Konsep dan Pola Pikir SinkronisasiRPJMD dengan RPJMN
Dwi Handono Sulistyo
PKMK FK UGM
Pokok Bahasan
• Landasan Hukum
• Sinkronisasi sebagai amanat UU & NKRI
• Landasan Teori & Konsep
• Tujuan dan Pendekatan Sinkronisasi
• Gambaran Modul Sinkronisasi
LANDASAN HUKUM
Pokok Bahasan 1:
Landasan Hukum
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
lanjutan
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Pengendalian & evaluasi
Pasal 276 UU No. 23 Tahun 2014
• (1) Menteri melakukan pengendalian danevaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi.
• (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmelakukan pengendalian dan evaluasiterhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
KETENTUAN LEVEL PROVINSI
Sanksi jika tidak sesuai
Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014• (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD, tidaksesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN, ….., Gubernur bersama DPRD provinsi melakukanpenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejakhasil evaluasi diterima.
• (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjutioleh Gubernurdan DPRD provinsi dan Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentangRPJMD Provinsi menjadi Perda, Menterimembatalkan Perda dimaksud.
Fokus evaluasi: Kesesuaian
Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014
• Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsitentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteridilaksanakan untuk menguji kesesuaianRPJMD provinsi dengan RPJMN, kepentinganumum dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.
KETENTUAN LEVEL KABUPATEN/KOTA
Fokus evaluasi: Kesesuaian
Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014
• Evaluasi terhadap rancangan PerdaKabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakilPemerintah dilaksanakan untuk mengujikesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentinganumum dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.
Sanksi jika tidak sesuai
Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014• (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan PerdaKabupaten/Kota tentang RPJMD, tidak sesuai denganRPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, ….., bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kotamelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Harisejak hasil evaluasi diterima.
• (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti olehbupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota danbupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kotamenjadi Perda, gubernur sebagai wakil PemerintahPusat membatalkan Perda dimaksud.
KONSEP SINKRONISASI SEBAGAIAMANAT UU & NKRI
Pokok Bahasan 2:
RPJM
NASIONAL
NKRI
RPJMD
PROVINSI
RPJMD
KAB/KOTA
PE
NC
AP
AIA
N S
AS
AR
AN
PE
NJA
BA
RA
N S
AS
AR
AN
RPJM
NASIONAL
NKRI
RPJMD
PROVINSI
RPJMD
KAB/KOTA
PENC
APAI
AN S
ASAR
AN
PENJ
ABAR
AN S
ASAR
AN
RENSTRA
PerencanaanTingkat Puskesmas
LANDASAN TEORI & KONSEP
Pokok Bahasan 3:
Inti dari teori (1)
• Pembangunan kesehatan harus “total football”, tidak hanya bisa oleh pelakukesehatan
Determinants of Health and Well-Being - HL Blum (1981)
Inti dari Teori (2)
• Pembangunan kesehatan jangan hanya fokuspada program dan kegiatan, tapi juga fokuspada Penguatan Sistem Kesehatan
• Kinerja kesehatan buruk = akibat sistemkesehatan yang lemah
• Satu komponen (subsistem) lemah sistemterganggu
Kepemimpinan & Kebijakan Kesehatan
PembiayaanKesehatan
SDM Kesehatan
Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatandan Makanan
PenelitianPengembangan
UpayaKesehatan
Manajemen & InformasiKesehatan
PemberdayaanMasyarakat
LingkunganEkonomi
Lingkungan Sosial-Agama-Budaya
LingkunganPolitik & Hukum
LingkunganFisik - Biologi
LingkunganIPTEKKES
Source: Berman & Bitran (2011)
Kepemimpinan & Kebijakan Kes
Pembiayaan Kes
Litbangkes
SDM Kes
Sediaan Farmasi, alkes
Manajemen & informasi Kes
Upaya Kesehatan
PemberdayaanMasyarakat
ISU STRATEGIS
1 KIA, Remaja, Lansia
2 Gizi Masy
3 P2PL
4 Akses/Mutu PKD & Rujukan
5 Farmasi/Alkes/POM
6 SDMK
7 Promkes & Pemb.Masy
8 Litbangkes/SIK
9 Efektivitas Pembiayaan. Kes
10 JKN
SASARAN POKOK BDG KES
1 IPM
2 IPKM
3 Gini Inkeks
4 % 7 Jml peserta JKN
5 LPP, TFR, CPR
6 Gizi Masy
7 MMR, IMR
8 Prev <5 kurang gizi & Stunting
9 Prev Tb & HIV
10 Prev darah tingi & obesitas
11 % <18th merokok
12 Jml Kec min 1Pusk terakrditasi
13 % Kab:80% imm lengkap
14 Jml Pusk min 5 jenis SDMK
15 Akses air minum dan samijaga
16 Tingkat kemiskinan
17 Peserta JKN
18 Akses pangan begizi
19 IMP di daerah tertinggal
SASARAN POKOK SUB-BID KES
1 Status KIA
2 Status Gizi
3 PM/PTM/PL• tbc/HIV/Malaria• Kusta/filaria• PL (Kesling)• Hipertensi/obeeritas• Merokok• PD3I
4 Akses/Mutu Pelkes
5 Kepsertaan JKN
6 SDKM
7 Obat/Alkes/Mak-min
8 Promkes/Pember.masy
9 PHBS
10 OOP katarstropik <<
11 Sistkes > responsif
12 Daya saing obat & Makanan
ARAH KEBINAKAN
1 Akes pelkes KIA, remaja, lansia
2 Gizi masyarakat
3 P2PL
4 Akses & mutu PKD
5 Akses & mutu rujukan
6 Akses & mutu obat
7 POM
8 Jml,mutu,distribusi SDMK
9 Promkes & Pemb.Masy
10 Litbang & SIK
11 Kepsertaan JKN
12 Efektifitas Pembiayaan Kes
NAWA CITA
1 NEGARA HADIR
2 GOOD GOVERNANCE
3 MULAI DR PINGGIR (Eequity)
4 PENEGAKAN HUKUM
5 MUTU MASNUSIA & MASY
6 PROD & DAYA SAING
7 EKONOMI MANDIRI
8 REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9 KEBHINREKAAN & RESTORASI SOSIAL
Huruf merah = penguatan sistem kes
ascobat/situbondo/120516
TUJUAN DAN PENDEKATANSINKRONISASI
Pokok Bahasan 4:
Tujuan Sinkronisasi
Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk:
1. Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil;
5. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah;
6. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
28
Pendekatan Sinkronisasi
• Kebijakan anggaran belanja: money follow program
• Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratifdan Spasial
• Penentuan Prioritas melalui pelaksanaan multilateral meeting, bilateral meeting atau forum SKPD
• Rancangan RPJMD dikonsultasikan kepada Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu
29
GAMBARAN MODUL SINKRONISASI
Pokok Bahasan 5:
Bab I. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Bab I terdiri dari dua topik bahasan:
1. Dasar Hukum Perencanaan Nasional
2. Hubungan RPJMN dan RPJMD
Bab II. Pokok-Pokok RPJMN 2015 -2019
Bab II terdiri dari 2 pokok bahasan:
1. Filosofi RPJMN 2015 – 2019
2. Ringkasan RPJMN 2015 – 2019
Bab III. RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi
MasyarakatPada Bab III ini terdiri dari 2 pokok bahasan:
1. Permasalahan dan Isu Strategis
2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Strategi Pembangunan dan Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan di Bidang Kesehatan
Bab IVSinkronisasi RPJMD dengan RPJMN
Sub Bidang Kesehatan & GiziMasyarakat
Bab IV• Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan
• Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis
• Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, danIndikator Pembangunan
• Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran
• Tahap 5: Sinkronisasi Strategi dan Arah KebijakanPembangunan
• Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan PrioritasNasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas BerdasarkanIndikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan
• Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program danKegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional
• Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi PelaksanaanProgram dihapus
Catatan
• Tahap I (Analisis Situasi dan MasalahKesehatan) dalam Bab IV tidak dibahas khususdalam pelatihan ini
• peserta diminta mempelajarinya sendiri
TERIMA KASIH