ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Aswin Nasution, SH, MH(DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN)
DISAMPAIKAN PADARAKORNAS PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Best Western Hotel Jakarta, 19 November 2015
SOTK DIT. ORGANISASI KEMASYARAKATAN
VISI
Menjadikan ormas sebagai mitra stategis pemerintah melalui
kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran
organisasi kemasyarakatan
MISI
1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang organisasi kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan, fasilitasi dan
pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan;
3. Menciptakan profesionalisme ormas dengan meningkatkan
kemandirian, transparansi, akuntabilitas tata kelola ormas
dan kualitas SDM Ormas
VISI & MISI DIREKTORAT ORMAS
PROGRAM KEGIATAN DIT. ORMAS
TAHUN 2015
Subdit Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas:
Penyusunan PP peraturan pelaksanaan UU No.17/2013 tentang Ormas;
Penyusunan Permendagri Tindaklanjut PP Pendaftaran Ormas (SKT);
Pelayanan Pendaftaran Ormas;
Pengembangan database, sistem informasi ormas dan bimbingan teknis
sistem informasi ormas
Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas
Kemitraan/Kerjasama dengan Ormas dan LNL dalam rangka mendukung
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum;
Penyusunan Modul tata kelola ormas;
Orientasi Kepemimpinan dan Kaderisasi Ormas yang berwawasan
Kebangsaan;
Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Keterampilan Ormas
Subdit Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas
Pemantauan, Evaluasi, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Masalah Ormas;
Identifikasi, Pemetaan, Koordinasi dan Fasilitasi Mediasi Sengketa Ormas;
Penyusunan Indeks Kinerja Ormas;
Penyusunan Grand Design Pemberdayaan Ormas.
PROGRAM KEGIATAN DIT. ORMAS
TAHUN 2015
Subdit Orang Asing, Ormas Asing dan Lembaga Asing
Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Kemitraan Ormas yang didirikan oleh WNA;
Pembinaan dan Pengawasan Ormas yang didirikan oleh WNA;
Fasilitasi dan sosialisasi Undang-Undang No.17/2013 (pasca putusan MK) dan
pengembangan kemitraan Ormas dengan Pemerintah
Sub Bagian Tata Usaha
Koordinasi, Fasilitasi dan Dukungan Manajemen Pengelolaan Ormas pada
Direktorat Organisasi Kemasyarakatan;
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Direktorat
Organisasi Kemasyarakatan
DASAR KEBIJAKAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013
Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014
Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
► Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan internalorganisasi;
► Pemerintah tidak boleh membatasi ruang gerak ormas denganmenerapkan pendaftaran sesuai ruang lingkup atau pendataanbagi ormas;
► Ormas diberikan kebebasan untuk terdaftar atau tidak;
► Pemerintah tidak boleh intervensi terhadap perkembangansuatu ormas, hidup, berkembang, dan ”mati”nya suatu ormastidak perlu campur tangan pemerintah, biarkan berjalandengan alami.
GARIS BESAR PUTUSAN MK
TERHADAP UU 17/2013 TENTANG ORMAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ORMAS
PASCA PUTUSAN MK
► Mempermudah proses pendaftaran dengan
mengembangkan sistem pendaftaran online
► Sinkronisasi proses pendaftaran ormas dengan sistem
informasi database ormas;
► Menentukan bidang kegiatan dan kebutuhan ormas melalui
sistem informasi database ormas dalam rangka
pengembangan organisasi;
► Merancang kebutuhan pengembangan ormas melalui
pemberdayaan;
► Mengintegrasikan program pemberdayaan ormas lintas
lembaga/kementerian dan pemda
PENATAAN
ORMAS
KEPRES NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015
PENGERTIAN ORMAS ASING
BENTUK ORMAS ASING
IJIN PRINSIP DAN IJIN OPERASIONAL
ORMAS ASING
PERSYARATAN PENGAJUAN PERIJINAN
TIM PERIJINAN
PERSYARATAN PERSONALIA
PENGAWASAN
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
SANKSI
PENDAFTARAN
PEMBERDAYAAN
SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN
PENYELESAIAN SENGKETA
PENJATUHAN SANKSI
TINDAK LANJUT UU 17 TAHUN 2013
KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RPP
TENTANG SYARAT DAN TATACARA
PENDIRIAN LEMBAGA ATAU BADAN
KERJASAMA ASING
RPP
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU
NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Kebijakan Penataan Ormas & Ormas Asing
PENDAFTARAN ORMAS
(Berdasar Draft RPP Ormas)
BADAN
HUKUM
ORMAS
TIDAK
BADAN
HUKUM
MENTERI
HUKUM DAN HAM
YAYASAN
PERKUMPULAN
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
Dapat Didelegasikan
kepada Gubernur
dan Bupati/walikota
Struktur Tdk
Berjenjang
Struktur
Berjenjang
Didaftarkan kepada
Didaftarkan kepada
Permohonandi ttd Pendiri
dan Pengruus
PermohonanKepada
Mendagrimelalui ULA
Dapatdisampaikan
KepadaGubernur danBu/Walikota
Petugas ULA memeriksa
Kelengkkapan
15 HariMenteri
Menerima/menolak utkditerbitkan
SKT
Menteri dapatBerkoordinasi
dengan K/L terkait
SKT Diterbitkan
atau Ditolak
TATA CARA PENDAFTARAN
(Berdasar Draft RPP Ormas)
SISTEM INFORMASI ORMAS
(Berdasar Draft RPP Ormas)
Sistem
Informasi
Ormas
Kementerian terkait memberikan update data kepada Mendagri setiap 6
bulan sekali
Sistem Informasi Ormas yang terhubung secara online harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak peratuan pemerintah ini diundangkan
Dikoordinasikan dan
diintegrasikan oleh
Menteri Dalam Negeri
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian
Sosial
Kementerian
Agama
Kementerian
Terkait Lainnya
PEMBERDAYAAN ORMAS
ORMAS YG
BERSANGKUTAN
PEMBERDAYAAN
ORMAS
PEMERINTAH
& PEMDA
KERJASAMA
DENGAN
PIHAK KETIGA
(Ormas Lainnya,
Masyarakat,
& Swasta)
Dapat berupa
pemberian
penghargaan,
program,
bantuan, dan
dukungan
operasional
organisasi
Dilakukan Melalui
a. Fasilitasi Kebijakan
b. Pengguatan kelembagaan
c. Peningkatan SDM
Dilaksanakan
melalui program
kerjasama
kegiatan,
bantuan sosial,
dan/atau hibah
Pemberdayaan: untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian
ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PEMBERDAYAAN
FASILITASI
KEBIJAKAN
PENGUATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
peraturan per-UU-an
yg mendukung
pemberdayaan ormas
penguatan manajemen org.
penyediaan data & informasi
pengembangan kemitraan
penguatan kepemimpinan
& kaderisasi
dukungan keahlian,
program, & pendampingan
pemberian penghargaan
penelitian & pengembangan
pendidikan & pelatihan
pemagangan
kursus
PENGAWASAN
(Berdasar Draft RPP Ormas)
Pengawasan
Badan
Hukum
Tidak Badan
Hukum
Pengawasan
Internal
Pengawasan
Eksternal
Diatur sesuai
AD /ART
Masyarakat
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
Pengaduan
disampaikan kpd
Menteri, Pimp K/L,
Gub, Bup/Walkot
Pengaduan dapat
berupa tertulis
dan/atau tidak
tertulis
DISELESAIKAN OLEH
ORMAS SESUAI
AD/ART
SENGKETA
ORMAS
MEDIASI PEM.
SESUAI PERMINTAAN
PIHAK2 YG
BERSENGKETA
PENGADILAN
NEGERI
Penyelesaian Sengketa
MAHKAMAH
AGUNG
(KASASI)
BILA TIDAK ADA
KESEPAKATAN
PENGHENTIAN
SEMENTARA
KEGIATAN
PERINGATAN
TERTULIS 1
PERINGATAN
TERTULIS 2
MEMATUHI,
CABUT SANKSI
PENGHENTIAN
BANTUAN DAN/
ATAU HIBAHNASIONAL:
PERTIMBANGAN MA
----------------------
PROV, KAB/KOTA:
PIMPINAN DPRD,
KAJATI/KAJARI,
KEPALA
KEPOLISIAN
MEMATUHI,
CABUT SANKSI
CABUT STATUS
BADAN HUKUM
CABUT
SKT
PUTUSAN
PENGADILAN
(PN ATAU MA)
FATWA MA
Pemberian Sanksi
Berdasarkan Locus Kejadian Setelah Pertimbangan Hukum
PERINGATAN
TERTULIS 3
CAPAIAN KERJA
Penyusunan peraturan pemerintah tentang
peraturan pelaksanaan uu no. 17 tahun 2013
Dalam proses harmonisasi di
kementerian hukum dan ham
Program kerjasama antara kemendagri
dengan ormas dalam rangka mendukung
penyelenggaraan urusan politik dan pemerintahan
umum
400 paket kerjasama telah ditetapkan
PROGRAM STRATEGIS DIT. ORMAS 2016
Peyusunan Permendagri Tentang Pendaftaran
Dan Sistem Informasi Organisasi
Kemasyarakatan
Program Nasional Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pelaksana
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan
Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan
TERIMA KASIH