PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kerangka Pembangunan Desa
(2)
LUMBUNG EKONOMI DESA
“BUMI DESA”
Optimalisasi sumber daya Desa
untuk mewujudkan kemandirian
ekonomi, kedaulatan pangan dan
ketahanan energi
INOVASI
MENUJU KEMANDIRIAN DESA
LINGKAR BUDAYA DESA
“KARYA DESA”
Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Desa
JARING KOMUNITAS
WIRADESA
“JAMU DESA”
Penguatan daya dan ekspansi
kapabilitas masyarakat desa
1 2 3
Matra Pembangunan Desa
Implementasi Tri Matra membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam hal:
• Formulasi Kebijakan • Koordinasi & Negosiasi • Kesepakatan Kelembagaan
Implementasi prinsip Tri Matra diturunkan dalam bentuk:
• Regulasi • Kebijakan • Program
Lingkup kewenangan pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan Tri Matra juga membutuhkan peran Pemda, NGO, perguruan tinggi, dll.
• Transfer ke Regional • Kolaborasi NGO’s/PT • Pengelolaan Jaringan
Guna mensinergikan implementasi Tri Matra, perlu koordinasi antar sektor yang meliputi:
• Integrasi Kebijakan • Komite Antarlembaga • Pembagian
Tanggungjawab TATA
KELOLA
Birokrasi Sektorisasi
Partisipasi Rentang Kendali
Matriks Tata Kelola
TENAGA AHLI DI KABUPATEN/KOTA
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
TENAGA PENDAMPING DESA DI KECAMATAN
TENAGA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA
1). Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa 2). Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif 3). Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa 4). Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna 5). Tenaga Ahli Infrastruktur Desa 6). Tenaga Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar
Tenaga Pendamping Profesional
PLD
(Desa)
PD
(Kecamatan)
TA
(Kab/Kota) TOTAL
2015 2016 Total 2015 2016 Total 2015 2016 Total
14.465 2.640 17.105 5.590 5.418 11.008 932 1.335 2.267 30.380
JUMLAH TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
Sumber: Direktorat PMD, Ditjen PPMD
Pendamping harus memiliki stok pengetahuan terkait dengan dunia
sosial yang mereka hadapi
Pendamping adalah aktor pendobrak/pendorong perubahan
sosial di masyarakat, sehingga harus berani mengambil tanggung
jawab dalam proses pemberdayaan itu sendiri
Pendamping harus dapat mengorganisir aktivitas sosial
masyarakat
Tugas dan Fungsi Pendamping Desa
Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat:
Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat;
KAPASITAS POKOK PENDAMPING DESA TUGAS PENDAMPING DESA
Keuangan Desa
APBDesa
Pendapatan
Pendapatan Asli Desa
Transfer
Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD)
Pajak/retribusi daerah
Bantuan APBD
Pendapatan lain-lain
Belanja
Pembangunan
Pemberdayaan
Pemerintahan Desa
Pembinaan Kemasyarakatan
Belanja tak terduga
Pembiayaan
Pendapatan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
SIKLUS KEUANGAN DESA
Potensi Masalah Pengelolaan Keuangan
Desa Perencanaan
•Inkonsistensi antara RPJMDes dengan RKPDes dan APBDes •Program/kegiatan tidak sejalan dengan kewenangan Desa, tidak fokus, tidak memberikan daya ungkit yang memadai; •Akhir masa jabatan Kades target RPJMDes tidak tercapai; •Tidak partisipatif.
Penganggaran
•Pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM); •Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku;
Pelaksanaan
•Pengelolaan keuangan tidak melalui rekening kas Desa; •Jadwal waktu pelaksanaan tidak terpenuhi; •Tidak sesuai dengan target yang ditetapkan; •Tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada RAB/DED; •Kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa; •Tidak transparan
Penatausahaan
•Tidak memenuhi prosedur, mekanisme, dan standar administrasi keuangan yang ditetapkan; •Kesalahan pencatatan; •Ketidaklengkapan dokumen.
Pelaporan
•Tidak tepat waktu; •Tidak sesuai dengan format standar; •Isi laporan tidak memenuhi ketentuan.
Pertanggungjawaban
•Tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan; •Tidak didukung dengan bukti yang autentik; •Dokumen tidak lengkap/tidak memenuhi standar; •Capaian target fisik tidak sesuai dengan pagu anggaran.
Menigkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa;
Memastikan partisipasi dan kontrol masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran;
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan anggaran;
Menjadi jembatan penghubung pengaduan masyarakat dengan pihak berwenang;
Melakukan asistensi pemenuhan syarat administrasi dan melakukan sosialisasi peraturan/regulasi terbaru di bidang keuangan desa;
Mengorganisasi kegiatan pembelajaran bersama antara Pemdes, BPD, LKD, dan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa;
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan Penganggaran
Pelaksanaan Penatausahaan
Pelaporan Pertanggungjawaban
PERAN PENDAMPING DESA TAHAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat ditentukan oleh keberadaan dan peran pendamping desa yang kompeten;
Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah bertugas meningkatkan kapasitas pendamping desa termasuk dalam mengawal pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel;
Pemerintah dapat bekerjasama dengan sejumlah pihak (NGO, Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, dll) untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa;
Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa
Peran SDM Dalam Pengelolaan Keuangan
Desa
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA