UPAYA HUKUM

: hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

TUJUAN :

1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;

3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum;

PASAL 196 KUHAP :

Ayat (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua siding wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;

b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.;

c. Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;

e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang dtentukan oleh undang-undang ini.

PENGERTIAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN PASAL 1 BUTIR 12 KUHAP,

MAKA JENIS UPAYA HUKUM ADALAH :

Perlawanan; Banding; Kasasi; Peninjauan Kembali;

BERDASARKAN SISTEMATIKA DALAM KUHAP :

UPAYA HUKUM BIASA BANDING (Pasal 233-243 KUHAP). KASASI (pasal 244-258 KUHAP).UPAYA HUKUM LUAR BIASA KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

(Pasal 259-262 KUHAP) PENINJAUAN KEMBALI (pasal 263-269

KUHAP)

PERLAWANAN

Ketentuan : Pasal 149 KUHAP mengenai perlawanan

terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Syarat : Dipergunakan oleh Penuntut Umum; Terhadap penetapan ketua Pengadilan negeri

yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum.

PASAL 156 KUHAP MENGENAI PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM (PUTUSAN SELA);

Dipergunakan oleh penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya.

Perlawanan diajukan oleh penuntut umum dalam hal hakim dalam siding pertama mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak berwenang mengeadili perkaranya /dakwaan tidak dapat diterima/dakwaan harus dibatalkan.

Perlawanan diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya terhadap putusan hakim yang menyatakan tidak menerima keberatan yang diajukan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya/dakwaan tidak dapat diterima/surat dakwaan harus dibatalkan.

BEDA DENGAN BANDING :

1. Upaya perlawanan bersifat insidentil, upaya hukum dalam hal-hal tertentu;

2. Upaya perlawanan tidak ditujukan pada putusan akhir;

3. Proses perlwanan sederhana, tidak memerlukan akta seperti permohonan banding, putusan yang diambil dalam bentuk “penetapan atau keputusan”

4. Perlawanan sudah disebut dalam pasal-pasal tertentu;

Bantahan atau perlawanan tersangka terhadap perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2) KUHAP.

Perlawanan penunutut umum atas penetatapan pengadilan negeri tentang tidak berwenang mengadili;

Perlawanan terhadap putusan eksepsi;

BANDING

Ketentuan : Pasal 67 dan 233 -243 KUHAP.a. Dapat diajukan oleh : Terdakwa atau yang khusus dikuasakan

untuk itu; Penuntut umum;

b. Diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap :

Putusan bebas; Putusan lepas dari segala tuntutan

hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum ;

Putusan pengadilan dalam acara cepat;

c. Diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Tenggang waktu berpikir dapat disimpulkan dari pasal 196 ayat (3) KUHAP, secara tegas dalam angka 14 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983.

d.Terdakwa/kuasanya dan penuntut umum dapat menyerahkan memori banding/kontra memori banding selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkara, sehingga memori banding/kontra memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang dapat membatalkan permintaan banding tersebut;

e. Pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding, kecuali jika hakim banding memandang perlu untuk memeriksan kembali untuk memperoleh tambahan keterangan saksi/terdakwa.

PROSES BANDING (ACARA) :

a. Diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan/setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak dhadir, apabila lewat waktu itu maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan.;

b. Panitera pengadilan negeri membuat surat keterangan banding ditandatanganinya dan oleh pemohon banding;

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara kepada pengadilan tinggi.

d. Selama 7 hari sebelum berkas dikirim ke pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.

e. Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkaranya, terdakwa/kuasanya dan penuntut umum dapat menyerahkan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi;

f. Pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 orang hakim pengadilan tinggi, jika dipandang perlu dapat mendengar sendiri keternagan terdakwa/saksi atau penunutut umum;

g. Wewenang untuk melakukan penahanan beralih ke pengadilan Tinggi sejak dilakukan permintaan banding;

h. Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kekeliruan atau kelalaian dalam penerpan hukum acara, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki atau pengadilan tinggi melakukan sendiri;

i. Pengadilan tinggi, memutuskan, menguatkan, atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri maka pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri;

j. Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas dikirimkan ke pengadilan negeri dalam waktu 3 hari setelah putusan dijatuhkan; dan pengadilan negeri segera memberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum;

PEDOMAN BANDING

Dalam KUHAP tidak ditentukan hal-hal apa saja yang dapat menjadi alasan atau syarat yang dipergunakan oleh pemohon banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama;

Oleh karena itu dalam praktek dapat dikemukakan alasan/keberatan apa saja yang dapat diperghunakan untuk mengajukan permohonan banding antara lain :

Keberatan yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan ;

Keberatan hasil pembuktian; Keberatan penjatuhan hukuman; Keberatan mengenai penggunaan

keterangan saksi yang berlainan; Keberatan siapa yang didengar sebagai

saksi;

Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian;

Keberatan mengenai dirampas tidak nya barang bukti;

Keberatan mengenai kekeliruan penafsiran unsur tindak pidana;

Keberatan mengenai alasan pemaaf dan pembenar;

KASASI

Tujuan : Koreksi terhadap kesalahan putusan

pengadilan bawahan; Menciptakan dan membentuk hukum

baru; Pengawasan terciptanya keseragaman

penerapan hukum;

KETENTUAN :

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung berwenang: mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

Pasal 23 UU No. 48 tahun 2009 Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 244 – 258 KUHAP;

SYARAT :

a. diajukan oleh : Terdakwa; Penuntut Umum;b. Diajukan terhadap putusan pengadilan

yang diberikan pada tingkat terakhir selain Mahkamah agung, kecuali terhadap putusan bebas.

c. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh MA atas permintaan terdakwa atau penuntut umum, guna menentukan :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sbagaimana mestinya;

Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undnag ;

Apakah benar pengadilan telah melampuai batas wewenangnya.

d. Permintaan kasasi diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa, yang diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama.

Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat tanpa diajukan permintaan kasasi oleh yang bersangkutan, dianggap menerima putusan.

e. Permintaan kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

f. Sebelum perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung permintaan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

g. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi, yang memuat alasan-alasan dari permohonan kasasinya dan dalam jangka waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut , harus sudah menyerahkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama;

h. Pengajuan tambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi dapat dilakukan oleh salah satu pihak dilakukan dalam batas waktu 14 hari.

PROSES KASASI (ACARA) :

a. Kasasi diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

b. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dan dalam waktu 14 hari setelah pengajuan permohonan kasasi, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang memeberikan tanda terima.

c. Apabila terlambat, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur.

d. Tembusan disampaikan kepada pihak lain;e. Apabila salah satu pihak berpendapat

masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan memori kasasi/kontra memori kasasi dalam temnggang waktu 14 hari.

f. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah tenggang waktu pengajuan kasasi/pengajuan memori kasasi tersbut, berkas selengkapnya disampaikan kepada Mahkamah agung.

g. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah agung sejak diajukan permohonan kasasi .

h. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima, yang jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah agung dapat mendengar sendiri keterangan-keterangan terdakwa/saksi/penuntut umum atau mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan yang bersangkutan.

i. Apabila permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan tenggang waktunya, menegani hukumnya Mahkamah agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

j. Jika mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi, maka mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dengan cara :

Bila putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan /diterapkan tidak sebagaimana mestinya, mahkamah agung mengadili sendiri perkara tersebut;

Bila putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketenrtuan undnag-undnag , mahkamah agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang bersangkutan memeriksany alagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

Bila putusan dibatalkan karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka mahkamah agung menetapkan pengadilan lain mengadili perkara tersebut;

k. Putusan Mahkamah Agung terhadap pemohon kasasi :

Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima bila syarat-syarat formal tidak dipenuhi, misal tenggang waktu.

Menyatakan permohonan kasasi ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan tersebut dalam pasal 253 KUHAP.

Menyatakan permohonan kasasi diterima.

KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS :

1. Pasal 244 KUHAP : terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi;

2. Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.07.03 tanggal 10 desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang menyatakan : “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum , keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi’.

Yurisprudensi yang pertama kali adalah putusan Mahkamah agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa R. SONSON NATALEGAWA, hakim keliru menafsirkan unsure “melawan hukum” dalam pengertian formil adalah melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya.

Putusan bebas tidak murni; Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak

pidana yang ada dalam surat dakwaan, dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsure-unsur tindaj pidana yang didakwakan;

Putusna tersebut sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Contoh : pengadilan tinggi Jakarta membebaskan terdakwa Kanayodas Nemumal Nanwani karena bukan “pegawai negeri”. Namun Mahkamah agung menyatakan dakwaan terbukti dan menjatuhi hukuman dengan putusan no : 652 K/Pid/1980.

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Pengadilan kalabahi telah membebaskan Moses Malairuli dkk karena kepja RI No. Kep-129/JA/12/1976 tentang larangan perkumpulan yehova tidak sah. Putusan MA No. 579 K/Pid/1983 memutuskan hakim telah melampaui batas wewenangnya dan menyatakan terdakwa terbukti dan menjatuhkan pidana.

Barulah menguraikan alasan kasasi sesuai pasal 253 ayat (1) KUHAP.

KEGIATAN

Meneliti apakah ada alasan untuk mengajukan kasasi , sesuai pasal 253 ayat (1) KUHAP,

Meneliti apakah putusan yang diajukan permohonan kasasi adalah putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain mahkamah agung dan bukan oputusan bebas (pasal 244 KUHAP), kaitkan dengan pasal 67 KUHAP.

Menggunakan hak berpikir sebelum menyatakan kasasi;

Mengajukan dan menandatangani akta permohonan kasasi;

Memperoleh salinan putusan pengadilan; Membuat dan mengajukan memori kasasi/

kontra memori kasasi; Membuat tambahan memori kasasi / kontra

memori kasasi; Mengikuti proses pengiriman berkas ke

Mahkamah agung; Mengikuti perkembangan penyelesaian

permohonan kasasi.

KASASI YANG TIDAK DIBENARKAN :

a. Keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri;

b. Keberatan atas penilaian pembuktian;c. Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta;d. Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara;e. Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya

jumlah denda;f. Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti;g. Keberatan kasasi mengenai novum;

KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM (PASAL 259 KUHAP);

Kewenangan Jaksa Agung; Dengan surat kuasa khusus diberikan

kepada jaksa di kejari, kejati.

PENINJAUAN KEMBALI :

Ketentuan : Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 jo

UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA Pasal 263-269 KUHAP

SYARAT FORMIL :

Permintaan peninjauan kembali diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;

Tidak dibatasi oleh jangka waktu; Hanya dapat diajukan satu kali saja.

SYARAT MATERIIL :

Bila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaa kuat, jika keadaan itu diketahui pada waktu siding masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penunut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu dapat diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Bila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar/alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Bila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bila putusan itu menyatakan suatu perbuatan telah terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI :

Permohonan Peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang, Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dangan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 ), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;

Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

SYARAT MATERIIL :

Bila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaa kuat, jika keadaan itu diketahui pada waktu siding masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu dapat diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Bila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar/alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Bila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bila putusan itu menyatakan suatu perbuatan telah terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

KASUS SENGKON DAN KARTA ;

PN Bekasi dengan putusan Nomor : 2/KTS.BKS/1977 tanggal 20 Oktober 1977 menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sengkon dan karta masing-masing 12 tahun dan 7 tahun penjara, karena telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap Sulaiman dan isterinya.

PT Bandung dengan putusan No: 38/1978/Pid/PTB tanggal 25 mei 1978 menguatkan putusan PN Bekasi dengan memperbaiki kwalifikasi tindak pidana yang terbukti dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasus sengkon dan karta sangat menarik perhatian, sehingga berdasarkan rapat kerja MA dan DPR maka MA mengeluarkan Perma No : 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan kembali putusan yang telah memeproleh kekuatan hukum tetap, sambil menungggu Undang-undang yang akan mengatur hukum acara peninjauan kembali.

Putusan MA No: 6 P/Kr/1980 tanggal 24 Januari 1981 mengabulkan permintaan peninjauan kembali terpidana Sengkon dan Karta, dengan menjatuhkan putusan bebas.

PROSES PK (ACARA) ;

a. diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan secara jelas menyebutkan alasannya;

b. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa apakah permintaan PK sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP.

c. Dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani hakim, jaksa, pemohondan panitera.

d. Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan PK yang dilampiri berkas perkara kepada MA, dengan menembuskan surat pengantar kepada pemohon;

f. Ketua pengadilan segera melanjutkan permointaan PK yang dilampiri berkas perkara kepada MA, dengan menembuskan surat pengantar kepada pemohon;

g. Apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP, MA menyatakan permintaan PK tidak dapat diterima disertai alasannya;

h. Bila MA menerima PK namun tidak membenarkan alasan pemohon, menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan PK itu tetap berlaku disertai dasar alasannya.

i. Bila MA membenarkan alasan pemohon, membatalkan putusan yang dimintakan PK dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berupa :

Putusan bebas; Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; Putusan tidak dapat menerima tuntutan

penuntut umum; Putusan dengan menerapkan ketentuan

pidana yang lebih ringan;j. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK

tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula;

APAKAH PK DAPAT DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM ???

pasal 263 ayat (1) KUHAP : hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan PK;

Kasus MUCHTAR PAKPAHAN, pengajuan upaya Hukum PK oleh penuntut Umum kejaksaan negeri Medan telah dikabulkan oleh MA Nomor : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 menjatuhkan pidana pernjara selama 4 tahun., yang semula dalam putusan Kasasi MA No: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 terdakwa diputus bebas.

Alasan PK oleh Penuntut Umum : Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970; Pasal 263 ayat (1) KUHAP; Pasal 263 ayat (2) sub c KUHAP; Pasal 263 ayat (3) KUHAP;