c.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDFRAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.l/DT'l .l/1396/2011
TENTANC
PENETAPAN C URU PROFESIONAL
DALAM BINAAN DIREKTORAT PFNDIDIKAN MADRASAH
Menimbang
Mengingat
DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL PFNDIDIKAN ISLAM
a. bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu
guru dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru profesional
bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah;
b. bahwa nama-nama Suru sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi guru yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi
Kependidikan (PTILPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas
perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Pendidikan Madrasah.
1. undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tetang Curu dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tetang Standar
Pendidikan Nasional;3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 f ahun 2008 tentang Curu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOg Tetang Tunjanganprofesi curu dan Dosen, Tunjangan Khusus curu dan Dosen, dan
Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Rl sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Rl Nomor 10 Tahun 2OO5 Tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon lKementerian Negara RepublikIndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Rl Nomor 94 Tahun 2006 Tetang Perubahanketiga atas Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005 tetangKedudukan, Tugaas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Republ ik Indonesia;
B. Peraturan Presiden Rl Nomor 17 Tahun 2OO7 Tetang Perubahanketujuh atas Peraturan Presiden Rl Nomor 10 Tahun 2005 TentangUnit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia;
9. Peraturan Presiden Rl Nomor 42 Tahun 2002 tetang PedomanPelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara, sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia NomorT2fahun 2OO4;
10 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentangMekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Agama;
12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Fahun 2008tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai NegeriSipil yang belum memilikiJabatan Fusional Curu;
13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMW2010 tetang TataCara Pembayaran Tunjangan Profesi Curu dan Dosen TunjanganKhusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Memperhatikan : Hasil Penilaian dan atau uji kompetensi yang dilaksanakan olehPT/LPTK Penyelenggara serta pemberian Nomor Registrasi Curu (NRG)oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Menetapkan
Kesatu
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANCPENETAPAN CURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORATPENDIDIKAN MADRASAH.
Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I - VllKeputusan ini sebagai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik danNRC serta dinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan DirektoratPendidikan Madrasah.
Kedua
Ketiga
Keempat
Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputuan iniberhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.
Pelaksanaan Pembayaran tunjangan profesi guru/pengawasberpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PembayaranTunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Curu/Pengawasdalam Binaan Kementerian Agama.
Anggaran Tunjangan Profesi guru/pengawas dibebankan pada APBNsebagaimana tencantum dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerjalainnya yang relevan.
Ditetapkan di Jakaarta
EKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMIUR PTNDIDIKAN MADRASAH
Dedi Djubaedi, M.Ag.
,'",'#{t .;:.'/'"5 'Y
Kedua
Ketiga
Keempat
Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputuan iniberhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.
Pelaksanaan Pembayaran tunjangan profesi guru/pengawasberpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PembayaranTunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Curu/Pengawasdalam Binaan Kementerian Agama.
Anggaran Tunjangan Profesi guru/pengawas dibebankan pada APBNsebagaimana tencantum dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerjalainnya yang relevan.
Ditetapkan di Jakaarta
EKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMIU R PTN DI DI KAN MADRASAH
Dedi Djubaedi, M.Ag.