1
Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana
tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 2015-
2019 adalah ”Terwujudnya pembinaan administrasi kewilayahan dalam
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan menetapkan Misi 2015-2019 :
1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional
dalam kerangka NKRI;
2. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah
melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur sebagai wakil
pemerintah, pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan peran kecamatan serta
mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan khusus dan
kawasan perkotaan, penyelesaian sengketa pertanahan dan mewujudkan
kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial,
ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI ;
4. Memfasilitasi terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan toponimi dan penegasan batas wilayah
administrasi pemerintahan;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana dan
kebakaran; dan
7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Sebagai penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan telah menetapkan tujuan Rencana Strategis
2015-2019, yaitu “Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam
penyelenggaraan pembinaan administrasi kewilayahan”, sesuai dengan
Tujuan ke-2 dan ke-4 dari dari 6 (enam) Tujuan Strategis Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 (dua) Sasaran
PENDAHULUAN BAB I
A
.
Deskripsi Program
2
Program dengan 7 (tujuh) target Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi
penugasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :
1. Sasaran Program Pertama “Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi
kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan
pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi
dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar
Negara”, dicapai dengan 5 (lima) target indikator kinerja :
a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
b. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima;
c. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
d. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah; dan
e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di
3 negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
2. Sasaran Program Kedua “Meningkatnya standardisasi dan kualitas
implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan
dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran”, dicapai dengan
2 (dua) target indikator kinerja :
a. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum
sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan
b. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya
kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
Dari 9 (sembilan) agenda Nawa Cita pembangunan Nasional, terdapat
3 (tiga) Nawa Cita yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam
Negeri yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu 1) menghadirkan kembali Negara untuk
melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara; 2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya, serta 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Keterkaitan tersebut sebagaimana dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :
3
Tabel 1
Keterkaitan antara Prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,
dengan Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Nawa Cita
Agenda Prioritas/
Nawa Cita
Prioritas
Kemendagri
Prioritas
Ditjen Bina Adwil
1 Menghadirkan
kembali Negara
untuk melindung
segenap bangsa dan
memberikan rasa
aman pada seluruh
warga negara
1 Menghadirkan
kembali Negara
untuk melindung
segenap bangsa dan
memberikan rasa
aman pada seluruh
warga negara
1 Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindung segenap
bangsa dan
memberikan rasa
aman pada seluruh
warga negara
2 Membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
2 Membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
2 Membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
3 Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa
dalam kerangka
negara kesatuan
3 Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa
dalam kerangka
negara kesatuan
3 Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa
dalam kerangka
negara kesatuan
4 Memperkuat
kehadiran negara
dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakan hukum
yang bebas korupsi,
bermartabat dan
terpercaya
- -
5 Meningkatkan
kualitas hidup
manusia Indonesia
- -
6 Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
- -
7 Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan
sektor-sektor
- -
4
Agenda Prioritas/
Nawa Cita
Prioritas
Kemendagri
Prioritas
Ditjen Bina Adwil
strategis ekonomi
domestik
8 Melakukan revolusi
karakter bangsa
- -
9 Memperteguh ke-
bhinneka-an dan
memperkuat
restorasi sosial
Indonesia
- -
Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019
Sebagaimana Kepmendagri Nomor 060.1-690 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-
2019, ditetapkan program strategik Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan, yaitu “Program Bina Administrasi Kewilayahan”, yang
implementasikan dengan 6 (enam) kegiatan pada setiap unit kerja yaitu :
1. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah;
2. Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan batas negara;
3. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;
5. Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, dan toponimi; serta
6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan
peran strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-
2019 yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini
berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan untuk secara
konsisten melaksanakan program dan kegiatannya yang disesuikan dengan pokok
dan fungsinya.
Sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan oleh masing-masing
unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU),
Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
merupakan acuan untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan melakukan Evaluasi Capaian Kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.
5
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2019 merupakan penjabaran Tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP Tahun 2019
yang menggunakan prinsip money follows program, perlu adanya sinkronisasi
perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP Tahun 2019 menjabarkan
lebih rinci Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.
Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara
dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian
pencapaian sasaran Prioritas Nasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan Tema
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan
seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta). Tema tersebut diturunkan dengan
menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan
penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi
(hulu-hilir/holistik), integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi),
pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga,
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pembagian sumber pendanaan (kerangka
pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus,
pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, serta
upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN.
Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan
kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang di jabarkan lebih
lanjut ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) menjadi Proyek
Prioritas Nasional (ProPN), yaitu :
B
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019
6
1. PN Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman;
2. PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa
Produktif; dan
3. PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Berikut ini adalah indikator dan target capaian Prioritas Nasional Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan
dalam RKP 2019, yaitu :
1. Target Prioritas Nasional
Terdapat 3 (tiga) target Prioritas Nasional yang dijabarkan ke dalam
5 (lima) Program Prioritas, 6 (enam) Proyek Prioritas Nasional dan
9 (sembilan) target Proyek Prioritas K/L yang menjadi penugasan Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, yaitu :
Tabel 2
Target Prioritas Nasional
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
No Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Proyek
Prioritas Nasional
Proyek
Prioritas K/L Target
PN: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
1 Penanggulang
an Bencana
1 Penguatan
Kapasitas
Penanggulang
an Bencana
1 Peningkatan
kemampuan
aparat dalam
penanggulang
an bencana
1 Asistensi dan
supervisi
penerapan
standar
pelayanan
minimal bidang
bencana
5 Angkatan
2 Pembinaan
penyusunan
rencana
penanggulangan
bencana
103 Daerah
2 Penguatan
Manajemen
Kebencanaan
2 Penguatan
kebijakan dan
regulasi
berbasis
kajian
penanggulang
an bencana
3 Penerapan
Pengintegrasian
dan
pengarusutama
an pengurangan
risiko bencana di
Daerah
34 Provinsi
PN: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
7
No Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Proyek
Prioritas Nasional
Proyek
Prioritas K/L Target
PN: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
2
Percepatan
Peningkatan
Ekspor dan
Nilai Tambah
Industri
Pengolahan
3 Perbaikan
Iklim Usaha
dan
peningkatan
Investasi
3 Peningkatan
Fasilitasi
Investasi
4 PTSP Prima di
Daerah
75 Kab/Kota
5 Sistem E-Monev
PTSP yang
terintegrasi
34 Provinsi
3 Percepatan
Peningkatan
Keahlian
Tenaga Kerja
4 Peningkatan
Kerjasama
dengan Dunia
Usaha
4 Pengembang
an Skema
Kerja Sama
Vokasi
dengan Dunia
Usaha
6 Penyusunan
kesepakatan
kerjasama
Pemda dengan
dunia usaha
dalam
pemanfaatan
lulusan sekolah
vokasi
3 Provinsi
PN: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
4 Efektivitas
Diplomasi
5 Penguatan
Diplomasi
Maritim,
Politik, dan
Keamanan
5 Percepatan
Penetapan
Batas Maritim
dan Darat
Indonesia
,penetapan
ekstensi
landas
kontinen dan
pembakuan
nama pulau
7 Kesepakatan
Perundingan
Batas dan
Kerjasama
Wilayah Negara
5
Kesepakatan
8 Pelaksanaan
kerjasama
perbatasan
negara di daerah
6 Provinsi
5 Kesuksesan
Pemilu
6 Pengamanan
Pemilihan
Umum
6 Pengamanan
Pemilu
9 Jumlah daerah
yang diberikan
pembekalan
Satpol PP dan
Satlinmas untuk
pemeliharaan
trantibumlinmas
dalam rangka
pemilu
34 Provinsi
8
2. Target Kementrian/Lembaga
Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, terdapat
39 target Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, yaitu :
Tabel 3
Target Prioritas Kementerian Dalam Negeri
Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
No Kegiatan/
Sasaran Kegiatan Indikator Target
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah
1. Peningkatan
penyelenggaraan
hubungan Pusat dan
Daerah melalui
peningkatan peran
gubernur sebagai
wakil pemerintah,
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan,
kerjasama daerah,
pelayanan publik, dan
pembinaan
kecamatan
1. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja
Sama yang bersifat Wajib sesuai standar 3 Daerah
2. Jumlah Kabupaten / Kota yang
menerapkan PATEN 60 Kab/Kota
3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang
dekonsentrasi, tugas pembantuan,
kerjasama daerah, pelayanan publik, dan
pembinaan kecamatan
11 Kebijakan
4. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan
prinsip dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
50 Dekonsentrasi/
Tugas
Pembantuan
5. Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh GWPP sesuai peraturan 1 Tugas
6. Pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya unit eselon II 1 Layanan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
2. Peningkatan
pembinaan kawasan
khusus, pertanahan,
perkotaan dan batas
negara serta pulau-
pulau kecil terluar
yang dikembangkan
1. Jumlah kebijakan/regulasi bidang
kawasan, pertanahan dan batas negara
2 Kebijakan
2. Jumlah kesepakatan dalam mendukung
pengelolaan perkotaan
3 Kesepakatan
3. Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan
perbatasan negara lainnya dalam rangka
pelayanan pemerintahan
6 Unit
4. Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 3 Kebijakan
5. Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan
kawasan khusus
10 Kesepakatan
6. Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 10 Kasus
7. Pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya unit eselon II
1 Layanan
Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
9
No Kegiatan/
Sasaran Kegiatan Indikator Target
3. Peningkatan
pembinaan kapasitas
aparat dan
kelembagaan Satuan
Polisi Pamong Praja
dan Satuan
Perlindungan
Masyarakat dalam
menciptakan
ketenteraman,
ketertiban dan
perlindungan
masyarakat
1. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat
9 Rumusan/
Kebijakan
2. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang
mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan
Satlinmas yang sesuai standar
570 Orang
3. Persentase daerah yang memberikan
pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang
Trantibum
60%
4. Persentase daerah yang telah
memfasilitasi 5P (penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, penegakan dan
perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi
internasional
100%
5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem
dan prosedur operasional
penyelenggaraan bidang ketentraman,
ketertiban dan perlindungan masyarakat
100 daerah
6. Pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya unit eselon II
1 Layanan
Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
4. Peningkatan
kapasitas aparat dan
kelembagaan dalam
upaya pencegahan
penanggulangan
bencana dan bahaya
kebakaran
1. Penyediaan layanan dasar subbidang
pemadam kebakaran sesuai SPM
50%
2. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan
kapasitasnya dalam penanggulangan
bencana dan bahaya kebakaran
450 orang
3. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi
bidang manajemen penanggulangan
bencana dan kebakaran
7 Kebijakan
4. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan
dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan pada saat tanggap darurat
dan pasca bencana sesuai standar
34 daerah
5. Pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya unit eselon II
1 Layanan
Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi
5. Peningkatan penataan
administrasi wilayah,
penegasan batas
daerah, dan toponimi
1. Jumlah rumusan kebijakan bidang
toponimi dan batas daerah
2 Permendagri
2. Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan
unsur lainnya) yang diverifiikasi dan
dibakukan
2 Unsur
10
No Kegiatan/
Sasaran Kegiatan Indikator Target
3. Jumlah segmen batas antar daerah yang
ditetapkan dengan Permendagri
50 Segmen
4. Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 8 Provinsi
5. Jumlah Daerah yang diasistensi dan
supervisi bidang toponimi dan batas
daerah
17 Daerah
6. Jumlah Daerah yang diintegrasikan
segmen batasnya
21 Provinsi
7. Penyelesaian pelayanan administrasi dan
tugas teknis lainnya unit kerja eselon II
1 Layanan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
8. Peningkatan
dukungan pelayanan
teknis dan
administratif yang
berkualitas di
lingkungan Direktorat
Jenderal Bina
Administrasi
Kewilayahan
1. Layanan dukungan manajemen satker 1 Layanan
2. Layanan pembinaan teknis administrasi
kewilayahan
1 Layanan
3. Perencanaan 1 Laporan
4. Layanan dukungan manajemen eselon I 1 Layanan
5. Layanan sarana dan prasarana internal 1 Layanan
6. Layanan Perkantoran 1 Layanan
11
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, pada pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa
belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang
dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan bagian anggaran bendahara
umum Negara, dan pada ayat (11) disebutkan bahwa belanja Pemerintah Pusat
menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai
Hasil (Outcome) tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
bagian anggaran bendahara umum Negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di atas, disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa
pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja
kementerian/lembaga dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah dan berpedoman pada Renstra serta pagu indikatif yang tertuang dalam
Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan rancangan Rencana Kerja
kementerian/lembaga memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran
renstra kementerian/lembaga.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran
2019, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.149.323.540.000, dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pagu per jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sebesar Rp.32.422.551.000.
b. Belanja Barang sebesar Rp.110.278.392.000.
c. Belanja Modal sebesar Rp.6.622.597.000.
2. Pagu per Kewenangan :
a. Kantor Pusat sebesar Rp.131.365.226.000.
b. Dekonsentrasi sebesar Rp.14.658.314.000.
c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000.
APBN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAB II
A
Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2019
12
Total alokasi anggaran Program Bina Administrasi Kewilayahan 2019 sebesar
Rp.149.323.540.000. Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan telah menyusun Rencana Penarikan Dana (Disbursement
Plan) Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada grafik berikut :
Grafik 1
Rencana Penarikan Dana (Disbursement Plan)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Grafik 2
Rencana Penarikan Dana (Disbursement Plan)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
Kegiatan Pusat
13,424,678,000
29,961,225,000
49,487,792,000 56,449,845,000
8.99 20.06 33.14 37.80
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Rencana Penarikan Dana (Revisi) Prosentase
B
Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
12,450,359,000
26,334,710,000
42,751,022,000
49,829,135,000
9.48 20.05 32.54 37.93
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Rencana Penarikan Dana (Revisi) Prosentase
13
Grafik 3
Rencana Penarikan Dana (Disbursement Plan)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
Kegiatan Dekonsentrasi
Grafik 4
Rencana Penarikan Dana (Disbursement Plan)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
Kegiatan Tugas Pembantuan
160,230,000
494,655,000
1,561,130,000
1,083,985,000
4.86 14.99 47.31 32.85
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Rencana Penarikan Dana (Revisi) Prosentase
814,089,000
3,131,860,000
5,175,640,000
5,536,725,000
5.55 21.37 35.31 37.77
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Rencana Penarikan Dana (Revisi) Prosentase
14
Berikut ini adalah rincian pagu anggaran kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019,
yaitu :
1. Kegiatan Pusat
a. Kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama
daerah
Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.13.177.000.000,
dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 4
Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat
Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
Tahun 2019
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama yang
bersifat Wajib sesuai standar
430,000,000
1.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang
bersifat wajib
150,000,000
1.2 Pemetaan Urusan Pemerintahan yang dapat
Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan
150,000,000
1.3 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah 130,000,000
2. Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN 1,677,000,000
1.1 Rapat Kerja Teknis aparatur pemerintahan
daerah dalam percepatan penerapan PATEN
(legislatif dan eksekutif)
1,305,480,000
1.2 Asistensi penyusunan peraturan bupati/walikota
tentang pelimpahan kewenangan kepada
Camat
371,520,000
3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi,
tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan
publik, dan pembinaan kecamatan
2,100,000,000
1.1 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
200,000,000
1.2 Permendagri tentang Kelurahan 200,000,000
1.3. Penyusunan pedoman pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
200,000,000
1.4 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara
Kerjasama Daerah
200,000,000
1.5 Penyusunan Instrumen Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
500,000,000
1.6 Permendagri tentang penataan pelimpahan
kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan
295,780,000
15
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1.7 Permendagri tentang persyaratan, susunan
organisasi dan tata kerja kecamatan di
perbatasan antar negara
200,000,000
1.8 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas
camat dan lurah
104,220,000
1.9 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu di Kecamatan
200,000,000
4. PTSP Prima di daerah 1,300,000,000
4.1 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima 300,000,000
4.2 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP
Prima
200,000,000
4.3 Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP 650,000,000
4.4 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP
Prima di daerah
150,000,000
5. Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 2,500,000,000
5.1 TOT Penerapan e-Monev PTSP 1,500,000,000
5.2 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-
monev PTSP
1,000,000,000
6. Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemerintah
Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan
lulusan sekolah vokasi
1,300,000,000
6.1 Identifikasi potensi kerjasama pada Kawasan
Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam
bidang pendidikan vokasi
900,000,000
6.2 Rapat koordinasi dengan sektor terkait dan
daerah
400,000,000
7. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
1,490,000,000
7.1 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan
400,000,000
7.2 Asistensi kesesuaian program/kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Kementerian/Lembaga
690,000,000
7.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
Daerah
400,000,000
8. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh
GWPP sesuai peraturan
1,680,000,000
8.1 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan tugas
dan wewenang gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah
800,000,000
8.2 Monitoring dan evaluasi kinerja Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat
880,000,000
16
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
9. Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit
eselon II
700,000,000
6.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan
700,000,000
Jumlah 13.177.000.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara
dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.12.571.000.000,
dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 5
Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat
Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Tahun 2019
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1 Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan
dan batas negara
450,000,000
1.1 Revisi PP No. 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan
penggunaan tanah untuk keperluan tempat
pemakaman
250,000,000
1.2 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang
pedoman pemberian tanda kehormatan
satyalancana wira karya bidang pemerintahan dalam
pengelolaan, pengembangan dan pembangunan
kelautan
200,000,000
2 Jumlah kesepakatan dalam mendukung pengelolaan
perkotaan
980,000,000
2.1 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
kota baru publik
599,722,000
2.2 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
kawasan metropolitan
230,278,000
2.3 Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Perkotaan
150,000,000
3 Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan
negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan
100,000,000
3.2 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana
prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan
negara dan PPKT dalam rangka pelayanan
pemerintahan
100,000,000
17
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
4 Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 1,000,000,000
4.1 Penyusunan Permendagri tentang penyelenggaraan
pengelolaan perkotaan
300,000,000
4.2 Penyusunan Rumusan Permendagri tentang
pedoman dan standar pelayanan perkotaan
300,000,000
4.3 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan
dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan
perkotaan berkelanjutan
400,000,000
5 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah
Negara
5,850,000,000
5.1 penyelesaian pembahasan isu kebijakan batas antar
negara RI- Malaysia
1,083,106,000
5.2 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) 602,402,000
5.3 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance
(Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia
2,676,160,000
5.4 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas
antar negara RI-PNG
563,623,000
5.5 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas
antar negara RI-RDTL
636,921,000
5.6 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 287,788,000
6 Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus 1,760,000,000
6.1 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam
rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan
kawasan khusus lingkup II
350,000,000
6.2 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan
kawasan ekonomi khusus
380,000,000
6.3 Asistensi dan supervisi dalam penanganan
permasalahan kawasan khusus lingkup II
350,000,000
6.4 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan
penyelenggaran kawasan khusus lingkup II
280,000,000
6.5 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada
kawasan khusus lingkup I
400,000,000
7 Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 1,031,000,000
7.1 Profil Konflik Pertanahan di daerah 350,000,000
7.2 Asistensi penanganan masalah dan konflik
pertanahan di daerah
481,000,000
7.3 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-
Undangan Bidang Pertanahan
200,000,000
8 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah
700,000,000
8.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan
Negara di daerah
700,000,000
18
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
9 Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit
eselon II
700,000,000
9.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan
700,000,000
Jumlah 12.571.000.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat
Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.15.187.000.000,
dengan rincian per indikator dan komponen input kegiatan sebagai
berikut :
Tabel 6
Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat
Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1. Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan
Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam
rangka pemilu
3,000,000,000
1.1 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP dan
Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam
rangka pemilu
3,000,000,000
2. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat
1,860,215,000
2.1 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari PP tentang
Satpol PP
400,000,000
2.2 Permendagri tentang pedoman pol pp penegakan
kode etik dan etika profesi jabatan fungsional pol pp
200,000,000
2.3 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
bidang Perlindungan Masyarakat
260,215,000
2.4 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional
Polisi Pamog Praja
200,000,000
2.5 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya
Ilmiah dibidang tugas Pol PP
200,000,000
2.6 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pol PP
200,000,000
2.7 Penyusunan Pedoman Kebutuhan pendidikan dan
pelatihan fungsional/teknis Jabatan fungsional Pol
PP
20,300,000
19
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
2.8 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas
kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum
dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah
200,000,000
2.9 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas
kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum
dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah
179,700,000
3. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur
Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
3,300,000,000
3.1 Supervisi penyelenggaraan pembentukan pejabat
PPNS
650,000,000
3.2 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas dalam
membantu penyelenggaraan penanggulangan
bencana
670,000,000
3.3 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit 350,000,000
3.4 Penilaian jabatan fungsional satpol pp di tingkat
pusat
200,000,000
3.5 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satpol PP 700,000,000
3.6 Bimtek pelaporan sistem informasi pelaporan satpol
PP
300,000,000
3.7 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam
rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan
pelanggaran Perda
430,000,000
4. Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar
sesuai SPM Subbidang Trantibum
2,010,000,000
4.1 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM Subbidang
Trantibum
400,000,000
4.2 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM (Prov dan
Kab/kota)
1,610,000,000
5. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P
(penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan
perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional
1,769,785,000
5.1 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis HAM
bagi camat seluruh Indonesia
1,000,000,000
5.2 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang
berspektif HAM
300,000,000
5.3 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang
Perlindungan Masyarakat pada ICDO
169,785,000
5.4 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode
2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi
konvensi internasional
300,000,000
6. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur
operasional penyelenggaraan bidang ketentraman,
ketertiban dan perlindungan masyarakat
2,547,000,000
6.1 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong praja
dan Permendagri tindaklanjutnya
897,000,000
6.2 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat di Daerah
150,000,000
6.3 Pemutakhiran Data kinerja PPNS 450,000,000
20
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
Penerapan Nota Kesepahaman antara Mendagri
dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan Keamanan,
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
serta Pelindungan Masyarakat di Daerah
650,000,000
6.4 Asistensi pembentukan penilai angka kredit jabatan
fungsional
400,000,000
7. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya
700,000,000
7.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan
700,000,000
Jumlah 15.187.000.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.12.116.360.000,
dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 7
Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat
Direktorat Manajamen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Tahun 2019
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan
minimal bidang bencana
1,650,000,000
1.1 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub
urusan bencana
500,000,000
1.2 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan
minimal bidang bencana
1,150,000,000
2 Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran
sesuai SPM
1,000,000,000
2.1 Asistensi dan supervisi penerapan SPM subbidang
pemadam kebakaran di daerah
700,000,000
2.2 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan
Minimal subbidang pemadam kebakaran
300,000,000
3 Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
2,636,360,000
3.1 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi pemadam
kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar
250,000,000
3.2 Bimbingan teknis manajamen gudang logistik di
daerah Rawan Bencana
580,000,000
3.3 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur
Pemadam Kebakaran
976,360,000
21
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
3.4 Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran
dalam kesiapsiagaan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran
630,000,000
3.5 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan
Fungsional Pemadam Kebakaran
200,000,000
4 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana di Daerah
1,200,000,000
4.1 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran PRB
600,000,000
4.2 Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah
600,000,000
5. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang manajemen
penanggulangan bencana dan kebakaran
2,150,000,000
5.1 Penyusunan Pedoman pencegahan dan
penanggulangan kebakaran
300,000,000
5.2 Penyusunan standardisasi bangunan gudang logistik,
peralatan dan gedung Pusdalops
200,000,000
5.3 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional
pemadam kebakaran
650,000,000
5.4 Penyusunan pedoman kualifikasi kompetensi
pemadam kebakaran
150,000,000
5.5 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
pusat dan daerah
400,000,000
5.6 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas
Aparatur Pemadam Kebakaran
100,000,000
5.7 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis
Pemadam Kebakaran
250,000,000
5.8 Revisi Permendagri Nomor 46 tahun 2018 tentang
Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
100,000,000
6. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap
darurat dan pasca bencana sesuai standar
1,780,000,000
6.1 Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan
Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca
bencana sesuai standar di daerah
380,000,000
6.2 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan
darurat Bencana dan Pasca Bencana
1,400,000,000
7 Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana 1,000,000,000
7.1 Bimtek penyusunan rencana penanggulangan
bencana
1,000,000,000
8 Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II 700,000,000
8.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan
700,000,000
Total 12.116.360.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 201
22
e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan
Toponimi
Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.12.642.761.000,
dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 8
Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
Tahun 2019
No Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas
daerah
200,000,000
1.1 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan
200,000,000
2 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang
diverifiikasi dan dibakukan
1,010,000,000
2.1 Penyelenggaraan verifikasi Pulau 680,000,000
2.2 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami (sungai dan
gunung/bukit)
330,000,000
3 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan
Permendagri
7,380,000,000
3.1 Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik 3,240,000,000
3.2 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah 1,300,000,000
3.3 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas
Daerah
2,840,000,000
4 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1,002,761,000
4.1 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya 1,002,761,000
5 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang
toponimi dan batas daerah
1,250,000,000
5.1 Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi di
daerah
250,000,000
5.2 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah,
pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah,
perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota
250,000,000
5.3 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah 500,000,000
5.4 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi
pemerintahan
250,000,000
6 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya 1,100,000,000
6.1 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9
tahun 2016
1,100,000,000
7 Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis
lainnya unit kerja eselon II
700,000,000
7.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan
700,000,000
Total 12.642.761.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
23
f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan
Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.65.671.105.000,
dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 9
Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat
Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2019
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
1 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi Kewilayahan 3,975,299,000
1.1 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi
kewilayahan
1,080,730,000
1.2 Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan
pembinaan wilayah
604,870,000
1.3 Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan
administrasi kewilayahan
1,733,909,000
1.4 Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan
Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah
555,790,000
2 Perencanaan (SBKU) 76.980.000
2.1 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal 57.660.000
2.2 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker
Vertikal 19.320.000
3 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 16,027,111,000
3.1 Penyusunan Rencana Program dan Rencana
Anggaran
952,080,000
3.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 2,195,720,000
3.3 Pengelolaan Data dan Informasi 2,085,280,000
3.4 Pengelolaan Keuangan 1,300,000,000
3.5 Pengelolaan Perbendaharaan 700,000,000
3.6 Pelayanan Hukum 3,847,920,000
3.7 Pengelolaan Kepegawaian 900,000,000
3.8 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 1,500,000,000
3.9 Pelayanan Humas dan Protokoler 331,321,000
3.10 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi
Birokrasi
2,214,790,000
4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7,012,597,000
4.1 Pengadaan kendaraan bermotor 3,190,152,000
4.2 Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi
2,842,597,000
4.3 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 679,848,000
4.4 Gedung dan bangunan
300,000,000
24
No
Indikator/Komponen Input Pagu
Anggaran
5 Layanan Perkantoran 38,579,118,000
5.1 Gaji dan tunjangan 31,422,551,000
5.2 Operasional dan pemeliharaan kantor 7,156,567,000
Total 65.671.105.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
2. Kegiatan Dekonsentrasi
Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membina
3 (tiga) kegiatan Dekonsentrasi yang diselenggarakan oleh 43 SKPD di 33
Provinsi dengan total anggaran sebesar Rp.14.658.314.000. Adapun kegiatan
Dekonsentrasi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat di Wilayah Provinsi
Total alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.6.858.314.000 yang diselenggarakan oleh 33 SKPD Provinsi, dengan
rincian anggaran sebagai berikut :
Tabel 10
Pagu Anggaran
Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
di Wilayah Provinsi Tahun 2019
No Provinsi Satker Pagu
Anggaran
1 Aceh Setda 213,382,000
2 Sumatera Utara Setda 198,958,000
3 Sumatera Barat Setda 197,509,000
4 Riau Setda 186,650,000
5 Jambi Setda 194,384,000
6 Sumatera Selatan Setda 189,243,000
7 Bengkulu Setda 195,306,000
8 Lampung Setda 182,314,000
9 Kep. Bangka Belitung Setda 193,501,000
10 Kepulauan Riau Setda 190,400,000
11 Jawa Barat Setda 183,294,000
12 Jawa Tengah Setda 188,360,000
13 D.I. Yogyakarta Setda 182,203,000
14 Jawa Timur Setda 208,681,000
15 Banten Setda 178,060,000
16 Bali Setda 222,072,000
17 Nusa Tenggara Barat Setda 208,311,000
18 Nusa Tenggara Timur Setda 218,722,000
19 Kalimantan Barat Setda 190,722,000
25
No Provinsi Satker Pagu
Anggaran
20 Kalimantan Tengah Setda 209,714,000
21 Kalimantan Selatan Setda 197,104,000
22 Kalimantan Timur Setda 206,770,000
23 Kalimantan Utara Setda 200,656,000
24 Sulawesi Utara Setda 209,060,000
25 Sulawesi Tengah Setda 218,458,000
26 Sulawesi Selatan Setda 226,209,000
27 Sulawesi Tenggara Setda 201,352,000
28 Gorontalo Setda 229,794,000
29 Sulawesi Barat Setda 211,001,000
30 Maluku Setda 244,532,000
31 Maluku Utara Setda 227,596,000
32 Papua Setda 271,286,000
33 Papua Barat Setda 282,710,000
Total 6.858.314.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
b. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah
Total alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.6.000.000.000 yang diselenggarakan oleh 10 SKPD Provinsi, dengan
rincian anggaran sebagai berikut :
Tabel 11
Pagu Anggaran
Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah
Tahun 2019
No Provinsi Satker Pagu
Anggaran
1 Sumatera Utara DPMPTSP 725,760,000
2 Lampung DPMPTSP 546,073,000
3 Nusa Tenggara Timur DPMPTSP 648,172,000
4 Kalimantan Tengah DPMPTSP 706,772,000
5 Kalimantan Utara DPMPTSP 492,174,000
6 Sulawesi Tenggara DPMPTSP 464,866,000
7 Sulawesi Utara DPMPTSP 607,800,000
8 Sulawesi Barat DPMPTSP 650,632,000
9 Maluku Utara DPMPTSP 477,421,000
10 Papua DPMPTSP 680,330,000
Total 6.000.000.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
26
c. Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah
Total alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.1.800.000.000 yang diselenggarakan oleh 7 SKPD Provinsi, dengan
rincian anggaran sebagai berikut :
Tabel 12
Pagu Anggaran
Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah
Tahun 2019
No Provinsi Satker Pagu
Anggaran
1 Riau Setda 250,000,000
2 Kepulauan Riau Setda 250,000,000
3 Nusa Tenggara Timur Setda 300,000,000
4 Kalimantan Barat Setda 250,000,000
5 Kalimantan Utara Setda 250,000,000
6 Sulawesi Utara Setda 250,000,000
7 Papua Setda 250,000,000
Total 1.800.000.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
3. Kegiatan Tugas Pembantuan T
Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membina
1 (satu) kegiatan Tugas Pembantuan yang diselenggarakan oleh 3 SKPD
dengan total anggaran sebesar Rp.3.300.000.000. Adapun Tugas Pembantuan
tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 13
Pagu Anggaran
Tugas Pembantuan Pembangunan Sarpras Pemerintahan
di Kawasan Perbatasan antar Negara dan PPKT Tahun 2019
No Kabupaten Satker Pagu
Anggaran
Pembangunan
1 Kepulauan
Karimun
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kab. Karimun
1,600,000,000
1 Kantor Desa Pulau Moro
2 Kantor Desa Rawa Jaya
3 Kantor Desa Degong
2 Kab. Sintang Sekretariat
Daerah
850,000,000
4 Kantor Desa Sungai Pisau
Kecamatan Ketungau Hulu
3 Kab. Belu
Sekretariat
Daerah
850,000,000
5 Balai Pertemuan Umum
Kecamatan Tasifeto Timur
6 Balai Pertemuan Umum
Desa Silawan
Total 3.300.000.000
Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
27
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik lingkup internal Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan maupun dengan pihak eksternal. Upaya ini dilakukan
untuk memberikan penilaian secara kredibel dan transparan atas pelaksanaan
program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
1. Pihak Internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Keseluruhan unit satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan, meliputi unit eselon II, eselon III dan IV serta staf yang terkait
dengan perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi atas pelaksanaan program
dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.
2. Pihak Eksternal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
a. Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, hal ini terkait
dengan sinegritas program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan
program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri.
b. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang memilki
wewenang dalam mengalokasikan anggaran dan mengevaluasi capaian
kinerja setiap Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan anggaran serta
memilki kebijakan makro dalam melakukan penyusunan APBN Tahun
berikutnya.
c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memiliki
wewenang dalam pengambilan kebijakan :
- Perencanaan : penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJP,
RPJMN, dan RKP).
- Penganggaran : penyusunan alokasi pendanaan (pagu indikatif).
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
- Penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai
penugasan Presiden.
d. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerima alokasi
anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan, mengingat sebagian besar anggaran Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan dilimpahkan dan ditugaspembantukan
kepada Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaanya perlu untuk
dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyerapan
anggaran, pencapaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak
lanjut ke depan sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan program
kerja tahun berikutnya.
C
.
Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
28
Persiapan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 dilakukan dengan menginput
data capaian output kegiatan melalui Aplikasi Monev RKA-K/L yang telah
disiapkan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Untuk memberikan gambaran/progres capaian output kegiatan, Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan secara periodik berupaya melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja terhadap target capaian output, sehingga akan memberikan
informasi kinerja yang dapat menggambarkan relevansi antara perencanaan
anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.
Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
disusun berdasarkan pada data pagu anggaran revisi dan target output kegiatan
sebagaimana dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan
kualitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, pengukuran kinerja Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan dilakukan dengan membandingkan antara data
realisasi dengan data target output kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Sedangkan penilaian kinerja dilakukan melalui interpretasi atas seluruh nilai
capaian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 hasil
pengukuran ke dalam informasi kinerja guna dilakukan dianalisis lebih lanjut.
Proses pengukuran dan penilaian kinerja sebagaimana Aplikasi Monev
RKA-K/L berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.02/2017
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, adalah sebagai berikut :
D
.Persiapan Evaluasi
Kinerja
E
.Pengumpulan Data
F
Pengukuran dan Penilaian
29
1. Pengukuran Aspek Implementasi, meliputi:
- Pengukuran Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan
antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi
pagu anggaran seluruh satker.
- Pengukuran Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi, dilakukan
berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan,
yaitu dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran
bulanan seluruh setker dan akumulasi rencana penarikan dana bulanan
seluruh satker dengan jumlah bulan.
- Pengukuran Pencapain Keluaran, dilakukan dengan membandingkan
antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran
dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator
kinerja keluaran.
- Pengukuran Tingkat Efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi
untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil
perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu
anggaran per volume keluaran.
Berdasarkan pengukuran pada aspek implementasi tersebut, maka Nilai
Kinerja Aspek Implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil
perkalian antara nilai hasil pengukuran capaian kinerja setiap indikator aspek
implementasi dengan masing-masing bobot dari indikator kinerja yang diukur
tersebut.
2. Pengukuran Aspek Manfaat
Pengukuran Capaian Hasil, dilakukan dengan membandingkan realisasi
indikator kinerja utama dengan target indikator kinerja utama.
Berdasarkan pada pengukuran aspek manfaat tesebut, maka Nilai Kinerja
Aspek Manfaat diperoleh dari hasil perkalian antara nilai hasil pengukuran
Capaian Hasil dengan bobot kinerja aspek manfaat.
3. Pengukuran Aspek Konteks
Pengukuran Aspek Konteks, dilakukan dengan melihat keterkaitan mengenai
relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan perkembangan
keadaan dan kebijakan Pemerintah.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2019
mengemban amanat untuk melaksanakan 1 (satu) Program Nasional dengan
pagu anggaran sebesar Rp.149.323.540.000. Pagu anggaran tersebut terdiri dari
kegiatan Pusat sebesar Rp.131.365.226.000, kegiatan Dekonsentrasi sebesar
Rp.14.658.314.000 dan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000.
G
.Analisis
30
Berikut ini adalah grafik pencapaian kinerja dan Rencana Penarikan Dana
serta Penyerapan Anggaran berdasarkan analisis hasil pengukuran dan evaluasi
kinerja sebagaimana Aplikasi Monev RKA-K/L atas pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d 2019.
Grafik 5
Pencapaian Kinerja
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2017
Grafik 6
Rencana Penarikan Dana dan Penyerapan Anggaran
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2017
31
Grafik 7
Pencapaian Kinerja
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2018
Grafik 8
Rencana Penarikan Dana dan Penyerapan Anggaran
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2018
32
Grafik 9
Pencapaian Kinerja
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
Grafik 10
Rencana Penarikan Dana dan Penyerapan Anggaran
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019
33
Pencapaian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d
2019 adalah sebagai berikut :
Penyerapan Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017
adalah sebesar Rp.169.976.943.980 atau 86,72% dari total pagu
anggaran Rp.195.998.552.000, Tahun 2018 terealisasikan anggaran
sebesar Rp.150.112.095.473 atau 93,82% dari total pagu anggaran
Rp.160.005.670.000, sedangkan Tahun 2019 sebesar
Rp.75.298.733.487 atau 50,43% dari total pagu anggaran
Rp.149.323.540.000
Grafik 11
Penyerapan Anggaran
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d 2019
Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) awal rata-rata per Bulan
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 sebesar 84,78%,
Tahun 2018 sebesar 86,59% dan Tahun 2019 sebesar 66,80% .
Grafik 12
Konsistensi Rencana Penarikan Dana Awal per Bulan
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d 2019
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
86,72% 93,82%
50,43%
2017 2018 2019
Prosentase
Tahun
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
84,78% 86,59%
66,80%
2017 2018 2019 Tahun
Prosentase
34
Pencapaian Keluaran/Output Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2017 sebesar 97,20%, Tahun 2018 sebesar 96,44% dan
Tahun 2019 sebesar 50,97%.
Grafik 13
Pencapaian Keluaran
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d 2019
Berdasarkan hasil analisis pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut,
bahwa secara keseluruhan Nilai Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan atas
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 (semester I)
termasuk dengan kategori “Baik”.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, terdapat berbagai kendala dan
keterbatasan dalam melakukan proses evaluasi lingkup Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan, diantaranya:
1. Keterbatasan data yang menjadi cakupan monev, khususnya untuk kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi:
- Perkembangan proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- Kinerja pelaksanaan fisik kegiatan;
- Perkembangan pencapaian indikator masukan (input) dan keluaran
(output);
- Permasalahan yang dihadapi;
- Tindak lanjut yang diperlukan.
2. Keterbatasan waktu dalam proses penyusunan laporan evaluasi.
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
97,20% 96,44%
50,97%
H.
Keterbatasan Proses Evaluasi
2017 2018 2019 Tahun
Prosentase
35
Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, dapat
disimpulkandan dilakukan upaya tindak lanjut dengan rekomendasi sebagai
berikut :
1. Kesimpulan
a. Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 merupakan cerminan kinerja yang
dilaksanakan selama Tahun 2019, yang merupakan media
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.
b. Tingkat konsistensi anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun
2019 masih belum efektif, mengingat penyerapan anggaran Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan baru terjadi peningkatan secara riil memasuki
periode Triwulan II.
2. Rekomendasi
a. Perlunya perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan simpul-
simpul koordinasi mulai dari penyusunan rencana, pengendalian hingga
tertib pelaporan terhadap pelaksanaan mekanisme perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja yang saling terkait, sinergis dan
komprehensif dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan khususnya, dan
Kementerian Dalam Negeri umumnya.
b. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP di lingkungan Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai
dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana
kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta
evaluasi pencapaian kinerja.
c. Perlunya pengintegrasian dan sinergitas terhadap seluruh aspek
perencanaan, penganggaran dan pelaporan, baik kegiatan yang langsung
dan/atau bersumber melalui mekanisme APBN maupun kegiatan yang
didukung PHLN atau sumber pembiayaan lainnya sehingga akan
meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
I
Kesimpulan dan Rekomendasi
Recommended