Penggantian Nazhir
PENGGANTIAN NAZHIR
Dasar Hukum Penggantian Nazhir
Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Badan WakafIndonesia adalah memberhentikan dan mengganti nazhir. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:
(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk: … d. memberhentikan danmengganti nazhir; ….
Alasan Penggantian Nazhir
Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nazhir,baik yang berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, dapat diganti apabilayang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
1 / 7
Penggantian Nazhir
b. berhalangan tetap;
c. mengundurkan diri;
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalamperaturan perundang-undangan wakaf;
e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nazhirorganisasi dan badan hukum);
g. diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
Persyaratan Penggantian Nazhir
Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan penggantian nazhir kepadaBWI adalah sebagai berikut:
No
Berkas Administrasi
2 / 7
Penggantian Nazhir
I
Bagi Nazhir Perseorangan
I.1
Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nazhir kepada BWI
I.2
Surat pengantar permohonan pe ng gantian n azhir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWI
I.3
Keputusan rapat tentang penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur nazhir paling kurang 3 (tiga) orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar hadir peserta rapat. (Nazhir organisasi atau badan hukum tanpa menyebutkan struktur nazhir)
I.4
Alasan penggantian nazhir (di- check list sesuai dengan alasan penggantian nazhir)
3 / 7
Penggantian Nazhir
I.4.1
Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir meninggal dunia, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia /kematian dari instansi yang berwenang
I.4.2
Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir berhalangan tetap, dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan ber materai cukup
I.4.3
Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir mengundurkan diri, dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak bersangkutan ber materai cukup
I.4.4
Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir organisasi atau badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan, dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus dan/atau instansi yang berwenang
I.4.5
Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya ber materai cukup
I.4.6
4 / 7
Penggantian Nazhir
Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan
I.5
Foto copy KTP calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua, sekretaris, bendahara)
I.6
Daftar riwayat hidup calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua, sekretaris, bendahara)
I.7
Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
I.8
Foto copy Surat Pengesahan Nazhir
I.9
5 / 7
Penggantian Nazhir
Foto copy serti p ikat wakaf (jika sudah bersertifikat).
1.10
Program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf
I.1 1
Laporan pengelolaan dan pengembangan wakaf
II
Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga melampirkan persyaratan berikut ini
II.1
Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang
II.2
Daftar susunan pengurus
6 / 7
Penggantian Nazhir
II.3
Foto copy Anggaran Rumah Tangga
II.4
Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi /badan hukum
II.5
Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup
7 / 7