Upload
nguyendieu
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WALIKOTA MADIUN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MADIUN,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2007 tentang
Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Kendaraan Umum perlu
diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Trayek;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 3 -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kota Madiun;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02
Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di
ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang
berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang
yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,
termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk
untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan
kendaraan bermotor umum.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk
pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun
tidak berjadwal.
- 5 -
13. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan
Angkutan Umum untuk melakukan penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek.
14. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan
Angkutan Umum untuk melakukan penyelenggaraan angkutan
orang tidak dalam trayek.
15. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan
Angkutan Umum yang telah memiliki Izin Trayek untuk
menggunakan kendaraan bermotor umum cadangannya
menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
16. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam
trayek.
17. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi
dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah operasi terbatas.
18. Angkutan Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan
menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan pada
kawasan tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
- 6 -
21. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin
Trayek, Izin Operasi dan Izin Insidentil untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.
- 7 -
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.
BAB II
JENIS PERIZINAN ANGKUTAN ORANG
Bagian Kesatu
Izin Trayek
Pasal 2
(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melakukan
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan
menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin
Trayek.
(2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk angkutan perkotaan yang seluruh trayeknya berada
dalam wilayah Daerah.
(3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Bagian Kedua
Izin Operasi
Pasal 3
(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melakukan
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan
menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin
Operasi.
(2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang
seluruh wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota Madiun.
(3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 8 -
Bagian Ketiga
Izin Insidentil
Pasal 4
(1) Izin Insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan umum
yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan
bermotor umum cadangannya menyimpang dari Izin Trayek
yang dimiliki.
(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin
insidentil yang melayani trayek antar kota dalam provinsi
diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi sesuai
dengan tanggal yang ditetapkan dan berlaku paling lama
14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
(3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
sesuai dengan domisili perusahaan angkutan umum oleh
Pejabat yang ditunjuk.
BAB III
PERIZINAN ANGKUTAN ORANG
Pasal 5
(1) Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin
Trayek.
(2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
Keputusan Walikota.
(3) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.
(4) Jenis-jenis permohonan Izin Trayek dapat berupa:
a. permohonan izin baru;
b. permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
c. permohonan perubahan izin.
(5) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal:
a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau
penambahan frekuensi;
- 9 -
b. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau
pengurangan frekuensi;
c. perubahan jam perjalanan;
d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute,
perpanjangan atau perpendekan rute angkutan);
e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
f. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan/atau
g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan,
perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi
kendaraan.
Pasal 6
(1) Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Izin
Operasi.
(2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
Keputusan Walikota.
(3) Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.
(4) Jenis-jenis permohonan Izin Operasi dapat berupa:
a. permohonan izin baru;
b. permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
c. permohonan perubahan izin.
(5) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal:
a. penambahan atau pengurangan kendaraan;
b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
c. perubahan kepemilikan perusahaan;
d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan,
perubahan nomor kendaraan.
Pasal 7
(1) Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan
dokumen yang terdiri dari:
a. Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi;
- 10 -
b. Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek atau Izin Operasi;
c. Lampiran Keputusan;
d. Kartu Pengawasan Izin Trayek atau Izin Operasi; dan
e. Surat pernyataan kesanggupan untuk menaati kewajiban
sebagai pemegang Izin Trayek atau Izin Operasi.
(2) Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek atau Izin Operasi dan
Lampiran Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk.
(3) Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b diberikan Kartu Pengawasan yang ditandatangani oleh
Pejabat yang ditunjuk bagi setiap kendaraan yang
dioperasionalkan.
(4) Kartu Pengawasan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang selama Izin Trayek atau Izin Operasi masih
berlaku.
Pasal 8
(1) Izin Trayek dan/atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 dicabut apabila perusahaan angkutan umum
melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek
dan/atau Izin Operasi.
(2) Pencabutan Izin Trayek dan/atau Izin Operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses
peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Trayek
dan/atau Izin Operasi.
(3) Izin Trayek dan/atau Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui
proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal perusahaan angkutan
umum yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan
negara;
b. memperoleh Izin Trayek dan/atau Izin Operasi dengan cara
tidak sah.
- 11 -
Pasal 9
Tata cara dan persyaratan perizinan angkutan orang diatur dengan
Peraturan Walikota.
BAB IV
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10
Setiap pelayanan pemberian izin trayek dipungut retribusi dengan
nama Retribusi Izin Trayek.
Pasal 11
(1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek.
(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. izin trayek;
b. izin operasi; dan
c. izin insidentil.
Pasal 12
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat
izin trayek.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 13
Retribusi Izin Trayek adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan
Tertentu.
- 12 -
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang
diberikan dan kapasitas daya angkut dari jenis kendaraan bermotor
umum yang dioperasionalkan.
Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15
(1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian
izin trayek.
(2) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada kapasitas
daya angkut sesuai dengan jenis kendaraan bermotor umum
yang dioperasionalkan
Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16
Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap kendaraan bermotor
umum ditetapkan sebagai berikut:
a. Retribusi Izin Trayek atau Izin Operasi baru:
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum
Kapasitas Daya Angkut
(Orang) Tarif
1.
2.
Mobil penumpang
umum
Mobil bus umum:
a. kecil
b. sedang
c. besar
0 - 8
9 - 15
16-28
>28
Rp. 5.000,00/bulan
Rp. 5.000,00/bulan
Rp. 6.000,00/bulan
Rp. 7.000,00/bulan
- 13 -
b. Retribusi Izin Trayek atau Izin Operasi perubahan:
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum
Kapasitas Daya Angkut
(Orang) Tarif
1
2
Mobil penumpang
umum
Mobil bus umum:
a. kecil
b. sedang
c. besar
0 - 8
9 - 15
16-28
>28
Rp. 2.000,00/bulan
Rp. 3.000,00/bulan
Rp. 4.000,00/bulan
Rp. 5.000,00/bulan
c. Retribusi Izin Insidentil:
No Jenis Kendaraan Bermotor Umum Tarif
1
2
Mobil penumpang umum
Mobil bus umum
Rp. 10.000,00/1x perjalanan
pulang pergi
Rp. 20.000,00/1x perjalanan
pulang pergi
Bagian Keenam
Peninjauan Tarif
Pasal 17
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 18
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- 14 -
Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 19
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan
Peraturan Walikota.
Bagian Kesembilan
Keberatan
Pasal 20
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- 15 -
Pasal 21
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 22
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 23
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
- 16 -
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.
Bagian Kesebelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 24
(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan
pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
diatur dengan Peraturan Walikota.
- 17 -
Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 26
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- 18 -
Bagian Ketigabelas
Instansi Pemungut
Pasal 27
Instansi Pemungut Retribusi Izin Trayek adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.
BAB V
PEMERIKSAAN
Pasal 28
(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- 19 -
BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;
- 20 -
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
(2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 32
Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan
Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.
- 21 -
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2007 tentang Izin Trayek dan Izin
Operasi Angkutan Kendaraan Umum dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Madiun.
Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 30 Desember 2011
WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.
Diundangkan di M A D I U N
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 6/C
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
I. UMUM
Dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menjalankan
kegiatannya sehari-hari, maka kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan dimana
salah satuya adalah angkutan orang juga semakin meningkat. Kondisi ini sudah
selayaknya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan angkutan orang yang
representatif, dimana salah satunya adalah kelengkapan perizinan
penyelenggaraan angkutan orang yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan
umum. Ini sangat diperlukan agar jaminan keselamatan, kenyamanan dan
kelancaran masyarakat pengguna jasa angkutan orang benar-benar terjamin.
Untuk itu maka diperlukan adanya penataan dan pengaturan terhadap perizinan
penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum baik
angkutan orang dalam trayek maupun angkutan orang tidak dalam trayek.
Pengaturan ini dimaksudkan untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan
menyeleksi tehadap penyelenggaraan angkutan penumpang umum dengan
kendaraan bermotor umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dengan diaturnya perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum dalam Peraturan Daerah ini, maka diharapkan kepastian
pelayanan angkutan umum kepada para pengguna jasa angkutan umum lebih
terjamin serta kualitas penyelenggaraan angkutan orang yang sehat, kondusif,
lancar, tertib, nyaman, aman, selamat, berdaya guna dan berhasil guna dapat
terwujud sebagaimana yang diharapkan.
- 2 -
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya terdiri dari:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus;
d. mobil barang; dan
e. kendaraan khusus.
Kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya terdiri dari:
a. mobil penumpang perseorangan dan umum;
b. mobil bus perseorangan dan umum; dan
c. mobil barang perseorangan dan umum.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Mobil bus, dikelompokkan atas:
a. mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat
duduk lebih dari 28 (dua puluh depalan) dengan ukuran dan jarak
antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi
dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter;
- 3 -
b. mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas
tempat duduk lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua
puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan
lebih dari 6,5 (enam koma lima) meter sampai dengan 9 (sembilan)
meter; dan
c. mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat
duduk 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran
dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) meter sampai
dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas. Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” berupa:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Cukup jelas.
Angka 20
Cukup jelas.
Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22 Cukup jelas.
Angka 23
Cukup jelas.
- 4 -
Angka 24
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan kepada
perusahaan angkutan umum secara tertulis yang diberikan sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1
(satu) bulan.
Peringatan tertulis diberikan dalam hal perusahaan angkutan umum:
a. melanggar kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek dan/atau Izin
Operasi;
b. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku Izin Trayek dan/atau
Izin Operasi;
c. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan Izin
Trayek dan/atau Izin Operasi;
- 5 -
d. tidak melakukan pembayaran retribusi izin trayek, izin operasi
dan/atau kartu pengawasan tepat pada waktunya dan sesuai dengan
ketentuan.
Yang dimaksud dengan “pembekuan” adalah pembekuan terhadap izin
trayek dan/atau izin operasi perusahaan angkutan umum dengan jangka
waktu 1 (satu) bulan yang diberikan apabila perusahaan angkutan
umum tidak memperhatikan atau mengindahkan peringatan tertulis.
Yang dimaksud dengan “pencabutan” adalah pencabutan terhadap izin
trayek dan/atau izin operasi perusahaan angkutan umum yang diberikan
apabila pembekuan izin telah habis jangka waktunya dan tidak ada
usaha perbaikan dari perusahaan angkutan umum.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “cara tidak sah” adalah memberikan keterangan
yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau
memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
- 6 -
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11