Upload
vokhue
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KERJASAMA FAKULTAS
Nomor 1017/UN53.2/HK.07/2019
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 2
I. TUJUAN
1. Pedoman bagi staff pendidik dan mahasiswa pada setiap jurusan di
lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja
Ali Haji dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
2. Meningkatkan hubungan kerjasama antara civitas akademika Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pihak lain
pada tingkat nasional maupun internasional dengan lingkup kerjasama
terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
II. RUANG LINGKUP
1. Kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga pemerintah, swasta,
perguruan tinggi, Non Goverment Organization (NGO), dan lembaga donor
baik skala lokal, nasional maupun internasional
2. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan kerjasama yang
dilaksanakan pada masing-masing jurusan di lingkup Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Ruang lingkup bidang kerjasama adalah kerjasama di bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama.
III. KETENTUAN KERJASAMA
1. Bentuk kerjasama dalam tingaktan inisiasi kesepakatan kerjasama akan
dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) apabila terkait Pelaksanaan Kerjasama dapat
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Memorandum of Agreement
(MoA)
2. Kegiatan kerjasama bersifat menguntungkan kedua belah pihak , dalam
kontrak harus mencantumkan hak dan kewajiban serta waktu pelaksanaan
kerjasama
3. Kerjasama yang dijalin antara dua belah pihak dapat terus dilakukan
sepanjang kontrak kerjasama masih berlaku dan apabila berakhir dapat
diperpanjang jika kedua belah pihak menghendakinya
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 3
4. Semua Kerjasama yang dilakukan baik tenaga pendidik ataupun mahasiswa
harus melibatkan jurusan/fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan sebagai
lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerjasama tersebut
5. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan apabila kedua belah pihak
menganggap kerjasama tersebut tidak perlu lagi dan atau terjadi
permasalahan yang tidak menemukan titik temu penyelesaian masalah
6. Masing-masing pihak dapat mengajukan komplain apabila materi kerjasama
menyimpang dari apa yang telah disepakati bersama.
IV. PROSEDUR
4.1 Tahap Pengusulan, Penjelajahan, dan Penelaahan
1. Usulan pelaksanaan kerjasama dapat berasal dari :
i. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan menerima usulan permintaan
kerjasama yang berasal dari civitas akademika Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan sebagai inisiator untuk melakukan kerjasama dengan
mitra
ii. Tawaran pelaksanaan kerjasama yang berasal dari mitra terhadap
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
iii. Kerjasama yang diinisiasi melalui pihak universitas
2. Kerjasama yang akan diusulkan oleh inisiator dapat berupa inisiasi
kesepakatan kerjasama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman
(MoU) atau berupa pelaksanaan kerjasama yang dapat bersifat sebagai
sebuah tidak lanjut dari sebuah MoU yang sudah ditandatangani antara
UMRAH dengan lembaga lain yang akan dituangkan dalam bentuk MoA.
Pelaksanaan sebuah kerjasama yang dilakukan tanpa ada MoU sebelumnya
dapat ditindaklanjuti melalui MoA dan Perjanjian Kerjasama (PKS).
2. Dekan mengintruksikan Tim Telaah yang dipimpin oleh Wakil Dekan bidang
akademik, kemahasiswaan dan kerjasama untuk melakukan penelaahan dan
penjajakan terhadap usulan yang berasal dari inisiator atau mitra mengenai
berbagai aspek yang meliputi legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas,
kapabilitas serta dukungan sumberdaya yang dimiliki. Serta aspek kelayakan
lainnya.
3. Prosedur penjajakan dan penelaahan dilakukan dengan melakukan rapat
antara kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama. Calon mitra
memaparkan substansi kerjasama yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Tim
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 4
Telaah akan memutuskan terkait dengan hasil studi kelayakan terkait
rencana pelaksanaan kerjasama dan melaporkanya ke Dekan.
4. Dekan menerima laporan Tim Telaah terkait dengan hasil studi kelayakan
rencana kerjasama dan memutuskan keberlanjutan dari rencana kerjasama
tersebut.
4.2 Tahap Legalisasi
1. Penyusunan Draft kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah
pihak. Draft kesepakatan kerjasama tersebut harus memuat kesepakatan
mengenai muatan atau substansi kerjasama.
2. Tim Telaah yang dipimpin Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan dan
kerjasama memberikan masukan terhadap draft kesepakatan kerjasama.
3. Selanjutnya draft kesepakatan kerjasama yang sudah disepakati oleh kedua
belah pihak mendapatkan pengesahan dari wakil masing-masing pihak
dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya.
4. Penandatangangan kesepakatan kerjasama dilakukan oleh Pimpinan kedua
belah pihak.
5. MoU/MoA yang telah ditandandangani kedua belah pihak kemudian
diserahkan ke Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama(BAKK).
4.3 Tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
1. Penunjukan tim pelaksana kerjasama yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas
Ilmu Kelautan dan Perikanan melalui terbitnya surat keputusan atau surat
tugas.
2. Pelaksanaan kerjasama dapat dilaksanakan apabila aspek persyaratan
administrasi yang mendukung kelancaran kegiatan kerjasama telah terpenuhi
oleh kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada kerangka acuan kerja.
4. Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama bertanggung
jawab dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Dekan dan
dikomunikasikan dengan pihak mitra.
6. Dalam pelaksanaan kerjasama apabila ditemukan permasalahan dan
mengindikasikan adanya kerugian baik materiil maupun non materiil, maka
perlu diadakan rapat khusus untuk memutuskan keberlanjutan kerjasama
tersebut.
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 5
DIAGRAM ALIR PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN FIKP UMRAH
No
Uraian
Pelaku
Lembar Kerja/
Ket Civitas
Akademika FIKP
Dekan/ Fakultas
Mitra
Universitas
Tim
Telaah
Stakeholder
1 Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh civa FIKP UMRAH ke fakultas, dari pihak universitas ataupun oleh calon mitra.
2 Dekan menginstruksikan tim kerja untuk mempersiapkan kajian pra kerjasama bersama inisiator/calon mitra
3 Tim telaah melakukan identifikasi terkait jenis dan substansi kerjasama yang akan dilaksanakan baik yang berasal dari inisiator maupun yang berasal dari calon mitra. Kerjasama dalam tahap inisiasi maka perlu draft MoU. Perjanjian pelaksanaan kerjasama maka perlu draft MoA
MoU : inisiasi kesepakatan kerjasama MoA : Perjanjian pelaksanaan kerjasama dapat merupakan tindak lanjut MoU
4 Tim telaah melakukan penilaian dan melaporkan kepada Dekan
5 Dekan memutuskan untuk melanjutkan ke tahap penyusunan draft kesepekatan kerjasama
Apabila tidak dilanjutkan maka MoU/MoA/Kon trak kerjasama Tidak dibuat
6 Kedua belah pihak melakukan penyusunan kesepakatan kerjasama
7 Penelaahan draft MoU/MoA/Kontrak Kerjasama oleh Tim Penelaah
8 Penandatanganan MoU/MoA /PKS oleh Dekan dan Mitra
Naskah kesepaktan yang sudah ditandatangani ,ditembuskan ke WR 1 sebagai arsip
9 Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati pada kontrak kerjasama ini perlu koordinasi dengan stakeholder
List Kelengkapan Administrasi
Pengecekan kelengkapan administrasi sebelum proses pelaksanaan
10 Monitoring dan evaluasi bersama antara Tim Fakultas dan Mitra
11
Laporan kegiatan diserahkan kepada fakultas dan mitra
Laporan Laporan diserahkan ke WR 1 sebagai arsip
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 6
V. Tanggungjawab dan wewenang
Wewenang Dekan
1. Memutuskan berlangsungnya pelaksanaan kegiatan kerjasama
2. Menandatangani kontrak kerjasama
3. Menunjuk tim pelaksanaan kerjasama
Tugas dan Wewenang Wakil Dekan
1. Memimpin Tim Telaah dalam mengadakan penjajakan sebelum kerjasama
dilaksanakan
2. Memberikan masukan dalam penyusunan kontrak kerjasama
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
Tugas dan Wewenang Kabid Akademik dan Kemahasiswaan/Kerjasama
1. Merumuskan Naskah kontrak kerjasama yang siap ditandatangani oleh
kedua belah pihak;
2. Melaksanakan Penjajakan dan Penelaahan terhadap calon Mitra kerjasama;
3. Merencanakan dan Melaksanakan Prosesi Kegiatan Penandatanganan MoU
dan/atau Perjanjian Kerjasama;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kerjasama, dan
melaksanakan komunikasi dengan pihak mitra;
5. Membuat Laporan Hasil Kerjasama;
6. Melakukan kegiatan pengadministrasian/ pengarsipan/ pendokumentasian
serta membuat rekapitulasi/ tabulasi seluruh kerjasama Universitas;
VI. Penulisan Perjanjian: Substansi dan Bahasa
Perjanjian Kerjasama sekurang- kurangnya memuat:
1) Nama Perjanjian/Judul Kerjasama;
2) Nama lembaga dan logo (apabila ada);
3) Waktu penandatanganan kerjasama;
4) Identitas para pihak yang membuat kerjasama;
5) Tujuan;
6) Ruang lingkup kerjasama;
7) Rincian kegiatan kerjasama/Hak dan kewajiban
8) Keluaran/hasil kegiatan kerjasama;
9) Nilai atau pembiayaankerjasama;
10) Jangka waktu kerjasama;
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 7
11) Keadaan kahar (force majeur);
12) Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama.
Apabila perjanjian kerjasama menggunakan dan/atau menghasilkan:
a) Hak kekayaan intelektual dan/atau;
b) Aset negara.
Maka wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan
asset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kerjasama dengan mitra dalam negeri, maka bahasa yang
digunakan adalah bahasa Indonesia. Apabila kerjasama dengan pihak luar
negeri maka digunakan 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia, atau 3 (tiga) Bahasa, yaitu Bahasa Negara mitra, Bahasa Inggris
dan Bahasa Indonesia.
VI. Pengelolaan Dana dan Aset Kerjasama
1. Dana yang Masuk melalui kegiatan kerjasama disalurkan pada Rekening
Universitas.
2. Administrasi keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan oleh
Bendahara yang ditunjuk/ditetapkan secara khusus oleh Rektor.
3. Tim pelaksana kegiatan dapat menggunakan Dana Kerjasama sesuai
kebutuhan dan tahapan kegiatan.
4. Universitas berhak memperoleh keuntungan finansial berupa
institutional fee atau bench fee atas hasil kegiatan kerjasama yang
besarnya adalah 5% terhadap nilai kontrak kerjasama.
5. Dalam hal kerjasama yang memanfaatkan aset lahan dan/atau
bangunan dalam suatu periode, maka dapat dikenakan biaya sewa
menyewa terhadap aset/barang milik Negara sesuai peraturan
perundang-undangan, serta dapat dikenakan suatu konstribusi
khusus bagi pengembangan Universitas.
6. Dalam hal kerjasama berupa layanan penggunaan sarana/
bahan/ peralatan laboratorium/teater bagi mitra, mengikuti tarif
yang berlaku.
7. Barang-barang yang didapat melalui kerjasama dan/atau
pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama, setelah selesai
kegiatan kerjasama harus diserahkan ke Universitas sebagai barang
milik Negara/hibah.
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 8
8. Pertanggung jawaban Dana Kerjasama dilaksanakan dengan berdasar
pada butir-butir yang tercantum pada perjanjian kerjasama
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 9
Lampiran 1. Form Telaah Penjajakan Kerjasama
FORM-1
Nama Institusi/Mitra
:
Bidang Usaha/Kegiatan
:
Alamat
:
Nomor Telepon
:
Alamat Surel dan Website
:
Penanggung Jawab
:
Jabatan Penanggung Jawab
:
Data Legalitas Institusi/Mitra
:
Informasi Prestasi Institusi/Mitra
:
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 10
Data Kapasitas Institusi/Mitra
:
Data Pengalaman Institusi/Mitra
:
Catatan Masalah Institusi/Mitra
:
Lingkup Kerjasama yang Ditawarkan
:
Kesimpulan Hasil Telaah
:
Wakil Dekan Bidang Akademik,Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Chandra Joei Kurniawan M.Si
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 11
REKOMENDASI :
DEKAN ATAS TELAAH
Tanjungpinang,
Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Dr. Agung Dhamar Syakti,S.Pi, DEA
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 12
Lampiran 2. Format MoU
Nomor: Mitra Kerjasama
Nomor: FIKP UMRAH
Pada hari ini ……. tanggal …………. bulan ……… tahun Dua ribu …….. yang bertanda tangan dibawah ini
:
1. ………………………………. : Pimpinan Mitra Kerjasama berkedudukan di Jalan
…………………………., bertindak untuk dan atas nama
Mitra Kerjasama, untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;
2. ………………………………. :Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas
Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Maritim Raja Ali Haji selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan FIKP UMRAH
dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan
ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
TUJUAN
Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan
program kerja para pihak.
Logo
Mitra
Kerjasama
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 13
Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Dan lain-lain. (Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)
Pasal 3
PELAKSANAAN
Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara
tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti
oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara/Satuan Kerja dan Mitra Kerjasama.
Pasal 4
PEMBIAYAAN
Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama
yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.
Pasal 5
ORGANISASI
Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan
yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.
Pasal 6
JANGKA WAKTU
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ………(…..) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas
kesepakatan para pihak.
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 14
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat.
Pasal 8
PENUTUP
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam
bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing
dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.
PIHAK PERTAMA Pimpinan
Mitra Kerjasama
PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan
Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji
(…………………………..) (……………………………………)
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 15
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
FACULTY OF MARINE SCIENCE AND FISHERIES UMRAH WITH
PARTNER
Ref. No.: Partner University
Ref. No.: FIKP UMRAH
The Dean of Marine Science and Fisheries Faculty and (fill in partner university), for the purpose of
furthering cooperation in both education and academic research, hereby affirm their intent to
promote such academic exchange as will be of mutual benefit for their respective institutions.
Academic exchange is considered here to include but not be limited to:
(1) Development of mutually beneficial academic and training programs;
(2) Exchange of faculty and staff for purposes of teaching, research and extension;
(3) Reciprocal assistance for visiting academic faculty, staff and students;
(4) Coordination of such activities as joint research and transfer of technology;
(5) Exchange of documentation and research materials in fields of mutual interests.
Details of the implementation of any particular exchange resulting from this Memorandum of
Understanding shall be negotiated between the two institutions as such specific case may
arise, and is subject to availability of sufficient funds.
This Memorandum of Understanding to promote academic exchange and cooperation will be valid
for five years and is subject to revision, renewal or cancellation by mutual consent and shall be
implemented in the form of Memorandum of Agreement which explain in details the rights and
obligations of each parties.
This Memorandum of Understanding becomes effective upon completion of signature.
lN WITNESS, therefore, the parties have hereunto set their respective signatures on this date.
Signed for and on behalf of Signed for and on behalf of
Faculty of Marine Science and Fisheries partner university …………..
Dean
Logo
Mitra
Kerjasama
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 16
Lampiran 3
Format MoA
Nomor: Mitra Kerjasama
Nomor: FIKP UMRAH
Pada hari ini ……. tanggal …………. bulan ……… tahun Dua ribu …….. yang bertanda tangan dibawah ini :
1. ………………………………. : Pimpinan Mitra Kerjasama berkedudukan di Jalan …………………………., bertindak untuk dan atas nama Mitra Kerjasama, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ………………………………. :Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali
Haji selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara Nomor : …………….. dan Nomor :
……………………..tanggal ………………… dengan membuat Perjanjian Kerjasama
untuk kegiatan …………………………………….., dengan ketentuan sebagai berikut
Logo
Mitra
Kerjasama
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 17
Pasal 1
Pokok Pekerjaan
PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima penugasan untuk melaksanakan …………………………………..
Pasal 2
Tujuan
Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk (isikan sesuai kebutuhan)
……………………………………………….
Pasal 3
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi ………………………………….., yaitu :
1. ……………..…………………………………………; 2. ………………………………………………………..; 3. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak
1. Isikan kewajiban FIKP UMRAH secara terperinci;
2. Isikan hak FIKP UMRAH secara terperinci;
3. Isikan kewajiban Mitra Kerjasama secara terperinci;
4. Isikan hak Mitra Kerjasama secara terperinci.
(Diisikan sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan
dilakukan secara detail dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku)
Pasal 5
Pembiayaan
1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari (isikan sumber
pendanaan) dan ditanggung oleh …………….. (isikan pihaknya);
2. PIHAK ……………. menerima pendanaan …………………………………….. sesuai dengan
kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. ………… (isikan besar dana kerjasama);
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 18
3. Seluruh dana kerjasama wajib ditransfer ke rekening Universitas Sumatera Utara
sebagai berikut:
Nama Bank :
Nama Rekening :
Nomor Rekening :
Pasal 6
Jangka Waktu
Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan
berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.
Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan
Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
Pasal 8
Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam
bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing- masing
dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.
Ditandatangani oleh: Ditandatangani oleh: Pimpinan
Mitra Kerjasama Dekan FIKP UMRAH
(………………………) (………………………)
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 20
Ref. No.: Partner University
Ref. No.: FIKP UMRAH
This Memorandum of Agreement (MoA) is made by and between:
1. Partner University, addressed at
…………………………………………………………(hereafter referred as ………..);
and
2. FIKP UMRAH, addressed at
…………………………(hereafter referred as ………..)
Partner University and FIKP UMRAH shall be jointly referred to as “the Parties” and severally as
“the Party”. Other parties involved and mentioned in this agreement are the following:
3. Partner University is
…………………………………………………………………(decription university)
4. FIKP UMRAH is
………………………………………………………………..(description FIKP)
Article 1
Purposes/Objectives
1.1 Partner University and FIKP UMRAH intend to cooperate in the program namely
……………………………………………… with the terms and conditions set out in this Memorandum
of Agreement (MoA).
1.2 Partner University appointed …………………….. as the counterpart for
implementing the program.
1.3 FIKP UMRAH appointed …………………………………. to implement the program.
Logo
Mitra
Kerjasama
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 21
Article 2
Responsibilities/Rights and Obligations
The Parties agree to cooperate in the preparation and execution of the program as stated
in Article 1, with the description as follows:
2.1 Partner University is responsible in providing a.
fund for the initiatives of the program
b. technicians whenever necessary, and
c. technological equipments for education and research,etc
2.2 FIKP UMRAH is required to provide a. lecturer,
staff and student involvement.
b. the infrastructure to support the implementation of the Agreement.
c. the milieu that ensure the proper usage of the fund and equipment donated for
education and research.
Article 3
Budget Activity
3.1 The budget fund for the program shall be further in the amount of ………………….. or according
to the existing rate approximately ……………………. as discussed and agreed between the
parties.
3.2 The budget is provided by ………………………from its corporate social
responsibilities program or any other legitimate funding resources.
Article 4
Payment
4.1 Payment method and terms for the fund are stated as follows:
a. The payment will take place 100% at the latest of 1 (one) month upon the signing of MoA;
concurrently with the invoice date received and the given date at the internal
process in …………….
b. The payment should not affect the agreed schedules.
4.2 The payment will be transferred directly to:
Name of Bank :
Account’s Name :
Account’s Number :
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 22
Article 5
Time Period
The period of this Agreement shall be from …………………… to ……………………….
Article 6
Reporting
6.1 FIKP UMRAH shall provide the financial reports to Partner University, in every …………..
months, submitted ………….. days before the end of each second month;
6.2 FIKP UMRAH shall provide the monthly narrative progress report to Partner University
submitted the latest by …………………days at the beginning of each month;
6.3 FIKP UMRAH shall provide the final narrative report to Partner University, submitted the
latest by ………..days after the completion date.
Article 7
Substantial Involvement
The following substantial involvement of the Partner University is anticipated during the
implementation of the agreement:
7.1 FIKP UMRAH and Partner University will be involved in the monitoring of progress towards
the achievement of program objectives during the course of the program. Monitoring
activities will include but not limited to: site visits, periodic meetings and other measures
necessary to monitor activities under this agreement.
7.2 FIKP UMRAH and Partner University will meet at the agreed or designated locations to review
project progress, consultations, etc., as appropriate.
Article 8
Confidentiality
The Parties shall hereby guarantee that they will keep all data and information relating to the
finance, business, marketing, products and other services in their knowledge or arising
hereunder as secret and they will not divulge the same to any third parties of no interest therein
for any reason whatsoever during and following the expiration hereof, except for things that have
come into public domain or are required to be divulged by provisions of the applicable laws, as of
the signing date hereof for ………………. years.
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 23
Article 9
Notification and Correspondence
9.1 Every notification required or allowed hereunder (hereinafter referred to as “Notification”)
shall be made in writing and declared to have been received:
a. on the date of receipt of such notification by the party concerned if delivered in
person; or
b. on receipt of written confirmation from the recipient if delivered through registered
mail; or
c. on the date of delivery if delivered through facsimile, or email.
9.2 Notification shall be addressed to the following addresses:
PARTNER UNIVERSITY
Address
Phone:
Email:
Att. :
FIKP UMRAH
Address
Phone:
Email:
Att. :
Any change in address must be notified in writing by the relevant party to the other within a
period of ……………….. working days following such changes.
Article 10
Miscellaneous
10.1 Any amendments to the matters provided herein may be conducted only upon
approval of the Parties as set out in the form of amendment or addendum, which shall
constitute inseparable part hereof.
10.2 In case of any difference in the interpretation of the implementation of the provisions
herein, the Parties shall agree to settle the same in a mutual consensus in writing within a
period of ………………… calendar days.
10.3 The implementation of this MoA shall be subjected to the provisions and laws and
regulations of the Republic of Indonesia.
10.4 Each Party agrees to refrain from and prevent employees and partners from paying or
offering to pay bribes or other illicit payments to customers, government officials or
employees, political parties or candidates, or other third-parties in order to obtain or
retain business or any improper advantage.
10.5 Each Party and its employees must avoid activity that could induce other Party’s
employees to have a conflict of interest.
Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 24
10.6 A Party may terminate this MoA within ……………………. prior notice in writing. In
relation with the termination of this MOU, the Parties hereby wave the provision in Article
………………….. and ………………. of the Indonesian Civil Code to the extent of requirement of
judicial or court’s decision or judgment for the termination of a contract or agreement, so
that for the purpose of the termination of the MoA, no such judicial or court’s decision
or judgment shall be required or necessary.
This Agreement (MoA) shall be made in faith to be made and entered into 2 (two) original copies,
respectively having above an equal sheet paper with internet and equal force of law following the
signing thereof and equal legal force following the signing thereof by the Parties.
Partner University FIKP UMRAH
Name: Name:
Position: Title:
Date: Date:
Place: Place: