Disampaikan pada Konsinyering Penyusunan RENSTRA Ditjen Industri Agro
REVIEW RKP & RPJM SEKTOR INDUSTRI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
OUTLINE
• PENDAHULUAN 1
• SEKILAS MAKROEKONOMI 2
• RKP 2013: INDUSTRI 3
• PERENCANAAN & ANGGARAN 4
• ARAH KEBIJAKAN 2015 – 2019 5
• PENUTUP 6
3
Bagian 1
PENDAHULUAN
4
5
Bagian 2
KINERJA EKONOMI DAN INDUSTRI
6
KINERJA EKONOMI NASIONAL
Sumber: Nota Keuangan TA.2013
DISTRIBUSI PDB DAN KONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, 2010-2011 • Perbaikan daya beli masyarakat
2011 sejalan dengan rendahnya inflasi, tumbuhnya konsumsi masyarakat, terutama pada konsumsi makanan (3,8%) dan bukan makanan (5,5%).
• Pertumbuhan subsektor industri nonmigas tahun 2011 ditopang oleh industri logam dasar, besi dan baja, industri makanan, minuman, dan tembakau, serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki.
• Ketiga subsektor itu masing-masing tumbuh sebesar 13,1% (yoy), 9,2% (yoy), dan 7,5% (yoy)
7
KINERJA INDUSTRI NON-MIGAS
• Meskipun kuartal-1 pertumbuhan sempat melemah akibat dampak krisis Eropa, bertumpu pada meningkatnya konsumsi di dalam negeri, sektor Industri Manufaktur Non-Migas pada Semester 1 tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 6.1%;
• Indeks Produksi Juni 2012 menunjukkan angka sebesar 109.8, lebih besar dibandingkan dengan Indeks Produksi pada Maret sebesar 102.5.Oleh karena itu perlu dirumuskan dukungan kebijakan kepada sektor-sektor industri yang berbasis pasar dalam negeri.
3.64
4.50 4.78
5.03
5.69
5.50 6.35
6.01
4.63
6.20
6.46
6.34 4.86
5.69 5.97
7.51
5.86
5.27
5.15
4.05
2.56
5.09
6.83
6.09
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - H1
Pertumbuhan PDB Nasional & Industri Manufaktur Non-Migas
(Dalam %)
Pertumbuhan PDB Nasional
PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR NON MIGAS
97
109.8
80
85
90
95
100
105
110
115
Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang (2010 = 100)
Sumber: BPS, 2012
8
PERKIRAAN EKONOMI MENDATANG
• Pertumbuhan investasi juga didukung oleh upaya perbaikan struktur APBN untuk lebih mendorong Kualitas Belanja Pemerintah.
• Di tahun 2013, penajaman alokasi anggaran belanja dilakukan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian akan diperoleh dana tambahan untuk belanja modal Pemerintah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN, 2012-2013 (y-o-y)
• Kesepakatan Pemerintah dan DPR di pmbicaraan pendahuluan RAPBN 2013, pertumbuhan ekonomi 2013 ditetapkan sebesar 6,8 – 7,2%.
• Melihat perkembangan ekonomi global hingga sem-I 2012, ekonomi 2013 diperkirakan tumbuh mencapai 6,8%.
• Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta investasi.
Sumber: Nota Keuangan TA.2013
9
Bagian 3
RKP 2013: Isu Strategis, Prioritas Nasional
10
KONDISI STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2013
FAKTOR UTAMA TANTANGAN STRATEGI KATA KUNCI
TEMA
Ketidakpastian Global Meningkat (Ekonomi,
Politik, & Bencana Alam)
Potensi Perekonomian Domestik Tumbuh dan
Berkembang
Meningkatkan Dayasaing Nasional
Meningkatkan Daya Tahan Ekonomi
Menurunkan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Secara
Berkelanjutan
Kesenjangan Kesejahteraan Rakyat
Masih Tinggi
PENGUATAN PEREKONOMIAN
DOMESTIK
PENINGKATAN DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Mengembangkan dan mendayaguna-kan seluruh
potensi dalam negeri
Meningkatkan dan Memperluas
Kesejahteraan Rakyat
Menjaga Stabilitas Sosial dan Politik
Mengoptimalkan Investment Grade sebagai pendorong Pertumbuhan
11
TEMA PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS 2013
ISU STRATEGIS NASIONAL 2013
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda
Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)
PENINGKATAN DAYA SAING
Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4
Peningkatan pembangunan sumber daya manusia
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
Persiapan pemilu 2014
PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL
PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN
PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
12
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
Kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan
Ketahanan Pangan
Infrastruktur
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Energi
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pasca-konflik
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 3
PNL Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
PNL Bidang Perekonomian
PNL Bidang Kesejahteraan Rakyat
4
5
6
7
8
14
9
10
12
11
1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
001 Revitalisasi Industri Pupuk
1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
001 Revitalisasi Industri Gula
13
1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
007 Center of Excellence Industri Petrokimia
a. Industri Pengolahan non Migas
b. Kerjasama Ekonomi Internasional
c. Tenaga Kerja Indonesia
DIPERLUAS
Prioritas Nasional Dalam RKP 2013
1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
001 Fasilitasi Pengembangan Kawasan (CPO)
13
Isu Strategis Industri Pengolahan Non-Migas
NO ISU STRATEGIS SASARAN INPUT UTAMA
INDUSTRI PENGOLAHAN
1. Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja
Tumbuhnya industri berbasis hasil tambang: • Industri aluminium di Kuala Tanjung – Sumut dan industri
alumina di Kalbar; • bijih besi di Kulonprogo - DIY dan Batulicin - Kalsel; • industri berbasis nikel, tembaga, batubara, petrokimia,
dan migas.
1. Berkoordinasi dengan semua kementerian terkait dalam pembangunan infrastruktur produksi dan distribusi;
2. Peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif;
3. Peningkatan ketersediaan bahan baku;
4. Peningkatan ketersediaan energi;
5. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
6. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang handal;
7. Peningkatan kemampuan tenologi baik produk maupun proses produksi;
8. Peningkatan akses ke pasar domestik dan ekspor.
Tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian: • Industri minyak sawit di KEK Sei Mangke - Sumut, Maloy –
Kaltim, dan Dumai – Riau; • industri pengolah karet, cokelat, bubur kayu dan kertas,
Tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik: • tekstil, pakaian jadi, alas kaki, • komponen elektronika, • komponen dan aksesories kendaraan bermotor, dan
galangan kapal, • alat rumah tangga, furnitur dan rotan • Industri Obat dan Alat Kesehatan
2. Membangun industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri
Tumbuhnya IKM: • meningkatnya populasi IKM ; • berkembangnya inovasi pada IKM; • tumbuhnya industri kreatif; dan • berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri
besar.
Peningkatan akses pada KUR, modal ventura, dll.
Peningkatan akses pasar melalui promosi dan pameran
Peningkatan kompetensi SDM IKM dan penumbuhan wirausaha baru
Peningkatan kemampuan IKM sebagai pemasok bagi industri besar / lainnya
14
4 6
6
7 4
3
3
2 6
1
1 9
9
15
15
8 5
8
16
10
1. Industri Batubara di Muara Enim Sumsel dan
Palangkaraya Kalteng
2. Industri Berbasis Migas dan Kondensat di Bontang
Kaltim
3. Industri Bijih Besi di Batu Licin dan Kulon Progo
4. Industri Alumunium di KualaTanjung Sumut dan
Alumina di Kalbar
5. Industri Semen di Sorong Papua Barat
6. Industri Pengolahan CPO KEK Sei Mangke Sumut,
Dumai Riau dan Maloy Kaltim
7. Industri Hilir Produk Karet Jambi
8. Industri Bubur Kayu (Pulp) dan Kertas di Sumatera
dan Kaltim
9. Industri Pengolahan Rotan di Palu dan Cirebon
10. Industri Kakao di Sulawesi
11. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dan Alas Kaki
12. Industri Mesin dan Peralatan
13. Industri Komponen Elektronika dan Telematika
14. Industri Alat transportasi Darat dan komponennya
15. Industri Galangan Kapal di Lamongan dan Bintan
16. Industri Garam di Nusa Tenggara Timur
17. Industri Furniture
I. INDUSTRI BERBASIS HASIL TAMBANG II. INDUSTRI BERBASIS HASIL PERTANIAN III. INDUSTRI BERBASIS SDM & PASAR DOMESTIK
(Umumnya di P. Jawa)
IV. PENINGKATAN PERAN IKM
Utamanya untuk mendukung penguatan struktur industri dengan memperbesar
keterkaitan antara industri besar dan IKM. LOKASI DI SELURUH INDONESIA.
Isu Strategis Pembangunan Industri 2013
15
Bagian 4
KETERKAITAN PERENCANAAN & ANGGARAN
16
KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH
• Memiliki 2 Peran:
1) Mewujudkan tujuan nasional peningkatan kesejahteraan
2) Melaksanakan 3 fungsi ekonomi: Fungsi ALOKASI pendanaan untuk program/kegiatan investasi produktif misal: proyek-proyek infrastruktur Fungsi DISTRIBUSI pemberdayaan kelompok masyarakat marginal misal: program pengentasan kemiskinan Fungsi STABILISASI penyediaan berbagai jenis subsidi misal: price subsidy dan targeted subsidy
17
PROGRAM
(12 PROG)
KEGIATAN
( 56 KEG)
OUTPUT
KOMPONEN
PENJABARAN PERENCANAAN PADA DOKUMEN ANGGARAN
Allocative Efficiency • Analisis relevansi & efektivitas
alokasi anggaran K/L Keseimbangan Postur Belanja
Operational Efficiency • Analisis efisiensi
alokasi anggaran K/L Kesesuaian Anggaran dan Pengukuran Kinerja
Tahapan dari proses pencapaian output, yang berupa paket-paket pekerjaan
Prestasi kerja berupa barang/jasa yang dihasilkan suatu Kegiatan, dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
Penjabaran dari Program, mencerminkan tugas dan fungsi Satker, untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.
DEFINISI:
Penjabaran dari kebijakan sesuai visi dan misi, mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I, dengan indikator kinerja yang terukur.
Sumber : PMK No.93/02/2011
18
PERENCANAAN PAGU ANGGARAN PENDEKATAN BASELINE
PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
KETERKAITAN ANGGARAN DALAM PERENCANAAN
• Menıngkatkan Kualıtas Belanja
Efektif dalam mencapai sasaran pembangunan
Fokus anggaran diutamakan untuk KEGIATAN PRIORITAS
Efisien dalam pelaksanaan
Penyusunan rencana kegiatan & anggarannya menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja
• Menıngkatkan Transparansı & Akuntabılıtas
Jelas apa yang akan dicapai
Jelas biaya yang dibutuhkan untuk mencapainya
Jelas siapa yang bertanggungjawab
“Dasar Penyesuaian Baseline” Pagu 2012: baseline penyesuaian pagu 2013
19
Hal-hal yang mempengaruhi penyesuaian baseline
BASELINE ANGGARAN: DASAR PERENCANAAN
• Hasil EVALUASI terhadap kebijakan yang sedang berjalan: apakah
perlu untuk dilanjutkan atau dihentikan.
• Perubahan PARAMETER yang bersifat NON-EKONOMI, seperti:
• Pengurangan volume output dan pagu anggarannya karena volume
output yang ditargetkan tidak mungkin dapat dicapai (volume output
untuk prioritas nasional biasanya tidak berubah);
• Penambahan volume output tanpa penambahan pagu anggaran
Kegiatan (dari hasil optimalisasi)
• Perubahan PARAMETER yang bersifat EKONOMI, merupakan
parameter ekonomi makro yang bersifat penting seperti
pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, dll.
• Adanya KEBIJAKAN BARU (new initiatives), yaitu merupakan
kebijakan yang belum direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
20
RKP RENJA K/L RPJMN
RENSTRA
RKA K/L
• Prioritas
• Fokus Prioritas
• Arah Kebijakan
• Program/Kegiatan
• Tujuan Program dan Kegiatan
• Indikator
• Target
• Alokasi Baseline Program 5 tahun
• Visi dan Misi
• Tujuan
• Sasaran Strategis K/L
• Arah dan Kebijakan Strategi
• Program/Kegiatan
• Outcome/Output
• Indikator
• Target
• Alokasi Baseline Program 5 thn
• Unit Organisasi
• Visi dan Misi
• Tujuan
• Sasaran
• Program/Kegiatan
• Outcome/Output
• Baseline
• Prakiraan Maju
• Unit Organisasi
Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L
• Sasaran Strategis
• Program-program K/L
• Indikator Kinerja Utama Program
• Pendapatan K/L
• Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)
• Program Eselon 1
• Tujuan Kegiatan
• Output
• Indikator Kinerja Kegiatan
• Pendapatan Per Program
• Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 3: Biaya Pencapaian Hasil
(Outcome)
• Rincian Biaya Per Kelompok Biaya
• Jenis Biaya
• Sumber Dana
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
21
SATKER DAERAH
STRUKTUR PERENCANAAN
KEBIJAKAN
PLATFORM PRESIDEN (KABINET)
PRIORITAS (IMPACT)
FOKUS PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEBIJAKAN, PERENCANAAN & STRUKTUR
22
Bagian 5
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
2015 - 2019
23
THE FUTURE WE WANT
Global Commitment to
Sustainable Development
1. Economically sustainable Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Pro Growth
2. Socially sustainable Mengurangi kesenjangan ekonomi: Pro Job dan Pro Poor
3. Environmentally sustainable RAN GRK: Pro Environment
23
24
2011
Share Industri dalam PDB = 25,75 %
2019
Share Industri dalam PDB = 27,83 %
2025
Share Industri dalam PDB = 30,00 %
24
Pertumbuhan Ekonomi 2014 – 2025 = 7,0 %
Pertumbuhan Industri = 8,3 – 8,5 persen
2014
25
"Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung
Energi Nasional"
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
Tambang & Lumbung Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional''
Koridor Sulawesi
''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional
dan Pendukung Pangan Nasional''
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
"Pengolahan Sumber Daya Alam yang
Melimpah dan SDM yang Sejahtera"
Koridor Jawa
Koridor Bali Nusa Tenggara
Koridor Papua
25
Industri adalah penghela dalam penciptaan lapangan kerja
26 26
SAAT INI
KONDISI SAAT INI:
• Industri dengan kemampuan mencipta nilai tambah kecil, memberikan porsi yang besar bagi tenaga kerjanya.
• Sementara industri dengan nilai tambah besar memberikan porsi yang lebih kecil bagi Tenaga Kerja.
DIBUTUHKAN KEBIJAKAN: • Menjadikan industri sebagai alat distribusi perekonomian yang lebih adil paling tidak bagi tenaga kerjanya. • Pada saat yang sama meningkatkan kemampuan industri menciptakan nilai tambah.
Sumber: BPS Statistik Industri 2010 - Diolah
27
• Sektor industri mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
• Target Penurunan Emisi CO2 sektor industri: a) 1 Juta Ton CO2e (26% - national resources)
b) 5 Juta Ton CO2e (41% - dengan dukungan pihak internasional).
• Strategi: (1) Audit energi pada industri yang padat energi dan (2) pemberian insentif pada program efisiensi energi
28
Bagian 6
PENUTUP
29
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional • Sesuai penugasan RPJMN, terkait prioritas nasional/bidang.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L • Uraian lengkap, mencakup kegiatan K/L, keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaannya • Uraian kebijakan dijabarkan melalui Program terkait, dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome setiap Program,
termasuk penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi.
BAB IV Penutup LAMPIRAN
SISTEMATIKA PENULISAN
30
TERIMA KASIH
SEKIAN DAN
30