TURBULENSI DALAM PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI

PROF. DR. OTTO HASIBUAN, SH, MMADVOKATDOSEN PASCA SARJANA UNIV. GAJAH MADAKETUA DEWAN PEMBINA PERADI

MUKERNAS &KONFERENSI NASIONAL IIFKSPI TAHUN 2017

BALI – HOTEL PATRA JASA24-25 AGUSTUS 2017

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

* Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)>> UU 74/1957

* Operasi Budhi>> Keppres No. 275/1963

* Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR)>> Keppres No. 98/1964

* Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)>> Kepres No. 228/1967

* Komite Empat>> Keppres No. 12/1970

* Operasi Penertiban (OPSTIB)>> Inpres No. 9/1977

* Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)>> Keppres No. 127/1999

* KPPU>> UU No. 5/1999

* Ombudsman>> Keppres No. 44/2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)>> PP No. 19/2000

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

>> UU No. 30/2002

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)>> Perpres No. 87/2016

KONSEP TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASIPELAKU PERTANGGUNGJAWABAN

• KUHP (Pasal 59)

• UU KEHUTANAN(Pasal 78 ayat 14)

• UU TIPIKOR(Pasal 20)

• UU TPPU(Pasal 7)

BUMN

SWASTA

officer tidak ada kepentingan pribadi harus mawas diri

lebih berpotensi karena ada kepentingan pribadi

POTENSI KETERLIBATAN TINDAK PIDANA KORPORASI

TANTANGAN KORPORASI #1

GOOD GOVERNANCE PROFIT KORPORASI

BUDAYA KORUPSI

HAKIM SEBAGAI BENTENG TERAKHIR PERADILAN

KORPORASI MEMBERI SUAP

TANTANGAN KORPORASI #2

BAGAIMANA KORPORASIHARUS MENYIKAPINYA ??

Sumber: https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi.Per 31 Maret 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 26 perkara, penyidikan 27 perkara, penuntutan 24 perkara, inkracht 16 perkara, dan eksekusi 20 perkara.Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 874 perkara, penyidikan 594 perkara, penuntutan 489 perkara, inkracht 406 perkara, dan eksekusi 434 perkara.

TOTAL KINERJA 2004-2017penyelidikan 874 perkarapenyidikan 594 perkarapenuntutan 489 perkara

inkracht 406 perkaraeksekusi 434 perkara

PENINDAKANPENCEGAHAN

UNSUR TERPENTING DALAM UPAYA

PEMBERANTASAN KORUPSI

PENCEGAHANTINDAK PIDANA KORUPSI

TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

SEMUA HARUS BERUBAH

YANG PERLU DIKETAHUI PENGUSAHA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KORPORASI

Apa yang dimaksud Tindak Pidana oleh Korporasi?

Siapa subjek hukumnya?

Kesalahan Korporasi yang dapat dipidana?

Hukuman yang dapat dijatuhkan?

???

PERMANOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENANGANAN

PERKARA TINDAK PIDANA OLEH

KORPORASI

Apa yang dimaksudTindak Pidana oleh Korporasi?

Tindak pidana yang dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana kepada korporasisesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi

Tindak pidana yang dilakukan oleh orangberdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain,baik sendiri-sendiri maupun bersama-samayang bertindak untuk dan atas nama Korporasidi dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi

Siapa subjek hukumnya?

Korporasi;

Pengurus Korporasi (organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana)

Kesalahan Korporasi yang dapat dipidana?

Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaatdari tindak pidana tersebut atautindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

Korporasi tidak melakukan langkah-langkahyang diperlukan untuk melakukan pencegahan,mencegah dampak yang lebih besardan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlakuguna menghindari terjadinya tindak pidana.

Hukuman yang dapat dijatuhkan?

Denda kepada Korporasi;

Bila Korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas;

Denda kepada pengurus Korporasi;

Bila pengurus Korporasi tidak membayar denda, maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional

TERIMA KASIH