Upload
lecong
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANTITRUST LAW: ANTITRUST LAW: INDONESIA, JEPANG INDONESIA, JEPANG
& AS& AS
I. UU ANTI MONOPOLI I. UU ANTI MONOPOLI DI INDONESIADI INDONESIA
UTK MENCIPTAKAN PERSAINGAN SEHAT UNTUK MENCAPAI EKONOMI PASAR YANG EFISIEN.
AGAR SEMBER DAYA ALAM TERALOKASIKAN SECARA EFISIEN.
KONSUMEN MEMILIKI BANYAK PILIHAN ATAS BARANG DAN ATAU JASA YANG TERSEDIA DI PASAR.
MEMUNGKINKAN MUNCULNYA INOVASI HARGA BARANG DAN ATAU JASA IDEAL
BAIK DITINJAU DARI KUALITAS MAUPUN BIAYA PRODUKSI.
PENDEKATAN PENYUSUNAN PENDEKATAN PENYUSUNAN UU ANTI MONOPOLIUU ANTI MONOPOLI
1.1. PENDEKATAN STRUKTUR PASAR PENDEKATAN STRUKTUR PASAR Penguasaan pasar oleh pelaku usaha Penguasaan pasar oleh pelaku usaha menjadi bahan analisis utama apakah menjadi bahan analisis utama apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum persaingan dengan menilai hukum persaingan dengan menilai struktur pasar setiap produk oleh suatu struktur pasar setiap produk oleh suatu pelaku usaha.pelaku usaha.
2.2. PENDEKATAN PERILAKUPENDEKATAN PERILAKUPelaku usaha tidak dilarang menjadi Pelaku usaha tidak dilarang menjadi “besar” sepanjang posisinya tidak “besar” sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya praktek mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.tidak sehat.
RUMUSAN PASAL-PASALRUMUSAN PASAL-PASALDALAM UU NO. 5/1999DALAM UU NO. 5/1999
1.1.PER SE ILLEGALPER SE ILLEGALSecara mutlak dilarang.Secara mutlak dilarang.
2.2. RULE OF REASONRULE OF REASONPerjanjian atau kegiatan dilarang Perjanjian atau kegiatan dilarang hanya apabila mengakibatkan hanya apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak atau persaingan usaha tidak sehat.sehat.
PELAKU USAHA DI INDONESIA DALAM PELAKU USAHA DI INDONESIA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA BERASASKAN DEMOKRASI EKONOMI BERASASKAN DEMOKRASI EKONOMI
DENGAN MEMPERHATIKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN
PELAKU USAHA DAN KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN KEPENTINGAN UMUM.UMUM.
ASAS ASAS UU NO. 5 TAHUN 1999UU NO. 5 TAHUN 1999
DEMOKRASI EKONOMIDEMOKRASI EKONOMI
KESEMPATAN YANG SAMA BAGI SETIAP KESEMPATAN YANG SAMA BAGI SETIAP WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASIWARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI
PROSES PRODUKSI DAN PEMASARAN PROSES PRODUKSI DAN PEMASARAN BARANG DAN ATAU JASABARANG DAN ATAU JASA
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MEKANISME PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MEKANISME EKONOMI PASAR YANG WAJAREKONOMI PASAR YANG WAJAR
FILOSOFI DIKELUARKANNYA UU NO. 5 THN. FILOSOFI DIKELUARKANNYA UU NO. 5 THN. 19991999
SUBSTANSI UU NO.5/1999SUBSTANSI UU NO.5/1999
1.1.Kelompok Perjanjian (Ps. 4 - Ps. Kelompok Perjanjian (Ps. 4 - Ps. 16) 16)
2.2.Kelompok Kegiatan (Ps. 17 – Ps. Kelompok Kegiatan (Ps. 17 – Ps. 24)24)
3.3.Kelompok Posisi Dominan (Ps. 25 – Kelompok Posisi Dominan (Ps. 25 – Ps. 29)Ps. 29)
4.4.K P P U (Ps. 30 – Ps. 37)K P P U (Ps. 30 – Ps. 37)5.5.Tata Cara Penanganan Tata Cara Penanganan
Perkara/Sanksi (Ps. 38 – Ps. 49)Perkara/Sanksi (Ps. 38 – Ps. 49)6.6.Pengecualian (Ps. 50 & Ps. 51)Pengecualian (Ps. 50 & Ps. 51)
KELOMPOK PERJANJIANKELOMPOK PERJANJIAN
1. OLIGOPOLI 2. PENETAPAN HARGA3. DISKRIMINASI
HARGA4. PENETAPAN HARGA
DIBAWAH HARGA PASAR
5. PENJUALAN KEMBALI DENGAN HARGA TERENDAH
6. PEMBAGIAN WILAYAH
7. B O I K O T8. K A R T E L
9. T R U S T10.OLIGOPSONI11.INTEGRASI
VERTIKAL12.PERJANJIAN
TERTUTUP(EXCLUSIVE DEALING)
13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.
Oligopoli (ps 4):”Pelaku usaha dilarang Oligopoli (ps 4):”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain utk menguasai produksi & atau lain utk menguasai produksi & atau pemasaran sehingga menyebabkan pemasaran sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat (indikiasi 2/3 persaingan usaha tidak sehat (indikiasi 2/3 pelaku menguasai lebih 75% pangsa pelaku menguasai lebih 75% pangsa pasar.pasar.
Penetapan harga (ps 5):”Dilarang Penetapan harga (ps 5):”Dilarang membuat perjanjian penetapan harga”membuat perjanjian penetapan harga”
Pembagian wilayah (ps 6):”Dilarang Pembagian wilayah (ps 6):”Dilarang membuat perjanjian penetapan wilayah membuat perjanjian penetapan wilayah pemasaran.”pemasaran.”
Boikot (ps 10):Dilarang membuat Boikot (ps 10):Dilarang membuat perjanjian yang menghalangi pelaku usaha perjanjian yang menghalangi pelaku usaha lainlain
Kartel (ps 11): Dilarang membuat Kartel (ps 11): Dilarang membuat perjanjian utk mempengaruhi harga perjanjian utk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan dengan mengatur produksi dan pemasaranpemasaran
Trust (ps 12): Dilarang membentuk Trust (ps 12): Dilarang membentuk gabungan perusahaan utk mengontrol gabungan perusahaan utk mengontrol produksiproduksi
Oligopsoni (ps 13): Dilarang membuat Oligopsoni (ps 13): Dilarang membuat perjanjian utk menguasai pembelian atau perjanjian utk menguasai pembelian atau pasokanpasokan
Integrasi vertikal (ps 14): Dilarang membuat Integrasi vertikal (ps 14): Dilarang membuat perjanjian utk menguasai produksi dlm satu perjanjian utk menguasai produksi dlm satu rangkaian produksi (vertikal)rangkaian produksi (vertikal)
Perjanjian tertutup (ps 15):”Dilarang Perjanjian tertutup (ps 15):”Dilarang membuat perjanjian yg memuat persyaratan membuat perjanjian yg memuat persyaratan utk memasok atau tidak memasok pd pihak utk memasok atau tidak memasok pd pihak tertentutertentu
KELOMPOK KELOMPOK KEGIATANKEGIATAN
1.1. MONOPOLIMONOPOLI2.2. MONOPSONIMONOPSONI3.3. PENGUASAAN PASARPENGUASAAN PASAR4.4. JUAL RUGIJUAL RUGI5.5. PENETAPAN BIAYA PRODUKSI SECARA PENETAPAN BIAYA PRODUKSI SECARA
CURANGCURANG6.6. PERSEKONGKOLAN :PERSEKONGKOLAN : T e n d e rT e n d e r Rahasia PerusahaanRahasia Perusahaan Menghambat produksi/pemasaranMenghambat produksi/pemasaran
Monopoli (ps 17):Dilarang melakukan Monopoli (ps 17):Dilarang melakukan penguasaan produksi dan pemasaran penguasaan produksi dan pemasaran (indikasi 50% pangsa pasar)(indikasi 50% pangsa pasar)
Monopsoni(ps 18): Dilarang menguasai Monopsoni(ps 18): Dilarang menguasai pasokan secara tidak sehat (indikasi 50% pasokan secara tidak sehat (indikasi 50% pasokan)pasokan)
Penguasaan pasar (ps 19): Dilarang Penguasaan pasar (ps 19): Dilarang menghalangi pelaku usaha lain, menghalangi pelaku usaha lain, menghalangi konsumen, membatasi menghalangi konsumen, membatasi peredaran, melakukan diskriminasiperedaran, melakukan diskriminasi
Jual rugi (ps 20): Dilarang melakukan Jual rugi (ps 20): Dilarang melakukan jual rugi utk mematikan pesaingnyajual rugi utk mematikan pesaingnya
Kecurangan biaya produksi (ps 21): Kecurangan biaya produksi (ps 21): Dilarang melakukan kecurangan Dilarang melakukan kecurangan menetapkan biaya produksimenetapkan biaya produksi
Persekongkolan tender (ps 22): DIlarang Persekongkolan tender (ps 22): DIlarang bersekongkol mengatur pemenang bersekongkol mengatur pemenang tendertender
KELOMPOK POSISI KELOMPOK POSISI DOMINANDOMINAN
1.1. JABATAN RANGKAPJABATAN RANGKAP2.2. PEMILIKAN SAHAMPEMILIKAN SAHAM3.3. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN
PENGAMBIL-ALIHAN SAHAM.PENGAMBIL-ALIHAN SAHAM.
KPPUKPPU TUGAS : TUGAS :
MENGAWASI PELAKSANAAN UU NO. 5 THN 1999MENGAWASI PELAKSANAAN UU NO. 5 THN 1999
STATUS :STATUS :LEMBAGA INDEPENDEN (TERLEPAS DARI LEMBAGA INDEPENDEN (TERLEPAS DARI
PENGARUH DAN KEKUASAAN PEMERINTAH DAN PENGARUH DAN KEKUASAAN PEMERINTAH DAN PIHAK LAIN)PIHAK LAIN)
KPPU BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDENKPPU BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN
KPPU DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KPPU DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN ATAS PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPRPERSETUJUAN DPR
MASA JABATAN KPPU 5 (LIMA) TAHUN DAN MASA JABATAN KPPU 5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIANGKAT KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA DAPAT DIANGKAT KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA
JABATANJABATAN
WEWENANG WEWENANG KPPUKPPU
A.A. MENERIMA LAPORANMENERIMA LAPORANB.B. MELAKUKAN PENELITIANMELAKUKAN PENELITIANC.C. MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAANMELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAAND.D. MENYIMPULKAN HASIL PENYELIDIKAN DAN ATAU MENYIMPULKAN HASIL PENYELIDIKAN DAN ATAU
PEMERIKSAANPEMERIKSAANE.E. MEMANGGIL PELAKU USAHAMEMANGGIL PELAKU USAHAF.F. MEMANGGIL DAN MENGHADIRKAN SAKSI, SAKSI AHLI, MEMANGGIL DAN MENGHADIRKAN SAKSI, SAKSI AHLI,
DAN SETIAP ORANG YG DIANGGAP MENGETAHUIDAN SETIAP ORANG YG DIANGGAP MENGETAHUIG.G. MEMINTA BANTUAN PENYIDIKMEMINTA BANTUAN PENYIDIKH.H. MEMINTA KETERANGAN DARI INSTANSI PEMERINTAHMEMINTA KETERANGAN DARI INSTANSI PEMERINTAHI.I. MENDAPATKAN, MENELITI, DAN ATAU MENILAI SURAT, MENDAPATKAN, MENELITI, DAN ATAU MENILAI SURAT,
DOKUMEN, DAN ATAU ALAT BUKTI LAINDOKUMEN, DAN ATAU ALAT BUKTI LAINJ.J. MEMUTUSKAN DAN MENETAPKANMEMUTUSKAN DAN MENETAPKANK.K. MEMBERITAHUKAN PUTUSAN KOMISI KEPADA PELAKU MEMBERITAHUKAN PUTUSAN KOMISI KEPADA PELAKU
USAHAUSAHAL.L. MENJATUHKAN SANKSI.MENJATUHKAN SANKSI.
PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA
K P P UK P P U
I.I. Jangka waktu penyelesaian Jangka waktu penyelesaian perkara (pasti)perkara (pasti)
Komisi : 180 hari (150 hr Komisi : 180 hari (150 hr + 30 hr)+ 30 hr)
Banding : 14 hari Banding : 14 hari PenyidikPenyidik
PN : 44 hari (14 hr + PN : 44 hari (14 hr + 30 hr)30 hr)
Kasasi : 14 hariKasasi : 14 hari MA : 44 hari (14 hr + MA : 44 hari (14 hr +
30 hr)30 hr) Jumlah : 522 hariJumlah : 522 hari
II. SanksiSanksi AdministratifII. SanksiSanksi Administratif Denda Rp. 1 Miliar s/d Rp. Denda Rp. 1 Miliar s/d Rp.
25 Miliar25 Miliar
PERADILAN UMUMPERADILAN UMUMI.I. PN (Pengadilan Negeri) *)PN (Pengadilan Negeri) *) PT ( Pengadilan Tinggi) *)PT ( Pengadilan Tinggi) *) MA (Mahkamah Agung) *)MA (Mahkamah Agung) *)*) Jangka waktu penyelesaian *) Jangka waktu penyelesaian
perkara tidak pasti.perkara tidak pasti.
II. SanksiII. Sanksi Sanksi Pidana PokokSanksi Pidana Pokok Rp.25Ms/dRp.100M : 6 bln Rp.25Ms/dRp.100M : 6 bln
kurangankurangan Rp.5 M s/d Rp.25 M : 5 bln Rp.5 M s/d Rp.25 M : 5 bln
kurungankurungan Rp. 1 s/d Rp. 5 M : 3 bln Rp. 1 s/d Rp. 5 M : 3 bln
kurungankurungan Sanksi Pidana TambahanSanksi Pidana Tambahan
KPPUINISIATIF
LAPORAN LAPORAN (Ps.38)(Ps.38)
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
30 HARI (Ps. 39 ayat 1 & 2)
KEPUTUSAN 30 Hari (Ps. 43 ayat 3 ) PU MELAKSANAKAN30 Hr (Ps.44 ayat 1)
KEBERATAN 14
Hr14 Hr periksaP N
PUTUSAN PN30 hr (Ps. 45 ayat 2
PUTUSAN M A30 hr (Ps. 45 ayat 4)
PEMERIKSAAN LANJUTAN60 + 30 hr (Ps. 43 ayat 1 & 2)
PROSEDUR PEMERIKSAAN ( Ps. 38 – Ps 46)
PU MELAKSANAKAN 14 Hr PU KEBERATAN
KASASI KE MA
PENGECUALIAN (Psl. 50)Perbuatan dan atau perjanjian yang
bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan;atauPerjanjian yang berkaitan dengan HAKI; atauPerjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atauPerjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atauPerjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
PENGECUALIAN (Psl. 50 cont..)
Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI; atauPerjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atauPelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atauKegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
PENGECUALIAN (Psl. 51)Monopoli dan atau pemusatan
kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara diatur dengan UU dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk
atau ditunjuk oleh Pemerintah.
II. JEPANGII. JEPANG
Dokusen Kinshi Ho (Undang-undang antimonopoli)
Diundangkan pertama kali tahun 1947Mengalami perubahan pada tahun 1952Tahun 1977 dilakukan amandemen
terhadap undang-undang ini
3 Materi Undang-Undang3 Materi Undang-Undang
1. Substansi tentang monopoli pihak swasta (private mnopolization)
2. Unreasonable restrain of trade3. Unfair business practice
2.1. Private Monopolization2.1. Private Monopolization “Kegiatan2 usaha dimana seorang pengusaha secara
individual, dengan penggabungan atau berkomplot dengan pengusaha2 lainnya atau dengan cara lain mengeluarkan atau mengontrol kegiatan2 usaha para pengusaha lainnya sehingga mengyebabkan, berlawanan dengan kepentingan umum, mengekang secara substansial persaingan di pasar tertentu” ps 2, ayat 5)
Contoh harga predator, diskriminasi harga dgn posisi dominan, menjual di bawah harga pokok
Dengan posisi dominan melakukan konspirasi untuk mengeluarkan pesaingnya yang kompetitif
Resale price maintenance
2.2. Unreasonable Restrain of Trade2.2. Unreasonable Restrain of Trade Berbagai kegiatan bisnis seperti kontrak, persetujuan
atau kegiatan bersama lainnya yang saling membatasi atau dengan cara menentukan, memelihara atau memperkuat harga-harga, atau membatasi produksi, teknologi, produk, kemudahan atau pelanggan atau supplier sehingga bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan kekangan persaingan di paar yang bersangkutan (pasal 2 ayat 6)
Contoh pembatasan unilateral asahi shimbun dgn pengecernya, kartel
Dilarang membatasi kegiatan2 bisnis tertentu (pasal 8, ayat 1)
2.3. Unfairtrade Practice2.3. Unfairtrade PracticeDilarang melakukan diskriminasi tidak wajar
(pasal 2, ayat 9)BoikotPenolakan individual utk mengadakan
persetujuanDiskriminasi hargaDiskriminasi dalam pembuatan persetujuanDiskriminasi dalam asosiasi dagang
KelembagaanKelembagaan
Pengawasan dilakukan oleh FTC (Fair Trade Commission)
Sering berbenturan dengan MITI yang cenderung mendorong merger dan akuisisi agar bisa bersaing dengan perusahaan global dan AS, sementara FTC berusaha menegakkan persaingan yang sehat
Sering FTC kalah karena kekuatan perusahaan besar di Jepang
FTC terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota
Secara administratif FTC berada di bawah kewenangan perdana menteri
FTC merupakan badan ekstra kementrian
Prosedur LegislasiProsedur Legislasi1. Investigasi awal2. Investigasi wajib3. Rekomendasi kepada responden (pihak yang
diadukan kepada FTC)4. Jika rekomendasi ditolak, FTC mengeluarkan
pengaduan5. Peradilan hearing terbuka6. Keputusan pendahuluan7. Keputusan akhir
III. AMERIKA SERIKATIII. AMERIKA SERIKAT
Pengalaman lebih dari satu abadBerasal dari sejarah peranan perusahaan-
perusahaan besar yang menggangu persaingan usaha
The Sherman Act (1890)The Sherman Act (1890) Disyahkan oleh kongres AS tahun 1890 sebagai reaksi terhadap
praktek bisnis yang mengekang persaingan pada waktu itu Memberikan kewenangan yang luas kepada pengadilan utk
melarang perilaku bisnis yang menyimpang (ada dua) 1 Setiap perjanjian, gabungan dalam bentuk perusahaan atau
lainnya, atau konspirasi, dengan maksud membatasi perdagangan atau bisnis antara negara-negara federal atau dengan negara-negara asing adalah perbuatan melawan hukum (pasal 1)
Setiap orang yang melakukan tindakan monopoli atau mencoba melakukan monopoli atau menggabungkan atau melakukan konspirasi dengan orang lain atau dengan orang2 lain dengan maksud untuk mengadakan monopoli terhadap bagian tertentu dari perdagangan atau usaha bisnis di beberapa negara federal atau dengan negara-negara asing dianggap bersalah karena melakukan kejahatan (pasal 2)
The Clayton Act (1914)The Clayton Act (1914)
Praktek bisnis yang monopolis:Melakukan diskriminasi harga (ps 2)Perjanjian ekslusif (exclusive dealing)Merger & acquisitions with competitorsInterlocking directorates (rangkap jabatan
direksi)
The Federal Trade Commission ActThe Federal Trade Commission Act
FTC berwenang melakukan investigasi dan litigasi (dikeluarkan kongres tahun 1914)
Pasal 5: cara-cara peraingan yang tidak terbuka dalam atau yang mempunyain pengaruh terhadap perdagangan dan perbuatan atau praktek yang tidak jujur dan penuh ntipu muslihat dalam perdagangan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
Relatif berbagi dengan Department of Justice Tidak harus mengambil inisiatif
Robinson-Patman Act (1936)Robinson-Patman Act (1936)Untuk memperkuat larangan diskriminasi
harga dlm Clayton actProhibits special discount and other
discriminatory consession to large purchace unless based on differences in cost or offered in good faith to meet equally low price of competitor
Celler-Kefauer Antimerger ActCeller-Kefauer Antimerger Act
Pencegahan merger akuisisi ternyata kurang efektif
Maka muncul undang-undang iniProhibits any corporation from acquiring
the assets of another where the effect is to reduce competition substansially or to tend to dreate a monopoly
Perbuatan yg DilarangPerbuatan yg Dilarang Monopolisasi (melarang taktik bisnis yang
antipersaingan, seperti predatory pricing, refusal to deal, product innovation, leveraging)
Hambatan horizontal (kartel, price fixing, kontrol thd alokasi pasar, boikot)
Hambatan vertikal (resale price maintenance, pembatasan yang dipaksakan, pembatasan wilayah, tying arrangement, exclusive dealing)
Merger (penggabungan)
PengecualianPengecualian Yang berkaitan dengan pertanian dan hortikultura Interstate comerce act, mengenai kendaraan
bermotor, kereta api, dll dikecualikan Export trading act Merger bank dikecualikan Doktrin parker, pemerintahy membatasi industri
yang berkaitan dengan publicn utilities, kabel tv Kegiatan serikat b uruh
KelembagaanKelembagaan
Dilakukan oleh beberapa lembaga1. Departmen of Justice (divisi
antimonopoli)2. FTCFTC dikepalai oleh dikepalai oleh 5 orang
komisioner, diangkat presiden, disetujui senat