· Web viewStandar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri

1/8

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTORAT LALU LINTAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)

UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BARU

NO. DOKUMENSOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI00

HALAMAN

TANGGAL TERBIT: 06 JUNI 20161. TujuanStandar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri secara cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional.

2. Pedoman/Acuan2.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2.2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2/8


RESORT BIMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

(BPKB) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BARUNO. DOKUMEN

SOP-BID REGIDENT-004NO. REVISI

00HALAMAN

TANGGAL TERBIT : 06 JUNI 2016

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja KepolisianNegara Republik Indonesia;

2.6 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2.7 Intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat;

2.8 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Samsat;

2.9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal14 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.10 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;

2.11 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

2.12 Keputusan Kapolri No Pol: Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.

3. Pengertian3.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti

kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;

3.2 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.3 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas Polrestabes/Polresta/Polres;

3.4 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

3.5 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB;

3/8


RESORT BIMA


(BPKB) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BARU


NO. REVISI00

HALAMAN


3.6 Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor;

3.7 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;

3.8 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);

3.9 Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin;

3.10 Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;

3.11 Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;

3.12 Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan Bermotor impor CBU;

3.13 Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian;

3.14 Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;

3.15 Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;

3.16 Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD atau import CBU;

3.17 Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar-Polda;

3.18 Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi;

4/8


RESORT BIMA




00HALAMAN


3.19 Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak impor;

3.20 Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan;

3.21 Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual/dipindah tangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;

3.22 Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/ Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;

3.23 Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di Polrestabes/Polresta dan Polres.

4. Sarana4.1 Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari :

4.1.1 Perangkat komputer BPKB one line (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit pelayanan BPKB) terdiridari Central Processing Unit (CPU), LCD monitor (layar monitor), Keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan;

4.1.2 printer komputer;4.1.3 scanner / Barcode untuk proses verifikasi dan pendataan;4.1.4 finger print untuk proses verifikasi;4.1.5 alat komunikasi data(modem);4.1.6 sever;4.1.7 router;4.1.8 uninterruptible Power Supply (UPS) / battery backup.

4.2 Kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung antara lain sebagai berikut:4.2.1 kursi dan meja untuk tempat perangkat computer dan tempat pelayanan;4.2.2 ruang tunggu;4.2.3 listrik / genzet;4.2.4 alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen Kendaraan Bermotor (Ultra Violet);4.2.5 monitor TV untuk informasi;

5/8


RESORT BIMA




NO. REVISI00

HALAMAN


4.2.6 fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual;4.2.7 informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar masyarakat pemilik

Kendaraan Bermotor;4.2.8 penyejuk ruangan / AC / kipas angin;4.2.9 toillet dan alat pemadam kebakaran;4.2.10 ruang pusat informasi;4.2.11 ruang pelayanan pengaduan masyarakat.

5. Prosedur5.1 PenerbitanBPKB

Pemilik / pemohon / yang dikuasakan, secara resmi mengisi Formulir Pendaftaran rangkap 2 dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada petugas loket pendaftaran.5.1.1 Petugas pendaftaran

5.1.1.1 petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan:5.1.1.1.1 penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;5.1.1.1.2 pengecekan keabsahan dokumen persyaratan;5.1.1.1.3 pencocokan hasil cek fisik dengan berkas;5.1.1.1.4 cross check faktur untuk pendaftaran ranmor.

5.1.1.2 setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut:5.1.1.2.1 menginformasikan kepada pemilik atau yang diberi kuasa

untuk melakukan pembayaran biaya PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan;

5.1.1.2.2 menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor registrasi Kendaraan Bermotor dan nomor BPKB.

5.1.1.3 tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas pemilik/kendaraan, waktu dan tempat pengambilan BPKB;

5.1.1.4 dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberi kuasa dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat;

5.1.2 petugas pendataan 5.1.2.1 pendataan komputer:

5.1.2.1.1 pemberian nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem komputerisasi;

6/8


RESORT BIMA




00HALAMAN


5.1.2.1.2 pemasukkan (entry data) ke sistem komputer mengenai data identitas pemilik dan kendaraan.

5.1.2.2 pendataan manual:5.1.2.2.1 pemberian/penulisan nomor registrasi Kendaraan Bermotor

melalui sistem manual dengan menulis ke buku register;5.1.2.2.2 pemasukkan data identitas pemilik dan kendaraan ke buku

register; dan;5.1.2.2.3 pencetakan kartu induk BPKB yang berisi data identitas

pemilik dan kendaraan. 5.1.2.3 setelah menyelesaikan Prosedur petugas pendataan menyerahkanberkas

ke petugas verifikasi;

5.1.3 petugas verifikasi5.1.3.1 petugas verifikasi melaksanakan:

5.1.3.1.1 pemeriksa ulang hasil cetak buku induk BPKB yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor;

5.1.3.1.2 pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi;

5.1.3.1.3 pencetakan BPKB;5.1.3.1.4 penggabungan dokumen Kendaraan Bermotor dengan BPKB;5.1.3.1.5 pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan

paraf di BPKB;5.1.3.1.6 pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang

menandatangani BPKB.5.1.3.2 setelah menyelesaikan Prosedur, petugas verifikasi menyerahkan berkas

ke petugas penyerahan;

5.1.4 petugas penyerahan5.1.4.1 petugas penyerahan melaksanakan :

5.1.4.1.1 penerimaan kartu induk BPKB dan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi;

5.1.4.1.2 pemisahan berkas kartu induk BPKB untuk diarsipkan dan BPKB untuk diserahkan kepemilik atau yang diberikuasa;

5.1.4.1.3 penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda bukti pendaftaran dengan menggunakan tanda bukti;

5.1.4.1.4 penyerahan kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti.

7/8


RESORT BIMA




NO. REVISI00

HALAMAN


5.1.4.2 setelah menyelesaikan Prosedur, petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip;

5.1.5 petugas arsip melaksanakan :5.1.5.1 penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan

dan mencatat pada buku register;5.1.5.2 penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai

dengan urutan nomor registrasi Kendaraan Bermotor;5.1.5.3 pencatatan keluar-masuk arsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti;5.1.5.4 penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu

induk BPKB;

6. Mekanisme Pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Untuk Kendaraan Bermotor Baru

Documents

· Web viewStandar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri