatat seluruh efek yang mencatat seluruh efek yang dimiliki entitas.

Buku besar pembantu harus direkonsiliasi ke akun pengendali buku besar

secara periodik. Karyawan yang bertanggung jawab atas aktivitas investasi

harus me-review efek-efek yang dimiliki secara periodik, untuk memastikan

bahwa seluruh dividen dan bunga telah diterima dan dicatat pada catatan

entitas.

3) Akurasi dan Klasifikasi ( Accuracy and Classification)

Masalah akurasi dan klasifikasi terutama berhubungan dengan

investasi efek adalah sangat penting. Standar FAS 115 mensyaratkan bahwa

investasi tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

a)

Efek utang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo

diklasifikasikan sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (held-

to-maturity)dan disajikan sebesar biaya perolehan setelah amortisasi

premi atau diskonto.

b) Efek utang dan ekuitas yang dibeli dan dimiliki dengan tujuan untuk

dijual kembali dalam waktu dekat diklasifikasikan sebagai efek yang

diperdagangkan (trading securities) dan disajikan sebesar nilai wajar,

biaya perolehan setelah dikurangi laba atau rugi yang belum

direalisasi.

c) Efek utang dan ekuitas yang tidak diklasifikasikan sebagai efek yang

dimiliki hingga jatuh tempo atau diperdagangkan, diklasifikasikan

sebagai efek yang tersedia untuk dijual (available-for-sale-securities)

dan disajikan sebesar nilai wajar, di mana laba atau rugi yang belum

direalisasi tidak boleh dimasukan penghasilan dan dilaporkan sebagai

komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham.

Pengendalian harus memastikan bahwa efek-efek telahdiklasifikasikan dengan benar dan harga yang tepat telah digunakan


11/36


agar nilai investasi pada laporan keuangan akurat. Klien harus

memiliki prosedur penyimpanan (kustodian) memadai untuk

melindungi aktiva dari pencurian.Prosedur pengamatan dilakukan

secara periodik oleh seseorang yang independen dari fungsi

penyimpanan maupun akuntansi efek.

b.

Prosedur Substantif untuk Menguji Investasi

Prosedur analitis substantif berikut dapat dipakai untuk menguji

kewajaran investasi secara menyeluruh:

1)

Perbandingan saldo investasi tahun berjalan dengan saldo tahun

sebelumnya setelah mempertimbangkan penagaruh aktivitas operasi

dan pendanaan tahun berjalan terhadap kas dan investasi.

2)

Perbandingan pendapatan bunga dan dividen tahun berjalan dengan

yang dilaporkan pada tahun sebelumnya dan dengan tingkat

pengembalian investasi yang diharapkan.

Standar Audit (SA Seksi 332) memberikan pedoman prosedur audit substantif

yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti sehubungan dengan

pengungkapan asersi investasi.

1) Keberadaan

Standar audit menyatakan bahwa auditor harus melakukan satu atau lebih

prosedur audit berikut:

a) Inspeksi fisik

b) Konfirmasi dengan penerbit (issuer)

c)

Konfirmasi dengan kustodian

d) Konfirmasi dengan pialang mengenai transaksi yang belum diselesaikan.

e) Konfirmasi dengan pihak imbangan (counterparty)

f)

Membaca perjanjian pelaksanaan kemitraan atau perjanjian sejenis.

Jika klien melakukan penyimpanan efek, auditor biasanya memeriksa efek.

Jika efek disimpan oleh penerbit atau kustodian seperti pialang atau penasihat

investasi, maka auditor melakukan konfirmasi untuk mendapatkan bukti yang

cukup dan kompeten atas asersi keberadaan.

2) Penilaian dan Alokasi

Pertama-tama, efek yang dibeli dicatat pada biaya perolehan. Efek utang

yang dimiliki hingga jatuh tempo dinilai berdasarkan biaya perolehan setelahamortisasi. Auditor harus melakukan verifikasi harga perolehan atas utang, dan


12/36


tingkat bunga efektif yang akan digunakan untuk mengakui pendapatan bunga,

sehingga auditor dapat melakukan perhitungan ulang. Auditor juga harus menilai

apakah terdapat penurunan permanen atas nilai efek investasi. Jika nilai investasi

ditetapkan telah mengalami penurunan permanen, efek harus dicatat dan nilai

buku yang baru harus ditentukan. Terakhir, auditor harus memeriksa penjualan

efek untuk memastikan bahwa nilai yang tepat telah digunakan untuk mencatat

penjualan dan keuntungan atau kerugian yang direalisasi.

3) Asersi Pengungkapan

Terdapat dua masalah penting dalam pemeriksaan kelayakan klasifikasi

investasi. Pertama, surat berharga yang mudah diperjualbelikan harus

diklasifikasikan dalam dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, dan tersedia

untuk dijual karena baik neraca maupun laporan laba rugi terpengaruh oleh

kesalahan klasifikasi. Kedua, klasifikasi laporan keuangan mensyaratkan bahwa

seluruh efek yang diperdagangkan dilaporkan sebagai aktiva lancar. Sedangkan

efek yang dimiliki hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual sebagai aktiva

lancar atau tidak lancar tergantung pada apakah manajemen akan mengubah efek

tersebut menjadi kas dalam waktu 12 bulan.

Standar audit juga memberikan pedoman kepada auditor dalam melakukan

evaluasi baik tujuan manajemen atas investasi maupun kemampuan entitas untuk

memiliki efek utang hingga jatuh tempo. FASB 115 mensyaratkan pengungkapan

tertentu atas efek. Sebagai contoh, seluruh nilai wajar dan keuntungan atau

kerugian yang belum direalisasi atas efek harus disajikan bagi efek yang

diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Sebagian besar dari informasi yang diperlukan dalam pengungkapan

dikembangkan dari asersi yang diuji. Di samping itu, jumlah efek yang

dijaminkan harus diungkapkan. Informasi tersebut dapat dihimpun melalui tanya

jawab dengan manajemen serta me-review risalah rapat dewan komisaris,

perjanjian pinjaman, dan dokumen lainnya.


13/36


Menyelesaikan Perikatan Audit

Sebelum menentukan laporan audit yang sesuai, auditor mempertimbangkan sejumlah isu

tambahan yang mungkin memengaruhi sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangandan laporan keuangan klien.

A. Review Kewajiban Kontingensi

Suatu kebijakan kontingensi didefinisikan sebagai kondisi atau perangkat keadaan

yang melibatkan ketidak pastia mengenai kemungkinan rugi yang akhir akan menjadi

jelas kerika sejumlah peristiwa dimasa depan terjadi atau tidak terjadi. “kontingensi”

menyatakan bahwa ketiak suatu kewajiban kontingensi ada, kemungkinan bahwa

peristiwa masa depan akan berujung pada kerugian akan dinilai menggunakan tiga

kategori ialah:

a)

Sangat mungkin, Peristiwa masa depan ini mungkin akan terjadi

b) Mungkin, kemungkinan terjadinya peristewa masa depan ini lebih dari kecil,

tetapi kurang dari sangat mungkin

c)

Kemungkinan peristiwa di masa yang akan datang terjadi tipis.

Jika peristiwa itu sangat mungkin dan sejumlah kerugian dapat secara logis

diestimasi, kerugian akrual dengan satu beban ke laba. Ketika hasil periristiea dinilai

mungkin atau jumlahnya tidak bisa diestimasi atau pengungkapan kontingensi dubuat

dalam catatan laporan keuangan. Secara umum, rugi kontengensi yang dinilai kecil

kemungkinannya menjadi akrual dalam laporan keunganataupun diungkapkan dalam

catatan laporan keungan. Adapun contoh kewajiabn kontingensi adalah: jalannya

perkara yang tertunda atau ancaman jalannya perkara, klaim akrual ataupun yang

mungkin dan penilainnya, perselisihan pajak laba, garansi produk atau produk cacat,

persetujuan membeli kembali piutang yang telah dijual.

1. Prosedur audit untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi

Contoh prosedur yang mungkin membantu auditor mengidentifikasi kewajiaban

kontingensi yang termasuk :

a. Membaca notulen rapat dewan direksi, komite dewan, dan pemegang saham

b.

Melakukan review retur kontrak, perjanjian pinjaman, sewa guna usaha dan

korspondensi dari lembaga pemerintah.


14/36


c.

Melakuakan review retur pajak, laporan pajak, dan skedul pendukung kewajiban

pajak penghasilan klien.

d.

Mengorfirmasi atau atau jika tidak mendokumentasi garansi san surat kredit yang

diperoleh dari institusi keuangan atau lembaga pinjaman lainnya.

e. Menginpeksi dokumen lain untuk garansi yang mungkin atau penetapan lainnya.

Auditor biasanya membaca notulen rapat dewan direksi untuk

idetifikasinperistiwa penting dan persetujuan transaksi signifikan. Normaknya, dewan

direksi akan didiskusikan ketidakpastian material apapun yang mungkin ada bagi

entitas, prosedur audit untuk akkun ini meliputi penentuan apakah IRS telah mengaudit

retur pajak entitas tahun sebelumnya. Serupa dengan ini, auditor memeriksa biaya pajak

penghasilan dan kewajiban pajak penghasilan entitas. Sebgai tambahan, untuk

mendekati pelengkapan perikatan audit melakukan prosedur audit spesifik untuk

mengentifikasikan kewajiban kontengensi. Prosedur tersebut antara lain :

a. Menyelidiki dan berdiskusi dengan manajemen mengenai kewajiban dan prosedur

klien untuk pengidentifikasian, evaluasi, dan pertimbangan untuk kewajiban

kontingensi.

b. Memeriksa dokumen dalam catatan entitas seperti korespondensi dan faktur dari

pengecara untuk tuntutan hukum yang ditunda ataupun acaman tuntutan.

c.

Memperoleh dokumen berkekuatan hukum yang menggambarkan dan

mengevalusi tuntutan, klaim, atau penilaian.

d. Memproleh reprentasi tertulis dari manajemen bahwa seluruh litigasi, klaim yang

sudah diajukan ataupun belum, dan penilaina telah diungkapan sesuai dengan

FASB ASC topic 450.

2. Dokumen-dokumen berkekuata hukum

Suatu dokumen inquiry audit atau dissebut sebagai dokumen yang berkekuata

hukum. Dikirim kepada pengacara klien merupakan sarana utama menguatkan

informasi yang disediakan oleh manajemen pada auditor mengenai tuntutan, klaim, dan

penilaian. Auditor umumnya menganalilis biaya hukum untuk seluruh periode tersebut

dan kemudian meminta manajemen untuk mengirim satu dokumen berkekuatan hukum

pada pengacara in-housse sering disebut konsultan hukum. Dan pengacara eksternal

yang telah dikonsultansikan manajemen.


15/36


Contoh jenis tuntutan antara lain :

1. Pelanggran kontrak

2.

Pelanggaran paten

3. Kewajiban produk

4. Pelanggran hukum dan aturan pemerintah, termasuk:

Hukum sekuritas.

Undang-undang antidiskriminasi atas ras, jenis kelamin, umur, dan

karateristik.

Undang-undang antimonopoly

Peraturan pajak penghasilan

Undang-undang perlingdungan lingkungan

Foreign corrupt practies Act.

Racketeer influenced and organization Act (RICO)

B. Komitmen

Perusahaan sering membuat komitmen jangka panjang untuk membeli bahan

baku atau untuk menjual produk pada harga tetap, salah satu contoh suatu maskapai

mungkin berkomitmen untuk membeli bahan bakar jetnya dari suatu pemasok pada

hharga yang telah ditentukan sebelumnya selama satu periode waktu. Tujuan utamamasuk kedalam kontrak pembelian atau penjualan semacam itu adalah untuk

memperoleh penetapan harga yang menguntungkan atau untuk ,memastikan ketersedian

bahan bakun.

Komitmen jangka panjang biasanya diidentifikasi memperoleh penyelidikan

karyawan klaien selama audit proses pendapatan dan pembelian serta melalui review

hasil rapat dewan direksi. Daldam banyak kasus, komitmen semacam iti diungkapkan

dalam catatan laporan keuangan. Namun dalam kejadian tertentu, entitas mungkin

harus mengakui kerugian atas komitmen iangka panjang meskipun tidak ada pertukaran

barang.

C. Review Peristiwa Kemudian Untuk Audit Laporan Keuangan

Kadang peristiwa atau transaksi terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan

namun sebelum penerbitan laporan keungan secra material memengarugi laporan

keuangan. Pristiwa tau transaksi ini dirujuk sebagai peristiwa lebih lanjut dan

memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keungan. Manajemenmewajibkan untuk mengungkapkan tanggal saat entitas telah mempertimbangkan


16/36


peristiwa lebih lanjut. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi penanganan

peristiwa lebih lanjut memiliki entitas dalam laporan keuangan.

Dua tipe peristiwa lebih lanjut yang memerlukan pertimbangan manajemen dan

evaluasi oleh auditor:

1. Peristiwa yang menyediakan bukti tambahan mengenai kondisi yang ada pada

tanggal laporan posisi keungan dan memengaruhi estimasi yang merupakan

bagian proses penyiapan laporan keuangan. Peristiwa ini mensyarakatkan

penyesuain laporan keuangan

2.

Peristiwa yang menyediakan bukti mengenai kondisi yang tidak ada pada tanggal

laporan posisi keuangan, tetapi muncul sudah tanggal tersebut. Peristiwa ini

biasanya memerlukan pengungkapan dalam catatan laporan keungan. Dalam

jumlah kejadian yang dampak peristiwa atau transaksinya sangat siqnifikan,

laporan keuangan pro forma mungkin diperlukan dalam rangkan mencegah

laporan keuangan menjadi menyesatkan.

Jika kita perhatiakan kedua tipe tersebut membuktikan bahwa bukti tambahan

menjadi tersedia sebelum laporan keuangan deterbitkan yang menjelaskan estimasi

sebelumnya dubuta dalam laporan keunagan . peristiwa lebih lanjut memengaruhi

realisasi asset atau pembayaran kewajiban estimasi yang normalnya memerlukan

penyesuaina laporan keuangan.

1.

Penanggalan ganda

Ketika suatu peristiwa lebih lanjut direkam atau diungkapkan dalam laporan

keungan setelah waktu yang auditor telah memperoleh bukti audit yang layak

yang cukup namun sebelumnya penerbitan laporan keungan, auditor harus

mempertinbangkan tanggal yang akan dinyatakan dalam laporan audit.

2. Prosedur audit untuk peristiwa lebih lanjut

Sejumlah prosedur audit untuk memproses bisnis dan akun laporan keuangan

terkait dilakukan selama akhir tahun atau prosedur interim, sementara lainnya

dilakukan selama periode peristiwa-berukutnya. Sejumlah prosedur audit ini,

sepereti pengujian cutoff penjualan daa pembelian yang tepat, diaplikasikan pada

transaksi setelan tanggal laporan posisi keuangan. Prosedur audit semacam itu

mungkin mendeteksi peristiwa lebih lanjut.


17/36


D. Review Peristiwa Lebih Lanjut Untuk Audit Pengendalian Internal atas

Pelaporan Keuangan

Pada laporan peristiwa lebih lanjut yang memiliki implikasi untuk saldo akun

laporan keuangan, auditor perusahaan publik bertanggung jawab untuk melaporkan

perubahan dalam pengendalian internal yang mungkin memengaruhi pelaporan

keungan antara akhir periode pelapoaran tanggal dan tanggal auditor. Perlakuan auditor

atas peristiwa lebih lanjut terkait pengendalian internal mirip dengan perlakuan tipe 1

dan tipe 2.

Adapun perusahaan publik diwajibkan untuk menanyakan tentang manajemen

apakah ada perubahan pengendalian internal yang mungkin mempengaruhi pelaporan

keungan antara akhir periode pelaporan dan tanggal pelaporan auditor dan seharusnya

memperoleh representasi tertulis mengenai perubahan semacam itu. Untuk periode

berikuntnya yang meliputi:

1. Laporan audit internal yang relevan (atau fungsi serupa , seperti review pinjaman

dalm satu institusi keungan) yang diterbitkan sealma periode beerikutnya.

2.

Laporan auditor independen (jika bukan auditor utama) atas deficit signifikan

atau kelemahan material

3.

Laporan lembaga regulator mengenai pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keungannyan, jika ada.

4. Informasi mengenai keefektifan pengendalian internal perusahaan atas laporan

keungan yang diperbolehkan melalui perikatan lain.

E. Evaluasi Bukti Final

Kewajiaban kontingensi yang tidak terekam dan review peristiwa lebih lanjut,

auditor melakukan sejumlah langka audit sebelum memutuskan laporan keuangan audit

yang layak untuk entitas yang meliputi antara lain adalah:

Kinerja prosedur analitis final.

Memperoleh suatu surat representasi.

Me-review lembara kerja.

Evaluasi final hasil audit.

Evaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Memperoleh review independen atas perikatan.

Evaluasi kemampuan entitas untuk meneruskan sebagai suatu keberlanjutan.


18/36


1. Prosedur analitis final

Auditor melakukan prosedur analitis final untuk mempertimbangkan kebenaran

keseluruhan dari sejumlah laporan keuangan. Dalam hal ini prosedur analitis final yang

menyediakan semacam “smell test” final yang keseluruhan dilakukan oleh auditor

dalam melakukan analitis ini memeriksa ulang resiko bisnis kleim. Auditor

mempertimbangkan isu penting risiko bisnis inustri yang siqnifikan, dan risiko

semacam itu dapat memengaruhi laporan keuangan. Auditor juga dapat menilai struktur

dan profabilitas industry serta bagaimana posisi kliem dalam indutri pada konteks

profibilitas dan solvabilitas. Dapat dikatan bahwa auditor mempertimbangkan apakah

jumlah laporan keuangan masuk akal mengingat pengetahuan auditor ats risiko bisnis

kliem.

2. Surat representasi

Selama pelaksanaan audit laporan keuangan atau terintegrasi, manajemen

membuat sejumlah representasi dalam respons atas pemeriksaan auditor. Standar

auditing mensyaratkan agar auditor memperoleh surat representasi dari manajemen.

Tujuan surat ini adlah untuk mengutkan representasi lisan siqnifikan yang dibuat untukauditor dan guna membuktikan kelayakan lanjutan representasi tersebut. Surat

representasi juga mengurangi kemungkinan kesalapahaman antara manajemen dan

auditor.

3. Review kertas kerja

Seluruh pekerjaan audit seharusnya di review oleh anggota tim audit yang

merupakan senior dari orang yang menyiapkan kertas kerya. Oleh karena itu senior-

senior yang bertugas seluruhnya melakukan atau melaksanakan review terinci dari

kertas kerja yang disiapkan oleh staf auditor dan menindaklanjuti masalah atau isu yang

belum dipecahkan.

4. Evaluasi final hasil audit

Audit dalam laporan keuangan dalam konteks keefektifan pengendalian internl

atas pelaporan keuangan.

a. Kecukupan bukti audit,

b.

Dampak salah saji yang terdeteksi dalam laporan keungan.


19/36


Dalam mengevaluasi bukti audit, auditor menentukan apakah ada bukti yang

memadai untuk mendukung tiap asersi yang relevan. Evaluasi ni mempertimbangkan

bukti yang diperoleh untuk mendukung penilaian resiko salah saji yang material.

Sebagaimana bukti yang dikumpulkan untuk mencapai level rencana risiko deteksi atau

prosedur subtantif, jika evaluasi ini mengindikasikan bahwa buti tidak cukup untuk

memenuhi level rencana risiko audit.

5. Mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

Kliem normalnya merancang laporan keuangan , termasuk catatan kaki. Auditor

me-review laporan keuangan untuk memastikan kessesuain dengan PABU, penyajian

akun yang baik, dan dimaksukkan semua pengungkpan yang diperlukan. Kebanyakan

kantor akuntan publik menggunkan sejumlah tipe checklist pengungkapan laporan

keuangan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa semua catatan laporan

keunagan telah dimasukan denganbaik.

6. Review kualitas perikatan independen

Sebaian besar perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan review kualitas

perikatan untuk perusahaan dangang public dan perusahaan privat yang laporan

keungannya dierkirakan akan didistribusikan secara luas, orang mereview kualitas

perkiraan adalah rekan yang tidak diasosiasi dengan rinci perikatan dan diharapkan

melakukan suatu evalusi objektif atas penilaian siqnifikan yang dibut oleh timperkiraan

dan simpulan yang dicapai dalam memformalisasikan laporan auditror.

7. Pengarsipan dan retensi

Semua dokumen yang “membentuk basis audit review ”disyaratkakn untuk

direntasi. Standar dokumentasi PCAOB menyaratkan bahwa dokumen apapun yang

dibut, dikirim atau diterima termasuk dokumen yang tidak konsisten dengan simpulan

final dimasukkan dalam arsip audit untuk semua hal yang siqnifikan.

8. Pertimbangan keberlangsungan (Going Concern) perusahaan

Auditor memiliki tanggung jawab utnutk mengevaluasi apakah ada keraguan

subtansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai suatu keberlangsungan

perusahaan untuk sejumlah periode waktu yang sesuai. “keberlangungan perusahaan”

dalam konteks ini berarti bahwa ”hidup perusahaan” mungkin akan tetap “berlanjut”

dalam kata lain merupakan hal yang baik bila perusahaan dianggap sebagai“keberlanjutan perusahaan”. Permaslahannya disini adalah apakah auditor memiliki


20/36


“keraguan subtansial” mengenai perusahaan untuk meneruskannya satu waktu yang

logis.

F. Langkah-langkah dalam evaluasi keberlanjutan

Auditor mengikuti tiga langkah keseluruhan tahapan dalam membuat evaluasi

keberlanjitan:

a. Pertimbangan apakah hasil prosedur audit yang dilakukan selama perencanaan,

pelaksanaan, dan pelengkapan audit menunjukan ada atau tidaknya keruangan

subtansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai keberlanjutan

untuk suatu periodewaktu yang logis atau satu tahun.

b.

Jiaka add keraguan subtansial, perolehan informasi mengenai rencanan manajemen

untuk mengurangi masalah keberlanjutan dan nialai kemungkinan rencana

semacam itu dapat didimplementasikan dengan sukses.

c. Simpula, dengan mempertimbangkan rencana manajemen, apakah ada kerugian

subtansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai suatu

keberlanjutan.

G. Komunikasi dengan Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

Standar auditing mengharuskan auditor mengomunikasikan masalah tertentu yang

terkait pelaksanaan audit pada individu yang bertanggung jawab dalam pengawasanarah strategis dan peroses pelaporan keunagan entitas, kadang disebut sebagai “pihak -

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.” Untuk perusahaan perdagangan

publik” pihak -pihak yang bertanggung jawa b atas tata kelola” umumnya akan secara

khusus merujuk kepada dewan direksi dan komite audit. Tujuan dari komunikasi ini

adalah untuk mendorong dialog sehat dan dua arah mengenai masalah pelaporan

keuangan serta untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola

menerima informasi yang memadai dalam permasalahan terkait audit yang siqnifikan.

1. Komunikasi mengenai audit pengendalian internal atas pelaporan keungan

Auditor juga memiliki sejumlah tanggung jawab komunikasi untuk audit

pengendalian internal atas palapporan keungan. Auditor harus mengomunikasikan

secra tertulis kepada menajemen dan komite seluruh defisiensi dan kelemahan

material yang diidentifikasi selama audit.

2. Surat manajemen

Pada komunikasi, auditor normalnya menyiapkan satu surat manajemen. Dan

pastikan tidak keliru atas surat manajemen dengan surat representasi manajemen .


21/36


auditor perusahaan menggunakan surat manajemen untuk membuat rekomendasi

pada klien berdasarkan observasi selama audit, surat ini dapat mencakup saran

perbaikan dalam beragam area, seperti struktur organisasi atau isu efesiensi.

H. Penemuan Lebih Lanjut atas Fakta Setelah Tanggal Laporan Auditor

Prosedur audit yang dilakukan sebagai bagian audit untuk mengidentifikasi

peristiwa yang relevan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan namun sebelum

laporan keuangan dan laporan audit yang menyertainya diterbitkan. Meskipun seorang

auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun setelah

laporan keungan dan laporan audit diterbitkan, fakta yang mungkin memegaruhi

laporan biasa menjadi perhatian auditor setelah penerbitan bila dia mengetahuinya lebih

awal. Auditor mungkin mengetahui bahwa manajemen dengan curang menginflasi

kuantitas dan harga persediaan tidak dimasukkan dalam laporan keuangan karena

kekeliruan komputer.

Ketika fakta yang dijumpai dapat mempengaruhi laporan auditor yang diterbitkan

sebelumnya, auditor seharusnya berkonsultasi dengan pengacaranya karena

kemungkinan implikasi hukum yang terlibat dan tertindak yang diambil dari auditor

mungkin melibatkan komunikasi rahasia klein auditor, auditor seharusnya menentukan

apakah faktanya dapat diandlkan dan apakah mereka ada pada tanggal pelaporan audit,

auditor juga seharusnya mendiskusikan masalah dengan level manajemen yang sesuai

dan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ahkirnya auditor

seharusnya menentuka apakah laporan keuangan memerlukan revisi dan mencari tahu

bagaimana menejemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut dalam laporan

keuangan.

Jika auditor memutuskan bahwa laporan keungan yang diterbitkan sebelumnya

mengandung kekeliruan dan laporan audit terpengaruh, dia seharunya meminta klien

menerbitkan revisi dengan segera untuk laporan keuangan. Jika klien menolak untuk

bekerja sama dan membuat pengungkapan yang diperlukan, auditor seharusnya

menotifikasi dewan direksi dan mengambil langkah tersebut:

Menotifikasi klien agar laporan auditor seharunya tidak lagi diasosiasikan dengan

laporan keunagan.

Menotifikasi badan regulator yang memiliki yuridikasi atas kliem agar laporan auditor

tidak lagi dapat diandalkan.

Menotifikasi tiap orang yang diketahui auditor bergantungan pada laporan keuangan.


22/36


Laporan atas Laporan Keuangan yang Diaudit

Pelaporan atas Laporan Keuangan Auditan

1. Standar Pelaporan

2. Laporan Auditor

3.

Pengaruh Keadaan Penyebab Penyimpangan dari Laporan Standar

4. Pertimbangan Pelaporan Lain

5. Tanggungjawab Pelaporan Auditor

Untuk memenuhi tanggungjawab pelaporan, auditor harus:

1. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang ke empat standar pelaporan

2.

Mengetahui dengan pasti kata-kata dalam laporan auditor standar dan kondisi

yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dapat diterbitkan

3. Memahami tipe penyimpangan dari laporan standar dan keadaan yang sesuai

dengannya

4. Mengetahui pertimbangan khusus lain yang terkait dengan pelaporan

Standar Pelaporan

1.

Standar Pelaporan Pertama

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan sudah disajikan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

b. Secara implisit laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan

PABU

– Prinsip Akuntansi berterima umum: mengatur pengakuan, pengukuran dan

pengungkapan

– Prinsip akuntansi yang dipilih sesuai dengan keadaan

– Laporan keuangan informatif untuk digunakan, dipahami, dan

diinterpretasikan

– Laporan keuangan berdasar peristiwa dan transaksi yang menggambarkan

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas-bats yang layak dan

praktis

SUMBER PABU

a.

PSAK dan IPSAK, Opini DSAK, Buletin Riset Akuntansi

b. Buletin tehnis DSAK, Pedoman Audit dan Akuntansi untuk industri, dan

Pernyataan Posisi IAI-KAPc.

Konsensus satuan tugas DSAK dan Buletin Praktis IAI


23/36


d.

Interpretasi akuntansi IAI, Tanya jawab yang dipublikasikan staf DSAK,

praktek industri yang sudah banyak diterima

e.

Literatur akuntansi lainnya

Standar Pelaporan Kedua

Perubahan yang tidak mempengaruhi konsistensi

o Perubahan akuntansi yang menyangkut estimasi akuntansi

o Koreksi kesalahan yang bukan menyangkut suatu prinsip

o Klasifikasi dan reklasifikasi

o Transaksi atau peristiwa yang berbeda secara substansi

o Perubahan kondisi bisnis, seperti akuisisi atau disposal anak perusahaan

o Pengenalan produk baru

o Bencana alam atau kebakaran

Standar Pelaporan Ketiga

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor

Pengungkapan mencakup:

Bentuk

Susunan

Isi

Lampiran catatan

Standar Pelaporan Keempat

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan

secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,

dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

Tujuan standar ini untukmencegah salah tafsir tingkat tanggungjawab auditor, kalau

namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Standar ini secara langsung mempengaruhi

bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan auditor

o Pemberian Pendapat

o

Laporan keuangano Karakter Audit


24/36


o Pengaitan dengan Laporan keuangan

o Derajat Tanggungjawab

Laporan Auditor Standar

a. Judul memuat kata independen

b. Pernyataan laporan keuangan telah diaudit

c.

Pernyataan laporan keuangan tanggungjawab manajemen

d. Pernyataan audit dilaksanakan berdasar standar auditing

e. Pernyataan audit telah direncanakan dan diperoleh keyakinan yang memadai

f.

Pernyataan audit meliputi:

o Pemeriksaan

o Prinsip yang mencakup estimasi akuntansi

o Penilaian secara keseluruhan

o Pernyataan audit telah memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat

o Pendapat kewajaran laporan keuangan yang diaudit

o Tandatangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor usaha KAP

o Tanggal laporan auditor

Penyimpangan dari Laporan Standar

1.

Bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan, dengan opini tetap wajar tanpa

pengecualian

2.

Pemberian opini yang berbeda pada laporan keuangan

Penambahan Bahasa Penjelasan

1. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang

satu atau lebih fakta-fakta yang material sehubungan dengan audit atau laporan

keuangan auditan

2. Berikut adalah keadaan yang memerlukan informasi penjelasan pada laporan standar

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

a. Ketidakkonsistenan penerapan PABU

b. Tidak sesuai dengan PABU

c.

Ketidakpastian yang disebabkan sesuai dengan PABU

d. Keraguan substansial atas status kelangsungan usaha

e. Penekanan pada hal-hal tertentu oleh auditor

f.

Opini yang didasarkan pada laporan auditor lain di mana tidak terdapat

pembatasan ruang lingkup atau ketidaksesuaian dengan PABU

Tipe Pendapat Auditor yang lain


25/36


1.

Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

2. Tidak Wajar (adverse opinion)

3.

Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)

Penyebab pemberian opini WDP, TW, dan Menolak memberikan Opini

1. Keterbatasan luas lingkup

2.

Ketidaksesuaian dengan PABU

3. Ketidakkonsistenan penerapan PABU

4. Ketidakcukupan pengungkapan

5.

Ketidakpastian yang tidak dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan PABU

6. Kesangsian substansial atas kelangsungan usaha

7. Keadaan sehubungan dengan opini berdasar opini auditor lain

Keterbatasan Luas lingkup

1. Oleh klien:

a. Dilarang melakukan konfirmasi piutang

b.

Klien tidak mau menandatangani surat pernyataan manajemen

c. Dilarang membaca notulen rapat direksi

2. Oleh keadaan :

a.

Waktu penugasan sudah terlambat

b.

Catatan klien tidak lengkap

Qualified Opinion

a. Tunjukkan keterbatasan luas lingkup dalam paragrap luas lingkup

b. Beri alasan substansial atas keterbatasan dalam paragrap penjelasan

c.

Beri opini wajar dengan pengecualian dalam paragrap opini dengan mengacu pada

paragrap penjelasan

Disclaimer of Opinion

a.

Paragrap pengantar dimodifikasi

b. Paragrap luas lingkup dihilangkan

c. Paragrap penjelasan dimasukkan sesudah paragrap yang menjelaskan alasan opini

menolak

d. Paragrap ketiga dan kesimpulan berisi penolakan suatu opini

Adverse Opinion

a.

Paragrap penjelasan harus menunjukkan alasan substansial untuk opini tidak wajar

b.

Paragrap opini harus menyatakan bahwa karena efek dari hal yang dijelaskan dalam paragrap penjelasan menyebabkan ketidakwajaran penyajian laporan keuangan


26/36


Pertimbangan Lain dalam Pelaporan

a. Pelaporan bila auditor tidak independen

b.

Keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif

c. Informasi yang menyertai laporan keuangan auditan

d. Laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara lain

Pelaporan bila auditor tidak independen

a. Dilarang menggunakan laporan auditor standar

b. Laporan tidak boleh memakai judul laporan auditor independen

c.

Bila ada penyimpangan dari PABU auditor harus 1) memaksa agar laporan

keuangan direvisi atau 2) memaparkan penyimpangan dalam penolakan, atau 3)

menolak namanya dikaitkan dengan laporan keuangan

Keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif

a. Perbedaan opini

b. Pemutakhiran opini, akibat

– Penyelesaian kemudian untuk ketidakpastian yang ada dalam tahun yang lalu

– Penemuan ketidakpastian yang ada pada tahun yang lalu

– Restatement laporan keuangan yang lalu agar sesuai dengan PABU

c.

Penggantian auditor, auditor harus menjelaskan

–

Laporan keuangan yang lalu diaudit oleh auditor lain

–

Tanggal laporan keuangan auditor yang diganti

– Tipe laporan yang diterbitkan oleh auditor sebelumnya

– Jika opininya tidak standar, sebutkan alasan substantifnya

Informasi yang menyertai laporan keuangan auditan. Informasi lain bukan

merupakan laporan keuangan dasar yang tidak diharuskan standar untuk diaudit.

Namun auditor harus melakukan hal-hal berikut:

a.

Informasi Suplemen yang diwajibkan

o Prosedur terbatas dan melaporkan kalau ada kekurangan atau penghilangan

informasi tertentu

b.

Informasi Sukarela dari klien

o Baca informasi apakah konsisten dengan laporan keuangan auditan

c. Tambahan informasi dari auditor

o Harus dipastikan bahwa informasi lain tersebut di luar laporan keuangan dasar

d.

Laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara laino Tergantung dengan peraturan pasar modal yang berlaku di negara lain


27/36


KEWAJIBAN HUKUM :

Kewajiban Hukum

Faktor-faktor pokok yang mendorong kewajiban hokum terhadap Akuntan Publik

antara lain :

Kesadaran pengguna laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan public

Kesadaran divisi-divisi SEC untuk melindungi kepentingan stockholder

Auditing dan akuntansi yang semakin kompleks sehubungan dengan

peningkatan ukuran bisnis, globalisasi, dan intrik operasi bisnis

Konsep kewajiban deep pocket

Pengadilan kesulitan memahami dan menafsirkan masalah teknis akuntansi

dan audit.

Kewajiban hukum auditor kepada klien adalah mencegah penipuan dan/atau

pelanggaran kontrak yang bisa mempengaruhi hasil-hasil pekerjaan.

Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman

pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis , kegagalan

audit, dan risiko audit.

Definisi berikut akan menjelaskan perbedaannya:

kegagalan bisnis, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar

kewajibannya

kegagalan audit, terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat yang salah karena

gagal memenuhi syarat - syarat GAAS . risiko audit, terjadi jika auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar

sedangkan kenyataannya laporan tersebut salah saji secara material.

Standar ketelitian yang sering disebut konsep kehati-hatian (prudent person)

menjelaskan bahwa auditor hanya menjamin itikad baik dan integritas dan

bertanggung jawab atas kecerobohan , itikad buruk atau ketidak jujuran dan auditor

terbebas dari kerugian akibat kekeliruan dalam pertimbangan.

Bidang kewajiban hukum auditor dapat digolongkan sebagai berikut :

Kewajiban kepada klien:Kewajiban terhadap klien timbul karena kegagalan untuk melaksanakan tugas

audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal

menemukan kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik.

Apabila terdapat tuntutan auditor dapat mengajukan pembelaan yaitu :

Tidak adanya kewajiban melaksanakan pelayanan, dalam hal ini tidak

dinyatakan dalam surat penugasan/kontrak.

Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja , mengklaim bahwa auditor telah

mengikuti GAAS .

Kelalaian kontribusi, dalam hal ini menjamin jika klien melakukan

kewajiban/tindakan tertentu ,tidak akan terjadi kerugian


28/36


Ketiadaan hubungan timbal balik, antara pelanggaran auditor terhadap standar

kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien.

Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law

Pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban

tersebut antara lain sebagai berikut :

Doktrin ultramares, Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary

beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit.

Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan

keputusannya pada laporan keuangan .Foreseeable user’s, pemakai yang dapat

diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakai laporan

keuangan yang mepunyai hubungan kontrak .

Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal

Securities Act tahun 1933, persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang

mengeluarkan efek-efek baru. Peraturan membolehkan pihak ketiga

menggugat auditor jika laporannya menyesatakan dan tidak mempunyai beban

pembuktian hal tersebut, sementara auditor dapat membela jika audit telah

memadai dan pemakai laporan tidak menderita kerugian .

Securities Exchange Act tahun 1934, persyaratan penyampaian laporan

tahunan setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Akibat

tuntutan ini SEC dapat mencabut ijin praktek dari KAP yang yang melakukan

kesalahan.

Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, peraturan ini

ditujukan untuk kriminalitas tetapi auditor sering dituntut berdasarkan

peraturan ini .

Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977, larangan pemberian uang suap

kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan

mempertahankan hubungan usaha

Kewajiban criminal

Beberapa undang-undang seperti Uniform Securities Acts, Securuties Acts1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute

menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan

yang palsu adalah perbuatan kriminil.

Tanggung Jawab Kerahasiaan

Beberapa tuntutan yang terjadi menuntut perlunya profesi auditing untuk

meneliti peraturan perilaku yang menyangkut kerahasiaan dan mencoba memperjelas

persyaratan - persyaratan yang konsisten dengan common law .

Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum


29/36


AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan langkah-langkah

berikut :

Riset dalam auditing

Penetapan standar dan aturan.

Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor Menetapka persyaratan penelaahan sejawat .

Melawan tuntutan hukum

Pendidikan bagi pemakai laporan

Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas

Perundingan untuk perubahan hukum .

Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum

Dalam meringankan kewajibannya auditor dapat melakukan langkah-langkah berikut

Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan

pantas

Mengikuti standar profesi

Mempertahankan independensi

Memahami usaha klien

Melaksanakan audit yang bermutu

Mendokumentasika pekerjaan secara memadai

Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan

Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia Perlunya asuransi yang memadai; dan Mencari bantuan hukum


30/36


Berilah contoh kasus beserta jawabannya terhadap topik sikap profesional,

independensi, dan pengendalian kualitas!

LATAR BELAKANG KASUS PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam

penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan

investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode

etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun

2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila

diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan

Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan,laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap

laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan

akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum

disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus

Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit olehakuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan

dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.

Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan

nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada

akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada

beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan

Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa

dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan

perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang

diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI

sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pad akhir tahun 2005 masih


31/36


tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6

Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3.

Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai

kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar

oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian

dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan

tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan

pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan

publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata

kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses

laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit

laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan

Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin

praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum

sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip

akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak

tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan

tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan

masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan

Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar

akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai

auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan

Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan

masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika

profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerjaakuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan.


32/36


Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui

prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan

harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

PEMBAHASAN KASUS

Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang

dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi

terjadinya manipulasi.

Analisis 5 Question Approach:

A. Profitable

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan

perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita

kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh

bonus dari “laba semu” tersebut.

2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan

memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal

1. PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam

kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak

langsung:

1.

Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara

apa pun;

2. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

3.

Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak

mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak

menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan

maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri

atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau

menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang

menyatakan:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau

menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah,

mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yangmemperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan


33/36


Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(2) KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

C. Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

1) Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan,

sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuagan PT. KAI menjadi

tidak akurat/salah.

2) Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang

diterima pemerintah lebih kecil.

D. Right

1) Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang

menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.

2) Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

E. Suistainable Development

Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan

jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan

pribadi/manajemen (motivasi bonus).

Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal

pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya

menerapkan 8 prisip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab

profesi, kepentingan publik, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional,

kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang

dilanggar antara lain :

1)

Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua

kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab

karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan

tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi

keuangan perusahaan yang sebenarnya.

2) Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungandengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT.


34/36


KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja

memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita

kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan.

Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian

tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup

menanggulangi kerugian tersebut.

3) Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini

akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan

manipulasi laporan keuangan.

4) Objektifitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak

siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah

memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu

yang berada di PT. KAI.

5) Kompetensi dan kehati-hatian professional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian,

kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam

kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga

terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita

kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.

6) Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras

dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan

profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang

menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatanlaporan keuangan, dan hal ini

dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

7) Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi

standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan

dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan

dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas danobyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena


35/36


tidak malaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih

pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan

sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat

dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen PT KAI

a) Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai

asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum

dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal

perseroan.

b) Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak

mengulangi kembali di masa datang.

2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan

a) Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku

konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat

mendiskreditkan profesioreksi

b) Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat

c) Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang

melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi

tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak

mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

1) Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika

profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya

tentang otorisasi.

2) Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik.

3) Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta

memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik

bagi kelangsungan usaha perusahaan.

4) Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5)

Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka

mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate


36/36

governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian

wewenang.

6)

Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya

adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk

memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang

dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

7) Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk

mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

8)

Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik

adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat

kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil

terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna

dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.

9) Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik

untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang

dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi

(enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal

10)

Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu

dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan

yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya

tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada

alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran

profesionalisme dikedepankan

11) Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar

memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan

oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

HASIL ANALISIS :

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan

suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi

karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI

tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti

investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-

asas etika profesi akuntansi

Documents

Tugas Uas Auditing II