KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAHREPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI KEUANGAN
DAERAH (SIKD)
MENUJU E-GOVERNMENT
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Dasar Hukum
Pelaksanaan SIKD1. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
2. UU No. 23/2014 ttg Pemerintah Daerah
3. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah
4. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
6. PP No. 65/2010 tentang perubahan atas PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
7. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. PERMENDAGRI No. 64/2013 tentang Penerapan Akutansi berbasis Akrual
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
3
BAB XXII
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 391(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan
informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri
atas:
a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu
sistem informasi Pemerintahan Daerah.
UU 23 / 2014 :
Pemerintahan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
4
Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi
perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:
a. kondisi geografis Daerah;
b. demografi; c. potensi sumber daya Daerah;
d. ekonomi dan keuangan Daerah;
e. aspek kesejahteraan masyarakat;
f. aspek pelayanan umum; dan
g. aspek daya saing Daerah.
Pasal 392
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
5
(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi
anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk:
a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran
Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan
kebijakan keuangan Daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi
kinerja keuangan Daerah;
Pasal 393
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
6
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan
Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada
masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi
keuangan Daerah secara nasional; dan
g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah
(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
Pasal 393
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
7
KEWAJIBAN
(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1)
WAJIB diumumkan kepada masyarakat.
(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah WAJIB
disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 394
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
8
SANKSI
3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan
informasi pembangunan Daerah dan informasi
keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi
keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
bupati/wali kota.
Pasal 394
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
9
4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali
berturut-turut tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah dikenai sanksi berupa
mengikuti program pembinaan khususpendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas
dan kewenangannya dilaksanakan oleh
wakil kepala daerah atau oleh pejabatyang ditunjuk.
Pasal 394
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Selain informasi pembangunan
Daerah & informasi keuangan Daerah
sbgm dimaksud dalam Pasal 391 ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat
menyediakan & mengelola informasi
Pemerintahan Daerah lainnya.
10
Pasal 395
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
“Informasi Pemerintahan Daerah lainnya”antara lain :
1. informasi mengenai proses
pembentukan Perda,
2. kepegawaian,
3. kependudukan, dan
4. layanan pengadaan barang dan jasa.
11
Pasal 395
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
PP
71/2010
Kebijakan
Akt &
SAPD
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap &
Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Investasi Jangka
Panjang
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Pembiayaan
Dana Cadangan
Konsolidasi
ReStatement Laporan
Keuangan
LRA SAL
LO LPE
Neraca
LAK *)
C
a
L
K
**)
Lap. Keu PPKD
Lap. Keu SKPDPemda
1
LAK disusun berdasarkan
hasil analisis arus masuk dan
keluar kas.
2
3
5
4
6
7
CaLK merupakan penjelasan
deskriptif atas keseluruhan
laporan.
*)
**)
Transaksi
Transitoris ***)
Transaksi Transitoris dapat
berupa Potongan Pajak,
Penyetoran Pajak, PPh21, dll.
***)
PEMDA
Transfer
Permen
dagri
64/2013
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
PP
71/2010
Permend
agri
64/2013
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap &
Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Konsolidasi
Laporan Pemda
LRA
LO LPE
Neraca
C
a
L
K
**)
1
2
3
5
7SKPD
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
PP NO 56 TAHUN 2005
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, menyatakan
Pemda wajib menyampaikan Informasi
Keuangan Daerah (IKD) kepada Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Keuangan
dan Kementerian Dalam Negeri;
Mandatorial
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
2. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) secara nasional;
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penegndalian Defisit
Anggaran;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
Pinjaman Daerah, dan Defisit Anggaran Daerah;
Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 9
Tujuan SIKD Nasional
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 9
1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
3. Laporan Realisasi APBD Semester I;
4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang terdiri dari;a. Realisasi APBD;
b. Neraca;c. Laporan Arus Kas, dand. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskaldaerah.
Data SIKD Nasional
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 10 (2)
1. Penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah;
2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat;
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang teknologi
pengembangan SIKD;
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean,
peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran
informasi antar Instansi Pemerintah.
Fungsi
Penyelenggaraan SIKD
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 12
1. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah danlaporan pengelolaan keuangan daerah;
2. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangandaerah;
3. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalammelakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
4. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;5. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada
masyarakat; dan6. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang
dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.
Penyelenggaraan SIKD
Provinsi / Kabupaten / Kota
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 13
1. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan
anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang
dihasilkan oleh Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah.
2. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs
resmi Pemerintah Daerah.
3. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalamrangka mendukung SIKD secara nasional.
Penyelenggaraan SIKD
Provinsi / Kabupaten / Kota
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
PRESIDEN
MENDAGRIK/
L
K/
L
K/
L
K/
L
PORTAL DATA KEUANGAN DAERAH
(SIKD NASIONAL)
Website
Keuda
Provinsi
Kabupaten/Kota
Inspektorat
Website
Provinsi
Website
Kab/Kota
Publikasi Konten
KOMINFO/
Pengelola Web
DPPKAD SIKD
Publikasi Konten
Publikasi Rekap
(memastikan)
Fasilitasi
Inspektorat
KOMINFO/
Pengelola Web
DPPKAD
(memastikan)
Fasilitasi
SKPD[verifikasi
]
SKPD[verifikasi
]
[verifikasi
kab/kota]
Oleh Provinsi
[upload kab/kota]SIKD
[upload prov]
[verifikasi prov]
Oleh Ditjen Keuda
(alur data)
(alur publikasi)
(koordinasi)