PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Direktorat Pendidikan Anak Usia DiniDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan2021
Direktorat Pendidikan Anak Usia DiniDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan2021
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Implementasi Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2021.
Pedoman Pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.
Pedoman Pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program dapat melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan.
Jakarta, 10 Maret 2021 Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Muhammad Hasbi NIP 197306231993031001
iPedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
iii
Kata Pengantar iDaftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Dasar Hukum 2 C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan 3 D. Prinsip Bantuan 4 E. Pemberi Bantuan 4
BAB II BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI SPM PAUD TAHUN 2021 5 A. Pengertian 5 B. Tujuan Bantuan 5 C. Penerima Bantuan 6 D. Bentuk dan Rincian Bantuan 7
BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN 9 A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan 9 1. Pengajuan Usulan Bantuan 9 2. Mekanisme Seleksi 10 3. Penetapan Penerima Bantuan 10 B. Tata kelola Pencairan dan Penyaluran 10 1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 10 2. Pencairan dan Penyaluran 11 C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan 11 D. Laporan Pertanggungjawaban 11 E. Ketentuan Perpajakan 12 F. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan 12 G. Sanksi 13 H. Format Dokumen Bantuan 14
DAFTAR ISI
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
iv
BAB IV PENGENDALIAN MUTU 15 A. Sosialisasi 15 B. Indikator Keberhasilan 15 C. Monitoring dan Evaluasi 15 D. Pengawasan 16
BAB V PENUTUP 17 LAMPIRAN 21
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan menjadi salah satu skala prioritas pembangunan, sebagaimana termaktub
dalam program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai upaya membumikan hal tersebut,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan capaian pada
program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berbagai
upaya telah ditempuh untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan,
dengan pelayanan pendidikan merata dan berkualitas, termasuk didalamnya Pendidikan
Anak Usia Dini.
Untuk mencapai keseluruhan harapan pembangunan pendidikan anak usia dini,
memerlukan pentahapan, program serta upaya yang terencana, terarah dan sistematis.
Salah satu perwujudan program pembangunan PAUD secara bertahap diupayakan
melalui pencapaian yang berlandaskan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan.
Semua instrument kebijakan di atas menekankan kepada pentingnya menyediakan
akses pendidikan bagi anak usia dini, dengan prioritas layanan penuntasan PAUD
minimal satu tahun pra-SD. Program Penuntasan layanan PAUD minimal satu tahun Pra-
SD dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen
tinggi terhadap program PAUD melacak tuntaspemetaan anak yang berusia 5 – 6 tahun
untuk dilayani di PAUD.
Salah satu indikator kabupaten/kota yang mempunyai komitmen dan tanggung
jawab yang kuat untuk memberikan layanan pada Pendidikan anak usia dini, diwujudkan
dalam bentuk penerbitan peraturan bupati/walikota tentang implementasi SPM PAUD di
Kabupaten/Kota.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
2
Setiap kabupaten/kota dalam pencapaian target SPM di wilayah kerjanya disamping
bertumpu kepada berbagai kemampuan (abilities) dari berbagai potensi sumberdayanya,
hendaklah juga terus menguatkan motivasi dan kemauan (willingness), untuk menjadi
yang terbaik dalam mewujudkan setiap aspek yang dinyatakan dalam SPM serta
memupuk rasa keyakinan dan kepercayaan (belief) bahwa segala yang ditargetkan dalam
SPM dapat diwujudkan sebaik-baiknya. Selain hal tersebut Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan
atas SPM tersebut.
Mengingat hal tersebut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini meluncurkan program
Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang ditujukan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan yang belum menerbitkan peraturan
bupati/walikota terkait dengan implementasi SPM PAUD.
Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu serta
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD tahun 2021.
B. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
3
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/
Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1687;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Repuplik Indonesia tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor
124); dan
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
C. Tujuan Pedoman
Tujuan pedoman sebagai acuan bagi:
1. Direktorat PAUD dalam mengelola bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD.
2. Semua pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, penerima bantuan,
dan berbagai pihak) guna mengetahui prosedur dalam pengajuan, penilaian,
penetapan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
4
D. Prinsip Pelaksanaan Bantuan
Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD dilaksanakan dengan
prinsip:
1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan;
2. Efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana
bantuan;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
6. Manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan manfaatnya
dan berdaya guna bagi penerima Bantuan.
E. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan..
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
5
BAB IIBANTUAN KOORDINASI
IMPELEMENTASI SPM PAUDTAHUN 2021
A. Pengertian
1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam)
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan
mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar
dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
3. Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD adalah bantuan pemerintah kepada
Dinas Pendidikan Kab/Kota, untuk mendukung, mempercepat penerbitan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal satu tahun pra
SD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
B. Tujuan Bantuan
Memberikan penyediaan dana bantuan sebagai stimulan dalam rangka:
1. Menginisiasi mendorong pelaksanaan kebijakan SPM PAUD 1 tahun pra SD oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Menginisiasi mendorong jumlah kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk
menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD
1 tahun pra SD
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
6
3. Mendorong mensosialisasi peraturan bupati/walikota tentang layanan Standar
Pelayanan Minimal PAUD 1 tahun pra SD kepada satuan pendidikan, orang tua dan
masyarakat.
C. Penerima Bantuan
1. Bantuan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memenuhi
persayaratan sebagai berikut:
a. Bukan penerima bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD tahun 2020
b. Memiliki Rencana Kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
c. Memiliki rekening bank atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (bukan
rekening milik pribadi) yang masih aktif;
d. Memiliki NPWP atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
e. Melampirkan surat pernyataan kesediaan menandatangani Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah dana bantuan
digunakan;
f. Bersedia menandatangani Pakta Integritas anti Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme sebelum memperoleh bantuan;
g. Melampirkan Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bahwa data yang
disampaikan adalah benar; dan
h. Melampirkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1
diperioritaskan bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki draft/rancangan Peraturan Bupati/Walikota tantang Pelaksanaan SPM
PAUD 1 tahun pra SD; dan/atau
b. mengusulkan daftar Perincian Anggaran untuk melaksanakan kebijakan SPM
PAUD 1 tahun pra SD yang bersumber dari APBD.
3. Penerima bantuan harus memenuhi persyaratan dan ditetapkan berdasarkan
penilaian kriteria prioritas serta jumlah kuota penerima.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
7
D. Bentuk dan Rincian Bantuan
1. Bantuan berbentuk uang;
2. Jumlah pagu Anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta
rupiah); dengan sasaran 100 kabupaten/kota @ Rp. 75.000.000,-. (tujuh puluh lima
juta rupiah);
3. Bantuan digunakan untuk rincian komponen sebagai berikut:
Keterangan
Perincian anggaran kegiatan utama poin A, B, dan C sebagai berikut:
No Komponen Penggunaan %1 Biaya
ManajemenBiaya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan utama, antara lain:A. Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan;B. Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis
pakai;C. Snack/konsumsi rapat;D. Uang transport rapat;E. Penggandaan bahan, persuratan dan
lainnya;F. Dokumentasi dan penggandaan laporan
Maksimal 10%
2 Kegiatan Utama
Biaya yang dipergunakan untuk kegiatan utama antara lain:Biaya yang dipergunakan untuk kegiatan utama antara lain:A. Koordinisi dengan organisasi Perangkat
Daerah (OPD)B. Penyusunan Peraturan Bupati Peraturan
Walikota tentang SPM PAUD 1 tahun pra SD
C. Sosialisasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang wajib PAUD minimal 1 tahun pra SD
Minimal 90%
Jumlah 100%
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
8
A. Dalam Bentuk Tatap Muka
1) ATK/Bahan Habis Pakai
2) Spanduk
3) Transportasi peserta, panitia, moderator, dan narasumber
4) Konsumsi dan Akomodasi
5) Honorarium panitia dan Nara Sumber/Pembahas
6) Uang saku peserta
7) Sewa ruangan (bila memerlukan)
8) Pembelian alat-alat untuk pencegahan dari covid-19 seperti hand sanitaizer,
masker, tissue, dll.
B. Dalam Bentuk Video Konferensi (cloud meeting)
1) ATK/Bahan Habis Pakai
2) Honorarium panitia, moderator, dan Nara Sumber/Pembahas
3) Belanja paket data (peserta, panitia, moderator, dan narasumber)
Belanja Sewa aplikasi video Konferensi
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
9
BAB IIITATA CARA
PENGELOLAAN BANTUAN
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan
1. Mekanisme Pengusulan Bantuan
a. Berdasarkan Surat yang dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota oleh
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Perluasan Lokus Kabupaten/
Kota dalam Penguatan Pelaksanaan SPM PAUD 1 tahun pra SD dengan
menyampaikan beberapa hal kepada Direktur PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan
Dikmen, Kemendikbud yaitu:
1. Surat pernyataan kesediaan mendukung pemenuhan SPM PAUD;
2. Melampirkan draft perbup/perwali tentang SPM PAUD satu tahun Pra SD;
3. Melampirkan rencana anggaran untuk implementasi SPM PAUD satu tahun
Pra SD melalui APBD.
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan tertulis kepada
Direktur PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud melalui email
ke [email protected] dengan melampirkan:
1. Surat Usulan
2. Formulir Usulan;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Pakta Integritas;
5. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen;
6. Surat pernyataan kesedian menandatangani Surat Pernyatan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah dana bantuan
digunakan;
7. Surat keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan;
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
10
2. Mekanisme Seleksi
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD membentuk Tim Pengelola
Bantuan untuk melakukan penilaian/verifikasi usulan bantuan dengan
kelengkapan persyaratan.
b. Tim Pengelola Bantuan melaksanakan penilaian/verifikasi.
c. Tim Pengelola Bantuan menyampaikan hasil penilaian/verifikasi kepada PPK
Direktorat PAUD untuk diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
sebagai Penerima Bantuan Koordinasi Impelmentasi SPM PAUD.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK Direktorat PAUD menetapkan melalui Surat Keputusan Penerima Bantuan
dan di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat PAUD.
b. Surat Keputusan Penerima Bantuan Koordinasi Implementasi Standar
Pelayanan Minimal PAUD Tahun 2021 memuat:
1) identitas penerima bantuan
2) nominal uang
3) nomor rekening penerima bantuan.
c. SK (Surat Keputusan) penerima bantuan Koordinasi Implementasi Standar
Pelayanan Minimal PAUD tahun 2021 disampaikan melalui
https:paudpedia.kemdikbud.go.id/
B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran
1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
a. Penerima bantuan yang sudah ditetapkan melakukan penandatanganan
perjanjian kerja sama bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD.
b. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PPK Direktorat PAUD dan Dinas
Pendidikan kabupaten/kota atau tim pelaksana kegiatan (TPK) yang ditunjuk.
c. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2) jumlah bantuan yang diberikan;
3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
4) sanksi; dan
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
11
d. Penerima bantuan setelah menandatangani perjanjian kerja sama, wajib
membuat Surat Pertangungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi sebesar dana
yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dan distempel basah satuan PAUD.
2. Pencairan dan Penyaluran
1) PPK mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan:
a. Keputusan penetapan penerima bantuan;
b. Daftar nominatif penerima bantuan;
2) Pejabat penandatangan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan permohonan
SP2D kepada KPPN;
3) Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur
a. KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur
b. PPK memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer dana kepada
penerima bantuan
c. Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada PPK; dan
4) Bantuan disalurkan sekaligus ke rekening penerima.
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan
Bantuan mulai dilaksanakan oleh penerima bantuan paling lambat 10 hari kerja sejak
dana masuk ke rekening penerima bantuan sampai dengan paling lambat 15 Desember
2021.
D. Laporan Pertanggungjawaban
1. Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang
diterimanya sesuai dengan perjanjian kerjasama.
2. Penerima wajib menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban penggunaan dana
bantuan;
3. Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta
terhindar dari penyimpangan.
4. Laporan pertanggungjawaban bantuan terdiri atas:
a) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
b) laporan pertanggungjawaban keuangan.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
12
5. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada PPK Direktorat
PAUD
b. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 2 (dua)
minggu setelah dana masuk pada rekening Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau tim pelaksana kegiatan(TPK).
c. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan
kepada Direktorat PAUD setelah pekerjaan selesai pekerjaan, meliputi:
1) Laporan Awal berupa copy rekening yang ada identitias pemilik rekening,
nomor rekening, dan lembaran yang ada nominal sebagai bukti bahwa dana
telah masuk.
2) Laporan Akhir terdiri dari:
a) Laporan kegiatan berisi uraian singkat pelaksanaan kegiatan dan
dilampiri dengan dokumentasi
b) Laporan pertanggungjawaban keuangan berisi jumlah dana bantuan
yang diterima, penggunaan dana bantuan, jumlah sisa dana (jika ada),
dan jumlah sisa dana yang disetor ke Kas Negara (jika ada) dengan
melampirkan bukti setor.
Laporan akhir dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
(SPTJB) dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
E. Ketentuan Perpajakan
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan. Penerima Bantuan berkewajiban untuk:
1. Menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai peraturan
perpajakan;
2. Mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.
F. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan
1. Penerima bantuan mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara apabila:
a. terjadi pembatalan yang dilakukan oleh penerima bantuan, karena hal-hal
tertentu;
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
13
b. terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian
barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB;
c. adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena
sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan pemerintah
sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan; dan/atau
d. karena hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan hasil diaudit oleh auditor yang berwenang.
2. Pengembalian dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2021) disetor dengan
menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan
aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Kementerian/
Lembaga);
b. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2021) disetor
dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan
aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara
Lainnya).
c. Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan
ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk
penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor
Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-
billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa
pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa)
sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru.
G. Sanksi
1. Penerima bantuan yang melanggar perjanjian kerjasama dan/atau ketentuan dalam
pedoman pelaksanaan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan
UKS pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. Dalam hal penerima bantuan yang melakukan pelanggaran mengakibatkan kerugian
negara maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
14
H. Format Dokumen dan Formulir Bantuan
Contoh format dokumen dan formulir bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
terdiri dari:
1. Format 1 contoh Surat Usulan;
2. Format 2 contoh Rencana Anggaran Biaya;
3. Format 3 contoh Pakta Integritas;
4. Format 4 contoh Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
5. Format 5 Contoh Surat Pernyataan Kesediaan Menandatangani SPTJM dan SPTB;
6. Format 6 Contoh Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan;
7. Format 7 contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
8. Format 8 contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
9. Format 9 contoh Perjanjian Kerja Sama;
10. Format 10 contoh Laporan Awal; dan
11. Format 11 contoh Laporan Akhir.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
15
BAB IVPENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi
Agar pelaksanaan program bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD tahun
2021 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka perlu dilaksanakan sosialisasi
program kepada pemangku kepentingan dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota.
Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program bantuan Koordinasi Implementasi
SPM PAUD tahun 2021 dilaksanakan dengan menyebarluaskan petujnjuk pelaksanaan
melalui laman https://paudpedia.kemdikbud.go.id/
B. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD adalah :
1. Pelaksanaan kebijakan SPM PAUD 1 tahun pra SD oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk menerbitkan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan SPM PAUD 1 tahun pra SD
3. Tersosialisasikannya peraturan bupati/walikota tentang layanan Pelaksanaan SPM
PAUD 1 tahun pra SD kepada satuan pendidikan, orang tua dan masyarakat.
C. Monitoring dan Evaluasi
Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
1. Unsur Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Unit Pelaksana
Teknis Pusat memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan monitoring,
evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh
dibebankan dari dana bantuan.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
16
D. Pengawasan
Pengawasan dana bantuan dapat dilaksanakan oleh:
1. Pengawasan internal
Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
17
BAB VPENUTUP
Petunjuk pelaksanaanPedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah
proses penyaluran bantuan dan pelaksanaannya.
Kami memberitahukan kepada semua pengelola penerima bantuan agar ”jangan
tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana bantuan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Direktorat PAUD menyalurkan dana
bantuan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, profesional dan transparan.
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat PAUD.
Telepon : 021-57900348
Email : [email protected]
Website : https://paudpedia.kemdikbud.go.id/
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Dr. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
18
Format 1: Contoh Surat Usulan
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
u.b. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PAUD
d.a. Gedung E Kemendikbud Lantai VII
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama :
Jabatan :
Nama Dinas :
Alamat Dinas :
Tlp/HP/email :
Email :
Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Koordinasi Implementasi
SPM PAUD Pada Tahun 2021.
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:
1. Surat Usulan
2. Rencana Anggaran Biaya;
3. Pakta Integritas;
4. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
5. Surat Pernyataan Kesediaan Menandatangani SPTJM dan SPTB;
6. Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan;
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota..............
........................................
NIP ……………………
Catatan:
Surat permohonan wajib ditandatangani dan cap stempel Dinas Pendidikan
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
19
UsulanBantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
Tahun 2021
A. Identitas Dinas Pendidikan
Keterangan *(coret yang tidak perlu
1 Nama Dinas PendikanKabupaten/Kota*)
Dinas Pendidikan Kab/Kota*).....................................
2 Nama Penanggungjawab
3 Rekening
a. Nama Bank
b. Nama sesuai rekening
c. Nomor rekening bank
4 Nomor NPWP
a. Nomor NPWP
b. Nama Wajib Pajak
5 Nomor Telp/HP*)
6 Email
7 Kontak yang dapat dihubungi
a. Nama
b. Telp/HP*)
c. Email
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
20
B. Rencana Kegiatan
C. Penutup Demikian permohonan Pengajuan Usulan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM
PAUD pada tahun 2021 diajukan dan semua data yang diisi adalah benar.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota ……...
Materai Rp10.000,-
& stempel Dinas
………………………....
NIP:…………………...
No Waktu Pelaksanaan Uraian/Materi Kegiatan Narasumber/Unsur
1
2
3
dst
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
21
Format 2: Contoh Rencana Anggaran Biaya
No KOMPONEN PENGGUNAAN PROSENTASE1 Biaya
ManajemenBiaya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan utama, antara lain:A. Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan;B. Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis
pakai;C. Snack/konsumsi rapat;D. Uang transport rapat;E. Penggandaan bahan, persuratan dan
lainnya;F. Dokumentasi dan penggandaan laporan
Maksimal 10%
2 Kegiatan Utama
Biaya yang dipergunakan untuk kegiatan utama antara lain:A. Koordinisi dengan organisasi Perangkat
Daerah (OPD)B. Penyusunan Peraturan Bupati Peraturan
Walikota tentang SPM PAUD 1 tahun pra SD
C. Sosialisasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang wajib PAUD minimal 1 tahun pra SD
Minimal 90%
Jumlah 100%
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
22
Keterangan
Perincian anggaran kegiatan utama poin A, B, dan C sebagai berikut:
1. Dalam Bentuk Tatap Muka
a. ATK/Bahan Habis Pakai
b. Spanduk
c. Transportasi peserta, panitia, moderator, dan narasumber
d. Konsumsi dan Akomodasi
e. Honorarium panitia dan Nara Sumber/Pembahas
f. Uang saku peserta
g. Sewa ruangan (bila memerlukan)
h. Pembelian alat-alat untuk pencegahan dari covid-19 seperti hand sanitaizer,
masker, tissue, dll.
2. Dalam Bentuk Video Konferensi (cloud meeting)
a. ATK/Bahan Habis Pakai
b. Honorarium panitia, moderator, dan Nara Sumber/Pembahas
c. Belanja paket data (peserta, panitia, moderator, dan narasumber)
d. Belanja Sewa aplikasi video Konferensi
Format 3: Contoh Pakta Integritas
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
Pada Tahun 2021 dengan ini menyatakan :1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN);2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran paket
barang yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi;4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;5. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;6. Mengadministrasikan semua bukti serah terima barang dan dokumentasi penggunaan
barang;7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;8. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan dan keberlangsungan
program.9. Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran,
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
............., ..................2021
a.n.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Materai Rp 10.000,-
& stempel dinas
..............................................
NIP........................................
NamaJabatan
Nama Lembaga
Alamat Lengkap
Tlp/HP/Email
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
23
Format 4: Contoh Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan dibawah ini :Nama :Jabatan :Alamat :Telp/Fax :Kabupaten/Kota :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen yang saya susun untuk
pengajuan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD tahun 2021 kepada
Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
tahun anggaran 2021 adalah benar.
Pernyataan ini kami buat dengan sebenar–benarnya dan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya
bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
keterangan yang saya berikan ini tidak benar.
............., ..................2021
a.n.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Materai Rp 10.000,-
& stempel dinas
..............................................
NIP........................................
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
24
Format 5: Contoh Surat Pernyataan Kesedian Menandatangani SPTJM dan SPTJB
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh
atas penggunaan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD pada tahun 2021
dengan ini menyatakan bersedia menandatangani Surat Pernyatan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah dana bantuan digunakan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
............., ..................2021
a.n.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Materai Rp 10.000,-
& stempel dinas
..............................................
NIP........................................
Nama
Jabatan
Nama Lembaga
Alamat Lengkap
Tlp/HP/Email
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
25
Format 6: Contoh Surat Pernyataan Kesedian Menandatangani SPTJM dan SPTJB
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
SURAT KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ......
Nomor : ..................................................Tentang :
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATANBANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINITAHUN 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ......
Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan program Pendidikan
Anak Usia Dini di wilayah kabupaten/kota ………….. tahun 2020
diperlukan adanya Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana
Kegiatan Bantuan Implementasi Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021.
b. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a di atas maka perlu
dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Anak Usia Dini tahun 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
26
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan ata Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 tahun
2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167); dan
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C
HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
10. ………….. dan lain-lain
Memperhatikan: Memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi
Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
tahun 2021.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
27
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
28
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Koordinasi Implementasi
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021.
Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Koordinasi Implementasi Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021 sesuai tugas
dan fungsinya bertanggungjawan atas pengelolaan bantuan.
Ketiga : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Koordiansi Implementasi Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021 dimaksud wajib menyampaikan
kegiatan program meliputi: perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keenam : Bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ......................
Pada tanggal : ………………… 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota .............
……………………………………………………
NIP ………………………………………………
Catatan :Surat Keputusan ini hanya berupa contoh, dapat dirubah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
29
No Nama Petugas Instansi Jabatan dalam tugas
1 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ……. Pengarah
2 Kepala Bidang PAUD Penanggungjawab
3 Kepala Seksi Ketua
4 Staf Dinas Pendidikan Sekretaris
5 Staf Dinas Pendidikan Bendahara
Staf Dinas Pendidikan Anggota
6 Staf Dinas Pendidikan Anggota
7 Staf Dinas Pendidikan Anggota
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……
Nomor : ……………………..
Tanggal : …………………….
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2021
Ditetapkan di : ......................
Pada tanggal : ………………… 2021 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota .............
………………………………………………
NIP …………………………………………
Catatan :Surat Keputusan ini hanya berupa contoh, dapat dirubah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Format 7: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas
penggunaan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD Pada tahun 2021 dengan
ini menyatakan :
Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan tersebut di atas mengakibatkan
kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan tersebut disimpan sesuai
dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
…………….,……………..2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Materai Rp. 10.000,-
& stempel Dinas
.......................................
NIP.................................
Nama
Jabatan Pengelola/Kepala Sekolah……....
Nama Dinas
Alamat Dinas
Tlp/HP
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
30
Format 8: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Dinas : ……………………………………………
2. Nama Penanggung jawab : ……………………………………………
3. Alamat Dinas : ……………………………………………
4. Nama Bantuan : Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor
............... tanggal ...............mendapatkan Bantuan Implementasi SPM PAUD. Dengan ini
menyatakan bahwa:1. Sampai dengan bulan ………………………….. telah menerima pencairan dengan
nilai nominal sebesar Rp. …………….. (…………………………), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp. ………….(………………)b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp. ………….(………………)c. Jumlah total sisa dana: Rp …………..(……………...)
2. Persentase jumlah dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang lah digunakan adalah sebesar …………………(………………)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara
maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. …………….,……………….. …………………………….… Materai Rp10.000,-
& stempel
……………………………....
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
31
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
32
Format 9: Contoh Akad Kerja sama
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAHJl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Faksimile (021) 5725610
PERJANJIAN KERJA SAMANOMOR: ……………………………………
ANTARAPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINIDIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ................................................
TENTANG PENYALURAN DANABANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDI-
KAN ANAK USIA DINI (SPM PAUD)TAHUN 2021
Pada hari ini, …………….. tanggal …………………….. bulan …………………. tahun dua ribu
dua satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : ……………………………………………………..
NIP : ……………………………………………………….
Jabatan : ………………………………………………………
Alamat : Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
berkedudukan di Gedung E lantai 7 Komplek Perkantoran
Kementerian Penddiikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal
Sudirman Senayan, Jakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : ……………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………….
Jabatan : ……………………………………………………….
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
33
Lembaga : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota…………Alamat : ……………………………………………………….
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD, dengan Ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan Bantuan Koordinasi Implemen-
tasi SPM PAUD.Pasal 2
Hak dan Kewajiban(1) PIHAK PERTAMA berhak:
a. memproses penyaluran bantuan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
b. memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;c. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dand. melakuan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
(2) PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PIHAK KEDUA berhak menerima dan menggunakan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang disediakan dan disalurkan PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA wajib:a. melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
b. mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaanya;
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
d. membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.
Pasal 3Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan
(1) Besaran Dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
(2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai Program Penyelenggaraan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD sesuai dengan proposal yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
34
Pasal 4Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Implementasi SPM PAUD yang diterima
oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.
Pasal 5Tanggung Jawab Mutlak
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanankan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama
ini maka PIHAK KEDUA bersedia diberikan sanksi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD.
Pasal 6Sanksi
Dalam hal terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan penyelesa-
ian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
Pasal 7Ketentuan Lain-Lain
3) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Pendidikan Anak Usia Dini, ............................
................... …...................
NIP..... ........ NIP.................
Catatan:
Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.10.000,- dan stempel dinas
Pendidikan kabupaten/kota
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
35
Format 10 : Contoh Laporan Awal
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
Nomor :Perihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD Tahun 2021
Yth. Direktur PAUDJl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Gedung E Kemendikbud Lt VII
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal ………..… bulan …....……..Tahun 2021 telah
menerima transfer sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Direkturat
PAUD dalam rangka penyelenggaraan program Bantuan Koordinasi Implementasi SPM
PAUD Pada Tahun 2021 di Kabupaten/Kota ..........................
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami
.........,....................2021
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota……
(.......................................................)
NIP: .................................................
KeteranganLaporan awal diunggah (upload) melalui email [email protected] atau
media sosial lain.
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
36
Format 11: Contoh Laporan Akhir
LAPORAN AKHIRBANTUAN KOORDINASI IMPELEMENTASI SPM PAUD
TAHUN 2021Dibuat oleh:
*) coret salah satu
Disampaikan kepadaDirektorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah
d/a Komplek Kemendikbud Gedung E lantai VII
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270
1 Nama dinas pendidikankabupaten/kota*)
2 Alamat dinas Pendidikan
Jalan, RT, RW
Desa/Kel *)
Kecamatan
Kab/Kota *)
3 Telepon/HP
4 E-mail
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
37
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANABANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI SPM PAUN
TAHUN 2021
A. Pelaksanaan Kegiatan
No Pelaksanaan Kegiatan Isian
01 Nama Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan
02 No. SK Pembentukan
03 Susunan Tim PelaksanaKegiatan
(Nama dan Jabatan)
04 Jumlah Dana yang Diterima
05 Kapan Dana Diterima
06 Tanggal
Bulan 2021
(Lampirkan fotokopi rek)
Pelaksanaan Kegiatan(berisi langkah-langkah kegiatan)
07 Jumlah Dana yang digunakan Rp. ………………… (…………………………………. rupiah)
08 Sisa Dana Rp. ………………… (…………………………………. rupiah
09 Permasalahan Dan Upaya Pemec-ahan Permasalahan
10 Permasalahan
11 Upaya Pemecahan
12 Kesimpulan dan Saran
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
38
B. Penggunaan Dana
Dana bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD sebesar Rp 75.000.000,- telah
dibelanjakan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
C. Lampiran Lampiran berisi antara lain:
1. Buku Kas Umum penggunaan dana bantuan
2. Buku Pembayaran Pajak
3. Bukti Pembayaran Pajak
4. Kuitansi Pembayaran
5. Bukti pengembalian dana (jika dana berlebih)
6. Dokumen administrasi Kegiatan (berisi antara lain daftar hadir peserta, daftar
hadir narasumber, daftar hadir panitia, bukti penerimaan perlengkapan, biodata
peserta, biodata narasumber, bahan paparan narasumber)
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)
8. Dokumentasi Kegiatan
No KOMPONEN PENGGUNAAN PROSENTASE1 Biaya
ManajemenBiaya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan utama, antara lain:A. Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan;B. Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis
pakai;C. Snack/konsumsi rapat;D. Uang transport rapat;E. Penggandaan bahan, persuratan dan
lainnya;F. Dokumentasi dan penggandaan laporan
Maksimal 10%
2 Kegiatan Utama
Biaya yang dipergunakan untuk kegiatan utama antara lain:A. Koordinisi dengan organisasi Perangkat
Daerah (OPD)B. Penyusunan Peraturan Bupati Peraturan
Walikota tentang SPM PAUD 1 tahun pra SD
C. Sosialisasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang wajib PAUD minimal 1 tahun pra SD
Minimal 90%
Jumlah 100%
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi ImplementasiStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
39
Demikian laporan pertanggungjawaban pelaksaan Bantuan Koordinasi Implementasi SPM
PAUD Tahun 2021 ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Bukti-bukti pengeluaran
dan penggunaan dana disimpan sesuai ketentuan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan
dari laporan ini.
………………. , ………………. 2021
a.n. Dinas Pendidikan
kabupaten/kota ………………………..
Tim Pelaksana Kegiatan
(……………………………………)
1. Laporan akhir melalui email [email protected] atau media
sosial lain.
2. Lampiran laporan dokumen yang dikirim melalui email media sosial lain adalah
poin angka 7 dan 8, sedangkan poin angka 1 sampai 6 disimpan oleh penerima
bantuan.
Saran/masukan terhadap Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dapat disampaikan
melalui pos-el (e-mail):
paudpedia
Direktorat Pendidikan Anak Usia DiniDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan2021