GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBENUR PAPUA BARATNOMOR 17 TAHUN 2016

TENTAN G

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa dalam rangka penyelenggaraankepemerintahan yang baik, bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme diLingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat,Pejabat] Pegawai Pemerintah Provinsi PapuaBaratdilarang menerima hadiah atau suatupemberian dari siapapun juga yangberhubungan dengan jabatan dan ataupekerjaannya;bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan Gubernur Papua Barattentang Pedoman Pengendalian Gratifikasidilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

) Hhi/mmm Perum-an Guhcmw' Papua Bam! 164

Mengingat: 1. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasDan" Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3874) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150h

3. Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentangPembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai,Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya danKota Sorong (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 173, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3894) sebagaimana telah diubah denganUndang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai,Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya danKota Sorong Lembaran Republik IndonesiaNomor 3960); sesuai putusan MahkamahKonstitusi Nomor 0 18 / PUU-I/ 2003;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

.fi…N//i&) Wim/Jum” Perafumn Gubamur Papua Baraf 165ib'u ',

Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimanatelah diubah dengan Undang—undang Nomor 10Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi MenjadiUndang—Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5698);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5597) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang—UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan Dan PengawasanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

) Minkum» Peraturan GuQemm- ??”/mn Bam! &

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5153);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012tentang Strategi Nasional Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—

2014;11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunanZona Integritas Menuju Wilayah Bersih DariKorupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani di Lingkungan Kementerian/ Lembagadan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemberantasan KorupsiNomor 02 Tahun 2014 tentang PedomanPelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2101) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Komisi Pemberantasan KorupsiNomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Komisi Pemberantasan KorupsiNomor 02 Tahun 2014 tentang PedomanPelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1863);

Himpunan %mfumn Guiamur Palma Barat» 167

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNo.061/7737/sj tanggal 30 desember 2014tentang Pembentukan Unit PengendalianGratifikasi di lingkungan PemerintahDaerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARATTENTANG PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:1.

2.

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah Provinsi Papua Barat.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekdaadalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.Pejabat/ Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Barat yangselanjutnya disebut Pejabat/ Pegawai adalah Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekda, Aparatur Sipil Negara, CalonAparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, DireksiBUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk danatas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat.

168

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkatKPK adalah lembaga negara yang independen dengantugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah sekretariat, inspektorat, badan,dinas, biro dan kantor di lingkungan Pemerintah ProvinsiPapua Barat.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikanoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dapatberbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

9. Inspektorat adalah SKPD Provinsi Papua Barat yangmerupakan unsur pengawas penyelenggaraanpemerintahan daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTadalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas danBadan.

11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni'uang,barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,pengobatan cuma—cuma, dan fasilitas lainnya, baik yangditerima di dalam negeri maupun di luar negeri, yangdilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atautanpa sarana elektronik.

12. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yangbertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasimelalui peningkatan pemahaman dan kesadaranpelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabelsesuai peraturan perundang-undangan.

,”.t'ifx! &) Wim/ummi 'Pemfumn Guaimar “Pa/ma Barat 169V

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Papua Baratyangselanjutnya disingkat UPG Provinsi Papua Baratadalahunit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaanpengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah ProvinsiPapua Barat.Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompokorang, badan hukum atau lembaga yang memberikangratifikasi kepada penerima gratifikasi.Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yangditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.

Pelapor gratifikasi adalah pejabat / pegawai yang menerimagratifikasi dan mengisi formulir gratlikasi sesuai proseduryang kemudian melaporkannnya kepada KPK melalui UPG.

Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasilengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalamFormulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi.Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/ pegawaiyang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapatmempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannyasecara tidak patut.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat /Pegawaidalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberianyang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk,persyaratan atau nilai untuk semua perserta danmemenuhi prinsip kewajaran.Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valutaasing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan darirata-rata kurs jual dan kurs beli

kurs jual+kurs beli2(Kurs tengah = ) pada hari tertentu.

l70

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

BagianKesatuMaksud Dan Tujuan

Pasal 2Peraturan Gubernur Papua Barat ini dimaksudkan untukmemberikan pedoman kepada Pejabat /Pegawai dalammemahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.Peraturan Gubernur ini bertujuan:a. meningkatkan pengetahuan dan pemahamanPejabat / Pegawai tentang gratifikasi;

b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadapketentuan gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yangtransparan dan akuntabel di lingkungan PemerintahDaerah;

d. membangun integritas Pejabat] Pegawai yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik ataspenyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Bagian KeduaPrinsip Dasar

Pasal 3(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang

.""X

diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya danberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi_Gratiiikasi yang diterima:a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat

diluar penerimaan yang sah;

. i?) ) Himpunan “Perufumn Gubernur Wuz/mu garut 17]

b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunananggaran diluar penerimaan yang sah;

c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit,monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;

d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluarpenerimaan yang sah / resmi dari Pemerintah Provinsi

e. dalam proses penerimaan / promosi/mutasi pegawai;f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan

kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaantugas dan kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;

h. sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atausetelah proses pengadaan barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagipegawai / pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;

j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata,voucher oleh Pejabat/ Pegawai dalam kegiatan yangterkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannyadengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan denganpenugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan] keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan

1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait denganjabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugasPej abat / Pegawai.

(2) Setiap Pejabat/ Pegawai dilarang memberikan gratifikasikepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnyayang berhubungan dengan jabatan dan berlawanandengan kewajiban atau tugasnya.

(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkanpenolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada UPC: di instansi terkait.

172

(4) Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk,

(1)

(2)

(4)

pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankanfungsi pengawasan/ kepatuhan atau kepada atasanlangsung.

Pasal 4Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang

diterima;d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat

istiadat atau upacara keagamaan; dan/ataue. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak,

yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknyahubungan baik institusi, membahayakan penerimadan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaanPej abat/ Pegawai

Pejabat/ Pegawai yang tidak dapat menolak karenamemenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK ataukepada KPK melalui UPG.Dalam hal Pejabat] Pegawai menerima gratifikasi yangtidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berupa makanan yang mudah busuk atau rusak,penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.

Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPGmenyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempatpenyaluran bantuan sosial lainnya.

Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud padaayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat] Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yangditerimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/ nenek,

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anakangkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,kakak/adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidakterdapat konflik kepentingan;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yangBerlaku Umum;

0. pemberian berupa keuntungan atau bunga daripenempatan dana, investasi atau kepemilikan sahampribadi yang Berlaku Umum;

d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atauorganisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yangBerlaku Umum;

e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis,plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atauinfomasi terkait instansi yang berlaku umum, yangditerima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensiatau kegiatan sejenis;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan,perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biayasendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang adakaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yangdiberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturanperundang—undangan yang berlaku;

|74

h. hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, pointrewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidakterkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatankedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban,sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidakmelanggar peraturan] kode etik Pejabat] Pegawai yangbersangkutan;

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasanseperti honorarium, transportasi, akomodasi danpembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biayayang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjangtidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapatbenturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuanyang berlaku di instansi penerima;

k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;1. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta

pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis,khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnyapaling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpemberian per orang dalam setiap kegiatan;

m.bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis, yangditerima tamu/ undangan dalam penyelenggaraan pestasebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiapkegiatan;

n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yangdialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak,bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasipaling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpemberian per orang dalam setiap peristiwa;

o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut,pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidakdalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak

fa(&) Wim/Janan ?emfumn (Mazmur Plc/ma Bam!“' 17 5

.. x

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orangdengan total pemberian Rp. l.000.000,00 (satu juta rupiah)dalm waktu 1 (satu) tahun dari pembeli yang sama; dan

p. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentukuang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengantotal pemberian paling banyak Rp. l.000.000,00(satujutarupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yangsama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaantersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saatpemberian

(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebutdihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesiapada tanggal penerimaan.

Pasal 7( 1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan saranaelektronik atau nonelektonik dengan mengisi formulirpelaporan gratifikasi.

(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggap lengkap apabila sekurang—kurangnya memuat:a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi

Gratifikasi; .

b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;e. nilai Gratifikasi yang diterima.

Him/mmm f'emlumn Gubernur Palma Bam! &'.»

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak Gratifikasi diterima; ataub. disampaikankepada KPK melalui UPG dalam jangka

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasiditerima.

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bmeneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporanGratifikasi diterima.

(5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratiiikasi dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporanGratifikasi diten'ma secara lengkap.

BAB IVUNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian KesatuSusunan Organisasi

Pasal 8(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian

gratifikasi dibentuk UPG(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri dari:Pembina : Gubernur Papua BaratPengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Papua BaratKetua : InspekturProvinsi Papua BaratSekretaris: (Eselon III) pada Provinsi Papua BaratAnggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor,

Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah diDaerah (P2UPD) pada Inspektorat ProvinsiPapua Barat, Pejabat Eselon II] / IV di setiapSKPD / Bagian /UPT

9999"?!

/'*=XA

[_) Wim/mna» “Pamfumn Gubernur Papua Saraf 177

(3)

(4)

(1)

(2)

Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentukSekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPGSusunan Kanggotaan UPG dan Sekretariat UPGsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 9Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasiKetua UPG atas nama Gubernur Papua Barat memintasatu orang pegawai pada SKPD di Lingkungan PemerintahProvinsi Papua Barat yang akan bertugas melakukansosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatandanyang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing.Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusanGubernur Papua Barat

Bagian KeduaWewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:a.

f“,. MiriE“:

mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dankebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapanpengendalian gratifikasi;

. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporanpenerimaan dan penolakan Gratifikasi dari PegawaiNegeri/ Penyelenggara Negara;meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;

melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodikkepada KPK;

menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi danusulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinaninstansi;

) Himpunan Wemlumn Ciu/Jamur Palma &mf 178']

f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihakinternal dan eksternal instansi;

g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadikewenangan instansi;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan danpemberian gratifikasi; dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapanpengendalian gratifikasi bersama KPK.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:a. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil

pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakangratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiapminggunya;b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dantindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelolaUPG kepada KPK RI;

c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dantindak lanjut laporan penerimaan dan pemberiangratifikasi kepada [GUBERNUR/ WALIKOTA/ BUPATI]melalui Inspektorat secara periodik;

d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK Rldalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;

f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatanpenerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelolaoleh Pemerintah Daerah;

g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinyagratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaandiseminasi program pengendalian gratifikasi.

) Wim/mna» Pamfumn Gubernur Palma &mf 179

Pasal 12

(1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelolaolehPemerintah Daerah, UPG dapat menentukanpemanfaatannya yaitu:a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/ataub. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga

sosial lainnya;c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; ataue. Dimusnahkan.

(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasimenggunakan formulir yang tercantum pada lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaanwewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjukteknis Inspektur Provinsi Papua Barat selaku ketua UPG.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pejabat/ pegawai atau pihak ketiga yang mengetahuiadanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segeramelaporkan kepada UPG secara langsung atau melaluipos/e—mail Sekretariat UPG.

(2) Pejabat / pegawai atau pihak ketiga yang melaporsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijaminkerahasiaannya. "

(

:. ) Mhz/mna» T'emlumn Gubernur 134014084111! 180&. w! ,

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(6)

Pasal 15

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendaliangratifikasi di SKPD /UPT.Inspektur Provinsi Papua Barat bertanggung jawab ataspengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.Inspektur Provinsi Papua Barat melaporkan hasilpengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaGubernur

Pasal 16Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahProvinsi Papua Barat wajib membuat surat pernyataantentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberiangratifikasi secara periodik.Surat Pernyataan dibuat setidak—tidaknya 2 (dua) kalidalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulanDesember setiap tahun.Surat pernyataan disampaikan kepada Gubernur melaluiUPG.

Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur iniUntuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilingkungan SKPD yang menjalankan fungsi pelayananpublik.Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh InspekturProvinsi Papua Barat

181

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

(1) Pelapor gratiiikasi berhak mendapatkan perlindunganhukum, yaitu:a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan

yang bersifat administrative kepegawaian yang tidakobjektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbataspada penurunan peringkat jabatan, penurunanpenilaian kinerja pegawai, usulan pemindahantugas/ mutasi atau hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/ mutasi bagi pelapor dalam haltimbul intimidasi atau ancaman fisik;

c. bantuan hokum sesuai dengan,,ketentuan yang berlakudi lingkungan Pemerintah Daerah;

(1. kerahasiaan identitas.(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan

perlindungan terhadap Pejabat / Pegawai yangmenyampaikan laporan gratiiikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberiperlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikanPejabat / Pegawai karena melaporkan gratifikasi.

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepadaPej abat / Pegawai karena melaporkan gratifikasi,Pejabat / Pegawai dapat meminta perlindungan kepadaLPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepadaGubernur melalui Ketua UPG dengan ditembuskankepada KPK.

,!lem;(* …!).,%

_

) Wim/mna" ?amfumn Guhemm' 771401108”!!! 182

Pasal 18(1) Pejabat/ Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian

gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambahdalam penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosipegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai denganperaturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplinkepegawaian yang berlaku.

BAB VII

SAN KSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat / Pegawai terhadapketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubenur ini,dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang—undangan.

BAB xx,

PEMBIAYAAN

Pasal 20Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PeraturanGubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

r=::x/ .....viii ) Wim/umar; Pcmlumn Gubernur Papua Bama“ 183%;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di :ManokwariPada Tanggal : 1 Juni 2016GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM o. ATURURI

Diundangkan di Manokwaripada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DALRAHPROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/'l'TD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

& .

"Pu GW'-L_.:'.'/830198203 1 005

£“.$!) Him/mna» Pem/urun Gufi/imur Wuhua Barat ] 84