Apa itu
Hukum
Perikemanusi
aan
Internasional?“Seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat
untuk membatasi akibat-akibat dari
pertikaian bersenjata.”
Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi
terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan
metode peperangan
istilah yang digunakan oleh Palang Merah
Indonesia untuk Hukum Humaniter
Internasional (International
Humanitarian Law)
Istilah lain : “Hukum Perang” (Law of War) dan “Hukum Konflik
Bersenjata” (Law of Armed Conflict).
HPI
Hukum Internasion
al
Mengatur hubungan antara negara
Perjanjian/
traktat /konvens
i
Sejarah Aturan-aturan
keagamaan dan
kebudayaan di seluruh
dunia.
Perkembangan modern dari hukum
tersebut dimulai pada abad ke-19.
mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan
dan kebutuhan militer dari negara-negara.
Hanya berlaku pada saat terjadi
pertikaian bersenjata.
Tidak dapat diterapkan pada kekacauan dalam
negeri seperti tindakan-tindakan
kekerasan yang terisolasi.
Juga tidak mengatur apakah
suatu negara dapat
menggunakan kekuatan
(militernya)
“Hanya berlaku pada saat suatu konflik dimulai dan
berlaku sama kepada semua pihak tanpa memandang siapa
yang memulai pertikaian.”
Pertikaian Bersenjata
Internasional
Pertikaian Bersenjata
Internal
Pertikaian yang
sedikitnya melibatkan dua negaraTunduk pada
aturan yang lebih luas termasuk diatur dalam
empat konvensi Jenewa dan
protokol tambahan pertama.
Semua pihak harus mematuhi hukum perikemanusiaan
internasional.
Aturan yang lebih terbatas berlaku bagi pertikaian bersenjata
internal-khususnya yang ditetapkan dalam Pasal 3
dari setiap ke-empat Konvensi Jenewa dan
Prokokol Tambahan kedua.
HPI
HPI mengatur hal – hal sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap anggota angkatan perang yang luka, sakit
baik dari pihak musuh maupun tentara dari pihak sendiri.
2. Perlindungan terhadap penduduk sipil khususnya yang diduduki oleh
pihak musuh.
4.Mengatur pembatasan-pembatasan alat dan cara-cara perang sehingga
tidak menjadi perang bebas.
3. Mengatur cara memulai perang dengan sah.
TUJUAN
Apabila terpaksa terjadi perang maka HPI mengatur
agar perang dan akibat yang ditimbulkan lebih manusiawi.
Maksudnya bahwa dalam perang ada batasan tertentu,
1. Sasaran perang hanya obyek militer.
2. Obyek sipil,pemukiman penduduk dan sebagainya
tidak boleh diserang.
3. Tidak boleh / dilarang untuk menggunakan alat maupun senjata perang tertentu, seperti senjata nuklir,biologi dan kimia.
Konvensi Jenewa (12 Agustus 1949)
Konvensi IPerlindungan
terhadap angkatan perang di darat yang
terluka dan sakit, para dokter, perawat
serta petugas di bidang agama.
Konvensi IIPerlindungan kepada para
korban,orang sakit, petugas kesehatan dan petugas agama dari angkatan laut serta kapal perang
yang kandas.
Konvensi IIIPerlindungan
terhadap tawanan perang.
Konvensi IVPerlindungan
terhadap orang-orng sipil di masa perang
ataupun pendudukan.
“PROTOKOL TAMBAHAN” disahkan 8 juni 1977
(Ketentuan tambahan yang isinya lebih luas daripada Konvensi Jenewa 1949)
Protokol IPertolongan
diterapkan pada pertikaian bersenjata Internasional ( diikuti
157 negara ).
Protokol IIPertolongan yang diterapkan pada
pertikaian bersenjata non internasional
(diikuti 150 negara).
Protokol III(2005) pengesahan dan pengakuan
Lambang Kristal Merah sebagai Lambang keempat dalam Gerakan.
Aturan Dasar HPI
1. Orang yang tidak atau tidak dapat lagi mengambil bagian dalam pertikaian patut memproleh penghormatan atas hidupnya, atas keutuhan harga diri dan fisiknya. Dalam setiap kondisi mreka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan berdasarkan apapun.
2. Dilarang untuk membunuh atau melukai lawan yang menyerah atau yang tidak dapat lagi ikut serta dalam
pertempuran.
3. Mereka yang terluka dan yang sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak bertikai yang menguasai mereka.
Personilmedis, sarana medis, transportasi medis dan peralatan medis harus ilindungi.
Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di atas dasar putih adalah tanda
perlindungan atas personil dan obyek trtentu dan harus dihormati.
4. Kombatan dan penduduk sipil yang berada dibawah penguasaan pihak lawan berhak
memperoleh penghormatan atas hidup, harga diri,hak prribadi, keyakinan politik, agama dan
keyakinan lainnya. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan ataupun balas dendam.
Mereka berhak berkomunikasi dengan keluarganya serta berhak menerima bantuan.
5. Setiap orang berhak atas jaminan peradilan dan tak seorangpun dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas
suatu tindakan yang dilakukannya. Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran
penyiksaan fisik maupun mental atau hukuman badan yang kejam yang
merendahkan martabat ataupun perlakuan lainnya.
6. Tidak satu pun pihak bertikai maupun anggota angkatan bersenjatanya
mempunyai hak tak terbatas untukmemilih cara dan alat berperang. Dilarang untuk menggunakan alat dan cara berperang yang berpotensi mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang tak perlu.
7. Pihak bertikai harus selalu membedakan antara penduduk sipil
dan kombatan dalam rangka melindungi penduduk sipil dan hak milik mereka. Penduduk sipil baik secara keseluruhan
maupun perseorangan tidak boleh diserang. Penyerangan hanya boleh
dilakukan semata-mata kepada obyek militer.
1. Apa yang dimaksud dg HPI ? Jawab : “Seperangkat aturan yang
karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata.”2. Apa istilah lain yang digunakan untuk
menyebut HPI ?Jawab : “Hukum Humaniter Internasional , Hukum Perang dan Hukum Konflik Bersenjata”
REMEMBER AGAIN !
3. Kapan HPI dapat berlaku ?
4. Apa yang dimaksud pertikaian bersenjata internasional?
5. Sebutkan dua dari tujuan HPI !
Jawab : Hanya berlaku pada saat suatu konflik dimulai dan berlaku sama kepada semua pihak tanpa memandang siapa yang memulai pertikaian.
Jawab : Pertikaian yang sedikitnya melibatkan 2 negara
a. Sasaran perang hanya obyek militerb. Obyek sipil, pemukiman penduduk
dan sebagainya tidak boleh diserang