Pengantar
Hukum PERDATA
ÉÄx{MJoeni Arianto Kurniawan, S. H.
1Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Beberapa Definisi “Hukum PERDATA”
• Subekti:
HkHk perdataperdata dalamdalam artiarti luasluas meliputimeliputi semuasemua hkhk privatprivatmateriilmateriil, , yaituyaitu segalasegala hukumhukum pokokpokok ygyg mengaturmengaturkepentingankepentingan--kepentingankepentingan perseoranganperseorangan
•• Sudikno Mertokusumo:Sudikno Mertokusumo:•• Sudikno Mertokusumo:Sudikno Mertokusumo:
Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan ygmengatur hak dan kewajiban perorangan yg satuterhadap yg lain di dalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannyadiserahkan masing-masing pihak.
2Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Sehingga
Hukum Perdata = Hukum yg mengatur
kepentingan perseorangankepentingan perseorangan
( private interest )
���� Mengatur hak dan kewajiban perseorangan
dalam hub antara subyek-subyek hukum
3Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Hukum Perdata di Indonesia bercorak PLURALISTIK
• Pasal 131 jo Pasal 163 I.S
• Pasal 49 UU 7/89 jo UU 3/06
• Sehingga sumber hukum perdata di Indonesia:
1. BW � untuk org Eropa, Timur Asing Tiong Hoa (kecuali ttg persoalan perkawinan & larangan perkawinan), & Timur Asing non Tiong Hoa khusus utk persoalan hk harta kekayaan dan hk waris dg perkawinan), & Timur Asing non Tiong Hoa khusus utk persoalan hk harta kekayaan dan hk waris dg testamen
2. Hk Adat � Penduduk pribumi dan Timur Asing non Tiong Hoa (utk persoalan perdata pd umumnya)
3. Hk Islam � Seluruh penduduk beragama Islam utk persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh, infaq, dan ekonomi syariah.
4Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Pemberlakuan BW pd penduduk
Pribumi
• Pasal 131 I.S ayat 4 jo Stb.1917 no 12
• Penundukan diri secara suka rela kpd BW
• Tdp 4 macam:
1. Penundukan diri sepenuhnya1. Penundukan diri sepenuhnya
2. Penundukan diri sebagian
3. Penundukan diri utk perbuatan tertentu
4. Penundukan diri diam-diam
5Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Sejarah BW
• Corpus Juris Civilis / Codex Justinianus
( Romawi abad 5 M)
• Code Civil des Francais / Civil Code Napoleon • Code Civil des Francais / Civil Code Napoleon
(Perancis 1804)
• BW
6Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Sistematika BW
1. Buku I : Hk orang (van personen /
personen recht)
2. Buku II : Hk Benda (van zaken)
3. Buku III : Perikatan (van verbintenissen)3. Buku III : Perikatan (van verbintenissen)
4. Buku IV : Pembuktian & Daluarsa
(Bewijsen verjsring)
7Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Obyek HK PERDATA
1. Hukum perorangan /
Bdn Pribadi (personen recht) BUKU I BW jo UU
1/74
2. Hk keluarga (Famillie recht)2. Hk keluarga (Famillie recht)
3. Hk harta kekayaan
(vermogensrecht) BUKU II & III BW
4. Hk waris (erfrecht)
8Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
1. Hukum PERORANGAN
• Subyek Hukum:
- Siapa sajakah
?
9Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
- Sejak kapan ?
- Bilamana
Subyek Hukum
• DEFINISI:
“Penyandang hak & kewajiban.”
10Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Orang Badan Hukum
ORANG
• Pasal 2 BW
• SEHINGGA:
Setiap orang, siapapun, sejak ia menyandang
hak dan kewajiban, mk ia tlh dpt dikatakan
11Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
hak dan kewajiban, mk ia tlh dpt dikatakan
sebagai subyek hukum.
Subyek Hukum
“Penyandang hak & kewajiban”
Mununtut Hak Melaksanakan Kewajiban
PERBUATAN HUKUM
Dibutuhkan KECAKAPAN
12Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• SEHINGGA:
Setiap orang, kapanpun, dapat memiliki hak &
kewajiban ( setiap orang dpt berwenang /
Bevoegd ).
TAPI
Tidak setiap orang mampu melakukan Tidak setiap orang mampu melakukan
perbuatan hukum ( Setiap orang belum tentu
cakap / Bekwaam )
13Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• TIDAK CAKAP BERBUAT:
1. Belum Dewasa � 1330 BW jo 330 BW jo psl
47 UU No.1 Th 74.
2. Orang yg berada di bawah PENGAMPUAN
(Org yg tlh dewasa, namun dianggap tidak
cakap krn keadaan tertentu spt: dungu, gila, cakap krn keadaan tertentu spt: dungu, gila,
pemboros) � Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW
3. Orang-orang yg dilarang UU utk melakukan
perbt.2 hk tertentu misalnya orang yg
dinyatakan pailit (UU Kepailitan).
14Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
BADAN HUKUM
• SYARAT Badan Hukum:
1. Mempunyai pengurus (alat / organ)
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kekayaan sendiri yg terpisah dari 3. Mempunyai kekayaan sendiri yg terpisah dari kekayaan anggotanya
4. Disahkan oleh badan yg berwenang.
• Cth:
Perseroan Terbatas (P.T), Yayasan, Koperasi.
15Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
2. Hukum KELUARGA
• Mengatur antara lain persoalan-persoalan:
- Perkawinan
- Perceraian
- Kekuasaan orang tua - Kekuasaan orang tua
- Kedudukan anak
- Perwalian (voogdij)
- Pengampuan (curatele)
16Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
PERKAWINAN
• Syarat perkawinan � Pasal 2 jo Pasal 6 UU
No.1 Th 74.
• Usia kawin � pasal 7 UU No.1 Th 74
• Larangan perkawinan � Pasal 8 UU No. 1 Th
7474
KEKUASAAN ORANG TUA:
• Pasal 45 – 49 UU no. 1 Th 74
17Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
PERWALIAN
• Pasal 50 – 54 UU no. 1 Th 74
• 3 Macam perwalian:
1. Perwalian menurut UU
2. Perwalian dg wasiat
3. Perwalian oleh penunjukan pengadilan3. Perwalian oleh penunjukan pengadilan
18Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
3. Hukum HARTA KEKAYAAN
Tdr dr:
1. Hukum kebendaaan (Buku II BW)
2. Hukum perikatan (Buku III BW)
19Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
1. Hk Kebendaan
• Adalah aturan-aturan yg mengatur hubungan antara orang dg kebendaan
• Diatur dlm Buku II BW
• Bersifat tertutup, artinya orang tdk • Bersifat tertutup, artinya orang tdk diperkenankan menciptakan hak kebendaan diluar yg diatur dlm Buku II BW
• Pasal 499:
“Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yg dpt dikuasai oleh hak milik.”
20Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• Hak kebendaan (zakelijke rechten)� hak yg
diberikan kpd seseorang, yg memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda, yg dpt
dipertahankan terhadap setiap orang.
• Hak kebendaan >< Hak perseorangan
• Hak perseorangan (persoonlijke rechten) �• Hak perseorangan (persoonlijke rechten) �
Hak yg hanya dapat dipertahankan thd orang
tertentu saja. Ex: hak tuntutan / penagihan
kepada seseorang.
21Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• SEHINGGA:
Benda berwujud
“Benda” � hak milik
menurut BW Benda tdk berwujud
• Pembagian “Benda” :
a. 1. Benda berwujud
2. Benda tdk berwujud
b. 1. Benda bergerak
2. Benda tdk bergerak
22Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• Benda bergerak:
a. Karena sifatnya � benda yg dpt dipindah-pindahkan tanpa
mengubah bentuknya.
b. Karena penetapan UU � benda yg oleh UU ditetapkan sbg
benda yg bergerak (Biasanya berupa hak yg penguasaannya
bisa dipindahtangankan)
ex: Hak cipta.
• Benda tdk bergerak:• Benda tdk bergerak:
a. Karena sifatnya � ex: tanah
b. Karena tujuan pemakaiannya � ex: mesin pabrik
c. Karena UU � hak erfpacht.
• Aturan ttg Hk Benda berkait dg persoalan tanah menurut Buku
II BW sdh tidak berlaku lagi dg diganti oleh UU No 5 / 60
(UUPA)
23Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
2. Hk Perikatan
• Diatur dlm Buku III BW
• Subekti:
“Perikatan adalah aturan yg mengatur
hubungan hukum antara dua pihak, di mana hubungan hukum antara dua pihak, di mana
pihak yg satu mempunyai hak menuntut suatu
prestasi (kreditur) dari pihak lainnya yg wajib
memenuhi tuntutan tersebut (debitur).”
• “Perikatan” dlm bhs Belanda � verbintenis
24Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• Obyek perikatan:
�Prestasi (prestatie), yakni hak kreditur dan kewajiban dr debitur.
Dpt brp (Psl 1234 BW):
1. Memberikan sesuatu
2. Melakukan perbuatan
3. Tdk melakukan suatu perbuatan
• Subyek perikatan:
1. Kreditur � pihak yg berhak atas prestasi
2. Debitur � pihak yg wajib melakukan prestasi
25Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
• Sumber-sumber / sebab-sebab timbulnya perikatan (1233 BW):
1. Adanya UU
2. Adanya perjanjian
1. Adanya UU (Psl 1352 BW):
a. UU sajaa. UU saja
b. Karena adanya perbuatan orang (1353 BW):
- Sesuai hukum
- Bertentangan dg hukum / onrechtmatigedaad ( 1365 BW)
26Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
2. Adanya Perjanjian
• Syarat sah-nya perjanjian (Psl 1320 BW) :
1. Adanya kesepakatan.
Tdk krn (1321 BW):
- Kekhilafan (atas orang,
barang, maupun tujuan
perjanjian) perjanjian)
- Penipuan
- Paksaan
2. Cakap � Ps 1330 BW
3. Suatu hal tertentu � Ps 1333 BW
4. Sebab / causa yg halal
27Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
4. Hukum WARIS
• Berlaku pluralisme hukum ( BW, Adat, Islam)
• Obyek waris � hny terbatas pd hak & kewajiban dlm
lapangan kekayaan saja.
• Obyek hk waris:
1. Penentuan atas siap saja yg mjd ahli waris1. Penentuan atas siap saja yg mjd ahli waris
2. Penggolongan ahli waris berdasarkan urutannya
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Apa saja yg dpt dipesankan oleh seseorang bila ia
meninggal dan batas-batas kekuasaan seseorang
utk membuat pesan-pesan ttg harta
peninggalannya28Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Sekian & Terima Kasih
Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t
29Joeni Arianto K - Pengantar Hukum Perdata
Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t
`xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát \ÇwÉÇxá|tÊ