of 21/21
TUPOKSI LPJK PERIODE 2021 -2024 DAN TRANSISI LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI Taufik Widjoyono Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

TUPOKSI LPJK PERIODE 2021 -2024

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TUPOKSI LPJK PERIODE 2021 -2024

DAN TRANSISI LAYANAN SERTIFIKASI
Taufik Widjoyono Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Peran LPJK sebagai wujud partisipasi masyarakat
dilakukan melalui:
b. Pemberian masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi
c. Forum jasa konstruksi
Rantai Pasok 3. Akademisi/Pakar 4. Pemerintah 5. Pengguna Jasa
PROSES PENGADAAN
• Desain • Pemilihan
BUJK • Konstruksi
Peme rintah
BUJK Profesional
ASEAN., Eng.
Simanjuntak, ST., MT., D.Min
1. Registrasi Badan Usaha 2. Registrasi Pengalaman Badan Usaha 3. Registrasi Tenaga Kerja 4. Registrasi Pengalaman Profesional 5. Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 6. Registrasi Penilai Ahli 7. Pembentukan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi
1. Akreditasi Asosiasi Badan Usaha 2. Akreditasi Asosiasi Profesi 3. Akreditasi Rantai Pasok 3. Lisensi LSBU 4. Rekomendasi Lisensi LSP
1. Pelatihan Penilai Ahli 2. Uji Kompetensi Penilai Ahli 3. Sertifikasi Penilai Ahli 4. Penetapan Tim Penilai Ahli yang Teregistrasi terkait Kegagalan Bangunan 5. Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa 6. Etika Profesi 7. Koordinasi Perguruan Tinggi dengan DUDI Bidang Jasa KonstruksI
1.Melakukan Pengembangan dan Analisa terhadap Sistem yang Ada 2.Melakukan Kajian terhadap Kebijakan Pemertintah 3. Pengembangan Jenjang Pendidikan 4. Pengembangan Profesi Berkelanjutan 5. Pengembangan Badan Usaha Berkelanjutan 6. Koordinasi Media
. .... 1. Rantai Pasok Jasa Konstruksi 2. Penyetaraan terhadap Tenaga Kerja Konstruksi Asing 3. Koordinasi Hubungan Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam dan Luar Negeri
Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng,
IPU
. 1. Menyusun rencana kerja dan Monev 2. Melakukan Pemantauan capaian kinerja LPJK 3. Monitoring dan evaluasi penerapan sertifikasi BU 4. Monitoring dan evaluasi penerapan sertifikasi LSP 5. Integrasi sistem data nasional
BIDANG I (Registrasi)
BIDANG III (Pelatihan, Uji Kompetensi dan Penetapan Penilai Ahli)
BIDANG IV (Penyetaraan Tenaga
BIDANG VI (Program Rencana Kerja dan Monev)
Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi
Ir. Tri Widjajanto, MT.
KONSULTANSI KONSTRUKSI
LANDASAN TERBITNYA SE MENTERI PUPR NO 30/2020
• Pasal 5 UU No 2 tahun 2017 Kewenangan registrasi , lisensi LSBU, dan membentuk LSP pada Pemerintah Pusat (Menteri PUPR)
• Pasal 103 UU No 2 tahun 2017 Berakhirnya kepengurusan LPJK 2016-2020 dan Terbentuknya LPJK Baru Periode 2016-2020 (dilantik pada tanggal 22 Desember 2020)
• Pasal 176 PP No 22 tahun 2020 Permohonan Sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan dan sertifikat badan usaha tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
• Menjamin kontinuitas pelayanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi
• Memberikan mandatori tugas sertifikasi kepada LPJK periode 2021- 2024
Pemberlakuan masa transisi dan Pedoman pelayanan sertifikasi badan usaha dan
keterampilan kerja
MAKSUD DAN
Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi selama
masa transisi
menjamin kontinuitas pelayanan Sertifikasi
1 Masa transisi berlaku setelah pelantikan pengurus LPJK periode 2021-2024 sesuai Kepmen No. 1792/KPTS/M/2021 tentang Pengurus LPJK dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikat Badan
Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021
Layanan Sertifikasi masa transisi dilaksanakan oleh LPJK Periode 2021-2024 termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi pada masa transisi
LPJK Periode 2021-2024 membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha
3
2
4 Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh:
a. Asosiasi Profesi Terakreditasi; b. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi
Yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja.
5 Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana angka 4 tersebut di atas dilaksanakan pada masa
transisi
6 Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 belum dapat
dilaksanakan, LPJK Periode 2021-2024 membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja
Layanan sertifikasi pada masa transisi
TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA MASA TRANSISI
1 2
4 5
Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai
dengan habis masa berlakunya
Penyelenggaraan sertifikasi yang telah dilaksanakan sebelum masa transisi akan
dilanjutkan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dan LSP atau Tim Penyelenggara
Sertifikasi Kompetensi Kerja
Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha
permohonan baru Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh LSP atau Tim Penyelenggara
Sertifikasi Kompetensi Kerja
Skema dan standar Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja tetap berpedoman
pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini
Proses Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja, dan perpanjangan Badan
Usaha tetap dapat dilaksanakan melalui laman https://siki.lpjk.net/
7 8 9
Seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal tetap melayani permohonan sertifikasi dalam masa transisi
Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja ditandatangani dan
diregistrasi oleh Pengurus LPJK
Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja dibiayai oleh APBN Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Proses Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam masa transisi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Surat Edaran ini
Format Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini
TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA MASA TRANSISI
10 11
• Akses asosiasi masih akun yang sama
ASOSIASI
• Asosiasi yang memiliki wewenang verifikasi dan validasi awal Tetap menerima permohonan sertifikasi badan usaha dan kompetensi kerja
BIAYA
• Biaya VVA tidak diatur dalam SE30/2020
SERTIFIKAT
• Ditanda tangani dan diregister oleh Pengurus LPJK
Ketentuan F. SE Menteri PUPR No 30/2020
PERSYARATAN BADAN USAHA PERMEN 8/2011 dan 9/2014
q Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi mengacu pada lampiran Permen PUPR No 8/2011 dan 9/2014
q Klasifikasi Elektrikal disesuaikan dengan Surat DJBK Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 perihal subklasifikasi Terkait Ketenagalistrikan bahwa EL001, EL002, EL003, EL004, EL 006, EL007, EL009, dan EL0010 berada di Kementerian ESDM
Alur Sertifikasi BUJK (Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksana Konstruksi)
Alur Sertifikasi BUJK asing
Alur Sertifikasi BUJK terintegrasi
Alur Perpanjangan dan Perubahan Kualifikasi Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan
PROGRES PENERBITAN SBU/SKA/SKTK
TERIMA KASIH
[email protected]
Petogogan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan
0811587055