LAPORAN KINERJA (LKIP)
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
JL. Dr. Soesilo No. 44 – 46 Pahoman, Bandar Lampung
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 i
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan
Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 di
lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
(LKj) merupakan suatu dokumen evaluasi dalam melakukan penilaian kinerja
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan juga sebagai
gambaran sampai dimana kita telah dapat mencapai sasaran yang diukur melalui
indikator sasaran, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah kita
tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini belum
optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait
bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan
untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) selanjutnya.
Harapan kami selanjutnya Laporan Kinerja (LKj) ini dapat diterima dan
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan
serta peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk masa yang akan
datang.
Bandar Lampung, Januari 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes
Pembina Utama Madya NIP. 19630825 198910 2 002
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 ii
Laporan Kinerja (LKj) merupakan suatu dokumen evaluasi dalam
melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja (PK), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan tahun 2015 – 2019 dalam rangka mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-ingginya di Provinsi Lampung.
Dalam rangka mewujudkan Visi Lampung Maju dan Sejahtera,
yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan
dalam 5 Misi, dimana bidang kesehatan masuk pada misi ketiga. Sasaran
strategis yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada periode ini
adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama
untuk kesehatan ibu dan anak yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja
Utama (IKU).
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
dapat di simpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah di
tetapkan pada tahun 2018 belum dapat dicapai sepenuhnya oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
a. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan
dalam Dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD dan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi lampung dan Dokumen
Perjanjian Kinerja (PK) perubahan tahun 2018 dari sasaran
strategis Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang
diukur dari dengan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). ada 5
(lima) Indikator Kinerja Utama mencapai kinerja >100%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 iii
dengan kriteria kinerja Memuaskan, 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama yang mencapai kinerja <100% dengan jumlah rata –
rata capaian 117%.
b. Untuk Akuntabilitas keuangan dari 18 Program dan 47
kegiatan yang dilaksanakan realisasi keuangan tercapai
90,34%.
Belum sepenuhnya tercapainya sasaran diatas disebabkan karena
beberapa hal seperti Sistem evaluasi dan pelaporan program yang belum
optimal dalam penyediaan data untuk mengukur pencapaian sasaran dan
pada akhirnya menyebabkan keterlambatan dan ketidak tepatan waktu
dalam pengiriman data dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Keterbatasan
Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten /Kota baik secara kualitas
maupun kuantitas. Belum optimal nya SDM itu sendiri dalam memahami
dari definisi operasional dan formula atau rumus dari indikator yang ada.
Belum optimalnya kordinasi lintas program dan lintas sektor baik di
Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
Keterbatasan anggaran kesehatan yang ada di Provinsi maupun
di Kabupaten/Kota. Terkendalanya pencairan dana yang tidak tepat waktu
sehingga berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang
berhasil maupun yang masih belum berhasil dan akan menjadi perhatian
untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang agar lebih efisien
dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar .............................................................................. i
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................... ii
Daftar Isi ........................................................................................... iv
Daftar Tabel ..................................................................................... vi
Daftar Grafik ...................................................................................... viii
Daftar Gambar .................................................................................... ix
Bab I Pendahuluan ..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................ 1
1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ... 3
1.3 Tugas dan Fungsi ....................................................... 6
1.4 Isu Strategis .............................................................. 28
1.5 Landasan Hukum ....................................................... 28
1.6 Inovasi Terbaru ....................................................... 30
1.7 Sistematika .............................................................. 39
BAB II Perencanaan Kinerja ........................................................... 40
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .......................... 40
a. Rencana Strategis ................................................ 40
1. Visi .............................................................. 41
2. Misi ............................................................. 42
3. Tujuan dan Sasaran ....................................... 42
b. Indikator Kinerja Utama ..................................... 47
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................ 50
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 v
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu ........................... 53
a. Rencana Strategi Hasil Reviu ............................. 53
b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu ................... 58
c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu ............................. 62
BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................ 65
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ....................................... 66
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .................................. 68
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Strategis .................................................................... 70
3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ............................ 96
3.5 Analisis Pencapaian Kinerja ........................................... 101
3.5.1 Pencapaian Indikator Kinerja Program................... 106
3.6 Permasalahan dan Solusi ............................................ 133
3.7 Akuntabilitas Keuangan .............................................. 135
3.8 Prestasi dan Penghargaan ............................................ 138
BAB IV Penutup ................................................................... 142
LAMPIRAN :
Perjanjian Kinerja (PK) Murni Tahun 2018 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2018 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 Cqpaian Indikator Kinerja Utama Capaian Indikator Kinerja Strategis Analisis Pencapaian Sasaran Rencana Aksi Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kesehatan SK IKU Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 IKU Tahun 2015 – 2019 Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 vi
DAFTAR TABEL
NO.
TABEL
JUDUL TABEL HAL
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Dasar Hukum Pembentukan OPD
Daftar Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Tahun 2018
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil
Reviu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pemgukuran dan
Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung 2018
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung Tahun 2018
Skala Pengukuran Ordinal Dengan Petunjuk
Pelaksanaan SAKIP
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung Tahun 2018
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Target Misi
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses
dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
3
4
43
47
50
54
59
62
67
67
69
71
73
73
74
75
80
82
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 vii
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Target Misi Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Kategori Pemcapaian Indikator Sasaran Tahun 2018
Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya mutu
sumber daya manusia kesehatan
Analisis Pencapaian Sasaran 8 meningkatnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan perorangan
Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan rujukan
Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya akses
dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Pencapaian Target Misi Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2018
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018
Analisis pencapaian sasaran 1 meningkatnya status
kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan
mutu pelayanan kesehatan
Jumlah kecamatan yang telah memiliki minimal satu
puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi di
Provindi Lampung Tahun 2018
Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki minimal
satu rumah sakit umum daerah (RSUD) tersertifikasi
atau terakreditasi di provinsi lampung tahun 2018
Kabupaten/Kota yang belum memiliki minimal satu
rumah sakit umum daerah (RSUD) tersertifikasi
atau terakreditasi di Provinsi Lampung tahun 2018
Rumah sakit swasta yang telah tersertifikasi atau
terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2018
Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di
Provinsi Lampung tahun 2018
Alokasi aggaran & % anggaran bidang kesehatan
bersumber APBD tahun 2018
Pencapaian indikator sasaran 1 meningkatnya status
kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan
mutu pelayanan kesehatan
Pagu dan realisai anggran pemerintah daerah Provinsi
Lampung tahun 2018
85
87
91
92
93
93
94
97
99
100
100
101
103
106
111
112
113
122
130
131
135
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 viii
3.32
3.33
3.34
Efektifitas anggaran terhadap capaian misi
pemerintah daerah provinsi Lampung tahun 2018
Efisiensi anggaran tahun 2018
Tabel penambahan anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung Tahun 2018
136
137
137
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 ix
DAFTAR GAMBAR
No.
Gambar
JUDUL GAMBAR Hal
1.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Dan UPTD
Trend capaian jumlah puskesmas dengan pelayanan
kesehatan tradisional, komplementer, alternatif di
Provinsi Lampung tahun 2016-2018
Trend % ketersediaan obat dan vaksin di Provinsi
Lampung tahun 2016-2018
Distribusi capaian % ketersediaan obat dan vaksin
per kabupatn/kota di Provinsi Lampung tahun 2018
Trend cakupan persalinan di fasilitasi pelayanan
kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2017-2018
Distribusi capaian persalinan difasilitas pelayanan
kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung
tahun 2018
Prevalensi balita kurang gizi (Under Weigh)
berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) di
Provinsi Lampung tahun 2016-2017 dan Riskesdas
2018
Trend capaian persentase penduduk terhadap air
minum yang berkualitas di Lampung tahun 2016-
2018
Distribusi cakupan akses penduduk tehadap air
minum yang berkualitas di kabupaten/kota se-
provinsi Lampung tahun 2017
Trend capaian % anak usia 0-11 bulan mendapatkan
imunisasi dasar lengkap di provinsi Lampung tahun
2016-2018
Distribusi capaian % anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi dasar lengkap per
kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018
Trend cakupan distribusi sarana distribusi alat
kesehatan yang memenuhi syarat CDAKB di Provnsi
Lampung tahun 2017-2018
Trend cakupan % puskesmas memiliki dokter di
Provinsi Lampung Tahun 2015-2017
Distribusi cakupan puskesmas dengan dokter di
Provinsi Lampung tahun 2015-2017
5
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
126
127
128
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 x
DAFTAR GRAFIK
No.
Grafik
JUDUL GRAFIK Hal
1
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi
Lampung Tahun 2011 s.d 2017
105
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 1
B A B I
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah
satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu
mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen
masyarakat, termasuk dari berbagai elemen masyarakat, termasuk
dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi . Penyusunan LKj dilakukan dengan
mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan
capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda Proses penyusunan LKj
dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk
mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini
dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja
setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi
Lampung.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 2
LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip
akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan
diwujudkan. Provinsi Lampung mengacu kepada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014, LKj tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada
Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu
Satuan Kerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 yang selanjutnya
dijabarkan dengan Peraturan Gubernur nomor 63 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada
Pemerintah Provinsi Lampung.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah
(SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah
wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj).
1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan
Kerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 yang selanjutnya dijabarkan
dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintah
Provinsi.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 3
Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas, maka Tugas Pokok
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis adalah
untuk melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kesehatan
berdasarkan asas otonomi yang menjad kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
Adapun Dasar Hukum Pembentukan OPD di Lingkungan Provinsi
Lampung adalah;
Tabel 1.1
Dasar Hukum Pembentukan OPD
Peraturan Nomor Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah Tentang
Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi
Lampung
3. Peraturan Gubernur Lampung
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta tata kerja Dinas Daerah
pada Pemerintah Provinsi
Lampung
Nomor 18 Tahun 2016
Nomor 8 Tahun 2016
Nomor 63 Tahun 2016
Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang
peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap
peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang
input dalam pelaksanaan program kesehatan. Adapun jumlah Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan berjumlah 380 orang dan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 4
Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) berjumah 192 orang. Dengan
kualifikasi pendidikan dan pangkat golongan tertera dibawah ini.
Tabel 1.2
Daftar Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
JUMLAH
PEGAWAI
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PANGKAT
GOLONGAN
JUMLAH PEJABAT
STRUKTURAL FUNGSIONAL
PNS : 380 S3 : 1 IV d : 1 Eselon II : 1 Administrator Kesehatan Muda : 1
L : 139 S2 : 70 IV c : 1 Eselon III : 9 Sanitarian Penyelia : 0
P : 241 S1 : 131 IV b : 7 Eselon IV : 28 Penyuluh Kesehatan Madya : 1
D4 : 18 IV a : 40 Sanitarian Madya : 1
PTH
L : 192 D3 : 83 III d : 72 Epidemiologi Muda : 1
L : 89 D2 : 1 III c : 61 WI : 8
P : 103 D1 : 4 III b : 78 Pranata Labkes Madya : 4
SLT
A : 62 III a : 39 Dokter Muda : 1
SLTP : 5 II d : 26 Pranata Dokter Muda : 0
SD : 5 II c : 37 Pranata Labkes Muda : 6
II b : 6 Pranata Labkes Pelaksana : 2
II a : 9 Pranata Labkes Pelayanan
Lanjutan : 2
I d : 1 Pranata Labkes Pratama : 6
Ic : 1 Jumlah : 33
Ib : 1 JFU : 347
Ia : 0
JUMLAH
DINKES 380 380 38
Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun
2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 5
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi lampung Dan UPTD
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 6
1.3 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 63 Tahun 2016 tentang
tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah pada
Pemerintah Provinsi diatas maka Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (Labkes, Bapelkes, Instalasi Farmasi
dan Kalbrasi Alkes dan RSUDBNH) mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan berdasarkan asas
otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan
Unit Pelaksana Teknis (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur
Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi pelaporan
2. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan
Dinas Kesehatan
3. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan
4. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum
dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
1.3.1 Adapun Tugas dan Fungsi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 63
tahun 2017 sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 7
1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintaha daerah dibidang kesehatan
yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan untuk
membantu Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operaional di
bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi.
b. Pengkordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi d
lingkungan Dinas Kesehatan.
c. Pengelolan bara ng milik daerah yang menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan.
d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi dan yang
belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan,
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
2. Tugas dan Fungsi dari Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017
sebagai berikut :
Sekretariat mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan
barang milk daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan
serta Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 8
a. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian
dan koordinasi pengelolaan administrasi rumah tangga dinas,
hukum, hubungan masyarakat, tata laksana dan peraturan
perundang – undangan.
b. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian
dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset atau
Barang milik daerah.
c. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian
dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pengembangan SDM kesehatan.
d. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat,
dan
e. Penyelenggaraan tugas – tugas lain yang diberikan atasan.
2.1 Tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan
Masyarakat
a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan koordinasi dan
pembinaan, pengendalian dalam urusan pengelolaan surat
menyurat, kearsipan, perpustakaan, organisasi dan
tatalaksana hukum, kehumasan, kerumahtanggaan, ketertiban
dan keamanan.
b. Rincian tugas Sub Bagiam Umum, Hukum dan Hubungan
Masyarakat adalah sebagai berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan
kegiatan surat – menyurat, meliputi penerimaan,
pengambilan dan pengiriman, pencatatan/penomoran
dan pengendalian, meneliti kebenaran surat,
kelengkapan lampiran surat dan penyimpanan surat;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian
surat – surat dinas meliputi pendistribsian seperti
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 9
disposisi pimpinan, pengendalian dan penyelesaian,
penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penggunaan
stempel dinas, operator telpon dan faximile;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan
perpustakaan, meliputi numerik buku, mengelompokkan
menyusun dalam penyimpanan, mengendalikan
tamu/pengunjung perpustakaan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan,
pembinaan dan penataan orgsanisasi dan tatalaksana
dalam lingkup Dinas Kesehatan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah
tangga dinas, meliputi kebersihan, keamanan dan
perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata
usaha pimpinan, pengaturan
penggunaan/penanggungjawab rumah dinas, kendaraan
dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK
kendaraan bermotor.
Melaksanakan dan menyiapkan bahan jejaring
dokumentasi hukum serta verifikasi produk hukum dinas;
dan
Melaksanakan dan menyiapkan bahan kehumasan dan
layanan publik;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Hukum dan
Hubungan Masyarakat; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelayanan koordinasi dan
pembinaan/pengendalian dalam urusan administrasi
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 10
keuangan, pembendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan serta pengelolaan aset
daerah.
Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai
berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana penerimaan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan usul
pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di
lingkup Dinas Kesehatan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan,
pengendalian dan bimbingan administrasi keuangan dan
pembendaharaan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi
pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan
realisasi anggaran;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan,
dokumentasi keuangan dan penyusunan laporan
realisasi anggaran;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi
sistem akuntansi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka
pemeriksaan laporan keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan perlengkapan alat
tulis menulis, administrasi barang mulai dari rencana,
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengeluaran,
penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan
perawatan serta inventaris ruangan sampai
penghapusan inventaris;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 11
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam administrasi
kepegawaian, untuk melaksanakan koordinasipembinaan dan
analisis pendayagunaan SDM kesehatan, pembinaan teknis
dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan,
akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan akreditasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.
Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman
perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang meliputi
proses penyusunan dan metodologi yang sesuai dan dapat
diterapkan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan sistem informasi
tenaga kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan secara
terpadu pengembangan SDM kesehatan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantapan sistem
pengembangan karier SDM kesehatan bersama
sektor/program lain/profesi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi
pertimbangan teknis izin tenaga kesehatan asing;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan
penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia
Kesehatan;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 12
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi
pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat,
pengangkatan dan perbantuan perpindahan wilayah;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan mutasi
pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam
pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyusunan ijazah,
peninjauan masa kerja, pemberhentian dengan tidak hormat,
sanksi pegawai dan pensiun pegawai;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pelayanan
Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, JKN, Taspen, Cuti,
Kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha
kepegawaian, meliputi absen, jadwal apel, pembinaan
mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan administratif
atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan
tugas/izin belajar pegawai.
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan;
dan
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Tugas dan Fungsi dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur
Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :
a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan masyarakat.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang
kesehatan keluarga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 13
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
kesehatan keluarga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
5. Penyelenggaraan tugas – tugas yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan
6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan
3.1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbinga teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
Rincian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah
sebagai berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan
program kesehatan keluarga dan gizi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan menggerakkan
pelayanan/sarana kesehatan ibu, anak dan kesehatan
reproduksi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan merencanakan
bimbingan teknis kesehatan keluarga dan perbaikan gizi;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 14
Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan program kesehatan
keluarga dan gizi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
kerjasama lintas program dan lintas sektor dan
kemitraan dalam rangka peningkatan kesehatan
keluarga dan gizi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi
kewaspadaan pangan dan gizi serta sistem
informasinya;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan
kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam
rangka peningkatan kesehatan keluarga dan gizi;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi;
dan
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
3.2 Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Rincian tugas dan seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman
operasional, panduan dan standar kegiatan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);
Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam
mengembangkan forum/jaringan promosi kesehatan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 15
lintas program, lintas sektor, organisasi masyarakat /
organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan
swasta;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan advokasi
kebijakan, bina suasana dan penggerakan masyarakat
dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat (UKBM) ;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan
metode, teknik, media dan sarana pendukung promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM) ;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam
mengembangkan kemampuan/profesionalisme SDM
Kesehatan, lembaga diklat, perguruan tinggi, ikatan
profesi, para pakar dan praktisi lainnya di bidang
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
(UKBM) ;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan
pengendalian dalam rangka Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat (UKBM) ;
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
3.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Rincian tugas seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga adalah sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 16
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis upaya kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan
pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan air dan
sanitasi, pengendalian dampak kesehatan akibat
pencemarahn lingkungan dan pengembangan kawasan
sehat;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan
dan analisis data dan laporan penyehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga yang berasal dari
kabupaten/kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk
pengambilan kebijakan dalam tugas yang bekaitan
dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana, evaluasi dan monitoring program, kesehatan
kerja dan olahraga;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan
bimbingan teknis program kesehatan lingkungan
kesehatan kerja dan olahraga ke kabupaten/kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksaaan
koordinas lintas sektor/ lintas program tingkat provinsi
dan lintas kabupaten/ kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 17
4. Tugas dan Fungsi dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan
Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas :
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular
dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular
dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.
e. Penyelenggaraan tugas – tugas yang belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota dan
f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 18
4.1 Seksi Surveilans dan imunisasi
Seksi Surveilans dan imunisasi mempunyai tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan oprasional, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan dibidang surveilens dan imunisasi.
Rincian tugas seksi surveilans dan imunisasi adalah sebagai
berikut:
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan oprasional
dibidang surveilans dan imunisasi;
Melaksanakan kebijakan oprasional di bidang surveilans dan
imunisasi;
Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang
surveilens dan imunisasi;
Melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan
dibidang surveilans dan imunisasi;
Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat di
laksanakan oleh kabupaten/kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan seksi surveilans dan imunisasi;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4.2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit Menular,
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan oprasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, srta pemantauan, evaluasi pelaporan bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
Rincian tugas Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit
Menular adalah sebagai berikut :
Melaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis upaya pemberantasan penyakit;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 19
Melaksanaan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan
pembinaan dan pengendalian upaya pemberantasan
penyakit;
Melaksanaan dan menyiapkan bahan analisis data,
monitoring dan evaluasi upaya pemberantasan penyakit;
Melaksanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
peningkatan kemampuan dan keterampilan managemen dan
teknis pemberantasan penyakit;
Melaksanaan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan
kebijakan dalam tugas yang berkaitan dengan
pemberantasan penyakit;
Melaksanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
koordinasi lintas sektor/ lintas program tingkat provinsi dan
lintas kabupaten/kota;
Melaksanaan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;
Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4.3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan opasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa.
Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa ;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 20
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan
pembinaan dan pengendalian program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data,
monitoring dan evaluasi upaya Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
peningkatan kemampuan dan keterampilan managemen dan
teknis Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan
kebijakan dalam tugas yang berkaitan dengan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
koordinasi lintas sekstor/ lintas program tingkat provinsi dan
lintas kabupaten/kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Tugas dan Fungsi dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor
63 tahun 2017 sebagai berikut :
Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan kefarmasian.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 21
a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan
rujukan dan kefarmasian.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan
rujukan dan kefarmasian.
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan
rujukan dan kefarmasian.
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan
dan kefarmasian.
e. Penyelenggaraan tugas – tugas yang belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota dan
f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan
5.1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai
tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
oprasional, dan pemberian bimbinang teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan
Kesehatan Primer dan Tradisional;
Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
adalah sebagai berikut:
Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
oprasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
kebijakan oprasional dibidang Pelayanan Kesehatan Primer
dan Tradisional;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 22
Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan
supervisi dibidang Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan
evaluasi, dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan
Primer dan Tradisional;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan
tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
5.2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan
Kesehatan Rujukan.
Rincian Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah
sebagai berikut :
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan standarisasi, petunjuk teknis
pelayanan medik, penunjang medik dan asuhan
keperawatan disarana Pelayanan Kesehatan Rujukan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan upaya /
sarana pelayanan kesehatan serta penunjang medik lintas
Kabupaten/Kota dan atau yang belum dapat dilaksanakan
oleh Kabupaten/Kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan
keterkaitan lintas program dan lintas sektor, kemitraan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 23
penyelenggaraan dan pengembangan upaya kesehatan
perorangan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
kerjasama dengan unit pelaksana teknis daerah dan
lembaga teknis daerah bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan,
sarana dan prasarana serta sistem informasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan
jaminan kesehatan nasional;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan
pelaksanaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan
tenaga dalam melaksanakan tugasnya ( medis dan non
medis) di rumah sakit dan penunjang medik baik pemerintah
maupun swasta;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan
pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan perorangan di
daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta
daerah atau situasi khusus lainnya sesuai kebijakan
Nasional;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
5.3 Seksi Pelayanan Kefarmasian
Seksi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kefarmasian.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 24
Rincian tugas Seksi Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai
berikut :
Menyelenggarakan pengadaan obat pelayanan kesehatan
dasar dan program serta alat kesehatan;
Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pencegahan dan
penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lintas
Kabupaten/Kota;
Menyelenggarakan serta pengaturan pertimbangan teknis
perizinan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi
sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan;
Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan sarana
produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan dan alat
kesehatan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian penggunaan dan
pengembangan obat asli indonesia dan obat tradisional;
Menyelenggarakan tugas – tugas yang belum dapat
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Pelayanan Kefarmasian; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
6. Tugas dan Fungsi dari Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan
Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017 sebagai berikut :
Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program
kesehatan. Data dan informasi, penelitian dan pengembangan
kesehatan serta evaluasi dan pelaporan kesehatan.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai tugas :
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan
dan koordinasi perencanaan pembangunaan kesehatan wilayah,
penyusunan program kesehatan serta sistm kesehatan di provinsi.
b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi
pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi kesehatan di provinsi.
c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan
kesehatan di provinsi.
d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
evaluasi program kesehatan dan penyusunan laporan pelaksanaan
program/kegiatan di bidang kesehatan di provinsi.
e. Pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan dan
f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6.1 Seksi Penyusunan Program Kesehatan
Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan
Program.
Rincian tugas Seksi Penyusunan Program Kesehatan adalah
sebagai berikut :
Mengumpulkan referensi kebijakan Kementerian Kesehatan
dan Pemerintah Daerah sebagai bahan perumusan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi
perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu Provinsi
dari lintas sektor, lintas program dan lintas Kabupaten/Kota;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 26
Menyusun draft rancangan rencana pembangunan
kesehatan jangka panjang, menengah dan pendek;
Menyiapkan bahan untuk penyusunan penganggaran APBD
maupun APBN serta sumber lainnya dan mengkoordinasikan
penyusunannya sampai terbit dokumen anggaran;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Penyusunan Program Kesehatan; dan
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6.2 Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan
Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi dan Penelitian
Pengembangan Kesehatan.
Rincian tugas Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan
Kesehatan adalah sebagai berikut :
Mengumpulkan data hasil pelaksanaan program kesehatan
dan data terkait dari lintas sektor dan pengelola program
tepat waktu;
Melakukan pengolahan dan analisis data menjadi informasi
untuk sumber perencanaan program;
Menyajikan/memvisualisasikan data dan informasi kesehatan
dalam bentuk profil kesehatan dan visualisasi lainnya;
Memberikan layanan penyediaan data dan informasi
kesehatan;
Menyiapkan bahan koordinasi dan bahan kajian untuk
pengembangan sistem informasi kesehatan yang
komprehensif;
Menginventarisasi jenis dan hasil penelitian, kajian dan
survei yang telah dan akan dilakukan dibidang kesehatan;
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 27
Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Data Informasi dan Penelitian
Pengembangan Kesehatan; dan
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan
Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis
dan suervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan;
Rincian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan adalah
sebagai berikut :
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan
laporan evaluasi program tahunan dan lima tahunan di
bidang kesehatan;
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi dan
penyusunan rancangan evaluasi dan pelaporan kesehatan
mekanisme elektronik maupun non elektronik;
Mengumpulkan bahan untuk penyusunan dan menyusun
rancangan laporan evaluasi program dan kegiatan
bersumber APBD dan APBN;
Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepada lintas program
maupun Kabupaten/Kota;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi pembiayaan
kesehatan di daerah dengan berbagai metode;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 28
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
1.4 Isu Strategis
Isu strategis yang dihadapi Pemda Lampung di bidang kesehatan
yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
Kematian dan kesakitan sangat dipengaruhi oleh akses dan mutu
pelayanan kesehatan yang belum optimal.
2. Masih tingginya Prevalensi kekurangan gizi pada balita.
3. Transisi Epidemiologi dimana kejadian penyakit menular masih
tinggi namun Penyakit Tidak Menular (PTM) juga cenderung
meningkat akibat perilaku dan gaya hidup masyarakat yang tidak
sehat.
4. Sumber Daya Kesehatan
Anggaran kesehatan bersumber APBD rata-rata baru mencapai
5,6% belum sesuai dengan amanat UU Kesehatan nomor 36
tahun 2009. Selain itu juga distribusi tenaga kesehatan yang
belum merata di Kabupaten Kota
5. Manajemen dan Sistem Informasi KesehatanPembangunan
kesehatan belum sepenuhnya sinergis antara daerah Provinsi dan
Kabupaten Kota
1.5. Landasan Hukum
LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :
a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 29
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.
c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor38 Tahun 2007
Tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
g. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun
2013 – 2018.
h. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/919/B.XII/HK/2014 Tentang
Penetapan Indikator Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun
2014 – 2019 Tanggal 15 Desember 2015.
i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Lampung.
j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang
Terintegrasi dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 30
1.6 Inovasi Terbaru
1. Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
Inovasi bidang kesehatan Provinsi Lampung meningkatkan mutu
dan layanan rujukan dengan membuat Rumah Sakit Bandar
Negara Husada merupakan rumah sakit umum daerah dengan
tipe C yang dibangun dalam rangka meningkatkan akses pada
daerah perbatasan (Kabupaten Lampung Selatan, Metro,
Lampung Timur dan Bandar Lampung) sekaligus juga untuk
mendukung pelayanan kesehatan rujukan di RSUAM (agar tidak
overload). RS ini merupakan RS tanpa kelas (tidak membedakan
pelayanan) dan tanpa dikenakan biaya serta adanya layanan
antar jemput pasien (di tahun 2017). Semua layanan ini
diharapankan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan
Di Provinsi Lampung.
Gambar RSUD Bandar Negara Husada
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 31
Gambar : Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD BNH
Gambar 3 : Pelayanan Pasien Rawat Inap RSUD BNH
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 32
2. Posbindu Cerdik Jiwa
Inovasi bidang kesehatan Provinsi Lampung dalam bentuk Pos
Binaan Terpadu (Posbindu) dalam layanan skrining Deteksi Dini
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertujuan
dalam upaya pemenuhan hak publik terhadap skrining deteksi
dini PTM dan Keswa tentang status kesehatannya (sehat,
dalam faktor resiko, sakit), Validasi Data Provinsi dan Nasional
serta sebagai dasar dalam pengambilan Kebijakan Program
PTM dan Keswa. Kondisi yang diharapkan dengan adanya
Posbindu Cerdik Jiwa :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 33
1. Pergub No. 63 Tahun 2016 dijalankan
2. Dijalankannya amanahUU 36 Tahun 2009 dan UU Keswa
No. 18 Tahun 2014 secara terintegrasi
3. Reporting Recording (RR) terintegrasi
4. Posbindu terintegrasi
5. Capaian target SPM terjawab
6. Prevalensi ODMK (orang dengan masalah kejiwaan) 20 –
30% dimasyarakat sumber data lebih evidence base diambil
dari masyarakat
7. Tersedia SOP terintegrasi
Gambar 1 : Meja Pendaftaran
Gambar 2 : Meja Pemeriksaan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 34
Gambar 3 : Meja Wawancara
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 35
Gambar 4 : Meja Konseling
3. LSA (Lampung Stunting Agency)
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung bersama stake holder terkait membentuk
Lampung Stunting Agency (LSA).
LSA merupakan suatu wadah/forum komunikasi aliansi strategis
dari berbagai pemangku kepentingan, satuan kerja perangka
daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat (Ormas) dan
fakultas kedokteran serta NGO terkait guna percepatan penurunan
prevalensi stunting dalam rangka menjamin kualitas generasi emas
di Provinsi Lampung.
Tujuan dibentuknya LSA untuk menginformasikan data by name by
address balita stunting di 3 lokus penanganan stunting dan
menganalisa masalah stunting di 3 lokus stunting guna percepatan
penurunan balita stunting di Provinsi Lampung.
Adapun tugas Sekretariat Lampung Stunting Agency adalah :
1) Membantu dalam penyusunan program dan anggaran kegiatan
pencegahan dan penanggulangan stunting
2) Memberikan dukungan teknis administratif kepada lintas
program dan lintas sektor terkait
3) Membantu pengelolaan data dan informasi terkait stunting
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 36
4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
penanggulangan stunting
Untuk stakeholder terkait tim LSA disusun dalam Peraturan
Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting, saat ini
Peraturan Gubernur sedang berproses di Biro Hukum Pemda
Provinsi Lampung.
4. Delivery Go Lab
Adalah Suatu aktifitas dan pemberian jasa layanan pemeriksaan
laborarorium kesehatan dimana customers memesan layanan
biasanya menggunakan media komunikasi (telepon, internet), lalu
petugas akan datang ke tempat customers untuk mengambil
sampel tanpa customers untuk datang ke lab. Pelaksanaan
Kegiatan golab sebatas hanya pengambilan sampel sedangkan uji
pemeriksaan tetap dilaksanakan di laboratorium (UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung), karena golab tidak
membuka pos sampel melainkan delivery sampel dan ini tidak
bertentangan dengan Permenkes No. 605/Menkes/SK/VII/2008 dan
Permenkes No. 411/Menkes/Per/III/2010. Keuntungan dari kegiatan
golab adalah:
1. Tanpa harus datang ke laboratorium
2. Tanpa meninggalkan pekerjaan
3. Tanpa meninggalkan Kegiatan / Kuliah
4. Membantu USILA / DISABILITAS
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 37
Gambar : Petugas datang kerumah pasien
Gambar : Pemeriksaan Pasien
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 38
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 | 39
1.7 Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lampung Tahun 2018 memiliki sistematika penulisan sebagai
berikut :
Bab I Pendahuluan
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis
yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
Bab II Perencanaan Strategis
Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
Bab IV Penutup
Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 40
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
a. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Lampung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi
sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,
dalam hal ini Dinas Kesehatan Lampung. Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima )
tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor
800/3180a/III.03.1/IX/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang
Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Lampung Tahun
2015-2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan
dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait
dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan
demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Kesehatan Lampung tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 41
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Lampung telah
melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses
penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2015-2019 dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,
sehingga Renstra Dinas Kesehatan Lampung merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Lampung dan
stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Lampung tersebut
akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Lampung
dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan
pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas
Kesehatan Lampung. Visi tersebut mengandung makna
bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun
menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman
dan Sejahtera
Visi Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2015-2019 adalah :
Lampung Maju dan Sejahtera 2019
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 42
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan
Lampung Tahun 2015-2019 tersebut diatas dilaksanakan
Misi sebagai berikut :
Misi Ketiga dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya
masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2015-2019
sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan,
untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran
berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Lampung
sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 43
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Lampung
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terselenggaranya
pembangunan
kesehatan untuk
meningkatkan
status kesehatan
masyarakat
Lampung yang
ditandai dengan
menurunnya
angka kematian
bayi dari 32 /1000
Kelahiran Hidup
menjadi 24/1000
Kelahiran Hidup
pada tahun 2019.
Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
melalui
peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan.
Angka
Kematian Bayi
(AKB)
32 30 28 26 24
Angka
Kematian Ibu
melahirkan
341 333 235 317 309
Presentase
Prevalensi
balita kurang
gizi
18,44 18,08 17,72 17,36 17,00
Angka
Penemuan
kasus TB/
Case
Notification
rate (CNR)
99 109 123 137 154
Angka
kesakitan
positif malaria
(Annual
Parasite
Incidens/API)
0,35 0,30 0,25 0,20 0,10
Angka
Prevalensi
HIV-AIDS per
100 penduduk
usia lebih dari
0,49 0,45 0,49 0,49 0,49
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 44
dari 15 tahun
Angka
kesakitan
DBD per
100.000
penduduk
50 49 48 47 46
Non IKU :
Meningkatnya
sumber daya
kesehatan dan
kualitas
administrasi
perkantoran
% anggaran
kesehatan
pada APBD
10% 10% 10% 10% 10%
% Puskesmas
memiliki
dokter
91% 91% 92% 93% 96%
% Paket jasa
pelayanan
administrasi
- - - 100% 100%
%
Peningkatan
sarana dan
prasarana
- - - 100% 100%
Meningkatnya
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan
masyarakat
% Status gizi
kurang
(underweight)
pada anak
balita
18,08% 18,08% 17,72% 17,72% 17%
% Persalinan
di fasilitas
pelayanan
kesehatan
81% 81% 82% 78% 84%
% Penduduk
yang memiliki
akses terhdp
air minum
berkualitas
77,20% 77,20% 84,40% 92,40% 100%
Anggaran
kesehatan per
kapita per
tahun
Rp
90.000,-
per orang
per tahun
Rp
92.000,-
per
orang
per
tahun
- - -
Jumlah
kebijakan
publik
berwawasan
1 regulasi 1
regulasi
1 regulasi 1 regulasi 1
regulasi
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 45
kesehatan
Menurunkan
angka kesakitan
akibat penyakit
menular dan
tidak menular
% Penduduk
terinfeksi HIV
yang
mendptkan
antiretroviral
(ARV)
- - 70,75% 72,16% 73,61%
Angka
penemuan
kasus TB paru
(case
notification
rate) per
100.000
pnddk
109 per
100.000
pnddk
109 per
100.000
pnddk
- - -
% Puskesmas
yang
melaksanakan
pelayanan
terpadu
(pandu)
penyakit tidak
menular/PTM
- - 30% 40% 50%
% anak usia
0-11 bulan
mendapatkan
imunisasi
lengkap
91,50% 91,50% 91,50% 92,50% 93%
Meningkatnya
akses & mutu
pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan
Jumlah k/k
yang memiliki
minimal satu
RSUD
tersertifikasi
atau
terakreditasi
5 K/K 5 K/K 8 K/K 11 K/K 13 K/K
Jumlah
kecamatan
yang memiliki
minimal 1
puskesmas
tersertifikasi
atau
terakreditasi
85 Kec 85 Kec 150 Kec 200 Kec 225 Kec
Jumlah
puskesmas
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
45
Puskesmas
45
Puskes
mas
50
Puskesmas
55
Puskesma
s
60
Puskes
mas
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 46
tradisional ,
komplementer
alternatif
%
ketersediaan
obat dan
vaksin
97% 97% 83% 86% 90%
Mengembangkan
manajemen,
informasi &
Regulasi
kesehatan
% anggaran
kesehatan
pada APBD
10% 10% 10% 10% 10%
Meningkatnya
mutu sumber
daya manusia
kesehatan
% UPTD
Bapelkes
terakreditasi
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan
perorangan
% UPTD Balai
laboratorium
kesehatan
terakreditasi
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan
rujukan
% bed
occupancy
ratio (BOR)
- - - 60%
Meningkatnya
akses dan mutu
kefarmasian dan
alat kesehatan
%
ketersediaan
obat dan
vaksin
97% 97% 80% 86% 90%
% distribusi
sarana alat
kesehatan
yang
memenuhi
syarat
70% 70% 70% 70% 75%
% Indeks
survey
kepuasan
pelanggan
- - 70% 70% 70%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 47
b. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas
dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia
diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat
Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/ 476 / VI.01 / HK / 2017 Tanggal 12 September
2017 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung
dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2015-2019.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Kesehatan Lampung tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI /
RUMUS
PERITUNGAN SUMBER DATA
1 Meningkatnya
status
kesehatan
masyarakat
melalui
peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan.
Angka
Kematian Bayi
(AKB)
Angka Merupakan indikator
untuk mencerminkan
derajat kesehatan
suatu masyarakat
terkait upaya
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit
Jumlah kasus
kematian bayi
dibagi jumlah
lahir hidup dikali
1000
Angka yang
menunjukkan
banyaknya
kematian bayi
usia 0 tahun dari
setiap 1000
kelahiran hidup
pada tahun
tertentu atau
dapat dikatakan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 48
juga sebagai
probabilitas bayi
meninggal
sebelum
mencapai usia
satu tahun
(dinyatakan
dengan per
seribu kelahiran
hidup).
Angka
Kematian Ibu
melahirkan
Angka Menunjukan derajat
kesehatan suatu
negara dan dapat
memperlihatkan
kemampuan dan
kualitas pelayanan
kesehatan terhadap
ibu hamil, bersalin
dan nifas disuatu
daerah tertentu
Jumlah kasus
kematian ibu
karena hamil,
bersalin dan#38;
nifas dibagi
jumlah lahir hidup
dikali 100.000
Jumlah
kematian ibu
akibat dari
proses
kehamilan,
persalinan dan
paska
persalinan per
100.000
kelahiran hidup
pada masa
tertentu. Angka
pengukuran
risiko kematian
wanita yang
berkaitan
dengan
peristiwa
kehamilan
Presentase
Prevalensi
balita kurang
gizi
% Anak kurang gizi
memiliki
kemungkinan risiko
kematian yang
tinggi,menghambat
pertumbuhan dan
mempengaruhi
status kesehatannya
dikemudian hari.
Privalensi balita
kurang gizi secara
universal digunakan
sebagai indikator
untuk memonitor
status kesehatan
Jumlah balita
kurang gizi
(buruk dan#38;
kurang) dibagi
jumlah balita di
kali 100
Keadaan kurang
zat gizi tingkat
sedang yang
disebabkan oleh
rendahnya
asupan energi
dan protein
dalam waktu
cukup lama
yang ditandai
dengan berat
badan menurut
umur (BB/U)
yang berada
pada -3SD tabel
baku WHO-
NCHS
Angka
Penemuan
kasus TB/
Case
Notification
rate 9CNR)
Angka Dapat menilai
kualitas hidup
masyarakat terkait
dengan pelayanan
kesehatan, penderita
TB semakin cepat
ditemui dan diobati
maka semakin cepat
kesembuhan dan
mengurangi
Jumlah
penemuan kasus
TB (semua tipe
baik paru
maupun extra
paru) dibagi
jumlah penduduk
dikali 100.000
Angka yang
menunjukkan
jumlah pasien
baru yang
ditemukan dan
tercatat diantara
100.000
penduduk di
suatu wilayah
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 49
penularan tertentu
Angka
kesakitan
positif malaria
(Annual
Parasite
Incidens/API)
Angka Digunakan untuk
memonitor daerah
yang mengalami
endemi tinggi malaria
yang disinyalir
meningkat pada dua
dekade terakhir
karena sistem
kesehatan yang
buruk, meningkatnya
resistensi terhadap
pemakaian obat dan
insektisida, pola
perubahan iklim,
gaya hidup, migrasi
dan pemindahan
penduduk.
Jumlah kasus
malaria positif
dibagi jumlah
penduduk di kali
1000 SDKI
Jumlah
penderita positif
malaria per
seribu
penduduk.
Annual Malaria
Incidence atau
AMI (o/oo)
adalah jumlah
penderita
malaria klinis
per seribu
penduduk.
Angka
Prevalensi
HIV-AIDS per
100 penduduk
usia lebih dari
dari 15 tahun
Angka memantau
penyebaran
HIV/AIDS dan
memonitoring
kemajuan suatu
daerah dalam
mencegah
penyebaran
Jumlah kasus
HIV AIDS dibagi
jumlah penduduk
usia dan#62; 15
tahun dikali 100
Jumlah pasien
HIV dan AIDS di
satu wilayah
kerja pada kurun
waktu tertentu
dibagi jumlah
penduduk usia
dan#62; 15
tahun di satu
wilayah kerja
pada kurun
waktu yang
sama
Angka
kesakitan DBD
per 100.000
penduduk
Angka Merupakan masalah
kesehatan
masyarakat yang
paling banyak
ditemukan di
Indonesia karena
iklim tropis. Angka
kesakitan DBD dapat
melihat jumlah
penderita DBD dan
luas wilayah
penyebaran serta
pelayanan kesehatan
yang telah dilakukan.
Jumlah kasus
DBD dibagi
jumlah penduduk
dikali 100.000
jumlah kasus
baru penyakit
tertentu yang
terjadi di
kalangan
penduduk pada
suatu jangka
waktu tertentu
(umumnya satu
tahun)
dibandingkan
dengan jumlah
penduduk yang
mungkin terkena
penyakit baru
tersebut pada
pertengahan
tahun jangka
waktu yang
bersangkutan
dalam per
100.000
penduduk
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 50
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari
perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh
pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif
mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi
akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 mengacu pada
dokumen Renstra Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2015-
2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan
dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas
Kesehatan Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Lampung
Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya status
kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan.
Angka Kematian Bayi (AKB) 26
Angka Kematian Ibu melahirkan 317
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 51
Presentase Prevalensi balita
kurang gizi
17,36
Angka Penemuan kasus TB/ Case
Notification rate 9CNR)
137
Angka kesakitan positif malaria
(Annual Parasite Incidens/API)
0,20
Angka Prevalensi HIV-AIDS per
100 penduduk usia lebih dari dari
15 tahun
0,49
Angka kesakitan DBD per 100.000
penduduk
47
Non IKU :
Meningkatnya sumber daya
kesehatan dan kualitas
administrasi perkantoran
% anggaran kesehatan pada APBD 10%
% Puskesmas memiliki dokter 93%
% Paket jasa pelayanan
administrasi
100%
% Peningkatan sarana dan
prasarana
100%
Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan
masyarakat
% Status gizi kurang (underweight)
pada anak balita
17,72%
% Persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan
78%
% Penduduk yang memiliki akses
terhdp air minum berkualitas
92,40%
Jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan
1 regulasi
Menurunkan angka kesakitan
akibat penyakit menular dan
tidak menular
% Penduduk terinfeksi HIV yang
mendptkan antiretroviral (ARV)
72,16%
% Puskesmas yang melaksanakan
pelayanan terpadu (pandu)
penyakit tidak menular/PTM
40%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 52
% anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi lengkap
92,50%
Meningkatnya akses & mutu
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
Jumlah k/k yang memiliki minimal
satu RSUD tersertifikasi atau
terakreditasi
11 K/K
Jumlah kecamatan yang memiliki
minimal 1 puskesmas tersertifikasi
atau terakreditasi
200 Kec
Jumlah puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan tradisional ,
komplementer alternatif
55 Puskesmas
% ketersediaan obat dan vaksin 86%
Mengembangkan manajemen,
informasi & Regulasi
kesehatan
% anggaran kesehatan pada APBD 10%
Meningkatnya mutu sumber
daya manusia kesehatan
% UPTD Bapelkes terakreditasi 100%
Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan
perorangan
% UPTD Balai laboratorium
kesehatan terakreditasi
100%
Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan rujukan
% bed occupancy ratio (BOR) 60%
Meningkatnya akses dan mutu
kefarmasian dan alat
kesehatan
% ketersediaan obat dan vaksin 86%
% distribusi sarana alat kesehatan
yang memenuhi syarat
70%
% Indeks survey kepuasan
pelanggan
70%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 53
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah
Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,
baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas
dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja
Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Lampung. Hasil reviu tersebut selanjutnya
menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan
Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kesehatan Tahun 2018, sebagai berikut :
a. Rencana Strategis Hasil Reviu
Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kesehatan
terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada
seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan
keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu
selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh
dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas
Kesehatan di lingkungan Pemerintah Lampung antara lain
:
Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018 tersebut,
selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 54
Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Lampung
N
O TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KINERJA SATU
AN 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terselenggara
nya
pembangunan
kesehatan
untuk
meningkatkan
status
kesehatan
masyarakat
Lampung
yang ditandai
dengan
menurunnya
angka
kematian bayi
dari 32 /1000
Kelahiran
Hidup
menjadi
24/1000
Kelahiran
Hidup pada
tahun 2019.
Meningkatnya
status
kesehatan
masyarakat
melalui
peningkatan
akses dan
mutu
pelayanan
kesehatan.
Angka
Kematian Bayi
(AKB)
Angka 32 30 28 26 24
Angka
Kematian Ibu
melahirkan
Angka 341 333 235 317 309
Presentase
Prevalensi
balita kurang
gizi
% 18,44 18,08 17,72 17,36 17,00
Angka
Penemuan
kasus TB/
Case
Notification
rate 9CNR)
Angka 99 109 123 137 154
Angka
kesakitan
positif malaria
(Annual
Parasite
Incidens/API)
Angka 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 55
Angka
Prevalensi
HIV-AIDS per
100 penduduk
usia lebih dari
dari 15 tahun
Angka 0,49 0,45 0,49 0,49 0,49
Angka
kesakitan DBD
per 100.000
penduduk
Angka 50 49 48 47 46
Non IKU :
Meningkatnya
sumber daya
kesehatan
dan kualitas
administrasi
perkantoran
% anggaran
kesehatan
pada APBD
% 10% 10% 10% 10% 10%
% Puskesmas
memiliki dokter
% 91% 91% 92% 93% 96%
% Paket jasa
pelayanan
administrasi
% - - - 100% 100%
%
Peningkatan
sarana dan
prasarana
% - - - 100% 100%
Meningkatnya
akses dan
mutu
pelayanan
kesehatan
masyarakat
% Status gizi
kurang
(underweight)
pada anak
balita
% 18,08% 18,08% 17,72% 17,72% 17%
% Persalinan
di fasilitas
pelayanan
kesehatan
% 81% 81% 82% 78% 84%
% Penduduk
yang memiliki
akses terhdp
air minum
berkualitas
% 77,20% 77,20% 84,40% 92,40% 100%
Anggaran
kesehatan per
kapita per
tahun
Rp Rp
90.000,-
per orang
per tahun
Rp
92.000,-
per orang
per tahun
- - -
Jumlah
kebijakan
Angka 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 56
publik
berwawasan
kesehatan
Menurunkan
angka
kesakitan
akibat
penyakit
menular dan
tidak menular
% Penduduk
terinfeksi HIV
yang
mendptkan
antiretroviral
(ARV)
% - - 70,75% 72,16% 73,61%
Angka
penemuan
kasus TB paru
(case
notification
rate) per
100.000 pnddk
Angka 109 per
100.000
pnddk
109 per
100.000
pnddk
- - -
% Puskesmas
yang
melaksanakan
pelayanan
terpadu
(pandu)
penyakit tidak
menular/PTM
% - - 30% 40% 50%
% anak usia 0-
11 bulan
mendapatkan
imunisasi
lengkap
% 91,50% 91,50% 91,50% 92,50% 93%
Meningkatnya
akses & mutu
pelayanan
kesehatan
dasar dan
rujukan
Jumlah k/k
yang memiliki
minimal satu
RSUD
tersertifikasi
atau
terakreditasi
Angka 5 K/K 5 K/K 8 K/K 11 K/K 13 K/K
Jumlah
kecamatan
yang memiliki
minimal 1
puskesmas
tersertifikasi
atau
terakreditasi
Angka 85 Kec 85 Kec 150 Kec 200 Kec 225 Kec
Jumlah
puskesmas
melaksanakan
Angka 45
Puskesmas
45
Puskesmas
50
Puskesmas
55
Puskesmas
60
Puskesmas
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 57
pelayanan
kesehatan
tradisional ,
komplementer
alternatif
%
ketersediaan
obat dan
vaksin
% 97% 97% 83% 86% 90%
Mengembang
kan
manajemen,
informasi &
Regulasi
kesehatan
% anggaran
kesehatan
pada APBD
% 10% 10% 10% 10% 10%
Meningkatnya
mutu sumber
daya manusia
kesehatan
% UPTD
Bapelkes
terakreditasi
% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
akses dan
mutu
pelayanan
kesehatan
perorangan
% UPTD Balai
laboratorium
kesehatan
terakreditasi
% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
akses dan
mutu
pelayanan
kesehatan
rujukan
% bed
occupancy
ratio (BOR)
% - - - 60% 60%
Meningkatnya
akses dan
mutu
kefarmasian
dan alat
kesehatan
%
ketersediaan
obat dan
vaksin
% 97% 97% 80% 86% 90%
% distribusi
sarana alat
kesehatan
yang
memenuhi
syarat
% 70% 70% 70% 70% 75%
% Indeks
survey
kepuasan
pelanggan
% - - 70% 70% 70%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 58
b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga
dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kesehatan serta menghasilkan penjelasan tentang
Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria
indikator kinerja agar berorientasi hasil.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada
tabel berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 59
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN ALASAN
FORMULASI/CARA
PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA
1 Meningkatnya status
kesehatan masyarakat
melalui peningkatan akses
dan mutu pelayanan
kesehatan.
Angka Kematian Bayi
(AKB)
Angka Merupakan indikator untuk
mencerminkan derajat
kesehatan suatu
masyarakat terkait upaya
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Jumlah kasus kematian
bayi dibagi jumlah lahir
hidup dikali 1000
Angka yang menunjukkan
banyaknya kematian bayi
usia 0 tahun dari setiap
1000 kelahiran hidup pada
tahun tertentu atau dapat
dikatakan juga sebagai
probabilitas bayi
meninggal sebelum
mencapai usia satu tahun
(dinyatakan dengan per
seribu kelahiran hidup).
Angka Kematian Ibu
melahirkan
Angka Menunjukan derajat
kesehatan suatu negara
dan dapat memperlihatkan
kemampuan dan kualitas
pelayanan kesehatan
terhadap ibu hamil,
bersalin dan nifas disuatu
daerah tertentu
Jumlah kasus kematian
ibu karena hamil, bersalin
dan#38; nifas dibagi
jumlah lahir hidup dikali
100.000
Jumlah kematian ibu
akibat dari proses
kehamilan, persalinan dan
paska persalinan per
100.000 kelahiran hidup
pada masa tertentu. Angka
pengukuran risiko
kematian wanita yang
berkaitan dengan peristiwa
kehamilan
Presentase Prevalensi
balita kurang gizi
% Anak kurang gizi memiliki
kemungkinan risiko
kematian yang
Jumlah balita kurang gizi
(buruk dan#38; kurang)
dibagi jumlah balita di kali
Keadaan kurang zat gizi
tingkat sedang yang
disebabkan oleh
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 60
tinggi,menghambat
pertumbuhan dan
mempengaruhi status
kesehatannya dikemudian
hari. Privalensi balita
kurang gizi secara
universal digunakan
sebagai indikator untuk
memonitor status
kesehatan
100 rendahnya asupan energi
dan protein dalam waktu
cukup lama yang ditandai
dengan berat badan
menurut umur (BB/U) yang
berada pada -3SD tabel
baku WHO-NCHS
Angka Penemuan kasus
TB/ Case Notification rate
9CNR)
Angka Dapat menilai kualitas
hidup masyarakat terkait
dengan pelayanan
kesehatan, penderita TB
semakin cepat ditemui
dan diobati maka semakin
cepat kesembuhan dan
mengurangi penularan
Jumlah penemuan kasus
TB (semua tipe baik paru
maupun extra paru) dibagi
jumlah penduduk dikali
100.000
Angka yang menunjukkan
jumlah pasien baru yang
ditemukan dan tercatat
diantara 100.000
penduduk di suatu wilayah
tertentu
Angka kesakitan positif
malaria (Annual Parasite
Incidens/API)
Angka Digunakan untuk
memonitor daerah yang
mengalami endemi tinggi
malaria yang disinyalir
meningkat pada dua
dekade terakhir karena
sistem kesehatan yang
buruk, meningkatnya
resistensi terhadap
pemakaian obat dan
insektisida, pola
perubahan iklim, gaya
hidup, migrasi dan
pemindahan penduduk.
Jumlah kasus malaria
positif dibagi jumlah
penduduk di kali 1000
SDKI
jumlah penderita positif
malaria per seribu
penduduk. Annual Malaria
Incidence atau AMI (o/oo)
adalah jumlah penderita
malaria klinis per seribu
penduduk.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 61
Angka Prevalensi HIV-
AIDS per 100 penduduk
usia lebih dari dari 15
tahun
Angka memantau penyebaran
HIV/AIDS dan
memonitoring kemajuan
suatu daerah dalam
mencegah penyebaran
Jumlah kasus HIV AIDS
dibagi jumlah penduduk
usia dan#62; 15 tahun
dikali 100
Jumlah pasien HIV dan
AIDS di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu
dibagi jumlah penduduk
usia dan#62; 15 tahun di
satu wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
Angka kesakitan DBD per
100.000 penduduk
Angka Merupakan masalah
kesehatan masyarakat
yang paling banyak
ditemukan di Indonesia
karena iklim tropis. Angka
kesakitan DBD dapat
melihat jumlah penderita
DBD dan luas wilayah
penyebaran serta
pelayanan kesehatan
yang telah dilakukan.
Jumlah kasus DBD dibagi
jumlah penduduk dikali
100.000
jumlah kasus baru
penyakit tertentu yang
terjadi di kalangan
penduduk pada suatu
jangka waktu tertentu
(umumnya satu tahun)
dibandingkan dengan
jumlah penduduk yang
mungkin terkena penyakit
baru tersebut pada
pertengahan tahun jangka
waktu yang bersangkutan
dalam per 100.000
penduduk
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 64
c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Kesehatan hasil reviu dan sebagai bahan yang
diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung
dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program /
Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 Meningkatnya status kesehatan
masyarakat melalui peningkatan
akses dan mutu pelayanan
kesehatan.
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26
Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317
Presentase Prevalensi balita kurang
gizi
% 17,36
Angka Penemuan kasus TB/ Case
Notification rate 9CNR)
Angka 137
Angka kesakitan positif malaria
(Annual Parasite Incidens/API)
Angka 0,20
Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100
penduduk usia lebih dari dari 15
tahun
Angka 0,49
Angka kesakitan DBD per 100.000
penduduk
Angka 47
Non IKU :
Meningkatnya sumber daya
kesehatan dan kualitas
administrasi perkantoran
% anggaran kesehatan pada
APBD
% 10%
% Puskesmas memiliki
dokter
% 93%
% Paket jasa pelayanan
administrasi
% 100%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 64
% Peningkatan sarana dan
prasarana
% 100%
Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan
masyarakat
% Status gizi kurang
(underweight) pada anak
balita
% 17,72%
% Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan
% 78%
% Penduduk yang memiliki
akses terhdp air minum
berkualitas
% 92,40%
Jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan
Angka 1 regulasi
Menurunkan angka kesakitan
akibat penyakit menular dan
tidak menular
% Penduduk terinfeksi HIV
yang mendptkan
antiretroviral (ARV)
% 72,16%
% Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
terpadu (pandu) penyakit
tidak menular/PTM
% 40%
% anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi
lengkap
% 92,50%
Meningkatnya akses & mutu
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
Jumlah k/k yang memiliki
minimal satu RSUD
tersertifikasi atau
terakreditasi
Angka 11 K/K
Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal 1
puskesmas tersertifikasi atau
terakreditasi
Angka 200 Kec
Jumlah puskesmas
melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional ,
komplementer alternatif
Angka 55
Puskesmas
% ketersediaan obat dan
vaksin
% 86%
Mengembangkan
manajemen, informasi &
% anggaran kesehatan pada
APBD
% 10%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 64
Regulasi kesehatan
Meningkatnya mutu sumber
daya manusia kesehatan
% UPTD Bapelkes
terakreditasi
%
100%
Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan
perorangan
% UPTD Balai laboratorium
kesehatan terakreditasi
% 100%
Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan
rujukan
% bed occupancy ratio
(BOR)
% 60%
Meningkatnya akses dan
mutu kefarmasian dan alat
kesehatan
% ketersediaan obat dan
vaksin
% 86%
% distribusi sarana alat
kesehatan yang memenuhi
syarat
% 70%
% Indeks survey kepuasan
pelanggan
% 70%
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 65
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Lampung selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Kesehatan Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018
Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas
Kesehatan.
Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan
menggunakan 2 rumus perhitungan. Penghitungan prosentase
pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik
komponen realisasi. Dalam kondisi :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 66
1. Semakin Tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian
kinerja semakin baik , menggunakan rumus :
Persentase
pencapaian
rencana tingkat
capaian
:
Realisasi
X 100%
Rencana
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja, maka digunakan rumus
Persentase
pencapaian
rencana tingkat
capaian
:
Rencana- ( Realisasi- Rencana)
X 100%
Rencana
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 67
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam
skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP
Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai
Target
> 100% Melebihi Target
dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian
kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan
Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Lampung
Tahun 2018
No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode
Warna
1 Memuaskan >100
2 Sangat Baik > 90
3 Baik 75.00 – 89.99
4 Cukup 65.00 – 74.99
5 Kurang 50.00 – 64.99
6 Sangat Kurang 0 – 49.99
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan
analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 68
lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak
tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Lampung dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-
masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan
pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018, hasil reviu
dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan berdasarkan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
800/5163.e/V.02.5/IX/2017 Tanggal 17 September 2017 telah
ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja
(out comes) dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta
lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap
instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama
dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian
kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 69
pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas
Kesehatan Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor
800/5163e/V.02.5/IX/2017 tanggal 18 September 2017. Upaya
untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Lampung
juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam
melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi
keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas
Kesehatan Lampung tahun 2018 menunjukan hasil sebagai
berikut :
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka 26 3 188
2 Angka Kematian Ibu melahirkan
Angka 317 69 179
3 Presentase Prevalensi balita kurang gizi
% 17,36 15,9 108
4 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR)
Angka 137 185 135
5 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)
Angka 0,20 0,38 10
6
Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun
Angka 0,49 0,34 130
7 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Angka 47 34,31 73
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 70
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
Capaian kinerja yang melebih/melampaui target
ditunjukan pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB), dengan
capaian kinerja 188 %, pada indikator Angka Kematian Ibu
melahirkan, dengan capaian kinerja 179 %, pada indikator
Presentase Prevalensi balita kurang gizi, dengan capaian kinerja
108 %, pada indikator Angka Penemuan kasus TB/ Case
Notification rate (CNR), dengan capaian kinerja 135 %, pada
indikator Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih
dari dari 15 tahun, dengan capaian kinerja 130 %.
Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100%
ditunjukan pada indikator Angka kesakitan positif malaria (Annual
Parasite Incidens/API), dengan capaian kinerja 10 %, pada
indikator Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk, dengan
capaian kinerja 73 %.
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Strategis
Secara umum Dinas Kesehatan Lampung telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran
yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan
Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 1 sasaran.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan, dari sebanyak 1 sasaran strategis
dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka
pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Lampung adalah
sebagai berikut:
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 71
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 3 188
2 Angka Kematian Ibu melahirkan
Angka 317 69 179
3 Presentase Prevalensi balita kurang gizi
% 17,36 15,9 108
4 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR)
Angka 137 185 135
5 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)
Angka 0,20 0,38 10
6 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun
Angka 0,49 0,34 130
7 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Angka 47 34,31 73
NON IKU :
8 % anggaran kesehatan
pada APBD % 10% 13
130
9 % Puskesmas memiliki
dokter % 93% 90 96,77
10 % Paket jasa pelayanan
administrasi % 100% 100 100
11 % Peningkatan sarana dan
prasarana % 100% 100 100
12
% Status gizi kurang
(underweight) pada anak
balita
% 17,72% 15,9 89,72
13 % Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan % 78% 92,99 119,21
14
% Penduduk yang memiliki
akses terhdp air minum
berkualitas
% 92,40% 68,87 74,53
15 Jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan Angka 1 regulasi 2 200
16
% Penduduk terinfeksi HIV
yang mendptkan
antiretroviral (ARV)
% 72,16% 51,93 72
17 % Puskesmas yang % 40% 56,54 141,4
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 72
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
melaksanakan pelayanan
terpadu (pandu) penyakit
tidak menular/PTM
18
% anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi
lengkap
% 92,50% 93,6 101,9
19
Jumlah k/k yang memiliki
minimal satu RSUD
tersertifikasi atau
terakreditasi
Angka 11 K/K 11 100
20
Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal 1
puskesmas tersertifikasi
atau terakreditasi
Angka 200 Kec 206 103
21
Jumlah puskesmas
melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional ,
komplementer alternatif
Angka 55
Puskesmas 66,5 120,9
22 % ketersediaan obat dan
vaksin % 86% 84,4 98,13
23 % anggaran kesehatan
pada APBD % 10% 13 130
24 % UPTD Bapelkes
terakreditasi
%
100% 100 100
25 % UPTD Balai laboratorium
kesehatan terakreditasi % 100% 100 100
26 % bed occupancy ratio
(BOR) % 60% 0,8 1,33
27 % ketersediaan obat dan
vaksin % 86% 84,4 98,13
28
% distribusi sarana alat
kesehatan yang memenuhi
syarat
% 70% 63,2 90,3
29 % Indeks survey kepuasan
pelanggan % 70% 0 0
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 73
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat
diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel
berikut :
Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Melebihi/Melampaui Target 61,60 %
2 Sesuai Target 17,24%
3 Tidak Mencapai Target 24,27 %
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel,
sebagai berikut:
Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi
indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan
sebagai berikut:
Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi
No Misi
Jumlah
Indikato
r
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melampaui
target Sesuai Target
Belum
Mencapai
Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 3 7 5 106 0 0.00 2 11,8
2 Misi 5 (Non IKU)
22 8 47,6 5 22,7 9 28,2
Jumlah 29 13 76,8 5 11,3 11 20
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 74
Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 29 indikator
kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Lampung dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 3.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No Kategori Jumlah
Indikator Persentase
A. Misi 3 7
1 Melebihi/Melampaui Target
5 106 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 2 11,8 %
B. Misi 5 (Non IKU) 22
1 Melebihi/Melampaui Target
8 47,6 %
2 Sesuai Target 5 22,7%
3 Tidak Mencapai Target 9 28,2
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian
misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandingan-pembandingan antara lain :
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang
unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan
standar nasional.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 75
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja
yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara
target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1
sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan
Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat
sebagai berikut :
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realis
asi Target Realisasi Target
Re
ali
sa
si
Target Realisasi
0
Angka
Harapan Hidup
(AHH)
Tahun 69,75 70 100,36 69,85 69,90 100,07
1
Angka
Kematian Bayi
(AKB)
Angka 32 4,88 184,75 30 3,76 187,47 28 3,89
186 26 3 188
2
Angka
Kematian Ibu melahirk
an
Angka 341 103,3
6 169,69 333 81,07 175,65 235
78
,8 175 317 65 179
3
Presentase Prevalen
si balita kurang
gizi
% 18,44 15,64 115,18 18,08 14,10 122,01 17,72 15,
00 115 17,36 15,9 108
4 Angka
PenemuaAngka 99 99 100 109 75 68,81 123
79
,9 64 137 185 135
Sasaran 1
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 76
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realis
asi Target Realisasi Target
Re
ali
sa
si
Target Realisasi
n kasus TB/ Case Notificati
on rate 9CNR)
5
Angka kesakitan
positif malaria (Annual
Parasite Incidens/
API)
Angka 0,35 0,43 77,14 0,30 0,16 146,67 0,25 0,64
-5.0 0,20 0,38 10
6
Angka
Prevalensi HIV-
AIDS per 100 penduduk
usia lebih dari dari 15 tahun
Angka 0,49 0,01 197,96 0,45 0,01 197,96 0,49 0,
03 193 0,49 0,34 130
7
Angka
kesakitan DBD per 100.000
penduduk
50 38,51 122,98 49 56,25 85,20 48 35,08
126 47 34,31 73
Sasaran Meningkatnya status kesehatan masyarakat
melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. dapat
dilihat dari sebanyak 7 indikator yaitu :
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Angka Kematian
Bayi (AKB)" adalah sebesar 3 dari target sebesar 26 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 188%, capaian ini
melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata
indikator 1 "Angka Kematian Bayi (AKB)" tahun ini menurun 2
Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 188%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 1 "Angka Kematian Bayi (AKB)" tahun ini adalah
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 77
sebesar 188 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra
Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 187,5 %.
Capaian kinerja nyata indikator 2 "Angka Kematian Ibu
melahirkan" adalah sebesar 65 dari target sebesar 317 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 179%, capaian ini
melebihi target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 2 "Angka Kematian Ibu
melahirkan" tahun ini meningkat 4 Point dari capaian tahun
sebelumnya yang mencapai 175.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 2 "Angka Kematian Ibu melahirkan" tahun ini adalah
sebesar 179 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra
Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 178 %.
Capaian kinerja nyata indikator 3 "Presentase
Prevalensi balita kurang gizi" adalah sebesar 15,9 dari target
sebesar 17,36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
108 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 3 "Presentase
Prevalensi balita kurang gizi" tahun ini meningkat 0,9 Point
dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 15.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 3 "Presentase Prevalensi balita kurang gizi" tahun
ini adalah sebesar 108 %, bila dibandingkan dengan target
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 78
akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya
mencapai 106 %.
Capaian kinerja nyata indikator 4 "Angka Penemuan
kasus TB/ Case Notification rate (CNR)" adalah sebesar 185
dari target sebesar 137 yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 135%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 4 "Angka Penemuan
kasus TB/ Case Notification rate (CNR)" tahun ini meningkat
71 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 64.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 4 "Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification
rate (CNR)" tahun ini adalah sebesar 135%, bila dibandingkan
dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian
kinerjanya mencapai 112,3 %.
Capaian kinerja nyata indikator 5 "Angka kesakitan
positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)" adalah
sebesar 0,38 dari target sebesar 0,2 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 10%, capaian ini tidak mencapai target
yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 5 "Angka kesakitan
positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)" tahun ini
meningkat 30.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai -5.00.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 79
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 5 "Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite
Incidens/API)" tahun ini adalah sebesar 10%, bila
dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan
maka capaian kinerjanya mencapai -180 %.
Capaian kinerja nyata indikator 6 "Angka Prevalensi
HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun"
adalah sebesar 0,34 dari target sebesar 0,49 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 130 %, capaian ini
melebihi target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 6 "Angka Prevalensi
HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun"
tahun ini meningkat 0,31 Point dari capaian tahun
sebelumnya yang mencapai 0,03%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 6 "Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk
usia lebih dari dari 15 tahun" tahun ini adalah sebesar 130%,
bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas
Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 63%.
Capaian kinerja nyata indikator 7 "Angka kesakitan
DBD per 100.000 penduduk" adalah sebesar 34,31 dari target
sebesar 47 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
73 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 80
Capaian kinerja nyata indikator 7 "Angka kesakitan
DBD per 100.000 penduduk" tahun ini menurun 0,77 Point
dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 126.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 7 "Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk"
tahun ini adalah sebesar 73 %, bila dibandingkan dengan
target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya
mencapai -130 %.
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan dan Kualitas Administrasi Perkantoran
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisas
i
NON IKU
8
% anggaran
kesehatan
pada APBD
% 10% 10% 10% 6,97 69,68 10% 13 130
9
%
Puskesmas
memiliki
dokter
% 91% 91% 92% 90 95 93% 90 96,77
10
% Paket
jasa
pelayanan
administrasi
% - - - 100% 100 100
11
%
Peningkatan
sarana dan
prasarana
% - - - 100% 100 100
Capaian kinerja nyata indikator 8 (non IKU)
"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" adalah sebesar
13 dari target sebesar 10 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
Sasaran 2
Meningkatnya sumber daya kesehatan dan kualitas administrasi
perkantoran
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 81
kinerjanya adalah 130%, capaian ini melebihi target yang
diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 8 (non IKU)
"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" tahun ini
meningkat 60 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 69,68%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 8 (non IKU) "Persentase anggaran kesehatan pada
APBD " tahun ini adalah sebesar 130 %
Capaian kinerja nyata indikator 9 (non IKU)
"Persentase Puskesmas memiliki dokter" adalah sebesar 90
dari target sebesar 93 yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 96,77%, capaian ini kurang dari target yang
diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 9 (non IKU)
"Persentase Puskesmas memiliki dokter" tahun ini dengan
tahun kemarin masih sama dikarnakan data yang diperoleh
masih belum 100% diterima oleh pengelola program, capaian
tahun ini sebesar 96,77% dibanding capaian tahun
sebelumnya yang mencapai 95%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 9 (non IKU) "Persentase Puskesmas memiliki dokter
" tahun ini adalah sebesar 96,77 %
Capaian kinerja nyata indikator 10 (non IKU)
"Persentase paket jasa pelayanan administrasi" adalah
sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase
capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target
yang diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 10 (non IKU) "Persentase paket jasa pelayanan
administrasi" tahun ini adalah sebesar 100 %.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 82
Capaian kinerja nyata indikator 11 (non IKU)
"Persentase peningkatan sarana dan prasarana" adalah
sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini
mencapai target yang diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 11 (non IKU) "Persentase peningkatan sarana dan
prasarana " tahun ini adalah sebesar 100 %.
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
12
% Status
gizi kurang
(underweigh
t) pada anak
balita
% 18,08
%
18,08
% 17,72% 15,00 115,
51
17,72
% 15,9 89,72
13
%
Persalinan
di fasilitas
pelayanan
kesehatan
% 81% 81% 82% 78% 92,99 119,21
14
% Penduduk
yang
memiliki
akses
terhdp air
minum
% 77,20
%
77,20
%
84,40
% 65,49 85,
05
92,40
% 68,87 74,53
Sasaran 3
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 83
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
berkualitas
15
Anggaran
kesehatan
per kapita
per tahun Rp
Rp
90.00
0,- per
orang
per
tahun
Rp
92.00
0,- per
orang
per
tahun
- - - - -
16
Jumlah
kebijakan
publik
berwawasan
kesehatan
Angka
1
regula
si
1
regula
si
1
Regula
si
1 Regulasi 100
1
regula
si
2
regulasi 200
Capaian kinerja nyata indikator 12 (non IKU)
"Persentase status gizi kurang (underweight) pada anak
balita" adalah sebesar 15,9% dari target sebesar 17,72%
yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89,72%,
capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian
kinerja nyata indikator 12 (non IKU) "Persentase status gizi
kurang (underweight) pada anak balita " tahun ini menurun
25,79 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai
115,51%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 12 (non IKU) "Persentase status gizi kurang
(underweight) pada anak balita " tahun ini adalah sebesar
89,72 %.
Capaian kinerja nyata indikator 13 (non IKU)
"Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan"
adalah sebesar 92,99% dari target sebesar 78% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 84
persentase capaian kinerjanya adalah 119,21%, capaian ini
melebihi target yang diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 13 (non IKU) "Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan " tahun ini adalah sebesar 119,21 %.
Capaian kinerja nyata indikator 14 (non IKU)
"Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas" adalah sebesar 68,87 dari target sebesar
92,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 74,53%,
capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian
kinerja indikator 14 (non IKU) "Persentase penduduk yang
memiliki akses terhadap air minum berkualitas " tahun ini
meningkat 3.38 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 65,49%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 14 (non IKU) "Persentase penduduk yang memiliki
akses terhadap air minum berkualitas” tahun ini adalah
sebesar 74,53 %
Capaian kinerja nyata indikator 16 (non IKU) "Jumlah
kebijakan publik berwawasan kesehatan" adalah sebesar 2
regulasi dari target sebesar 1 regulasi yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase
capaian kinerjanya adalah 200%, capaian ini melebihi target
yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 16 (non
IKU) "Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan " tahun
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 85
ini meningkat 1 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 100%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 16 (non IKU) "Jumlah kebijakan publik berwawasan
kesehatan” tahun ini adalah sebesar 200 %.
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan
Tidak menular
No Indikator
Kinerja
Sat
uan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
17
% Penduduk
terinfeksi HIV
yang
mendptkan
antiretroviral
(ARV)
% - - 70,75
%
72,16
% 51,93 72
18
Angka
penemuan
kasus TB paru
(case
notification
rate) per
100.000 pnddk
Ang
ka
109
per
100.00
0
pnddk
109
per
100.00
0
pnddk
- - - -
19
% Puskesmas
yang
melaksanakan
pelayanan
terpadu
% - - 30% 40% 56,54 141,4
Sasaran 4
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak
menular
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 86
(pandu)
penyakit tidak
menular/PTM
20
% anak usia 0-
11 bulan
mendapatkan
imunisasi
lengkap
% 91,50
%
91,50
%
91,50
% 86,3
93,
80
92,50
% 93,6 101,9
Capaian kinerja nyata indikator 17 (non IKU)
"Persentase penduduk terinfeksi HIV yang mendapatkan
antiretroviral (ARV)" adalah sebesar 51,93 dari target sebesar
72,16% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72%,
capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 17 (non IKU) "Persentase penduduk terinfeksi HIV
yang mendapatkan antiretroviral (ARV)” tahun ini adalah
sebesar 72 %.
Capaian kinerja nyata indikator 19 (non IKU)
"Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
terpadu (pandu) penyakit tidak menular (PTM)" adalah
sebesar 56,54 dari target sebesar 40% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase
capaian kinerjanya adalah 141,4%, capaian ini melebihi target
yang diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 19 (non IKU) "Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan terpadu (pandu) penyakit tidak
menular (PTM)” tahun ini adalah sebesar 141,4%.
Capaian kinerja nyata indikator 20 (non IKU)
"Persentase anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 87
lengkap" adalah sebesar 93,6% dari target sebesar 92,50%
yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,9%,
capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian
kinerja nyata indikator 20 (non IKU) "Persentase anak usia 0-
11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap" tahun ini
meningkat 7,3 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 86,3%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 20 (non IKU) "Persentase anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi lengkap” tahun ini adalah sebesar
101,9 %.
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya akses & mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON
IKU
21
Jumlah
k/k
yang
memiliki
minimal
satu
RSUD
Angka 5 K/K 5 K/K 8 K/K 6 K/K 75 11 K/K 11 K/K 100
Sasaran 5
Meningkatnya akses & mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 88
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
tersertif
ikasi
atau
terakred
itasi
22
Jumlah
kecamat
an yang
memiliki
minimal
1
puskes
mas
tersertif
ikasi
atau
terakred
itasi
Angka 85 Kec 85 Kec 150
Kec 143 Kec
95,
33
200
Kec 206 Kec 103
23
Jumlah
puskes
mas
melaksa
nakan
pelayan
an
kesehat
an
tradisio
nal ,
komple
menter
alternati
f
Angka
45
Puske
smas
45
Puske
smas
50
Puske
smas
50 Puskesm
as 100
55
Puske
sm
66,5 120,9
24
%
keterse
diaan
obat dan
vaksin
% 97% 97% 83% 81,5 98,1
9 86% 84,4 98,13
Capaian kinerja nyata indikator 21 (non IKU) "Jumlah
K/K yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi atau
terakreditasi" adalah sebesar 11 Kabupaten/Kota dari target
sebesar 11 Kabupaten/Kota yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 89
kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang
diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 21 (non IKU)
"Jumlah K/K yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi
atau terakreditasi " tahun ini meningkat 5 Point dari capaian
tahun sebelumnya yang mencapai 6 Kabupaten/Kota.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 21 (non IKU) "Jumlah K/K yang memiliki minimal
satu RSUD tersertifikasi atau terakreditasi” tahun ini adalah
sebesar 100 %.
Capaian kinerja nyata indikator 22 (non IKU) "Jumlah
kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi
atau terakreditasi" adalah sebesar 206 Kecamatan dari target
sebesar 200 Kecamatan yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 103%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 22 (non IKU) "Jumlah
kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi
atau terakreditasi" tahun ini meningkat 63 Point dari capaian
tahun sebelumnya yang mencapai 143 Kecamatan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 22 (non IKU) "Jumlah kecamatan yang memiliki
minimal 1 puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi” tahun
ini adalah sebesar 103 %.
Capaian kinerja nyata indikator 23 (non IKU) "Jumlah
puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional,
komplementer alternatif" adalah sebesar 66 Puskesmas dari
target sebesar 55 Puskesmas yang direncanakan dalam
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 90
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 120,9%, capaian ini melebihi target yang
diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 23 (non IKU)
"Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan
tradisional, komplementer alternatif" tahun ini meningkat 16
Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 50
Puskesmas
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 23 (non IKU) "Jumlah puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif”
tahun ini adalah sebesar 120,9 %.
Capaian kinerja nyata indikator 24 (non IKU)
"Persentase ketersediaan obat dan vaksin" adalah sebesar
84,4 % dari target sebesar 86% yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 98,13%, capaian ini tidak mencapai target
yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 24 (non
IKU) "Persentase ketersediaan obat dan vaksin" tahun ini
menurun 2,9 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 84,4%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 24 (non IKU) "Persentase ketersediaan obat dan
vaksin” tahun ini adalah sebesar 98,13 %.
Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Sasaran 6
Mengembangkan manajemen, informasi & Regulasi kesehatan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 91
Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Mengembangkan manajemen, informasi & Regulasi kesehatan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
25
% anggaran
kesehatan
pada APBD
% 10% 10% 10% 6,97 69,68
10% 13 130
Capaian kinerja nyata indikator 25 (non IKU)
"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" adalah sebesar
13% dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 130%, capaian ini melebihi target yang
diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 8 (non IKU)
"Persentase anggaran kesehatan pada APBD" tahun ini
meningkat 60 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 69,68%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 8 (non IKU) "Persentase anggaran kesehatan pada
APBD " tahun ini adalah sebesar 130 %
Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Sasaran 7
Meningkatnya mutu sumber daya manusia kesehatan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 92
Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya mutu sumber daya manusia kesehatan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
26
% UPTD
Bapelkes
terakreditasi
% 100% 100% 100% 100 100 100% 100 100
Capaian kinerja nyata indikator 26 (non IKU) "UPTD
Bapelkes terakreditasi" adalah sebesar 100% dari target
sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 26 (non IKU) "UPTD Bapelkes terakreditasi” tahun
ini adalah sebesar 100%.
Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Sasaran 8
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 93
Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
27
% UPTD Balai
laboratorium
kesehatan
terakreditasi
% 100% 100% 100% 100 100 100% 100 100
Capaian kinerja nyata indikator 27 (non IKU) "UPTD
Balai Laboratorium Kesehatan terakreditasi" adalah sebesar
100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang
diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 27 (non IKU) "UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
terakreditasi” tahun ini adalah sebesar 100%.
Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
28
% bed
occupancy
ratio (BOR)
% - - - - - 60% 0,8 1,33
Sasaran 9
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 94
Capaian kinerja nyata indikator 28 (non IKU)
"Persentase Bed Occupancy ratio (BOR)" adalah sebesar
0,8% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 1,33%, capaian ini tidak sesuai target yang
diperjanjikan.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 28 (non IKU) "Persentase Bed Occupancy ratio
(BOR)” tahun ini adalah sebesar 1,33%.
Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya akses dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
NON IKU
29
%
ketersediaa
n obat dan
vaksin
% 97% 97% 80% 81,5 101,5 86% 84,4 98,13
30
% distribusi
sarana alat
kesehatan
yang
memenuhi
syarat
% 70% 70% 70% 40 57,14 70% 63,2 90,3
31
% Indeks
survey
kepuasan
pelanggan
% - - 70% 0 0 70% 0 0
Sasaran 10
Meningkatnya akses dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 95
Capaian kinerja nyata indikator 29 (non IKU)
"Persentase ketersediaan obat dan vaksin" adalah sebesar
84,4 % dari target sebesar 86% yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 98,13%, capaian ini tidak mencapai target
yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 29 (non
IKU) "Persentase ketersediaan obat dan vaksin" tahun ini
menurun 2,9 Point dari capaian tahun sebelumnya yang
mencapai 84,4%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 29 (non IKU) "Persentase ketersediaan obat dan
vaksin” tahun ini adalah sebesar 98,13 %.
Capaian kinerja indikator 30 (non IKU) "Persentase
distribusi sarana alat kesehatan yang memenuhi syarat"
adalah sebesar 63,2 % dari target sebesar 70% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 90,3%, capaian ini tidak
mencapai target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator 30 (non IKU)
"Persentase distribusi sarana alat kesehatan yang memenuhi
syarat " tahun ini meningkat 6,8 Point dari capaian tahun
sebelumnya yang mencapai 40%.
Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja
indikator 30 (non IKU) "Persentase distribusi sarana alat
kesehatan yang memenuhi syarat” tahun ini adalah sebesar
90,3 %.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 96
Capaian kinerja nyata indikator 31 (non IKU)
"Persentase indeks survey kepuasan pelanggan" adalah
sebesar 0 % dari target sebesar 70% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase
capaian kinerjanya adalah 0%, capaian ini tidak mencapai
target yang diperjanjikan. Dikarenakan tidak pernah dilakukan
survei terhadap kepuasan pelanggan yang disebabkan oleh
berbagai faktor.
3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Dalam laporan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD
2015-2019 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama
dalam RPJMD 2015-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi
Lampung Nomor : G/476/VI.01/HK/2017 Tanggal 12 September 2017
telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7(tujuh) indikator kinerja (out
comes) dengan rincian sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 97
Sasaran IKU
1
Indikator
7
Sasaran Non IKU
10
Indikator
22
Secara umum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah
dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun
2018 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator
kinerja (outcome) sebagai berikut:
Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 3 188
2 Angka Kematian Ibu melahirkan
Angka 317 69 179
3 Presentase Prevalensi balita kurang gizi
% 17,36 15,9 108
4 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR)
Angka 137 185 135
5 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)
Angka 0,20 0,38 10
6 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun
Angka 0,49 0,34 130
7 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Angka 47 34,31 73
NON IKU :
8 % anggaran kesehatan
pada APBD % 10% 13
130
9 % Puskesmas memiliki
dokter % 93% 90 96,77
10 % Paket jasa pelayanan % 100% 100 100
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 98
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
administrasi
11 % Peningkatan sarana dan
prasarana % 100% 100 100
12
% Status gizi kurang
(underweight) pada anak
balita
% 17,72% 15,9 89,72
13 % Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan % 78% 92,99 119,21
14
% Penduduk yang memiliki
akses terhdp air minum
berkualitas
% 92,40% 68,87 74,53
15 Jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan Angka 1 regulasi 2 200
16
% Penduduk terinfeksi HIV
yang mendptkan
antiretroviral (ARV)
% 72,16% 51,93 72
17
% Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
terpadu (pandu) penyakit
tidak menular/PTM
% 40% 56,54 141,4
18
% anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi
lengkap
% 92,50% 93,6 101,9
19
Jumlah k/k yang memiliki
minimal satu RSUD
tersertifikasi atau
terakreditasi
Angka 11 K/K 11 100
20
Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal 1
puskesmas tersertifikasi
atau terakreditasi
Angka 200 Kec 206 103
21
Jumlah puskesmas
melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional ,
komplementer alternatif
Angka 55
Puskesmas 66,5 120,9
22 % ketersediaan obat dan
vaksin % 86% 84,4 98,13
23 % anggaran kesehatan
pada APBD % 10% 13 130
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 99
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
24 % UPTD Bapelkes
terakreditasi
%
100% 100 100
25 % UPTD Balai laboratorium
kesehatan terakreditasi % 100% 100 100
26 % bed occupancy ratio
(BOR) % 60% 0,8 1,33
27 % ketersediaan obat dan
vaksin % 86% 84,4 98,13
28
% distribusi sarana alat
kesehatan yang memenuhi
syarat
% 70% 63,2 90,3
29 % Indeks survey kepuasan
pelanggan % 70% 0 0
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat
dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.19
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Tahun 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS
RATA-RATA
CAPAIAN CAPAIAN
1 Memuaskan > 100 103,30 %
2 Sangat Baik >90
3 Baik 75,00 – 89,99
4 Cukup 65,00 – 74,99
5 Kurang 50,00 – 64,99
6 Sangat Kurang 0 – 49,99
Jumlah
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 100
Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi
dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel 3.20
Capaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
Jumlah
Indikator
Rata-rata
capaian
0-49,99 50-64,99 65-74,99 75-89,99 >90 >100
Sangat
Kurang Kurang Cukup Baik
Sangat
Baik Memuaskan
A Misi 3 7 117 1 1 5
B Misi 5
(Non
IKU)
22 98,5 2 3 4 13
Dari 2(satu) Sasaran yang telah diukur capaian kinerja
sebagaimana tabel diatas, pencapaian realisasi 18 (delapan belas)
indikator kinerja sasaran terhadap target pada setiap misi yang sudah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.21
Pencapaian Target Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
N
o. Misi
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melampaui target
(>100%)
Sesuai Target
(100%)
Belum Mencapai
Target (<100%)
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 3 7 5 106 2 11,8
2 Misi 5
(Non IKU)
22 8 47,6 5 22,7 9 28,2
Jumlah 29 13 76,8 5 11,3 11 20
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 101
Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja,
kategori pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.22
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018
No. Kategori Jumlah Indikator Presentase
A. Misi 3
1 Memuaskan 7 117
2 Sangat Baik
3 Baik
4 Cukup
5 Kurang
6 Sangat Kurang
B. Misi 5 (Non IKU)
1 Memuaskan
2 Sangat Baik 22 98,5
3 Baik
4 Cukup
5 Kurang
6 Sangat Kurang
3.5 Analisis Pencapaian Kinerja
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,
agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 102
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang
dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit
yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat
efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan
dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga
dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang
terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi
pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandingan-pembandingan antara :
- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di
bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan
standar internasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang
telah dicapai pada Tahun 2018 serta membandingkan antara target
dan realisasi pada 1 (satu) indikator sasaran dan 7 (tujuh) indikator
kinerja dari 5 Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD
Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat
dilihat sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 103
Sasaran 1
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Pencapaian sasaran 1 meliputi 7 (tujuh) indikator dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
No Indikator Kinerja
Utama Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target
Reali
sasi
Target
Reali
Sasi
Target
Reali
sasi
Target
Reali
sasi
1 Angka harapan
hidup (AHH)
Tahun 69,75 70 100,36 69,85 69,90 100,07 - - - - - -
2
Angka
Kematian Bayi
(AKB) 0 - < 1
tahun per
1000 kelahiran
hidup
Angka
32 4,88 184,75 30 3,76 187,47 28 3,89 186 26 3 188
3
Angka
Kematian Ibu
(AKI) per
100.000 lahir
hidup
per
10000
0
kelahir
an
hidup
341 103,36 169,69 333 81,07 175,65 325 78,8 175,76 317 69 178
4
Prevalensi
balita gizi
kurang
(Underweight)
%
18,44 15,64 115,18 18,08 14,10 122,01 17,72 15 115,51 17,36 15,9 108,4
5
Angka
penemuan
kasus TB
(semua tipe
yang
dilaporkan/Ca
se Notification
Rate) per
100.000pendud
uk
per
100.00
0
pendu
duk 99 99 100 109 75 68,81 123 79,9 64,95 137 185 135
6 Prevalensi HIV
AIDS per 100
penduduk usia
per
100
pendu
0,49 0,01 197,96 0,49 0,01 197,96 0,49 0,03 193,8 0,49 0,34 130,6
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 104
No Indikator Kinerja
Utama Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Target
Reali
sasi
Target
Reali
Sasi
Target
Reali
sasi
Target
Reali
sasi
> 15 tahun duk
usia >
15
tahun
7
Angka
Kesakitan
positif malaria
(API) per 1000
penduduk
per
1000
pendu
duk
0,35 0,43 77,14 0,30 0,47 43,33 0,25 0,64 -5,6 0,20 0,38 10
8
Angka
Kesakitan DBD
per 100.000
penduduk
per
10000
0
pendu
duk
50 38,51 122,98 49 56,25 85,20 48 35,08 126,
91 47 34,31 73
Rata-rata Capaian IKU 41,5 37,6 30,5 44
Kinerja Capaian Sasaran 133,5 122,7 122,5 117,6
Sasaran Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari
7(tujuh) indikator 5 (lima) mencapai target dan 2 (dua) indikator belum
mencapai target.
Dari 7 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung
tahun 2018, 5 indikator menunjukkan capaian 100% bahkan ada yang
lebih dari 100%,
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, terdapat 5 indikator (106%) dengan
kriteria kinerja sangat tinggi (ST), 2 Indikator (11,8%) dengan kriteria
Rendah (R).
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 105
Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian
Indikator Kinerja Utama bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung namun merupakan tanggung jawab bersama antara
unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk
dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur
pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.
Berikut grafik Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi
Lampung dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik. 1
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Lampung
Tahun 2011 s.d 2017
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IPM PROVLAMPUNG
64,20 64,87 65,73 66,42 66,95 67,65 68,25
62,00
63,00
64,00
65,00
66,00
67,00
68,00
69,00
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 106
3.5.1 Pencapaian Indikator Kinerja Program
Pencapaian indikator kinerja program dapat dilihat berdasarkan
Bidang Pemegang Program, sebagai berikut :
1. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas
tersertifikasi atau terakreditasi
Akreditasi adalah salah kegiatan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.
Pelaksanaan akreditasi puskesmas dimulai pada tahun 2015
dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri kesehatan
nomor 45 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas, Klinik
pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik
mandiri dokter gigi.
Target yang diharapkan dari indikator kinerja jumlah kecamatan
yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau
terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 1 kecamatan yang
memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi,
seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.24
Jumlah Kecamatan yang Telah Memiliki Minimal satu Puskesmas
Tersertifikasi atau Terakreditasi di Provinsi Lampung
Tahun 2018
NO PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
1 SIRING BETIK WONOSOBO TANGGAMUS MADYA
2 SUKARAJA SEMAKA TANGGAMUS MADYA
3 SANGGI BN SEMUONG TANGGAMUS MADYA
4 WAY NIPAH PEMATANG SAWAH TANGGAMUS DASAR
5 PASAR SIMPANG KT AGUNG TIMUR TANGGAMUS UTAMA
6 NEGARA BATIN KT AGUNG BARAT TANGGAMUS UTAMA
7 KEDALOMAN GUNUNG ALIP TANGGAMUS MADYA
8 PUTIH DOH CUKUH BALAK TANGGAMUS MADYA
9 ANTAR BRAK LIMAU TANGGAMUS MADYA
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 107
10 KLUMBAYAN KLUMBAYAN TANGGAMUS MADYA
11 KLUMBAYAN BARAT KLUMBAYAN BARAT TANGGAMUS MADYA
12 PARDASUKA PARDASUKA PRINGSEWU MADYA
13 PAGELARAN PAGELARAN PRINGSEWU MADYA
14 GADING REJO GADING REJO PRINGSEWU MADYA
15 WATES WATES PRINGSEWU MADYA
16 ADILUWIH ADILUWIH PRINGSEWU MADYA
17 REJOSARI PRINGSEWU PRINGSEWU MENUNGGU HASIL
18 BANJAR BARU BANJAR BARU TULANG BAWANG MADYA
NO
PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
19 GEDUNG AJI GEDUNG AJI TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
20 TIUH TOHO MENGGALA TULANG BAWANG MADYA
21 GEDUNG KARYA JITU RAWAJITU SELATAN TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
22 RAWA JITU RAWAJITU SELATAN TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
23 GEDUNG MENENG GEDUNG MENENG TULANG BAWANG MADYA
24 RAWA JITU TIMUR RAWA JITU TIMUR TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
25 RAWA PITU RAWA PITU TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
26 MAKARTI TAMA GD AJI BARU TULANG BAWANG DASAR
27 PASIRAN JAYA DENTE TELADAS TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
28 LEBUH DALEM MENGGALA TIMUR TULANG BAWANG MENUNGGU HASIL
29 HAJIMENA NATAR LAMPUNG SELATAN MADYA
30 BRANTI RAYA NATAR LAMPUNG SELATAN UTAMA
31 BANJAR AGUNG JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN MADYA
32 TANJUNG AGUNG KATIBUNG LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL
33 WAY SULAN WAY SULAN LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL
34 CANDIPURO CANDIPURO LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL
35 WAY PANJI WAY PANJI LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL
36 WAY URANG KALIANDA LAMPUNG SELATAN MADYA
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 108
37 RAJABASA RAJABASA LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL
38 BUMIDAYA PALAS LAMPUNG SELATAN MADYA
39 KETAPANG KETAPANG LAMPUNG SELATAN MENUNGGU HASIL
40 BAKAUHENI BAKAUHENI LAMPUNG SELATAN MADYA
41 SUBIK ABUNG TENGAH LAMPUNG UTARA MADYA
42 WONOGIRI KOTABUMI SEL. LAMPUNG UTARA MADYA
43 PEKURUN ABUNG PEKURUN LAMPUNG UTARA MADYA
44 BLAMBANGAN BLAMBANGAN PGR LAMPUNG UTARA MADYA
NO
PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
45 ULAK RENGAS ABUNG TINGGI LAMPUNG UTARA MADYA
46 ABUNG KUNANG ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA MADYA
47 GEDUNG NEGARA HULU SUNGKAI LAMPUNG UTARA MADYA
48 BUMI AGUNG ABUNG TIMUR LAMPUNG UTARA MADYA
49 TANJUNG RAJA TANJUNG RAJA LAMPUNG UTARA MADYA
50 KUBU HITU SUNGKAI BARAT LAMPUNG UTARA MADYA
51 KARANG SARI MUARA SUNGKAI LAMPUNG UTARA DASAR
52 CEMPAKA SUNGKAI JAYA LAMPUNG UTARA DASAR
53 BUMI EMAS BATANGHARI LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL
54 TRIMULYO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL
55 TANJUNG HARAPAN MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL
56 JABUNG JABUNG LAMPUNG TIMUR DASAR
57 SUMBER REJO WAWAY KARYA LAMPUNG TIMUR MADYA
58 KARYATANI LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR DASAR
59 WAY MILI GUNUNG PELINDUNG LAMPUNG TIMUR UTAMA
60 BRAJA CAKA WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL
61 REJO KATON RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR MENUNGGU HASIL
62 PAKUAN AJI SUKADANA LAMPUNG TIMUR UTAMA
63 TRIMULYO TEGINENENG PESAWARAN MADYA
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 109
64 KOTA DALAM WAY LIMA PESAWARAN MADYA
65 KEDONDONG KEDONDONG PESAWARAN MADYA
66 PEDADA PUNDUH PEDADA PESAWARAN MADYA
67 MARGOJADI MESUJI TIMUR MESUJI MENUNGGU HASIL
68 WIRALAGA MESUJI MESUJI MENUNGGU HASIL
69 SUNGAI SIDANG RAWAJITU UTARA MESUJI MENUNGGU HASIL
70 KARTA RAHARJA T. BAWANG UDIK T. BAWANG BARAT MADYA
NO
PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
71 DAYA MURNI TUMIJAJAR T. BAWANG BARAT MADYA
72 TOTO MULYO GUNUNG TERANG T. BAWANG BARAT MENUNGGU HASIL
73 BANJIT BANJIT WAY KANAN DASAR
74 GUNUNG LABUHAN GUNUNG LABUHAN WAY KANAN MADYA
75 BUMI BARU BLAMBANGAN UMPU WAY KANAN MENUNGGU HASIL
76 NEGERI AGUNG NEGERI AGUNG WAY KANAN MENUNGGU HASIL
77 PAKUAN RATU PAKUAN RATU WAY KANAN MENUNGGU HASIL
78 PURWA AGUNG NEGARA BATIN WAY KANAN MENUNGGU HASIL
79 PALAPA T. KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG MADYA
80 WAY HALIM WAY HALIM BANDAR LAMPUNG MADYA
81 CAMPANG RAYA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG MADYA
82 KAMPUNG SAWAH T.KARANG TIMUR BANDAR LAMPUNG UTAMA
83 KORPRI SUKARAME BANDAR LAMPUNG MADYA
84 RANAP PERMATA S. SUKARAME BANDAR LAMPUNG MADYA
85 CANDI REJO WAY PENGUBUAN LAMPUNG TENGAH MADYA
86 SUKO BINANGUN WAY SEPUTIH LAMPUNG TENGAH MADYA
87 GAYA BARU V BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH MADYA
88 SIMPANG AGUNG SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH MADYA
89 GEDUNG SARI ANAK RATU AJI LAMPUNG TENGAH DASAR
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 110
Capaian kinerja Indikator Kinerja ini pada tahun 2018 tercapai 103 % atau
206 kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau
terakreditasi melebihi dari target tahun 2018 yaitu 200 kecamatan
terakreditasi yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau
terakreditasi. Hal ini disebabkan karena puskesmas yang direncanakan di
akreditasi di tahun 2019 ternyata sudah siap untuk di akreditasi ditahun
2018.
90 SEPUTIH MATARAM SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH MADYA
91 JATI DATAR BANDAR MATARAM JATI DATAR MADYA
92 BUMI NABUNG BUMI NABUNG BUMI NABUNG MADYA
93 SEGALA MIDER PUBIAN SEGALA MIDER MENUNGGU HASIL
94 SIMBANG WARINGIN TRIMURJO SIMBANG WARINGIN UTAMA
95 PONCOWATI TERBANGGI BESAR PONCOWATI MADYA
96 SENDANG AGUNG SENDANG AGUNG SENDANG AGUNG MENUNGGU HASIL
97 KESUMA DADI BEKRI KESUMA DADI MENUNGGU HASIL
NO
PUSKESMAS KECAMATAN KABUPATEN HASIL
98 PUJOKERTO TRIMURJO PUJOKERTO MENUNGGU HASIL
99 PADANG RATU PADANG RATU PADANG RATU MENUNGGU HASIL
100 SURABAYA PADANG RATU SURABAYA MENUNGGU HASIL
101 BANGUN REJO BANGUN REJO BANGUN REJO MENUNGGU HASIL
102 PAYUNG REJO PUBIAN PAYUNG REJO MENUNGGU HASIL
103 PUGUNG TAMPAK PESISIR UTARA PESISIR BARAT DASAR
104 KRUI PESISIR TENGAH PESISIR BARAT DASAR
105 BENGKUNAT B. BENGKUNAT PESISIR BARAT MADYA
106 BUNGIN GEDUNG SURIAN LAMPUNG BARAT MENUNGGU HASIL
107 B. NEGERI SUOH BANDAR NEGERI SUOH LAMPUNG BARAT MADYA
108 LOMBOK LUMBOK SEMINUNG LAMPUNG BARAT MADYA
109 KEBUN TEBU KEBUN TEBU LAMPUNG BARAT MADYA
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 111
b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD
tersertifikasi atau terakreditasi
Akreditasi adalah salah kegiatan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas.
Pelaksanaan akreditasi puskesmas dimulai pada tahun 2015 dalam
rangka menindaklanjuti Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu Rumah Sakit.
Target yang diharapkan dari indikator kinerja jumlah
Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah
RSUD tersertifikasi atau terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 3
Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi atau
terakreditasi. Capaian kinerja Indikator Kinerja ini pada tahun 2018
mencapai 100% atau sudah 3 Kabupaten/Kota yang memiliki minimal
satu RSUD tersertifikasi atau terakreditasi yaitu Provinsi Lampung,
Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran, seperti terlihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.25
Jumlah Kabupaten/Kota Yang telah Memiliki Minimal
Satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tersertifikasi atau
Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Rumah Sakit Hasil
Penilaian
1 Provinsi RS. Jiwa Dasar
2 Pringsewu RSUD Pringsewu Madya
3 Pesawaran RSUD Pesawaran Madya
Dari 15 Kabupaten/Kota, dari tahun 2015 – 2018 sudah 11
Kabupaten/kota yang sudah memiliki RSUD yang terakreditasi, sehingga
masih ada 4 Kabupaten/Kota yang belum memilki RSUD yang
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 112
terakreditasi, antara lain Kabupaten Tulang bawang Barat, Pesisir Barat,
Lampung Utara dan Mesuji, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.26
Kabupaten/Kota Yang Belum Memiliki Minimal
Satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tersertifikasi atau
Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Rumah Sakit
1 Lampung Utara RSUD Mayjend. HM
Ryacudu Kota Bumi
2 Pesisir Barat RSUD Pesisir Barat
3 Tulang Bawang Barat RSUD Tulang Bawang
Barat
4 Mesuji RSUD Mesuji
5 Lampung Selatan RS Bandar Negara Husada
Di Lampung Selatan ada 2 RSUD, RS Bandar Negara Husada dan RSUD
Bob Bazar, SKM, namun untuk RSUD Bob Bazar, SKM sudah
terakreditasi, sehingga tidak termasuk dalam Kabupaten yang memiliki RS
belum terakreditasi
Selain rumah sakit umum pemerintah ada 12 Rumah Sakit Swasta yang
telah mendapatkan sertifikat atau terakreditasi seperti terlihat pada tabel
dibawah ini :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 113
Tabel 3.27
Rumah Sakit Swasta Yang Telah Tersertifikasi atau
Terakreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Rumah Sakit Hasil
Penilaian
1 Kota Bandar
Lampung
RSIA Mutiara Putri Perdana
RSIA Santa Anna Perdana
2
Metro RS Mardi Waluyo
RSB Asih
Madya
Perdana
3 Lampung Selatan RS Airan Raya Perdana
4 Lampung Tengah RS Azzahra
RSIA Puti Bungsu
Perdana
Perdana
5 Lampung Timur RSU Permata Hati Perdana
6 Lampung Utara RS Medika Insani
RS Hi. Muh Yusuf
Perdana
Perdana
7 Pesawaran RS Gladish Medical Center Perdana
6 Pringsewu RSIA Harapan Bunda Perdana
c. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional,
komplementer alternatif
Kementerian Kesehatan RI saat ini sedang mengembangkan
pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif. Target
yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk
tahun 2018 adalah sebanyak 55 puskesmas di Provinsi Lampung
melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif.
Realisasi yang dicapai pada indikator kinerja program ini adalah sebesar
200 Puskesmas (66,5%) dari 302 puskesmas. Trend jumlah puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan
alternatif cenderung meningkat dari 45 puskesmas menjadi 200
puskesmas, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 114
Gambar 3.1
Trend capaian jumlah puskesmas dengan pelayanan
kesehatan tradisional, komplementer, alternatif di Provinsi
Lampung tahun 2016 – 2018
d. Indikator Kinerja Ketersediaan obat dan Vaksin
Obat dan Vaksin adalah komoditi kesehatan yang menjadi salah
satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan merupakan barang publik yang perlu dijamin
ketersediaannya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan.
Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
adalah persentase jumlah item obat indikator yang tersedia di puskesmas,
dimana ada 20 item obat yang wajib ada di puskesmas.
Target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung tahun 2018 untuk indikator ketersediaan obat dan vaksin adalah
sebesar 86%. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2018 sebesar
84,4%. Bila dilihat dari angka capaian tersebut, tampak bahwa capaian
tersebut belum mencapai target Renstra, namun bila dilihat dari tiga tahun
terakhir capaian indikator ketersediaan obat dan vaksin cenderung
meningkat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
1 2 3
Puskesmas 45 130 200
Tahun 2016 2017 2018
2016 2017 2018 45
130
200
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
Puskesmas
Tahun
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 115
Gambar 3.2
Trend % Ketersediaan Obat dan Vaksin di Provinsi Lampung
tahun 2016 – 2018
Berdasarkan distribusi per Kabupaten/Kota, terlihat bahwa ada 4
Kabupaten/Kota yang capaian indikator % ketersediaan Obat dan vaksin
tahun 2018 masih dibawah target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung, seperti terlihat pada grafik dibawa ini :
2016 2017 2018
% KetersediaanObat vaksin
80,60 81,5 84,4
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 116
Gambar 3.3
Distribusi Capaian % Ketersediaan Obat dan Vaksin Per
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018
2. UPTD Laboratorium Kesehatan
a. % UPTD Lapkesda terakreditasi
Labaratorium kesehatan daerah (Labkesda) merupakan salah
satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung. Kegiatan akreditasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
mutu dari UPTD Labkesda. Capaian kinerja dari indikator ini adalah
tercapai 100%.
91,0
100,0
100,0
83,0
41,0
100,0
95,0
86
96,0
56,0
92,0
91,0
83,0
96,0
100,0
84
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Bandar Lampung
Metro
Pesawaran
Pringsewu
Tanggamus
Tulang Bawang
Tulang Bawang Barat
Lampung Utara
Lampung Timur
Lampung Selatan
Lampung barat
Lampung Tengah
Pesisir Barat
Way Kanan
Mesuji
Provinsi
Target
Capaian
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 117
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan
Indikator persalinan di fasilitas kesehatan ditargetkan sebesar
83% pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018.
Realisasi yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 92,99%.
Gambaran trend pencapaian indikator persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan selama 2 tahun terakhir cenderung naik namun
belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu
sebesar 83%, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.4
Trend Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di
Provinsi Lampung tahun 2017 – 2018
Bila dilihat berdasarkan distribusi per Kabupaten/Kota maka
capaian indikator persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2018 di
Kabupaten/Kota telah mencapai target indikator. Seperti terlihat pada
grafik dibawah ini :
2017 2018
Salin Fasyankes 88,42 92,99
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
Pre
vale
nsi
per
salin
an d
i fas
yan
kes
(%)
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 118
Gambar 3.5
Distribusi capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan per
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018
b. Prevalensi balita gizi kurang (underweight)
Target yang ingin dicapai untuk prevalensi status balita gizi kurang
(underweigh) pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebesar
17,36%. Hasil capaian untuk indikator ini berdasarkan Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 sebesar 15,9%. Hasil ini sudah
mencapai target yang diharapkan karena sudah berada dibawah target
yang ingin dicapai dalam indikator kinerja program (IKP) Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung periode 2015 – 2019.
Trend Prevalensi balita gizi kurang (under weight) berdasarkan
hasil riskesdas tahun 2018 terakhir cenderung meningkat, seperti terlihat
pada grafik dibawah ini :
92,99 88,99
97,76 97,16
95,99 88,78
90,91 91,64
84,5 92,15
89,5 95,8
97,88 93,02
94,17 100
75 80 85 90 95 100 105
ProvinsiLampung Barat
TanggamusLampung Selatan
Lampung TimurLampung Tengah
Lampung UtaraWay Kanan
Tulang BawangPesawaranPringsewu
MesujiTuba Barat
Pesisir BaratBandar Lampung
Metro
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 119
Ket. Tahun 2016 s.d 2017 menggunakan data PSG, 2018 menggunakan data
Riskesdas, karna untuk PSG di tahun 2018 tidak ada.
Gambar 3.6
Prevalensi balita kurang gizi (Under Weight) berdasarkan
hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) di Provinsi Lampung
tahun 2016 – 2017 dan Riskesdas 2018
Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) di Provinsi Lampung
tahun 2018 sebesar 15,90% (data Riskesdas 2018). Untuk melihat
prevalensi balita gizi kurang (Under weight) pada distribusi di 15
Kabupaten/Kota sampai saat ini belum ada rilis dari program yang
bersangkutan.
c. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
berkualitas
Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
adalah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang terlindung
meliputi air ledeng (keran), kean umum, Hydrant umum, terminal air,
penampungan air hujan (PAH) atau mata air terlindung, sumur terlindung,
sumur bor, sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari
pembuangan kotoran, pembuangan limbah dan pembuangan sampah
(tidak termasuk air kemasan, air dari penjual air keliling, air yang dijual
melalui tangki, air sumur atau mata air yang tidak terlindung.
1 2 3
Capaian 14,10 15,00 15,90
Tahun 2016 2017 2018
2016 2017 2018
14,10 15,00
15,90
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Capaian
Tahun
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 120
Target yang ingin dicapai dari indikator penduduk yang memiliki
akses terhadap air minum yang berkualitas adalah 92,40% dan sampai
triwulan tiga tahun 2018 capaian indikator mencapai 68,87% dikarnakan
untuk triwulan 4 masih dalam proses perhitungan di kabupaten/kota
masing – masing. atau secara kinerja baru tercapai 50%. Adapun capaian
indikator ini selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah
ini :
Gambar 3.8
Trend Capaian persentase penduduk terhadap air minum
yang berkualitas di Lampung tahun 2016 – 2018
Bila dilihat berdasarkan distribusi per Kabupaten/Kota maka
capaian indikator % Akses penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas tahun 2018 yang mencapai target Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung hanya 1 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro,
seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
2016 2017 2018
% akses air bersih 65,49 66,93 68,87
65,49
66,93
68,87
63
64
65
66
67
68
69
70
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 121
Ket : Data per November 2017
Gambar 3.9
Distribusi cakupan Akses Penduduk terhadap Air Minum yang
berkualitas di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tahun 2017
d. Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan kesehatan
Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan kesehatan adalah Jumlah
kebijakan yang dibuat oleh sektoral di tingkat provinsi berupa Peraturan
Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, SK Guburnur, SE
Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, SK
Bupati/Walikota, SE Bupati/Walikota pada tahun tersebut, yang
mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku
sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Target yang
dutetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun
2018 adalah satu kebijakan publik berwawasan kesehatan. Realisasi dari
62,17
69,48
74,61
71,77
67,40
71,63
68,44
65,09
56,56
51,77
54,10
61,74
46,17
65,21
87,00
66,93
LAMPUNG BARAT
TANGGAMUS
LAMPUNG SELATAN
LAMPUNG TIMUR
LAMPUNG TENGAH
LAMPUNG UTARA
WAY KANAN
TULANG BAWANG
PESAWARAN
PRINGSEWU
MESUJI
TULANG BAWANG BARAT
PESISIR BARAT
BANDAR LAMPUNG
METRO
PROVINSI
Cakupan Akses Penduduk terhadap Air Minum yang berkualitas di Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 122
capaian indikator ini tercapai 2 kebijakan publik yang berwawasan
kesehatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.28
Jumlah Kebijakan Publik berwawasan kesehatan di Provinsi
Lampung tahun 2018
Peraturan/Regulasi Tentang
Surat Edaran Gubernur
Lampung Nomor :
425/1498/VI.01/2018
Tentang Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS) Di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung.
Surat Keputusan Gubernur
Lampung Nomor :
G/141/VI.02/HK/2018
Tentang Pembentukan Tim
Pertimbangan Klinis dan Tim
Monitoring Evaluasi Jaminan
Kesehatan Nasional Tk.
Provinsi Lampung Tahun
2018.
4. Bidang Pencegahan Dan pengendaliaan Penyakit
a. Persentase anak usia 0 – 11 bulan mendapatkan imunisasi
lengkap
Indikator % anak usia 0 – 11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap
adalah indikator yang menggambarkan jumlah anak usia 0 – 11 bulan
yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (1 dosis Hepatitis B, 1 dosis
BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio dan 1 dosis campak) diantara
jumlah bayi 0 – 11 bulan yang ada di suatu wilayah.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 123
Target Indikator % anak usia 0 – 11 bulan mendapatkan imunisasi
lengkap pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018
sebesar 92,50% dan capaian indikator ini pada tahun 2018 s.d tanggal 31
januari 2018 data yang diterima dari program terkait sebesar 93,6% atau
mencapai target yang ditetapkan dalam renstra.
Bila dilihat capaian indikator ini selama 3 tahun terkahir terlihat
pada tahun 2018 ini telah mencapai target Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
Ket. Data Sampai dengan 31 januari 2019 (data sementara)
Gambar 3.10
Trend Capaian % Anak Usia 0 – 11 bulan mendapatkan
imunisasi dasar lengkap di Provinsi Lampung
tahun 2016 – 2018
Bila dilihat capaian indikator ini tahun 2018 berdasarkan capaian
per Kabupaten/Kota maka terlihat ada 6 (enam) Kabupaten yang
capaianya dibawah target yang diharapkan dalam Renstra Dinas
Kesehatan tahun 2018, yaitu Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Metro,
Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang. Seperti terlihat pada
grafik dibawah ini :
2016 2017 2018
Target 91,5 92 92,5
Realisasi 97,3 86,3 93,6
80828486889092949698
100
% a
nak
usi
a 0
-11
bu
lan
m
end
apar
kan
imu
nis
asi d
asar
le
ngk
ap
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 124
Ket : data yang diterima s.d tanggal 31 Januari 2018, data belum final
Gambar 3.11
Distribusi Capaian % Anak Usia 0 – 11 bulan mendapatkan
imunisasi dasar lengkap per Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung tahun 2018
b. Presentase Penduduk Terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) Yang
mendapatkan Antiretroviral
Indikator % Penduduk Terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) Yang
mendapatkan Antiretroviral adalah indikator yang menggambarkan orang
dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan pelayananan antiretroviral
(ARV).
Target indikator ini pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung tahun 2018 sebesar 0,49% dan capaian tahun 2018 sebesar
0,34%. Sumber data indikator % penduduk yang terinfeksi HIV AIDS yang
mendapatkan ARV didapatkan dari Kabupaten/Kota yang melakukan
layanan PDP yaitu dilaksanakan pada 6 (enam) Rumah Sakit yaitu
RSUD dr. H Abdul Moeloek di Bandar Lampung, RSUD dr Bob Bazar di
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, RS Natar Medika juga di
PRING
PSB LT LTIM TB LSPSW
RProv MTR BDL WK LU TBB MSJ TGM LB
IDL 88,3 107,3 74,9 102,5 87,7 101,3 110,2 93,6 91,3 99,2 69 95,9 93,9 89 102,5 97,8
0
20
40
60
80
100
120
IDL
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 125
Kabupaten Lampung Selatan, RSUD Demang Sepulau Raya di
Kabupaten Lampung Tengah, dan RSUD A. Yani Metro dan RSUD
Pringsewu.
Kegiatan Perawatan Dukungan dan Pengobatan juga dilaksanakan
di 13 Puskesmas yaitu Puskesmas Tambah Subur, Puskesmas Mataram
Baru, dan Puskesmas Braja Harjosari yang berada di Kabupaten
Lampung Timur, Puskesmas Karang Anyar, Puskesmas Tanjung Bintang,
dan Puskesmas Katibung yang berada di Kabupaten Lampung Selatan,
Puskesmas Bandar Jaya dan Puskesmas Candirejo yang berada di
Kabupaten Lampung Tengah, Puskesmas Simpur dan Puskesmas
Sukaraja yang berada di Kota Bandar Lampung, Puskesmas Kota Agung
dan Puskesmas Gisting di Kabupaten Tanggamus, Puskesmas Tulang
Bawang I di Kabupaten Tulang Bawang. RSUD Abdul Moeloek
mempunyai 2 (dua) layanan PDP satelit yang berada di Kabupaten
Tulangbawang Barat yaitu Puskesmas Panaragan Jaya dan Puskesmas
Kibang Budi Jaya, sedangkan RS Natar Medika mempunyai satelit Klinik
Angsa Putih yang terletak di Kota Bandar Lampung.
5. UPTD Instalasi Farmasi Dan Kalibrasi Alkes
a. Persentase Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang
memenuhi syarat CDAKB
Persentase Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang
memenuhi syarat CDAKB yaitu mulai dari Izin Sarana Distribusi Alkes,
Penanggung Jawab Teknis, Bangunan dan Ruang Penyimpanan , Izin
edar Produk, Gudang Alkes (PAK), Kebersihan Pengelola Makanan dan
Sumber Air.
Indikator % Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang memenuhi
syarat CDAKB ditargetkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 126
Lampung tahun 2018 sebesar 75% dan tercapai realisasinya sebesar
63,2%, seperti terlihat pada grafik di bawah ini :
Gambar 3.12
Trend Cakupan Distribusi Sarana Distribusi Alat Kesehatan
yang memenuhi syarat CDAKB di Provinsi Lampung Tahun
2017 – 2018
6. Sekretariat
a. % puskesmas memiliki dokter
Indikator % puskesmas memiliki dokter ditargetkan pada Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi lampung tahun 2018 sebesar 93%. Capaian
indikator kinerja untuk tahun 2018 sedang dalam tahap perhitungan.
Sedangkan untuk capaian program ini sampai dengan november 2017
sebesar 90%, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
2017 2018
Target 70 75
Realisasi 40 63
0
20
40
60
80
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 127
Gambar 3.13
Trend Cakupan % puskesmas memiliki dokter
di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2017
Untuk capaian indikator persetase puskesmas memiliki dokter
tahun 2018 sedang dalam proses penghitungan, Bila dilihat berdasarkan
distribusi per Kabupaten/Kota maka capaian indikator % puskesmas
memiliki dokter (umum) tahun 2017 baru dua Kabupaten yang mencapai
target Renstra yaitu kabupaten Lampung Selatan dan Way Kanan (Data
per November), seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
2015 2016 2017
% Puskesmas memilikidokter
88,32 62 90
0
20
40
60
80
100
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 128
Ket : Capaian indikator ini belum dapat menampilkan tahun 2018 karena
sedang dalam tahap perhitungan.
Gambar 3.14
Distribusi Cakupan Puskesmas dengan dokter
di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2017
7. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan
a. % UPTD Bapelkes terakreditasi
Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Kegiatan akreditasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dari
UPTD Bapelkes dalam hal pelatihan tenaga kesehatan. Capaian kinerja
dari indikator ini adalah tercapai 100%.
20
54,55
56,52
58,33
58,33
61,86
66,67
70
70,37
72,22
72,73
72,73
75
81,42
84,21
84,62
0 20 40 60 80 100
Tulang B Barat
Pringsewu
Tanggamus
Mesuji
Lampung Barat
Provinsi
Pesisir barat
Bandar Lampung
Lampung Utara
Tulang Bawang
Metro
Lampung Timur
pesawaran
Lampung Tengah
Way Kanan
Lampung Selatan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 129
8. Bidang Program Dan Evaluasi Kesehatan
a. Anggaran Kesehatan per kapita per tahun
Indikator Anggaran kesehatan per kapita per tahun adalah
indikator yang menggambarkan jumlah rupiah anggaran bidang kesehatan
per orang per tahun. Target indikator anggaran kesehatan per kapita per
tahun pada Renstra
Anggaran Kesehatan per kapita di Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar
Rp.97.000,- per kapita per tahun. Bila dilihat dari alokasi anggaran
kesehatan untuk belanja langsung maka anggaran per kapita tercapai
sebesar Rp 275.349,- per kapita per tahun
9. Sekretariat
a. Persentase Anggaran Kesehatan pada APBD Provinsi
Lampung
Persentase anggaran kesehatan (Dinas Kesehatan & UPTD
RSUAM, RSJ) pada APBD Provinsi Lampung ditargetkan pada Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 10%, namun
realisasi pada tahun 2017 hanya sebesar 6,97%. Persentase anggaran
kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk belanja
langsung dibanding dengan target pada renstra mencapai 69,7% seperti
terlihat pada tabel dibawah ini :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 130
Tabel 3.29
Alokasi Anggaran & % Anggaran Bidang Kesehatan
Bersumber APBD Tahun 2018
No PEMDA/SKPD Jumlah Dana
1 Pemda Provinsi Lampung 8.579.986.296.817,00
a. Belanja Langsung
3.638.221.527.879,00
b. Belanja Tidak Langsung
4.941.764.768.938,41
2 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 107.625.414.684,00
a. Belanja Langsung
77.697.055.950,00
b. Belanja Tidak Langsung
29.928.358.734,00
3
RSAM
389.072.876.851,00
a. Belanja Langsung 382.967.876.851,00
b. Belanja Tidak Langsung 6.105.000.000,00
4 RSJ 29.272.900.569,00
a. Belanja Langsung
19.215.132.569,00
b. Belanja Tidak Langsung 10.057.768.000,00
Jumlah SKPD Kesehatan Belanja
Langsung
470.880.065.370,00
% Anggaran Kesehatan (BL) pada
APBD Provinsi
13
Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran 1 sampai
dengan tahun 2018 dalam Renstra Satker Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana telah direncanakan dalam
RPJMD adalah sebagai berikut :
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 131
Tabel 3.30
Pencapaian Indikator Sasaran 1
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan
No. Indikator Sasaran Satuan
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun
2018
Realisasi
Akumulasi
s/d.
Tahun
2018
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka 26 3 188
2 Angka Kematian Ibu melahirkan
Angka 317 69 179
3 Presentase Prevalensi balita kurang gizi
% 17,36 15,9 108
4 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR)
Angka 137 185 135
5 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API)
Angka 0,20 0,38 10
6
Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia lebih dari dari 15 tahun
Angka 0,49 0,34 130
7 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Angka 47 34,31 73
NON IKU :
8 % anggaran kesehatan
pada APBD % 10% 13
130
9 % Puskesmas memiliki
dokter % 93% 90 96,77
10 % Paket jasa pelayanan
administrasi % 100% 100 100
11 % Peningkatan sarana
dan prasarana % 100% 100 100
12
% Status gizi kurang
(underweight) pada anak
balita
% 17,72% 15,9 89,72
13 % Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan % 78% 92,99 119,21
14
% Penduduk yang
memiliki akses terhdp air
minum berkualitas
% 92,40% 68,87 74,53
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 132
No. Indikator Sasaran Satuan
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun
2018
Realisasi
Akumulasi
s/d.
Tahun
2018
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
15 Jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan Angka 1 regulasi 2 200
16
% Penduduk terinfeksi
HIV yang mendptkan
antiretroviral (ARV)
% 72,16% 51,93 72
17
% Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
terpadu (pandu) penyakit
tidak menular/PTM
% 40% 56,54 141,4
18
% anak usia 0-11 bulan
mendapatkan imunisasi
lengkap
% 92,50% 93,6 101,9
19
Jumlah k/k yang memiliki
minimal satu RSUD
tersertifikasi atau
terakreditasi
Angka 11 K/K 11 100
20
Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal 1
puskesmas tersertifikasi
atau terakreditasi
Angka 200 Kec 206 103
21
Jumlah puskesmas
melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional ,
komplementer alternatif
Angka 55
Puskesmas 66,5 120,9
22 % ketersediaan obat dan
vaksin % 86% 84,4 98,13
23 % anggaran kesehatan
pada APBD % 10% 13 130
24 % UPTD Bapelkes
terakreditasi
%
100% 100 100
25
% UPTD Balai
laboratorium kesehatan
terakreditasi
% 100% 100 100
26 % bed occupancy ratio
(BOR) % 60% 0,8 1,33
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 133
No. Indikator Sasaran Satuan
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun
2018
Realisasi
Akumulasi
s/d.
Tahun
2018
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
27 % ketersediaan obat dan
vaksin % 86% 84,4 98,13
28
% distribusi sarana alat
kesehatan yang
memenuhi syarat
% 70% 63,2 90,3
29 % Indeks survey
kepuasan pelanggan % 70% 0 0
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi
akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan
rencana akhir RPJMD pada Tahun 2018 menunjukkan capaian
kinerja sasaran sebesar 62,06 % atau kategori Melampaui target.
Pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan indikator
yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan
adalah 18 (delapan belas) tujuh indikator dari 29 (dua puluh
sembilan) indikator, dengan rincian 7 (tujuh) Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Non IKU.
3.6 Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan pada
tahun 2018 belum optimal oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor
seperti:
1. Sistem evaluasi dan pelaporan program yang belum
optimal dalam penyediaan data untuk mengukur
pencapaian sasaran dan pada akhirnya menyebabkan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 134
keterlambatan dan ketidak tepatan waktu dalam
pengiriman data dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di
Kabupaten /Kota baik secara kualitas maupun
kuantitas.
3. Belum optimal nya SDM itu sendiri dalam memahami
dari definisi operasional dan formula atau rumus dari
indikator yang ada.
4. Belum optimalnya kordinasi lintas program dan lintas
sektor baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
5. Keterbatasan anggaran kesehatan yang ada di Provinsi
maupun di Kabupaten/Kota.
6. Terkendalanya pencairan dana yang tidak tepat waktu
sehingga berpengaruh dalam keberlangsungan
kegiatan.
b. Solusi
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik
yang berhasil maupun yang belum berhasil akan menjadi
perhatian untuk meningkatkan kinerja dimasa – masa
mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam
memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berkenaan dengan itu
adapun solusi yang dapat dilakukan :
1. Meningkatkan sistem informasi kesehatan dalam rangka
mendapatkan data dari pelayanan kesehatan,
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan baik di
Kabupaten/Kota maupun Provinsi,
3. Meningkatkan advokasi kepada legislatif, eksekutif
maupun stakeholder lainnya dalam hal anggaran dan
program,
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 135
4. Meningkatkan koordinasi antara lintas sektor dan lintas
program termasuk dengan Kabupaten/Kota.
3.7 Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai
keseluruhan adalah sebesar Rp 77.697.055.950 sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp 70.194.332.704,08 atau dengan
serapan dana APBD mencapai 90,34%,
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait
dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap
Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2018
No Misi Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Misi Ketiga dari RPJMD yaitu
Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan,
IPTEK dan inovasi, budaya
masyarakat dan Toleransi
kehidupan beragama.
77.697.055.950,- 70.194.332.704,08 90,34
JUMLAH
77.697.055.950,- 70.194.332.704,08 90,34
Sumber :Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 136
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada
tahun 2018.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian
kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 3.32
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2018
No. Kategori Jumlah
Indikator
Presentase
Capaian
Kinerja %
Anggaran
Realisasi (Rp) %
A. Misi 3 7 117 55.802.802.938 71,82
1. Memuaskan
2. Sangat Baik
3. Baik
4. Cukup
5. Kurang
6. Sangat Kurang
B. Misi 5
1. Memuaskan
2. Sangat Baik 22 98,5 21.894.253.012 28,17
3. Baik
4. Cukup
5. Kurang
6. Sangat Kurang
Jumlah : 77.697.055.950 90,34
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 137
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa
anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi
organisasi.
Tabel 3.33
Efisiensi Anggaran Tahun 2018
N
O
NILAI
EFISIENSI
TOTAL
ANGGARAN
(Rp)
PRESENTASE
(%)
JUMLAH
PROGRAM &
KEG YANG
DIFOKUSKAN
TOTAL
PROGRAM &
KEGIATAN
KET
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0
Di Dinas Kesehatan tidak ada efisiensi anggaran pada
tahun 2018, tetapi ada penambahan anggaran sebesar 7 Milyar,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.34
Tabel Penambahan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Tahun 2018
No. Anggaran Pagu dana sebelum
Perubahan
Pagu Dana Setelah
Perubahan
1 Belanja Langsung 70.697.055.950,- 77.697.055.950.-
Belanja Tidak Langsung 30.228.358.734,- 29,928.358.734,-
Jumlah : 100.925.414.684,- 107.625.414.684,-
Penambahan pagu anggaran pada tahun 2018
dimaksudkan sebagai penyangga Rumah Sakit untuk
penanggulangan kegawat daruratan atau live saving dijalur
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 138
perlintasan rawan kecelakaan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu :
Kabupaten Lampung Selatan (Puskesmas Penengahan),
Kabupaten Tulang Bawang (Puskesmas Tulang Bawang I),
Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Utara (Puskesmas
Bukit Kemuning).
3.8 Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan amanah Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya
dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun
stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan,
sebagai berikut :
1. Prestasi Tingkat Nasional
No. Prestasi / Penghargaan Tahun
1 Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
2018
2 Penghargaan E-Aspirasi Peringkat Ke-2 Kategori
Pengelola Website Tingkat Dinas Kesehatan
Provinsi dari Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.
2018
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 139
2. Prestasi Tingkat Regional
No. Prestasi / Penghargaan Tahun
1 Peringkat 1 (Satu) Anugerah Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2018 untuk Kategori
Organisasi Perangkat Daerah dari Komisi
Informasi (KI) Provinsi Lampung.
2018
Penghargaan Bidang Kesehatan yang diterima, sebanyak 3 buah
yang terdiri dari :
1) Pada tahun 2018 Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat Terbaik 2
(Dua) Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018
dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 140
2) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendapat Penghargaan E-
Aspirasi Peringkat Ke-2 Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas
Kesehatan Provinsi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 141
3) Pada tahun 2018 ini juga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
mendapatkan Peringkat 1 (Satu) Anugerah Keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2018 untuk Kategori Organisasi Perangkat Daerah dari
Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung.
LKIP Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 142
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan
Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas
Kesehatan Lampung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah
yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 ini dapat
menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Lampung dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2018 Dinas Kesehatan Lampung menetapkan
sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2018 yang ingin dicapai serta Sasaran Non IKU sebanyak 10 (sepuluh)
Sasaran dengan 22 (dua puluh dua) indikator. Secara rinci pencapaian
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator dengan nilai 117 %
LKIP Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 143
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran
tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Kesehatan Lampung dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
107.625.414.684,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
99.525.882.499,08 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas
Kesehatan Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.
8.099.532.184,92.
Renstra Dinas Kesehatan Lampung 2015-2019 menetapkan
sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah
dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun
yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian
sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 7 indikator dengan nilai 117 %
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan
anggaran sebesar Rp. 99.525.882.499,08 (sembilan puluh sembilan
milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu
empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan sen) telah
mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi
Dinas Kesehatan Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka
realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Lampung
adalah 92,47 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Dinas Kesehatan Lampung perlu
LKIP Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018 144
dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan
kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kesehatan Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Dinas Kesehatan Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan
berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.
Bandar Lampung, Januari 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes
Pembina Utama Madya NIP. 19630825 198910 2 002
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
PEMERINTAH PROVINSIDINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
Jalan Dr. Susilo 44 – 46 PahomanBandar Lampung
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung merupakan penjabaran dari rencana dan target tahun ketiga dari Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015 – 2019.
Pada tahun 2018 ini direncanakan untuk mencapai sasaran
“Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan” yang diukur dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu
Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 71 Tahun, Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 lahir hidup menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu
(AKI) per 100.000 lahirhidup menjadi 317 per 100.000 kelahiran hidup,
Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) menjadu 17,36%, Angka penemuan
kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/Case Notification Rate) per 100.000
penduduk menjadi 137 per 100.000 penduduk, Angka Kesakitan positif malaria
(API) per 1000 penduduk menjadi 0,20 per 1000 penduduk, Prevalensi HIV
AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun menjadi 0,49%, Angka Kesakitan
DBD per 100.000 penduduk menjadi 47 per 100.000 penduduk.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 merupakan dokumen perencanaan
untuk pencapaian target Indikator Kinerja Tahunan (IKU) tahun kedua Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015 – 2019 yang akan dilaksanakan melalui
18 Program dan 44 kegiatan bersumber APBD Provinsi Lampung sebesar Rp.
70.697.055.950,- dan 7 Program dengan 34 kegiatan bersumber APBN sebesar Rp.
30.387.666.000,-
Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 ini dibuat untuk dapat
menjadi masukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan
Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahun
(RKT) Tahun 2018 di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKj).
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam Siklus Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk melakukan penilaian kinerja.
Dokumen ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategik (Renstra) yang
telah disusun oleh suatu Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi
tentang rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada setiap tahun melalui
perencanaan program, kegiatan dan anggaran baik APBD maupun APBN.
Kami sadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum
optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia
memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun RKT
selanjutnya.
Harapan kami selanjutnya dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) tahun 2018 ini yang juga merupakan dokumen Perencanaan Kinerja dapat
dijadikan bahan untuk menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 yang pada akhirnya
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 ini akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam
Dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018.
Bandar Lampung, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
dr.Dr.Hj. REIHANA, M.KesPembina Utama Madya
NIP. 196308251989102002
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
DAFTAR ISI
Hal
Ringkasan Eksekuti ...........................................................
Kata Pengantar ............................................................
Daftar Isi .............................................................
Bab 1 Pendahuluan ........................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................... 1
1.2 Dasar Hukum ........................................................... 1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................... 4
Bab 2 Rencana Strategis ........................................................... 10
2.1 Rencana Strategis Tahun2015-2019
........................................................... 10
2.2 Evaluasi Capaian RenstraTahun Lalu
........................................................... 16
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................................... 17
Bab 3 Penutup ........................................................... 22
1Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung dan UPTD tahun 2018 adalah sebagai tindak lanjut/break down dari
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 (desentralisasi) yang
merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
sebagai unsure penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,
merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka Terciptanya Sumber Daya Manusia
(SDM) berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat, berakhlak mulia dan sejahtera).
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah :
1. Untuk menjadi pedoman kerja dalam rangka penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) tahun
2018
2. Sebagai bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018
3. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang
lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
1.2 Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan
Rincena Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah :
2Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I
Provinsi Lampung
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
3Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
4Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja
dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka Tugas Pokok Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (Labkesda, Bapelkes,
Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan, RSUD Bandar Negara Husada)
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang
kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
5Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit
Pelaksana Teknis (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63
tahun 2016 sebagai berikut :
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, program dan evaluasi pelaporan.
b. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan
d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat
diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan.
Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Instalasi Farmasi dan Kalibrasi
Alat Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 tahun 2016
sebagai berikut :
a. Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan obat, perbekalan kesehatan, makanan minuman
serta kalibrasi alat kesehatan untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam
menyelenggarakan urusan Permerintah di Bidang Kesehatan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas (1),
Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan obat, pelayanan perbekalan
kesehatan dan makanan minuman serta pengujian kalibrasi alat kesehatan
3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
6Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) RSUD Bandar Negara Husada
berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 tahun 2016 sebagai berikut :
a. Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan
rujukan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di Bidang Kesehatan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas (1),
Rumah sakit mempunyai fungsi :
1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
2) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah sakit sesuai dengan
kewenangannya
3) Penyelenggarakan tugas dan fungsi Rumah Sakit
4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan
fungsi unsur organisasi, dan Evaluasi, penataan dan pelaporan
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan
dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan
mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran pada tahun
2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dan UPTD diperlukan dukungan sumber daya manusia
kesehatan yang akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah
direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018.
Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan
UPTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya berjumlah 384 orang
dengan perincian, pejabat struktural sebanyak 38 orang dan 305 pejabat fungsinal,
seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
7Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,Pangkat Golongan dan Jumlah PejabatDi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
& UPTD Tahun 2018
JUMLAHPEGAWAI
KUALIFIKASIPENDIDIKAN
PANGKATGOLONGAN
JUMLAH PEJABAT
STRUKTURAL FUNGSIONAL
PNS : 384 S3 : 1 IV d : 1 Eselon II : 1 Administrator Kesehatan : 1
L : 146 S2 : 53 IV c : 2 Eselon III : 9 Sanitarian Penyelia : 0
P : 238 S1 : 130 IV b : 7 Eselon IV : 28 Penyuluh Kesehatan muda : 1
D4 : 13 IV a : 32 Sanitarian Madya : 1
PTHL : 62 D3 : 90 III d : 74 Epidemiologi muda : 1
L : 44 D2 : 1 III c : 58 WI : 8
P : 18 D1 : 4 III b : 74 Pranata Labkes Madya : 2
SLTA : 63 III a : 48 Dokter muda : 1
SLTP : 5 II d : 5 Pranata Dokter Muda : 0
SD : 6 II c : 60 Pranata Labkes muda : 9
II b : 10 Pranata Labkes Pelaksana : 4
II a : 10Pranata Labkes PelayananLanjutan
: 1
I d : 1 Pranata Labkes Pratama : 3
Ic : 1 Jumlah : 32
Ib : 1 JFU : 273
Ia : 0
JUMLAHDINKES 384 384 38 305
b. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas Kesehatan :
a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Humas
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan
8Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
5. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Pelayanan Kefarmasian
6. Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan
a. Seksi Penyusunan Program Kesehatan
b. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan
7. UPT Dinas, terdiri dari:
a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan
1) Kepala UPTD
2) Sub bagian Tata Usaha
3) Seksi Pengembangan Diklat
4) Seksi Pengendalian
b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
1) Kepala UPTD
2) Sub bagian Tata Usaha
3) Seksi Pelayanan Lab Klinik
4) Seksi Pelayanana Lab Kesmas
c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan
1) Kepala UPTD
2) Sub bagian Tata Usaha
3) Seksi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman
9Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
4) Seksi Kalibrasi Alat Kesehatan, dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional
d. UPTD RSUD Bandar Negara Husada
1) Direktur
2) Sub Bagian Tata Usaha
3) Seksi Sarana dan Prasarana
4) Seksi Pelayanan
5) Seksi Penunjang
6) Komite Medik
7) Komite Keperawatan, dan
8) Dewan Pengawas
e. Kelompok jabatan fungsional
10Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
B A B 2RENCANA STRATEGIS
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Terdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang
menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah
Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa
dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD.
Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana
Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan
strategi serta program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun mendorong Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota danjajaran kesehatan lainnya serta peran aktif
masyarakat.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan
kesehatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan
penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) serta juga mengakomodir Suistanable Development
Goals (SDGs)
11Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategis
serta program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi selama kurun waktu 2015– 2019 dengan penekanan pada
pencapaian sasaran prioritas Nasional, Millenium Development Goals (MDGs),
Suistanable Development Goals (SDGs) Daerah dan Standar Pelayanan Minimal
(SPM).
a. Visi
Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi dan misi SKPD
namun mengikuti Visi Gubernur yaitu :
“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”
Maksud dari visi ini adalah Provinsi Lampung merupakan daerah yang
maju dan berdaya saing dengan pengertian sebagai berikut :
1. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung
menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi
daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya
manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status
kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi.
2. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa
masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara
ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah
penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi,
kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus
terjamin hak- haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk
meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan
pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.
12Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
b. Misi
Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun
mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka
telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu :
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat
kemandirian daerah
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi
dan pelayanan sosial
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan
inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup
yang berkelanjutan
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi
berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik
dan antisipatif
Sektor Kesehatan masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :“
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya
masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran”.
c. Tujuan
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Misi
ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi,
budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang
kesehatan dengan tujuan : Meningkatnya Indeks Pembangunan dan derajat
kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Menurunkan Angka
Kematian Bayi dari 32/1000 KH ditahun 2015 menjadi 24/1000 KH pada tahun
2019.
13Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target
TujuanIndikatorTujuan Satuan
Target
2015 2018 2018 2018 2019
Meningkatnya statuskesehatanmasyarakat Lampungyang ditandai denganMenurunkan AngkaKematian Bayi dari32/1000 KH ditahun2015 menjadi24/1000 KH padatahun 2019.
MenurunnyaAngkaKematianBayi (AKB)
Tahun 32 30 28 26 24
d. Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendudikan, kesehatan, IPTEK dan
inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, dengan
sasaran strategis : meningkatkan status kesehatan melalui peningkatan akses
dan mutu pelayanan kesehatan.
Tabel 2.2Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJAUTAMA
SATUAN
1 Meningkatnya statuskesehatan masyarakatmelalui peningkatanakses dan mutupelayanan kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) per1000 Lahir Hidup
Per 1000 kelahiranhidup
Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 Kelahiran Hidup
Per 100.000 kelahiranhidup
Prevalensi Balita Kurang Gizi(Underweight)
Persen
Angka Penemuan Kasus TB(semua tipe yg dilaporkan)/CaseNotification Rate) per 100.000penduduk
Per 100.000penduduk
14Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJAUTAMA
SATUAN
Angka Kesakitan Positif Malaria(API) per 1000 penduduk
Per 1000 penduduk
Prevalens HIV AIDS per 100penduduk usia > dari 15 tahun
Persen penduduk usia> 15 tahun
Angkakesakitan DBD per 100.000penduduk
Per 100.000penduduk
e . Strategi dan Arah Kebijakan Daerah,
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan
strategis, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerjanya
maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerjanya.
Strategi untuk mencapai misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan,
kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang
toleran, adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi ketiga Meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan
kehidupan beragama yang toleran, adalah :
1. Meningkatkan Upaya Kesehatan
2. Menjamin Pembiayaan Kesehatan
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Kesehatan
4. Menjamin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
5. Mengembangkan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan
6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
f. Indikator Kinerja
Untuk mengukur sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka
disusunlah indikator kinerja tahunan selama periode 2015 – 2019 :
15Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
g. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka telah ditetapkan 7 Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2015 -2019 yang terlihat pada
table dibawah ini :
Tabel 2.3Sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) & Target
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019NO SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA UTAMASATUAN TARGET
2015 2018 2018 2018 20191 Meningkatnya
status kesehatanmasyarakatmelaluipeningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
Angka KematianBayi (AKB) per 1000Lahir Hidup
Per 1000kelahiran
hidup
32 30 28 26 24
Angka Kematian Ibu(AKI) per 100.000Kelahiran Hidup
Per100.000kelahiran
hidup
341 333 325 317 309
Prevalensi BalitaKurang Gizi(Underweight)
Persen 18,44 18,08 17,72 17,36 17,00
Angka PenemuanKasus TB (semuatipe ygdilaporkan)/CaseNotification Rate) per100.000 penduduk
Per100.000
penduduk
99 109 123 137 154
Angka KesakitanPositif Malaria (API)per 1000 penduduk
Per 1000penduduk
0,35 0,30 0,25 0,20 0,10
Prevalens HIV AIDSper 100 pendudukusia > dari 15 tahun
Persenpendudukusia > 15
tahun
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
AngkakesakitanDBD per 100.000penduduk
Per100.000
penduduk
50 49 48 47 46
16Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu
Pengukuran capaian rencana strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung tahun 2016 dalam bidang kesehatan, yang
secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.4Pencapapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung Bidang
Kesehatan tahun 2017
NO Indikator SatuanCapaian
2016
2017TargetAkhir
RPJMD/Renstra
2019
Capaian2017
terhadap2019Target Realisasi %
1 MenurunnyaAngka KematianBayi 0 - < 1tahun (AKB) per1000 lahir hidup
per 1000kelahiran
hidup
3,76 28 3,89 186 24 183,782 Menurunnya
Angka KematianIbu (AKI) per100.000 lahirhidup
per100000
kelahiranhidup
81,07 325 78,8 175,76 309 174,513 Menurunnya
Prevalensi balitagizi kurang(Underweight)
% 14,10 17,72 15.00 115,51 17 111,934 Meningkatanya
Angka penemuankasus TB (semuatipe yangdilaporkan/CaseNotification Rate)per100.000penduduk
per100000
penduduk
75 123 79,9 64,95 154 51,88
5 MenurunnyaAngka Kesakitanpositif malaria(API) per 1000penduduk
per 1000penduduk
0,01 0,25 0,64 -5,6 0,1 -0,044
6 MenurunnyaPrevalensi HIVAIDS per 100penduduk usia >15 tahun
per 100pendudukusia > 15
tahun
0,47 0,49 0,03 193,8 0,49 193,87 Menurunnya
Angka KesakitanDBD per 100.000penduduk
per100000
penduduk
56,23 48 35,08 126,91 46 123,73
17Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Dari 7 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017, 5 indikator
menunjukkan capaian 100%, tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan
yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake
holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Sedangkan untuk indikator
yang belum mencapai 100% pada tahun 2017, masih perlu dilakukan kerja keras,
fokus dan terarah.
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 54 tahun 2010, terdapat 6 indikator (75%) dengan kriteria kinerja
sangat tinggi (ST), 1 indikator (12,5%) dengan kriteria kinerja Rendah (R), 1
Indikator (12,5%) dengan kriteria Sangat Rendah (SR).
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 merupakan salah satu bentuk
dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT 2018 ini akan
menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2018.
a. Tujuan
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :
Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendudikan, kesehatan, IPTEK dan
inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang
kesehatan dengan tujuan : Meningkatkan Indeks Pembangunan dan derajat
kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Menurunkan Angka
Kematian Bayi dari 32/1000 KH ditahun 2015 menjadi 24/1000 KH pada tahun
2019.
18Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target 2018
Tujuan Indikator Tujuan SatuanTarget2018
Meningkatnya statuskesehatan masyarakatLampung yang ditandaidengan MenurunkanAngka Kematian Bayidari 32/1000 KH ditahun2015 menjadi 24/1000KH pada tahun 2019.
Menurunnya AngkaKematian Bayi (AKB)
Tahun 26
b. Program
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka upaya
yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui
perumusan program prioritas daerah. Adapun Program Prioritas untuk mendukung
masing-masing sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Program untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator SasaranStrategis dan Program Tahun 2018
NO Sasaran Strategis/IKUDi Dukung Jumlah
Program
1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat melaluipeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
18 Program
1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup 9 Program
2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup 4 Program
3 Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) 1 Program
4 Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang
dilaporkan/Case Notification Rate) per
100.000penduduk
1 Program
5 Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000
penduduk
1 Program
6 Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun 1 Program
7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 1 Program
19Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
c. Kegiatan
Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 bersumber APBD Provinsi
Lampung sebanyak 44 kegiatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini
Tabel 3.3 Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator SasaranStrategis dan Program Tahun 2018
NO Sasaran Strategis/IKU Di Dukung Jumlah Kegiatan
1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat melaluipeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
49 Kegiatan
1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup 34 Kegiatan2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup 8 Kegiatan3 Prevalensi balita kurang gizi (Underweight) 1 Kegiatan4 Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang
dilaporkan/Case Notification Rate) per100.000penduduk
2 Kegiatan
5 Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000penduduk
1 Kegiatan
6 Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15tahun
1 Kegiatan
7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 2 Kegiatan
d. Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Dinas Kesehatan dalam
rangka mencapai tujuan misi ketiga dan sasaran strategis yang diukur dengan 7
Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada tabel dibwah ini:
20Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
Tabel 3.4 Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan & UPTDTahun 2018
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya statuskesehatanmasyarakat melaluipeningkatan aksesdan mutu pelayanankesehatan 1. Angka Kematian Bayi 0 - < 1
tahun (AKB) per 1000Kelahiran Hidup
2. Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 Kalahiran Hidup
3. Prevalensi balita gizi kurang(Underweight)
4. Angka penemuan kasus TB(semuatipe yangdilaporkan/Case NotificationRate) per 100.000 penduduk
5. Angka Kesakitan positif malaria(API) per 1000 penduduk
6. Prevalensi HIV AIDS per 100pendudukusia> 15 tahun
7. Angka Kesakitan DBD per100.000 penduduk
26
317
17,36
137
0,20
0,49
47
e. Anggaran 2018
Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis
yang diukur dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBN
dan APBD tahun 2018 sebesar Rp 101.084.721.950,- seperti terlihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.5 Alokasi Anggaran APBD & APBNuntuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2018
PROGRAMANGGARAN
KET
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.406.580.000 APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.126.257.712 APBD
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 331.480.000 APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
98.000.000 APBD
21Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
115. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.000.000.000 APBD5. 6. Program upaya Kesehatan Masyarakat 2.213.515.000 APBD7. 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.400.000.000 APBD
4. 8. Program Penigkatan Kesehatan Lingkungan 378.600.000 APBD
9. Program Surveilans Epidemiologi dan PenanggulanaganWabah
1.288.000.000 APBD
6. 10. Program Upaya Kesehatan Perorangan 34.965.963.238 APBD
11. Program Kebijakan dan Manajamen PembangunanKesehatan
1.004.717.000 APBD
12. Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak danPeningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
300.000.000 APBD
13. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional 50.000.000 APBD
14. Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 608.000.000 APBD
2. 15. Program Pemberantasan Penyakit 1.000.000.000 APBD
16. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 6.419.943.000 APBD
17. Program Promosi Kesehatan 1.000.000.000 APBD
18. Program Pembiayaan & Jaminan Kesehatan 106.000.000 APBD
JUMLAH 70.697.055.950 APBD
APBN
PROGRAM ANGGARAN KET1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
TugasTeknis Lainnya Kementerian Kesehatan958.978.000 APBN
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan KesehatanNasional
780.720.000 APBN
3. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 15.810.782.000 APBN4. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.958.163.000 APBN5. Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit 5.368.033.000 APBN6. Program Kefarmasian & Alat Kesehatan 2.166.227.000 APBN7. Program Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK)3.344.763.000 APBN
JUMLAH 30.387.666.000 APBN
22Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018
BAB 3
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan
berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan,
sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas
kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah diharapkan dapat
terlaksana sebesar 100%.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 merupakan salah satu
dokumen Perencanaan Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 dalam rangka mencapai target indikator
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 -2019 yang pada
akhirnya akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan
Kinerja (LKj) tahun 2018
MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15Meningkatkan
kualitaskesehatan
AngakaHarapan
Hidup
72 th ditahun2019
Meningkatnyastatuskesehatanmasyarakatmelaluipeningkatanakses dan mutupelayanankesehatan
1 Angka KematianBayi 0 - < 1 tahun(AKB) per 1000Kelahiran Hidup
26 per 1000kelahiran
hidup
1 Program Kesehatan Ibu,Kesehatan Anak danPeningkatan KeselamatanIbu Melahirkan dan Anak
Meningkatnya aksesdan mutu pelayanankesehatan masyarakat
% persalinan difasilitas pelayanankesehatan
83% Kesehatan ibu, kesehatananak dan peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak
Meningkatnya PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Pelaksanaanpependampingankegiatan TCTP danmonev penanganankesehatan balita,pelatihan pelatihanpenyeliaan fasilitatifserta pelatihanterintegrasi maternaldan neonatal
80 org( 15Kab/kota)
2 Program Alat Kesehatandan Makanan minuman
Indeks surveykepuasan pelanggan70%
70% Pelayanan kalibrasi alkes Meningkatanya mutukalibrasi alkes
Jumlah pelayanankalibrasi alatkesehatan
12 bln (573org)
3 Program Kebijakan danManajamenPembangunan Kesehatan
MengembangkanManajemen, Informasi &Regulasi Kesehatan
Anggaran kesehatanpada APBD
10% Peningkatan SistemInformasi Kesehatan
MengembangkanManajemen, Informasi
Jumlah dokumendata dan informasi
5 dokumen
Penyusunan Perencanaandan Evaluasi DinkesProvinsi Lampung
Meningkatkan kualitasperencanaan danpenganggaran program
Jumlah paketdokumenperencanaan &penganggaran
5 Paket
Peningkatan AkuntabilitasKeuangan DinasKesehatan ProvinsiLampung
MeningkatkanManajemen, Keuangan
Jumlah dokumenlaporan keuangan
5 dokumen
Mitra Praja Utama Meningkatkan kualitasperencanaan danpenganggaran program
Jumlah dokumenkesepakatankerjasama MPUbidang kesehatan
1 dokumen
4 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Jumlah DokumenPengenbanganSistem PelaporanKinerja & Keuangan
5 dokumen Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danEvaluasi Kinerja
Meningkatkan sistempelaporan
Jumlah laporankinerja & EvaluasiProgram
5 Paket
5 Program Pembiayaan danJaminan Kesehatan
Meningkatnyapembiayaan kesehatan
Anggaran Kesehatanper kapita
97000 PemberdayaanMasyarakat dalam rangkaJKN
jumlah paketpembinaanpembiayaan & JKN
9 Jenis tenaga
6 Program Sumber DayaManusia Kesehatan
Meningkatnya sumberdaya kesehatan
% puskesmasmemiliki dokter
93% PeningkatanPendayagunaan TenagaKesehatan
Meningkatkan mutu dandistribusi sumber dayamanusia kesehatan
Jumlah paketkegiatan peningkatanpendayagunantenaga kesehatan
5 paket
IKU GUB ESS II Ess III Ess IV
Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan
TargetIndikatorsasaranKegiatan
5 8
Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget
SasaranOPD
Program Indikator SasaranProgram
TargetIndikatorSasaranProgram
Kegiatan
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15
IKU GUB ESS II Ess III Ess IV
Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan
TargetIndikatorsasaranKegiatan
5 8
Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget
SasaranOPD
Program Indikator SasaranProgram
TargetIndikatorSasaranProgram
Kegiatan
Penilaian TenagaKesehatan Teladan
Jumlah tenagakesehatan teladantingkat ProvinsiLampung
9 Jenis tenaga
Peningkatan Mutu UPTDBapelkes
Meningkatnya MutuBapelkes
Jumlah paketkegiatan peningkatanmutu Bapelkes
6 Keg
PeningkatanKelembagaan &Tatalaksana Kepegawaian
Meningkatkan mutukepegawaian
Jumlah paketpembinaankelembagaan &Tatalaksanakepegawaian
12 Bulan
7 ProgramPeningkatankapasitas SDM Aparatur
SDM Dinkes yangditingkatkankapasitas bidangteknis danmanagemen
1% Pendidikan dan PelatihanAparatur
Meningkatkan mutusumber daya manusiakesehatan
Jumlah tenaga yangditingkatkankapasitasnya dalambidang teknis danmanajemen
28 org
2 Prevalensi balitagizi kurang(Underweight)
17,36%
8 Program UpayaPerbaikan GiziMasyarakat
Status Gizi KurangPada Anak Balita
17,44% Perbaikan GiziMasyarakat (Pajak Rokok)
Meningkatnya PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah paketpengadaan MP-ASI,Pembinaan, monev &posyandu
4 paket
3 Angka KematianIbu (AKI) per100.000 KalahiranHidup
317 per100.000
penduduk
9 Program UpayaKesehatan Perorangan
Meningkatkan akses &mutu PelayananKesehatan Dasar danRujukan
Jumlah KabupatenKota yang memilikiminimal satu RSUDtersertifikasi atauterakreditasi
11 Kab Kota Peningkatan upayakesehatan perorangandan rujukan ( PajakRokok)
Meningkatnya akses danmutu pelayanankesehatan rujukan
Penyuluhankesehatan danpelayanan mobileclinic
300 org ( 12bln)
Labkesdaterakreditasi
100% Pelayanan UPTD Labkes Meningkatnaya mutulayanan Labkesda
Jumlah paketpelayananlaboratorium UPTD
2 Paket
Bed OccupancyRatio (BOR)
60% Pelayanan RS BNS Meningkatnaya mutulayanan RSBNH
Terbiayainyaoperasional RSBNH
12 bln
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15
IKU GUB ESS II Ess III Ess IV
Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan
TargetIndikatorsasaranKegiatan
5 8
Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget
SasaranOPD
Program Indikator SasaranProgram
TargetIndikatorSasaranProgram
Kegiatan
10 Program UpayaKesehatan Masyarakat
Jumlah kecamatanyang memilikiminimal satupuskesmastersertifikasi atauterakreditasi
200kecamatan
Upaya Kesehatanmasyarakat danpelayanan kesehatandasar
Meningkatnya akses danmutu pelayanankesehatan dasar
Jumlah paketpembinaan & monevupaya kesehatanmasyarakat dankesehatan dasarserta Kesja olah raga
4 Paket
BOK Provinsi Jumlah layananmanajemen ukmtingkt provinsi
5 Paket
11 Program Program Obat &Perbekalan Kesehatan
Ketersedian Obatdan Vaksin
86% Peningkatan ketersediaanobat publik danpengamanan NAPZA
Meningkatkan akses danmutu kefarmasian
Jumlah paketpengadaan obatpublik & pengamanannapza
2 Paket
Peningkatan pelayanankosmetik
Jumlah paketpembinaan &monitoring pelayanankosmetika, workshop,media promosi
2 paket
12 Program UpayaPelayanan KesehatanTradisional
Puskesmasmelaksanakanpelayanan kesehatantradisional,komplementeralternatif
55puskesmas
Peningkatan UpayaPelayanan KesehatanTradisional
Meningkatnya akses danmutu pelayanankesehatan tradisional
Jumlah paketpembinaan & monevkesehatan tradisional
2 Paket
13a Program SurveilansEpidemiologi danPenanggulanagan Wabah
Menurunkan AngkaKesakitan akibatpenyakit menular dantidak menular
% anak usia 0 - 11bulan mendapatkanimunisasi lengkap
92,15% Penanggulangan PenyakitTidak Menular
Menurunkan AngkaKesakitan akibat penyakittidak menular
Pelaksanaanpelatihan kanker danpenguatan pospindaPTM, Reviewimplementasi KTRserta Monev pascapelatihan kanker,logistik PTM,pelaksanaanpuskesmas PanduPTM dan bebasPasung
90 org (14Kab/Kota)
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15
IKU GUB ESS II Ess III Ess IV
Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan
TargetIndikatorsasaranKegiatan
5 8
Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget
SasaranOPD
Program Indikator SasaranProgram
TargetIndikatorSasaranProgram
Kegiatan
4 Angka penemuankasus TB (semuatipe yangdilaporkan/CaseNotificationRate) per100.000penduduk
137 per100.000
penduduk
13b Program SurveilansEpidemiologi danPenanggulanagan Wabah
% anak usia 0 - 11bulan mendapatkanimunisasi lengkap
92,15% Peningkatan SurveilanceEpidemiologi &Penanggulangan Wabah
Meningkatan survelensdan penanggulanganwabah
Jumlah paketpembinaan & monevsurveilans &penanggulanganwabah
2 Paket
5 Angka Kesakitanpositif malaria(API) per 1000penduduk
0,20 per1000
penduduk
14 Program PeningkatanPenyehatan Lingkungan
Penduduk yangmemiliki aksesterhadap air minumberkualitas
92,04% Peningkatan KualitasSanitasi Dasar(Percepatan PencapaianMDGs 7)
Meningkatkan aksessanitasi yang layak
Jumlah paket STBM,IPAL, Bimtek &monev ke Kab Kota
3 laporan
6 Prevalensi HIVAIDS per 100penduduk usia >15 tahun
0,49%
15 Program ProgramPemberantasan Penyakit
PresentasePenduduk TerinfeksiHIV YangmendapatkanAntiretroviral (ARV)
72,16% Pengendalian PenyakitMenular
Menurunkan AngkaKesakitan akibat penyakitmenular
Jumlah kegiatanpembinaan danmonev programpenanggulanagnpenyakit menular
9 Kegiatan
7 Angka KesakitanDBD per 100.000penduduk
47 per100.000
penduduk16 Program Promosi
KesehatanMeningkatnya aksesdan mutu pelayanankesehatan masyarakat
Jumlah kebijakanpublik berwawasankesehatan
1 regulasi Pengembangan PerilakuHidup Bersih dan Sehat
Meningkatkan Kemitraandan PemberdayaanMasyarakat
Jumlah paketPameran LampungFair, Senamkesegaran jasmani,media promkes,Pembinaan danMonev
4 Paket
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15
IKU GUB ESS II Ess III Ess IV
Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan
TargetIndikatorsasaranKegiatan
5 8
Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget
SasaranOPD
Program Indikator SasaranProgram
TargetIndikatorSasaranProgram
Kegiatan
Upaya KesehatanBersumberdayaKesehatan (UKBM)
Jumlah kegiatanperayaan HKN,Monev, Bimtekprogram UKBM
3 kegiatan
* Pendukung 17 Program AdministrasiPerkantoran
Administrasiperkantoran
12 Bulan Penyediaan JasaKomunikasi sumber dayaair & listrik
PengembanganManagemen Perkantoran
Jumlah Paket JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan listrik
12 Bulan
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Jumlah Paket JasaAdministrasiKeuangan
12 bulan
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Jumlah Paket JasaKebersihan Kantor
12 Bulan
Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah Paket AlatTulis Kantor
12 Bulan
Penyediaan BarangCetakan & Penggandaan
Jumlah Paket barangcetakan danpenggandaan
12 Bulan
Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
Jumlah PaketKomponen InstlasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
12 Bulan
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Jumlah PaketPeralatan danPerlengkapan Kantor
12 Bulan
Penyediaan bahanbacaan dan peraturan per-Undang-Undangan
Jumlah paket bahanbacaan danperaturan perundang-undangan
12 Bulan
Penyediaan bahan logistikkantor
Jumlah Paket BahanLogistik Kantor
12 Bulan
Penyediaan makanan danminuman
Jumlah Paketmakanan danminuman
12 Bulan
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
Jumlah rapat-rapatkorrdinasi dankonsultasi ke luardaerah
1 Paket
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdaerah
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
12 Bulan
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15
IKU GUB ESS II Ess III Ess IV
Sasaran IKU Target Sasaran OPD Indikator Sasaran Indikator sasaranKegiatan
TargetIndikatorsasaranKegiatan
5 8
Sasaran Program Sasaran KegiatanTarget
SasaranOPD
Program Indikator SasaranProgram
TargetIndikatorSasaranProgram
Kegiatan
18 Program Sarana &Prasarana Aparatur
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
12 Bulan Pembangunan gedungkantor
Jumlah paketPembangunanGedung KantorUPTD Labkes
1 Paket
Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
Jumlah paketRehabilitasisedang/berat gedungkantor Dinkes & UPT
1 Paket
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah paketPengadaanperlengkapan gedungkantor
12 Bulan
Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah paketPengadaan peralatangedung kantorDinkes Provinsi &UPTD
12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah paketpemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional(roda 2 & Roda 4)
12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Jumlah paketPemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor Dinkes& UPTD
4 Orang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Jumlah paketpemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor Dinkes &UPTD
4 paket
19 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
PNS yangmendapatkanpembinaan disiplinaparatur
Persentase PNSyang mendapatkanpembinaan disiplinaparatur
100%
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
No. Sasaran Strategis Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Keterangan
a b c d e f g h i j k
Triwulan 1 26
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 26
1Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 01.01 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 3 188.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Triwulan 1 317
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 317
01.02 Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317 69 179.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Triwulan 1 17,36
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 17,36
01.03Presentasi Prevalensi balita
kurang gizi % 17,36 15,9 108.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Triwulan 1 137
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 137
01.04Angka Penemuan kasus TB/Case
Notification rate 9CNR) Angka 137 185 135.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Triwulan 1 0,2
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 0,2
01.05Angka kesakitan positif malaria
(Annual Parasite Incidends/API Angka 0,2 0,38 10.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Indikator Kinerja
Kondisi Akhir (F)
Kondisi Akhir (F)
Kondisi Akhir (F)
Kondisi Akhir (F)
Kondisi Akhir (F)
No. Sasaran Strategis Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian (%) Keterangan
a b c d e f g h i j kTriwulan 1 26
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 26
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 01.06
Angka Prevalensi HIV-AIDS per
100 penduduk usia > dari 15
tahun Angka 0,49 0,34 130.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Triwulan 1 317
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 317
01.07Angka Kesakitan DBD per
100.000 penduduk Angka 47 34,31 73.00.00Formulasi = (Target - (realisasi -
target) : target x 100
Keterangan
Warna Prosentase
n/a
< 100%
> 100%
Keterangan
Tidak ada target
Tidak mencapai
Tercapai
Melebihi Target
Kondisi Akhir (F)
Indikator Kinerja
Kondisi Akhir (F)
No Sasaran
a b c
Keterangan
Warna Prosentase Keterangan
n/a Tidak Ada Target
< 100% Tidak Tercapai
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2018 Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja
1
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 01.01
01.03
01.02
01.05
01.04
01.07
01.06
1 Tercapai
> 100% Melebihi Target
Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian(%)
d e f g h i j
Triwulan 1 26
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 26
3 188.00.00
Triwulan 1 317
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 317
69 179.00.00
Triwulan 1 17,36
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 17,36
15,9 108.00.00
Triwulan 1 137
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 137
185 135.00.00
Triwulan 1 0,2
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 0,2
0,38 10.00
Triwulan 1 00.49
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 0,49
0,34 130.00.00
Triwulan 1 47
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4 47
34,31 73.00.00
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2018 Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka 26 Kondisi Akhir (F)
Kondisi Akhir (F)
Presentase Prevalensi balita kurang gizi % 17,36 Kondisi Akhir (F)
Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317
Kondisi Akhir (F)
Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite
Incidens/API) Angka 0,2 Kondisi Akhir (F)
Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate 9CNR) Angka 137
Kondisi Akhir (F)
Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka 47 Kondisi Akhir (F)
Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia >
dari 15 tahun Angka 0,49
Keterangan
k
Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100
Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100
Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100
Formulasi = Realisasi : Target x 100
Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100
Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100
Formulasi = (Target - (realisasi - target)) : Target x 100
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2018 Dinas Kesehatan
Analisis Pencapaian Sasaran 1 tahun 2018
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015 % Tahun 2016 % Tahun 2017 % Tahun 2018 %
Target Realisasi target realisasi target realisasi target Realisasi
1 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 69.77 70 100.36 69.90 100.07
2 Angka Lematian Bayi (AKB) Angka 32 4.88 184.75 30 3.76 187.47 28 3.89 186 26 3 188
3 Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka 341 103.36 169.69 333 81.07 175.65 235 78.8 175 317 69 179
4 Presentase Prevalensi balita kurang gizi % 18.44 15.64 115.18 18.08 14.10 122.01 17.72 15 115 17.36 15.9 108
5 Angka Penemuan kasus TB/Case Notification rate 9CNR) Angka 99 99 100 109 75.00 68.81 123 79.9 64 137 185 135
6 Angka kesakitan positif malaria (Annual Parasite Incidens/API Angka 0.35 0.43 77.14 0.3 0.16 146.67 0.25 0.64 -5 0.2 0.38 10
7 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka 0.49 0.01 197.96 0.45 0.01 197.96 0.49 0.03 193 0.49 0.34 130
8 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka 50 38.51 122.98 49 56.25 85.2 48 35.08 126 47 34.31 73
Tingkat Efiesiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kesehatan Periode 2015-2019
Tahun 2018
Sasaran Indikator Program
Satuan Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %
1 Angka 26 3 188.00.00 1 1.004.717.00 884.785.519 88.06.00
2
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 98.000.000 92.425.400 94.31.00
3 Program pembiayaan dan jaminan kesehatan 106.000.000 62.798.800 59.24.00
4 Program sumber daya manusia kesehatan 6.419.943.000 6.010.163.733 93.62
5 Program pelayanan administrasi perkantoran 10.256.503.800 8.952.120.891 87.28.00
6 Program peningkatan sarana dan prasarana 8.481.269.212 7.989.442.910 94.20.00
7
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 331.480.000 23.062.200 0,316666667
8 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 00.00
9
Program kesehatan ibu, kesehatan anak dan
peningkatn keselamatan ibu melahirkan dan anak 300.000.000 280.451.700 93.48.00
10 Program alat kesehatan dan makanan minuman 608.000.000 120.299.100 0,846527778
11 Program perbaikan gizi masyarakat 2.400.000.000 2.296.300.258 95.68
12 Program upaya kesehatan gizi masyarakat 32.761.027.938 30.025.829.477 91.65
13 Program upaya kesehatan masyarakat 9.213.515.000 8.936.730.868 97.00.00
01.01 ANGKA Kematian Bayi (AKB) 14 Program obat dan perbekalan kesehatan 2.000.000.000 1.862.885.697 93.14.00
01.02 Angka Kematian Ibu melahirkan Angka 317 69 179.00.00 15 Program upaya pelayanan kesehatan tradisional 50.000.000 42.478.400 84.96
01.03 Presentase Prevalensi balita kurang gizi % 17,36 15,9 108.00.00 16 Program penanggulangan penyakit tidak menular 888.000.000 526.721.879 59.32.00
01.04 Angka Penemuan kasus TB/ Case Notification rate
9CNR) Angka 137 185 135.00.00 17
Program surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah 400.000.000 363.724.947 90.93
01.05 Angka kesakitan positif malaria 9aNNUAL Parasite
Incidens/API Angka 0,2 0,38 10.00 18 Program peningkatan kesehatan lingkungan 378.600.000 147.427.094 38.94
01.06 Angka Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia >
dari 15 tahun Angka 0,49 0,34 130.00.00 19 Program pengendalian penyakit menular 1.000.000.000 825.541.000 82.55.00
01.07 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka 47 34,31 73.00.00 20 Program promosi kesehatan 1.000.000.000 751.142.230 75.11.00
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan RATA-RATA CAPAIAN DARI 7 INDIKATOR 117.57.00 TOTAL PER SASARAN 77.697.055.950 70.194.332.103 90.34.00
TINGKAT EFISIENSI 27.23%TINGKAT EFEKTIFITAS 130.14 %
TOTAL KESELURUHAN 77.697.055.950 70.194.332.103 90.34.00
No.
Kinerja Keuangan
Program Kebijakan Manajemen Pembangun Kesehatan
1
Sasaran 1
1
01.01 Kegiatan Peningkatan SIK
01.02 Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Evaluasi
01.03 Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas
01.04 Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU)
2
02.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja
3
03.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN
03.02 Evaluasi Pembiayaan kesehatan
4
04.01 Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
04.02 Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
04.03 Kegiatan Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes
04.04 Kegiatan Peningkatan Kelembagaan & Tatalaksana Kepegawaian
5
05.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
05.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
05.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
05.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
05.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
05.06 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
05.07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
05.08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
05.09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan
05.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
05.11 Penyediaan Makan dan Minuman
05.12 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
05.13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
6
06.01 Pembangunan gedung kantor
06.02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
06.03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
06.04 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Bermotor
06.05 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
06.06 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
06.07 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
No Program
Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Peningkatan sarana dan prasarana
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Dinas Kesehatan
7
07.01 Pendidikan dan pelatihan aparatur
8
08.01 Pengadaan pakaian dinas
9
09.01
Kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
10
10.01 Kegiatan Peningkatan Mutu & Pengamanan Alkes & PKRT
10.02
Kegiatan Peningkatan Mutu Pengawasan Pembinaan & Pengendalian
Kesehatan
10.03 Pelayanan kalibrasi alat kesehatan
10.04 Pelayanan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan serta alkes
11
11.01 Perbaikan gizi masyarakat
12
12.01 Peningkatan Upaya kesehatan perorangan dan rujukan
12.02 Upaya Kesehatan UPTD Labkesda
12.03 Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada
13
13.01 Upaya kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan dasar
13.02 BOK Provinsi
14
14.01 Peningkatan ketersediaan obat publik dan pengamanan napza
14.02 Peningkatan Pelayanan Kosmetika
15
15.01 Peningkatan Upaya Kesehatan Tradisional
16
16.01 Penanggulangan penyakit tidak menular
17
17.01 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
18
18.01 Peningkatan kualitas sanitasi dasar
19
19.01 Pengendalian Penyakit Menular
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Alat Kesehatan dan Makanan minuman
Program Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Program Pengendalian Penyakit Menular
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional
Program Penangulangan Penyakit Tidak menular
20
20.01 Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat
20.02 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Total Per Sasaran
Grand Total
Program Promosi Kesehatan
Realisasi % Realisasi %
3 4 5 6 7
225.000.000.00 6.700.000.00 0,151388889 6.700.000.00 0,151388889
579.717.000.00 11.240.500.00 0,106944444 11.240.500.00 0,106944444
150.000.000.00 24.075.000.00 16.05 102.130.000.00 68.09.00
50.000.000.00 1.660.000.00 03.32 1.660.000.00 03.32
98.000.000.00 7.526.000.00 0,338888889 12.684.000.00 0,565277778
106.000.000.00 00.00 0 00.00 0
00.00 00.00 0 00.00 0
2.219.119.000.00 00.00 0 1.007.360.000.00 45.39.00
405.881.000.00 00.00 0 00.00 0
3.744.943.000.00 12.445.200.00 00.33 522.271.200.00 0,607638889
50.000.000.00 5.684.500.00 11.37 5.684.500.00 11.37
00.00 00.00 0 00.00 0
1.689.683.250.00 162.394.270.00 0,417361111 391.085.652.00 23.15
5.225.600.000.00 871.290.000.00 0,713194444 2.104.925.000.00 40.28.00
970.562.800.00 2.800.000.00 00.29 148.985.324.00 15.35
170.675.000.00 8.166.800.00 0,221527778 69.163.600.00 40.52.00
125.298.500.00 8.778.000.00 07.01 50.673.000.00 40.44.00
229.330.000.00 3.200.000.00 01.04 53.126.900.00 23.17
88.357.750.00 00.00 0 14.596.200.00 16.52
46.986.000.00 3.235.000.00 0,311805556 9.736.000.00 0,883333333
832.547.500.00 24.146.750.00 02.09 83.347.800.00 10.01
120.649.000.00 4.708.500.00 03.09 29.027.000.00 24.06.00
549.544.000.00 37.352.700.00 06.08 181.184.516.00 32.97
207.270.000.00 39.490.000.00 19.05 92.250.000.00 44.51.00
2.177.435.300.00 00.00 0 00.00 0
1.952.806.800.00 00.00 0 42.467.500.00 02.17
1.062.529.962.00 00.00 0 34.759.000.00 03.27
1.085.664.200.00 14.812.550.00 01.36 145.687.000.00 13.42
269.312.500.00 00.00 0 18.175.000.00 0,302083333
130.524.000.00 00.00 0 9.200.000.00 07.05
1.802.996.450.00 00.00 0 10.945.000.00 0,042361111
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pagu Anggaran Tahun 2018Triwulan 1 Triwulan 2
Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Peningkatan sarana dan prasarana
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Dinas Kesehatan
331.480.000.00 00.00 0 00.00 0
00.00 00.00 0 00.00 0
300.000.000.00 00.00 0 00.00 0
00.00 00.00 0 00.00 0
00.00 00.00 0 00.00 0
608.000.000.00 00.00 0 00.00 0
00.00 00.00 0 00.00 0
2.400.000.000.00 00.00 0 00.00 0
916.000.000.00 00.00 0 00.00 0
7.165.237.000.00 8.090.000.00 00.11 207.617.132.00 02.09
24.679.790.938.00 00.00 0 156.254.945.00 0,04375
7.266.500.000.00 17.348.000.00 00.24 17.348.000.00 00.24
1.947.015.000.00 19.250.000.00 0,06875 19.250.000.00 0,06875
1.950.000.000.00 00.00 0 32.592.000.00 0,088194444
50.000.000.00 00.00 0 00.00 0
50.000.000.00 9.470.000.00 0,815277778 9.470.000.00 0,815277778
888.000.000.00 39.366.400.00 04.43 139.366.400.00 0,672916667
400.000.000.00 00.00 0 00.00 0
378.600.000.00 16.110.000.00 04.26 16.110.000.00 04.26
1.000.000.000.00 00.00 0 00.00 0
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Alat Kesehatan dan Makanan minuman
Program Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Program Pengendalian Penyakit Menular
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional
Program Penangulangan Penyakit Tidak menular
500.000.000.00 00.00 0 00.00 0
500.000.000.00 00.00 0 00.00 0
77.697.055.950.00 1.359.340.170.00 0,09375 5.757.073.169.00 07.41
77.697.055.950.00 1.359.340.170.00 0,09375 5.757.073.169.00 07.41
Program Promosi Kesehatan
Realisasi % Realisasi %
8 9 10 11
33.800.000.00 15.02 144.210.000.00 64.09.00
199.552.300.00 34.42.00 568.221.100.00 98.02.00
125.530.000.00 83.69 149.673.000.00 99.78
5.874.800.00 0,510416667 22.681.419.00 45.36.00
21.937.000.00 22.38 92.425.400.00 94.31.00
00.00 0 62.798.800.00 59.24.00
00.00 0 00.00 0
1.026.349.000.00 46.25.00 2.117.714.000.00 95.43.00
77.318.000.00 19.05 376.515.060.00 92.76
1.802.907.819.00 48.14.00 3.468.154.073.00 92.61
25.354.500.00 50.71 47.780.600.00 95.56.00
00.00 0 00.00 0
697.471.501.00 41.28.00 1.344.736.990.00 79.59.00
3.543.135.000.00 67.08.00 4.860.880.000.00 93.02.00
362.896.124.00 37.39.00 969.493.610.00 99.89
75.143.600.00 44.03.00 144.388.300.00 84.06.00
56.599.000.00 45.17.00 118.252.900.00 94.38.00
63.117.900.00 27.52.00 184.507.300.00 80.45.00
14.596.200.00 16.52 88.135.750.00 99.75
13.262.000.00 28.23.00 31.543.000.00 67.13.00
170.025.425.00 20.42 543.463.025.00 65.28.00
30.877.000.00 25.59.00 68.750.000.00 56.98
202.558.016.00 36.86 438.218.016.00 79.74
96.420.000.00 46.52.00 159.752.000.00 77.07.00
00.00 0 2.177.431.300.00 100
441.382.500.00 22.06 1.867.811.520.00 95.65
107.315.000.00 10.01 944.095.000.00 88.85
333.360.400.00 30.71 858.400.290.00 79.07.00
109.122.500.00 40.52.00 251.422.650.00 93.36.00
9.200.000.00 07.05 99.100.000.00 75.92
180.495.000.00 10.01 1.791.182.150.00 99.34.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Triwulan 4
Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Triwulan 3
Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Peningkatan sarana dan prasarana
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Dinas Kesehatan
12.250.000.00 03.07 23.062.200.00 0,316666667
00.00 0 00.00 0
132.128.700.00 44.04.00 280.451.700.00 93.48.00
00.00 0 00.00 0
00.00 0 00.00 0
78.451.100.00 12.09 120.299.100.00 0,846527778
00.00 0 00.00 0
00.00 0 2.296.300.258.00 95.68
224.114.687.00 24.47.00 486.811.987.00 53.15.00
1.181.464.659.00 16.49 6.548.336.237.00 91.39.00
3.074.956.437.00 12.46 22.990.681.253.00 93.16.00
104.248.500.00 01.43 7.261.891.357.00 99.94
742.548.600.00 38.14.00 1.674.839.511.00 86.02.00
213.220.500.00 0,48125 1.816.687.697.00 93.16.00
00.00 0 46.198.000.00 92.04.00
9.470.000.00 0,815277778 42.478.400.00 84.96
339.230.086.00 38.02.00 526.721.879.00 59.32.00
223.437.297.00 55.86 363.724.947.00 90.93
16.110.000.00 04.26 147.427.094.00 38.94
62.567.000.00 06.26 825.541.000.00 82.55.00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Alat Kesehatan dan Makanan minuman
Program Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Program Pengendalian Penyakit Menular
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional
Program Penangulangan Penyakit Tidak menular
31.653.000.00 06.33 394.880.430.00 78.98
00.00 0 356.261.800.00 71.25.00
16.271.451.151.00 0,898611111 70.194.332.103.00 90.34.00
16.271.451.151.00 0,898611111 70.194.332.103.00 90.34.00
Program Promosi Kesehatan
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Lampung Tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI /
RUMUS
PERITUNGAN SUMBER DATA
1 Meningkatnya
status kesehatan
masyarakat
melalui
peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan.
Angka Kematian
Bayi (AKB)
Angka Merupakan indikator
untuk mencerminkan
derajat kesehatan
suatu masyarakat
terkait upaya
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit
Jumlah kasus
kematian bayi
dibagi jumlah lahir
hidup dikali 1000
Angka yang
menunjukkan
banyaknya
kematian bayi
usia 0 tahun dari
setiap 1000
kelahiran hidup
pada tahun
tertentu atau
dapat dikatakan
juga sebagai
probabilitas bayi
meninggal
sebelum
mencapai usia
satu tahun
(dinyatakan
dengan per seribu
kelahiran hidup).
Angka Kematian
Ibu melahirkan
Angka Menunjukan derajat
kesehatan suatu
negara dan dapat
memperlihatkan
kemampuan dan
kualitas pelayanan
kesehatan terhadap
ibu hamil, bersalin dan
nifas disuatu daerah
tertentu
Jumlah kasus
kematian ibu
karena hamil,
bersalin dan#38;
nifas dibagi jumlah
lahir hidup dikali
100.000
Jumlah kematian
ibu akibat dari
proses kehamilan,
persalinan dan
paska persalinan
per 100.000
kelahiran hidup
pada masa
tertentu. Angka
pengukuran risiko
kematian wanita
yang berkaitan
dengan peristiwa
kehamilan
Presentase
Prevalensi balita
kurang gizi
% Anak kurang gizi
memiliki kemungkinan
risiko kematian yang
tinggi,menghambat
pertumbuhan dan
mempengaruhi status
kesehatannya
dikemudian hari.
Privalensi balita
kurang gizi secara
universal digunakan
sebagai indikator
untuk memonitor
status kesehatan
Jumlah balita
kurang gizi (buruk
dan#38; kurang)
dibagi jumlah balita
di kali 100
Keadaan kurang
zat gizi tingkat
sedang yang
disebabkan oleh
rendahnya
asupan energi
dan protein dalam
waktu cukup lama
yang ditandai
dengan berat
badan menurut
umur (BB/U) yang
berada pada -
3SD tabel baku
WHO-NCHS
Angka
Penemuan
kasus TB/ Case
Angka Dapat menilai kualitas
hidup masyarakat
terkait dengan
pelayanan kesehatan,
Jumlah penemuan
kasus TB (semua
tipe baik paru
maupun extra
Angka yang
menunjukkan
jumlah pasien
baru yang
Notification rate
9CNR)
penderita TB semakin
cepat ditemui dan
diobati maka semakin
cepat kesembuhan
dan mengurangi
penularan
paru) dibagi jumlah
penduduk dikali
100.000
ditemukan dan
tercatat diantara
100.000
penduduk di
suatu wilayah
tertentu
Angka kesakitan
positif malaria
(Annual
Parasite
Incidens/API)
Angka Digunakan untuk
memonitor daerah
yang mengalami
endemi tinggi malaria
yang disinyalir
meningkat pada dua
dekade terakhir
karena sistem
kesehatan yang
buruk, meningkatnya
resistensi terhadap
pemakaian obat dan
insektisida, pola
perubahan iklim, gaya
hidup, migrasi dan
pemindahan
penduduk.
Jumlah kasus
malaria positif
dibagi jumlah
penduduk di kali
1000 SDKI
Jumlah penderita
positif malaria per
seribu penduduk.
Annual Malaria
Incidence atau
AMI (o/oo) adalah
jumlah penderita
malaria klinis per
seribu penduduk.
Angka
Prevalensi HIV-
AIDS per 100
penduduk usia
lebih dari dari
15 tahun
Angka memantau
penyebaran HIV/AIDS
dan memonitoring
kemajuan suatu
daerah dalam
mencegah
penyebaran
Jumlah kasus HIV
AIDS dibagi jumlah
penduduk usia
dan#62; 15 tahun
dikali 100
Jumlah pasien
HIV dan AIDS di
satu wilayah kerja
pada kurun waktu
tertentu dibagi
jumlah penduduk
usia dan#62; 15
tahun di satu
wilayah kerja
pada kurun waktu
yang sama
Angka kesakitan
DBD per
100.000
penduduk
Angka Merupakan masalah
kesehatan
masyarakat yang
paling banyak
ditemukan di
Indonesia karena iklim
tropis. Angka
kesakitan DBD dapat
melihat jumlah
penderita DBD dan
luas wilayah
penyebaran serta
pelayanan kesehatan
yang telah dilakukan.
Jumlah kasus DBD
dibagi jumlah
penduduk dikali
100.000
jumlah kasus baru
penyakit tertentu
yang terjadi di
kalangan
penduduk pada
suatu jangka
waktu tertentu
(umumnya satu
tahun)
dibandingkan
dengan jumlah
penduduk yang
mungkin terkena
penyakit baru
tersebut pada
pertengahan
tahun jangka
waktu yang
bersangkutan
dalam per
100.000
penduduk
1) Penghargaan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat Terbaik 2 (Dua) Kinerja
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018 dari
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.
2) Penghargaan E-Aspirasi
Provinsi Lampung mendapatkan Pemenang Ke-2 (Dua)
Penghargaan E-Aspirasi Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas
Kesehatan Provinsi dari Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.
3) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat 1 (Satu) Anugerah
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 untuk Kategori
Organisasi Perangkat Daerah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi
Lampung.