Nama: Ratu Riftia RizkiNIM : 1106151341

Tugas 1.Rumusan masalah: a. Bagaimana transisi kedaulatan Negara terhadap Migas dari awal kemerdekaan (1945-1966), masa orde baru (1966-1998), dan era reformasi (1998-2013) menurut Teori tentang Hak menguasai Negara (W.Friedmann dan Mohammad.Hatta)?b. Bagaimana akibat hukum serta pelaksanaan kedaulatan migas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU/2012 mengenai mengujian UU migas berkaitan dengan Teori tentang Negara Kesejahteraan (Roscoe Pound)?

Tugas 2.Tesis Statement:Migas merupakan Sumber daya alam yang dimana Pengelolaanya mengedepankan kepentingan nasional dengan tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita bangsa indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, dengan demikian pemerintah seharusnya perlu membangun sepenuhnya kemandirian migas yang berdaulat dengan rencana kebijakkan strategis dan lebih tepat manfaat terkait dengan diputuskannya Judicial review UU No.22 tahun 2001. karena kedaulatan Negara terhadap Migas dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai sarana mewujudkan Negara Kesejahteraan.

Tugas 3.Latar Belakang:Migas merupakan Sumber daya alam yang dimana Pengelolaanya mengedepankan kepentingan nasional dengan tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita bangsa indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, dengan demikian pemerintah seharusnya perlu membangun sepenuhnya kemandirian migas yang berdaulat dengan rencana kebijakkan strategis dan lebih tepat manfaat terkait dengan diputuskannya Judicial review UU No.22 tahun 2001. karena kedaulatan Negara terhadap Migas dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai sarana mewujudkan Negara Kesejahteraan.Dalam pengertiannya, Negara kesejahteraan adalah Negara hukum yang modern yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya dan tugas dari pemerintahnya bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahannya saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan social dalam rangka mencapai tujuan Negara. Maka selain harus menjaga keamanan rakyatnya, Negara hukum modern bertugas untuk memajukan Kesejahteraan rakyat[footnoteRef:1]. [1: Patmosukismo Suyitno, Migas Politik, Hukum, dan Industri, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), hal 58.]

Pada negara kesejahteraan, Negara juga mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia[footnoteRef:2]. hal ini sejalan dengan teori hukum Negara kesejahteraan yang mengatakan bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi berwenang menentukan arah kebijakkan berbagai bidang kehidupan bangsa. [2: Siagian P Sondang , Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal. 138.]

Salah satu arah kebijakkannya adalah sebagaimana tercantum dalam bab XIV UUD 1945 tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3), yang menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara, dan bumi, air dan kekayaan alam yang yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakakn untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 33 ayat (2) tersebut dua potensi sumber daya nasional dari pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, pengertian dikuasai oleh negara. Pengertian di kuasai Negara mengandung arti sebagai kedaualatan Negara. Pengertian dikuasai oleh Negara dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam kaitannya dengan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam, adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 UUPA 1960, mengatur peruntukkan kemakmuran boleh oleh Negara tetapi tidak selalu oleh perusahaan Negara, bisa juga oleh swasta. Pengertian dikuasai oleh Negara juga dikemukakan oleh beberapa tokoh terkait penafsiran Pasal 33 UUD 1945 yaitu Mohammad Hatta yang merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal[footnoteRef:3], menurut Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.[footnoteRef:4] [3: Hatta Mohammad, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara,1977), hal. 28.] [4: Yamin Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954), hal.42-43.]

Menurut Bagir Manan yaitu (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.[footnoteRef:5] Menurut W. Friedmann [footnoteRef:6] Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara. [5: Manan Bagir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 12.] [6: Patmosukismo Suyitno, Op,cit., hal 65.]

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan arahan UUD 1945 yang telah dikemukakan di atas, mengalami perkembangannya sejak pengelolaan zaman pra kemerdekaan, sampai dengan orde baru, dan reformasi yaitu dari mulai diterbitkan Undang-Undang No. 37/Prp/1960 tentang pertambangan umum dan Undang-Undang No. 44/Prp/1960 tentang pertambangan Migas. dalam Undang-Undang tersebut mulai dijelaskan secara jelas menyatakan bahwa Migas merupakan sumber daya yang strategis untuk pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, merupakan kekayaan nasional yang hanya diusahakan oleh Negara dan pengusahaanya hanya dilaksanakan oleh perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1971 mengenai pertamina. dan apabila ada kerja sama dengan pihak ketiga ( nasional/ asing), statusnya hanya sebagai kontraktor bagi perusahaan Negara, karena hanya melalui pengelolaan perusahaan Negara yang dimiliki Negara, akan tetapi dalam perkembangannya dan perubahan zaman reformasi dan pada era globalisasi maka kebijakkan Migas mengalami perubahan yaitu pada Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 dimana pengelolaan industri Migas terbuka bagi semua pihak, termasuk perusahaan asing, sejak waktu itulah kebijakkan liberalisasi pengelolaan Migas diterapkan.Setelah diterbitkan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, permasalahan pro dan kontra terkait dengan mengenai hak menguasai negara semakin meningkat, karena walaupun Undang-Undang tersebut mengandung asas ekonomi kerakyatan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas pemerataan, asas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak[footnoteRef:7], namun pada dasarnya menerapkan langkah liberalisasi dengan membuka dan memisahkan seluruh sektor migas kepada pihak ketiga (termasuk perusahaan asing) kegiatan eksplorasi juga tidak meningkat. [7: Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2.]

Sehingga selama berlakunya Undang-Undang tersebut, telah di ajukan gugatan sebanyak 3 (tiga) kali guagtan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/Puui/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-V/2005, dan yang terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu/2012 dimana gugatan itu digugat oleh masyarakat perorangan yang dirugikan dan sekelompok perhimpunan organisasi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001. judicial review ini yang mempunyai dampak besar bagi kebijakkan Dengan permasalahanya mengenai Kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi,selanjutnya disebut BP Migas, Kontrak kerja sama Migas, Frasa yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli, Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir, Pemberitahuan KKS kepada DPR;[footnoteRef:8] dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagian UU Migas dan Badan Pelaksana dinyatakan inkonsitusi. [8: Putusan MahKamah Konstitusi Nomor 36/UU/2012 mengenai Pengujian UU Migas, hal, 97.]

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai transisi Kedaulatan Negara terhadap Migas dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan Negara Kesejahteraan serta menganalisis bagaimana pelaksanaan pengelolaan Migas setelah di berlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/2012 mengenai pengujian UU Migas.

Review Bab 1 buku Utrecht mengenai Objek Hukum Administrasi NegaraParagraph 1 : bidang Administrasi Negara, pengertian administrasi Negara menurut Montesquieu (trias politica) dalam arti sempit adalah gabungan jabatan-jabatan, alat administraso yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah melakukan administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, legislative, dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari pada Negara dari persekutuan hukum daerah tingkat I, II, dan III. dan daerah istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan suatu delegasi dari pemerintahan pusat. akan tetapi terdapat keberatan yaitu: (1) pemisahan mutlak mengakibatkan badan kenegaraan tidak dapat ditempatkan dibawah pengawasan sehingga dimungkinkan terjadi pelampauan batas kekuasaan yang tidak sesuai dengan pelajaran kedaulatan rakyat, (2) tidak diterima sebagai azas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu dapat disertai hanya pada satu fungsi saja, karena pada kenyataan di Negara hukum modern ada banyak badan kenegaraan disertai funksi lebih dari satu macam yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. (3) kemerdekaan pejabat administrasi Negara tidak boleh dijalankan sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan individu tanpa alasan yang layak.. Paragraph 2: hukum administrasi Negara Indonesia sebagai penyelenggara UUD dan pembangunan. Administrasi menjadi penting bagi bangsa Indonesia dalam sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia , zaman pra kemerdekaan, orde baru (Repelita) hal ini terlihat didalam UUD 1945 terdapat ketentuan yang menjadi landasan hukum peraturan-peraturan, yaitu pasal 27, 29,30, 31, 32, 33 Paragraph 3: mengemukakan pendapat para tokoh2 tentang pengertian dan, hubungan, perbandingan dan batasan antara, hukum administrasi Negara dengan ilmu pemerintahan, dengan kesimpulan pendapay bahwa hukum administrasi menitik beratkan kepada hubungan hukum, ilmu pemerintahan menitik beratkan pada kebijaksanaan politik, dan menguraikan tentang perkembangan ilmu public administration yang lebih luas dari persoalan diluar bidang pemerintahanParagraph 4: hubungan hukum administrasi yang istimewa karena dapat dapat mengunakan peraturan hukum tertentu. dan perbedaan keistimewaan hukum administrasi dengan hukum pidana.Paragraph 5: pengertian dari perbandingan hukum administrasi Negara dengan hukum tatanegaraan dari para tokoh van vollenhoven, (hukum administrasi Negara bergerak sedangkan hukum tatanegaraan tidak bergerak) yang hampir sama dengan pendapat logemann, serta pendapat van der pot, kranenburg vegting, dan wiarda.menganggap perbedaan hukum administrasi dengan hukum ketatanegraan bukan perbedaan azasi.Paragraph 6: sumber hukum materil yang merupakan sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dimana sumber hukum yang umum dan tertinggi menjiwai tindakkan administrasi Negara yaitu pancasila dan sumber hukum formil yang merupakan suatu kaidah yang berlaku umum dan ditaati juga oleh mereka yang tidak menerima bahkan menentangnya yang memungkinkan pemerintah mempertahankan kaidah tersebut sebagai suatu kaidah hukum. praktek administrasi Negara sebagai sumber hukum formil yang membentuk hukum tidak tertulis akan tetapi tidak semua keputusan para pejabat Negara membentuk hukum administrasi Negara sebagai sumber hukum formil, karena ada dua macam keputusan yaitu yurisprudensi dan keputusan pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.