PENDATAAN PERUMAHAN Rapat Konsultasi
Dekonsentrasi perencanaan perumahan 2015
• Kebutuhan Data Perumahan Nasional• Alur tahapan kegiatan pada dekon 2015• Hasil evaluasi Dekonsenterasi• Format Definisi Operasional Rumah Layak Huni
UUD 1945Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.
UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun
Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia
Menempati Rumah Yang Layak Huni”
• UU No. 1/2011 pasal 15, : pemerintah kab/kota mempunyai tugas menyusun RP3KP Kab/Kota (perlu dukungan data yang valid)
• UU No. 1/2011 Bagian Ketiga Wewenang :– Pasal 16, Pemerintah Pusat b) menyusun dan menyediakan basis
data PKP– Pasal 17, Pemerintah Provinsi a) menyusun dan menyediakan
basis data PKP Pada Tingkat provinsi– Pasal 18, Pemerintah Provinsi a) menyusun dan menyediakan
basis data PKP Pada Tingkat Kabupaten/Kota
• UU No. 1/2011 Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas:– Pasal 98, (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat
3,4 juta unit rumah tidak layak huni
tahun 2014(Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)
Backlog sebesar 13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep memiliki (Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015-2019, tgl 17 Des 2014)
Backlog sebesar 7,6 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep penghunian(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
BACKLOG DAN RTLH NASIONAL
Kriteria Objek Bantuan BSPS
RAGAM NOMENKLATUR KRITERIA RTLHRAGAM NOMENKLATUR KRITERIA RTLHBechmark: Obyek PendataanBechmark: Obyek Pendataan
SEGMENTASI KELAS MASYARAKAT SEGMENTASI KELAS MASYARAKAT Obyek PendataanObyek Pendataan
SPM : Rumah Layak Huni dan Terjangkau Daerah Kab/Kota
Cakupan Rumah Layak Huni
Jumlah Rumah Layak Huni di suatu Wilayah Kab/Kota pada kurun Waktu TertentuJumlah Rumah di suatu wilayah Kab/Kota pada kurun waktu tertentu
Pembilang : Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah Kab/Kota pada kurun waktu tertentu
Penyebut : Jumlah rumah di suatu wilayah Kab/Kota pada kurun waktu tertentu
Cakupan layananRumah layak huniYang terjangkau
Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu Jumlah Rumah Tangga MBR pada kurun waktu tertentu
Pembilang : Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu
Penyebut : Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu
CARA MENGUKUR :1.SURVEY2.KUESIONER
Sebaran RTLH 2015Sebaran RTLH 2015
4.289 38.239 49.576 55.319 67.354 33.131 444.954 114.532
38.098
9.882
64.316
34.384
117.928
42.360
26.193 91.828 311.376 91.061 65.271 4.187
-4.067
27.237 -41.907
619.114 792.001
120.354
215.391
71.778
58.572
27.881
37.746
25.382
17.660
Sebaran Backlog Konsep Penghunian 2015
Sebaran Backlog Konsep Penghunian 2015
92,126 35,803 180,431 37,782 124,619 156,648 96,709 62,530
119,651
120,790
27,671
57,253
91,735
72,954
236,025 25,793 117,443 282,747 1,391,210 1,526,641
400,116
(44,438) 2,933
1,648,214 85,581
156,163
511,280
206,806
88,673
102,173
61,983
389,851
249,162
1. Kuesioner pendataan perumahan melalui kegiatan sinkronisasi pendataan dekonsenterasi bidang perumahan merupakan data sekunder yang diolah dari berbagai sumber yang disepakati dan ditandatangani oleh gubernur;
2. Data perumahan melalui wadah dekonsenterasi merupakan tanggung jawab pemprov/pemkab/pemkot bersama seluruh stakeholber perumahan dalam keanggotan pokja PKP provinsi, yang selanjutnya diharapkan dikembangkan dengan sumberdaya yang ada;
3. Pemprov yang belum melaksanakan kegiatan sinkronisasi pendataan agar secepatnya melaksanakan rapat prakonsultasi dan rapat konsultasi dengan melibatkan Pokja PKP;
4. Perolehan data perumahan yang lengkap dan valid memerlukan waktu dan sumberdaya yang berkelanjutan, untuk itu kegiatan sinkronisasi pendataan dekonsentrasi ini perlu dilanjutkan dalam tahapan dan cakupan lebih dalam, antara lain untuk kebutuhan dokumen RP3KP.
Hasil Diskusi Evaluasi DekonsenterasiBali, 22 -23 Oktober 2015
Hasil Diskusi Evaluasi DekonsenterasiBali, 22 -23 Oktober 2015
Rancangan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016Bali, 22 -23 Oktober 2015
Rancangan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016Bali, 22 -23 Oktober 2015
Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP
• Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah• SPM bidang perumahan• Permenpera no.12/2014 tentang RP3KP
Pengembangan Sistem Informasi dan Pendataan Perumahan
• Data Backlog• Data RTLH• Data RP3KP• Data realisasi program sejuta rumah• Sistem Informasi Pendataan Perumahan
Peningkatan Kemandirian Pokja PKP Provinsi
• Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan• Fasilitasi Pemberdayaan Pokja Kab/Kota
Bimbingan Teknis Penyusunan RP3KP
• RPJMN, RPJMD, RENSTRA
Alur Pelaksanaan Kegiatan
*) Dilaksanakan melalui DIPA Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan
Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang PKP
dilaksanakan di ibukota provinsi
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan II
Finalisasi Dokumen Data Perumahan dan Definisi
Operasional Rumah Layak Huni Provinsi.
Rapat Kerja 4
pembahasan penyusunan
laporan akhir
Rangkaian Rakor Pokja PKP Provinsi
Untuk 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara
Untuk Provinsi DKI Jakarta, Jatim dan Kalimantan Utara,
Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Tahun
2015*)
dilaksanakan di Jakarta sebagai sarana sosialisasi, pembinaan dan koordinasi awal kepada SKPD provinsi
dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2015
Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Tahun
2015*)
dilaksanakan di Jakarta sebagai sarana sosialisasi, pembinaan dan koordinasi awal kepada SKPD provinsi
dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2015
Rapat Koordinasi Dekonsentrasi*)
dilaksanakan di Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015
Rapat Koordinasi Dekonsentrasi*)
dilaksanakan di Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015
Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan
Forum komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka finalisasi Dokumen Data Perumahan serta
Definisi Operasional Rumah Layak Huni.
Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan
Pembahasan kebutuhan Data Perumahan, Pembahasan
Kondisi dan Potensi Pendataan Perumahan di Daerah
Rapat Kerja 3
pembahasan persiapan teknis pelaksanaan Pra
Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi
Rapat Kerja 2
pembahasan persiapan teknis
pelaksanaan kegiatan Koordinasi
Rapat Kerja 1
koordinasi dan penyusunan rencana
kerja.
Rakor Pokja 1-21)Reviu renja Pokja PKP Provinsi2)Reviu isu dan permasalahan PKP
Rakor Pokja 3-43)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf awal)4)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf akhir)
Rakor Pokja 5-65)Diskusi tematik6)Diskusi tematik
Rakor Pokja 1-21)Analisis isu dan permasalahan PKP2)Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Rakor Pokja 5-65)Diskusi tematik6)Diskusi tematik
Rakor Pokja 3-43)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf awal)4)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf akhir)
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan I
Pembahasan awal usulan Definisi Operasional Rumah
Layak Huni Per Provinsi Monitoring Kab/Kota dalam
pengisian kuesioner
Program Prioritas Konsep Sejuta Rumah Tahun 2015
MBR603.516
unit
MBR603.516
unit
PEMERINTAH98.300 UNIT
PEMERINTAH98.300 UNIT
1. RUSUNAWA2. PENINGKATAN
KUALITAS3. PEMBANGUNAN
BARU4. RUMAH KHUSUS
1. RUSUNAWA2. PENINGKATAN
KUALITAS3. PEMBANGUNAN
BARU4. RUMAH KHUSUS
SEWASEWA
NON MBR396.484
unit
NON MBR396.484
unit
PERUMNAS36.016 UNITPERUMNAS36.016 UNIT
REI230.000 UNIT
REI230.000 UNIT
APERSI155.000 UNIT
APERSI155.000 UNIT
ASPERI18.000 UNIT
ASPERI18.000 UNIT
BPJS-T35.400 UNIT
BPJS-T35.400 UNIT
PEMDA30.000 UNIT
PEMDA30.000 UNIT
REI250.000 UNIT
REI250.000 UNIT
MASYARAKAT146.484 UNITMASYARAKAT146.484 UNIT
1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK
1. RUSUNAWA2. RUMAH TAPAK1. RUSUNAWA2. RUMAH TAPAK
1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK
1. NELAYAN2. BURUH/PEKERJA3. PNS4. TNI/POLRI
1. NELAYAN2. BURUH/PEKERJA3. PNS4. TNI/POLRI
1. UMUM2. BURUH/PEKERJA3. PNS
1. UMUM2. BURUH/PEKERJA3. PNS
1. PNS2. BURUH / PEKERJA3. UMUM
1. PNS2. BURUH / PEKERJA3. UMUM
1. UMUM / KOMERSIAL1. UMUM / KOMERSIAL
MILIKMILIK
SEWA & MILIKSEWA & MILIK
MILIKMILIK
DEFINISI OPERASIONAL RUMAH LAYAK HUNIDEFINISI OPERASIONAL RUMAH LAYAK HUNI
Maksud dan Tujuan :• Penjabaran rumah layak huni yang akan digunakan dalam perhitungan jumlah rumah layak huni• Menentukan kriteria kelayakan atap, lantai, dinding, sanitasi, air minum, penerangan untuk perkotaan dan perdesaan• Untuk mengakomodir kearifan lokal dari masing-masing Provinsi dalam perhitungan rumah layak huni
TERIMA KASIH
Recommended