Upaya Kesehatan Primer Adalah Upaya Kesehatandimana Terjadi Kontak Pertama Secara Perorangan

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/22/2019 Upaya Kesehatan Primer Adalah Upaya Kesehatandimana Terjadi Kontak Pertama Secara Perorangan

    1/3

    Upaya kesehatan primer adalah upayakesehatandimana terjadi kontak pertama secaraperoranganatau masyarakat dengan pelayanan kesehatan melaluimekanisme rujukan timbal-balik, termasukpenanggulangan bencana dan pelayanan gawat darurat.Upaya kesehatan sekunder dan tersier adalah upayakesehatan tingkat rujukan maupun rujukantingkat lanjut.

    1) Upaya Kesehatan PrimerUpaya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanankesehatan perorangan primer dan pelayanankesehatan masyarakat primer.a) Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer (PKPP)Pelayanan kesehatan perorangan primer adalahpelayanan kesehatan dimana terjadikontak pertama secara perorangan sebagai proses awalpelayanan kesehatan.Termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gayahidup sehat (healthy life style).Pelayanan kesehatan perorangan primerdiselenggarakan oleh tenaga kesehatan

    yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi sepertiyang ditetapkan sesuai ketentuanberlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempatkerja, maupun fasilitas kesehatanperorangan primer baik Puskesmas dan jaringannya,serta fasilitas kesehatan lainnyamilik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.Dilaksanakan dengan dukunganpelayanan kesehatan perorangan sekunder dalamsistem rujukan yang timbal balik.Pelayanan kesehatan perorangan primerdiselenggarakan berdasarkan Norma,Sstandar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan yang

    ditetapkan oleh Pemerintahdengan memperhatikan masukan dari organisasi profesidan masyarakat.Pelayanan kesehatan perorangan primer dapatdiselenggarakan sebagai pelayananyang bergerak (ambulatory) atau menetap; dapatdikaitkan dengan tempat kerja, sepertiklinik perusahaan; dan dapat disesuaikan denganlingkungan atau kondisi tertentu(kesehatan matra, seperti: kesehatan haji,kesehatankelautan, Kesehatan penerbangan, kesehatan wisata).

    Terutama bagi masyarakat miskin, daerah terpencil,

    perbatasan, pulau-pulau terluar danterdepan, serta yang tidak diminati swasta.Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primeruntuk penduduk miskin dibiayai olehpemerintah, sedangkan golongan ekonomi lainnyadibiayai dalam sistem pembiayaan yang diatur olehpemerintah.Dalam pelayanan kesehatan perorangan termasuk pulapelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalambentuk seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) danpengobatan tradisional serta pengobatanalternatif yang secara ilmiah telah terbukti terjaminkeamanan dan khasiatnya.

    b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer (PKMP)Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalahpelayanan peningkatan dan pencegahan tanpaMengabaikan pengobatan dan pemulihan dengansasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

    Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakatprimer menjadi tanggung-jawabDinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang pelaksanaanoperasionalnya dapat didelegasikanKepada Puskesmas. Masyarakat termasuk swastadapat menyelenggarakan pelayanan kesehatanmasyarakat primer sesuai peraturan yang berlaku danberkerjasama dengan pemerintah.Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primerditanggung oleh pemerintah bersama masyarakat,

    termasuk swasta. Pemerintah wajib melaksanakan danmembiayai pelayanan kesehatan masyarakat primeryang berhubungan dengan prioritas pembangunankesehatan melalui kegiatanPerbaikan lingkungan, peningkatan kesehatan,pencegahan penyakit dan kematian serta paliatif.Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primerdidukung kegiatan lainnya, seperti surveilans,pencatatan, dan pelaporan.Pemerintah dapat membentuk fasilitas kesehatan yangsecara khusus ditugaskanuntuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakatsesuai keperluan.

    Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakatprimer mendukung upaya kesehatan berbasisMasyarakat dan didukung oleh pelayanan kesehatanmasyarakat sekunder.2) Upaya Kesehatan SekunderUpaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatanrujukan lanjutan, yang terdiri daripelayanan kesehatan perorangan sekunder danpelayanan kesehatan masyarakat sekunder.

    a) Pelayanan Kesehatan Sekunder (PKPS)Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalahpelayanan kesehatan spesialistik

    yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatanperorangan primer, yang meliputirujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan sertawajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yangmerujuk.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderdilaksanakan oleh dokter spesialis ataudokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus danmempunyai ijin praktik sertadidukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderdilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas kesehatanperorangan sekunder baik Rumah Sakit

    setara kelas C serta fasilitas kesehatan lainnya milikpemerintah, masyarakat, maupun swasta.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderharus memberikan pelayanan kesehatan

    yang aman, sesuai, efektif, efisien danberbasis bukti (evidence based medicine)sertadidukungpengembanganilmupengetahuan dan teknologi kesehatan.

    Pelayanan kesehatan perorangan sekunderyang bersifat tradisional dan komplementerdilaksanakan dengan berafiliasi dengan ataudi rumah sakit pendidikan.

    Pelayanan kesehatan perorangan sekunder

  • 7/22/2019 Upaya Kesehatan Primer Adalah Upaya Kesehatandimana Terjadi Kontak Pertama Secara Perorangan

    2/3

    dapat dijadikan sebagai wahana pendidikandan pelatihan tenaga kesehatan sesuaidengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

    b) PelayananKesehatanSekunder (PKMS)

    Pelayanan kesehatan masyarakat sekundermenerima rujukan kesehatan dari pelayanan

    kesehatanmasyarakatprimerdanmemberikan fasilitasi dalam bentuk sarana,teknologi, dan sumber daya manusiakesehatan serta didukung oleh pelayanankesehatan masyarakat tersier.

    Penyelenggaraanpelayanankesehatanmasyarakat sekunder menjadi tanggung-

    jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota danatau Provinsi sebagai fungsi teknisnya, yaknimelaksanakanpelayanankesehatanmasyarakat yang tidak sanggup atau tidakmemadaidilakukanpadapelayanankesehatan masyarakat primer.

    Dalam penanggulangan penyakit menular

    yang tidak terbatas pada suatu batas

    39

    administrasi pemerintahan (lintas kabupaten/kota), maka tingkat yang lebih tinggi(provinsi) yang harus menanganinya.

    Fasilitaskesehatanpenyelenggarapelayanan kesehatan masyarakat sekunderdibangun sesuai dengan standar. Bagi

    fasilitas pelayanan kesehatan masyarakatmilik swasta harus mempunyai izin sesuaiperaturan yang berlaku serta dapatbekerjasama dengan unit kerja PemerintahDaerah, seperti laboratorium kesehatan,Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL),Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan(BPFK), dan lain-lain.

    3) Upaya Kesehatan Tersier

    Upaya kesehatan tersier adalah upayakesehatan rujukan unggulan yang terdiri daripelayanan kesehatan perorangan tersier danpelayanan kesehatan masyarakat tersier.

    a) Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier(PKPT)

    Pelayanan kesehatan perorangan tersiermenerima rujukan sub-spesialistik daripelayanan kesehatan di bawahnya, danwajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatanyang merujuk.

    Pelaksana pelayanan kesehatan perorangantersier adalah dokter sub-spesialis ataudokter spesialis yang telah mendapatkanpendidikan khusus atau pelatihan dan

    mempunyai izin praktik dan didukung olehtenaga kesehatan lainnya yang diperlukan.

    40

    Pelayanan kesehatan perorangan tersierdilaksanakan di Rumah Sakit Umum, RumahSakit Khusus setara kelas A dan B, baik milikpemerintah maupun swasta yang mampumemberikan pelayanan kesehatan sub-spesialistik dan juga termasuk klinik khusus,seperti pusat radioterapi.

    Pemerintah mengembangkan berbagai pusatpelayananunggulannasionalyangberstandar internasional untuk memenuhikebutuhanpelayanankesehatandanmenghadapi persaingan global dan regional.Fasilitas pelayanan kesehatan perorangantersier dapat didirikan melalui modal

    patungan dengan pihak asing sesuai denganperaturan dan kebijakan yang berlaku.

    Pelayanan kesehatan perorangan tersierwajibmelaksanakanpenelitiandanpengembangan dasar maupun terapan dandapat dijadikan sebagai pusat pendidikandan pelatihan tenaga kesehatan sesuaidengan kebutuhan.

    b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier(PKMT)

    Pelayanan kesehatan masyarakat tersiermenerima rujukan kesehatan dari pelayanankesehatanmasyarakatsekunderdanmemberikan fasilitasi dalam bentuk sarana,teknologi, sumber daya manusia kesehatan,dan rujukan operasional.

    Pelaksana pelayanan kesehatan masyarakattersier adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Unit

    41

    kerja terkait di tingkat Provinsi, Departemen

  • 7/22/2019 Upaya Kesehatan Primer Adalah Upaya Kesehatandimana Terjadi Kontak Pertama Secara Perorangan

    3/3

    Kesehatan, dan Unit kerja terkait di tingkatnasional.

    Pelaksanaanpelayanankesehatanmasyarakat tersier menjadi tanggung-jawabDinas Kesehatan Provinsi dan DepartemenKesehatan yang didukung dengan kerjasama lintas sektor.

    Institut pelayanan kesehatan masyarakattertentusecaranasionaldapatdikembangkan untuk menampung kebutuhanpelayanan kesehatan masyarakat.

    b. Pembinaan dan Pengawasan

    1) Pembinaan Upaya Kesehatan

    Pembinaan upaya kesehatan ditujukan untukmenjamin mutu pelayanan kesehatan, harusdidukung dengan standar pelayanan yang selaludikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuanilmupengetahuandanteknologisertakebutuhan.

    Pemerintah menetapkan kebijakan dan NSPKupaya kesehatan dengan memperhatikan

    masukan dari Pemerintah Daerah, OrganisasiProfesi, dan masyarakat.Pemerintah Provinsi melakukan bimbingan danpengendalian terhadap pelaksanaan kebijakandan NSPK upaya kesehatan.

    42

    Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakankebijakan dan NSPK upaya kesehatan.

    Perizinan fasilitas upaya kesehatan menuruttingkatannya ditetapkan oleh Pemerintah,

    PemerintahProvinsi,danPemerintahKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannyayang diatur dalam peraturan perundangan.

    Pemerintah,PemerintahProvinsi,danPemerintahKabupaten/Kotasebagaipenanggung-jawab pelaksanaan pembangunankesehatandiwilayahnya,berkewajiban

    melakukan pembinaan terhadap semua fasilitaspelayanankesehatantermasukswasta,sehingga semua fasilitas pelayanan kesehatanwajib memberikan laporan kegiatannya.

    Pembinaan upaya kesehatan dilakukan olehpemerintah bersama dengan organisasi profesi

    dan masyarakat termasuk swasta.

    2) Pengawasan Upaya Kesehatan

    Pengawasanditujukanuntukmenjaminkonsistensi penyelenggaraan upaya kesehatandan dilakukan secara intensif, baik internalmaupun eksternal dan juga dapat melibatkanmasyarakat dan swasta. Hasil pengawasandigunakan

    untukperlindunganterhadapmasyarakat dan tenaga kesehatan selakupenyelenggara upaya kesehatan.

    43