LEMBAGA KETAHANAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA
DISKUSI KELOMPOK (DK-19) B.S REGIONALISME
Kertas Karya Acuan
Tema Pendidikan : Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa.
I. Judul : Memantapkan Kesiapan Indonesia Dibidang Ekonomi
Guna Menyongsong Komunitas ASEAN 2015 Dalam
Rangka Ketahanan Nasional.
II. Variabel : Variabel-1 : Memantapkan Kesiapan Indonesia Dibidang
Ekonomi.
Variabel-2 :Meyongsong Komunitas ASEAN 2015.
Variabel-3 :Ketahanan Nasional R.I.
III. Pokok Permasalahan.
Seperti diketahui bahwa ASEAN (Assosiation of Southeast Asian Nations)
didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi
Bangkok oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore dan
Thailand.1 Saat ini tahun 2012 anggota negara ASEAN sudah 10 negara dan
Timur Leste masih dalam proses untuk menjadi anggota yang ke sebelas. Dalam
perkembangannya ASEAN ini di dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas
isue-isue global yang lebih spesifik berkembang tidak hanya negara-negara
ASEAN saja, tetapi berkembang misalnya menjadi ASEAN + One (China) atau
ASEAN + 3 (China, Jepang dan Korea). Seperti penulis misalnya pernah
mengikuti pertemuan tahunan para Menteri atau setingkat Menteri dibidang
keamanan yang mengambil isue tentang kejahatan antar negara yaitu dalam
forum AMMTC (ASEAN Minister Metting of Transnational Crime) yang sudah ke 8
pada Tahun 2011 yang lalu di Nusa Dua Bali. Pertemuan tersebut kemudian
dikembangkan dalam forum AMMTC + One (China) dan AMMTC + 3 (China,
Jepang dan Korea Selatan).
1 Tim Pokja B.S Lingkungan Strategis Kontemporer atau Sub B.S Regionalisme, TOR Diskusi Antar Kelompo PPRA XLVIII-2012, Lemhannas R.I., Jakarta, 2012, Hal. 1
Kemudian pada tahun 2003 dalam KTT ASEAN ke sembilan, hubungan
ASEAN ini lebih dipererat yang dituangkan dalam Bali Concord II, dimana
kerjasama antar negara ASEAN dipererat pada tingkat integrasi ASEAN melalui
ASEAN Community. Perwujudan ASEAN Community ini sebenarnya tahun 2020
yang akan datang, tetapi dipercepat 5 tahun yaitu pada tahun 2015 ini. Dalam
mewujudkan ASEAN Community ini ada tiga pilar utama, yaitu pilar pertama
politik-keamanan dengan menciptakan ASEAN Political Security Community
(APSC), pilar kedua ekonomi dengan upaya menciptakan ASEAN Economic
Community (AEC) dan pilar ketiga sosial-budaya dengan upaya mewujudkan
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Pada pilar ekonomi ada 4 hal pokok
yang harus diantisipasi dengan kesiapan yang optimal dari masing-masing
negara anggota. Empat hal pokok tersebut adalah, pertama a single market and
production base (sebuah pasar tunggal dan basis produksi), kedua a higly
competitive economic region (sebuah kawasan ekonomi dengan semangat
kompetisi yang tinggi), ketiga a region of equitable economic development
(kawasan pembangunan ekonomi yang setara) dan ke-empat a region fully
integrated into the global economy (sebuah kawasan yang terintegrasi kedalam
ekonomi global).2
Dalam literatur pertumbuhan ekonomi suatu negara setidaknya ditentukan
oleh beberapa hal. Diantaranya adalah : (1) Faktor Sumber Daya Manusia.
Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga
dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam
proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada
sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki
kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. (2)
Faktor Sumber Daya Alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu
kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya.
Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses
pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya
manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya
alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang,
kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. (3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat
2 Ibid, Hal. 2. Yang diambil dari website http://pdflook.com/
2
mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang
semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih
berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas
pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada
percepatan laju pertumbuhan perekonomian. (4) Faktor Budaya. Faktor budaya
memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan,
faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses
pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya
yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja
cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat
proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan
sebagainya. (5) Sumber Daya Modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia
untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal
berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran
pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan
produktivitas.3
Pertumbuhan ekonomi global beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan
menurun dan kondisi ini diprediksi akan cukup lama. Hal tersebut disebabkan
salah satunya adalah rendahnya kredibilitas kebijakan untuk keluar dari pusaran
krisis pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara
Eropa. 4 Hal ini dapat kita lihat dari beberapa tabel dibawah ini :
Tabel 1 : Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Sumber : Dr. Rosita S.N, Ceramah Ilmiah di Depan Peserta PPRA XLVIII-2012 Lemhannas R.I
3 Website http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, diunduh 30 September 2012.4 Dr. Rosita S.N., Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Indonesia, Ceramah Ilmiah di Depan Peserta PPRA XLVIII-2012 Lemhannas R.I., Jakarta, 2012.
3
Angka pengangguran di negara-negara maju juga masih cukup tinggi diatas
8%, seperti misalnya A.S dan Inggris angka pengangguran 8,2%, sedangkan
Jerman 6,8% dan Jepang hanya 4,4%.
Tabel 2 : Angka Pengangguran Negara Maju
Sumber : Dr. Rosita S.N, Ceramah Ilmiah di Depan Peserta PPRA XLVIII-2012 Lemhannas R.I
Untuk Indonesia pertumbuhan ekonominya cukup baik bila dibandingkan
dengan negara-negara maju dan rata-rata negara ASEAN dan dapat dikatakan
sehat, yaitu sebesar 6,2% (Triwulan II, 2012) dan diperkirakan 6,3% (Triwulan III,
2012). Sedangkan persentase kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi
sebesar 11,96% atau sebesar 29,13 Juta jiwa dengan angka pengangguran
6,32% atau sebesar 7,61 Juta jiwa dari angkatan kerja.
Tabel 3 : Gambaran Ekonomi Indonesia
Sumber : Dr. Rosita S.N, Ceramah Ilmiah di Depan Peserta PPRA XLVIII-2012 Lemhannas R.I
4
Walaupun tingkat pertumbuhan Indonesia dapat dikatakan sehat, tetapi dalam
menghadapai krisis global, Indonesia haruslah berhati-hati, karena beberapa
komoditi ekpor Indonesia bisa saja menurun dikarenakan krisis yang
berkepanjangan. Kondisi ini tentu saja akan memberikan kontribusi kepada
ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, yaitu kondisi dinamik yang berisi
keuletan dan ketangguhan untuk kemudian mampu mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan (ATHG) baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri
secara langsung maupun tidak langsung.5 Tetapi tentu saja sebaliknya bila kita
dapat mengelola pangsa pasar domestik maupun mampu mewujudkan keutuhan
berbangsa dan bernegara seperti mampu mewujudkan konektifitas transportasi
serta mampu mengatasi masalah transportasi di kota-kota besar untuk lebih
efektif dan efisien, maka kondisi ini akan mampu mendorong pertumbuhan yang
lebih baik. Demikian juga dalam era perdagangan global dengan terbukanya
pasar yang bebas baik kawasan maupun dunia dan Indonesia bisa
memamfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan mampu
meningkatkan produksi yang berkualitas dan kompetitif, akan semakin
meningkatkan kemampuan ekpor dan menguatkan ekonomi Indonesia. Hal lain
yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam era globalisasi ini adalah semakin
membuka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, sehingga
mampu menekan berbagai KKN yang relatif masih banyak berlaku di birokrasi
Indonesia, sehingga kondisi ini disamping merugikan keuangan negara dan
mengurangi kualitas pembangunan, akan mempengaruhi keinginan investasi
negara-negara maju.
Dengan memperhatikan sedikit uraian di atas, maka sesungguhnya konsepsi
ketahanan nasional, yaitu pembangunan kekuatan nasional melalui pengaturan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang berimbang, serasi dan
selaras dalam seluruh aspek kehidupan, secara utuh dan menyeluruh
berdasarkan Pancasila dan UUD N R.I 1945 dan Wasantara sangatlah tepat
untuk diimplementasikan dalam menghadapi persoalan-persoalan ekonomi
melalui persiapan-persiapan secara internal guna bersaing dan mengahadapi
globalisasi khususnya ASEAN Community.
5 Lemhannas R.I., Pokja B.S Ketahanan Nasional, TOR Diskusi Kelompok PPRA B.S Tannas, Jakarta, 2012, hal. 1
5
Dari uraian fakta dan analis singkat di atas, maka tulisan KKA sebagai bahan
diskusi ini merumuskan pokok permasalahannya adalah : Bagaimana Memantapkan Kesiapan Indonesia Dibidang Ekonomi Guna Menyongsong Komunitas ASEAN 2015 Dalam Rangka Ketahanan Nasional ?.
IV. Pokok-Pokok Persoalan.
Berdasarkan uraian di atas dan rumusan pokok permasalahan, maka pokok-
pokok persoalan memantapkan kesiapan Indonesia dibidang ekonomi guna
menyongsong komunitas ASEAN 2015 ini adalah sebagai berikut :
1. Belum baiknya sarana dan prasarana transportasi secara nasional dan di kota-kota besar. Hal ini berkaitan dengan luasnya wilayah Indonesia
sebagai negara kepulauan, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapan-
kesiapan pengadaan sarana dan prasarana moda transportasi baik darat, lau
dan udara. Upaya ini dilakukan untuk menjadikan seluruh wilayah Indonesia
sebagai satu kesatuan yang terkoneksi dengan baik oleh transportasi dan
komunikasi guna mendukung proses distribusi. Lebih-lebih adanya kebijakan
MP3EI yang membagi Indonesia menjadi 6 kawasan pusat ekonomi,
sangatlah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana tranportasi dan
komunikasi. Khusus untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Ujung Pandang yang mengalami
penderitaan kemacetan sehingga berdampak kepada pemborosan dan
ekonomi biaya tinggi perlu dilakukan upaya revolusi manajemen transportasi
yang selama ini menekankan pada transportasi pribadi kepada transportasi
publik atau massa dengan membangun sarana dan prasarana transportasi
massa seperti subway. Tindakan lain yang perlu dilakukan adalah moratorium
kepemilikan kendaraan pribadi khusus di kota-kota besar kepada keluarga
yang sudah memiliki kendaraan lebih dari satu kendaraan.
2. Masih minimnya penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemajuan produksi pangan maupun non pangan. Hal ini
berkaitan dengan akses masyarakat untuk menggunakan peralatan atau
produk hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan
intensifikasi dan ektensifikasi produksi pangan, penggunaan bibit unggul,
pupuk maupun penggunaan teknologi lainnya sebagai upaya meningkatkan
kualitas produksi, sehingga mampu bersaing pada level global. Penggunaan
6
atau budaya teknologi ini senantiasa harus ditekankan adanya keberlanjutan
dan ramah lingkungan.
3. Masih belum transparan dan akuntabelnya pengelolaan lembaga pemerintah maupun usaha-usaha yang dimiliki pemerintah seperti BUMN, BUMD ataupun berbagai kegiatan yang didukung oleh anggaran negara, sehingga potensi korupsi, kolusi dan nepotisme masih sangat besar. Hal ini berkaitan dengan masih besarnya potensi tindakan-tindakan
korupsi baik yang dilakukan oleh kalangan DPR R.I atau lembaga legislatif,
eksekutif maupun yudikatif. Kondisi KKN ini mengakibatkan ekonomi biaya
tinggi, kualitas pembangunan kurang baik, sehingga kemampuan daya saing
kita dalam menghadapi ASEAN community dengan sendirinya akan menurun.
Sebenarnya upaya-upaya perbaikan sudah dilakukan seperti misalnya
adanya gerakan reformasi birokrasi yang dikendalikan oleh Kemen PAN dan
RB, adanya pengawasan dari UKP4, adanya lemabaga KPK, adanya ORI
dan lain-lain, akan tetapi upaya-upaya tersebut belum signifikan memberikan
perbaikan.
V. Pokok-Pokok Pemecahan Persoalan.
1. Kebijakan.Untuk mewujudkan kesiapan dibidang ekonomi Indonesia dalam
menyongsong ASEAN Community 2015, maka kebijakan yang
dirumuskan dalam KKA ini adalah “Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia Untuk Pasar Global yang Didukung Oleh Penerapan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan”.
2. Strategi.Untuk mewujudkan kebijakan optimalisasi perlindungan WNI dan BHI di
atas maka strategi yang ditempuh adalah :
a. Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi dan
komunikasi yang mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia sebagai
negara kepulauan dalam satu kesatuan.
b. Penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
mendukung pemajuan kualitas produksi pangan dan non pangan secara
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
7
c. Mewujudkan Badan Publik (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) yang
transparan, akuntabel menuju good governance dan clean government
(Tatakelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih) atau
anti KKN.
3. Upaya.
Upaya strategi-1; Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana
transportasi dan komunikasi yang mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia
sebagai negara kepulauan dan satu kesatuan.
a. Kementerian PU, Perhubungan, Pemerintah daerah secara sinergi
membangun infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia
khususnya sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan
perikanan baik transportasi darat, laut dan udara dengan memperhatikan
sistem yang berkelanjutan dan kelestarian alam dan lingkungan dengan
kegiatan antara lain :
1) Kementerian PU dan Pemerintah Daerah menyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana jalan lintas Sumatera, Jawa,
Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua dengan
menekankan kualitas jalan dan jembatan yang dibangun.
Pembangunan sarana transportasi jalan ini tetap memperhatikan
kelesrarian lingkungan seperti hutan lindung dan kelestarian alam
lainnya.
2) Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan Pemda
membangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana
transportasi antar moda, antar pulau yang terintegrasi seperti
membangun terminal bandara, terminal angkutan darat dan
pelabuhan laut baik skala internasional, antar provinsi dan antar
pulau kecil, terluar dan tertinggal.
3) Kementerian PU dan Pemda memeliharaan dan meningkatan
kondisi sarana dan prasarana transportasi yang sudah ada baik
jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan kereta api.
4) Kementerian PU, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan dan
Pertanian mengembangan, pembangunan dan pengelolaan
8
pelabuhan perikanan yang baik dan terkoneksi dengan tempat
pelelangan ikan yang dapat memberikan kontribusi keuntungan
kepada para nelayan.
5) Kementerian Perhubungan dan Kelautan dan Perikanan
membina dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan
yang berorientasi kepada pemberdayaan para nelayan.
b. Kementerian Perhubungan dan Polri menegakkan hukum peraturan
perundang-undangan dibidang transportasi secara tegas dengan
memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dengan memperkuat
sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencegah berbagai macam
penyimpangan, dengan kegiatan-kegiatan antara lain :
1) Kementerian Perhubungan dan Polri serta Pemda
menghilangkan ketersumbatan atau bottleneck hubungan antar para
pemangku kepentingan dibidang perhubungan atau transportasi
baik darat, laut dan udara dengan melakukan koordinasi, komunikasi
yang intens dan berkelanjutan.
2) Kementerian Perhubungan dan Polri dibantu oleh civitas
akademi beberapa Universitas mengkaji dan memperbaiki
manajemen keamanan dan keselamatan transportasi yang telah
memakan korban cukup besar kepada masyarakat penguna jasa
transportasi.
3) Semua pemangku kepentingan meningkatkan kualitas SDM
transportasi yang dimulai dari sitem rekruitmen, pendidikan,
pelatihan yang bersih, transparan dan tanpa dipungut biaya untuk
mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efektif dan
efesien dan berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa
transportasi.
4) Kementerian Perhubugan membangun jembatan timbang
sebagai upaya mengurangi beban jalan dengan meningkatkan
pengawasan dan pengendalian kepada petugas untuk mencegah
penyimpangan dijadikannya jembatan timbangan tempat pungutan
liar.
9
c. Membangun infrastruktur angkutan masssal seperti kereta api di
kota-kota besar dan mengkoneksikannya antar kota untuk di pulau-pulau
besar Jawa, Sumatera, Bali, Kalimatan dan Sulawesi maupun antar moda
yang ada dengan berorientasi kebutuhan pengguna jasa transportasi baik
arus orang maupun barang, dengan kegiatan antara lain :
1) Kementerian Perhubungan dan Pemda membangun sub-way
atau kereta dibawah tanah maupun diatas tanah secara revolosional
yang tidak mengurangi lahan transportasi yang sudah ada dengan
didasarkan kepada kajian serta studi kelayakan maupun studi
banding dengan memperhatikan keberlanjutan program yang ramah
lingkungan. Cara ini ditempuh secara revolosinal untuk membalikkan
paradigma transportasi selama ini yang menekankan pada
pemajuan industri mobil dan sepeda motor (sektor industri negara
tertentu) yang mengakibatkan peningkatan carbon dioksida,
kerusakan lingkungan dan pemborosan nasional khususnya bidang
subsidi BBM. Pembangunan transportasi ini diutamakan di kota-kota
besar di Indonesia baik yang sudah mengalami permasalahan
transportasi seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Maksar,
Semarang, Palembang dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
2) Kementerian Perhubungan, PU dan Perusahaan Kereta Api
Indonesia membangun jalan kereta api yang mengkoneksikan
antara kota Banda Aceh-Kota-kota besar di Sumatera-Kota-kota
besar di Jawa dan Bali yang berorientasi pada studi kelayakan dan
kemamfaatan untuk transportasi manusia maupun barang hasil bumi
dan pertambangan. Paradigma pembangunan transportasi dan jalan
kereta api ini untuk mengurangi beban jalan raya serta antisipasi
perkembangan transportasi kedepan dengan biaya yang dapat
dijangkau oleh masyarakat pengguna jasa transportasi dan dapat
memberikan keuntungan kepada negara.
3) Pemerintah dalam membangun paradigma pembangunan
dan penggunaan transportasi kereta api ini tentu harus didukung
oleh transportasi laut maupun udara yang terkoneksi dengan kereta
api untuk mendukung kelancaran distribusi produk-produk pangan
10
maupun arus barang lainnya. Karena itu perlu pembangunan
pelabuhan-pelabuhan baik di kota-kota besar di pulau-pulau besar
maupun pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan sebagai tali
penghubung persatuan dan kesatuan NKRI.
Upaya strategi-2; Penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam mendukung pemajuan kualitas produksi pangan dan non pangan
secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
a. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ristek dan BPPT bersama
pemangku kepentingan lainnya mengoptimalkan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi,
dengan kegiatan-kegiatan antara lain :
1) Kementerian Ristek dan Melakukan sosialisasi untuk
pemahaman dan implementasi kepada para pemangku kepentingan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi di
setiap kementerian dan lembaga serta badan usaha produksi
barang dan jasa.
2) Kemenristek dan BPPT memperkuat lembaga Litbang
khususnya yang ada di setiap Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang
yang dibentuk secara khusus, badan usaha dan lembaga penunjang
sesuai ketentuan UU Nomor 18 tahun 2002.
3) Badan Usaha sebagai lembaga yang ditunjuk untuk
mengusahakan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan
Ilpengtek dari Perguruan Tinggi membuat prosedur kerja yang
transparan, akuntabel dan didukung dengan anggaran yang
memadai.
4) Walaupun Indonesia sudah memiliki UU Nomor 18 tahun
2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, tetapi belum memiliki
kebijakan teknologi yang koheren (Hill dan Kakazu dalam Kim dan
Nelson, 2000:249). Hal ini berkaitan dengan kondisi industri
Indonesia dan lembaga pembiayaan/ keuangan yang menginvestasi
11
sedikit sekali dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dan
inovasi teknologi. Upaya teknologi nasional adalah kecil dan dalam
sektor swasta adalah amat kecil (minuscule). Indonesia adalah
suatu negara yang paling kaya akan budaya dan perbedaan di
dunia, namun budaya teknologi memainkan bagian yang amat kecil.
(Dodgson, dalam Kim dan Nelson, 2000:249).6 Karena itu perlu
adanya prosedure pelaksanaan dari UU Nomor 18 tahun 2002 yang
khusus mengatur tentang penggunaan budaya tehnologi tersebut.
5) Kementerian Ristek dan BPPT membuat roadmap atau
masterplan penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam
membuat produk-produk industri dan jasa yang bersifat tidak
terkontiminasi oleh isu-isue politik atau rezim pemerintah yang
berkuasa yang berakibat mengesampingkan kemajuan Ilpengtek itu
sendiri.
b. Pemerintah membuat postur kelembagaan penelitian dan
pengembangan (Litbang) di Lembaga-lembaga Pemerintah/ Badan lebih
kuat dan berfungsi serta didukung dengan SDM, sarana dan prasarana
serta anggaran yang memadai, dengan kegiatan antara lain :
1) Semua pemangku kepentingan melakukan upaya perubahan
paradigma bahwa kelembagaan Litbang di lembaga-lembaga
Pemerintah/ Badan hanya sekedar wadah, tetapi kurang difungsikan
atau yang sering dipelesetkan organisasi bidang Litbang sebagai
tempat orang-orang yang “sulit berkembang”.
2) Setiap pemangku kepentingan memberikan dukungan
kepada lembaga bidang Litbang dengan sumber daya manusia yang
memadai baik jumlah dan kualitasnya, sarana dan prasarana,
anggaran yang juga memadai serta pemberian insentif kepada
personil pegawai maupun masyarakat yang telah menghasilkan
penemuan dan kemamfaatan dari kinerja Litbang.
3) Semua pemangku kepentingan melakukan sosialisasi dan
pemamfaatan setiap hasil penelitian dan pengembangan yang 6 http://www.pappiptek.lipi.go.id/index.php/120-penelitianterbaru/108-kebijakanteknologi, Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Teknologi dalam Mendorong Daya Saing Industri Nasional, diunduh tanggal 21 Juni 2012.
12
dilakukan oleh bidang Litbang baik kepada user (pimpinan)
organisasi, kepada karyawan dan kepada publik dengan
memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.
c. Wakil Presiden dan Kementerian Perdagangan atau pemangku
kepentingan lainnya memperkuat realisasi kebijakan pemerintah berupa
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengeluarkan
prosedur pelaksanaan dan realisasinya, kegiatan-kegiatannya antara lain :
1) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan membuat
prosedur pelaksanaan yang jelas tentang realisasi kebijakan
pemerintah berupa Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan
Jasa yang dapat dioperasionalkan baik oleh Lembaga Pemerintah/
Badan dan pengusaha-pengusaha pengadaan barang dan jasa
secara transparan dan akuntabel.
2) Kementerian Keuangan membuat regulasi dan menjadikan
persyaratan untuk dapat melakukan pembayaran oleh institusi yang
berwenang terhadap pembelian barang atau jasa dari kementerian/
lembaga pemerintah atas kandungan komponen-komponen
produksi dalam negeri. Misalnya minimal 75% kandungan harus
produksi dalam negeri yang ditampilkan secara transparan dan
akuntabel kepada publik, baru dilakukan pembayaran.
3) Kementerian Pertahanan dan Polri serta Lembaga-lembaga
strategis dibidang pertahanan dan keamanan mengusahakan
peralatan alat utama sistem persenjataannya (alutsista) untuk
menggunakan produk dalam negeri dalam rangka memacu produksi
peralatan tertentu yang menggunakan penerapan perkembangan
ilmu pengetahuan dan tehnologi tinggi.
4) Kementerian Keuangan mewajibkan kepada seluruh Badan
Publik agar bangunan atau gedung pemerintah semaksimal mugkin
menggunakan komponen dalam negeri seperti penggunaan semen,
kerangka baja dan beton, eskalator, furniture dan lain-lain seperti
yang dilakukan oleh negara-negara Taiwan, Cina, Korea Selatan
13
dan Jepang, sehingga produksi dalam negeri yang menggunakan
penerapan ilpengtek semakin berkembang.
Upaya Strategi-3; Mewujudkan Badan Publik (Legislatif, Eksekutif dan
Yudikatif) yang transparan, akuntabel menuju good governance dan clean
government (Tatakelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang
bersih).
a. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo, Kemen PAN dan RB
dan Komisi Informasi Pusat bersama organisasi non pemerintah atau
lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perwujudan
pemerintahan yang bersih secara sistemik melaksanakan undang-undang
No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan cara-
cara sosialisasi, edukasi, pengawasan, pengecekan dan penyelesaian
sengketa informasi publik.
b. Kementerian Kominfo, PAN dan RB dan Komisi Informasi Pusat
setiap tahunnya melakukan penelitian dan evaluasi serta mengumumkan
hasilnya kepada publik lembaga-lembaga mana yang sudah
melaksanakan keterbukaan informasi publik khususnya yang berkaitan
dengan keterbukaan pengelolaan anggaran dan sarana prasarana
(logistik) atau pembiayaan dari keuangan negara, masyarakat dan
bantuan luar negeri.
c. Kementerian Hukum dan HAM bersama KPK dan aparat penegak
hukum lainnya secara sistemik melakukan upaya pencegahan terjadinya
korupsi diseluruh badan publik dengan prioritas pada lembaga penegak
hukum sendiri seperti Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung maupun
Kementerian dan lembaga pendidikan, kesehatan dan pembangunan
sarana prasarana publik atau kementerian PU maupun simpul-simpul
pelayanan publik lainnya.
d. Kementerian Hukum dan HAM bersama KPK atau aparat penegak
hukum lainnya mewujudkan penjara khusus bagi para koruptor yaitu
“penjara anti Pancasila” secara terpusat dan disuatu tempat tertentu
sebagai upaya “pemasyarakatan” yang manusiawi serta berdampak
sistemik kepada para aparatur negara untuk tidak melakukan tindak
pidana korupsi. Pembuatan lembaga pemasyarakatan ataupun penjara
14
“anti Pancasila” ini dimaksudkan sebagai suatu upaya yang ektra
ordanary untuk menghilangkan korupsi dan atau mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih.
e. Kementerian Hukum dan HAM bersama pemangku kepentingan
lainnya membentuk substansi hukum adanya upaya “pemiskinan” yang
manusiawi (tidak melanggar HAM) kepada pejabat eselon tertentu dan
anggota legislatif yang melakukan korupsi di atas lima milyar rupiah.
Pejabat eselon tertentu ini misalnya memprioritaskan kepada para
Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Sekda, Direktur Jenderal, Kepala
Lembaga Non Pemerintah, para Direktur BUMN dan BUMD maupun
aparat penegak hukum sendiri, sebagai upaya yang sistemik untuk
mencegah korupsi yang masih tinggi dan belum cukup memberikan
dampak penjeraan atau pembelajaran.
Jakarta, 5 Oktober 2012.
Peserta PPRA XLVIII/ 2012,
Zulkarnain.Nomor urut absen : 82
Lampiran :
1. Alur Pikir.2. Pola Pikir.
15