24
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KERJASAMA FAKULTAS Nomor 1017/UN53.2/HK.07/2019

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU … file1. Penyusunan Draft kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Draft kesepakatan kerjasama tersebut harus

  • Upload
    vokhue

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN KERJASAMA FAKULTAS

Nomor 1017/UN53.2/HK.07/2019

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 2

I. TUJUAN

1. Pedoman bagi staff pendidik dan mahasiswa pada setiap jurusan di

lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja

Ali Haji dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain

2. Meningkatkan hubungan kerjasama antara civitas akademika Fakultas Ilmu

Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pihak lain

pada tingkat nasional maupun internasional dengan lingkup kerjasama

terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga pemerintah, swasta,

perguruan tinggi, Non Goverment Organization (NGO), dan lembaga donor

baik skala lokal, nasional maupun internasional

2. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan kerjasama yang

dilaksanakan pada masing-masing jurusan di lingkup Fakultas Ilmu Kelautan

dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

3. Ruang lingkup bidang kerjasama adalah kerjasama di bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama.

III. KETENTUAN KERJASAMA

1. Bentuk kerjasama dalam tingaktan inisiasi kesepakatan kerjasama akan

dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of

Understanding (MoU) apabila terkait Pelaksanaan Kerjasama dapat

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Memorandum of Agreement

(MoA)

2. Kegiatan kerjasama bersifat menguntungkan kedua belah pihak , dalam

kontrak harus mencantumkan hak dan kewajiban serta waktu pelaksanaan

kerjasama

3. Kerjasama yang dijalin antara dua belah pihak dapat terus dilakukan

sepanjang kontrak kerjasama masih berlaku dan apabila berakhir dapat

diperpanjang jika kedua belah pihak menghendakinya

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 3

4. Semua Kerjasama yang dilakukan baik tenaga pendidik ataupun mahasiswa

harus melibatkan jurusan/fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan sebagai

lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerjasama tersebut

5. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan apabila kedua belah pihak

menganggap kerjasama tersebut tidak perlu lagi dan atau terjadi

permasalahan yang tidak menemukan titik temu penyelesaian masalah

6. Masing-masing pihak dapat mengajukan komplain apabila materi kerjasama

menyimpang dari apa yang telah disepakati bersama.

IV. PROSEDUR

4.1 Tahap Pengusulan, Penjelajahan, dan Penelaahan

1. Usulan pelaksanaan kerjasama dapat berasal dari :

i. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan menerima usulan permintaan

kerjasama yang berasal dari civitas akademika Fakultas Ilmu Kelautan

dan Perikanan sebagai inisiator untuk melakukan kerjasama dengan

mitra

ii. Tawaran pelaksanaan kerjasama yang berasal dari mitra terhadap

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

iii. Kerjasama yang diinisiasi melalui pihak universitas

2. Kerjasama yang akan diusulkan oleh inisiator dapat berupa inisiasi

kesepakatan kerjasama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman

(MoU) atau berupa pelaksanaan kerjasama yang dapat bersifat sebagai

sebuah tidak lanjut dari sebuah MoU yang sudah ditandatangani antara

UMRAH dengan lembaga lain yang akan dituangkan dalam bentuk MoA.

Pelaksanaan sebuah kerjasama yang dilakukan tanpa ada MoU sebelumnya

dapat ditindaklanjuti melalui MoA dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

2. Dekan mengintruksikan Tim Telaah yang dipimpin oleh Wakil Dekan bidang

akademik, kemahasiswaan dan kerjasama untuk melakukan penelaahan dan

penjajakan terhadap usulan yang berasal dari inisiator atau mitra mengenai

berbagai aspek yang meliputi legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas,

kapabilitas serta dukungan sumberdaya yang dimiliki. Serta aspek kelayakan

lainnya.

3. Prosedur penjajakan dan penelaahan dilakukan dengan melakukan rapat

antara kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama. Calon mitra

memaparkan substansi kerjasama yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Tim

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 4

Telaah akan memutuskan terkait dengan hasil studi kelayakan terkait

rencana pelaksanaan kerjasama dan melaporkanya ke Dekan.

4. Dekan menerima laporan Tim Telaah terkait dengan hasil studi kelayakan

rencana kerjasama dan memutuskan keberlanjutan dari rencana kerjasama

tersebut.

4.2 Tahap Legalisasi

1. Penyusunan Draft kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah

pihak. Draft kesepakatan kerjasama tersebut harus memuat kesepakatan

mengenai muatan atau substansi kerjasama.

2. Tim Telaah yang dipimpin Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan dan

kerjasama memberikan masukan terhadap draft kesepakatan kerjasama.

3. Selanjutnya draft kesepakatan kerjasama yang sudah disepakati oleh kedua

belah pihak mendapatkan pengesahan dari wakil masing-masing pihak

dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya.

4. Penandatangangan kesepakatan kerjasama dilakukan oleh Pimpinan kedua

belah pihak.

5. MoU/MoA yang telah ditandandangani kedua belah pihak kemudian

diserahkan ke Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama(BAKK).

4.3 Tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

1. Penunjukan tim pelaksana kerjasama yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas

Ilmu Kelautan dan Perikanan melalui terbitnya surat keputusan atau surat

tugas.

2. Pelaksanaan kerjasama dapat dilaksanakan apabila aspek persyaratan

administrasi yang mendukung kelancaran kegiatan kerjasama telah terpenuhi

oleh kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada kerangka acuan kerja.

4. Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama bertanggung

jawab dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

5. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Dekan dan

dikomunikasikan dengan pihak mitra.

6. Dalam pelaksanaan kerjasama apabila ditemukan permasalahan dan

mengindikasikan adanya kerugian baik materiil maupun non materiil, maka

perlu diadakan rapat khusus untuk memutuskan keberlanjutan kerjasama

tersebut.

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 5

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN FIKP UMRAH

No

Uraian

Pelaku

Lembar Kerja/

Ket Civitas

Akademika FIKP

Dekan/ Fakultas

Mitra

Universitas

Tim

Telaah

Stakeholder

1 Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh civa FIKP UMRAH ke fakultas, dari pihak universitas ataupun oleh calon mitra.

2 Dekan menginstruksikan tim kerja untuk mempersiapkan kajian pra kerjasama bersama inisiator/calon mitra

3 Tim telaah melakukan identifikasi terkait jenis dan substansi kerjasama yang akan dilaksanakan baik yang berasal dari inisiator maupun yang berasal dari calon mitra. Kerjasama dalam tahap inisiasi maka perlu draft MoU. Perjanjian pelaksanaan kerjasama maka perlu draft MoA

MoU : inisiasi kesepakatan kerjasama MoA : Perjanjian pelaksanaan kerjasama dapat merupakan tindak lanjut MoU

4 Tim telaah melakukan penilaian dan melaporkan kepada Dekan

5 Dekan memutuskan untuk melanjutkan ke tahap penyusunan draft kesepekatan kerjasama

Apabila tidak dilanjutkan maka MoU/MoA/Kon trak kerjasama Tidak dibuat

6 Kedua belah pihak melakukan penyusunan kesepakatan kerjasama

7 Penelaahan draft MoU/MoA/Kontrak Kerjasama oleh Tim Penelaah

8 Penandatanganan MoU/MoA /PKS oleh Dekan dan Mitra

Naskah kesepaktan yang sudah ditandatangani ,ditembuskan ke WR 1 sebagai arsip

9 Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati pada kontrak kerjasama ini perlu koordinasi dengan stakeholder

List Kelengkapan Administrasi

Pengecekan kelengkapan administrasi sebelum proses pelaksanaan

10 Monitoring dan evaluasi bersama antara Tim Fakultas dan Mitra

11

Laporan kegiatan diserahkan kepada fakultas dan mitra

Laporan Laporan diserahkan ke WR 1 sebagai arsip

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 6

V. Tanggungjawab dan wewenang

Wewenang Dekan

1. Memutuskan berlangsungnya pelaksanaan kegiatan kerjasama

2. Menandatangani kontrak kerjasama

3. Menunjuk tim pelaksanaan kerjasama

Tugas dan Wewenang Wakil Dekan

1. Memimpin Tim Telaah dalam mengadakan penjajakan sebelum kerjasama

dilaksanakan

2. Memberikan masukan dalam penyusunan kontrak kerjasama

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama

Tugas dan Wewenang Kabid Akademik dan Kemahasiswaan/Kerjasama

1. Merumuskan Naskah kontrak kerjasama yang siap ditandatangani oleh

kedua belah pihak;

2. Melaksanakan Penjajakan dan Penelaahan terhadap calon Mitra kerjasama;

3. Merencanakan dan Melaksanakan Prosesi Kegiatan Penandatanganan MoU

dan/atau Perjanjian Kerjasama;

4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kerjasama, dan

melaksanakan komunikasi dengan pihak mitra;

5. Membuat Laporan Hasil Kerjasama;

6. Melakukan kegiatan pengadministrasian/ pengarsipan/ pendokumentasian

serta membuat rekapitulasi/ tabulasi seluruh kerjasama Universitas;

VI. Penulisan Perjanjian: Substansi dan Bahasa

Perjanjian Kerjasama sekurang- kurangnya memuat:

1) Nama Perjanjian/Judul Kerjasama;

2) Nama lembaga dan logo (apabila ada);

3) Waktu penandatanganan kerjasama;

4) Identitas para pihak yang membuat kerjasama;

5) Tujuan;

6) Ruang lingkup kerjasama;

7) Rincian kegiatan kerjasama/Hak dan kewajiban

8) Keluaran/hasil kegiatan kerjasama;

9) Nilai atau pembiayaankerjasama;

10) Jangka waktu kerjasama;

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 7

11) Keadaan kahar (force majeur);

12) Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama.

Apabila perjanjian kerjasama menggunakan dan/atau menghasilkan:

a) Hak kekayaan intelektual dan/atau;

b) Aset negara.

Maka wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan

asset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kerjasama dengan mitra dalam negeri, maka bahasa yang

digunakan adalah bahasa Indonesia. Apabila kerjasama dengan pihak luar

negeri maka digunakan 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa

Indonesia, atau 3 (tiga) Bahasa, yaitu Bahasa Negara mitra, Bahasa Inggris

dan Bahasa Indonesia.

VI. Pengelolaan Dana dan Aset Kerjasama

1. Dana yang Masuk melalui kegiatan kerjasama disalurkan pada Rekening

Universitas.

2. Administrasi keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan oleh

Bendahara yang ditunjuk/ditetapkan secara khusus oleh Rektor.

3. Tim pelaksana kegiatan dapat menggunakan Dana Kerjasama sesuai

kebutuhan dan tahapan kegiatan.

4. Universitas berhak memperoleh keuntungan finansial berupa

institutional fee atau bench fee atas hasil kegiatan kerjasama yang

besarnya adalah 5% terhadap nilai kontrak kerjasama.

5. Dalam hal kerjasama yang memanfaatkan aset lahan dan/atau

bangunan dalam suatu periode, maka dapat dikenakan biaya sewa

menyewa terhadap aset/barang milik Negara sesuai peraturan

perundang-undangan, serta dapat dikenakan suatu konstribusi

khusus bagi pengembangan Universitas.

6. Dalam hal kerjasama berupa layanan penggunaan sarana/

bahan/ peralatan laboratorium/teater bagi mitra, mengikuti tarif

yang berlaku.

7. Barang-barang yang didapat melalui kerjasama dan/atau

pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama, setelah selesai

kegiatan kerjasama harus diserahkan ke Universitas sebagai barang

milik Negara/hibah.

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 8

8. Pertanggung jawaban Dana Kerjasama dilaksanakan dengan berdasar

pada butir-butir yang tercantum pada perjanjian kerjasama

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 9

Lampiran 1. Form Telaah Penjajakan Kerjasama

FORM-1

Nama Institusi/Mitra

:

Bidang Usaha/Kegiatan

:

Alamat

:

Nomor Telepon

:

Alamat Surel dan Website

:

Penanggung Jawab

:

Jabatan Penanggung Jawab

:

Data Legalitas Institusi/Mitra

:

Informasi Prestasi Institusi/Mitra

:

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 10

Data Kapasitas Institusi/Mitra

:

Data Pengalaman Institusi/Mitra

:

Catatan Masalah Institusi/Mitra

:

Lingkup Kerjasama yang Ditawarkan

:

Kesimpulan Hasil Telaah

:

Wakil Dekan Bidang Akademik,Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Chandra Joei Kurniawan M.Si

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 11

REKOMENDASI :

DEKAN ATAS TELAAH

Tanjungpinang,

Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,

Dr. Agung Dhamar Syakti,S.Pi, DEA

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 12

Lampiran 2. Format MoU

Nomor: Mitra Kerjasama

Nomor: FIKP UMRAH

Pada hari ini ……. tanggal …………. bulan ……… tahun Dua ribu …….. yang bertanda tangan dibawah ini

:

1. ………………………………. : Pimpinan Mitra Kerjasama berkedudukan di Jalan

…………………………., bertindak untuk dan atas nama

Mitra Kerjasama, untuk selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA;

2. ………………………………. :Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas

Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Universitas Maritim Raja Ali Haji selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan FIKP UMRAH

dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan

ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan

program kerja para pihak.

Logo

Mitra

Kerjasama

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 13

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;

2. Bidang Penelitian;

3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;

4. Dan lain-lain. (Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara

tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti

oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara/Satuan Kerja dan Mitra Kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama

yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan

yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ………(…..) tahun terhitung sejak

ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas

kesepakatan para pihak.

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 14

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan

mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam

bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan

mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing

dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA Pimpinan

Mitra Kerjasama

PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan

Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji

(…………………………..) (……………………………………)

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 15

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

FACULTY OF MARINE SCIENCE AND FISHERIES UMRAH WITH

PARTNER

Ref. No.: Partner University

Ref. No.: FIKP UMRAH

The Dean of Marine Science and Fisheries Faculty and (fill in partner university), for the purpose of

furthering cooperation in both education and academic research, hereby affirm their intent to

promote such academic exchange as will be of mutual benefit for their respective institutions.

Academic exchange is considered here to include but not be limited to:

(1) Development of mutually beneficial academic and training programs;

(2) Exchange of faculty and staff for purposes of teaching, research and extension;

(3) Reciprocal assistance for visiting academic faculty, staff and students;

(4) Coordination of such activities as joint research and transfer of technology;

(5) Exchange of documentation and research materials in fields of mutual interests.

Details of the implementation of any particular exchange resulting from this Memorandum of

Understanding shall be negotiated between the two institutions as such specific case may

arise, and is subject to availability of sufficient funds.

This Memorandum of Understanding to promote academic exchange and cooperation will be valid

for five years and is subject to revision, renewal or cancellation by mutual consent and shall be

implemented in the form of Memorandum of Agreement which explain in details the rights and

obligations of each parties.

This Memorandum of Understanding becomes effective upon completion of signature.

lN WITNESS, therefore, the parties have hereunto set their respective signatures on this date.

Signed for and on behalf of Signed for and on behalf of

Faculty of Marine Science and Fisheries partner university …………..

Dean

Logo

Mitra

Kerjasama

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 16

Lampiran 3

Format MoA

Nomor: Mitra Kerjasama

Nomor: FIKP UMRAH

Pada hari ini ……. tanggal …………. bulan ……… tahun Dua ribu …….. yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ………………………………. : Pimpinan Mitra Kerjasama berkedudukan di Jalan …………………………., bertindak untuk dan atas nama Mitra Kerjasama, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. ………………………………. :Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu

Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali

Haji selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara Nomor : …………….. dan Nomor :

……………………..tanggal ………………… dengan membuat Perjanjian Kerjasama

untuk kegiatan …………………………………….., dengan ketentuan sebagai berikut

Logo

Mitra

Kerjasama

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 17

Pasal 1

Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA

menerima penugasan untuk melaksanakan …………………………………..

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk (isikan sesuai kebutuhan)

……………………………………………….

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi ………………………………….., yaitu :

1. ……………..…………………………………………; 2. ………………………………………………………..; 3. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Isikan kewajiban FIKP UMRAH secara terperinci;

2. Isikan hak FIKP UMRAH secara terperinci;

3. Isikan kewajiban Mitra Kerjasama secara terperinci;

4. Isikan hak Mitra Kerjasama secara terperinci.

(Diisikan sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan

dilakukan secara detail dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku)

Pasal 5

Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari (isikan sumber

pendanaan) dan ditanggung oleh …………….. (isikan pihaknya);

2. PIHAK ……………. menerima pendanaan …………………………………….. sesuai dengan

kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. ………… (isikan besar dana kerjasama);

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 18

3. Seluruh dana kerjasama wajib ditransfer ke rekening Universitas Sumatera Utara

sebagai berikut:

Nama Bank :

Nama Rekening :

Nomor Rekening :

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan

berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini,

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam

bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan

mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing- masing

dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh: Ditandatangani oleh: Pimpinan

Mitra Kerjasama Dekan FIKP UMRAH

(………………………) (………………………)

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 19

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 20

Ref. No.: Partner University

Ref. No.: FIKP UMRAH

This Memorandum of Agreement (MoA) is made by and between:

1. Partner University, addressed at

…………………………………………………………(hereafter referred as ………..);

and

2. FIKP UMRAH, addressed at

…………………………(hereafter referred as ………..)

Partner University and FIKP UMRAH shall be jointly referred to as “the Parties” and severally as

“the Party”. Other parties involved and mentioned in this agreement are the following:

3. Partner University is

…………………………………………………………………(decription university)

4. FIKP UMRAH is

………………………………………………………………..(description FIKP)

Article 1

Purposes/Objectives

1.1 Partner University and FIKP UMRAH intend to cooperate in the program namely

……………………………………………… with the terms and conditions set out in this Memorandum

of Agreement (MoA).

1.2 Partner University appointed …………………….. as the counterpart for

implementing the program.

1.3 FIKP UMRAH appointed …………………………………. to implement the program.

Logo

Mitra

Kerjasama

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 21

Article 2

Responsibilities/Rights and Obligations

The Parties agree to cooperate in the preparation and execution of the program as stated

in Article 1, with the description as follows:

2.1 Partner University is responsible in providing a.

fund for the initiatives of the program

b. technicians whenever necessary, and

c. technological equipments for education and research,etc

2.2 FIKP UMRAH is required to provide a. lecturer,

staff and student involvement.

b. the infrastructure to support the implementation of the Agreement.

c. the milieu that ensure the proper usage of the fund and equipment donated for

education and research.

Article 3

Budget Activity

3.1 The budget fund for the program shall be further in the amount of ………………….. or according

to the existing rate approximately ……………………. as discussed and agreed between the

parties.

3.2 The budget is provided by ………………………from its corporate social

responsibilities program or any other legitimate funding resources.

Article 4

Payment

4.1 Payment method and terms for the fund are stated as follows:

a. The payment will take place 100% at the latest of 1 (one) month upon the signing of MoA;

concurrently with the invoice date received and the given date at the internal

process in …………….

b. The payment should not affect the agreed schedules.

4.2 The payment will be transferred directly to:

Name of Bank :

Account’s Name :

Account’s Number :

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 22

Article 5

Time Period

The period of this Agreement shall be from …………………… to ……………………….

Article 6

Reporting

6.1 FIKP UMRAH shall provide the financial reports to Partner University, in every …………..

months, submitted ………….. days before the end of each second month;

6.2 FIKP UMRAH shall provide the monthly narrative progress report to Partner University

submitted the latest by …………………days at the beginning of each month;

6.3 FIKP UMRAH shall provide the final narrative report to Partner University, submitted the

latest by ………..days after the completion date.

Article 7

Substantial Involvement

The following substantial involvement of the Partner University is anticipated during the

implementation of the agreement:

7.1 FIKP UMRAH and Partner University will be involved in the monitoring of progress towards

the achievement of program objectives during the course of the program. Monitoring

activities will include but not limited to: site visits, periodic meetings and other measures

necessary to monitor activities under this agreement.

7.2 FIKP UMRAH and Partner University will meet at the agreed or designated locations to review

project progress, consultations, etc., as appropriate.

Article 8

Confidentiality

The Parties shall hereby guarantee that they will keep all data and information relating to the

finance, business, marketing, products and other services in their knowledge or arising

hereunder as secret and they will not divulge the same to any third parties of no interest therein

for any reason whatsoever during and following the expiration hereof, except for things that have

come into public domain or are required to be divulged by provisions of the applicable laws, as of

the signing date hereof for ………………. years.

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 23

Article 9

Notification and Correspondence

9.1 Every notification required or allowed hereunder (hereinafter referred to as “Notification”)

shall be made in writing and declared to have been received:

a. on the date of receipt of such notification by the party concerned if delivered in

person; or

b. on receipt of written confirmation from the recipient if delivered through registered

mail; or

c. on the date of delivery if delivered through facsimile, or email.

9.2 Notification shall be addressed to the following addresses:

PARTNER UNIVERSITY

Address

Phone:

Email:

Att. :

FIKP UMRAH

Address

Phone:

Email:

Att. :

Any change in address must be notified in writing by the relevant party to the other within a

period of ……………….. working days following such changes.

Article 10

Miscellaneous

10.1 Any amendments to the matters provided herein may be conducted only upon

approval of the Parties as set out in the form of amendment or addendum, which shall

constitute inseparable part hereof.

10.2 In case of any difference in the interpretation of the implementation of the provisions

herein, the Parties shall agree to settle the same in a mutual consensus in writing within a

period of ………………… calendar days.

10.3 The implementation of this MoA shall be subjected to the provisions and laws and

regulations of the Republic of Indonesia.

10.4 Each Party agrees to refrain from and prevent employees and partners from paying or

offering to pay bribes or other illicit payments to customers, government officials or

employees, political parties or candidates, or other third-parties in order to obtain or

retain business or any improper advantage.

10.5 Each Party and its employees must avoid activity that could induce other Party’s

employees to have a conflict of interest.

Standar Operasional Prosedur Kerjasama FIKP UMRAH Hal 24

10.6 A Party may terminate this MoA within ……………………. prior notice in writing. In

relation with the termination of this MOU, the Parties hereby wave the provision in Article

………………….. and ………………. of the Indonesian Civil Code to the extent of requirement of

judicial or court’s decision or judgment for the termination of a contract or agreement, so

that for the purpose of the termination of the MoA, no such judicial or court’s decision

or judgment shall be required or necessary.

This Agreement (MoA) shall be made in faith to be made and entered into 2 (two) original copies,

respectively having above an equal sheet paper with internet and equal force of law following the

signing thereof and equal legal force following the signing thereof by the Parties.

Partner University FIKP UMRAH

Name: Name:

Position: Title:

Date: Date:

Place: Place: