BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR /,,5 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS KESEHATAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r822);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
l+4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s%fl;
2.
h
3.
4.
-2-
undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5A9\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679\;
undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oI4 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 2g8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemeriltah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2o0o tentang
pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan
struktural (Lemb ararr Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor lg7, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
peratrrran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2O0OtentangPengangkatanPegawaiNegeriSipilDalamJabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2OO2Nomor33,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor a9al;
5.
6.
7.
h'
-3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Pengangkatatl, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor tl263l sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OAg tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nornor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 30a1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Itlegeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi KabupatenL Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20L6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot6 Nornor lL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang Sistem
Kesehatan NasioneLl (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 59);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15O8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentullan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 20361;
h'
-4-
77 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembenfukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 20 16 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
MenetAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA. DINAS
KESEHATAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adaiah Penyelenggaraan Lrrus€Ln Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945.
3. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalale Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
T. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
g. Kepa1a Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
g. pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe'
h
-5-
11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi t-rntuk
menduduki suatu jabatan tertentu.
12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta
posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
13. Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan'
14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah
pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib
dimitriki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahllan,
keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas
jabatan yang ditempuhnYa.
16. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
lT. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional danf ata,u kegiatan teknis
penunjang tertentu.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urLrsan pemerintahan dibidang
kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudrrkan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan MasYarakat;
d.BidangPencegahandanPengendalianPenyakit;
h
-6-
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, membawahi :
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga.
(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, membawahi :
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans,
imunisasi dan Penanggulangan Wabah Penyakit f Bencana; dan
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.
(S) Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, membawahi:
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan
Akreditasi Faskes; dan
b. Seksi Jaminan Kesehatan.
(6) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, membawahi :
a. Seksi Kefarmasian, AIat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga; dan
b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Pasa1 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh
sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4),
ayat (5) dan ayat (6) masing- masing dipimpin oleh Kepala Bidang,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.
(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan
h
-7 -
huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Sekretaris.
(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf
b, ayat (a) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6)
huruf a dan huruf b dipimpin oieh Kepala seksi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepa1a Bidang'
(5) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 5
Dinas Kesehatarl mempunyai fugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
menjadi kewenangan Daerah dan
Kabupaten.
Pasal 6
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 5, menYelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat'
pencegahandanpengendalianpenyakit'pelayanankesehatan'kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga
serta sumber daYa kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinYa.
b'
-8-
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perer:callaalr,,
pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi
kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
Pasal 8
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Kesehatan;
b. penyelenggaraan kegiatan penatamsahaan dan ketatalaksanaan
administrasi keuangan;
c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan umum, hukum dan
kepegawaian;
d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan
Dinas Kesehatan;
e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 9
Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. menJrusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. menygsun rencana program atanr kegiatan Srrb Bagian Program, Keuangan
dan Pelaporan;
c. menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi
dinas;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang ada pada bagran
dan bidang-bidang di dinas;
e. men5rusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;
f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan
perbendaharaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan,
menyiapkan, mencatat, membukukan perintah pembayaran ;
h'
-9-
h. melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
i. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan laporan keuangan;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
anggaran;
k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka
pelaksanaan tugas bawahan;
1. penatalaksanaan aset dan barang milik negara serta barang milik daerah;
m. membuat laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dana APBD; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 10
Sub Bagian Umrrm, Hukrrm dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. menJrusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan
Kepegawaian;
b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan
ketatalaksanaan dinas;
c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
d. melaksanakan penatalaksanaan inventaris dan perlengkapan dinas;
e. men5rusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi
bantuan hukum;
f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/penjenjangan
serta penjatuhan disiplin pegawai;
i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai; dan
j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum
terkait dengan tugas pokok dinas;
k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang
hukum dan perundang-undangan;
l. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait
dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
A'
- 10-
Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 1 1
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyat tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi
mas,yarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
Pasal 12
Bid.ang Kesehatan Masyarakat dalam rnelaksanakan trrgas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga,
gizi rnasyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, *zi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahtaga;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan c'lahraga;
d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan kelutr$a., grzi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 13
Seksi Kesehatan Keluarga dan GiziMasyarakat, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga dan kesehatan gizi;
b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan
kesehatan gizi;
c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga
dan kesehatan gizi;
d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang keseh atf,ln keluarga dan kesehatan gizi;
h
- 11-
e. melaksanakan tugas-tugas penyetrenggaraan kesehatan keluarga dan gizi;
f. men)rusun rencana kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi;
g. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan, perencanaan,
koordinasi/advokasi, pembinaan, bimbingan teknis/fasilitasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi;
h. menyiapkan bahan untuk pen5rusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan perbaikan kesehatan keluarga dan gizi;
i. melaksanakan program pembinaan kesehatan usia lanjut;
j. melaksanakan pembinaan terhadap kampung Percontohan Peningkatan
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan PKK di bidang
kesehatan;
k. mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan ibu dan anak;
1. melaksanakan pendataan terhadap pemeriksaan ibu hamil serta
mendeteksi ibu hamil resiko tirggr, pemeriksaan bayi dan balita, anak pra
sekolah, dukun bersalin, gerakan sayang ibu, akseptor baru dan aktif,
komplikasi pemakaian alat kontrasepsi serta obat-obatan dan alat
kontrasepsi;
m. mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor gzi
masyarakat;
n. melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gtzi (SKPG);
o. menginformasikan program dan rnembina petugas gizi puskesmas;
p. mensosialisasikan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS);
q. melakukan upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
r. melaksanakan upaya-upaya atau tindakan pencegahan dan
penanggulangan gizi buruk serta gizi kurang skala kabupaten dan daerah
perbatasan;
s. menyelenggarakan surveilans gizi buruk skala kabupaten;
t. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
kesehatan keluarga dan gizi;
u. menyafitpaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait tugasnya; dan
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan otreh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 14
Seksi Promosi d.an Pemberdayaar Masyarakat, Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga, memlf,unyai tugas :
a. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang promosi deur Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
b
b.
C.
d.
e.
f.
-L2-
menyelenggarakan pengawasan kualitas Kesehatan Lingkungan ;
melaksanakan pengawasan sanitasi makanan, minuman danpangan;
menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;menyelenggarakan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat; danmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkaittugasnya.
Bagian KeempatBidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit
bahan
dengan
Pasal 15
Bidang Pencegahan dan pengendalian
melaksanakan perulmusan dan pelaksanaan
surveilans dan imunisasi, perrcegahan danpencegahan dan pengendalian penyakitpenanggulangan wabah atau bencana.
Penyakit mempunyai tugas
kebijakan operasional di bidangpengendalian penyakit menular,
tidak menular, kesehatan jiwa,
Pasal 16
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :
a' penyiapan perunrusan kebijakan operasional di bidang surveilans d,an
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit mentllar, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa danpenanggulangan wabah / bencana;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans danimunisasi, Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit tidak menular, Kesehatan Jiwa danpenanggulangan wabah I Bencana;
c. penyiapan bimbingan teknis dan Supervisi di bidang surveilans danimunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa danpenanggulangan wabah / bencana;
d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi,pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan danpengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanggulangan
wabah/bencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
h,
-13-
Pasal 17
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memrlar, Surveilans, Imrrnisasi
dan Penanggulangan Wabah Penyakit/Bencana, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan
penyakit menular;
b. melakukan penyemprotan rumah dan fogging di lingkungan yang telah
ditetapkan guna pemberantasan malaria dan deman berdarah;
c. mengevaluasi laporan bulanan Puskesmas dalam mewaspadai adanya
wabah penyakit didaerah terutama yang ditularkan oleh vectot f serangga;
d. melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular lapangan seperti
penyakit kelamin, diare, T\rbercloses , kusta, campak, dan lain-lain;
e. melaksanakan penanggulangan penyakit terutama pada saat wabah atau
kejadian luar biasa;
f. menghimpun d.ata da-lam rencana penelitian, pengawasan dan tindakan
kemugkinan terj adinya wabah penyakit;
g. melaksanakan kegiatan laboratorium pada pemeriksaan kualitas air
meliputi fisik, kimia dan bakteriologi sesuai dengan tenaga serta fasilitas
laboratorium Yang tersedia;
h. melaksanakan supervisi dan pembinaan terhadap petugas pengelola
Laboratorium Klinik di Fuskesmas;
i. menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit bersumber dari
binatang, penyakit menular langsung, HIV (AIDS), dan penyelidikan
epidemiologi;
j. melaksanakan pengamatan dan pengawasan penyebaran wabah penyakit;
k. merencanakan biaya operasional petugas lapangan dalam penanggulangan
bencana;
1. menyelenggarakan tugas surveilans penyakit, kejadian luar biasa dan
Imunisasi dan bantuan kesehatan;
m. men)rusun rencana kerja seksi;
n. melaksanakan pengamatan dan pengawasan penyebaran wabah penyakit;
o. mengkoordinir dan merencanakan kebutuhan tenaga, Tim Gerak Cepat
(TGC), peralatan dan obat yang diperlukan dalam penanggulangan
bencanal
p. melaksanakan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
q. mengadakan penyelidikan kejadian luar biasa berkoordinasi dengan
berbagai Pihak;
t)
-74-
r. memfasilitasi dan atau menyelenggarakan pemberian bantuan kesehatanpada kejadian epidemi, kejadian luar biasa, serta bencana, berkoordinasidengan berbagai pihak;
s. melaksanakan pemantauan ke Puskesmas dalam rangka jaminan mutuvaksin yang diberikan kepada sasaran;
t. menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran rutin SeksiPencegahan dan Imunisasi setiap tahun anggaran berpedoman kepadaketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
u. membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya; danv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 18
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan KesehatanJiwa, mempunyai tugas :
a. men5rusun rencana kerja;
b. menyelenggarakan progra.m penyakit tidak menular;c. menyelenggarakan pembinaan penyakit dan pengawasan kegiatan penyakit
tidak menular;
d. menyelenggarakan pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah;e. menyelenggarakan pencegahan penyakit kronis dan regeneratif;
f. menyelenggarakan pencegahan penyakit endokrin dan metabolismepenyakit kanker;
g. menyelenggarakan pencegahan penyakit akibat kecelakaan;
h. menyelenggarakan pencegahan penyakit akibat tindak kekerasan dankecacatan;
i. menyelenggarakan pencegahan penyakit diburni perkemahan;j. menyelenggarakan pencegahan penyakit dilaut kedirgantaraan;k. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugas;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala terkait bidangtugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
h.
_15_
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Pasal 19
Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan
Kesehatan primer, Pelayanan Kesehatan rujukan termasrrk peningkatanmutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi fasilitas kesehatan.
Pasal 2O
Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 19, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumus€Ln kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi fasilitas
kesehatan;
b. pen5riapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi Faskes;
c. penyiapan bimbingan teknis dan Supervisi di bidang Pelayanan Kesehatan
primer, Pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi fasilitas kesehatan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelerporan di bidang Pelayanan Kesehatan
primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan termasuk peningkatan mutunya,pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi Faskes; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal27
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Akreditasi
Faskes, mempunyai tugas :
melaksanakan bimbingan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah
sakit, balai pengobatan dan klinik bersalin;
melaksanakan upaya pembinaan k:e seh atan primer;
melaksanakan upaya pembinaan kesehatan tradisional berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau
carnpuran dari bahan tersebut dan pengobatan berdasarkan pengalaman
sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
melaksanakan upaya penyuluhan langsung;
a.
b.
c.
d.
b
_ 16_
e. menyelenggarakan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan sistem rujukan
kesehatan;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sistem rujukan pasien
secara berjenjang;
h. melaksanakan upaya pengembangan rujukan pengetahuan/spesialistik
sampai ke Puskesmas;
i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan dengan rumah sakit
daerah;
j. melaksanakan upaya pengembangan rujukan bahan pemeriksaan
laboratorium;
k. menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengawasan rujukan jenasah;
l. mengumpulkan, mengkaji bahan-bahan perumusan teknis program
akreditasi dan peningkatan mutu dibidang kesehatan;
m. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan
akreditasi dan peningkatan mutr.l;
n. melaksanakan akreditasi bagi tenaga medis, paramedis dan non
medis/ tenaga terlatih;
o. memberikan saran pertimbarlgan pada atasan;
p. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan tugas di bidang akreditasi
dan peningkatan mutu;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan men5rusun laporan pelaksa.naan
tugas di bidang akreditasi dan peningkatan mutu; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 22
Seksi Jaminan Kesehatan, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelompok dana sehat;
b. melaksanakan kerja sarna dengan BPJS dalam program jaminan kesehatan
para pegawai negeri termasuk kepesertaan dan pembiayaan;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem jaminan
sosial nasional;
d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Statistik Daerah
dalam rangka validasi dan pemutahiran data penduduk rniskin;
e. melaksanakan Validasi Peserta JKN;
f. mengoordinasi pelayanan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
b
-t7-
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 23
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempurryai trrgas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia
kesehatan.
Pasal24
Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan Perumrrsan Kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber daya
manusia;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya
manusia kesehatan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya
manusia kesehatan;
d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia
kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 25
Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
mempu.nyai tugas :
a. menyelenggara.kan registrasi tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
b. menyelenggarakan sertifrkasi peral atan kesehatan;
c. merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan
pengembangan sumber daya kesehatan, dan alat-alat kesehatan ser[a
sarana" pfasarana;
h
-18-
d' mengoordinasikan sampling/contoh sediaan farmasi dan makanan dilapangan, serta pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusisediaan farmasi;
e' mengoordinasikan pengendalian penyediaan obat, penggunaan obat generikdan alat-alat kesehatan serta sarana prasarana bagi puskesmas danjaringannya;
f. mengoordinasikan pengawasan terhadap obat, makanan minuman danalat-alat kesehatan serta sarana prasarana sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
g. mengoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi;h. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber
daya kesehatan, alat-alat kesehatan dan sarana prasarana;i. melaksanakal monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
kegiatan pengelolaan kefarmasian, alat-alat kesehatan dan saranaprasarana;
j. membuat laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan alat-alatkesehatan serta sarana prasarana;
k. melaksanakan pen5rusunan pedoman, prosedur dan rencana oprerasional
di bidang sarana prasarana kesehatan, pelaksanaan identifikasi potensi
pefinasalahan di bidang sarana prasarana kesehatan;
l. melaksanakan monitoring pen5rusunan bahan evaluasi dan laporan
terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Kefarmasian AIat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 26
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai fugas :
a. menyelenggarakan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan;
b. merencanakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan;
c. melaksanakan pengusulan tenaga kesehatan secara merata pada
jejaringnya;
d. menyelenggarakan upaya pengembangan sumber daya manusia kesehatan
melalui pendidikan formal;
e. menyelenggarakan urusan penyelenggaraErn pengembangan sumber daya
manusia;
f. merencanakan urusan penyelenggaraan pengembangan sumber daya
manusia;
b
1.
j.
-19-
g. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
kegiatan penyelen ggaraar. pengembangan sumber daya manusia dan
organisasi profesi;
h. menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraarL pengembangan
sumber daya manusia;
membuat data tenaga kesehatan;
malakukan penilaian teknis terhadap kelayakan izin praktek tenaga
kesehatan dan sarana kesehatan;
k. memberikan rekomendasi teknis untuk proses penerbitan izin tenaga
kesehatan dan sarana kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber
daya kesehatan dan organisasi profesi; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugasnya.
BAB V
TAT'A KERJA
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing*masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan
instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
pen)rusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
h
-20-
(6) Dalam penyampaian Taporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan ke{a.
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasa-l 28
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan
Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan
jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasa129
pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 30
(1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur ketenfuan Yar,.g berlaku'
(21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan'
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior
yang ditunjuk.
h'
-21 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
pad.a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2OO8 tentang Uraian T\rgas Dinas
Kesehatan Kabtrpaten Keprrlaman Sangihe dicabrrt dan dinyatakarr tidak
berlaku.
Pasal 32
Peraturan Brrpati ini rmrlai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
pada tanggaJ,Zg Deeember 2016
PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal,2$ Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN SANGIHE
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 20T6 NOMOR 45
tuEDWIN RORING
PALANDUNG
oz3ozsO.FriAzAob
fr]E5zazDsDo.riM(1
kp.Dm
il
*e-<EH=rdJVa
azasP.frlM
c
Eu=srndS-)z328EgEzYao<hl(5o14El'A
F.- 4Aa :t
zi =3eEE^<29
Eg,gz"q*dz5gES?5?*Oz ab\2H ;! &F> E
zFCq
a
oIHr
ffif,
f'lAEza
eD
') a=Mtr #ht4 =ga *zf, EH
F zqH, 3'qai 5sa6 2=2Z d7)a kl\z iEzS eaD ads ga=f,l < E (/)
= DM ZL./ ?-2 -Z O< ,ihl(n ftt7 AO.
HEs e'4s gsH* o<H =8,Ie =tr58 2zd_ K<
RE '.1- d ^iTrz€; 1;)
?fr?^o*fr*3 uZl}<E3Qf,i3
=HEEOE