NASKAH AKADEMIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Visi Kementerian Pendidikan Nasional:
“Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat
(Insan Kamil/Insan Paripurna)”
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN Jakarta, 2011
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan
“Naskah Akademik Satuan Pendidikan” sebagai penjabaran dari Naskah Akademik
Penataan Ulang Kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan naskah
akademik ini adalah dalam rangka menindaklanjuti program-program prioritas yang
dimuat, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
maupun dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.
Naskah Akademik Satuan Pendidikan yang telah disusun oleh Pusat Kurikulum dan
Perbukuan adalah sebagai berikut :
1. Naskah Akademik Pendidikan Anak Usia Dini
2. Naskah Akademik Sekolah Dasar
3. Naskah Akademik Sekolah Menengah Pertama
4. Naskah Akademik Sekolah Menengah Atas
5. Naskah Akademik Sekolah Menengah Kejuruan
6. Naskah Akademik Program Khusus
7. Naskah Akademik Pendidikan Non Formal
Selain itu, Pusat Kurikulum dan Perbukuan juga telah menyusun Naskah Akademik
Kewirausahaan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
memberikan pemikiran dalam mewujudkan naskah akademik ini. Dengan
kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dalam
rangka pemantapan dan penyempurnaannya. Semoga upaya ini bisa menjadi salah
satu unsur yang signifikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Jakarta, Mei 2011
Kepala Pusat Kurikulum dan
Perbukuan,
Dra. Diah Harianti, M.Psi
NIP. 195504161983032001
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab I PENDAHULUAN 1
A. Kondisi Saat Ini 3
B. Bagaimana Menggunakan Naskah Akademik 4
Bab II Karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan 5
A. Karakteristik Satuan Pendidikan 5
B. Karakteristik Peserta Didik 16
C. Karakteristik Guru 16
D. Karakteristik Pengujian 17
E. Spektrum Pada SMK 19
Bab III MODEL KURIKULUM 20
Bab IV PENGELOLAAN KURIKULUM 21
Bab V REKOMENDASI TINDAK LANJUT 23
Bab VI PENUTUP 24
DAFTAR PUSTAKA 25
1
BAB I
PENDAHULUAN
SMK adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan vokasi formal jenjang
menengah yang mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja dan mampu
mengembangkan dirinya di kemudian hari.
Hingga kini, sosok lulusan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
dirancang untuk memasuki dunia kerja. Tuntutan dunia kerja atas penguasaan
kompetensi bagi tenaga kerja menjadi suatu keharusan dalam memenangkan
persaingan efektivitas dan efisiensi usaha. Penguasaan kompetensi harus mengacu
kepada kebutuhan dunia kerja yang tertuang dalam standar kompetensi. Sosok
mereka sebagai warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki
jati diri dan yang mampu mengembangkan dirinya di kemudian hari, belum tegas
tertuang pada tataran konsep, terlebih pada tataran pelaksanaan.
Perancangan pendidikan kejuruan masa depan harus dikembangkan:
1. dengan memperhatikan kecenderungan dan tantangan masa depan,
2. bersama-sama dengan perancangan pendidikan vokasi, dan
3. bersama-sama dengan dunia usaha dan industri.
Dalam hal konsep pendidikan vokasi baik pada tingkat menengah maupun pada
tingkat tinggi disepakati, langkah selanjutnya adalah membuat peraturan perundang-
undangan yang sesuai dan tepat guna.
Dalam penyempurnaan berkelanjutan, perlu diperhatikan perkembangan sistem
pendidikan vokasi baik pada tingkat menengah maupun pada tingkat tinggi saat ini,
dan secara bertahap penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi diarahkan
untuk membekali peserta didik dengan
1. kompetensi yang dituntut dunia usaha dan dunia industri, dengan tetap
memprakirakan kecenderungan masa depan,
2. kemahiran mengkomunikasikan gagasan yang bernalar, dan
3. daya juang dan daya suai yang tinggi, kemandirian,
2
yang kesemuanya bermuara pada kemampuan menemukan solusi atas tantangan
masa depan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
Kecenderungan dan tantangan masa depan ditandai dengan perubahan yang makin
cepat terjadi di bidang teknologi, sosial, dan ekonomi termasuk bisnis. Kita dituntut
untuk lebih sering belajar menerapkan atau menggunakan teknologi baru. Perubahan
tersebut bukan hanya makin cepat, tetapi juga semakin sulit diramalkan sehingga
menyebabkan sering terjadi kejutan budaya. Hal ini menuntut kemampuan
penyesuaian diri yang tinggi dan kemampuan menyikapi perubahan tersebut.
Dalam kehidupan global, teknologi informasi sudah berhasil melipat dunia, sehingga
pergaulan dunia antarnegara makin nirbatas, dan saling ketergantungan makin
meningkat.
Dengan menyadari kondisi tersebut kita dihadapkan pada pilihan:
- membangun jejaring, atau
- larut dalam persaingan.
Pilihan yang terbaik adalah membangun jejaring untuk memenangkan persaingan.
Laju pertumbuhan penduduk dunia yang hingga akhir abad lalu mencapai angka
enam milyar, dan di Indonesia sekitar 230 juta, tidak dapat diimbangi dengan laju
perkembangan penyediaan pangan yang mengikuti pola deret hitung. Teknologi
Informasi dapat berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai bidang, termasuk
pertanian.
Pertumbuhan industri dan perkotaan makin mempersempit lahan tanam untuk
pertanian. Adalah tugas kita untuk menumbuhkan kembali secara kreatif budaya
budidaya tanaman pangan, dan mengupayakan nilai tambah hasil pertanian.
Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan secara utuh untuk kepentingan ini.
Penyesuaian kurikulum SMK dilakukan secara ‘terus-menerus’ dengan mengacu
pada kebutuhan peningkatan daya saing sekaligus penguasaan kompetensi sebagai
pembekalan pengembangan profesi dan pengembangan diri lulusan SMK.
Penyusunan naskah akademik satuan pendidikan harus dimaknai sebagai wahana
menuangkan pemikiran atau gagasan dan pengalaman dalam rangka peningkatan
3
mutu satuan pendidikan dimaksud, dalam hal ini, SMK. Naskah akademik akan
menjadi acuan perbaikan atau peningkatan mutu SMK yang, pada gilirannya, harus
mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang sarana pendidikan, tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan, serta unsur-unsur terkait lainnya.
Naskah akademik ini diperlukan untuk penyempurnaan kurikulum SMK masa depan.
Tantangan dan kondisi pada setiap tahapan perubahan mempersyaratkan
dilakukannya kaji ulang dan uji ulang untuk menyesuaikan dan menyempurnakan
Naskah Akademik ini sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman.
SMK adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang menengah yang
mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja, yang mampu mengembangkan
dirinya di kemudian hari. Peningkatan mutu SMK pada dasarnya adalah upaya untuk
lebih mendekatkan ukuran kompetensi lulusan dengan ukuran kompetensi yang
dipersyaratkan oleh dunia kerja.
Kondisi Saat Ini
1. Posisi SMK dalam konstelasi sekolah pada pendidikan dasar dan menengah
belum mampu membentuk dirinya sebagai satuan pendidikan yang mengacu
pada kebutuhan dunia kerja.
2. Kondisi industri dan ketenagakerjaan di Indonesia yang masih belum
tersistem, menjadikan SMK sebagai sekolah yang tidak jelas kedudukan,
kompetensi, dan penempatan lulusannya.
a. Masih terdapat lulusan SMK dihargai sama dengan lulusan sekolah lain
yang sebenarnya tidak mempersiapkan lulusannya untuk bekerja.
b. Banyak lulusan SMK yang berdaya juang rendah dan belum memiliki
daya suai.
3. Sistem pembelajaran pada SMK belum sepenuhnya mendukung pembentukan
kompetensi peserta didik, karena sering diperlakukan sama dengan jenis
sekolah lain.
4
4. Kebermaknaan hakikat tiap mata pelajaran dan keterkaitan antarmata
pelajaran sebagai persiapan peserta didik menghadapi dan menemukan solusi
atas masalah hidup yang makin kompleks, diabaikan. Penilaian dilakukan
tanpa memahami hakikat suatu mata pelajaran secara utuh dan keterkaitannya
dengan mata pelajaran lain.
5. Sistem pengujian selama masa pendidikan dan evaluasi akhir pada SMK
belum sepenuhnya mencerminkan pembentukan kompetensi.
6. Keberhasilan satuan pendidikan SMK masih diukur berdasarkan prosentase
kelulusan UN.
7. Pada umumnya pendidikan vokasi masih mempersyaratkan pengetahuan
lulusan SMK seperti lulusan SMA pada seleksi masuk.
8. Pengorganisasian Bidang Studi Keahlian yang ada pada saat ini dinyatakan
dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tanggal 22 Agustus
2008.
Bagaimana menggunakan naskah akademik
Naskah akademik ini disusun untuk dijadikan acuan penyempurnaan dan
pengembangan kurikulum SMK. Pada dasarnya Kurikulum SMK adalah Kurikulum
untuk setiap Bidang Studi Keahlian. Naskah akademik ini adalah pedoman umum
bagi semua Bidang Studi Keahlian dengan seluruh Program Studi Keahlian dan
Kompetensi Keahlian yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, naskah akademik ini
masih perlu diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan dan berbagai perangkat
kurikulum.
5
BAB II
KARAKTERISTIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
A. Karakteristik Satuan Pendidikan
Sebagai satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang menengah yang
mempersiapkan lulusan mampu memasuki dunia kerja dan memberdayakan dirinya
mengikuti perkembangan, SMK harus memberikan bekal untuk mencapai
kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh dunia kerja sekaligus sains dasar untuk
mengembangkan dan menyesuaikan diri atas perkembangan pada masa depan.
Pembentukan budaya kerja industri tidak mungkin diperoleh siswa di sekolah.
Budaya kerja industri meliputi, antara lain kegagalan kerja merupakan kerugian,
disiplin , komitmen, dan etos kerja. Budaya kerja dan berbagai tata nilai industri
tidak dapat dibentuk pada peserta didik hanya dengan menirukannya di sekolah,
meski dengan peralatan yang sama atau, bahkan, lebih baik sekalipun.
Sosok lulusan yang hendak dicapai peserta didik SMK adalah lulusan yang cerdas,
memiliki kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan dunia kerja, mampu
memberdayakan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan pada
masa depan.
Berdasarkan fungsi SMK dan gambaran sosok lulusan serta pembentukan budaya
kerja industri yang hendak dicapai, beberapa kondisi berikut ini merupakan
gambaran karakteristik SMK.
1. Sifat pendidikan pada SMK harus mencerminkan dua corak sekaligus, yaitu
pendidikan dan pelatihan.
2. SMK diwajibkan membekali peserta didik dengan broad-based curriculum,
yaitu program pembekalan kompetensi inti (core competency) yang kuat di
bidangnya, berupa materi-materi dasar kompetensi keahlian yang utuh, agar
lulusan SMK mampu menghadapi dan mengatasi berbagai situasi
perkembangan masa depan. Pencapaian kompetensi inti harus dilandasi
dengan penguasaan sains, matematika, dan kemahiran berbahasa.
6
3. Pembukaan bidang studi keahlian, program studi keahlian atau kompetensi
keahlian pada SMK mengacu kepada kebutuhan dunia kerja. Pembukaan
program studi keahlian secara nasional, terlebih pada suatu daerah tertentu,
didasarkan pada kebutuhan DU/DI, dengan tetap memperhatikan kebutuhan
tenaga di lingkungan regional dan global.
4. SMK dapat dikembangkan dengan menggunakan ‘Pendidikan Sistem Ganda’,
suatu bentuk kerja sama satuan pendidikan dengan industri dan para
pemangku kepentingan lain di bidangnya.
Pendidikan Sistem Ganda harus dimaknai secara utuh, meliputi:
a. perencanaan pembukaan program studi keahlian/kompetensi keahlian;
b. analisis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan
profil lulusan;
c. perencanaan proses pembentukan dan penguasaan kompetensi;
d. perencanaan materi pembentukan dan penguasaan kompetensi;
e. perencanaan penyelenggaraan proses pendidikan dalam rangka
pembentukan kompetensi;
f. perencanaan penyelenggaraan evaluasi dan penentuan keberhasilan
penguasaan kompetensi;
g. perencanaan tempat pendidikan dan pelatihan meliputi sekolah dan
(beberapa industri;
h. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi setiap kompetensi;
i. pelaksanaan seleksi peserta didik berdasarkan bakat dan minat serta
persyaratan khusus yang ditentukan oleh Dunia Usaha/Dunia Industri
(DU/DI);
j. perencanaan jumlah anggota kelompok belajar
k. pemasaran tamatan
l. evaluasi pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda.
m. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disusun
berdasarkan pendekatan pelatihan berbasis produksi (production-based
training). Peserta didik harus terbiasa berhadapan dengan dan mengatasi
berbagai masalah nyata.
7
n. perencanaan dan penerapan alokasi waktu pendidikan dan pelatihan
pembentukan kompetensi yang didasarkan pada konsep ‘ketuntasan
pembelajaran’, mastery learning. Penuntasan pelatihan direncanakan
berdasarkan sistem blok, block system.
o. Struktur pengelola di SMK dan di industri pasangannya harus
mencerminkan Pendidikan Sistem Ganda berdasarkan keutuhan program.
Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan sistem ganda harus
menjabarkan konsep Pendidikan Sistem Ganda berdasarkan kondisi di
sekitarnya, bersama dengan DU/DI dan para pemangku kepentingan lainnya
serta masyarakat.
Istilah praktik kerja industri (prakerin) harus dimaknai sebagai saat
pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di industri dalam rangka pelaksanaan
Pendidikan Sistem Ganda. Prakerin dapat dilakukan beberapa tahap dan
bertempat di satu atau lebih DU/DI.
5. Satuan pendidikan harus membentuk Majelis Sekolah sebagai mitra pengelola
sekolah dalam melaksanakan kerja sama dengan DU/DI dan pengembangan
satuan pendidikan.
Majelis Sekolah terdiri atas unsur SMK, DU/DI, alumni, dan masyarakat,
serta pemangku kepentingan lain.
6. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kelas industri, yaitu kelompok
belajar peserta didik yang mendapat binaan khusus oleh DU/DI tertentu
sesuai dengan kebutuhan khusus. Pembinaan khusus dilakukan terhadap
peserta didik tertentu dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan tenaga
kerja, dan mengacu kepada standar kompetensi kerja yang diperlukan.
7. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kelas wirausaha, yaitu kelompok
belajar peserta didik yang berani membuka usaha bersama dengan peserta
didik lain atau anggota masyarakat di sekitarnya. Satuan pendidikan
berkewajiban memberikan pendampingan serta memantau pelaksanaan usaha.
Satuan pendidikan dapat mendorong terbentuknya kelas wirausaha dengan
memberikan bantuan pinjaman modal secara bergulir.
8. SMK dapat menyelenggarakan multiexit – multientry bagi peserta didiknya.
Peserta didik yang telah menguasai kompetensi dapat bekerja di industri, dan
8
setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu dapat masuk kembali melanjutkan
pendidikan dan pelatihannya di SMK sampai dinyatakan tamat dan berhasil.
Proses ini dapat dilakukannya beberapa kali dan tidak diberlakukan
pembatasan usia maupun status pernikahan. SMK berkewajiban melakukan
pengakuan atas kompetensi yang dikuasainya selama bekerja di luar SMK.
9. SMK diwajibkan mengakui dan menghargai kompetensi yang diperoleh
peserta didik sebelum menempuh pendidikan dan pelatihan di SMK. Peserta
didik yang bersangkutan tidak diwajibkan mengikuti pendidikan dan
pelatihan atas kompetensi yang sudah diakui penguasaannya.
10. Sertifikasi bagi peserta didik pada SMK dapat dilakukan secara bertahap.
Setiap kali siswa dinyatakan menguasai unit kompetensi tertentu, siswa akan
mendapat pengakuan dari SMK berupa catatan pada skill passport, sebuah
buku untuk mencatat pengakuan pencapaian kompetensi. Sesudah seluruh
kompetensi pada profesi tertentu dikuasai, peserta didik dapat mengajukan
diri mengikuti uji profesi. Uji profesi dapat ditempuh sebelum atau sesudah
proses belajar di SMK selesai, karena sertifikasi merupakan syarat bekerja.
Sertifikat profesi bukan prasyarat kelulusan peserta didik.
11. Terbuka kesempatan bagi lulusan SMK untuk mengembangkan diri, terutama
peningkatan kompetensi baik pada keluasan kompetensi maupun peningkatan
kualifikasi profesi. Peningkatan tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman
kerja maupun melalui pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, melalui
pendidikan vokasi.
12. Beberapa kompetensi keahlian pada SMK yang program pendidikannya lebih
dari 3 tahun untuk mendapatkan kualifikasi profesi lebih tinggi, lulusannya
mendapat penghargaan dan pengakuan kompetensi oleh pendidikan vokasi
dalam bentuk penyetaraan.
13. Satuan pendidikan SMK dapat mengajukan diri menjadi tempat uji
kompetensi atas pelaksanaan sertifikasi.
14. Setiap satuan pendidikan kejuruan harus berupaya menjadi pusat pelayanan
masyarakat, yang memberikan pelayanan pelatihan dan informasi.
9
15. Kegiatan unit produksi adalah konsekuensi logis proses pemelajaran di SMK.
Oleh karena itu wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan
pengaturan sebagai berikut.
a. Unit produksi sebagai unit pelayanan masyarakat merupakan bentuk
usaha nyata satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
atas barang dan jasa.
b. Unit produksi membantu menciptakan suasana dan iklim budaya kerja
industri di satuan pendidikan yang mengutamakan efektivitas, efisiensi
usaha, dan etos kerja.
c. Unit produksi menjamin kepastian pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
prinsip pendidikan sekaligus bisnis.
16. Pembentukan sikap kewirausahaan harus dilakukan menyatu dengan proses
pembentukan kompetensi. Sikap kewirausahaan harus ditanamkan dalam
bentuk perilaku dan kegiatan nyata, bukan sekadar mengajarkan teori
kewirausahaan dan teori berbisnis semata.
17. Evaluasi kompetensi berbahasa peserta didik harus dilakukan dengan
menggunakan ukuran penguasaan kemahiran berbahasa. Penguasaan
kompetensi berbahasa Indonesia pada akhir masa pendidikan dan pelatihan di
SMK dilakukan dengan perangkat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
(UKBI) pada peringkat sekurang-kurangnya Madya. Penguasaan kompetensi
berbahasa Inggris pada akhir masa pendidikan dan pelatihan di SMK
dilakukan dengan perangkat uji TOEIC pada perolehan skor sekurang-
kurangnya 405. Perolehan skor dan peringkat tersebut diharapkan setara
dengan peringkat B2 pada CEFRL (common European framework of
reference for languages).
18. Kurikulum SMK harus siap berubah sesuai tuntutan dunia kerja, tuntutan
pembangunan bangsa, dan perkembangan teknologi. Kurikulum SMK
disusun dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, terukur, dan mengacu
kepada pembentukan kompetensi kerja, kompetensi yang memberikan nilai
tambah dan pengembangan diri.
19. Sistem pengujian pada SMK harus didasarkan pada penguasaan kompetensi
peserta didik secara utuh. Penguasaan kompetensi tidak dapat direratakan.
10
Tanda bukti penguasaan kompetensi adalah sertifikat profesi. Uji profesi
tidak terkait dengan kelas/tahun belajar.
20. Keberadaan program studi keahlian pada SMK harus mudah dijangkau
masyarakat di berbagai daerah yang membutuhkannya.
21. Rancangan pencapaian kompetensi dilaksanakan berdasarkan jumlah jam
nyata yang digunakan mencapai ketuntasan sebuah kompertensi.
Berikut ini adalah penjelasan beberapa hal sebagai penekanan dan pelengkap atas
karakteristik SMK.
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Satu-satunya ukuran keterampilan yang harus dikuasai lulusan SMK adalah
kompetensi yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) yang telah disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) dan ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
Standar kompetensi kerja untuk setiap bidang kejuruan hanya ada satu.
Standar kompetensi kerja tidak mengenal tingkatan, misalnya, standar
nasional, provinsi, kabupaten, perusahaan, dan sebagainya. SKKNI adalah
standar yang sudah menyadap dan menyesuaikan (adapt dan adopt) standar
dari (beberapa) negara lain. SKKNI disusun oleh wakil unsur dunia kerja dan
para pemangku kepentingan lainnya. SKKNI disusun meliputi pengetahuan,
keterampilan, dan sikap.
SKKNI bagi profesi tertentu, pada saatnya nanti, akan mengikuti penyetaraan
dan pengakuan dengan negara atau beberapa negara lain melalui Mutual
Recognition Agreement (MRA).
Standar kompetensi yang ada selalu diperbarui secara berkala untuk
mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan perkembangan lain.
Terdapat beberapa profesi yang SKKNI-nya dapat diberlakukan di seluruh
dunia, yaitu SKKNI yang lahir atas eksplorasi budaya Indonesia.
Dalam hal SKKNI yang ada belum mencakup seluruh spektrum dunia kerja,
dunia kerja melalui asosiasi profesi bersama para pemangku kepentingan
11
lainnya dapat menyusun rancangan SKKNI yang, sesudah melalui proses
pembahasan tertentu, dapat ditetapkan sebagai SKKNI oleh menteri yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sebelum ada SKKNI, satuan
pendidikan mengacu kepada kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh
dunia industri di sekitar lembaga pendidikan dan pelatihan, atau yang
dipersyaratkan oleh industri di negara lain.
2. Seleksi Masuk
Seleksi masuk SMK, tidak dimaksudkan sebagai peniadaan kesempatan
mengikuti pendidikan pada jenjang menengah, tetapi lebih diarahkan kepada
kesesuaian pemilihan bidang studi dan program studi keahlian dengan bakat
dan minat calon peserta didik serta tuntutan DU/DI.
Perencanaan jumlah siswa yang akan diterima diperkirakan berdasarkan
kebutuhan DU/DI. Seleksi masuk SMK dilakukan secara bersama antara
satuan pendidikan dan industri.
Program-program studi keahlian di SMK yang menghasilkan knowledge-
based product dapat mempersyaratkan penguasaan MIPA dan penguasaan
keterampilan berbahasa. Program-program studi keahlian di SMK yang
menghasilkan culture-based product dapat mempersyaratkan penguasaan
matematika, kebudayaan, dan penguasaan keterampilan berbahasa. Program-
program keahlian yang berorientasi pada keterampilan tertentu, misalnya seni
rupa dan seni musik dapat menambahkan persyaratan kebutuhan khusus
misalnya kepekaan seni rupa dan kepekaan musikal.
3. Tahun Bersama
Masa pendidikan di SMK diawali dengan tahun bersama sebagai upaya
matrikulasi mata-mata pelajaran IPA atau IPS (sesuai dengan bidang
kerjanya), pengetahuan budaya (sesuai dengan bidang kerjanya), pemberian
pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal memilih penajaman studi
keahlian sesudahnya sekaligus membekali peserta didik dengan broad-based
12
curriculum, yaitu program pembekalan kompetensi inti (core competency)
yang kuat di bidangnya.
4. Program Pembinaan Kewirausahaan
Program kewirausahaan diberikan secara bersamaan dan menyatu pada
pembentukan kompetensi. Sasaran utama program kewirausahaan adalah
pembentukan sikap kewirausahaan dalam kehidupan keseharian di sekolah
dan masyarakat, dan bekal keterampilan teknis berusaha. Pendekatan
pembelajaran adalah pemecahan masalah berdasarkan kasus yang dihadapi
siswa atau kasus model yang diangkat oleh guru. Pendekatan keilmuan harus
dihindarkan.
Pembentukan sikap diberikan dalam bentuk bimbingan dengan ketentuan
sebagai berikut.
a. Bimbingan dikemas bukan dalam bentuk materi pembelajaran di kelas
teori, tetapi dalam kegiatan pemberian motivasi sekaligus konsultasi
kasus serta penugasan atau kegiatan yang menumbuhkan keberanian dan
percaya diri. Pemberian motivasi diarahkan pada pembentukan sikap
kewirausahaan: (antara lain) berani dan pantang menyerah, jujur dan
sportif, disiplin, konsekuen, dan prestatif. Bimbingan yang diberikan pada
tahun pertama dapat dilakukan dalam ruangan unit produksi, diberikan
pada saat peserta didik terlibat dalam kegiatan pendukung unit produksi.
Mengundang pelaku bisnis, atau olahragawan, atau seniman, atau pejabat,
lebih diutamakan para alumni, untuk memaparkan kisah sukses dan
kegagalan mereka. Kegiatan ini harus terprogram. Pembimbing berasal
dari SMK dan dunia kerja.
b. Bimbingan dan pemberian bekal teknis usaha dilakukan menyatu dalam
pelaksanaan kegiatan unit produksi. Bimbingan diarahkan pada
penajaman intuisi membaca peluang usaha, pengenalan tata nilai yang
berlaku dalam dunia usaha, dan strategi pemasaran dan promosi usaha.
Pemberian bekal teknis usaha diarahkan pada keterampilan praktis
meliputi (antara lain) administrasi sederhana, dan jurnal keuangan.
Bimbingan ini diberikan pada tahun kedua di ruang unit produksi, pada
13
saat peserta didik terlibat dalam kegiatan pendukung unit produksi.
Pembimbing dari SMK dan praktisi/wirausaha yang berhasil.
c. Cerminan sikap wirausaha dan keterampilan praktis berusaha ditulis
peserta didik dalam rencana usaha yang dikemas dalam proposal usaha.
Proposal ini diujikan, sebagai bagian dari sistem pengujian pengetahuan
profesi secara komprehensif pada akhir masa pendidikan dan pelatihan di
SMK.
5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Program pengembangan ekonomi kreatif diutamakan pada pembentukan
sikap dan kesadaran bahwa knowledge-based product harus dipadukan
dengan culture-based product untuk menambahkan nilai ekonomi atas
produk tersebut. Sebuah produk yang semula hanya mengandalkan fungsi,
pada era ekonomi kreatif harus dikembangkan dan dilengkapi dengan aspek
bentuk, warna, ukuran, sampai ke aspek emosional penggunanya.
Pengembangan ekonomi kreatif bukan mata pelajaran.
Pengembangan ekonomi kreatif harus dimulai dengan pelatihan kreatif. Pada
dasarnya pelatihan kreatif adalah mengasah dan mengembangkan intuisi
kreatif. Pelatihan kreatif dapat diberikan di SMK dengan motivasi ‘membuat
baru di luar yang sudah ada’, bahkan berpikir out of the box, dan
‘bermimpilah dan wujudkan impian Anda’. Pelatihan kreatif diberikan
sesudah penguasaan kompetensi dicapai.
Pengembangan kreativitas dalam produksi menjadi tuntutan peningkatan
produk yang didasari efektifitas dan efisiensi usaha. Semangat praktisi adalah
semangat yang harus diacu oleh SMK. Semangat ini hanya dapat
diteladankan oleh para praktisi industri dan pendidik yang paham semangat
industri dalam mencari efektivitas dan efisiensi usaha.
Mengasah intuisi kreatif adalah wahana mengembangkan ekonomi kreatif,
yang dipandang sebagai upaya efektif guna mencapai kemandirian teknologi,
kemandirian budaya, menuju ke kemandirian ekonomi. Pada muaranya,
semua upaya mengembangkan ekonomi kreatif adalah bagian dari ketahanan
bangsa.
14
6. Sertifikasi Kemahiran Berbahasa
Pembentukan berpikir logis didapatkan dari kemahiran berbahasa melalui
mata pelajaran Bahasa dan Matematika. Bahasa dipelajari siswa SMK dalam
fungsinya sebagai alat bernalar dan berkomunikasi. Karena siswa SMK
dipersiapkan menjadi pengguna bahasa Indonesia yang baik, pengukuran
kemampuan berbahasa tidak didasarkan pada penguasaan ilmu kebahasaan,
tetapi lebih pada penerapan fungsinya.
Mengukur kemahiran berbahasa Indonesia tidak akan mengurangi fungsi
pemelajaran Bahasa Indonesia sebagai bagian pembentukan manusia
Indonesia seutuhnya. Dengan pengukuran yang jelas justru dapat
meningkatkan kehendak ‘menjunjung bahasa persatuan – bahasa Indonesia’.
Dengan acuan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), ukuran
pengujian dan pencapaian kemahirannya jelas. Peringkat penguasaannya juga
terukur. Dengan demikian materi pemelajaran yang harus disiapkan juga
jelas: membentuk kemahiran berbahasa.
Sejalan dengan pengukuran kemahiran berbahasa Indonesia, pengukuran
kemahiran berbahasa Inggris dilakukan menggunakan standar uji yang baku
dan diakui oleh banyak negara. Untuk peserta didik SMK digunakan alat uji
TOEIC.
Pada beberapa program studi keahlian tertentu, bahasa asing kedua (bahasa
Eropa atau Asia) mulai diajarkan. Penguasaan bahasa asing kedua bermanfaat
untuk pengembangan diri, menumbuhkan keberanian, percaya diri, dan
memudahkan tamatan SMK meniti karir dalam profesinya.
7. Pembelajaran Sains Dasar dan Matematika
Sains dasar sangat diperlukan sebagai landasan pembekalan lulusan dalam
pengembangan diri menghadapi masa depan, apapun profesi yang dipilihnya
dan disiplin ilmu yang digelutinya.
Kesadaran bahwa Matematika dan berpikir matematis adalah keperluan
semua orang, perlu ditumbuhkan di kalangan peserta didik dan masyarakat
luas. Bahkan kesadaran bahwa Matematika dan kemahiran berbahasa adalah
pembentuk bernalar logis harus dimasyarakatkan secara nasional. Bernalar
15
logis harus menjadi acuan setiap orang dalam rangka meningkatkan
rasionalitas sebagai ciri ‘kemanusiaan’.
Kesan bahwa ‘matematika’ tidak diperlukan bagi program-program budaya
dan pelayanan (services) seringkali memberikan pemahaman yang salah bagi
calon siswa yang memilih program keahlian, bukan karena bakat dan
minatnya, tetapi lebih pada upaya menghindarkan diri dari ‘matematika’.
8. Pengembangan Karakter Bangsa
Pendidikan karakter bangsa harus dimaknai sebagai pembentukan karakter
manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, serta kehidupan antarbangsa. Upaya ini harus terintegrasi dalam
keteladanan pengelola pendidikan dan diupayakan agar menjadi budaya
pendidikan. Dalam kaitannya dengan SMK, keteladanan harus diberikan oleh
pengelola satuan pendidikan SMK dan industri.
Arah pengembangan karakter bangsa adalah tata nilai yang lahir dari
Pancasila sebagai satu-satunya asas yang mendasari kehidupan
bermasyarakat, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur
pembentukan karakter di luar Pancasila yang dapat dimasukkan adalah tata
nilai, adab, dan kesantunan beragama. Tata nilai dan adab yang diserap dari
agama, khusus diberlakukan pada pemeluknya.
Keteladanan dalam pembentukan karakter bangsa bukan dikemas dalam mata
pelajaran.
9. Pendidikan Vokasi
Dalam kaitan dengan ‘pendidikan sepanjang hayat’ dan ‘pendidikan untuk
semua’, lulusan SMK dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dimaksudkan untuk
memberikan bekal dasar keilmuan yang lebih dalam dan keterampilan kerja
pada kualifikasi yang lebih tinggi.
SMK merupakan pendidikan vokasi jenjang menengah yang lulusannya
mengisi piramida ketenagakerjaan pada masing-masing kualifikasi kerja yang
telah ditentukan dalam standar kompetensi kerja. Dengan acuan yang sama,
16
SKKNI, hubungan antarmuka (interface) antara SMK dengan pendidikan
vokasi pada jenjang yang lebih tinggi merupakan pendidikan nirbatas
(seamless education). Dengan hubungan antarmuka yang demikian, dapat
dihindarkan materi pemelajaran yang bertindan (tumpang tindih) antara SMK
dengan pendidikan diploma.
B. Karakteristik Peserta Didik
Peserta didik pada SMK adalah remaja usia 15 sampai dengan 20 tahun. Usia
tersebut merupakan usia remaja yang sedang bergelombang mencari jati dirinya.
Jati diri tersebut antara lain didapatkan dari jenis sekolah y
ang dipilihnya, bahkan dari jenis program keahlian yang diinginkannya. Enerji
dan semangat yang berlebihan pada usia tersebut dapat diarahkan pada
pembentukan kebanggaan terhadap profesi yang akan diraihnya. Enerji yang
berlebihan itu harus diarahkan pada pembentukan dan pengembangan daya juang
mencari solusi.
Dalam hal pelaksanaan multiexit – multientry, peserta didik dapat menyelesaikan
pendidikan SMK pada usia yang lebih lanjut, lebih dari usia 20 tahun. Dalam
kasus pelaksanaan hal tersebut usia tamatan SMK tidak dibatasi.
Dari sisi strata sosial, peserta didik pada SMK didominasi dari kalangan
menengah ke bawah yang memang mendambakan dapat segera menyelesaikan
pendidikan dan langsung bekerja. Dalam konstelasi ketenagakerjaan, kualifikasi
profesi paling rendah adalah yang paling banyak diperlukan, terutama yang
bersertifikat. Kualifikasi profesi pada tataran inilah yang diisi oleh lulusan SMK.
C. Karakteristik Guru
Guru SMK bersama SMK harus memiliki incorporate spirit, semangat dunia
usaha yang memiliki integritas yang tinggi untuk tetap mengusahakan efektivitas
dan efisiensi usaha. Guru bertugas membentuk lulusan bersertifikat profesi
tertentu sekaligus mentransfer semangat DU/DI kepada peserta didik. Setiap guru
SMK harus menyadari fungsi dirinya sebagai pembentuk kompetensi peserta
didik, seberapapun peranannya.
17
Guru SMK yang memberikan materi pembentukan kompetensi adalah guru yang
telah memiliki sertifikat kompetensi pada kualifikasi di atas kualifikasi profesi
peserta didik SMK. Guru SMK dimaksud harus mampu menganalisis SKKNI ke
dalam materi pembelajaran. SMK harus mampu menyusun urutan pembelajaran
dan menganalisis dukungan mata pelajaran lain untuk pembentukan kompetensi.
Sertifikasi guru SMK harus meliputi verifikasi sertifikat profesi yang
dipersyaratkan, bukan hanya pada penguasaan mengajar. Harus ada penghargaan
lebih kepada guru SMK karena kepemilikan sertifikat profesi.
Pengalaman industri bagi guru SMK mutlak diperlukan. Guru SMK tanpa
pengalaman industri hanya cenderung mengajar teori. Semua guru harus
menyadari tugasnya membimbing dan menjadi fasilitator melayani ‘yang
diperlukan peserta didik’, bukan ‘apa yang dimaui guru’. Semua guru SMK harus
menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari fungsi SMK sebagai agen
pembaharuan (agent of change).
D. Karakteristik Pengujian
Terdapat empat jenis karakteristik pengujian pada seluruh materi pembelajaran di
SMK.
1. Pengujian berdasarkan pencapaian kompetensi kejuruan. Pengujian ini
dilakukan secara bertahap, berorientasi pada pencapaian kompetensi
dengan ukuran keberhasilan sebagaimana dipersyaratkan oleh SKKNI
atau standar lain:
a. Pengujian ini dilakukan oleh satuan pendidikan, menghasilkan catatan
pencapaian kompetensi pada skill passport. Kompetensi kerja yang
dimiliki peserta, yang didapat di luar pendidikan dan pelatihan SMK,
diakui dengan pembubuhan catatan pencapaian kompetensi pada skill
passport. Pengujian ini harus meliputi unit-unit kompetensi yang
dipersyaratkan. Pada akhir masa pendidikan dan pelatihan di SMK,
seluruh kompetensi harus sudah dinyatakan dikuasai oleh peserta
didik;
b. Peserta didik mendaftarkan diri untuk mengikuti uji profesi untuk
mendapatkan sertifikat profesi.
18
2. Pengujian berdasarkan pencapaian kemahiran berbahasa. Pada dasarnya
pengujian ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang (penyelenggara
UKBI atau TOEIC).
3. Pengujian berdasarkan pengetahuan profesi secara komprehensif. Pada
dasarnya pengujian ini dilakukan oleh satuan pendidikan bersama dengan
DU/DI, pada akhir masa pendidikan SMK. Siswa menyusun proposal
pembuatan produk tertentu, atau usaha tertentu, atau pementasan tertentu.
Proposal mencakup kegiatan teknis dan usaha termasuk pembiayaan, dan
rancangan keuntungan. Pengujian mencakup seluruh aspek usaha. Penguji
dari satuan pendidikan dan dunia kerja. Hasil pengujian adalah nilai
Kewirausahaan yang dimasukkan dalam STTB.
Pengujian komprehensif ini dapat dilakukan secara nasional dengan
mengubah beberapa ketentuan sebagai berikut.
a. Ujian berupa penyusunan rencana produksi atau usaha, atau
pementasan, atau pelaksanaan jasa lainnya.
b. Soal dibuat secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Nasional
bersama industri.
Bentuk soal untuk pembuatan produk.
1) Soal harus menjelaskan desain bentuk produk, termasuk ukuran,
dan bahan, serta jumlah yang dipesan. Soal harus memuat jangka
waktu pengerjaan produk. Soal harus memuat satuan harga
komponen, satuan ongkos per hari per orang, satuan harga sewa
alat dan biaya lain. Soal harus memuat jenis dan bahan kemasan.
2) Soal harus menanyakan harga produk termasuk kemasan yang
ditawarkan, termasuk perhitungannya.
Bentuk soal untuk jasa.
1) Soal harus menjelaskan rencana kegiatan jasa. Soal harus memuat
jangka waktu pengerjaan jasa. Soal harus memuat satuan harga
komponen, satuan ongkos per hari per orang, satuan harga sewa
alat dan biaya lain.
2) Soal harus menanyakan harga jasa termasuk perhitungannya.
19
c. Soal dikerjakan peserta didik selama sekurang-kurangnya 4 (empat) X
60 menit.
d. Jawaban peserta didik dinilai oleh panitia penilai di daerah. Penilaian
dilakukan silang, oleh guru SMK bersama dengan unsur industri atau
dunia usaha setempat. Rambu-rambu penilaian ditentukan secara
nasional.
e. Nilai yang diperoleh peserta didik dijadikan nilai ujian nasional.
4. Pengujian oleh satuan pendidikan. Pengujian ini meliputi seluruh mata
pelajaran normatif dan adaptif.
E. Spektrum Pada SMK
Bidang keahlian pada SMK mengacu pada pengelompokan spektrum profesi atau
bidang kerja berdasarkan kualifikasi pada SKKNI yang dapat diisi oleh tamatan
SMK. Spektrum Bidang Studi Keahlian dan Program Studi Keahlian yang
diberlakukan saat ini pada SMK dilampirkan dalam naskah akademik ini.
Konstelasi beberapa bidang studi keahlian dan program studi keahlian
sebagaimana terdapat dalam lampiran naskah akademik ini dianggap tidak sesuai
dengan konstelasi profesi pada DU/DI. Oleh karena itu masih harus dikaji ulang.
20
BAB III
MODEL KURIKULUM
Materi pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk mata-mata pelajaran.
Berdasarkan tujuannya, mata-mata pelajaran dikelompokkan menjadi tiga kelompok.
A. Kelompok Mata Pelajaran Normatif
1. Pendidikan Agama
2. Bahasa dan Budaya Indonesia
3. Pendidikan Sejarah
4. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan
B. Kelompok Mata Pelajaran Adaptif
1. Matematika
2. IPS dan IPA (kadar kedalaman disesuaikan dengan bidangnya)
3. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)
4. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya
5. Mata-mata pelajaran Dasar Kejuruan (Kerja Bangku/Ekonomi/Dasar
Pertanian/Kebudayaan/Nirmana/Dasar Kekriaan, dan sebagainya).
C. Kelompok Mata Diklat Produktif
Terdiri atas mata-mata diklat yang mengacu pada pencapaian kompetensi
yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi kerja.
Kurikulum SMK disusun dalam bentuk sederhana, mudah terukur, dan dapat
dilaksanakan.
Mata-mata pelajaran Normatif, sebagai pembentukan manusia Indonesia seutuhnya,
diberikan sepanjang masa pendidikan.
21
BAB IV
PENGELOLAAN KURIKULUM
Pengelolaan kurikulum SMK diatur sebagai berikut.
1. Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator pada mata-mata
pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Olah Raga dan
Kesehatan, dan Matematika ditentukan oleh Kementerian Pendidikan
Nasional. Perangkat kurikulum lainnya untuk mata pelajaran Pendidikan
Agama dan Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan ditentukan oleh satuan
pendidikan secara bersama pada tingkat wilayah/provinsi.
Perangkat kurikulum lainnya untuk mata pelajaran Sejarah dan Matematika
ditentukan oleh Pusat.
2. Penyusunan Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator pada pada
mata-mata pelajaran Bahasa dan Budaya Indonesia ditentukan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional. Perangkat kurikulum lainnya disusun oleh
satuan pendidikan secara bersama pada tingkat wilayah/provinsi.
3. Penyusunan Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator serta
perangkat kurikulum lainnya pada mata-mata pelajaran Bahasa Inggris dan
Bahasa Asing lainnya dilakukan oleh satuan pendidikan secara bersama pada
tingkat wilayah/provinsi.
4. Penyusunan Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator pada mata-
mata pelajaran Matematika ditentukan oleh Kementerian Pendidikan
Nasional. Perangkat kurikulum lainnya disusun oleh satuan pendidikan secara
bersama pada tingkat wilayah/provinsi.
5. Penyusunan Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator serta
perangkat kurikulum lainnya pada mata-mata pelajaran IPA/IPS dilakukan
oleh satuan pendidikan secara bersama pada tingkat wilayah/provinsi.
6. Penyusunan Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator pada pada
mata-mata pelajaran Produktif ditentukan oleh Kementerian Pendidikan
Nasional. Perangkat kurikulum lainnya disusun oleh satuan pendidikan secara
bersama pada tingkat wilayah/provinsi.
22
7. Kurikulum untuk melaksanakan kelas industri dan kelas wirausaha
diturunkan dari analisis SKKNI dan disesuaikan dengan industri sekitar.
Penyusunan Standar Isi, Kerangka dasar kurikulum, dan indikator, serta
perangkat kurikulum lainnya disusun oleh satuan pendidikan secara bersama
pada tingkat wilayah/provinsi.
Jenis dan jumlah mata pelajaran hasil analisis SKKNI untuk setiap program studi
keahlian dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Mata Pelajaran SK KD INDIKATOR Perangkat Kurikulum
lainnya
Pendidikan
Agama,
Pendidikan Olah
Raga dan
Kesehatan
Pusat Pusat Pusat Satuan Pendidikan di
wilayah
Bahasa dan
Budaya Indonesia Pusat Pusat Pusat
Satuan Pendidikan di
wilayah
Bahasa Inggris,
dan Bahasa Asing
Lain
Satuan
Pendidikan
di wilayah
Satuan
Pendidikan
di wilayah
Satuan
Pendidikan di
wilayah
Satuan Pendidikan di
wilayah
Matematika Pusat Pusat Pusat Satuan Pendidikan di
wilayah
IPA/IPS
Satuan
Pendidikan
di wilayah
Satuan
Pendidikan
di wilayah
Satuan
Pendidikan di
wilayah
Satuan Pendidikan di
wilayah
Dasar Kejuruan Pusat Pusat Pusat Satuan Pendidikan di
wilayah
Produktif Pusat Pusat Pusat Satuan Pendidikan di
wilayah
23
BAB V
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Dalam rangka pelaksanaan naskah akademik perubahan Kurikulum SMK ini, kami
merekomendasi-kan beberapa tindak lanjut sebagai berikut.
1. Sertifikat profesi harus diterima sebagai satu-satunya persyaratan yang harus
dimiliki oleh semua calon tenaga kerja di Indonesia. Dalam hal terdapat
pelanggaran harus ada sanksi.
2. Semua kurikulum satuan pendidikan pada jenjang menengah (SMK) dan
semua jenis pada jenjang pendidikan tinggi vokasi harus mengacu kepada
SKKNI. Demikian juga kurikulum satuan pendidikan penyelenggara kursus
persiapan kerja.
3. Perlu ada pengaturan di bidang ketenagakerjaan, penerimaan tenaga kerja
berdasarkan sertifikat profesi. Dalam hal terdapat pelanggaran harus ada
sanksi.
4. Semua peraturan yang tidak mendukung pencapaian sasaran naskah
akademik ini harus diubah dan diperbaiki.
5. Kesadaran bahwa matematika dan berpikir matematis adalah keperluan
semua orang, perlu ditumbuhkan di kalangan para guru, dosen, dan peserta
didik dan masyarakat luas bahkan harus dimasyarakatkan secara nasional.
6. Kemahiran berbahasa Indonesia dalam keempat aspeknya, harus menjadi
kompetensi yang harus dikuasai setiap lulusan satuan pendidikan pada
jenjang menengah dalam meniti karir profesi maupun untuk pengembangan
diri.
7. Kegiatan pembekalan bahasa asing kedua memerlukan dukungan, khususnya
dari sisi kebijakan dan pengadaan tenaga kependidikan.
8. Pengembangan karakter bangsa dalam bentuk keteladanan para pengelola
pendidikan harus dibuat pedoman pelaksanaannya bagi seluruh satuan
pendidikan.
24
BAB VI
PENUTUP
Naskah akademik ini disusun sebagai acuan pengembangan dan peningkatan satuan
pendidikan SMK. Fungsi tersebut akan terwujud, ketika keakuan dan kemerdekaan
kita lebur dalam bentuk ‘komitmen’ mengembangkan SMK masa depan.
Bentuk rekomendasi tindak lanjut akan melahirkan kesulitan baru yang harus
ditemukan solusinya. ‘Komitmen’ itulah nantinya yang akan menuntun semua pihak
menemukan solusi. Pekerjaan besar tersebut tidak akan terjadi tanpa dibarengi
kesungguhan besar.
Naskah akademik yang merupakan kristalisasi pemikiran dan pengalaman, bukanlah
segala-galanya. Naskah ini tidak akan mengubah kondisi apa pun pada satuan
pendidikan SMK. Naskah ini akan bergema ketika semua pihak merujuknya, dan
menjadikannya pegangan menjadikan sosok lulusan SMK menguasai kompetensi
kerja sebagaimana dipersyaratkan oleh dunia kerja, seutuhnya.
Kompetensi bermakna kemampuan, tetapi sekaligus kewenangan. Kita tidak ingin
memandang kompetensi hanya pada salah satu sisi kemampuan atau kewenangan.
Kita tidak ingin terperosok pada kondisi: banyak orang berkemampuan tetapi tidak
berwenang, (yang lebih banyak lagi) banyak orang berwenang tetapi tidak
berkemampuan. Kita inginkan kondisi masa depan: seseorang diberi kewenangan
karena dia berkemampuan.
25
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Pendidikan Nasional. Keterampilan Menjelang 2020.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Politeknik Mekanik
Swiss – ITB (Politeknik Manufaktur), Bandung.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Pusat Pengembangan
Penataran Guru Teknologi (PPPGT), Bandung.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Pusat Pengembangan
Penataran Guru Teknologi (PPPGT), Malang.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Pusat Pengembangan
Penataran Guru (PPPG) Bisnis Pariwisata Sawangan.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Pusat Pengembangan
Penataran Guru (PPPG) Pertanian, Cianjur.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan STM Pembangunan
Semarang.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan STM Pembangunan
Jakarta.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan STM Mikael Surakarta.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Akademi Teknik Mesin
Industri (ATMI) Surakarta.
Best practices para pelaku sejarah dalam mengembangkan Industri Kreatif.
26
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 Tanggal : 22 Agustus 2008
SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
NO.
BIDANG
STUDI
KEAHLIAN
PROGRAM STUDI
KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
NOM
OR
KODE
1. TEKNOLOGI
DAN
REKAYASA
1.1 Teknik Bangunan 1.1.1 Teknik Konstruksi Baja 001
1.1.2 Teknik Konstruksi Kayu 002
1.1.3 Teknik Konstruksi Batu
dan Beton 003
1.1.4 Teknik Gambar Bangunan 004
1.1.5 Teknik Furnitur 005
1.2 Teknik Plumbing
dan Sanitasi
1.2.1 Teknik Plumbing dan
Sanitasi 006
1.3 Teknik Survei dan
Pemetaan
1.3.1 Teknik Survei dan
Pemetaan 007
1.4 Teknik
Ketenagalistrikan 1.4.1 Teknik Pembangkit
Tenaga Listrik 008
1.4.2 Teknik Distribusi Tenaga
Listrik 009
1.4.3 Teknik Transmisi Tenaga
Listrik
010
1.4.4 Teknik Instalasi Tenaga
Listrik 011
1.4.5 Teknik Otomasi Industri 012
1.5 Teknik Pendinginan
dan Tata Udara
1.5.1 Teknik Pendinginan dan
Tata Udara 013
1.6 Teknik Mesin 1.6.1 Teknik Pemesinan 014
1.6.2 Teknik Pengelasan 015
1.6.3 Teknik Fabrikasi Logam 016
1.6.4 Teknik Pengecoran
Logam 017
1.6.5 Teknik Gambar Mesin 018
1.6.6 Teknik Pemeliharaan
Mekanik Industri 019
27
NO.
BIDANG
STUDI
KEAHLIAN
PROGRAM STUDI
KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
NOM
OR
KODE
1.7 Teknik Otomotif 1.7.1 Teknik Kendaraan Ringan
020
1.7.2 Teknik Sepeda Motor 021
1.7.3 Teknik Perbaikan Bodi
Otomotif 022
1.7.4 Teknik Alat Berat 023
1.7.5 Teknik Ototronik 024
1.8 Teknologi Pesawat
Udara 1.8.1 Air Frame dan Power
Plant 025
1.8.2 Pemesinan Pesawat Udara 026
1.8.3 Konstruksi Badan Pesawat
Udara 027
1.8.4 Konstruksi Rangka
Pesawat Udara 028
1.8.5 Kelistrikan Pesawat Udara 029
1.8.6 Elektronika Pesawat
Udara 030
1.8.7 Pemeliharaan dan
Perbaikan Instrumen
Elektronika Pesawat
Udara (Avionic Electronic
Instrumentation
Maintenance and Repair)
031
1.9 Teknik Perkapalan 1.9.1 Teknik Konstruksi Kapal
Baja 032
1.9.2 Teknik Konstruksi Kapal
Kayu 033
1.9.3 Teknik Konstruksi Kapal
Fibreglass 034
1.9.4 Teknik Instalasi
Pemesinan Kapal 035
1.9.5 Teknik Pengelasan Kapal 036
1.9.6 Kelistrikan Kapal 037
1.9.7 Teknik Gambar Rancang
Bangun Kapal 038
1.9.8 Interior Kapal 039
28
NO.
BIDANG
STUDI
KEAHLIAN
PROGRAM STUDI
KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
NOM
OR
KODE
1.10 Teknologi Tekstil 1.10.1 Teknik Pemintalan Serat
Buatan 040
1.10.2 Teknik Pembuatan
Benang 041
1.10.3 Teknik Pembuatan Kain 042
1.10.4 Teknik Penyempurnaan
Tekstil 043
1.10.5 Garmen 044
1.11 Teknik Grafika 1.11.1 Persiapan Grafika 045
1.11.2 Produksi Grafika 046
1.12 Geologi
Pertambangan 1.12.1 Geologi Pertambangan
047
1.13 Instrumentasi
Industri 1.13.1 Teknik Instrumentasi
Gelas 048
1.13.2 Teknik Instrumentasi
Logam 049
1.13.3 Kontrol Proses
050
1.13.4 Kontrol Mekanik
051
1.14 Teknik Kimia 1.14.1 Kimia Analisis
052
1.14.2 Kimia Industri
053
1.15 Pelayaran 1.15.1 Nautika Kapal
Penangkap Ikan 054
1.15.2 Teknika Kapal
Penangkap Ikan 055
1.15.3 Nautika Kapal Niaga
056
1.15.4 Teknika Kapal Niaga
057
1.16 Teknik Industri 1.16.1 Teknik dan Manajemen
Produksi 058
1.16.2 Teknik dan Manajemen
Pergudangan 059
1.16.3 Teknik dan Manajemen
Transportasi 060
29
NO.
BIDANG
STUDI
KEAHLIAN
PROGRAM STUDI
KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
NOM
OR
KODE
1.17 Teknik
Perminyakan 1.17.1 Teknik Produksi
Perminyakan
061
1.17.2 Teknik Pemboran
Minyak
062
1.17.3 Teknik Pengolahan
Minyak, Gas dan Petro
Kimia
063
1.18 Teknik
Elektronika 1.18.1 Teknik Audio -Video 064
1.18.2 Teknik Elektronika
Industri 065
1.18.3 Teknik Mekatronika
066
2. TEKNOLOGI
INFORMASI
DAN
KOMUNIKAS
I
2.1 Teknik
Telekomunikasi 2.1.1 Teknik Transmisi
Telekomunikasi 067
2.1.2 Teknik Suitsing
068
2.1.3 Teknik Jaringan Akses
069
2.2 Teknik Komputer
dan Informatika 2.2.1 Rekayasa Perangkat
Lunak 070
2.2.2 Teknik Komputer dan
Jaringan 071
2.2.3 Multi Media
072
2.2.4 Animasi
073
2.3 Teknik
Broadcasting
2.3.1 Teknik Produksi dan
Penyiaran Program
Pertelevisian
074
2.3.2 Teknik Produksi dan
Penyiaran Program Radio
075
3. KESEHATAN 3.1 Kesehatan 3.1.1 Perawatan Kesehatan
076
3.1.2 Perawatan Gigi
077
3.1.3 Analisis Kesehatan
078
3.1.4 Farmasi
079
3.1.5 Farmasi Industri
080
3.2 Perawatan Sosial 3.2.1 Perawatan Sosial 081
30
NO.
BIDANG
STUDI
KEAHLIAN
PROGRAM STUDI
KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
NOM
OR
KODE
4. SENI,
KERAJINAN
DAN
PARIWISATA
4.1 Seni Rupa 4.1.1 Seni Lukis
082
4.1.2 Seni Patung 083
4.1.3 Desain Komunikasi
Visual 084
4.1.4 Desain Produk Interior
dan Landscaping 085
4.2 Desain dan
Produksi Kria 4.2.1 Desain dan Produksi Kria
Tekstil 086
4.2.2 Desain dan Produksi Kria
Kulit 087
4.2.3 Desain dan Produksi Kria
Keramik 088
4.2.4 Desain dan Produksi Kria
Logam 089
4.2.5 Desain dan Produksi Kria
Kayu
090
4.3 Seni Pertunjukan 4.3.1 Seni Musik Klasik
091
4.3.2 Seni Musik Non Klasik
092
4.3.3 Seni Tari
093
4.3.4 Seni Karawitan
094
4.3.5 Seni Pedalangan
095
4.3.6 Seni Teater
096
4.4 Pariwisata 4.4.1 Usaha Perjalanan Wisata
097
4.4.2 Akomodasi Perhotelan
098
4.5 Tata Boga 4.5.1 Jasa Boga
099
4.5.2 Patiseri
100
4.6 Tata Kecantikan 4.6.1 Kecantikan Kulit
101
4.6.2 Kecantikan Rambut
102
4.7 Tata Busana 4.7.1 Busana Butik
103
31
NO.
BIDANG
STUDI
KEAHLIAN
PROGRAM STUDI
KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
NOM
OR
KODE
5. AGRIBISNIS
DAN
AGROTEKNO
LOGI
5.1 Agribisnis Produksi
Tanaman 5.1.1 Agribisnis Tanaman
Pangan dan Holtikultura 104
5.1.2 Agribisnis Tanaman
Perkebunan 105
5.1.3 Agribisnis Pembibitan dan
Kultur Jaringan Tanaman 106
5.2 Agribisnis Produksi
Ternak 5.2.1 Agribisnis Ternak
Ruminansia 107
5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas
108
5.2.3 Agribisnis Aneka Ternak
109
5.2.4 Perawatan Kesehatan
Ternak 110
5.3 Agribisnis Produksi
Sumberdaya
Perairan
5.3.1 Agribisnis Perikanan 111
5.3.2 Agribisnis Rumput Laut
112
5.4 Mekanisasi
Pertanian 5.4.1 Mekanisasi Pertanian 113
5.5 Agribisnis Hasil
Pertanian 5.5.1 Teknologi Pengolahan
Hasil Pertanian
114
5.5.2 Pengawasan Mutu
115
5.6 Penyuluhan
Pertanian 5.6.1 Penyuluhan Pertanian 116
5.7 Kehutanan 5.7.1 Kehutanan (4 Tahun)
117
6. BISNIS DAN
MANAJEMEN
6.1 Administrasi 6.1.1 Administrasi Perkantoran
118
6.2 Keuangan 6.2.1 Akuntansi
119
6.2.2 Perbankan
120
6.3 Tata Niaga 6.2.3 Pemasaran
121