7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
1/41
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
2/41
DAFTARISIDaftarIsi .................................................................................................... iDaftarDiagram ........................................................................................ iiiBAB PENDAHULUAN ......................................................................... 1I1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. 1
1.2 TUJUAN.................................................................................................... 3
1.3 DASAR HUKUM .................................................................................... 3
1.4 RUANG LINGKUP................................................................................. 4
1.5 SISTEMATIKA ....................................................................................... 4
BAB KONSEPPENGANGGARANBERBASISKINERJA............... 62.1 KERANGKA LOGIS............................................................................... 6
II2.1.1 Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan
Alokasi Pagu............................................................................ 6
2.1.2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja ................ 8
2.2 PRINSIP DAN TUJUAN PBK............................................................. 132.3 KOMPONEN PBK ................................................................................. 14
2.4 KAITAN KLASIFIKASI EKONOMI DALAM PBK ....................... 16
BABIII TATACARAPENERAPANPENGANGGARANBERBASISKINERJA .................................................................. 19
3.1 PENDAHULUAN ................................................................................... 19
3.2 PERSIAPAN ............................................................................................ 213.3 PENGALOKASIAN ANGGARAN ...................................................... 22
3.4 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA.................................. 25
.5 PELUANG DAN TANTANGAN......................................................... 293
D a f t a r I s i | i
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
3/41
BAB MEKANISMETRANSFOR ASATRA.1
.2
IV 30MASIDIM NSISI........4 TRANSFORMASI PROGRAM/KEGIATAN .................................. 30
4 TRANFORMASI FORMAT EXSISTING RKAKL
DALAM FORMAT BARU RKAKL................................................... 34
D a f t a r I s i | ii
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
4/41
DAFTARDIAGRAMDiagram 2.1 Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja,
dan Alokasi Pagu ..................................................................... 6Diagram 2.2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) ..... 9
Diagram 2.3 Kerangka PBK Tingkat Nasional....................................... 10
Diagram 2.4 Kerangka PBK Tingakat K/L .............................................. 11
Diagram 3.1 Diagram Penerapan PBK ..................................................... 20
iagram 4.1 Struktur Perencanaan Penganggaran ............................ 33
iagram 4.2 Format Exsisting RKAKL .................................................... 36
D
D
D a f t a r G a m b a r | iii
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
5/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab I Pendahuluan | 1
BABI
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakangReformasi di bidang perencanaaan dan penganggaran dimulai pada
tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UndangUndang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.
Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan
tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran
yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran
terpadu (unifiedbudget); (2) kerangka pengeluaran jangka menengahbiasa disebut KPJM (medium term expenditureframework); dan (3)penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (performancebasedbudget).
Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada PBK.
Kedua pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan KPJM) mendukung
penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat
penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan
kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang
hingga tiga atau lima tahun ke depan.
Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan
(outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas
dan efisiensi kegiatan. Ciri utama tersebut sampai saat ini belum
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
6/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
tercermin dalam dokumen perencanaan
Bab I Pendahuluan | 2
1 dan penganggaran2 yang
a ba in adalah:ad . Penye bnya antara la
1. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasanpenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Renstra K/L;
2. Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untukmengukur tingkat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan
nasional dan efisiensi belanja;
3. Program dan kegiatan juga belum dapat digunakan sebagai alata u ;untuk mengukur akuntabilitas kinerj suat unit kerja
4. Pada tingkat operasional masih ada beberapa pertanyaanmendasar mengenai keterkaitan dokumen perencanaan dan
anggarannya. Misalnya bagaimana melakukan penilalian terhadap:
keterkaitan program dengan sasaran pembangunan nasional;
keterkaitan kegiatan dengan program; keterkaitan indikator
keluaran dengan keluarannya.
Untuk mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut di atas,berbagai upaya terus dilakukan baik melalui kajian dengan mengacu
pada pengalaman internasional, koordinasi antar instansi yang
terlibat dalam perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan
ketentuanketentuan yang sudah ada. Upaya tersebut
merekomendasikan perlunya: i) restrukturisasi program/kegiatan;
dan ii) adanya pedoman yang memberikan arahan penerapan
konsepkonsep PBK secara operasional dan sederhana, dengan bahasa
yang mudah dipahami.
Oleh karena itu, dipandang perlu menyusun Pedoman Penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja sebagai acuan dalam penerapan
1 ra
L)
Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renst
K/L); Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/2 Dokumen anggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
7/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
penganggaran berbasis kinerja oleh Kementerian Negara/Lembaga
(K/L).
Bab I Pendahuluan | 3
1.2 TujuanPenyusunan Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
rbe tujuan untuk:
1. Memberikan panduan bagi K/L dalam penerapan penganggaranberbasis kinerja sesuai kerangka logis penganggaran berbasis
kinerja dan juga bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam
memberikan asistensi operasional.
2. Bahan evaluasi dan monitoring penerapan PBK yang hasilnyadigunakan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan sistem
penganggaran.
1.3 HukumDasarDasar hukum yang digunakan dalam Pedoman PenerapanPenganggaran Berbasis Kinerja meliputi:
e e1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 t ntang K uangan Negara.
2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.
3. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaanb ga arPengelolaan dan Tanggung Jawa Keuan n Neg a.
4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja Pemerintah.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
8/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab I Pendahuluan | 4
1.4 RuangLingkupRuang lingkup materi Pedoman Penerapan Penganggaran BerbasisKinerja meliputi:
1. Konsep Penganggaran Berbasis KinerjaBerisikan landasan berpikir dan konsepkonsep yang mempunyai
kaitan erat dalam rangka penerapan penganggaran berbasis
kinerja.
2. Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis KinerjaBerisikan materi mengenai mekanisme penerapan penganggaranberbasis kinerja.
3. Mekanisme Transformasi di Masa TransisiBerisikan mekanisme penerapan PBK agar dapat dilaksanakan
melalui pemetaan arsitektur program/kegiatan beserta alokasi
anggarannya. Dasar pijakannya adalah program/kegiatan hasil
restrukturisasi yang dapat mengakomodir visimisi presiden
terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014.
1.5 SistematikaPedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja disusun dengan
rikut:sistematika sebagai be
Bab I : Pendahuluan
lakang1.1Latar Be1.2Tujuan1.3Dasar Hukum1.4Ruang lingkup
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
9/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab I Pendahuluan | 5
1.5SistematikaBab II : an Berbasis KinerjaKonsep Penganggar
2.1 Kerangka Logis
an PBK2.2 Prinsip dan Tuju
2.3 Komponen PBK
2.4 Kaitan Klasifikasi Ekonomi dalam PBK
Bab III : Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
3.1 Pendahuluan
3.2 Persiapan
3.3 Pengalokasian Anggaran
i3.4 Pengukuran dan Evaluas
3.5 Peluang dan Tantangan
Bab IV : Mekanisme Transformasi di Masa Transisi
4.1 Transformasi Program n
4.2 Transformasi FormatExsisting dalam Format Baru RKA
KL
/kegiata
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
10/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 6
BABII
KONSEP
PENGANGGARAN
BERBASISKINERJA
2.1 KerangkaLogisKerangka logis yang dikembangkan dalam rangka penerapan PBK di
Indonesia diuraikan dalam sub topik serta beberapa diagram di
bawah ini. Kerangka logis tersebut menggambarkan keterkaitan
kinerja pada berbagai tingkatan yang dihubungkan dengan
alokasi/pagu anggaran, serta dilaksanakan oleh unit kerja
pemerintahan.
INDIATOR
KELUARAN
STRUKTUR ORGANISASI KEBIJAKAN
PERENCANAAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
STRUKTUR ALOKASI
DANA
KEG PRIORITAS KEG POKOK/
DASAR
PRIORITAS FOKUS PRIORTS
SATUAN KERJAOPERASIONAL
RPJM, RKP
RENSTRA &
RENJA K/L
PROGRAM
KEGIATANOPERASIONAL/SK
SASARAN K/L
PAGU BELANJA(RESOURCE
ENVELOPE)
PAGU BELANJAPUSAT & BELANJA
DAERAH
PAGU BEL K/L PAGU APP
PAGU INDIKATIFPAGU SMNTARARKA-KLPERPRES SATUANANGGARAN
SAPSK
DIPA
OPERASIONALISASIKEGIATAN
ESELON II
UNITORGANISASI(ESELON I)
VISI & MISI K/L
KEMENTERIANNEG/LMBG
SASARANNASIONAL/SASARAN
STRATEGIS
KINERJAPRESIDEN
INDIKATORKELUARAN
KELUARAN(Output)
INDIKATORKINERJA UTAMAPROGRAM(OUTCOMES)
VISI & MISIFUNGSI2
PEMERINTAHAN
PRESIDEN
ARSITEKTUR ORGANISASI, PROGRAM, KINERJA DAN ALOKASI PAGUARSITEKTUR ORGANISASI, PROGRAM, KINERJA DAN ALOKASI PAGU
2.1.1 ArsitekturOrganisasi,Program,Kinerja,danAlokasiPaguJenjang organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas kinerja,
dan alokasi dana jika disandingkan dalam satu diagram maka,
menghasilkan suatu gambaran susunan atau arsitektur yang
mempunyai hubungan/keterkaitan satu sama lainnya, sebagaimana
Diagram 2.1. berikut ini.
Diagram2.1.ArsitekturOrganisasi,Program,Kinerja,danAlokasiPagu
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
11/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Hubungan dan keterkaitan masingmasing jenjang/tingkatan
dimaksud dapat dilihat/dicermati secara bersamaan dari atas ke
bawah dan dari kiri ke kanan sebagai berikut:
Bab II Konsep Penganggara
katan III
Unit Organisasi Eselon I menerjemahkan visimisi K/Lsesuai tugasfungsinya dalam program;
n Berbasis Kinerja | 7
1. Ting n pkatan I (ti gkatan aling atas) Presiden dalam menjalankan fungsifungsi pemerintahan
sangat diwarnai dengan visimisinya sesuai platform yang
ditetapkan;
Terjemahan visimisi Presiden dituangkan kedalamdokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan secara tahunan berupa Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), termasuk prioritas pembangunan
nasional;
Tujuan RKP yang ingin dicapai adalah sasaran nasional,seperti berkurangnya kemiskinan atau peningkatan akses
pendidikan pada tingkat dasar. Dan hal ini tercapai apabila
g dengan dana yang memadai melalui pagu belanja.didukun
2. Tingkatan II Menteri/pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)
menerjemahkan visimisi Presiden dalam visimisi K/L
yang dipimpinnya;
Terjemahan visimisi K/L dituangkan kedalam dokumenRencana Strategis (Renstra) K/L dan secara tahunan dalam
Rencana Kerja K/L yang berisikan dukungan terhadap
pencapaian prioritas dan fokus prioritas pembangunan
nasional;
Sasaran Renstra merupakan sasaran yang ingin diwujudkanuntuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang . Dan hal ini
tercapai apabila didukung dengan dana yang memadai
agu belanja K/L.melalui p
3. Ting
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
12/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Pencapaian keberhasilan suatu program dapat diukurdengan adanya penetapan indikator kinerja utama program.
Suatu program dirinci lebih lanjut dalam kegiatan yang
dilaksanakan oleh Unit Eselon II. Pencapaian kinerja
kegiatan dapat diukur melalui penetapan indikator kinerja
;
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 8
kegiatan
Capaian kinerja program/kegiatan dapat diwujudkanapabila didukung dengan dana yang memadai melalui pagu
belanja per program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui
n Presiden.Peratura
4. Tingkatan IV Satuan kerja menerjemahkan kegiatan yang dilaksanakan
Unit Eselon II melalui kegiatan teknis operasional;
Pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dapat diukurenetapan indikator keluaran;dengan p
Capaian kinerja kegiatan teknis operasional dapatdiwujudkan apabila didukung dengan dana yang memadai
dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).
2.1.2 KerangkaPenganggaranBerbasisKinerjaDiagram 2.1. tersebut di atas adalah gambaran utuh mengenai
keterkaitan organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas
kinerja, dan alokasi dana. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja
(PBK) merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Uraian dan diagram dibawah ini menjelaskan mengenai kerangkaPBK, secara umum maupun khusus pada tingkat nasional dan
tingkat K/L. Kerangka PBK tersebut menggambarkan kinerja K/L
sebagai penjabaran RKP dan dilaksanakan oleh unit kerja di
lingkungannya. Secara bersama kinerja K/L mendukung pencapaian
dampak nasional (national outcome) berupa perubahan kondisi
kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik sesuai prioritas. Kerangka
PBK pada tingkat nasional menggambarkan jenjang RKP secara
rinci beserta kinerjanya dalam rangka pencapaian outcome
nasional.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
13/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Sedangkan kerangka PBK pada tingkat K/L menggambarkan kinerja
K/L dijabarkan oleh unitunit kerja di lingkungannya yang secara
r i sasaran strategis K/L (outcome K/L).be sama mencapa
1. Kerangka PBKDiagram2.2.KerangkaPenganggaranBerbasisKinerja (PBK)
Diagram 2.2 menggambarkan kerangka PBK secara umum dan
hubungan masingmasing tingkatan kinerja dalam rangka
pencapaian outcome nasional, sebagai berikut:
a. RKP yang berisikan program dan kegiatan Pemerintahmenghasilkan kinerja berupa nasional outcome;
b. RKP dilaksanakan oleh K/L beserta unitunit kerja dilingkungannya menghasilkan kinerja berupa outcome pada
tingkat K/L. Secara bersama outcome K/L tersebut
mendukung pencapaian outcome nasional.
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 9
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
14/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 10
2. Kerangka PBK Tingkat NasionalDiagram2.3.KerangkaPBKTingkatNasional
Diagram 2.3 menggambarkan kerangka PBK tingkat Nasional dan
hubungan masingmasing tingkatan kinerja secara rinci dalam
rangka pencapaian outcome nasional, sebagai berikut:
a. RKP terbagi dalam prioritaspriotas yang menghasilkankinerja berupa outcomesesuai prioritas (prioritas RKP sesuai
denganplatform Presiden);
b. Prioritas tersebut terbagi dalam fokus prioritas yangmenghasilkan outcome beberapa K/L yang bersinergi;
c. Fokus prioritas dimaksud dijabarkan dalam kegiatankegiatanprioritas yang menjadi tanggung jawab K/L (unit kerjanya)
sesuai dengan tugasfungsinya. Kegiatan prioritas
menghasilkan outputuntuk mendukung pencapaian outcome
K/L.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
15/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
3. Kerangka PBK Tingkat K/L
KerangkaKerangka PBKPBKTingkatTingkat K/LK/L
D
Diagram2.4. KerangkaPBKTingkatK/L
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 11
epartemen/
Lembaga
U
Sasaran
Strategis
(Outcome K/L)
Renstra K/L
Visi & Misi
nit Eselon I
E elon II/
atker
Tupoksi
s
S
Outcome
Output
Mendukungpencapaian
Eselon II/
SatkerEselon II/
Satker
Unit Eselon I
Penjabaran
Program
Kegiatan
Penjabaran
TupoksiIKU IKU
IKU
Mendukungpencapaian
Tupoksi
IKK IKKIKK
Diagram 2.4 menggambarkan kerangka PBK tingkat K/L dan
hubungan masingmasing tingkatan kinerja secara rinci dalam
rangka pencapaian outcome K/L, sebagai berikut:
a. K/L melaksanakan rencana strategis (Renstra) dan rencanakerja (Renja) dan menghasilkan outcome K/L beserta
indikator kinerja utama;
b. Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon I K/L dan menghasilkan outcome program;
c. Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatankegiatanyang menjadi tanggung jawab Unit Eselon IInya dan
menghasilkan outputkegiatan beserta indikator kinerja.Jika mekanisme penganggaran dihubungkan dengan kerangka PBK
tersebut diatas maka, keterkaitannya dapat digambarkan sebagai
berikut :
1. Pada tingkat nasional, pengalokasian anggaran didasarkan padatarget kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan
serta pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi;
2. Target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnyadijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas;
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
16/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
3. Pada tingkat K/L, pengalokasian anggaran mengacu padaProgram dan Kegiatan masingmasing unit sesuai dengan tugas
dan fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi
angka dasar (baseline) serta alokasi untuk kegiatan prioritas
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 12
yang bersifat penugasan;
4. Penghitungan kebutuhan anggaran untk masingmasing kegiatanmengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan
dihasilkan;
5. Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkandalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak
dirinci sampai dengan kode akun).
Berdasarkan kerangka PBK dan mekanisme penggaran tersebut di
atas dapat dikemukakan 2 (dua) sudut pandang PBK dalam melihat
proses perencanaan dan penganggaran. Pertama, sudut pandang
perencanaan melihat bahwa PBK bersifat top-down, artinya
perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di
pemerintahan untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil
(satuan kerja). Mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan
menjadi kewenangan unit kerja. Kedua, sudut pandang
penganggaran melihat bahwa PBK bersifat bottom-up, artinya
anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
yang menghasilkan keluaran. Dan secara bersama keluaran
keluaran kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran
program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut
diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesarbesarnya kepada
rakyat.
Dengan demikian maka, informasi mengenai kinerja pada berbagai
tingkatan (program/kegiatan) menduduki peran penting dalam
penilaian berupa: i) ukuran keberhasilan pencapaian Outcome
program; ii) ukuran keberhasilan keluaran kegiatan yang
mendukung program (dari sisi efektivitas), dan iii) tingkat efisiensi
pengalokasian anggarannya.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
17/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 13
2.2 uPrinsipdanT juanPBKPrinsipprinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis
kinerja meliputi:
1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (outputandoutcomeoriented)
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja
dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang
sebesarbesarnya dengan menggunakan sumber daya yang
efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk
mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil denganltetap menjaga prinsip akuntabilitas ( etthemanagermanages)
Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit
kerja1 dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran
sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara
dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan
hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan
berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan
beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan
dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan
dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome).
3. MoneyFollowFunction, FunctionFollowedbyStructureMoneyfollowfunction merupakan prinsip yang menggambarkan
bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan
didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud
pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan
perundangan yang berlaku).
1
Dalam struktur pengelolaan keuangan saat ini manager unit kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
18/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function
FollowedbyStructure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan
bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi
yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis
dalam unitunit kerja yang ada dalam struktur organisasi
dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi
Bab II Konsep Pengan r erbasis Kinerja | 14
KomponenPBKPenyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen
untuk masingmasing program dan kegiatan sebagaimana uraian
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang
gga an B
tugasfungsi.
Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan
erat dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efektivitas
pengalokasian anggaran. Hal ini berdasar argumentasi sebagai
berikut: okasi a an dapatEfisiensi al nggar dicapai, karena dapat
dihindari overlapping tugas/fungsi/kegiatan.
Pencapaian output dan outcomes dapat dilakukan secaraoptimal, karena kegiatan yang diusulkan masingmasing unit
kerja benarbenar merupakan pelaksanaan dari tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan prinsipprinsip tersebut di atas maka tujuan penerapanPBK diharapkan:
1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayang akan dicapai (directly linkages betweenperformance and
budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan(operationalefficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalammelaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (moreflexibilityandaccountability).
2.3
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
19/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga berupa:
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 15
1.
Indikator KinerjaIndikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai
keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam buku panduan
ini Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari Key
Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator
Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja
program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai
kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja
ingkatan di bawah kegiatan).subkegiatan (t
2. Standar BiayaStandar biaya yang digunakan merupakan standar biaya
masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis
kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian
tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan
Standar Biaya Khusus (SBK). SBU digunakan lintas kementerian
negara/lembaga dan/atau lintas wilayah, sedangkan SBKdigunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau
tdi wilayah terten u.
Dalam konteks penerapan PBK di Indonesia, standar biaya
mempunyai peran unik. Standar biaya tidak dikenal oleh negara
negara yang telah terlebih dahulu menerapkan PBK. PBK
menggunakan standar biaya sebagai alat untuk menilai efisiensi
pada masa transisi dari sistem penganggaran yang bercorak
inputbase ke penganggaran yang bercorak output
base .
K/L diharuskan untuk merumuskan keluaran kegiatan beserta
alokasi anggarannya. Alokasi anggaran tersebut dalam proses
penyusunan anggaran mendasarkan pada prakiraan cara
pelaksanaanya (asumsi). Pada saat pelaksanaan kegiatan, cara
pelaksanaannya dapat saja berbeda sesuai dengan kondisi yang
ada, sepanjang keluaran kegiatan tetap dapat dicapai. Sudut
pandang pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip let the
managermanage.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
20/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Butirbutir pemikiran mengenai pengembangan standar biaya
dalam rangka mendukung penerapan PBK dapat dikemukakan
seb ik
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 16
agai ber ut:
Standar biaya merupakan alat bantu untuk penyusunananggaran;
Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran yang palingefisien untuk menghasilkan keluaran. Perubahan
jumlah/angka standar biaya dimungkinkan karena adanya
perubahan parameter yang dijadikan acuan. Parameter
tersebut dapat berupa angka inflasi, keadaan kondisi darurat
(force
majeur), atau hal lain yang ditetapkan sebagaiparameter;
Standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikandar Pelayanan Minimal).oleh K/L (Stan
3. Evaluasi KinerjaEvaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan
masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan
balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensidan efektivitas dari suatu program/kegiatan. Cara pelaksanaan
evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil
terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap
rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi).
Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feedback) bagi
suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.
2.4 EkonomiKaitanKlasifikasi dalamPBKKlasifikasi ekonomi dalam penganggaran berbasis kinerja
mempunyai peran yang berbeda dengan peran yang dijalankan pada
sistem penganggaran lama (dualbudgeting dan sektoral2).
2 Sistem penganggaran dualbudgeting dan sektoral merupakan sistem yang memisahkan anggaran untuk
belanja rutin dan belanja pembangunan. Masing masing jenis belanja mempunyai tujuan yang berbeda:belanja rutin untuk membiayai pelaksanaan operasional birokrasi (jenis belanja pegawai dan belanja
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
21/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Klasifikasi ekonomi pada sistem penganggaran lama mampu
menggambarkan secara jelas tujuan dan peruntukan alokasi
anggaran berdasarkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
Anggaran rutin berisikan jenis belanja pegawai dan belanja barang
yang menggambarkan pembiayaan untuk operasional birokrasi.
Sedangkan anggaran pembangunan berisikan jenis belanja modal
yang menggambarkan pembiayaan dalam rangka investasi, baik fisik
(contohnya, pembangunan infrastruktur) maupun non fisik
(contohnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia).
Dalam hal ini jumlah alokasi anggaran pembangunan pada APBN
dapat menggambarkan/memperkirakan pertumbuhan ekonomi
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 17
nasional.
Sedangkan peran klasifikasi ekonomi pada penerapan PBK lebih
pada upaya untuk memotret pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pengelompokan akuntansi sesuai Goverment Financial Statistic
(GFS). Pengelompokan jenis belanja tersebut sesuai dengan tujuan
dan peruntukannya. Contohnya: Belanja pegawai merupakan belanja
untuk kompensasi pegawai; belanja barang merupakan belanja yang
habis pakai; sedangkan belanja modal merupakan belanja yangmanambah aset.
Namun demikian sistem penganggaran baru dengan pendekatan
PBK juga mampu menggambarkan angka pertumbuhan ekonomi
dengan cara berbeda. Pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat
dianalisa bukan dengan melihat klasifikasi ekonomi dalam APBN
tetapi dengan melihat jenisjenis kegiatan yang ada. Masingmasing
kegiatan pada sistem penganggaran baru dikelompokkanberdasarkan kriteria tujuan. Jika keluaran suatu kegiatan
bertujuan menunjang pencapaian prioritas nasional (apapun jenis
belanjanya) maka, biaya kegiatan tersebut dapat dikelompokkan
sebagai pengeluaran investasi menurut sistem penganggaran lama.
barang; sedangkan belanja pembangunan (jenis belanja modal) dimaksudkan untuk menghasilkandampak petumbuhan ekonomi.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
22/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Sebaliknya jika keluaran suatu kegiatan bertujuan untuk dikonsumsi
dalam rangka berjalannya birokrasi pemerintahan maka, biaya
kegiatan tersebut dikelompokkan belanja operasional menurut
ng .
Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 18
sistem penganggaran ya lama
Sistem penganggaran baru dengan pendekatan PBK lebih
mengedepankan informasi kinerja yang akan dicapai oleh
program/kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Tidak ada
lagi relevansinya antara pencapaian kinerja program/kegiatan
dengan jenis belanjanya.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
23/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 19
BABIII
TATA
CARA
PENERAPAN
PENGANGGARANBERBASISKINERJA
3.1 PendahuluanPenganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja
atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu K/L serta
dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang
dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan
program/kegiatan tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar
tingkatan tersebut. Keterkaitan tersebut terlihat sejak dari
perumusan Visi dan Misi K/L yang selanjutnya diterjemahkan dalam
program beserta alokasi anggarannya. Tingkatan di bawah programmerupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara
lain: nama kegiatan, bagian atau tahapan kegiatan yang
dilaksanakan, alokasi anggaran untuk masingmasing tahapan,
bahkan rincian item biayanya.
Dalam rangka penerapan PBK yang lebih menekankan pada
informasi kinerja sebagaimana gambaran di atas maka, siklus yang
harus dijalani dapat digambarkan dalam Diagram 3.1. Siklustersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan: 1) penetapan sasaran
strategis K/L; 2) penetapan outcome, program, output, dan kegiatan;
3) penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja
kegiatan; 4) penetapan standar biaya; 5) penghitungan kebutuhan
anggaran; 6) pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan; 7)
pertanggungjawaban; 8) dan pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang
perlu dicermati dari kedelapan langkah tersebut adalah tahapan
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
24/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 20
terakhir (pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengukuran dan
evaluasi merupakan sesuatu yang sudah dinyatakan dalam sistem
penganggaran, tetapi penerapannya belum maksimal.
Renstra K/L dan TupoksiK/L
Penetapan Visi dan Misi K/L1.
Tupoksi Eselon IRestrukturisasi Program3.
Pendekatan kuantitas,kualitas dan harga;
Indikator KeluaranSuboutput.
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan8.
Output utama sesuai corebusiness unit
Penetapan Output Kegiatan7.
Tupoksi Eselon II/SatkerPerumusan Kegiatan per Eselon II/Satker6.
IKU Kegiatan unggulan ataupendekatan lain
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)Program
5.
Visi & Misi Eselon IPerumusan Outcome Program4.
Renstra K/LPerumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes
K/L)
2.
KetDok SumberUraian KegiatanNo.
TahapanTahapan kegiatankegiatan dalamdalam PenerapanPenerapan PBKPBK
PENETAPAN
SASARAN
STRATEGIS
PENETAPAN OUT-
COME, PROGRAM,
OUTPUT DAN
KEGIATAN
Diagram3.1.DiagramPenerapanPBK
PENETAPAN IKU
PROGRAM DAN IK
KEGIATAN
PENETAPAN
STANDAR BIAYA
PELAKSANAAN
KEGIATAN &
PEMBELANJAAN
PERTANG-
GUNG
J AWABAN
PENGUKURAN
DAN EVALUASI
KINERJ A
SIKLUS
PENERAPANPBK
MENGHITUNG
KEBUTUHAN
ANGGARAN
Penerapan Siklus PBK sampai saat ini (tahun 2009) telah sampai
pada tahapan ketiga. Secara rinci tahapan siklus ke satu sampai
dengan tahapan ketiga telah/sedang dilaksanakan melalui langkah
sebagaimana tabel berikut (panduan mengenai langkah operasional
imaksud telah dijelaskan dalam Buku I):d
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
25/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 21
Uraian pada subbab selanjutnya merupakan uraian yang
menjelaskan tahapan siklus PBK pada tahapan keempat, kelima, dan
kedelapan.
3.2 PersiapanLangkah persiapan merupakan tahapan penting dalam penerapan
PBK yang meliputi:
1. nPemahama Tujuan PBKPerencana memahami tujuan PBK secara benar. Denganpemahaman tersebut, perencana mampu merumuskan kinerja
yang akan dicapai melalui perumusan output (pada tingkat
kegiatan) dan cara menghubungkan dengan tujuan PBK
Bab II.sebagaimana diuraikan dalam
2. Pemahaman Kerangka LogisKerangka logis PBK juga telah dijelaskan dalam Bab II, dan hal ini
harus dipahami terlebih dahulu sehingga ada keajegan berpikir
dalam rangka pencapaian tujuan PBK melalui kerangka logis
kinerja yang akan dibangun.
3. Penyediaan Dokumen sebagai Dokumen sumberYang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen
perencanaan (Rencana Strategis K/L, Rencana Strategis Unit
Eselon I, Rencana Kerja K/L, dan Rencana Kinerja Tahunan),
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun sebelumnya; dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembagamengenai tugasfungsi unit kerja.
Pemahaman mengenai tujuan dan kerangka logis PBK merupakan
pemahaman konseptual berkenaan dengan PBK. Kedua pemahaman
tersebut merupakan hal mendasar sebelum perencana menyusun
anggaran yang berbasis kinerja. Dengan adanya pemahaman ini,
perencana dapat menjelaskan arah tujuan yang akan dicapai dan
bagaimana pelaksanaannya, katakanlah kinerja unit Eselon I dapat
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
26/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 22
dicapai (diharapkan tercapai) melalui pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang direncanakan.
Sedangkan penyediaan dokumen sumber merupakan langkah yang
diperlukan dalam penyusunan informasi kinerja beserta rincian
alokasi anggaran kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja
yang diharapkan. Salah satu contoh informasi tersebut adalah
indikator kinerja kegiatan. Adanya indikator kinerja kegiatan akan
membantu perencana dalam mempertimbangkan cara/tahapan
kegiatan yang terbaik: efektif mencapai sasaran dan efisiensi
biayanya.
Rincian dokumen sumber tersebut meliputi:
perencanaan gai nga ana. Dokumen seba acuan pe lokasian ggaranpada tingkatan program/kegiatan/subkegiatan;
b. Dokumen LAKIP yang berisikan capaian kinerjakegiatan/subkegiatan tahun sebelumnya sebagai pertimbangan
dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan: apakah
kegiatan/subkegiatan tersebut telah selesai atau akandilanjutkan pada tahun yang direncanakan, dan berapa jumlah
biaya yang diserap oleh kegiatan/subkegiatan;
c. Dokumen Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenaitugasfungsi unit kerja sebagai acuan: apakah
kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
tugasfungsi masingmasing unit kerja.
3.3 PengalokasianAnggaranInformasi kinerja yang telah disusun di atas akan menjadi panduan
perencana untuk merinci kegiatan dalam bagian/tahapan kegiatan
(biasa disebut subkegiatan) beserta kebutuhan biayanya. Langkah
angkah yang diperlukan sebagai berikut:l
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
27/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 23
1. Identifikasi prioritasSecara sederhana prioritas merupakan pilihan urutan penting
aatau kurang penting dari suatu program/kegiatan. Suatu
program/kegiatan sesuai urutan prioritas dapat diberikan
nomer urut, mulai dari 1 dan seterusnya. Nomer urut 1 berarti
mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding prioritas nomer
urut 2 dan seterusnya. Hal ini berarti jika ada keterbatasan
anggaran atau kebijakan pemotongan anggaran maka,
program/kegiatan dengan prioritas yang lebih rendah
merupakan program/kegiatan yang pelaksanaannya ditunda
terlebih dahulu.
Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan prioritas kebijakan
(program/kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pengalokasian
anggaran yang dihubungkan dengan prioritas dapat
dikelompokkan sesuai dengan tingkatan dalam struktur
ga gmasing K/L, sebagai berikut:or nisasi masin
a. Tingakt K/LFokus pada pengalokasian anggaran dengan acuan prioritasnasional dan outcome K/L yang sesuai dengan tugas dan
abnya.tanggung jaw
b. Unit Eselon IFokus pada pengalokasian anggaran baik yang mendukung
sasaran prioritas nasional maupun pengalokasian anggaran
untuk operasional melalui program yang akan dilaksanakan
(termasuk pembayaran gaji dan tujangan, operasional danan publik, serta prioritas K/L)pemeliharaan, pelayan
c. Unit Eselon II/SatkerFokus pada pengalokasian anggaran beserta cara
pelakasanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
tugasfungsi yang diemban. Unit Eselon II/Satker yang
melaksanakan kegiatan perlu juga mengidentifikasi
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
28/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ta Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 24Bab III Ta
tahapan/bagian kegiatan (sub kegiatan) berdasarkan suatu
skala prioritas.
Dalam hal ini perlu diketahui pembagian jenis subkegiatan
berdasarkan krieteria tujuan peruntukannya. Jenis
subkegiatan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu:
i).Subkegiatan OperasionalSubkegiatan ini terdiri dari subkegiatan Pengelolaan Gaji
dan Tunjangan (berasal dari eks: Kegiatan 0001) dan
subkegiatan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan
s: Kegiatan 0002).Perkantoran (bersal dari ekii).Subkegiatan TugasFungsi
Subkegiatan ini berasal dari eks Kegiatan Dalam Rangka
Pelayanan Birokrasi (0003), dan Kegiatan Prioritas K/L
atau Penunjang.
Disamping pengalokasian anggaran kegiatan sesuai tugas
fungsinya, unit EselonII/Satker yang melaksanakan kegiatan
bersifat penugasan1
. Subkegiatan pada kegiatan yangsifatnya penugasan tersebut menunjukkan tahapan/bagian
kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian output
kegiatan. Tidak ada pengalokasian untuk alokasi gaji dan
operasional kantor. Kegiatan ini berasal dari eks Kegiatan
Prioritas Nasional (kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas nasional).
2. a d t gTarget y ng hendak icapai pada ahun yan dianggarkanSetelah prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah
menetapkan target pada masingmasing skala prioritas pada
berbagai tingkatan. Langkah kedua ini berkaitan erat dengan
erumusan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan.p
1 Berbeda dengan tugasfungsi Unit Eselon II
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
29/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Penganggaran Berbasis Kinerja | 25Bab III Tata Cara Penerapan
PengukurandanEvaluas KinerjaDalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, K/L
melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu
unit kerja di lingkungannya berdasarkan sasaran dan/atau standar
kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Ketersediaan anggaran yang adaSetelah tahap 1 dan 2 ditetapkan maka, langkah berikutnya
adalah melihat ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksudkan
untuk menentukan luas lingkup kegiatan, skala prioritas,
sekaligus proses penyaringan kegiatankegiatan yang akan
mendapat alokasi anggaran pada tahun yang direncanakan.
Dengan kata lain tahapan ini merupakan penyesuaian antara
rsediaan anggarannya.target yang hendak dicapai dengan kete
4. Menuangkan dalam rincian pendanaanLangkah terkahir adalah menuangkan apa yang telah ditetapkan(kegiatan, subkegiatan, prioritas dan jumlah alokasi
anggarannya) dalam suatu rincian mengenai tahapantahapan
kegiatan, beserta detil biaya. Penuangan dalam detil anggaran
tersebut harus mengacu pada standar biaya yang ada, baik
Standar Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Khusus (SBK).
Khusus pengalokasian anggaran untuk subkegiatan tugasfungsi
dan prioritas nasional perlu diperhatikan halhal sebagai
berikut:
aDetil biaya yang merupakan inputsep njang telah ditetapkandalam SBU harus digunakan dalam pengalokasian anggaran;
Jika kumpulan detil biaya tersebut mengahasilkan outputtertentu
pengalokasian anggaran;
maka, SBK harus digunakan sebagai acuan
Dalam hal SBK belum ditetapkan maka, kumpulan detil biayatersebut dapat diusulkan menjadi SBK.
3.4 i
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
30/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 26
Pengukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi
tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan
evaluasi kinerja kegiatan merupakan salah satu alat analisa yangmenghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan efektivitas
pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran
pada tahun yang akan datang.
MaksuddanTujuan
Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses penilaian kemajuan
pelaksanan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber
daya dan efektivitas pencapaian sasaran.
Pemilihan IKU program/IK Kegiatan/Indikator Keluaran beserta
targetnya merupakan upaya konkret dalam memformulasikan
tujuan strategis K/L lebih nyata dan terukur. Dan pengukuran
kinerja tersebut didasarkan pada karakteristik suatu K/L. Dengan
kata lain, pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan alat
agar dihasilkan suatu manajemen yang lebih efisien dan terjadi
peningkatan kinerja.
Pengukuran kinerja kegiatan menyediakan informasi bagi K/L untuk
menilai :
1. Pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan;
tan; dan2. Identifikasi dan analisis kelemahan program/kegia
n e k3. Ti dakan yang t pat untu meningkatkan kinerja.Hasil pengukuran kinerja dimaksud merupakan umpan balik
(feedback) manajemen untuk memperbaiki kinerja secara
berkelanjutan.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
31/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 27
Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap
pencapaian tujuan dan pengungkapan kendala baik pada saat
penyusunan maupun pada saat implementasi kebijakan untukmemberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja
kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas.
Evaluasi kinerja kegiatan meliputi evaluasi efisiensi tingkat
kehematan pemanfaatan sumber daya (input) yang dilakukan
melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber
daya (input) pada setiap jenis kegiatan/subkegiatan dan evaluasi
efektivitas ketepatan hasil (output) dilakukan melalui
) apembandingan hasil (output deng n target rencana.
Evaluasi kinerja kegiatan yang berkesinambungan memberikan
informasi kemajuan serta keberhasilan program berupa: efektivitas
pencapaian sasaran program dan, efisiensi biaya program. Secara
rinci manfaat pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam penerapan
penganggaran berbasis kinerja, adalah:
1. membantu untuk mempersiapkan laporan kinerja dalam waktuyang singkat;
2. mengetahui kekurangankekurangan yang perlu diperbaiki dank y amenjaga inerja ang sudah b ik;
3. sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukanevaluasi program;
4. sebagai bahan masukan/rekomendasi kebijakan selanjutnya;dan
5. sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasiselanjutnya.
Hal-Halyan perlud kur
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan terhadap pencapaian
hasil/realisasi penggunaan dana dari beberapa aspek bidang
penganggaran dalam kurun waktu tertentu, yaitu :
g iu
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
32/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 28
1. Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agarpelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Dalam hal ini masukan yang perlu diukur adalahrealisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana,
a a t n .seberap besar d na yang elah digu akan
2. Proses, adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan danketepatan pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan %
pencapaian hasil kegiatan.
3. Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapatdiperoleh dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun
tidak berwujud. Keluaran ini diukur berdasarkan satuan yang
telah ditentukan.
4. Hasil, merupakan segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran pada jangka menengah yang mempunyai
efek langsung yaitu merupakan bagian dari (%) pencapaian
sasaran program dan keterkaitannya.
SubstansiyangDievaluasi
Evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja merupakan analisa
yang dilaksanakan oleh K/L terhadap pencapaian output dan
outcome pada program/kegiatan atas alokasi input, dengan
membandingkan realisasi terhadap rencana (meliputi masukan,
keluaran, dan hasil). Secara rinci halhal yang dievaluasi adalah :
1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan;
an;2. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiat
3. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program;4. Perbandingan antara yang berlaku dengan Standar Biaya yang
ditetapkan.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
33/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 29
3.5 PeluangdanTantanganPenerapan PBK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidakringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang
lebih berat adalah mengubah mindsettidak hanya pada lingkunganPemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
sebagai lembaga legislatif. MindsetDPR dalam rangka pembahasandan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
diharapkan juga berubah menjadi outputbase, tidak lagi inputbase.Beberapa butirbutir pemikiran berkenaan dengan hubungan antara
eksekutif dengan legislatif dalam rangka pembahasan dan
p ne etapan APBN dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Di level nasional, pengalokasian anggaran didasarkan pada targetkinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan serta
pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi;
2. Target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnyadijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas;
3. Di level K/L, pengalokasian anggaran mengacu pada Programdan Kegiatan masingmasing unit sesuai dengan tugas dan
fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi angka
dasar (baseline) serta alokasi untuk kegiatan prioritas yang
bersifat penugasan;
4. Penghitungan kebutuhan anggaran untk masingmasing kegiatanmengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan
dihasilkan;
5. Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkandalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak
dirinci sampai dengan kode akun).
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
34/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 30
BABIV MEKANISMETRANSFORMASIDIMASATRANSISI
Bab ini menguraikan perubahan atau transformasi dari
program/kegiatan 2009 menjadi program/kegiatan hasil
restrukturisasi dan dari formatexisting RKAKL menjadi format baru
RKAKL. Uraian mengenai transformasi program/kegiatanmenjelaskan mengenai penyusunan anggaran dengan menggunakan
program/kegiatan hasil restrukturisasi. Termasuk di dalamnya
adalah perubahan pengelompokan kegiatan yang dikenal dalam
struktur formatexisting RKAKL. Sedangkan uraian mengenai format
baru RKAKL menjelaskan substansi informasi kinerja, tidak hanya
menampilkan angka atau jumlah alokasi anggaran semata, tetapi
juga ada informasi mengenai hubungan angka tersebut dalam
rangka pencapaian kinerja.
Adanya transformasi baik dari program/kegiatan maupun format
baru RKAKL tersebut memerlukan penanganan khusus. Informasi
apa saja yang adan dalam struktur program/kegiatan 2009 yang
masih dapat dipergunakan serta halhal baru apa saja yang harus
disediakan. Informasiinformasi tersebut nantinya tertuang dalam
format baru RKAKL.
4.1 TransformasiProgram/KegiatanSebagaimana dijelaskan pada Bab III mengenai langkah penerapan
PBK, salah satunya adalah restrukturisasi program/kegiatan.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
35/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 31Bab IV M
Salah satu aturan secara umum mengenai restrkturisasi
program/kegiatan adalah suatu unit Eselon II/satker mempunyai 1
(satu) kegiatan1
.
Pemikiran ini membawa konsekuensi bahwa satu kegiatan yang ada
pada Unit Eselon II/satker akan mempunyai ruang lingkup
pembiayaan baik untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional
dan pemeliharaan perkantoran seharihari, sekaligus pelayanan
birokrasi. Dengan kata lain, suatu kegiatan akan mempunyai
komponen yang sifatnya penunjang (gaji dan tunjangan, operasional
dan pemeliharaan perkantoran seharihari) dan komponen yang
sifatnya langsung berkaitan dengan keluaran kegiatan. Proses
penyesuaian alokasi anggaran program/kegiatan 2009 dalam
program/kegiatan hasil restrukturisasi dijelaskan di bawah ini.
Langkah- AlangkahTransformasi lokasiAnggaranProgram/Kegiatan
Proses transformasi alokasi anggaran program/kegiatan perlu
ditata langkah demi langkah agar dapat dicapai hasil yang
diharapkan. Hasil tersebut berupa alokasi anggaranprogram/kegiatan yang secara bersama mendukung pencapaian
prioritas nasional dan sesuai dengan visimis Presiden terpilih.
Lan k gkah dimaksud secara berurut sebagai beri ut:
1. Pemahaman struktur program/kegiatan 2009 dibandingkandengan program/kegiatan hasil restrukturisasi.
Perencana mampu memahami struktur program/kegiatan hasil
restrukturisasi dan hubungan antar tingkatan sebagaimanaDiagram 4.1 di bawah ini. Halhal yang perlu mendapat perhatian
dari diagram tersebut:
1 Aturan umum ini tidak berlaku jika dalam tugasfungsi unit Eselon II mempunyai dua tugasfungsi yang
berbeda sehingga memungkinkan suatu Unit Eselon II mempunyai kegiatan lebih dari satu. Disamping itu
adanya penugasan tertentu dalam rangka melaksanakan Kegiatan Prioritas nasional juga memungkinkan
suatu Unit Eselon II mendapat Kegiatan tersendiri.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
36/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 32
Rencana kinerja K/L pada dasarnya merupakan rumusankebijakan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tertentu
di masa yang akan datang (biasanya 5 tahun) sebagai upayamewujudkan visimisi K/L. Infromasi ini tertuang dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana kinerja
tersebut menghasilkan outcome K/L dengan ukuran
keberhasilan melalui perumusan indikator kinerja K/L. Pokok
pokok kebijakan yang ada dalam Renstra K/L mewarnai
kebijakan yang dibuat secara tahunan yang ada dalam
dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
Rencana kinerja baik pada tingkat program atau kegiatan,termasuk sasaran terukur yang dihasilkan beserta ukuran
capaian kinerjanya (indikator kinerja) merupakan design dari
penentu kebijakan di Pemerintah Pusat berupa RKP;
Rincian alokasi anggaran dan cara pelaksanaannya merupakandesign unit kerja yang akan melaksanakan.
Aturan umum rumusan suatu kegiatan adalah satu unit EselonII mempunyai 1 kegiatan. Artinya jika suatu unit Eselon II
mempunyai semua jenis kegiatan sebagaimana kelompok
kegiatan dalam RKAKL tahun 2009 maka, tingkatan kegiatan
dimaksud setelah hasil restrukturisasi menjadi subkegiatan;
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
37/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 33
Diagram4.1.StrukurPerencanaanPenganggaran
2. Mempersiapakan data, berupa:a.Nama program, kegiatan, subkegiatan, dan grup akun beserta
alokasi anggarannya yang berasal dari data RKAKL tahun
2009. Hal yang perlu dipahami bahwa grup akun dalam suatu
sub kegiatan beserta sub output yang dihasilkan (yang berasal
dari eks Kegiatan 0003, eks Kegiatan Prioritas K/L, dan eksKegiatan Prioritas Nasional) adakalanya bersifat mandiri.
Artinya sub output yang dihasilkan mempunyai sifat yang
menunjang langsung output kegiatan, tetapi tidak terkait
langsung dengan sub output pada tingkat sub kegiatannya. Oleh
karena itu dalam penyediaan data ini perlu adanya pemetaan
kembali program sampai dengan grupgrup akun;
b. Program/kegiatan hasil restrukturisasi (termasuk IndikatorKinerjanya).
3. gPemetaan Pro ram/KegiatanBerdasarkan datadata butir 2 tersebut di atas maka, K/L
melakukan transformasi melalui pemetaan (mapping) program,
kegiatan, subsubkegiatan, dan grup akun dalam
program/kegiatan hasil restrukturisasi dengan cara sebagai
berikut:
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
38/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 34
BaruRK KL
Dokumen anggaran dalam proses penyusunan anggaran
sebagaimana diuraikan di atas secara formal disebut Rencana Kerja
a. Programprogram 009 pada suatu Unit Eselon I dimasudalam program hasil restrukturisasi;
b. Kegiatankegiatan 2009 dimasukkan dalam kegiatan hasilrestukturisasi dengan memperhatikan halhal sebagai
beriku
2 kkan
t:
Eks Kegiatan 0001 dan 0002 setelah transformasimenjadi suatu subkegiatan tersendiri dan
menghasilkan suboutput dengan sifat penunjang tidak
langsung pencapaian output kegiatan tetapi
oua)
mempunyai dampak terhadap tput secarakeseluruhan (dari sisi efektivitas dan kualitasny ;
Mengelompokkan grupgrup akun dalam suatusubkegiatan tersendiri yang menghasilkan suboutput
tertentu yang bersifat menunjang langsung pencapaian
output kegiatan. Kelompok grup akun ini berasal dari
subkegiatan eks Kegiatan 0003, eks Kegiatan Prioritas
ia Na l.K/L, dan eks Keg tan Prioritas siona
Masingmasing subkegiatan yang mengahsilkansuboutput tersebut agar dapat dinilai kinerjanya maka,
dibentuk Indikator Keluaran (Inkel). Inkel tersebut
harus dapat dinilai keterkaitan substansinya dengan
salah satu Indikator Kinerja Kegiatan.
4. Setelah ketiga tahapan/langkah tersebut selesai dilakukan,barulah program/kegiatan hasil restrukturisasi yang sudah terisi
secara lengkap sampai dengan subkegiatannya beserta alokasianggarannya dimasukkan dalam format baru RKAKL.
4.2 TransformasiFormatExsistingRKA-KLdalamFormatA-
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
39/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 35
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). RKAKL ini
disusun oleh satuan kerja (satker) pada masingmasing K/L.
Dokumen RKAKL ini terdiri dari formatformat yang berisikaninformasi mengenai kinerja, organisasi, belanja dan pendapatan.
Sebelum bicara mengenai transformasi format RKAKL perlu
dipahami mengenai perbedaan substansi kedua format tersebut,
yaitu:
1. RKAKL Format ExistingRKAKL terdiri dari 13 form yang dapat dikelompokkan dalam
form belanja dan form pendapatan. Form belanja berbentukdaftar rincian biaya suatu kegiatan (termasuk jenis belanja
pengeluaran) beserta keluran yang ingin dicapai kegiatan.
Sedangkan form pendapatan berbentuk daftar rincian
pendapatan per kegiatan dan per akun pendapatan yang
diterima oleh suatu satker atas pelaksanaan kegiatan.
Informasi kinerja dalam format existing RKAKL sangat minim
disampaikan oleh K/L. Informasi kinerja hanya terdapat pada
isian indikator keluaran pada tingkat kegiatan dan subkegiatan.
Informasi kinerja tersebut tersebar pada format 1 (1.1 s/d 1.5).
Jika informasi tersebut ada, masih perlu diuji terlebih dahulu
apakah isian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kinerja
kegiatan.
Disamping itu kesinambungan informasi kinerja antar tingkatan
program/kegiatan/subkegiatan belum dapat dilihat secara utuh,
adakalanya terputus pada tingkat subkegiatan dan/ataukegiatan. Yang menghubungkan informasi kinerja hanya berupa
nama kegiatan.
Diagram 4.2 di bawah ini menggambarkan format existing RKA
KL beserta substansinya.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
40/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 36
Diagram4.2.FormatExsistingRKA-KL
55
DEPARTEMEN K EUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARA N
3.43.43.33.33.23.23.13.1
2.42.42.32.32.22.22.12.1
1.51.51.41.41.31.31.21.21.11.1ANGGARAN SATKER
ANGGARAN UNIT ES I
ANGGARAN K/L
FORMAT EXISTING RKA-KL
KEGIATA N
KELUARAN
VOLUME
KELUARAN
ANG GAR AN
KINERJA
KEGIATA N
PRAKI RAA N
MAJ U
KPJM
KEGIATA N
JENIS BELA NJA
MEMUAT
BIAYA OUTPUT
ANG AR AN
TERP ADU
ANG GAR AN
KINERJA
KEGIATA N
PENDAP ATAN
KEGIATAN
JENIS BEL A NJA
RINCIAN PE R
MATA AN GGARAN
MEMUAT BIAYA
INPUT
ANG GAR AN
KINERJA
2. RKAKL Baru Format
RKAKL format baru terdiri dari 3 form yang dapat
dikelompokkan berdasarkan keutuhan informasi kinerja pada
tingkat K/L dan Unit Eselon I. Informasi belanja dan pendapatan
yang ada dalam format existing RKAKL berada pada formterpisah. Sedangkan yang ada dalam form baru RKAKL,
informasi dimaksud digabung menjadi satu.
Informasi yang dikemukakan dalam format baru RKAKL lebih
menonjolkan mengenai kinerja yang akan dicapai oleh masing
masing K/L dan masingmasing Unit Eselon I. Ruang lingkup
informasi kinerja tersebut meliputi:
a. Kinerja yang ingin dicapai oleh K/L sebagai terjemahan visimisi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah;
b. Kinerja Unit Eselon I sebagai terjemahan dan dukunganterhadap pencapaian kinerja K/L melalui program dan
dijabarkan dalam kegiatankegiatan;
c. Rencana pendapatan K/L sehubungan dengan pelaksanaanprogram/kegiatan.
7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja
41/41
PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Berdasarkan gambaran informasi kinerja antara format existing
dengan format baru RKAKL maka, langkah transformasi dari
u kformatexisting ke format bar RKAKL dapat dila ukan melalui:
a. Informasi kinerja yang merupakan hasil restrukturisasig b d siprogram/ke iatan diam il dan ijadikan referen dalam
program aplikasi format baru RKAKL;
b. Sedangkan informasi kinerja lainnya seperti strategipencapaian sasaran strategi dan strategi pencapaian hasil
harus diisi secara manual dalam format baru RKAKL. Yang
mengisi informasi tersebut adalah Biro
Perencanaan/Keuangan masingmasing K/L karena berisikan
halhal yang sifatnya strategis bagi K/L;
c. Berdasarkan informasi yang telah ada dalam tabel referensiaplikasi RKAKL tersebut dan arah kebijakan maka, Unit
Eselon II/satker akan merinci alokasi anggaran
program/kegiatan sesuai dengan acuan capaian kinerja dari
masingmasing Unit Eselon II/Satker.
Recommended