SKRTPSI
ABDUL ROKHIM
D A YA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN P IN JA M -M E M IN JA M UANG PADA
” PRAKTEK RENTENIR ”
FAKULTAS HUKUM ITNJVERSITAS A R L ANGGA
1 9 88
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
DAYA P E ' . - A T A S ASAS KEBEBASAN BEKKONTMK
uALAM ? L . J A : . J I / . . : PI/ JA. ' - i -uEi .I . ioA. ' . UA.iG PADA " P k AKTEK nEi.TE. I n "
S K R I P S I
O L E H :
A B D U L u 0 !v II I K
0 3 8 4 1 1 9 3 8
FAKULTAS HUKUM UMIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 8 8
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
DAYA PEhBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAI-'. PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA "PRAKTEK RENTENIR"
S K R I P S I
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN KEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM
P e r / O
P o t
O L E H :?
A B D U L R O K H I M I
0 3 8 4 1 1 9 3 8
M I L I K j fb r p u s ta k a a * | " »n i tb r s i t a s AIRLANGGA'* L 8 U R A B A Y A
DOS^^IBIM BING DAN PENGUJI
(MOCH. I5NAENI, S .H ., M .S .)
DOSEN/^ENGUJI
(DJASADIN SARAGIH , S .H . , LL.M.)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 8 8
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
m otto :
. . . berjuanglah untuk h idupl, t e ta p i inga t
bahv/a hidup untuk berjuang demi tegaknya ke-
benaran dan kead ilan i t u leb ih baik daripada
segalanya.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
KATA PENGANTAK
Segala pu ji dan syukur saya sampaikan kepada A llah ,
Tuhan Yang r;aha A d i l dan Bijaksana. Karena hanya dengan
petunjuk dan perto longan-Nya, sk r ip s i in i dapat saya s e le -
saikan tepa t pada v.’aktunya.
Di dalam sk r ip s i in i dibahas mengenai h a l-h a l yang
dapat membatasi asas kebebasan berkontrak dalam hubungannya
dengan p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang, khususnya pada
"praktek r e n te n ir " , Pembatasan terhadap asas tersebut adalah
se ja lan dengan keinginan untuk mencegah atau membatasi ke-
bebcsan seseorang (para pihak) dalam membuat suatu p e r ja n jia n
yang menjurus kepada ha l-ha l yang bertentangan dengan keten
tuan undang-undang yang memaksa, kesusilaan , maupun k e te r
tiban umum. Untuk .itu di dalam membuat suatu p e r ja n j ia n , apa-
pun is.i dan tujuannya, harus d iperhatikan mengonai syarat
halalnya "causa1' vgeoorloofdc? oorr.aak) maupun >rinslp " i t ik a d
bnik" ^goede trouw) yang harus ;tidn dalam p e r ja n j ia n i tu .
Dan yang p e r lu diketahui juga mengenai penerimaan
asas kebebasan berkontrak d i dalam hukum p e r ja n j ia n k ita
yang hingga k in i t e la h banyak mengalami perubahan atau p e r
geseran, baik tentang makna dan tujuannya maupun tentang
daya berlakunya asas te rsebu t. Demikian pula mengenai pene-
rapan " i t ik a d baik" bukan hanya t e r le t a k pada pelaksanaan
kontrak sa ja , te ta p i juga dapat d in i l a i pada saat penutupan
kontrak maupun pra-kontrak.
i v
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Pada kesempatan i n i , saya in g in menyampaikan rasa
terima kasih kepada Bapak Moch. Is n a e n i , S .H ., M.S. yang
te lah bersed ia membimbing penulisan s k r ip s i in i da r i awal
hingga akh ir dengan kesabaran dan pengert ian .
Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Djasadin Saragih, S .H ., LL.M. dan Bapak Asis S a f i -
oedin, S.H. yang te lah bersed ia turu t menguji sk r ip s i in i
2* para dosen Fakultas Hukum U n ive rs ita s A ir langga yang t e
lah mengajar dan mendidik saya selama kuliah d i faku ltas
tersebu t;
3. para petugas Perpustakaan U n ivers itas A ir langga serta
rekan-rekan mahasiswa yang te lah membantu mencari dan
mengumpulkan data dalam penyusunan sk r ip s i i n i .
Rasa terima kasih yang tak terh ingga banyaknya juga
saya tujukan kepada ibu-bapak dan saudara-saudaraku yang
te lah mencurahkan kasih -sayang, tenaga, dan pik irannya demi
keberhasilan studi saya. Semoga awal d a r i keberhasilan in i
juga dapat memberikan dorongan dan "semangat hidup" bagi
mereka semua.
Akhirnya, da r i sesuatu yang serba kurang sempurna in i
saya mengharapkan saran, tanggapan, atau k r i t i k da r i para
pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang* Semoga tu-
l is a n in i juga bermanfaat bagi k i ta semua.
Surabaya, 1 Ju li 1988
Abdul Rokhim
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
DAFTAR IS I
KATA PENGANTAK ......................................................................................... j.v
DAFTAR IS I ..................................................................................................v.i
I3AB I . PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya . . . . 1
2. Penjelasan Judul ............................................................. 7
3. Alasan Pemilihan Judul ................................................. 8
4. Tujuan Penulisan ............................................................. 9
5. Metodologi ......................................................................... 9
6. Pertanggungjawaban Sistematika ............................... 11
BAB I I . ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN . 13
1. Sejarah Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak 13
2. -Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Pasalt _____ ________
£'1338 ......................................................................... 21
3. Kaitan Antara Asas Kebebasan Berkontrak dengan
" I t ik a d Baik" ................................................... .. ........... 24
BAB I I I . ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-
MEMINJAM UANG ....................................................................... 30
1. Kedudukan Ekonomis Para Pihak dalam P e r ja n jia n 30
2. Praktek '’Rentenir" dalam Masyarakat dan Pinjam-
meminjam Uang Pada Umumnya ....................................... 34
3. Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Per
ja n jian Pinjam-meminjam Uang ................................... 39
BAB IV, TENTANG KEBATALAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM UANG DENGAN BUNGA TINGGI ................ 49
v i
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
1 . Batslnya P e r ja n jia n Pinjam-meminjam Uang ........ ..52
2. Pembatalan P e r ja n j ia n Pinjam-meminjam Uang . . . 55 •
BAB V. P E N U T U P ................................................. ................ ..60
1 . Kesimpulan .................. ................................................. ..60
2. S a r a n ....................................................................... ..62
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PKRH 5STAJCAAH "WNXTERSHXi^AiRLANQOA* 1
S U R A B A Y A |
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
BAB I
PSNDAHULUAN
1 . Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya
Dalam kehidupan masyarakat, pinjam-meminjam uang
sudah merupakan hal yang biasa t e r ja d i dalam praktek , baik
melalui lembaga bank maupun m ela lu i perseorangan atau badan
yang melakukan usaha meminjamkan uang d i luar lembaga bank,
Dalam tu l is a n in i yang dipermasalahkan hanyalah mengenai
peminjeman uang dengan bunga yang d iber ikan oleh perseo-
rangan atau badan d i luar lembaga bank tanpa i z in dar i yang
berv-enang, yang lazimnya d isebut dengan "praktek r e n te n ir ” .
Tentang p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang dengan bunga
d i dalam LV; sudah d ia tu r secara s ingkat dalam 13uku I I I Bab
X I I I Bagicn IV p csa l 1765 sampai dengan pasa l 1769. Menurut
pasal 1765 BY,’ , seseorang diperbolehkan memperjanjikan bunga
atas peminjaman uang atau la in barang yang habis karena
pemakaian. Sedang pasa l 1767 ayat (2 ) kalimat kedua rnenen-
tukan, bahwa bunga yang d ip er ja n jik a n dalam persetujuan
boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala
hal yang t id ak d ila ran g oleh undang-undang.
Dari ketentuan di atas b e ra r t i bahwa seseorang d ib e
r ikan kebebasan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman
uang dengan orang la in meskipun dengan bunga yang melampaui
iBunga menurut undang-undang adalah enam prosen se-
tahun, berdasarkan Stb. 1848-22 •
1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
bunga menurut undang-undang (enam prosen setahun ), asalkan
mengenai ha l in i t idak d ila rang oleh undang-undang. Atas
dasar ketentuan in i maka ada yang berpendepat bahwa "praktek
ren ten ir " i t u ado dan dapat berkembang karena adanya asas
kebebasan berkontrak yang dianut o leh hukum k i t a , d i sampingPkarena prosedurnya leb ih mudah dan t id a k b e r b e l i t - b e l i t .
Sebenarnya dar i kedua pasa l d i atas mengandung pe-
ngertian bahwa d i samping undang-undang memberikan kebebasan
bagi para pihak untuk menentukan sen d ir i besarnya bunga p in
jaman sesuai dengan persetu juan mereka, undang-undang juga
memberikan pembatasan ya itu dalam hal ada larangan dari
undang-undang. Dengan demikian maka dalam p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang dengan bunga, khususnya yang t e r ja d i antara
para pihak d i luar lembaga bank terdapat adanya pembatasan
pada asas kebebasan berkontrak.
Jika k ita mendasarknn p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang
dengan bunga tersebu t hanya karena ada asas kebebasan berkon
trak tanpa memperhatikan adanya pembatasan-pembatasan yang
d iberikan oleh undang-undang, maka secara sepintas p e r ja n j ia n
semacam i t u diperbolehkan meskipun ha l i t u sangat memberat-
kan pihak s i peminjam uang, misalnya dengan bunga pinjaman
yang sangat t in g g i . Jika demikian i t u t e r ja d i dan d iperbo
lehkan maka b e ra r t i asas kebebasan berkontrak dapat diguna-
2K. Buddi /unbang Suryono, "Asas ’ Kebebasan Berkontrak ’
dalam Praktek R en ten ir " , Surabaya P o s t , 19 Desember 1985, h. VI
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
kan sebagai sarana untuk menyelubungi "praktek r e n te n ir " ,
Untuk mencegah penggunaan kebebasan berkontrak yang
menjurus kepada hubungan-hubungan hukum dengan i s i yang t i
dak diperbolehkan, maka undang-undang memberikan pembatasan.
Pembatasan i tu antara la in ketentuan yang terdapat pada pa
sa l 1 but i r 4 bVv, yang mei ?ntukan bahwa salah satu syarat
sahnya p e r ja n j ia n adalah harts dengan "causa" yang d iperbo
lehkan (h a la l ) . Atas dasar i t u maka undang-undang menggaris-
kan bahwa apa yang in g in d icapa i o leh para pihak dalam suatu
p e r ja n j ia n ^causa) adalah te r la ra n g apabila bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan , atau ke te r t ib an umum (pa
sa l 1337 BW).
In i b e ra r t i bahwa asas kebebasan berkontrak yang d i -
anut dalam hukum p e r ja n j ia n k i ta bukanlah tanpa b a ta s , me-
lainkan ada batasnya baik mengenai i s i maupun bentuknya.
Jika berhadapan dengan hukum memaksa maka kebebasan i t u t i
dak ada, dan para pihak t idak boleh atau d ila ran g mengatur
hubungan-hubungan hukum mereka menyimpang dari aturan-aturari
hukum yang memaksa tersebu t.^
Di atas te la h disinggung bahwa asas kebebasan berkon
trak yang dianut dalam hukum p e r ja n j ia n k i t a ada ba tas-batas-
nya. Begitu pula dengan p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang de
ngan bunga yang t e r ja d i d i lu ar lembaga bank, antara pihak
3^J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum P e r ik a ta n , t e r -
jemahan Djasadin Saragih, ( tanpa p en er& it )^ S u ra b a ya , 1985, h. '83
3
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
yang meminjamkan uang (k re d itu r ) dengan pihak peminjam uang
(d e b i tu r ) . Pembalasannya ya itu s e la in yang disebutknn dalam
pasal 1337 BW jo . 13~0 b u t ir 4 BW juga ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Y/oeker-ordonnantie (S tb . 1938-524),
G e ldsch ie ters Ordonnantie (S tb . 1938-523), se r ta Undang-
undang Nomor 14 tahun 196? tentang Pokok-pokok Perbankan.
Menurut ketentuan yang terdapat dalam Woeker-ordon-
nantie 1938 i tu , hakim d ib e r i kekuasaan baik atas permohonan
pihak yang diru^ikan atau karena jabatannya untuk meringan-
kan kewajiban deb itu r ataupun menyatakan p e r ja n j ia n i tu
bata l j ik a ternyata terdapat perbedaan kewajiban tim bal"
b a lik dari salah satu pihak yang t idak seimbang, sehingga
sama sek a li tak dapat dibenarkan oleh akal dan kead ilan .^
Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 19&7 pasal
4 jo . 38 secara im p l i s i t juga mengatur larangan p e r jan jia n
pin *aiii-niei:iin join uang dengan bunga sebagai suatu usaha untuk
mencari keuntungan j ik a tanpa i z i n dari Menteri Keuangan.
Larangan sep e rt i in i sebenarnya te lah le b ih dahulu d ia tu r
dalam G e ld sch ie te r Ordonnantie (S tb . 1938-523).
A r t ik e l 1 dar i G e ldsch ie ters Ordonnantie i t u mene-
tapksn suatu larangan bagi mereka yang menjalankan beroep
atau b e d r i j f (usaha) sebagai " g e ld s c h ie te r " tanpa i z i n resmi
dari yang berwenang. Sedang yang dimaksud dengan g e ld sch ie -
Dominicus Djemaun, "Persentase Bunga Pinjaman Uang", Skrips i Fakultas Hukum U n ivers ita s A ir langga , 1973, h. 12
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
t e r menurut o r t ik e l 2 dari ordonnantie i t u adalah orang atau
badan hukum dengan atau tanpa maksud untuk mendapatkan keun-
tun^an dengan nama otau bentuk apopun, menjadikan p e r ja n j ia nC.
pinjrm-mominjom uang sebagai suatu beroep atau b e d r i j f .
.Jedcng paso l 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 menentukan
bahwa suatu badan atau perseorangan yang melakukan usaha
serupa dengan usaha bank, v/ajib menamakan d ir in y a bank. Don
menurut pasa l 5 % da r i undang-undang te rsebu t, barangsiapa
menjalankan usaha bank tanpa i z i n dar i Menteri Keuangan d i -
hukum dengan pen jara selama-lamanya 5 ( l im a ) tahun dan/ atau
dendo s e t in g g i- t in g g in y a Rp 5.000.000,00.
Jika k ita kaitkan kedua ketentuan tersebu t d i atas
dengan praktek pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh se-
seorang dengan pa.i’a " r e n te n ir " , maka dapatlah dikatakan
bahwa usaha atau b e d r i j f yang dilakukan o leh para " r e n ten ir "
i tu m ir ip atau serupa dengan usaha " g e ld s h ie t e r " (menurut
G e ldsch ie ters Ordonnantie) atau "bank" (menurut Undang-
undang Nomor l i T-hun 1067). Yaitu menjalankan suatu uaahr-
memberikan k red it dan ja sa - ja sa d i bidang keuangan. Hanya
ra ja usaha mereka dilakukan secara g e lap , maksudnya tanpa
memperoleh i z i n dar i Menteri Keuangan.
Begitu pula j ik a d i t in ja u dari seg i kesusilaan dan
ke te r t ib an umum (openbare o rd e ) , maka je la s bahwa " ja sa "
5-
FBRF’JSTAKAAW v^]g|TBRSiTAS a IRLANOOA’
i u k a b a V A___ _
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
yang d iber ikan oleh para " r e n ten ir " i t u t idak didasarkan
pada maksud yang ba ik , karena tujuannya t idak semata-mata
untuk membantu orang la in yang dalam keadaan sangat membu-
tuhkan perto longan, melainkan hanya untuk keuntungan usaha-
nya s e n d ir i . Karena i t u t idak jarang t e r j a d i bahwa dengan
pemberian pinjaman uang i t u ju s tru malah menjerat orang-
orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan perto longan.
.Bahkan dengan uang yang d im il ik in ya i t u k red itu r (para ''ren
t e n i r " ) dapat dengan sengaja atau secara diam-diam te lah me-
nyalahgunakan keadaan, ya itu mencari kesempatan pada saat
orang la in mengalami ketergantungan ekonomis yang sangat mern-
prihatinkan. Karena i t u wajar j ik a dikatakan bahwa p e r ja n jia n
yang timbul d i bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan adalah
ba ta l demi hukum, sebab hal i t u bertentangan dengan kesusi
laan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa p e r ja n j ia n
yang is in ya sangat menjerat orang la in i t u atau yang b e r is i
"penghisapan" terhadap orang la in i t u adalah melanggar asas
kemanusiaan yang terdapat d i dalam Pancas ila .
Dengan b e rp i ja k pada la ta r belakang d i a tas , maka
permasslahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai be r iku t:
a) sampai sejauh mana asas kebebasan berkontrak berperan
dalam hukum p e r ja n j ia n k i ta ? ;
b) apakah yang membatasi asas kebebasan berkontrak yang
dianut o leh hukum p e r ja n j ia n k i ta , khususnya yang ber-
c
J.H, Nieuwenhuis, op . c i t . , h. 29-30
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
ka itcn dengan p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang dengan
bunga d i luar lembaga bank tersebu t? ;
c ) cpakah p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang dengan bunga yang
sangat t in g g i yang dilakukan oleh seorang peminjam dengan
para ’’ r e n te n ir11 i t u dapat d ibata lkan ( v e rn ie t ig b a a r ) atau
bahkan ba ta l demi hukum (n i e t i g van rechtswege)?
2. Pen.jelasan Judul
Judul yang saya pakai dalam tu l is a n in i adalah:
"Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak dalam P e r ja n jia n
Pinjam-meminjam Uang pada "Praktek R en ten ir ” .
Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas atau
p r in c ip dasar dalam hukum p e r ja n j ia n yang memberikan kebebas
an seluas-luasnya kepada se t ia p orang untuk mengadakan suatu
kontrak ^per jan jian ) yang b e r is i apa sa ja , asalkan tidak7
melanggar k e te r t ib an umum dan kesusilaan . In i b e ra r t i bah-
v:a pada asasnya para pihak dalam suatu p e r ja n j ia n d iperbo
lehkan mengatur sen d ir i kepentingnn-kepentingan mereka dan
menurut kehendak mereka s e n d ir i .
Dengan memperhatikan pengertian tersebut d i a tas,
maka b e ra r t i asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam
hukum p e r ja n jia n k ita i t u bukanlah tanpa batas, melainkan
ada batasnya. Dengan kata la in , ada "daya pembatas" atau
kekuatan yang membatasinya. Pembatasan i t u dapat berupa
ketentuan undang-undang, k e te r t ib an umum, dan kesusilaan.
Subekti, Hukum P e r ja n j ia n ', c e t . V I I I , Intermasa, Jakarta, 1984 (se lan ju tnya d is in gka t Subekti I ) , h. 13
7
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
3. Alasan Pemilihan Judul
Dalam kehidupan bermasyamkat pinjam-meminjam uang
sudah merupakan hal yang biasa t e r j a d i , bahkan sudah meru-
pakan kebutuhan yang t idak dapat dipisahkan dar i kehidupan
perekonomian modern dewasa i n i ,
Jika d i l ih a t da r i para pihaknya maka p e r ja n j ia n in i
b isa t e r ja d i antara orang yang satu dengan orang yang la in ,
antara seseorang dengan lembaga bank, atau antara seseorang
dengan lembaga keuangan non-bank yang resmi d itunjuk oleh
pemerintah, Lembaga keuangan non-bank in i b isa m e lipu t i ko-
pe ras i ( simpan-pinjam), k re d it candak kulak, k r e d i t in ves-
t a s i k e c i l , k red it modal k e r ja permanen, dan la in - la in .
Mengingat banyaknya lembaga keuangan selaku pemberi
k re d it atau pinjaman uang i t u , maka dalam tu l is a n in i saya
batas i hanya pada p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang antar per-
seorangan yang oleh pihak peminjam d ija d ik an sebagai u s^ la .
Khususnya usaha peminjaman uang yang dilakukan dalam p r a ) -
tek " r e n te n ir " .
Ada beberapa hal yang membuat saya t e r t a r ik untuk
membahas permasalahan in i :
a ) . P e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang merupakan hal yang fa k -
tu a l , yang banyak t e r ja d i d i dalam kehidupan masyarakat;
b ) . Permasalahan in i hingga sekarang masih merupakan issue
masyarakat yang menuntut saya untuk segera membahasnya;
c ) . Para penulis jarang yang membahas permasalahan i n i , mc-
reka biasanya leb ih banyak t e r t a r ik pada lembaga pemin-
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
jaman uang yang berbentuk bank atau badan-badan kope
ras i .
Di samping h a l-h a l yang tersebu t d i a tas , maka ada
salah satu alasan yang memperkuat pem ilihan judul i t u y a itu ,
p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang sebagaimana halnya dengan
p e r ja n j ia n -p e r ja n j ia n khusus lainnya memang d i dalamnya d i
akui dan dikenal adanya asas kebebasan berkontrak. Akan t e
tap i kebebasan tersebu t ternyata juga ada yang membatasinya.
4. Tujuan Penulisan
Pertama, tu l is a n in i saya buat untuk melengkapi salah
satu persyaratan akademis untuk mencapai g e la r sarjana hukum.
Kedua, terdorong o leh tuntutan masyarakat yang senan-
t ia sa menggugah jiw a dan p ik ira n saya untuk membahas tentang
v a l id atau tidaknya p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang tersebu t.
K e t iga , tu l is a n in i juga saya maksudkan sekedar untuk
menambah dan memperdalam pengetahuan saya mengenai hukum p e r-
jan jirm , khususnyn p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang. Di sani-
ping i t u kiranya tu l is a n in i juga dapat digunakan sebagai
bahan dan sumbangan pemikiran leb ih la n ju t , baik bagi kalang-
an t e o r i t i s i maupun p ra k t is i se r ta masyarakat pada umumnya.
5. Ketodo log i
a. Pendekatan Masalah
Permasalahan in i saya bahas dengan menggunakan metode
pendekatan y u r id is - s o s io lo g is , y a itu menelaah permasalahan
tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber
laku dan mengaitkannya dengan praktek p e r ja n j ia n pinjam-
9
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
meminjam uang di dalam masyarakat m ela lu i pengamatan dan
peninjauan langsung.
b. Sumber Data
Data yang saya pergunakan untuk menyusun tu l is a n in i
adalah: Pertama, berupa data kepustakaan melalui studi l i -
te ra tu r . Kedua, data lapongan yang saya pero leh da r i h a s i l
pengamatan dan peninjauan langsung d i dalam masyarakat.
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk mempermudah dan memperlancar penulisan in i , maka
t e r le b ih dahulu data kepustakaan yang berupa: buku-buku, p e r -
aturcn perundang-undangan, yu r isp ruden s i, majalah-majalah,
surat kabar, dan la in - la in saya kumpulkan. Selanjutnya data
yang berasa l dari lapangan juga saya kumpulkan dengan cara
pengamatan dan peninjauan langsung s e r ta saya s e n d ir i b e r t in -
dr.k tsi'laku salah r.eonmg peminjam. In i b e ra r t i saya Inngauri;'
te i 'jun sebagai "p a r t ic ip a n t ob serve r " . Hal in i terpaksa ha
rus saya lakukan mengingat permasalahan yang sedang saya t e -
l i t i i t u memang cukup riskan dan sangat s e n s i t i f . Sebab
biasanya mereka (para " r e n te n ir " ) memang merasa enggan, bah-
kan s e la lu berusaha untuk menghindarkan d i r i b i l a berhadapan
dengan p e n e l i t i . Semua i tu saya lakukan hanya untuk memper-
lancar p e n e l i t ia n (pengumpulan d a ta ) , d i samping saya tetap
berusaha menjaga r e l i a b i l i t a s data yang saya kumpulkan.
Dari semua data yang terkumpul i t u , se lan ju tnya saya
olah dengan membanding-bandingkan se rta mengkualifikasikan
10
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
antara data yang satu dengan yang lo innya . Kemudian h a s i l
dari pengolahan data tersebut saya rumusknn secara sisterna-
t i s ke dalam bab-bab dan sub-sub bab sesuai dengan pokok
br.hcsannya masing-masing.
d. A n a l is is Data
Dari data yang te la h terkumpul i t u se lan jutnya saya
a n a l is is dengan pendekatan y u r id is - s o s io lo g is melaui metode
“a n a ly s is -s y n th e t ic " , ya itu gabungan antara metode deduktif
(dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku) dan metode in d u k t i f (m e la lu i pengamatan kasus-
kasus yang ada d i dalam masyarakat).
6. Fertnnggungjawaban Sistematika
Suatu hal yang umum bahwa dalam se tiap penulisan,
pendahuluan senantiasa ditempatkan pada bab I . I n i l o g is ,
karena d i dalam bab tersebu t b e r is i gombnran secara umum
tentang la ta r belakang permasalahan yang merupakan t i t i k
av;al untuk membahas uraian-uraian berikutnya. Untuk memudah-
kan pemahaman terhadap i s i tu l is a n in i secara keseluruhan,
maka d i dalam bab in i juga disinggung tentang pen je lasan
judul, alasan pem ilihan judu l, tujuan penulisan, m etodo log i,
se r ta pertanggungjawaban s is tem atika .
Selanjutnya sesuai dengan pokok bahasan, mengenai asas
kebebasan berkontrak dalam hukum p e r ja n j ia n saya tempatkan
pada bab I I . Sebab dalam bab in i pembahasan masih banyak yang
b e r s i fa t t e o r i t i s - y u r i d i s . Di dalam bab in i d iuraikan secara
11
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
singkat tentang se jarah perkembangan asas kebebasan berkon
trak , csas kebebasan berkontrak berdasarkan pasa l 1338 (1 )
BW dan ka itan r.ntara asas kebebasan berkontrak dengan " i t ik a d
b a ik " . Uraian-uraian dalam bab in i s i fa tn y a umum dan t e o r i -
t i s . Karena nantinya akan d ijad ik an dasar dan kerangka ber-
f i k i r dsilam membahas masalah-masalah berikutnya.
Untuk i t u d i dalam bab I I I dibahas mengenai asas ke
bebasan berkontrak dalam hubungannya dengan p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang. Di dalam bab in i pertama-tama dibahas mengenai
kedudukan ekonomi para pihak. Kemudian dibahas pula daya pern-
batas asas kebebasan berkontrak. Bab in i la h sebenarnya t e r -
le tak i n t i dari permasalahan yang saya bahas.
Sedangkan bab IV pada hakikatnya merupakan akibat l e
bih Ir.njut dari urnian-uraion bab-bab sebelumnya. Kalau di
dalam bab I I I d ik o n s ta t ir adanya beberapa ketentuan yang
membatasi asas kebebasan berkontrak d i dalam p e r ja n j ia n p in -
jam-meninjam uang, maka d i dalam bab IV akan dibahas tentang
bagaimana akibat hukum dengan adanya pembatasan-pembatasan
tersebu t. Apakah p e r ja n j ia n yang demikian i t u dapat d ikata -
kan b a ta l demi hukum, ataukah hanya dapat dibatalkan?
Sebagai penutup pada akhir tu l is a n in i saya buat ke-
simpulan yang b e r is i ringkasan atau i n t i dari pokok-pokok
bahasan yang ada sebelumnya. Lebih la n ju t di. dalam bab V in i
juga saya sa jikan sekedar saran yang mungkin bermanfaat un-
tuk bahan pertimbangan dan pemikiran bagi para pembaca.
12
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
ASAS XEBEbASAN BERKONTRAK. DALAK HUKUM PERJANJIAii
1 « Se.jarah Perkembanflan Asas Kebebasan Berkontrak
a. Asas-asas Hukum P e r ja n j ia n
Sebagian besar peraturan-peraturan hukum d a r i hukum
p e r ja n jia n berasa l d a r i dan berdasarkan asas-asas umum hu
kum p e r ja n j ia n . Asas-asas umum hukum p e r ja n j ia n i t u antara
la in asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asaso
kekuatan mengikatnya p e r ja n j ia n .
Secara umum asas-asas hukum merupakan dasar p ik iran
dan dasar id e o lo g is da r i aturan-aturan hukum. Beberapa dar i
asas-asas hukum i t u banyak yang sudah kabur, a r t in ya sangat
sukar untuk diusut dan d i t e l i t i se jarah timbul dan berkem-
bangnya asas-asas hukum tersebu t. Kendatipun demikian, yang
j e la s suatu asas hukum merupakan dasar d a r i suatu aturan
hukum, bahkan dapat menjadi dasar da r i suatu sistem perun
dang-undangan. Suatu asas hukum biasanya la h ir d a r i p en ila ia n
moral secara unum, t e ta p i juga dapat timbul berdasarkan atas
alasan oportunitas yang d ic ip takan oleh pembuat undang- q
undang. ^
Suatu asas hukum ser ing d iter im a d i luar perundang-
QR.A, S r i Koesoemo Dhewi, "Hukum P r iv a t dalam G erak",
Fakultas Hukum U n ivers itas A ir lan gga , Surabaya, 1987, h. 6 Sebenarnya l i t e r a t u r in i merupakan kutipan d a r i : Asser-RuttenI I , Algemene Leer der Overeenkomsten, 6- druk, Z w o lle , 1982,h. 30-40
BAB I I
9Ib id .
13
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
undangan, t e t r p i adakalanya suatu asas hukum juga dimasukkan
atau dirumuskan d i dalam salah satu pasa l dari peraturan
perundangan, Contoh yang te rak h ir in i adalah pasa l 1338 ayat
(1 ) BW, "semua persetujuan yang d ibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kalau
k ita k a j i secara seksama maka dalam rumusan pasa l tersebu t
terkandung dua asss hukum p e r ja n j ia n , y a itu asas kebebasan
berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya p e r ja n j ia n .
Per lu ditekankan d i s in i bahwa k e t ig a asas hukum p e r
ja n jia n tersebu t d i atas s i fa tn y a fundamental dan antara
asas hukum yang satu dengan lainnya sangat e ra t hubungannya.
Karena i t u dalam membahas mengenai se jarah asas kebebasan
berkontrak se r in gk a l i juga t e r k a i t dengan dua asas hukum p e r
ja n jia n yang la innya.
b. Pada Zaman Romawi
Sejarah te la h mengajarkan kepada k i t a bahvra salah sa
tu peninggalan ku ltur yang sangat berharga yang diwariskan
o leh kebudayaan k la s ik adalah hukum Romawi. Dalam perkembang-
annya selama kurang leb ih 1000 tahun, ya itu pada pertengahari
abad ke-6 Masehi, hukum Romawi te lah dituangkan d i dalam1 oCorpus Iu r is C i v i l i s . K o d if ik a s i hukum Romawi in i pada saat
i t u dianggap sebagai hukum yang pa lin g sempurna. Karena i t u
t idak lah mengherankan j ik a hukum Romawi pada saat i t u ber-
kembang dengan pesat dan menyebar hingga m elipu ti sebagian
1 n' ^'A. P i t l o , Suatu Pengantar Azas-azas Hukum Perda ta , terjemahan Djasadin Saragih7 Alumni, Bandung, 1973, h. 73
14
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
besar w ilayah Eropa. G eja la i n i dinamakan penerimaan hukum11Romawi.
Pada awal perkembangannya macam p e r ja n j ia n yang p a l in g
banyak t e r ja d i dalam hukum Romawi adalah p e r ja n j ia n yang b e r
s i f a t konsensual, y a itu p e r ja n j ia n dianggap la h i r se jak ada
nya konsensus atau kata sepakat. Tetap i pada per iode se lan
jutnya perkembangan semacam in i sempat terhambat* In i d isebab-
kan oleh adanya pengaruh hukum Germaan yang pada saat i t u
masih berada pada peradaban yang leb ih rendah dibandingkan
dengan hukum Romawi. Hukum Germaan pada saat i t u hanya me
ngenai bentuk per ikatan r i i l dan per ika tan fo rm i l . Sedang
mengenai p e r ja n j ia n konsensual pada waktu i t u sama sek a li12belum d ikena l dalam hukum Germaan.
Hal in i b e r a r t i bahwa hukum Romawi pada saat i t u su
dah meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang lah irnya atau
diterimanya asas konsensual dan asas kebebasan berkontrak.
Karena kedua asas hukum p e r ja n j ia n te rseb u t memang sa lin g
t e r k a i t dan timbulnya pun secara berdampingan satu sama la in .
Hal in i l o g i s , sebab tidak lah mungkin ada suatu konsensus
yang dapat melahirkan suatu p e r ja n j ia n , kalau kebebasan un
tuk mengadakan p e r ja n j ia n i t u sen d ir i t id a k ada atau t id ak
d ia k u i.
15
11I b i d . . h. 74 1 ?R.A. S r i Koesoemo Dhewi, op. c l t , , h. 8-9
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
c. Abad Pertengahan ( * Abad V Masehi)
Pada abad i n i , d i bawah pengaruh hukum Kanonik asas-
asas hukum p e r ja n j ia n mengalami perkembangan yang sangat pe-
sa t. Memang pada mulanya hukum Kanonik hanya mengakui adanya
suatu p e r ja n j ia n , kalau p e r ja n j ia n i t u dikuatkan dengan sum-
pah. Te tap i lambat laun, karena pengaruh a h l i - a h l i agama
tentang moral maka berkembanglah suatu asas bahwa p e r ja n j ia n13tetap akan mengikat meskipun t idak diperkuat dengan sumpah. J
Pada saat i t u kebebasan berkontrak sangat didukung
o leh hukum Kanonik. Dan s e k ita r abad X I I I asas "mudus con
census o b l ig a t " (s e t ia p j a n j i mengikat) d iter im a sebagai a tu r-
an hukum dalam hukum K a n on ik .^ Penerimaan in i dapat mengaki-
batkan diterimanya kebebasan berkontrak secara luas . Karena
dengan diterimanya asas bahwa se tiap j a n j i i t u mengikat, ma
ka akibatnya se tiap ja n j i apapun is in y a harus dipenuhi o leh
para pihak. Pandangan in i la h kemudian yang mengilhami d ianut-
nya kebebasan berkontrak yang hampir t id a k ada batasnya.
d. Abad XV III-X IX Masehi
Perkembangan asas kebebasan berkontrak t e la h mencapai
puncaknya se te lah berhasilnya Revolusi Perancis (abad X V I I I ) .
Hal in i disebabkan oleh pengaruh l ib e ra l ism e yang merupakan
salah satu semboyan Revolusi Perancis " l i b e r t e , e g a l i t e e t
f r a t e r n i t e " (kebebasan, persamaan dan persaudaraan ). Karena
16
15rb id .
1^ Ib id .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
i tu la h pembentuk undang-undang pun t id ak dapat menghindarkan
revo lu s i b e rh a s i l , d i dalam bidang hukum, khususnya hukum p e r
ja n j ia n te la h d ite r im a asas kebebasan berkontrak secara lu es .
Bahkan demikian luasnya sehingga campur tangan pemerintah
dipandang sebagai sesuatu yang menghambat perkembangan eko
nomi yang menguasai kehidupan masyarakat. Atas dasar itu lah
J .J . Rousseau ('1712-1778) menginginkan adanya suatu masyara
kat yang sungguh-sungguh menjamin kebebasan a s l i t ia p manu-
dahulu la h i r d i Xnggris . Di In g g r is paham tersebu t d ip e lo -
p o r i o leh John Locke (1632-1704). John Locke berkeinginan
untuk mewujudkan hak-hak dan kebebasan bagi se t iap in d iv idu
dalam lapangan hidup mereka. Selanjutnya menurut Locke:
. . . kekuasaan p o l i t i k juga t id ak berhak untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat' kecu a li kalau terda pat bahaya sungguh-sungguh, bahwa suatu konsentrasi kekuatan ekonomis yang t e r l a lu besar akan me berja lannya kehidupan bebas in d iv id u - in d iv id u .
i t u kekuatan-kekuatan sosia l-ekonom is b e r ja la n menurut d i -
namikanya sen d ir i dan negara atau pemerintah sama sek a li
1 5 .M. Su ryod in ingra t, Azas-azas Hukum P e r ik a ta n , c e t . I I , T a r s i to , Bandung, 1985, h. 12
Theo H u ijbers , F i l s a f a t Hukum dalam Lintasan Se.i ra h , c e t . I l l , Kanis ius, Y ogyak arta ,19 8b , h. 88
1 5d i r i dari pengaruh l ib e ra l ism e tersebu t. Akibatnya se te lah
s ia . 16
Sebenarnya paham kebebasan s e p e r t i i t u sudah leb ih
Akibat dari s i tu a s i yang demikian i t u maka pada masa
17I b i d . , h. 112
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
t idak dapat mengendalikannya. Menurut paham l i b e r a l , se t iap
in d iv idu harus d ib iarkan bebas menurut kehendaknya s e n d ir i ,
" la is s e z f a i r e , la is s e z a l l e r " (b ia r la h berbuat, b ia r lah
b e r ja lan )
Menurut mereka syarat pertama untuk mencapai k e t e r t ib
an s o s ia l t e r le t a k pada kebebasan in d iv id u ; y a itu kebebasan
bagi se t ia p orang untuk memperjuangkan kepentingannya sen
d i r i dan mengurus hubungan-hubungan hukum mereka menurut
kehendak s e n d ir i . Masalahnya, bagaimana d i k e , t e r j a d i k o n f l ik
an ta r - in d iv id u yang masing-masing tentu mempunyai kepentingan-
kepentingan sen d ir i? Dalam menghadapi s i tu a s i yang demikian
i t u , menurut Rousseau, k ita harus mengatasi dengan ja lan
menyeimbangkan kehendak bebas mereka masing-masing dengan
pembatasan-pembatasan yang d itu n tu t o leh masyarakat, m ela lu i
suatu undang-undang. Pembatasan yang dibebankan o leh undang-
undang kepada in d iv id u - in d iv id u i t u ada, karena kemauan dar i
in d iv id u - in d iv id u i t u s e n d ir i . Karena hanya dengan kemauan
atau kehendak in d iv id u - in d iv id u i tu la h negara mempunyai ke
kuasaan untuk menciptakan hukum. Pandangan in i lazim disebut19dengan a jaran "kontrak s o s ia l " .
A jaran yang dipropagandakan o leh Rousseau in i sangat
b e rh a s i l , yang kemudian mempunyai pengaruh besar terhadap
18
^ I b i d . Cf. A. P i t l o , op. c i t . , h. 8619R.A. S r i Koesoemo Dhewi, op. c i t . , h. 14
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
t e o r i - t e o r i hukum. Ajaran in i akhirnya d iper luas kembali
o leh van Kant yang terkena l dengan dogma "otonomi kehendak".
Tetapi a jaran in i memperoleh reaks i keras , baik d i bidang
hukum ketatanegaraan maupun hukum p r i v a t . Keaksi i t u te ru
tama berasa l dari penganut a l i r a n e t i s dan s o s ia l yang juga20mulai bangkit pada saat i tu .
Salah seorang tokoh a l i r a n e t i s dan s o s ia l adalah
Leon Duguit (1839-1928). Menurut Duguit, kaidah-kaidah hu
kum disusun b i la n i l a i - n i l a i ekonomis dan moral yang hidup
dalam suatu masyarakat dipundang sebagai hakik i bagi masya-21rakat yang bersangkutan. Dalam hubungannya antara hukum
dengan e t ik a atau moral, b e l ia u mengatakan:
Bidang yu r id is dan e t i s t id ak hanya berbeda, akan t e t a p i sa l in g berhubungan juga, sebab hukum harus dibuat menurut p r in s ip -p r in s ip yang d iam bil da r i e t ik a . Kalau suatu aturan hukum ditentukan yang melawan p r in s ip - p r in s ip e t i s , aturan in i harus d isebu t jahat.
In i b e ra r t i bnhwa suatu aturan hukum, termasuk asns-
asas hukum tidak boleh bertentangan dengan n i l a i - n i l a i moral
atau e t ik a yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata la in ,
suatu aturan hukum atau asas-asas hukum i t u harus la h ir da r i
dan sesuai dengan tatanan moral yang te la h d iter im a oleh
masyarakat.
Demikianlah salah satu reaksi terhadap pandangan yang
19
20I b i d . , h. 15
■^Theo H u ijbers , op. c i t . , h. 210
22I b i d . , h. 233
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
t e r la lu mengagung-agungkan kebebasan berkontrak. Karena i t u
pada per iode berikutnya, asas kebebasan berkontrak lambat
laun jugs mengalcuui pergeseran atau perubahan sesuai dengan
perkembangan zaman.
e. Abad XX Kasehi
Pergeseran tentang penerimaan asas kebebasan berkon
trak te la h mencapoi dasarnyo, terutama dalam tahun-tahun
menjelang dan se te lah Perang Dunia I I . Keadaan pada saat
i t u memang mengharuskan adanya pembatasan terhadap asas ke
bebasan te rsebu t, ak ibat adanya persaingan bebas dar i kaum
k a p i ta l is yang cenderung mematikan posxs i da r i pihak ekonomi
lemah. Sementara negara hanya b e r s i fa t p a s i f sa ja , seolah-
olah t idak mempunyai kekuasaan untuk mengatur persaingan i t u .
Karena i tu la h maka kebebasan berkontrak p e r lu dan mutlak ha-
rus d ib a ta s i , demi kepentingan umum yang leb ih besar. In i
bukan b e ra r t i asas tersebu t menjadi hapus, kebebasan i t u t e -
tap diakui sebagai snlah satu asas dalam hukum p e r ja n j ia n .
Dengan semakin banyaknya pembatasan-pembatasan t e r
hadap asas kebebasan berkontrak yang lambat laun bertambah
banyak, terutama yang d ib a ta s i oleh. aturan-aturan hukum yang
b e r s i fa t memaksa, maka tepa t lah apa yang dikatakan oleh
P i t l o :
. . , d i dalam periode d i mana k i t a hidup dewasa ini- da- . pat k i t a konstateer adanya pergeseran dar i hukum perdata ke arah hukum pub lik dan semakin bertambah banyaknya
20
2"5R.A. S r i Koesoemo Dhewi, op, c i t . , h, B & 19
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
21
aturan-aturan undang-undang yang sifatnya memaksa.Aturan hukum publik memang senantiasa be rs ifa t memaksa. Karena itu dengan so s ia l isa s i hukum, ketentuan-ketentuan hukum memaksa setiap tahun bertambah banyak. Misalnya dalam hukum kontrak (g a r is bawah dari penulis ) pada mu- lanya hampir tidak ads aturan yang sifatnya memaksa. Kemudian dibuat aturan-aturan yang modern, yang dimak- suskan untuk melindungi yang lemah . . . terhadap yang lebih kuat . . . .
Demikionlah secara singkat sejarah perkembangan asas
kebebasan berkontrak, terutama yang berhubungan dengan hukum
Barat. Kasalahnya, bagaimana kedudukan asas tersebut di da
lam hukum perjan jian kita dewasa ini? Apakah asas tersebut
juga diterima sebagai salah satu asas dalam hukum perjunjian
kita?
2. Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Pasal 1338 BW
Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar peraturan
mengenai hukum perjan jian yang hingga kini masih berlaku
di negara kita ndalah peraturan-peraturan hukum perjan jian
yang diatur di dalam buku I I I BV,r (Indonesia). BV/ (Indonesia)
in i sebenarnya ir.eruprkan suatu kodifikasi hukum perdata Ero-
pa yang diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia
Lelanda. Kodifikasi in i diumumkan pada tanggal 30 A pril 18^7
dengan Staatsblad No. 23 dan dinyatakan mulai berlaku di
Indonesia pada tanggal 1 Mei 18^8 .^ BW (Indonesia) in i ber
laku berdasarkan asas konkordansi dengan mengambil contoh
pZiA. P i t l o , op. c i t . t h. 19
25C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. V, Balai fustaka,- Jakarta, 1983, h. 195
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
BW (Nederland). Dan BW (Nederland) i t u send ir i sebenarnya
sebagian besar meniru “Code Napoleon" clan sebagian kec.i.l2.6
berasal da r i hukum Belanda Kuno.’ ’
Oleh karena BW (Nederland) dan tentunya juga termasuk
3V/ (Indones ia ) i t u sebagian besar merupakan j ip la k a n dari
Code Napoleon (dalam hal in i Code C i v i l P e ra n c is ) , maka su-
dah barang tentu jiw a dari sistem BW k i ta juga d ii lh am i o leh
semangat l ib e ra l ism e yang pada saat i t u sangat didambahkan
o leh rakyat Peranc is . Atas dasar i tu la h maka asas kebebasan
berkontrak te lah mencapai puncaknya dalam hukum p e r ja n j ia n .
Masalah sekarang adalah apakah asas kebebasan berkon
trak tersebu t d iter im a atau diakui sebagai salah satu asas
dalam hukum p e r ja n jia n k ita ? Jika y a , d ia tu r d i manakah
asas tersebu t ? Terhadap pertanyaan yang pertama dapat d i j a -
wab asas kebebasan berkontrak tetap d iter im a dan diakui da
lam sistem hukum (p e r ja n j ia n ) k i ta . Asas in i dengan s e n d ir i -
nya d iter im a dan diakui dalam hukum p e r ja n j ia n k i t a , karena
asas te rsebu t sudah terkandung dalam Buku Ketiga BW tentang
perika tan . Dan Buku Ketiga BW tersebut hingga sekarang rnasih
tetap berlaku. Sedang pertanyaan yang kedua, dapat dijawab
bahwa asas tersebu t tersimpul pada pasa l 1338 ayat (1 ) BW.
^ P e r l u ditekankan la g i bahwa asas-asas hukum tidak se-
la lu dirumuskan secara tegas d i dalam p asa l-p asa l peraturan
perundangan. Demikian pula dengan asas kebebasan berkontrak.
22
2 6I b i d . , h. 194
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak yang dipakai di
dalam hukum p e r ja n j ia n k ita lazimnya dapat disimpulkan dari
pasa l 1338 ayat (1 ) BW: 1 Semua p e r ja n j ia n yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat-
nya’ Selanjutnya be liau mengatakan:
Dengan menekamkan pada perkataan semua (g a r is bawah dar i p e n u l is ) , maka pasa l te rsebu t seo lah -o lah be r is ikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa k i t a diperbolehkan membuat p e r ja n j ia n yang berupa dan b e r is i apa sa ja (atau tentang apa sa ja ) dan p e r ja n j ia n i t u akan mengikat mereka yang membuatnya sep e r t i suatu undang-undang. . . ,28
Sebenarnya yang terkandung dalam pasa l 1338 ayat (1 ) BW in i
bukan hanya mengenai asas kebebasan berkontrak, t e ta p i t e r -
simpul juga mengenai asas kekuatan mengikatnya j a n j i .
Jalam hubungannya antara asas kebebasan berkontrak ba
g i para pihak dengan pihak k e t ig a , 3ubekti menyatakan: "Juga
pada asasnya se tiap orang bebas untuk mengadakan p e r ja n j ia n -
p e r ja n j ia n atau melakukan perbuatan-perbuatan. hukum apa sa ja
yang dikehendakinya dan orang la in tak dapat rnencampuri atau-pQ
pun menghalang-halangi perbuatan-perbuatannya i t u " . In i
b e ra r t i pihak la in yang bukan para pihak termasuk juga peme-
r in tah t idak dibenarkan rnencampuri atau menghalang-halangi
kebebesan untuk membuat p e r ja n j ia n te rsebu t, kecua li kalau
ada dasar hukum yang membenarkannya. In i la h yang lazim d is e -
27Subekti I , o p « • c i t .', h. -13-?14
28■ I b i d .
29' I b id . , h. 33
23
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
but dengan pembatasan atau perkecualian dari asas kebebasan
berkontrak.
Berdasarkan pada uraian d i atas maka dapatlah d i t a r ik
sustu kesimpulan bahwa berlakunya asas kebebasan berkontrak
sep e rt i yang tercontum d i dalam pasa l 1338 ayat (1 ) Bv; i t u
t idak lah dengan send ir inya . A rtinya bahwa pihak-pihak t idak
dengan sendirinya bebas untuk mengadakan p e r ja n j ia n apa saja
yang mereka kehendaki hanya melulu mendasarkan d i r i pada ke-
tentuan tersebu t, t e ta p i mereka harus juga mengaitkannya de
ngan ketentuan-ketentuan la in yang sangat e ra t hubungannya
dan t idak boleh dipisahkan. Ketentuan-ketentuan la in i n i ,
antara la in adalah ayat ( ? ) dan (3 ) da r i pasa l 1338 BV,, ju^a
pasa l-pasa l (khususnya sub 4) dan 1335 jo . 1337 BW.
P asa l-p csa l in i la h yang menjadi landasan utama pembatasan
asas kebebasan berkontrak d i dalam hukum p e r ja n j ia n .
Menurut pasa l 1338 ayat (3 ) BW, t ia p - t ia p persetu ju ;n
harus dilaksanakan dengan " i t ik a d b a ik " . Sekarang timbul
satu pertanyaan, apakah ada hubungan antara kebebasan ber
kontrak dengan p r in s ip " i t ik a d baik" dalam hukum per jan jia n ?
Untuk i tu d i bai:ah in i s e d ik i t akan dibahas mengenai kaitan
antara kedua hal tersebu t.
3. Kaitan Antara Asas Kebebasan Berkontrak dengan " I t ik a d
Baik11 ■ ■■
Di atas te la h disinggung bahwa t ia p - t ia p persetu juan
harus dilaksanakan dengan " i t ik a d b a ik " . Lebih la n ju t pasa l •
1339 menentukan bahwa persetu juan-persetu juan t idak hany*
24
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
mengikat untuk h a l-h a l yang dengan tegas dinyatakan d i da-
lamnya, te ta p i juga untuk sega la sesuatu yang menurut s i f a t
persetu juan diharuskan o leh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang .
Mengenai asas kebebasan berkontrak sudah se r in g k a l i
d isebut dalam uraian-uraian d i a tas , sekarang t in g g a l apa
yang dimaksudkan dengan " i t ik a d baik'" i t u ? " I t ik a d ba ik"
utau yang d i dnlom bahasa Belanda d isebu t "goede trouw" b i -
sa mengandung beberapa makna yang berbeda. Dalam hubungan-
nya dengan pasal 1977 BW, " i t ik a d ba ik " b e ra r t i " k e tidak ta -
huannya tentang cacat dalam perolehan haknya dapat dimaafkang
Tetapi " i t ik a d ba ik" yang dimaksudkan dalam pasa l 1338 ayat
(3 ) BV,' i t u b e ra r t i "bahwa para pihak w a jib s a l in g berbuat30
layak dan pa tu t" .
Berdasarkan pada makna " i t ik a d ba ik" te rsebu t d i a tas ,
maka dalam kaitannya dengan suatu persetu juan atau per jan -
j ia n " i t ik a d baik" dapat b e r a r t i bahwa pihak-pihak dalam
suatu p e r ja n j ia n w ajib memperhatikan sya ra t-sya ra t tentang
31kepatutan ( r e d e l i jk h e id ) dan kepantasan ( b i l l i j k h e i d ) .
Patut b e ra r t i sesuai dengan pertimbangan moral atau n i l a i -
n i l a i e t i s yang ada d i dalam pergaulan masyarakat. Sedang
pantas atau layak b e ra r t i sesuai dengan pertimbangan akal
. .......—______ ... -..... }
30' J.H. Nieuwenhuis, op, c i t . , h. 43
■2*1Soeto jo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan.
tiukum Per ik a ta n , c c t . I I , Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h,191
25
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
sehat.
Selanjutnya, apakah " i t ik a d ba ik " .juga dapat memba-
ta s i kewajiban-kewajiban deb itu r dan dengan demikian hak-
hak k red itu r ? Telah demikian je la s bahwa sekarang in i " i t i
kad b a ik " , d i samping dapat melengkapi juga dapat membatasi
hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktual. P en ila ia n se-
macam in i sudah diakui o leh Hoge Raad se jak tahun 1967.^
Lalu apakah pondangan Hoge Raad i t u t idak b e ra r t i membatasi
kekuatan mengikatnya ja n j i? Dan bagaimana j ik a t e r ja d i p e r-
tentangan antara kekuatan mengikatnya ja n j i d i satu pihak
dengan tuntutan-tuntutan okon " i t ik a d baik" d i ' l a i n pihak,
dan mana yang dimenangkan?
Dalam menghadapi k o n f l ik yang demikian i t u , hakim
pa lin g t idak harus memperhatikan pada dua ha l. Pertama, rae-
la lu i suatu pena fs iran hakim harus mengetahui apa yang se-
benarnya menjadi maksud para pihak dengan menutup p e r ja n j ia n
i tu . Kedua, apakah yang menjadi maksud dar i p e r ja n j ia n (cau
sa) i tu gtau i s i da r i perjan jiannya t idak bertentangan de
ngan kepatutan dan kepantasan ? Jika ternyata terbu k ti bah-
v/a i s i dari p e r ja n j is n i t u t idak sesuai dengan syarat kedua
in i , maka yang harus diutainakan adalah tuntutan akan ’’ i t ik a d
ba ik"-nya, Hal in i bukan b e ra r t i bahwa se tiap p e r ja n j ia n
yang bertentangan dengan " i t ik a d b a ik " , la lu dengan s e n d ir i
nya p e r jan jia n i t u ba ta l atau dapat d ibata lkan . P e r ja n j ia n -
• x o J.H. Nieuwenhuis, op. c i t . t h. 88
] M I t I tj KKKFIJSTAKAAS | "TSNlVERSn AS AIRLANGOA"
S U R A B A Y A
26
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
yang demikian i t u dalam h a l-h a l te r ten tu masih te tap sah
dan mengikat para pihak, hanya pelaksanaannya sa ja yang
masih p e r lu d im od ifik as i atau disesuaikan dengan p r in s ip
" i t ik a d ba ik" yang harus diindahkan o leh para pihak. Teta
p i j ik a memang benar-benar p e r ja n j ia n yang demikian i t u
bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang s i fa tn ya
memaksa, kesusilaan atau k e te r t ib an umum maka ten tu sa ja
p e r ja n j ia n tersebut b isa berak iba t dapat d ibata lkan atau
bahkan b a ta l demi hukum.
Kiranya p e r lu pula d iketahui sekedar sebagai suatu
perbandingan, bahwa menurut pengadilan d i negara Perancis
penerapan " i t ik a d ba ik " t idak dapat mengubah i s i p e r ja n j ia n ,
Peranan " i t ik a d ba ik " d i sana hanya d iaku i pada per iode
pelaksanaan suatu p e r ja n j ia n sa ja . Hal i n i te rnya ta sesuai
dengan rumusan pasa l 1338 ayat (3 ) BW, "persetu juan -persetu -
juan harus dilaksanakan dengan i t ik a d b a ik " . Hal in i l o g i s ,
karena ketentuan tersebu t memang berasa l dar i Code C i v i l
Peranc is . Akan t e ta p i pend ir ian semacam in i se jak tahun 19 +5
te lah perubahan, sehingga saat in i " i t ik a d ba ik" bukan hanya
berperan pada tahap pelaksanaan p e r ja n j ia n sa ja , melainkan
juga pada tahap hubungan pra-kon traktua l maupun tahap penu-■57
tupan p e r ja n j ia n . I n i b e r a r t i bahwa ketentuan mengenai
" i t ik a d ba ik " s e p e r t i yang dirumuskan dalam pasa l 1338 ayat *
•^Djasadin Saragih , "Praktek-praktek Ren ten ir : Penya- lahgunaan Kebebasan Berkontrak", Majalah Fakultas Hukum Uni- v e rs i ta s A irlang;ga, No. 2 Th. I , Juli-September 1980, h. 25
27
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
(3 ) BW, sudah t idak sempurna dan ketingga lan zaman. Apalagi
j ik a d i l i h a t pada praktek perad ilan d i Nederland. Menurut
yurisprudendi d i Nederland, s e p e r t i dalam arrestnya te r ta n g -
g a l 15 November 1957, N.J. 1958, 67 Hoge Raad menetapkan:
bahwa dengan diadakannya pembicaraan-pembicaraan oleh pihak-pihak tentang mengadakannya suatu persetu juan, maka mereka bersepakat d i dalam suatu pembicaraan yang khusus mengenai hubungan-hubungan hukum yang dikuasai dengan i t ik a d baik (g a r is bawah d a r i p en u lis ) mengaki- batkan, "bahwa kelakuan-kelakuan mereka akan ditentukan o leh kepentingan-kepentingan dari p ihak-pihak yang d i - anggapnya a d i l . . . .
In i b e ra r t i bahwa hakim dalam menangani suatu perkara yang
menyangkut benar atau tidoknya pelaksanaan " i t ik a d ba ik"
dari suatu p e r ja n j io n , mokn t c r le b ih dahulu ia harus mengc-
tahui keadaan-keadaan atau fa k ta - fa k ta yang menjadi la ta r
belakang sebeluin p c r ja n j ia n i t u d itu tup. O'uga harus d ip e r -
hatikan mengenai kedudukan ekonomi para pihak. Apakah per-
janjian- i t u ditutup atas dasar kehendak bebas da r i kedua
belah j ih a k , ataukah hanya karena tekanan keadaan yang sa-
ngat "terpaksa" da r i salah satu pihak? Apakah p e r ja n j ia n i t u
sudah sesuai dengan kepatutan dan kepantasan yang harus
diindehkan o leh para pihak atau tidak? Dalam ha l yang t e r -
akhir i n i , peranan n i l a i - n i l a i kesusilaan dan m oral, terma-
suk moral agama bagi para pihak juga dapat d ipakai untuk
mengukur keadaan-keadaan tersebu t..1
Dengan b e rp ija k pada h a l-h a l te rsebu t d i a tas , maka
•54 I R. Soeto jo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,
op. c i t . , h. 190
28
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
dapatlah dikatakan bahwa pasa l 1338 ayat (3 ) BW i t u bertu-
juan untuk memberikan kekuasaan kepada hakim dalam mengawasi
suatu p e r ja n j ia n , agar p e r ja n j ia n te rsebu t t idak melanggar
kepatutan dan kead ilan . " In i b e ra r t i bahwa hakim berkuasa
untuk menyimpang (g a r is bawah dar i p en u lis ) da r i i s i per
ja n jia n menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut hu-
ru f i t u akan bertentangan dengan i t ik a d b a i k " . ^
Demikianlah beberapa aspek y u r id i s - t e o r i t i s yang
sa lin g berkaitan ontara asas kebebasan berkontrak dengan
penerapan it ik a d baik dalam suatu p e r ja n j ia n . Karena pene-
rapan i t ik a d baik i t u ternyata dapat membatasi atau menyirn-
pangi i s i da r i suatu p e r ja n j ia n , d i sam pingjuga dapat me-
lengkapi i s i da r i p e r ja n j ia n i tu .
Uraian-uraian d i atas merupakan landasan y u r id is
yang nantinya d ijad ik an pegangan dalam membahas asas kebe
basan berkontrak dalam hubungannya dengan p e r ja n j ia n pinjr'rn-
meminjam uang dalam bab berikutnya.
29
^S u b ek t i I , op, c i t . , h, 12
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
BAB I I I
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN PINJAM- MEMINJAM UANG
1 . Kedudukan EKonomis Para Pihak dalam Per.jan.jian
Dalam suatu p e r ja n j ia n ten tu ada para pihaknya. Yang
dimaksud para pihak d i s in i adalah s iapa-s iapa yang .tersang-
kut dalam suatu p e r ja n j ia n . Dalam p e r ja n j ia n pinjam-meminjam
uang, yang menjadi para pihak adalah pihak yang meminjamkan
uang (k r e d itu r ) dan pihak peminjam uang (d e b i tu r ) .
Praktek pinjam-meminjam uang d i dalam masyarakat me-
nunjukkan, bahwa pada umumnya k red itu r sebagai pihak pemberi
pinjaman mempunyai kedudukan ekonomis yang kuat. Sebaliknya,
deb itur sebagai pihak peminjam berada dalam kedudukan eko
nomis lemah. Perbedaan kedudukan ekonomis yang t id a k seim-
bang in i sudah barang tentu banyak berpengaruh terhadap p e r -
ja n jia n yang mereka buat. Pengaruh tersebu t dapat d i l ih a t
pada v/aktu pra-kontrak, penutupan kontrak, apa lag i pada saat
pelaksanaan kontrak. Melihat kedudukan k red itu r yang demikian
kuat i t u , maka ia biasanya dapat berbuat apa sa ja asalkan
dapat memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. S eba lik
nya, d eb itu r sebagai pihak yang lemah biasanya kurang mem-
perhitungkan untung-ruginya pada waktu menutup p e r ja n j ia n .
Sehingga sega la persyaratan yang disodorkan o leh k red itu r
terpaksa harus ia ter im a, bagaimanapun beratnya .*^ Sebab ada
•7 C .
R.M. Suryod in ingrat, op . c i t . , h, 13
30
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
tuntutan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak bagi pihak
deb itu r . Karena i t u maka dalam membahas p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang, kedudukan ekonomis para pihak mutlak harus
d iperhatikan .
Sebagaimana yang te la h d i je la sk a n d i a tas , bahwa
dalam p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang, khususnya yang t e r -
ja d i antara seorang peminjam dengan pihak " r e n te n ir " , t e r -
sangkut dua pihak yang sangat berbeda kekuatan ekonomisnya.
K red itu r ( " r e n t e n i r " ) umumnya adalah mereka yang tergo long
ekonomis kuat, sedangkan deb itu r (peminjam) umumnya adalah
mereka yang ekonomis lemah atau mereka yang dalam keadaan
sangat membutuhkan perto longan .
Akibatnya, d i satu pihak k red itu r dapat dengan bebas
untuk menentukan sya ra t-sya ra t p e r ja n jia n n ya , sedang d i la in
pihak, d eb itu r terpaksa harus menerima sya ra t-sya ra t yang
diajukan o leh k red itu r i tu . Dari s in i sudah t e r l i h a t bahwa
kata sepakat yang d iberikan o leh deb itu r i t u t id ak d idasar i
o leh kehendak bebas yang ada padanya. Sebaliknya, k red itu r
sebagai pihak yang ekonomis kuat cenderung untuk menyalah-
gunakan keadaan ekonomis d eb itu r i tu . A rt in ya , k red itu r me-
manfaatkan keadaan ekonomi d eb itu r dengan cara memberikan
pinjaman uang, asalkan ia bersed ia menyetujui i s i p e r ja n j ia n
i t u meskipun dengan bunga yang sangat t in g g i . Dus, k red itu r
menggunakan kesempatan pada saat deb itu r mengalami kesempitan
ftasalahnya adalah, apakah dalam kedudukan ketidak-
samaan ekonomis i t u bagi para pihak masih tetpp ada kebe-
31
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
basan yu r id is untuk membuat suatu p e r jan jia n ? Jika ya, apa-
kah deb itu r selaku pihak yang lemah t id ak memperoleh per-
lindungan hukum dar i penyalahgunaan ekonomis yang dilakukan
o leh k red itu r atau "para r en ten ir " tersebut?
Pe r lu ditekankan bahwa kebebasan yu r id is adalah hal
yang sangat e s e n s i i l bagi para pihak dalam membuat suatu
p e r ja n j ia n . Sebab dengan kebebasan i t u masing-masing pihak
dapat dengan le luasa membuat dan menentukan sen d ir i sya ra t-
syarat atau i s i d a r i p e r ja n j ia n mereka. Maksudnya adalah
apa yang d isepakati o leh masing-masing pihak dalam suatu
p e r ja n j ia n i t u benar-benar timbul dari kehendak h a t i mereka
secara bebas, tanpa ada suatu tekanan apapun.
Tampaknya d i dalam p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang,
suasana kebebasan s e p e r t i i t u t id a k ada pada pihak deb itu r .
Debitur meminjam uang walaupun dengan bunga yang sangat
t in g g i , karena mereka umumnya mengalami tekanan ekonomi.
Karena i t u menurut Su ryod in ingra t, "bahwa kebebasan membuat
kontrak t idak b e ra r t i memberi perlindungan kepada yang eko-
nomis lemah". h e l ih a t kenyataan yang demikian i t u , maka
akhirnya orang mulai sadar bahwa kebebasan berkontrak antara
para pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya secara mencolok
dapat menjurus kepada suatu ke tidakad ilan .
Dalam hub.ungan antara kebebasan membuat p e r ja n j ia n
dengan ketidaksamaan ekonomis para pihak, P i t l o secara l e -
32
37Ib id .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
bih tegar mengatakan:
. . . Dalam pada i t u orang m eng insya fi, bahwa kebebasan ju r id is d i samping ketidak-samaan ekonomis, menimbulkan peluang bagi penyalah-gunaan kekuasaan, karena bagaima- nnpun pada ketidaksamaan ekonomis, kebebasan ju r id is hanya ada d i atas kertas . Akhirnya ketidak-samaan e k o - ,p nomis in i berakhir dengan pembelengguan silemah. . . .
Untuk mengatasi penyalahgunaan ekonomis da r i pihak
k red itu r dan seka ligus untuk melindungi pihak yang ekonomis
lemah, maka penguasa \.dalam ha l in i pembentuk undang-undang)
te lah menetapkan undang-undang yang s i fa tn y a memaksa untuk
membatasi atau mengurangi kebebasan te rseb u t, m isalnya: v ia
Woeker-ordonnantie 1938. In i b e r a r t i bahwa dengan adanya
undang-undang yang s i fa tn ya memaksa tersebu t te la h t e r ja d i
penguran^an atau pembatasan terhadap kebebasan in d iv id u da
lam hal membuat p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang i t u . Hal in i
semata-mata untuk melindungi s i lemah. Sebab, "perlindungan
bagi silemah hanya akan mendatangkan h a s i l yang diharapkan,
j ik a d iber ikan dengan aturan-oturan hukum memaksa".^ Tentu
sa ja aturan-aturan hukum memaksa itupun t idak akan ada a r t i -
nya j ik a t idak dilaksanakan secara e f e k t i f d i dalam praktek.
Oleh karena i tu la h maka d i samping sudah ditentukan
aturan-aturan hukumnya yang memaksa, "undang-undang juga
memberi kebebasan yang luas kepada Hakim untuk menetapkan
putusan sesuai dengan pendiriannya sen d ir i dan Hakim meng-
gunakan kebebasan i t u demi memberi perlindungan kepada yang
33
■^A. P i t l o , op . c i t . , h. 86
39I b i d . , h. 88
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
ekonomis lemah" .
Untuk memperoleh gambaran yang konkrit mengenai kedu
dukan ekonomi para pihak, maka harus d iperhatikan juga ten
tang a k t iv i t a s para pihak. Khususnya yang berka itan dengan
"praktek r en ten ir " dan terhadap a k t iv i t a s pinjam-meminjam
uang pada umumnya.
2. Praktek "R en ten ir11 dalam Masyarakat dan Pinjam-Memin.jam
Uang Pada Umumnya
Pada asasnya se tiap orang diperbolehkan membuat p e r
ja n jia n pinjam-meminjam uang dengan orang la in . Bahkan me
nurut BVJ, seseorang diperbolehkan memperjanjikan bunga atau
rente atas peminjaman uang. ( c f , pasa l 1765 BW) • In i merupa-
kan ketentuan umum mengenai pinjam-meminjam uang. Terhadap
ketentuan in i ternyata ada penyimpangannya, ya itu dalam h a l
seorang yang melakukan usaha d i bidang pinjam-meminjam uang.
Karena merupakan usaha, sudah barang ten tu ia akan berupaya
untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan in i
dapat ia pero leh m ela lu i bunga pinjaman yang ia tetapkan.
Bagi mereka yang menjadikan pinjam-meminjam uang sebagai
suatu usaha atau b e d r i j f , maka mereka diharuskan memperoleh
i z i n leb ih dahulu da r i pe jaba t yang berwenang. Bentuk usaha
yang harus dimintakan i z i n i t u b isa berupa bank, koperasi
simpan-pinjam, atau badan la in yang sudah ditentukan oleh
pemerintah.
40R.M. Su ryod in ingra t, lo c . c i t .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Tetap i j ik a ada seseorang yang pekerjaannya melaku-
kan suatu usaha memberikan pirijaman uang kepada orang la in
tanpa memperoleh i z i n da r i p e jaba t yang berwenang, maka
orang tersebu t dapat dikenakan hukuman pen jara selama-
lamanya'lima tahun atau denda s e t in g g i- t in g g in y a Rp 5. 000
000,00 (pasa l 38 Uhdang-undang Nomor ' \ k Tahun 1967). In i *
b e ra r t i usaha mereka yang memberikan pinjaman uang i t u d i -
larang o leh undang-undang, j ik a dilakukan tanpa i z i n . ( c f .
a r t ik e l 1 G e ld sch ie te r Ordonnantie Stb. 1938-523).
Sedangkan bagi mereka yang melakukan pinjam-meminja
uang, t e ta p i t idak dimaksudkan -dan t id a k dapat dipandang
sebagai suatu usaha atau b e d r i j f , maka perbuatan hukum me
reka i t u diperbolehkan. heskipun dalam p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang tersebu t d ipersyaratkan mengenai bunga.
Dari uraian-uraian tersebu t dapat d i t a r ik suatu
perbedaan tentang praktek pinjam-meminjam uang dalam ma-
syarakat, ya itu :
a. Praktek pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh
masyarakat dengan badan hukum yang memperoleh i z i n
usaha dari pe jabat yang berwenang, s e p e r t i : bank,
koperasi simpan-pinjam, dan la in - la in .
b. Praktek pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh
warga masyarakat dengan seorang pemberi pinjaman
uang sebagai suatu usaha yang dilakukan tanpa i z in .
Karena tanpa i z i n dan usahanya semata-mata untuk
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
memperoleh keuntungan yang banyak, maka ia biasanya
t id ak segan-segan memungut bunga ( r e n te ) yang sangat
t in g g i . Karena itu la h orang yang pekerjaannya sepert i
in i lazim d isebut dengan "praktek r e n te n ir " .
c. Praktek pinjam-meminjam uang antara seorang peminjam
dengan pemberi pinjaman yang sama sek a li bukan bermak-
sud sebagai usaha untuk mencari keuntungan. Pinjam-
meminjam s e p e r t i in i biasanya t e r j a d i antora seorang
peminjam y.mg kebetulan kehabisan uang dengan seorang
pemberi pinjaman yang semata-mata hanya untuk menolon;j
orang yang dalam keadaan kesu litan keuangan tersebu t.
Oleh karena pinjam-meminjam uang in i o leh pihak pemberi
pinjaman t id ak dimaksudkan sebagai suatu usaha, maka
biasanya t id ak d ipersyaratkan bunga. Kalau pun ada bu-
nganya, umumnya hanya r e l a t i f k e c i l . Dan bunga pinjaman
i t u hanya dimaksudkan untuk menutupi merosotnya atau
turunnya n i l a i tukar uang pinjaman tersebu t.
Terhadap praktek pemberian pinjaman uang s e p e r t i t e r
sebut pada sub a. t idak d ila ran g oleh undang-undang. Sebab,
meskipun ha l i t u d ijadikannya sebagai suatu usaha, namun ha I
i t u dilakukan dengan t e r le b ih dahulu memperoleh i z i n dari :.e-
jabat yang berwenang. Mengenai sub a. in i t idak p e r lu dikupas
leb ih la n ju t , karena hal i t u d i luar ruang lingkup pokok p e r-
masalahan.
Sedangkan "praktek r e n te n ir " s e p e r t i te rsebu t pada
sub b. j e la s hal i t u d i la ran g , baik karena bertentangan dc-
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
ngan undang-undang, kesusilaan , rnaupun k e te r t ib an uraum.
Tetap i terhadap jen is peminjaman uang yang t idak d i -
maksudkan oleh pihak pemberi pinjaman sebagai suatu usaha
sep e rt i pada sub c . , hal i t u j e la s d iperbolehkan. Keskipun
dalam pinjam-meminjam uang in i d in er jan jikan bunga menurut
persetu juan. Asalkan bunga pinjaman tersebu t t id ak t e r la lu
t in g g i , yang diukur menurut bunga yang lazim pada cnat p e r -
jan jian i t u diadakan. Hal in i tercerm in dalam putusan Gall
ic am ah Agung tanj';gal 4 Desornber 1975 No. oOA K/Sip/1973>.
Sebab, j ik a bunga yang d ip e r ja n jik a n i t u t e r l a lu t in g g i ,
maka hakim atas permohonan pihak yang merasa d irug ikan , ber-
kuasa untuk menurunkan suku bunga te rseb u t.
Kembali pada "praktek r e n te n ir ” . Di dalam praktek
pinjam-meminjam uang m ela lu i seorang ren ten ir memang prose-
durnya leb ih mudah, cepat, dan t idak b e r b e l i t - b e l i t . Bahkan
dapat dikatakan tanpa prosedur. Sebab biasanya seorang ren
te n ir i t u sen d ir i yang datang menawarkan ’’ jasanya” terhadap
calon peminjam uang. Dan di. dalam memberikan pinjaman uang
i tu seorang ren ten ir sama sek a li t idak meminta jaminan apa-
pun sebagaimana yang lazim d ipersyaratkan oleh bank atau
koperasi. Ia biasanya merasa cukup apab ila sudah mengetahui
secara p a s t i keadaan ekonomi calon peminjam dan tempat kod.i-
amannya. Yang penting ca lon peminjam bersed ia menerima towar-
annya, meskipun dengan d is e r t a i bunga yang sangat t in g g i .
^ L ih a t lampiran I
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Yang leb ih membahayakan bagi masyarakat adalah adanya
praktek ren ten ir yang berkedok k o p era s i■ Untuk mengamati prak-
tck ren ten ir in i agak s u l i t . Sebab meskipun ia mengatasnamo-
kan koperasi (s im pan-p in jam ), ternyata d i tempat yang d i j a -
dikan pusat kegiatannya t id ak ada papan nama koperasi
Tentang besarnya bunga pinjaman yang dipungut oleh
para ren ten ir i t u t id ak s e la lu sama. Bagi seorang ren ten ir
yang t idak berkedok k op era s i, biasanya merasa enggan menen-
tukan besarnya bunga pinjaman secara t e r t u l i s . Ia misalnya
hanya mengatakan, j ik a A meminjam uang kepadanya sebesar Rp
10.000,00 maka A harus mengembalikan pinjaman i t u sebesar
Rp 12.500,00 dalam waktu sebulan. Jika dih itung maka besar
nya bunga pinjaman dalam contoh in i adalah 25 prosen sebulan.
Sedang seorang re n te n ir yang berkedok koperas i, sudah barang
tentu suku bunga pinjamannya harus sama dengan suku bunga
pinjaman sep e r t i yang dipungut oleh koperasi yang d ijad ikan
kedok. Sebab tujuannya memang untuk mengelabuhi masyarakat.
Meskipun ha l i t u tampaknya dengan bunga yang sama, na-
mun kenyataannya la in . M isalnya, A meminjam uang kepada seo
rang ren ten ir (U) sebesar Rp 10.000,00. Ternyata yang d i t e -
,rima A hanya sebesar Rp 8.500,00. Alasannya, karena uang i t u
masih harus d ipotong Rp 1,000,00 untuk "tabungan anggota" dan
Rp 500,00 untuk "b iaya a d m in is t ra s i" . Sedang uang pinjaman i t u
harus diangsur o leh A se t iap hari Rp 300,00 selama b O h a r i .
L o
" D is o r o t i , Rentenir Berkedok Koperasi” , Jawa P o s , •11 Februari 1988, h. IV
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Jadi pinjaman yang secara r i i l d iter im a oleh A hanya sebesar
Rp 8.500,00 i tu harus ia kembalikan up 12.000,00 selaflia 40
h a r i . In i b e ra r t i b te lah mengeruk keuntungan bunga sebesar
kurang-lebih 30 prosen. Praktek ren ten ir semacam in i tidak
hanya merugikan rakyat, t e ta p i sudah mengarah kepada pen je-/i3
galan terhadap kebijaksanaan pemerintah.
Untuk mencegah dan mengatasi praktek-praktek ren ten ir
semacam i t u , maka diperlukan suatu oturan hukum yang dapat
berperan untuk membatasi a k t i f i t a s mereka i tu . Salah satu
caranya adalah dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang
b e r s i fa t memaksa, sehingga dapat mencegah dan membatasi pr--.k-
tek ren ten ir i tu . Dus, apakah in i la lu b e ra r t i bahwa d i dalam
praktek ren ten ir t id ak d ikena l ad-inya asas kebebasan berkori-
trak?
3. Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam P e r ja n jia n
Pin,•jam-memin,jam Uang
Pada asasnya se t iap p e r ja n j ia n yang dibuat secara sah
mengikat bagi mereka yang membuatnya (pasa l 1338 (1 ) bW).
Dan salah satu syarat sahnya p e r ja n jia n ia la h p e r jan jia n
tersebut harus d ibuat berdasarkan atas "causa” yang h a la l
(pasa l 1320 b u t ir 4. BW). Maksudnya, bahwa i s i atau tujuan
dari p e r ja n j ia n yang dibuat i t u t idak boleh bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan , atau k e te r t ib an umum (pa
s a l 1337 BW).
3 9
^ I b i d .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Dari ketentuan-ketentuan tersebu t b e ra r t i bahwa hanya
p e r ja n j ia n yang d ibuat secara sah sa ja yang mempunyai kekuat-
an mengikat bagi para pihak. Sedang p e r ja n j ia n yang dibuat
atas dasar "causa11 yang t id ak h a la l , t id ak mempunyai kekuat-
an mengikat ( c f . pasa l 1335 j o . 1337 BW). Akibatnya, p e r jan
j ia n i t u b a ta l demi hukum. A rt in ya , se jak semula dianggap
t idak pernah timbul suatu p e r ja n j ia n .
Nasalahnya , apakah per ja n j j an pinjairi-mcmin jam uang
yang dilakukan antara salah seorang peminjam dengan seorang
ren ten ir i t u dapat dipandang berdasarkan atas "causa” yang
h a la l atau tidak?
Untuk menjawab masalah i t u , le b ih dahulu saya s i t i r
pendapat salah seorang Hakim Agung k i ta yang cukup te rk en a l,
Z. As ik in Kusumah Atmadja. Dalam Rapat Kerja Mahkamaft Agung
Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan T in gg i seluruh
Indonesia pada tan gga l 25-26 Maret 1986, b e l iau menyebut
praktek ren ten ir dengan menggunakan i s t i l a h "p e r ja n j ia n yang
b e r s i fa t Riba (woeker co n tra c ten )” Selanjutnya dikatakan
bahwa p e r ja n j ia n yang b e r s i f a t ' r iba (praktek r e n te n ir ) ada
lah "ha l yang berka itan dengan penyalahgunaan ekonomis,
karena dalam p e r ja n j ia n tersebu t t id ak ada kebebasan ber
kontrak (w ilg eb rek ) yang ber laku-sebaga i( undang-undang bagi45mereka yang membuatnya".
^Chandra Jaya, "Kedudukan Lembaga Riba Menurut Hukum Indones ia " , Varia P e ra d i la n , No. 27 Th. I l l , Desember 1987, h. 172-173
45Ib id .
M I M AFBRFU3YAKAAH
J tfNIYSRSlTAS A1RLANOOA*J U R A B A Y A ____
^0
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Dalam hubungannya dengan praktek ren ten ir , Mahkamah
Agung k i ta dewasa in i berpendir ian bahwa ’’suatu Riba
atau p e r ja n j ia n yang b e r s i fa t Riba yang mengarah kepada pe-
nyelundupan, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan ekono-46mis adalah d i la ra n g " . In i b e ra r t i bahwa praktek ren ten ir
i t u dilakukan t idak berdasarkan pada "causa" yang h a la l .
Sebab hal i t u dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum.
Dengan demikian dalam praktek ren ten ir t idak d iaku i adanya
asas kebebasan berkontrak. Karena usaha yang d ija lankan i t u
d i la ran g , baik o leh undang-undang, kesusilaan , atau k e te r
t iban umum.
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang di
dalamnya b e r is i suatu larangan atau pembatasan kebebasan
seseorang dalam hubungannya dengan pinjam-meminjam uang,
antara la in :
(1 ) . G e ldsch ie ters Ordonnantie (Stb. 1938-523);
(2 ) . Woeker Ordonnantie (S tb . 1938-524);
(3 ) . Undang-undang Nomor 14- Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan.
Di dalam G e ldsch ie ters Ordonnantie d ia tu r adanya
suatu larangan bagi mereka yang menjalankan beroep atau
b e d r i j f (usaha) sebagai " g e ld s c h ie t e r " , j ik a h a l i t u d i l a
kukan tanpa i z i n resmi da r i pe jabat yang berwenang. Yang
dimaksud dengan "g e ld s c h ie te r " menurut ordonnantie i t u
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
adalah orang atau badan hukum dengan atau tanpa maksud
untuk mendapatkan keuntungan dengan nama atau bentuk apa-
pun, menjadikan p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang sebagai47beroep atau b e d r i j f .
Sedang menurut pasa l 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun
1967, suatu badan atau perseorangan yang melakukan usaha
serupa dengan usaha bank, w a jib menamakan d ir in y a bank. Dan
menurut pasa l 38, barangsiapa menjalankan usaha bank tanpa
i z i n da r i Menteri Keuangan dihukum dengan pen jara selama-
lamanya lima tahun dan/ atau denda s e t in g g i- t in g g in y a
Rp 5.000.000,00.
Dari kedua ketentuan tersebu t dapat d i t a r ik kesim-
pulan, bahwa usaha yang dilakukan oleh seorang r e n te n ir i t u
je la s m irip atau serupa dengan usaha bank, y a itu usaha pem-
berian k r e d i t dan ja sa - ja sa d i bidang keuangan dalam bentuk
pinjaman uang. Akan te ta p i usaha mereka i t u dilakukan tanpa
i z i n da r i pe jabat yang berwenang ( i . e . Menteri Keuangan),
sebagaimana yang d isyaratkan o leh pasa l 38 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1967 jo . a r t ik e l 1 G e ld sch ie ters Ordonnantie
Stb, 1938-523.
Jadi yang d ila ran g o leh kedua peraturan te rsebu t ha-
nyalah seseorang atau badan hukum yang menjalankan usaha di
bidang keuangan tanpa i z in . Usaha d i bidang keuangan i t u
m elipu ti juga usaha pemberian pinjaman uang ( g e ld s c h i e t e r ) .
42
Dominicus Djemaun, lo c . c i t . L iha t h. 4-547
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Sedang praktek pinjam-meminjam uang yang t idak dimaksudkan
oleh pemberi pinjaman sebagai suatu usaha, s e p e r t i yang se-
r in g k i ta jumpai dalam kehidupan s e h a r i-h a r i , t id a k terkena
larangan tersebu t. Dalam h a l yang te ra k h ir in i k i t a d ip e r
bolehkan dengan bebas membuat p e r ja n j ia n pinjam-meminjam
uang dengan siapapun, meskipun dengan bunga yang melampaui
bunga menurut undang-undang (6 % se tahun ). Asalkan bunga
yang d ip e r ja n jik a n i t u d itetapkan secara t e r t u l i s . (pasa l
1767 BW).
Meskipun pada dasarnya k ita 'd ip erbo leh k an memperjan-
j ikan bunga pinjaman uang m eleb ih i bunga menurut undang-
undang, namun kenyataannya masih ada peraturan yang melarang
atau membatasi bunga pinjaman yang terlampau t in g g i . Pera
turan tersebu t adalah Vioeker Ordonnantie (S tb . 1938-524).
Di dalam ordonnantie i t u , d itentukan:
. . . apabila antara kewajiban-kewajiban bertim ba l- b a l ik dar i kedua belah pihak, da r i semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar b iasa , sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan t e r - paksa, yang te la h disalah-gunakan o leh pihak-lawan- nya, maka s i berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang te la h d ig g r ja n j ik a n atau- pun untuk membatalkan per jan jiannya .
In i b e r a r t i j ik a terdapat ketidak-seimbangan yang luar b ia
sa mengenai kedudukan ekonomis antara para pihak, atau ka
rena kebodohan dan keadaan terpaksa da r i pihak peminjam
yang te la h disalahgunakan o leh pihak pemberi pinjaman, maka
43
R. Subekti t Aneka Per.jan.jian, c e t . I l l , Alumni, Bandung, 1979 (se lan ju tnya d is in gk a t R. Subekti I I ) , h. 146
48
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
peminjam dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga
yang terlampau t in g g i i t u atau membatalkan per jan jiannya .
BW sen d ir i sebenarnya t id ak membatasi besarnya bunga
pinjaman i n i , BW hanya menghendaki supaya jumlah bunga i t u
d i t u l i s dalam surat p e r ja n j ia n hutang (p asa l 1767 ayat ( 2 ) ) .
Tujuan da r i ketentuan in i ia la h untuk mencegah penarikan
bunga yang t e r l a lu t in g g i . Sebab j ik a seorang pemberi p in
jaman memperjanjikan pembayaran bunga yang amat t in g g i , tentuL q
i a akan malu untuk menyatakan secara hitam d i atas pu tih . ^
Mengingat pentingnya ketentuan i n i , maka apab ila
b e tu l-b e tu l te lah d ip e r ja n j ik a n bunga t e t a p i hanya secara
l is a n sa ja , hakim harus menganggap t idak ada p e r ja n j ia n pem
bayaran bunga, atau menurut pasa l 1768 BW, dianggap d ip er -
jan jikan pembayaran bunga sebesar yang te la h d itetapkan
oleh undang-undang, y a itu sebesar 6 % setahun berdasarkan
Stb. 1848-22.50
Dari uraian-uraian d i atas dapat disimpulkan, bahwa
pada pr ins ipnya se t ia p orang diperbolehkan membuat per jan
j ia n pinjam-meminjam uang, T e tap i j ik a pinjam-meminjam uang
i t u sudah d ijad ik an usaha, maka terhadap orang yang mengu-
sahakan tersebu t harus t e r le b ih dahulu mendapat i z i n dari
pe jabat yang berwenang. Karena i tu la h maka praktek ren ten ir
AqWirjono P rod jod ik o ro , Hukum Perdata tentang P e r -
setu.iuan-persetu.juan T e r ten tu , ce t7 VI , S\ mur Bandung ? Jakarta , 1974 (se lan ju tnya d is in gk a t R. Wirjono Prod jod ikoro I ) , h. 142
50Ib id .
44
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
yang nota bene t id ak mempunyai i z i n usaha i t u , j e la s berten -
tangan dengan undang-undang. Di samping i t u juga t idak se
suai dengan kesusilaan dan k e te r t ib a n umum. Kemudian apa yang
dimaksudkan dengan kesusilaan?
Sebenarnya sangat s u l i t untuk menyebutkan pengert ian
secara tegas tentang kesusilaan in i . Sebab kesusilaan i t u
s i fa tn ya r e l a t i f , tergantung pada tempat dan perkembangan
zaman. Kesusilaan b e ra r t i tatanan moral yang dipandang boik
o leh masyarakat te r te n tu dan pada waktu te r ten tu . Kesusilaan
dapat juga d ia r t ik a n "sebagai norma-norma moral, sepanjang
dalam kehidupan masyarakat d iaku i sebagai norma-norma hukum".
Dengan demikian maka norma-norma moral i t u t idak lah dapat
b e rd ir i s e n d ir i ; norma-norma moral i t u baru dapat berlaku
mengikat j ik a t e la h d iter im a dan diakui sebagai suatu norma
hukum.
Sebagai suatu negara yang berdasrkan pada ketuhanan,
s ep e r t i negara k i ta i n i , maka norma-norma moral i t u tentu
t idak dapat dipisahkan dengan norma-norma agama. Norma-norma
moral masyarakat dapat diukur menurut norma-norma agama yang
dianut o leh masyarakat. Karena i t u untuk menentukan apakah
praktek ren ten ir i t u bertentangan atau t id ak dengan kesusi
laan, maka salah satu caranya adalah dengan m eliha t a jaran
agama yang mereka anut. Di samping i t u juga dapat diukur
dar i norma-norma s o s ia l la in yang d ite r im a o leh masyarakat.
' R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum P e r ik a ta n , c e t . I I , B inac ip ta , Bandung, 1979, h. 83
51
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Kiranya p e r lu juga d iperhatikan , bahwa pada hakikat-
nya se t iap agama melarang adanya praktek ren ten ir . Karena
d i dalam praktek ren ten ir i t u terkandung unsur r ib a yang
dengan tegas d ila ran g oleh agama. Atas dasar i t u maka menu
ru t Kohd. Hatta, 'dalam sega la zaman pekerjaan memungut ren te52d ic e la o leh berbagai golongan dalam masyarakat*. Sebab hal
i t u bertentangan dengan moral agama dan dasar-dasar kernanu-
siaan.
Dalam a jaran agama Islam sen d ir i larangan mengenai
r ib a , antara la in d ia tu r d i dalam A1 Qur’ an surat A l i Imran
ayat 130: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu me-
makan r ib a dengan b e r l ip a t ganda dan bertakwalah kepada A llah
supaya kamu mendapat keberuntungan", B egitu pula dalam
ajaran agama K r is ten . Di dalam Keluaran 22:25 ditentukan:
Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dar i umatKu, orang yang m iskin d i antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadapr| ia : janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.
Dari seg i kemanusiaan praktek ren ten ir antara para
pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya juga t id a k sesuai.
Sebab umumnya peminjam berada pada pihak yang lemah dan
tidak lah patut j ik a orang yang demikian i t u dibebankan ke-
50Fuad Mohd. Fachruddin, Riba dalam Bank. Koperasi,
Perseroan dan Asuransi , cet. IV, A lm a 'ari£/^naung* 1955, K T 1 > 7
C . - Z
•^Departemen Agama Republik Indonesia , A1 Qur'an danTerjemahnya, Jakarta, 1984, h. 97
^Lembaga A lk ita b Indonesia, A lk i t a b , Jakarta, 1984,
46
h . 93
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
wajiban yang m eleb ih i batas kemampuannya. Sebaliknya pihak
yang meminjamkan uang, dalam p o s is i ekonomi yang demikian
kuat cenderung menyalahgunakan keadaan tersebu t. Itu lah se-
babnya ia lazim d isebut l in ta h darat, pemakan r ib a , yang
melakukan penghisapan manusia atas manusia.
Selanjutnya apa yang dimaksud dengan k e te r t ib an umum?
Tidak ada satu peraturanpun yang memberikan d e f in i s i
mengenai k e te r t ib an umum (openbare o r d e ) . Untuk i t u k ita
harus kembali kepada pendapat para sar jana . Menurut P i t l o ,
"van openbare orde adalah aturan-aturan yang menyangkut atau
m elipu ti bagian-bagian yang essen s ie e l daripada struktur55kehidupan masyarakat k i t a " .
Sebagai negara yang berdasarkan Pan cas ila , maka seba-
g ian da r i struktur kehidupan masyarakat k i t a ia la h ; sendi-
sendi ketuhanan, kemanusiaan, dan gotong-royong. Atas dasar
i t u maka segala p r i la k u dan perbuatan k i t a , termasuk dalam
ha l membuat suatu p e r ja n j ia n , harus sesuai dan t id ak boleh
melanggar sendi-sendi kemasyarakatan te rsebu t. Sebab, "aturan-
aturan tentang kesusilaan dan openbare orde adalah aturan-
aturan hukum p u b l ik " . Karena i t u s i fa tn y a memaksa (dwingend)
dan t idak boleh disimpangi o leh para pihak dalam membuat su
atu p e r ja n j ia n . Apabila struktur kehidupan yang menjadi salah
47
■^A. P i t l o , op . c i t . , h. 15
56Ib id .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
satu sendi kehidupan masyarakat k i ta i t u d i la n gga r , maka
sudah barang tentu dapat menimbulkan ketegangan s o s ia l d i
antara warga masyarakat. I tu b e ra r t i bahwa se t iap perbuatan
yang b isa menimbulkan ketegangan s o s ia l akan menjurus pada
gangguan terhadap ke te r t ib an umum.
Apabila d i t in ja u dar i seg i k e te r t ib an umum, maka se-
makin bnnyak orang yang mel; kukan praktek ren ten ir — dan
dengan demikian semakin banyak pula orang yang kemungkinan
t e r j e r a t atau terbe lenggu o leh praktek i t u — ten tu hal in i
akan membuat masyarakat menjadi resah.^7 merupakan sa
lah satu e fek n e g a t i f da r i Lidanya praktek ren ten ir terhadap
masyarakat.
Berdasarkan h a l-h a l d i a tas , maka dapat disimpulkan
bahwa praktek ren ten ir yang se r in g t e r j a d i secara sembunyi-
sembunyi d i dalam masyarakat i t u , d i samping bertentangan
dengan undang-undang dan kesusilaan , juga dapat mengganggu
k e te r t ib an umum. Dengan demikian maka p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang yang mereka buat i t u j e la s t idak didasarkan
pada causa yang h a la l ( c f . pasa l 1337 BW). Karena i t u maka
p e r ja n j ia n tersebu t t idak mempunyai kekuatan (p asa l 1335 BW).
Akibatnya, p e r ja n j ia n semacam i t u b a ta l demi hukum.
Mengenai kebatalan dan pembatalan p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang i n i , khususnya yang menyangkut bunga pinjaman
yang t e r l a lu t i n g g i , leb ih la n ju t d iura ikan dalam bab I V .
48
e g
' M. Buddi Ambang Suryono, op. c i t . t h. 7
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
TENTANG KEBATALAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM UANG DENGAN BUNGA TINGGI
Telah beberapa k a l i disebutkan bahwk pada asasnya
se tiap p e r ja n j ia n yang sah, apapun is in y a , mengikat bagi
mereka yang membuatnya. Menurut pasa l 1320 BW, untuk sahnya
p e r ja n j ia n harus dipenuhi empat s y a r a t , ya itu : 1. sepakat
mereka yang mengikatkan d ir in y a ; 2. kecakapan untuk membuat
per ikatan ; 3. suatu hal (obyek) te r te n tu ; dan 4. suatu "cau
sa" yang h a la l .
Menurut Su bek t i, sya ra t-sya ra t sahnya suatu p e r jan
j ia n sebagaimana tersebu t dalam pasa l 1320 BW i t u dapat d i -
kelompokkan menjadi dua bagian . Dua syara t yang pertama,
ya itu kesepakatan dan kecakapan, dinamakan syarat s u b y e k t i f .
Karena menyangkut subyek atau orang-orang yang mengadakan
p e r ja n j ia n . Sedangkan dua syarat yang te ra k h ir , y a itu hal
te r ten tu dan causa yang h a la l , dinamakan syarat o b y e k t i f .
Karena kedua syarat i t u menyangkut obyek perjan jiannya sen-
d i r i . 58
Apa akibatnya j ik a sya ra t-sya ra t tersebut atau salah
satu syaratnya t id ak dipenuhi? Dalam h a l in i harus dibeda-
kan antara syarat subyektif dengan syarat o b y e k t i f . Kalau
syarat subyektif t id ak dipenuhi, maka per jan jiannya bukan
ba ta l demi hukum, te ta p i dapat d ibata lkan . Dengan kata la in
BAB IV
^8Subekti I , o y . c i t . , h. 17
49
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
p e r ja n jia n i t u t id a k mengalami kebata lan, meskipun salah
satu pihak mempunyai hak untuk meminta pembatalan kepada
hakim. Dengan demikian, p e r ja n j ia n yang te lah mereka buat
i t u te tap mengikat, selama t id ak d ibata lkan o leh hakim atas
permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. I n i b e r
a r t i untuk sementara p e r ja n j ia n i t u te tap sah, selama belum
ada pembatalan. T e tap i j ik a pembatalan i t u sudah dinyatakan
dalam putusan, maka pembatalan i t u berlaku surut dan d iang-
gap t id ak pernah mempunyai ak ibat hukum. Karena i t u p e r jan
j ia n yang dapat d ibata lkan i n i , nasibnya (keabsahan atau
kebatalannya) tergantung kepada salah satu p ih a k .^
Tetap i kalau syarat o b ye k t i f t id a k dipenuhi, maka
p e r ja n j ia n i t u b a ta l demi hukum. A rt in ya , da r i semula d i -
anggap t id ak pernah la h ir suatu p e r ja n j ia n dan t id a k pernah
ada suatu per ika tan . Dengan demikian tujuan para pihak urituk
membuat suatu per ika tan satu sama la in te la h g a g a l . Dalam
s itu a s i yang demikian, hakim diwajibkan karena jabatannya,
menyatakan bahwa t id ak pernah ada suatu p e r ja n j ia n atau
per ikatan d i antara m ereka.^
Pembatalan (v e rn ie t igb a a rh e id ) menciptakan keadaan
yang t id ak menentu, karena i t u kewenangan untuk meminta pem-
59I b i d . , h. 20
^ J .H . Nieuwenhuis, op. c i t . t h. 33
^ l ip id . c f . Subekti I , op. c i t . , h. 22
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
batalan p e r ja n j ia n i t u d ib a ta s i o leh undang-undang pa ling
lama lima tahun (p asa l 1454 BW). Apabila selama waktu i tu
t idak dipergunakan, maka dengan lewatnya waktu i t u sahnya
p e r ja n j ia n t idak dapat diganggu-gugat. Sebaliknya, dalam
hal kebatalan (n ie t ig h e id ) keadaan ketidakpastian s ep e r t i
i t u t idak ada. Sebab perbuatan hukum i t u dari semula diang-C
gap t idak menimbulkan akibat hukum yang dimaksudkan.
tfasalahnya, apakah p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uanp;
dengan bunga sangat t in g g i , khususnya yang t e r ja d i d i dalarn
"praktek r en ten ir " i t u dapat d ibata lkan atau malahan ba ta l
demi hukum? Untuk i t u k i ta harus m en e l i t i leb ih dahulu me
ngenai keabsahan p e r ja n j ia n i t u s e n d ir i . Apakah sudah d ip e
nuhi keempat syarat sahnya p e r ja n j ia n sebagaimana tersebu t
dalam pasa l 1320 BW?
Kalau d i l ih a t da r i unsur kesepakatan (toestemming)
dan kecakapan (bekwaamheid) da r i mereka yang membuat per
ja n jian pinjam-meminjam uang i t u , umumnya t idak menjadi ma-
salah. Karena biasanya sudah cukup terpenuhi kedua syarat
i t u , v;alaupun dalam beberapa ha l masih tampak adanya cacat
kehendak bagi pihak peminjam akibat tekanan p s ik is dan eko
nomis. B eg itu pula j ik a d i l i h a t da r i syarat k e t ig a , ya itu
adanya ha l (obyek) te r ten tu atau dapat ditentukan. Hal in i
sudah j e l a s , karena yang menjadi obyek d a r i p e r ja n j ia n i t u
R.M. Suryod in ingrat, op. c i t . t h. 140
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
adalah uang pinjaman yang tentunya te la h diserahkan kepada
pihak peminjam.
Tetap i j ik a d i l i h a t da r i syarat yang keempat, ya itu
mengenai causa yang h a la l , agaknya in i la h yang menjadi p e r -
soalan t e r s e n d ir i . Sebab, berdasarkan pada uraian-uraian
sebelumnya, p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang yang lazimnya
dilakukan o leh seorang yang berpraktek ren ten ir i t u d i l ih a t
dari sega la a k t i f i t a s atau cara beroperasinya dapat dipan-*
dang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan , atau
k e te r t ib an umum. In i b e ra r t i p e r ja n j ia n s ep e r t i i t u dibuat
dengan t id ak mendasarkan pada causa yang h a la l . Akibatnya,
p e r ja n j ia n s e p e r t i i t u adalah b a ta l demi hukum.
1 . Batalnya P e r ja n j ia n Pin.jam-memln.jain Uang
Di atas te la h disinggung bahwa p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang yang t e r ja d i dalam praktek ren ten ir i t u ber-
tentangan dengan undang-undang, dalam hal in i Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan jo . Geld-
sch ie ters -ordonnan tie Stb. 1938-525. J ika d i l ih a t secara
seksama ketentuan yang terdapat dalam pasa l 4 dan pasa l 38
dar i undang-undang i t u , maka dapatlah dikatakan bahwa de
ngan adanya sanksi pidana terhadap perbuatan hukum i t u , i t u
b e ra r t i dipandang sudah cukup memadai untuk menyatakan ke-
batalan p e r ja n j ia n i t u . Sebab sanksi pidana s e p e r t i i t u
t id ak ada la in maksudnya, kecu a li hanya untuk mencegah para
pihak yang berkontrak dalam membuat suatu p e r ja n j ia n yang
52
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
£L"Zdemikian i t u . D
Selanjutnya j ik a d i l ih a t dari s e g i kesusilaan , maka
perbuatan hukum i t u disamping t id ak sesuai dengan moral ma
syarakat, d i dalamnya juga terkandung unsur penyalahgunaan
keadaan. Karena i t u p e r ja n j ia n yang tim bul d i bawah pengaruh
penyalahgunaan keadaan, baik p s ik is maupun ekonomis, adalah£ ) Lb a ta l demi hukum, karena bertentangan dengan kesusilaan .
B eg itu pula j ik a d i l i h a t dari s e g i k e te r t ib an umum.
Praktek ren ten ir yang t e r ja d i d i dalam masyarakat, baik yang
dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-
terangan, b isa berak ibat ketenteraman masyarakat ik u t t e r -
ganggu. Sebab dengan semakin banyaknya orang-orang yang
t e r j e r a t atau terbe lenggu o leh praktek te rsebu t, masyarakat
juga iku t menjadi resah. Oleh karena k e te r t ib a n umum in i
menyangkut aturan hukum pub lik dan s i fa tn y a memaksa, maka
p e r ja n j ia n yang berak iba t mengganggu k e te r t ib an umum i t u
b a ta l demi hukum.
Atas dasar i t u maka fu ngs i syarat halalnya causa do-
lain suatu p e r ja n j ia n adalah s e ja la n dengan keinginon untuk
membendung kebebasan menciptakan per ika tan kontraktual di
dalam batas-batas kelayakan dan kepatutan. Jika yang d i in g in -
kan para pihak (causa) i t u t id a k h a la l , karena bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan , atau k e te r t ib a n umum, maka
53
J.H. Nieuwenhuis, op . c i t . , h. 28
6AI b i d . , h. 29-30
4
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
p e r ja n jia n yang in g in d icapai i t u b a ta l . Dalam ha l in i
t idak re levan apakah para pihak mengetahui adanya larangan
tersebut atau t id a k . Kenyataan bahwa mungkin para pihak t i
dak mengetahui adanya larangan tersebu t t idak menjadi s o a l.
Karena yang menjadi t i t i k to laknya adalah kebatalan demi
hukum. Sebab andaikata p e r ja n j ia n demikian i t u hanya berak i-
bat dapat d ibata lkan , maka kemungkinan s e k a l i para pihak
akan menjatuhkan p i l ih a n mereka pada keabsahan p e r ja n j ia n
i t u . Hal i n i akan mengandung penyangkalan terhadap tuntutan
untuk membatasi kebebasan berkontrak.
Pertanyaan yang sekarang timbul, bagaimana j ik a p e r
ja n jia n pinjam-meminjam uang i t u t idak ada kaitannya dengan
"praktek r en ten ir "? Dengan kata la in , bahwa pihak pemberi '
pinjaman uang i t u sama sek a li t idak bermaksud menjadikan
perbuatan hukum i t u sebagai suatu usaha atau b e d r i j f . Te lah
beberapa k a l i d i je la s k a n , bahwa p e r ja n j ia n pinjam-meminjam
uang semacam in i t id a k d ila ran g o leh hukum p o s i t i f k i ta .
Bahkan menurut pasa l 1765 BW, k ita diperbolehkan membuat
p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang s e p e r t i i t u , meskipun d is e r -
t a i dengan bunga pinjaman.
Bagaimana j ik a bunga yang d ip e r ja n j ik a n i t u sangat
t in g g i , sehingga melajnpaui batas kemampuan pihak peminjam?
5 4
65
65I b i d . , h. 26
66I b i d . , h. 28, 31, dan 33
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Apakah dalam hal in i diperbolehkan pihak peminjam yang me
rasa d irugikan i t u meminta pembatalan p e r ja n jia n kepada
hakim? Untuk menjawab masalah i n i , le b ih lan ju t akan d iu -
raikan dalam sub bab ber iku t.
2. Pembatalan P e r ja n j ia n Pinjam-meminjam Uanp; -
Sesuai dengan ketentuan pasa l 1450 BW, pembatalan
p e r ja n j ia n dengan d a l ih merugikan salah satu p ihak, t idak
s e la lu d iperbolehkan, kecua li terhadap h a l-h a l yang d ia tu r
dan ditentukan dalam peraturan-peraturan khusus.
Menurut Wirjono Prod jodokoro , d i Indonesia ada suatu
peraturan khusus yang berka itan dengan pembatalan p e r ja n j ia n
pinjam-meminjam uang, ya itu "Woeker-ordonnantie 1938" (p e r
aturan pemberantasan l in ta h dara t, Stb. 1938-524), Dalam
pasa l 2 peraturan i t u ditentukan, hakim d ib e r i kekuasaan
untuk membatalkan p e r ja n j ia n i t u , apab ila se jak semula su
dah raemperlihatkan perbedaan kewajiban masing-masing pihak,
sehingga mengingat keadaannya te la h t e r j a d i ketidak-seimbangan
yang sangat mencolok.
■ . Sebenarnya kekuasaan yang d ib er ikan kepada hakim i t u
bukan hanya untuk membatalkan p e r ja n j ia n , namun j ik a dipan-
dang p e r lu supaya t id a k merugikan kedua belah p ihak , untuk
menurunkan suku bunga pinjaman yang dianggap t e r l a lu t in g g i .
Jadi dalam hal yang te rak h ir i n i , per jan jiannya t id ak d iba -
ta lkan , hanya suku bunganya yang disesuaikan dengan kemam-
R. Wirjono Prod jo d ik o r o , Asas-asas Hukum Perd.jan- d j i a n , W. Van Hoeve-Bandung, ' S-Gravenhage, Bandung, 1953 (se lan ju tnya d is in gk a t R. Wirjono Prod jod ikoro I I ) , h. 140-141
55
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
puan peminjam dan rasa kead ilan . In i b e r a r t i bahwa per jan
j ia n tersebu t meskipun diperbolehkan o leh undang-undang,
namun b i l a d ip e r ja n jik a n bunga yang sangat t i n g g i , maka
dapat berak ibat p e r ja n j ia n i t u s e la lu d i l i p u t i o leh bahaya
pembatalan (c a n c e l in g ) . Karena d i satu pihak undang-undang
t id ak mengatur berapa besarnya suku bunga pinjaman yang d i -
katakan t in g g i i t u . Dan d i la in pihak, j ik a t e r ja d i ke tidak -
seimbangan yang akibatnya merugikan peminjam maka p e r ja n j ia n
i t u kemungkinan akan d ibata lkan . Jadi dalam s i tu a s i in i ada
ketidakpastian , ba ik ketidakpastian mengenai keabsahan p e r-
janjiannya sen d ir i yang digantungkan pada ada. atau t idak
adanya pembatalan maupun ketidakpastian mengenai berapa be
sarnya suku bunga yang dianggap patut atau layak.
Tampaknya suasana ketidakpastian dalam kaitannya de
ngan pinjam-meminjam uang dengan bunga s e p e r t i i t u memang
d isen ga ja , dan pembuat undang-undang se lan jutnya memberikan
kekuasaan kepada hakim untuk menentukan sen d ir i dalam hal
apa p e r ja n j ia n i t u harus dinyatakan b a ta l dan berapa suku
bunga yang dianggap patut dan layak menurut keadaan. Untuk
i t u hakim d itun tu t untuk mengetahui kedudukan para pihak dan
keadaan ekonomi yang senantiasa berubah pada se t ia p waktu.
Dalam menghadapi kasus demikian i t u maka hakim d i -
hadapkan pada dielema antara dua tujuan hukum, y a i tu kepas-
t ia n hukum mengenai besarnya suku bunga pinjaman menurut
persetu juan dan tuntutan kead ilan yang menghendaki supaya
bunga yang d ip e r ja n j ik a n i t u benar-benar sesuai dengan ke-
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
patutan dan kelayakan. Hukum memang se lau mengejar dua tu-
juan i t u . Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang d i
per jan jikan oleh para pihak dipenuhi. Namun, dalam menuntut
pemenuhan ja n j i i t u janganlah meninggalkan norma-norma kea
d i la n . Oleh karena tujuan hukum yang p a l in g utama adalah
untuk mencapai kead ilan , maka hakim dengan memperhatikan
keadaan para pihak dan i t ik a d baik dapat mengurangi atau
menambah kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam suatu per
ja n j ia n , j ik a pelaksanaan p e r ja n j ia n i t u dipandang akan ber
tentangan dengan tuntutan kead ilan . Bahkan hakim berkuasa
untuk mencegah atau menghapuskan sama s e k a l i kewajiban kon-68t ra k tu a l yang t e r l a lu memperkosa rasa kead ilan ,
Atas dasar i tu la h , Fengadilan N eger i Jakarta Utara-
Timur dalam putusannya No. 14/ 72-G yang dibacakan pada
tanggal 11 Maret 1972 oleh Bismar S ir e g a r , selaku hakim
ketua, memutuskan bahwa dengan menggunakan "m atig ingsrech t"
mengubah besarnya suku bunga pinjaman menurut persotujunn
untuk le b ih disesuai'kan dengan rasa k e a d i l a n . ^
Di dalam putusan i t u antara l a in dipertimbangkan
mengenai kedudukan antara yang berhutang dan yang berpiu-
tang umumnya t idak seimbang. Di samping i t u d iperhatikan
pula mengenai s i tu a s i perekonomian pada saat i t u , serta
^ S u b ek t i I , op. c i t . , h. 42-43
^ L ih a t lampiran I I
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
n i l a i - n i l a i moral termasuk moral agama dan rasa keadilan
dalam kehidupan s o s ia l bangsa yang d ilan d as i Pancas ila .
Dan yang per lu d ic a ta t adalah bahwa untuk menentukan besar-
nya suku bunga pinjaman yang dipandang layak dan a d i l , peng-
ad ilan te la h berpedoman pada besarnya suku bunga bank pada
saat i t u .
Oleh karena besarnya suku bunga bank, baik pada bank-
bank sv/asta maupun bunga depos ito pada bank-bank pemerintah,
senantiasa berubah menurut keadaan ekonomi suatu negara,
maka tentunya dalam menghadapi masalah suku bunga pinjaman
yang dianggap layak i t u kemungkinan juga ser ing iku t beru
bah tergantung pada keadaan tersebu t.
Akhirnya sebagai kesimpulan pada bab i n i , p e r lu d i -
tekankan kembali untuk menghindari kesalahpahaman tentang
adanya perbedaan yang cukup fundamental antara p e r ja n j ia n
pinjam-meminjam uang dalam praktek re n te n ir dengan per jan
j ia n pinjam-meminjam uang yang diperkenankan o leh undang-
undang s ep e r t i pada kasus d i a tas. Karena perbedaan antara
kedua p e r ja n j ia n i t u membawa konsekuensi yang berbeda pada
akibat hukumnya masing-masing. Kalau praktek r e n te n ir ber
akibat p e r ja n j ia n i t u b a ta l demi hukum, karena bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan , atau k e te r t ib an umum. Yang
b e ra r t i d i dalamnya t idak ada:'kebebasan berkontrak, karena
p e r ja n j ia n i t u t id a k didasarkan pada causa yang h a la l .
Sebaliknya, kalau p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang
i t u termasuk dalam ka tegor i yang diperbolehkan o leh undang-
58
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
undang (dalam hal in i BW), maka p e r ja n j ia n i t u ten tu saja
sah dan mengikat para pihak. Hanya sa ja kalau dalam per jan
j ia n i tu d ipersyaratkan bunga pinjaman yang t e r l a lu t in g g i
yang berak ibat salah satu pihak meresa d irugikan atau ka
rena ketidak-seimbangan yang lu ar b iasa antara para pihak
i t u , maka kemungkinan p e r ja n j ia n yang demikian i t u akan
mengalami •. bahaya pembatalan atau hanya penurunan suku bunga
pinjaman o leh hakim atas permintaan pihak yang berhak. Jadi
dalam ha l yang te ra k h ir i n i , perjan jiannya t id ak b a ta l demi
hukum, melainkan hanya dapat d ibata lkan atau disesuaikan
bunganya o leh hakim.
59
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
BAB V
P E N U T U P
1 . Kesimpulan
Di dalam hukum p e r ja n j ia n d iakui dan d ite r im a adanya
asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya asas i n i maka pada
dasarnya se tiap orang d ib e r i kebebasan untuk membuat suatu
p e r ja n j ia n yang b e r is i apapun, asalkan t id ak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan , k e te r t ib a n umum maupun
" i t ik a d b a ik " . In i b e ra r t i bahwa berlakunya asas kebebasan
berkontrak yang dianut o leh hukum p e r ja n j ia n k i ta ternyata
ada batasnya.
Pembatasan asas kebebasan berkontrak dapat diketahui
dengan odanya syarat halalnya "causa" dan unsur " i t ik a d ba ik "
yang harus ada dalam suatu p e r ja n j ia n . Pembatasan in i s e ja la n
dengan tujuan untuk mencegah adanya suatu p e r ja n j ia n yang
nyata-nyata te lah menjurus kepada h a l-h a l yang bertentangan
dengan norma-norma yang hidup d i dalam masyarakat.
Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa yang mem-
batas i berlakunya asas kebebasan berkontrak yang dianut o leh
hukum p e r ja n j ia n k i ta adalah undang-undang, kesusilaan , dan
ke te r t ib an umum (sya ra t causa yang h a la l ) s e r ta sega la sesu-
atu yang bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan (unsur
" i t ik a d b a ik " ) .
Atas dasar h a l-h a l d i a tas , dalam p e r ja n j ia n pinjam-
meminjam uang juga berlaku adanya asas kebebasan berkontrak.
60
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Sesuai dengan pasa l 1765 BW, seseorang diperbolehkan membuat
p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang, meskipun dalam p e r ja n j ia n
i t u dipersyaratkan mengenai bunga pinjaman. Akan t e ta p i j ik a
ketentuan in i d ika itkan dengan ketentuan yang terdapat dalam
G eldsch ieters-ordonnantie Stb. 1938-523 jo . Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1967 pada satu pihak dan Woeker-ordonnantie
Stb. 1938-524 pada la in pihak, maka kebebasan dalam hubungan
nya dengan pinjam-meminjam uang s e p e r t i i t u sudah d ib a ta s i .
Sebenarnya yang d ikenai pembatasan (larangan ) oleh
G eldsch ieters-ordonnantie 1938 jo . Undang-undang Nomor 14
Tahun 1967 i t u hanyalah praktek pemberian pinjaman uang yang
d ijad ik an sebagai suatu usaha, t e ta p i usaha ( b e d r i j f ) i tu
dilakukan tanpa i z i n dar i p e jab a t yang berwenang. Karena i t u
usahanya d isebut dengan ’’praktek ren ten ir* ’ . Sedangkan pem
batasan yang ditentukan oleh Woeker-ordonnantie 1938 i t u b isa
m elipu ti segala macam p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang d i da
lam masyarakat baik yang d ijad ik an sebagai suatu usaha atau
bukan, yang penting dalam p e r ja n j ia n i t u ada ketentuan menge
nai bunga pinjaman yang sangat t in g g i sehingga melampaui ba-
tas kemampuan peminjam.
Dengan mendasarkan pada ura ian-ura ian te rseb u t d i a tas ,
maka dapat disimpulkan bahwa dalam "praktek re n te n ir " t id ak
berlaku adanya asas kebebasan berkontrak, karena p e r ja n j ia n
i t u bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang b e r s i -
f a t memaksa. Juga karena ha l i t u t id ak sesuai dengan kesusi
laan maupun k e te r t ib an umum. Akibatnya p e r ja n j ia n semacam i t u
61
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
adalah b a ta l demi hukum.
Sedangkan mengenai p e r ja n j ia n pinjam-meminjam uang
yang sama seka li t id ak dimaksudkan sebagai suatu usaha o leh
pihak pemberi pinjaman, t e ta p i dalam p e r ja n j ia n i t u d ip er -
syaratkan bunga pinjaman yang sangat t in g g i , maka apabila
hal i t u berakibat te r ja d in ya .ketidakseimbangan yang luar
b iasa atau karena keadaan terpaksa yang te la h disalahgunakan
oleh pihak pemberi pinjaman, pihak peminjam dapat meminta
kepada hakim untuk menurunkan bunga yang te la h d ip e r ja n j ik a n
ataupun untuk membatalkan p e r ja n j ia n i t u sama s e k a l i .
2. S a r a n
Oleh karena berlakunya asas kebebasan berkontrak yang
dianut dalam hukum p e r ja n j ia n k ita ada pembatasannya, maka
dalam membuat suatu p e r ja n j ia n harus diperhatikan'mengenai
syarat "causa" yang h a la l dan unsur " i t ik a d ba ik " yang harus
ada dalam suatu p e r ja n j ia n . Untuk i t u dapat d i l i h a t da r i ada
atau t idak adanya larangan dalam p e r ja n j ia n i t u baik d i t in -
jau dar i ketentuan-ketentuan undang-undang, kesusilaan , ke
te r t ib a n umum maupun n i l a i - n i l a i moral yang hidup d i dalam
masyarakat.
* * *
62
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
DAFTAR BACAAN
Buku:
Fuad Mohd. Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi. Perseroan dan Asuransi, c e t . I V , Alma' a r i f , Bandung, T§85
H u ijbers , Theo, F i l s a f a t Hukum dalam Lintasan Se.jarah, c e t . I l l , Kanisius, Yogyakarta, 198b
Kans il, C .S .T . , Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indones ia , c e t . V, B a la i PustakaV Jakarta, 1983
Nieuwenhuis, J .H ., Pokok-pokok Hukum P e r ik a ta n . terjemahan Djasadin Saragih , (tanpa p e n e r b i t ) , Surabaya, 1985
P i t l o , A . , Suatu Pengantar Azas-azas Hukum P e rd a ta , t e r j e
mahan Djasadin Saragih , Alumni, Bandung, 1973
Setiawan, R . , Pokok-pokok Hukum P e r ik a ta n , c e t . I I , Bina- c ip ta , Bandung, 1979
Soeto jo P raw iroham id jo jo , R. dan Marthalena Pohan, Hukum Per ik a ta n , c e t . I I , Bina Ilmu, Surabaya, 1984
Su bek ti, R, dan R. T j i t r o s u d ib io , K itab Undang-undang Hukum P erd a ta , ce t , XVI, Pradnya Param ita , Jakarta , 1983
Subekti, R .. Hukum P e r ja n j ia n , c e t . V I I I , Intermasa, Jakarta , 1934
_________, Aneka P e r ja n j ia n , c e t . I l l , Alumni, Bandung, 1979
Su ryod in ingra t, R.M., Azas-azas Hukum P e r ik a ta n , c e t . I I , T a rs i t o , Bandung, 1985
Y/irjono Prod jo d ik o ro , R ., Hukum Perdata tentang Persetu juan- persetu juan T e r ten tu , c e t , _ V I , Sumur Bandung, "Jakarta, 1975
________ , Asas-asas Hukum P e rd ja n d jia n , W. Van Hoeve-Bandung,' S-GravenHage, Bandung, 1§53
Kaja lah:
Chandra Jaya, "Kedudukan Lembaga Riba Menurut Hukum Indones ia " , Varia Pe rad ilan , No. 27 Th. I l l , Desember 1987
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM
Djasadin Saragih, "Praktek-praktek Ren ten ir : Penyalahgunaan Kebebasan berkontrak '1, Ha.jalah Fakultas Hukum U n ive rs itas A ir lang f;a , K o . 2 T h ~ I ,”~Juli- September 1980
Surat kabar:
Buddi Ambang Suryono, M., "Asas 'Kebebasan Berkontrak1 dalam Praktek R en ten ir " , Surabaya P o s t , 19 Desember 1985
"D is o ro t i , Rentenir Berkedok K operas i" , Jawa P o s t 11 Febru-a r i 1938
Karya yang t idak d ite rb itk a n :
Djemaun, Dominicus, "Persentase Bunga Pinjaman Uang", Skrip - s i Fakultas Hukum U n ivers ita s A ir lan gga , 1973
Sri Koesoemo Dbewi, R .A ., "Hukum P r iv a t dalam Gerak", Kakul- tas Hukum U n ive rs ita s A ir lan gga , Surabaya, 1987
Kitab su c i:
Departemen Agama Republik Indonesia , A1 Qur*an dan Ter.jemah- nya, Jakarta, 1984
Lembaga A lk itab Indonesia, A lk i t a b , Jakarta, 1984
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA ” PRAKTEK RENTENIR ”
ABDUL ROKHIM