Upload
buinga
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dan selalu
berkaitan dengan para pelaku bisnis di sektor keuangaan baik itu usaha perbankan
maupun penyedia dana lainnya. Berbagai produk dan sistem pemberian pinjaman
dana perbankan perlu dikembangkan, sehingga dapat menyalurkan dana kepada
debitur yang dinilai mampu untuk menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktu.
Lembaga Perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah
satu lembaga keuangan yang cukup penting dan cukup besar peranannya dalam
kehidupan bermasyarakat. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat ini dijabarkan
dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan : “Bank Perkreditan Rakyat
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensial atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran”.
Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
pelayanan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip
bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.1
1 H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.10.
2
Sumber pendapatan serta keuntungan Bank Perkreditan Rakyat berasal
dari spread effect dan pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan kepada
debitur. Pinjaman yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan memberikan
pendapatan yang besar bagi bank, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan
perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang
dibayar para pemohon kredit.2
Dalam Proses pemberian kredit Bank Perkreditan Rakyat akan melakukan
analisa 5C dalam menentukan apakah permohonan kredit layak diterima atau
tidak. Analisa 5C yaitu :
1. Character (watak) adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah
seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan
dan latar belakang keluarga maupun hobinya.
2. Capacity (kemampuan) adalah kemampuan calon nasabah dalam
mengelola usahanya. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to play
atau kemampuan dalam membayar.
3. Capital (modal) adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan
atau usaha yang dikelola oleh calon nasaba apakah layak calon nasabah
diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak
diberikan.
4. Collateral (jaminan) adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila
ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.
2 Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Perbankan, Cet. II, CV. Mandar Maju, Bandung,
h.70.
3
5. Condition of economic (kondisi ekonomi) adalah pembiayaan yang
diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan
dengan prospek usaha calon nasabah.3
Penggunaan collateral (jaminan) merupakan hal terpenting sebagai
pertimbangan pemberian kredit kepada debitur.Jaminan merupakan suatu
keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan
yang diperjanjikan.Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok sedangkan
perjanjian jaminan adalah assesoirnya, jadi ada dan berakhirnya perjanjian
jaminan bergantung pada perjanjian pokoknya.
Salah satu dari jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Ciri
khusus dari jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.4
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan salah satu peraturan
yang mengatur tentang jaminan fidusia yakni dimaksudkan untuk menampung
kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu :
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
3 Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 394. 4 Ibid, h. 68.
4
Persyaratan fidusia dalam pemberian kredit dibuat dalam bentuk akta
notaris serta didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan
fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia bertujuan melahirkan jaminan
fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur mengenai benda
yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan
terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas terbuka untuk umum.
PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama merupakan salah satu
Lembaga Perbankan yang beralamat di Banjar Tegaltamu, Batubulan. Kegiatan
utama yang dilaksanakan adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa
tabungan serta memberikan pelayanan kredit bagi masyarakat di Banjar
Tegaltamu dan daerah sekitarnya. Di daerah Batubulan khususnya di Banjar
Tegaltamu sebagian besar masyarakatnya memiliki kegiatan wirausaha baik di
sektor kerajinan maupun sektor pertanian. Khusus di sektor kerajinan wirausaha
yang dikembangkan oleh masyarakat adalah seni kerajinan patung batu padas.
Pelaksanaan pemberian kredit untuk modal usaha oleh PT. Bank
Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dalam hal ini sebagai kreditur
kepada debitur dilakukan dengan mengadakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit
tersebut dibuat di bawah tangan dan format perjanjiannya sudah baku ditentukan
oleh kreditur. Dalam perjanjian kredit tersebut berisi tentang identitas para pihak,
jumlah kredit, jangka waktu kredit, besarnya bunga dan lain sebagainya. Apabila
perjanjian kredit telah disepakati, maka lahirlah kewajiban kreditur untuk
menyerahkan uang yang diperjanjikan oleh kreditur, dengan hak menerima uang
5
tersebut kembali dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga yang telah
disepakati bersama.5
Umumnya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan
menggunakan jaminan kebendaan berupa pembebanan benda bergerak sebagai
jaminan kredit. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia,
pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit menggunakan Lembaga
Jaminan Gadai yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal
1160 KUH Perdata dan Lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pada prakteknya, seringkali perjanjian kredit tidak dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Persoalan kredit macet baru timbul jika debitur tidak
mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
Semakin meningkatnya pertumbuhan kredit biasanya disertai pula dengan
meningkatnya kredit yang bermasalah, walaupun presentase jumlah
peningkatannya kecil tentu kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi
kesehatan perbankan. Pendaftaran jaminanfidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia
merupakan syarat mutlak dan penting dilakukan agar Akta Jaminan Fidusia
mempunyai kepastian hukum, banyaknya hal pertimbangan serta faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam proses pemberian kredit menyebabkan pendaftaran
fidusia seringkali tidak dilaksanakan, sehingga tujuan dari pendaftaran jaminan
fidusia tidak dapat tercapai.
5 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo
Persada,Jakarta,h.1.
6
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas dan untuk mengetahui lebih
terperinci tentang pendaftaran jaminan fidusia dalam pemberian kredit, maka
penulis dalam menyusun skripsi ini tertarik untuk memilih permasalahan dengan
judul : “Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT.
Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian
kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran
fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat
Raga Jayatama Batubulan ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Agar suatu masalah tidak keluar dari pokok permasalahan, maka dalam
penulisan penelitian ini ruang lingkup pembahasan akan dibatasi. Pada
permasalahan pertama yang akan dibahas adalah pelaksanaan pendaftaran fidusia
dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama
Batubulan Sedangkan pada permasalahan yang kedua yang akan dibahas adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal
pemberian kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan.
7
1.4 Orisinalitas Penelitian
“Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT.
Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar” yang
diangkat menjadi judul skripsi ini belum ditulis di Fakultas Hukum Universitas
Udayana. Namun ada beberapa skripsi yang mengangkat tentang Jaminan Fidusia
tetapi berbeda pembahasannya, yakni sebagai berikut :
No. Judul Penelitian Penulis Rumusan Masalah
1 Eksekusi Terhadap
Jaminan Fidusia Dalam
Hal Debitur Wanprestasi
Pada Bank Mandiri
Denpasar
Komang Ayuni
Dewi Pratiwi,
Fakultas Hukum
Universitas
Udayana, Tahun
2007
1. Bagaimana akibat
hukum terhadap
jaminan fidusia
dalam hal debitur
wanprestasi pada
perjanjian kredit ?
2. Bagaimana
pelaksanaan eksekusi
terhadap jaminan
fidusia pada Bank
Mandiri Denpasar ?
2
Pelaksanaan Perjanjian
Kredit Dengan Jaminan
Fidusia Pada Koprasi
Simpan Pinjam Citra
Mandiri Di Banjar Panti Di
Ida Bagus Gede
Agung Pramana
Eka Putra,
Fakultas Hukum
Universitas
1. Bagaimanakah
pelaksanaan
pembebanan benda
dengan jaminan
fidusia di Koperasi
8
3
Denpasar
Eksistensi Akta Di Bawah
Tangan Sebagai Jaminan
Fidusia Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 (Suatu Study
Kasus Pada Bank
Perkreditan Rakyat
Nusamba Kubutambahan
dan Bank Perkreditan
Rakyat Surya Jaya
Kubutambahan)
Udayana, Tahun
2007
I Wayan Pastika,
Program Ekstensi
Fakultas Hukum
Universitas
Udayana, Tahun
2003
Simpan Pinjam
Mandiri?
2. Bagaimanakah
akibat hukum dari
pembebanan benda
dengan jaminan
fidusia jika terjadi
wanprestasi di
Koperasi Simpan
Pinjam Mandiri?
1. Bagaimana
kedudukan akta di
bawah tangan
sebelum dan setelah
dikeluarkannya
Undang-Undang
Fidusia?
2. Bagaimana akibat
hukum yang
ditimbulkan dalam
jaminan fidusia bila
menggunakan akta
di bawah tangan
9
dengan
dikeluarkannya
Undang-Undang
Fidusia?
1.5 Tujuan penelitian
Di dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya mempunyai suatu tujuan
yang sangat penting dan bermanfaat baik bagi sendiri maupun untuk orang lain.
Begitu pula dalam penulisan skripsi ini suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu:
1. Tujuan umum
Tujuan umum penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah merupakan
tujuan yang bersifat akademis, yaitu :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal
pemberian kredit pada perbankan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada perbankan.
2. Tujuan khusus
Tujuan khusus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk memahami pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal
pemberian kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama
Batubulan.
10
b. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT.Bank
Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :
1. Manfaat teoritis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan dan
hukum perbankan.
b. Sebagai bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang
dilakukan berikutnya.
2. Manfaat praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi dunia
akademis mengenai pendaftaran fidusia dalam praktek pemberian
kredit pada perbankan.
b. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai aspek-
aspek penggunaan jaminan fidusia dalam hal pemberian kredit agar
di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan suatu kesulitan yang
dapat merugikan kepentingan para pihak
1.7 Landasan Teoritis
a. Landasan teoritis
Landasan teoritis merupakan dukungan teori, konsep,asas, dan pendapat-
pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari
11
permasalahan yang dianalisis. Sebelum sampai pada jawaban sementara dari
penulisan skripsi ini, terlebih dahulu akan disajikan beberapa teori dasar sebagai
teori dalam penulisan ini. Adapun landasan teori tersebut adalah sebagai berikut :
1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau
perilaku yang pantas.Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-
rasional, menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang
memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Efektivitas hukum
suatu tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan
bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu
biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau
perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.6
Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai dari
efektivitas hukum itu sendiri. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan supaya
masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi untuk
menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela maupun
tidak terpuji.7
Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum
mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku menusia. Kondisi-
kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat
dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh
6 Iin Pratama, 2012, “Teori Efektivitas Hukum”, Serial Online Desember, URL
:http://www.pratamaiin.blogspot.com/2. diakses pada tanggal 19 Februari 2015. 7 Lawmetha,2011, “Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto)”, Serial Online 27 May, URL
:http://www.lawmetha.wordpress.com. diakses tanggal 19 Februari 2015.
12
karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai
kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang
kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.
Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum (law enforcement),
diartikan sebagai “the act of putting something such as a law into effect ; the
execution of a law ; the carrying out of a mandate or command”. 8 Secara
sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk
menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang
ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar
jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus
ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses
pembuatan perundang-undangan ( law making process).
Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan efektif atau tidaknya suatu
hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu :
1) Faktor hukumya sendiri (Undang-Undang) Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga penerapan hukum tersebut seringkali tidak sejalan dan tidak tercapai.
2) Faktor penegak hukum Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian,keadilan, dan kemamfaatan hukum secara proporsional.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
8 Camphell Black Henry,1999, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, St. Paul Minesota,
West Publishing, h.578.
13
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.
4) Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat serta lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan Hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.9
Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono
Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang
menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental
aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi
juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.10
Seringkali di masyarakat, hukum yang telah dibuat ternyata tidak efektif di
dalamnya, sehingga efektivitas hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam
masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Oleh karena itu, agar hukum tersebut
berjalan efektif harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum
yakni memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
9Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.7. 10 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan
Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 55.
14
2. Jaminan Fidusia
Pengikatan agunan dengan lembaga fidusia dilakukan setelah ada
perjanjian kredit, dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pokok
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan :
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Maka dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia adalah barang bergerak
maupun barang tidak bergerak.11
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di
dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 di sebutkan bahwa : “ Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
Akta dan sertifikat Jaminan Fidusia sebagai akta otentik masing-masing
memiliki kekuatan pembuktian sempurna didalamnya. Ketentuan pembuktian
sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan
dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan ini
11 Satrio J, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, h.157.
15
cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Oleh karena itu, untuk
melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada akta otentik , harus terpenuhinya
secara terpadu kekuatan-kekuatan pembuktian sebagai berikut : Kekuatan Bukti
Luar, Kekuatan Pembuktian Formil, Kekuatan Pembuktian Materiil.12
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,
bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
mana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Dalam hal eksekusi tersebut, sesuai dengan penelitian yang diperoleh
dilapangan, Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia biasanya lebih sering dilakukan
dengan cara damai antara pihak kreditur dengan debitur yaitu melalui perjanjian
atau kesepakatan tentang penjualan jaminan yang dijadikan objek fidusia tersebut.
Selain penyelesaian dengan cara damai, eksekusi juga dapat dengan langsung
dimohonkan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila debitur tetap tidak
menghargai niat baik dari debitur namun pada kebiasaan sangatlah jarang
terjadi.13
12 M.Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika,
Jakarta, h.566. 13 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani,op.cit, h.28.
16
1.8 Metode Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum
mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
(kodifikasi, Undang-Undang, kontrak) secara in action pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Fokus penelitian hukum
empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan normatif
peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.14
Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian, dengan mengkaji
permasalahan yang tidak terlepas dari penerapan Undang-Undang Jaminan
Fidusia dalam masyarakat, sebagai dasar hukum pendaftaran fidusia dalam
pemberian kredit di lembaga-lembaga Perbankan khususnya pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan.
b. Jenis pendekatan
Dalam penelitian ini nantinya akan dipergunakan pendekatan fakta (Fact
approach), pendekatan perundang-undangan (The statue approach) dan
pendekatan perbandingan (Comparative approach) dimana pendekatan
tersebut nantinya didapatkan dari permasalahan yang ada di masyarakat agar
mendapatkan hasil yang ilmiah serta dapat dipertahankan secara ilmiah, maka
masalah dalam pendaftaran jaminan fidusia dalam praktek pemberian kredit
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan menggunakan
14 Abdulkadir Muhammad,2004,Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti,Bandung, h.134.
17
penelitian yang sifatnya deskriftif dengan pendekatan fakta bertujuan
menggambarkan secara tepat fakta yang dimiliki didalam sifat-sifat suatu
individu, keadaan, gejala-gejala sosial atau kelompok tertentu, pendekatan dari
Undang-Undang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum itu sendiri di
masyarakat serta pendekatan perbandingan untuk mengetahui bagaiamana
menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala sosial dalam
masyarakat baik masyarakat satu dengan yang lainnya.
c. Sifat penelitian
Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian
yang sifatnya deskriptif merupakan penelitian secara umum, termasuk di
dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk menggambarkan secara
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan
penyebab suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dengan
menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif ini, maka dapat diambil data
obyektif dengan menggambarkan kenyataan yang terjadi di dalam pendaftaran
fidusia dalam praktek pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat
Raga Jayatama Batubulan.
d. Data dan sumber data
Sumber data penelitian ini adalah berasal dari penelitian secara langsung
ke masyarakat untuk mendapatkan data yang konkret. Disini dilakukan
penelitian secara langsung ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama
Batubulan. Terdapat dua jenis data, yaitu :
18
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh berasal dari responden melalui
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan di PT.
Bank Pekreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh sumber-sumber yang dapat memberikan
kebebasan dan arah yang jelas.
2. Data Sekunder, yaitu data tertulis yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan yang dilakukan untuk menggali data-data sebagai pendukung
dari data primer terdiri dari :
a) Bahan hukum primer seperti :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pendaftaran Fidusia.
b) Bahan hukum sekunder seperti :
1) Buku-buku hukum
2) Jurnal-jurnal hukum
3) Hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan
pendaftaran fidusia.
e. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan 2 teknik pengumpulan data
yaitu : Teknik wawancara dan teknik studi dokumen
19
a. Teknik wawancara (Interview)
Teknik wawancara (interview) ini digunakan untuk memperoleh
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti pada
PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan yang menjadi
tempat penelitian.Wawancara dilakukan dengan cara peneliti
(pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk
menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan sesuai dengan
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis, dan
jawaban dari responden dicatat oleh pewawancara.
b. Teknik studi dokumen
Studi dokumen ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dibaca serta dianalisis, dan
selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis.
f. Teknik penentuan sampel penelitian
a. Populasi
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau unit yang
akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas,
maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi
cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang
memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.
Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada
prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan
berapa persen untuk diambil dari populasi. Populasi dalam penelitian ini
20
adalah semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pendaftaran
fidusia dalam praktek pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat
Raga Jayatama Batubulan. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam
penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan.
Teknik Penentuan Sampel Penelitian menggunakan Teknik Non
Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak
memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk menjadi sampel.
Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara Purposive
Sampling yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu,
yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana
penunjukan dan pemlihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel
telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang
merupakan ciri utama dari populasinya.
b. Sampel
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Porpusive Sampling
yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu
sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana
penunjukan dan pemlihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel
telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang
merupakan ciri utama dari populasinya.
Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian,
yaitu :
21
1) Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama
Batubulan.
2) Karyawan bagian kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat
Raga Jayatama Batubulan.
3) Debitur yang mengambil kredit pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Raga Jayatama Batubulan.
4) Notaris yang membuat akta jaminan fidusia pada PT.Bank
Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan.
g. Teknik pengolahan dan analisis data
Analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data sangat
menentukan kualitas hasil penelitian. Pada tahap analisis data, data yang
dimamfaatkan dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan
kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian
yang dilaksanakan.
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang
dinyatakan responden pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama
Batubulan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan
dipelajari kemudian dilanjutkan dengan memberikan uraian-uraian yang
bersifat penjelasan serta argumentasi-argumentasi terhadap data yang
diperoleh kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga mendapatkan
kesimpulan tentang permasalahan hukum dalam penelitian ini.