1. Oleh: Raflis Disampaikan dalam Rangka: Pertemuan Tim Mediasi
dengan PakarRuang Rapat Gedung Manggala Wanabakti Kementrian
Kehutanan Blok I Lantai III Pada Tanggal 25 Januari 2012
2. Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan PermenhutNo.
P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008)Tembusan :Permohonan
PersyaratanPerusahaanDirjenMenteri Kehutanan BaplanAdmin&Teknis
(Proptek)Kadishut ProvKadishut Kab/Kota SK IUPHHK dibatalkan
Persyaratan Adminsitrasi Rekom Gubernur Atas UsulanDirjen BPK
apabila tdk membayar IIUPH memeriksa dlm jangka waktu
ygBupati/Walikota Berdasarkelengkapan Adm,ditentukan dlm
PermenhutPertimbangan Teknis Kepala Dinas 10 hr krjAdmin Tdk
Lengkap,IIUPH Kht Kab/Kota, tidak ada beban hak Tolakdan didasarkan
analisis fungsi kaw Admin Lengkap, DirjenDns Kht Prov & Kepala
BPKH serta minta KaBaplan Konfirm Areal (30 hr krj) Dapat
mengajukandilamp peta lokasi skala 1 : 100.000 kembali Menhut mener
Rencana Lokasi yg dimohon & Citrabitkan SK IUPHHK- Landsat
resolusi minimal 30 m, skalaHTI 1 : 100.000 Pernyataan bersedia
buka kantor Pada Areal yg Areal diluar Pencad. Dirjen menerbitkandi
Prov/Kabdicadkan Menhut diajukan ke Menhutuntuk dicadkanSPP IIUPH 6
hr krj Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha. SK IUPHHK-HTI Bergerak di bid
usaha kehutanan/diberikan setelah pertanian/perkebunanpembayaran
IIUPH Surat Izin Usaha Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen
Melakukan NPWPPenilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan
MenteriPersyaratan Teknis Proposal Teknis Tidak Lulus,
TolakBerdasarkan WA,DirjenLulus,Persetujuan Menhut (7 hr krj) (7 hr
krj)menyiapkan konsep Kep Berdasarkan AMDAL/UKL&IUPHHK- HTI kpd
UPL, Menteri menginstruksikanMenhut Melalui Sekjen & KaBaplan
untuk menyiapkanSurat Perintah PenyusunanSekjen menelaah aspek Peta
Areal Kerja (WA) 1. AMDAL 150 HrHukumnya (5 hr krj) (15 hr krj) 2.
UKL DAN UPL 60 Hr3. Apabila tdk dipenuhi, Srt persetujuan
batal
3. Penyimpangan Terhadap AturanPermohonan
PersyaratanAdmin&Teknis (Proptek)Mentri KehutananKelengkapan
AdministrasiPersyaratan Adminsitrasi Terhadap RTRWPDirjen
BPKRekomendasi Gubernur Terhadap RTRWK Konfirmasi Areal Rekomendasi
Bupati Terhadap TGHK 2 Baplan Analisis Fungsi Kawasan Dishut/BKPH1
Dokumen Amdal Komisi AmdalPembayaran IUPHHPenyusunan Amdal Izin
Lingkungan Baplan Peta Areal Kerja3Mentri KehutananSekjen SK
IUPHHK-HTUU 26 / 2007 dan PP 26/2008Aspek HukumUU 27/ 2007Tindak
Pidana Tata Ruang 4
4. Penyimpangan 1: Persyaratan Administrasi (Tahun 2004)
Rekomendasi Gubernur(Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 Juli
2004)Tidak Sesuai Dengan RTRWPPerda No 10 Tahun 1994Rekomendasi
BupatiNomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 Oktober 2005RTRWK Perda No 19
Tahun 2004TGHKAnalisis Fungsi Kawasan Kepmen 173/
1986Dishut/BKPH1
5. Rekomendasi Bupati Tidak Sesuai Dengan Perda No 19 Tahun
2004Tentang RTRWK Bengkalis
6. Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau
7. Penyimpangan Terhadap TGHKKepmen 173 ahun 1986 Tentang
TGHK
8. Penyimpangan 2: Konfirmasi Areal (Tahun 2004)Kriteria
Kawasan Yang dapat diberikan IUPHHK-HTBaplanKonfirmasi Areal2
9. Penyimpangan 2: Konfirmasi Areal1. Pengaburan kriteria
kawasan hutan yang dapat diberikan IUPHHK-HT terhadap fungsi
kawasan hutan berdasarkan TGHK/Penunjukan Kawasan Hutan (Pasal 3
ayat 1 P.19/Menhut-II/2007 ; Pasal 1a P.11/Menhut-II/2008 ;
Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981 ; Pasal 1
Point 4 P. 33/Menhut-II/2010 )2. Peraturan yang mengatur penggunaan
kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan ditemukan dalam PP
No 26 Tahun 2008 Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa
IUPHHK-HThanya dapat diberikan dalam kawasan Hutan Produksi
(HP)
10. Pengaburan kriteria kawasan hutan yang dapatdiberikan
IUPHHK-HT terhadap Fungsi Kawasan Hutan 1. Pasal 3 ayat 1
P.19/Menhut-II/2007 Areal untuk pembangunan hutan tanaman adalah
HutanProduksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin
lainnya, dalam TGHK /Penunjukankawasan hutan hanya dikenal istilah
Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP)dan hutan
produksi konversi (HPK), tidak ditemukan penjelasan yang
menghubungkan antarahutan produksi yang tidak produktif dengan
kriteria kawasan hutan dalam TGHK. 2. Pasal 1a P.11/Menhut-II/2008
Hutan Produksi yang tidak produktif adalah hutan yangdicadangkan
oleh mentri sebagai hutan tanaman. artinya seluruh kawasan hutan
dapatdidefinisikan sebagai hutan produktif dengan mengabaikan
fungsi kawasan hutan yang telah diaturdalam TGHK/Penunjukan kawasan
hutan tanpa disertai kriteria yang jelas. 3. Tidak ditemukan
penjelasan yang memadai tentang penggunaan kawasan hutan sesuai
denganfungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam Peta TGHK/
Penunjukan kawasan hutan terutamaperbedaan penggunaan antara Hutan
Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP). 4. Perbedaan
penggunaan Hutan Produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap
(HP) dapatdilihat dalam Keputusan Mentri Pertanian Nomor :
683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tatacara penetapan hutan
produksi Yang dimaksud dengan hutan produksi dengan
penebanganterbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat
dieksploitasi dengan cara tebang pilih sedangyang dimaksud dengan
hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi
baikdengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
dilihat dari kriteria kawasan HutanProduksi dengan Pengelolaan
Terbatas identik dengan hutan produksi terbatas (HPT) dan
hutanproduksi bebas identik dengan hutan produksi tetap (HP) 5.
Pasal 1 Point 4 P. 33/Menhut-II/2010 Hutan produksi yang dapat
dikonversi yang selanjutnyadisebut HPK adalah kawasan hutan yang
secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagiSecara tidak langsung
dapat dikatakan bahwa IUPHHK-HTpembangunan di luar kegiatan
kehutanan. hanya dapat diberikan dalam kawasan Hutan Produksi
(HP)
11. Peruntukan Kawasan Hutan Produksi dalam RTRWN (PP 26 Tahun
2008 )Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud
dengankawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalahkawasan
hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan
alam.Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud
dengankawasan peruntukan hutan produksi tetap adalahkawasan hutan
yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan
tanaman.Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf c Yang dimaksud
dengankawasan peruntukan hutan produksi yang dapatdikonversi adalah
kawasan hutan yang secara ruangdicadangkan untuk digunakan bagi
perkembangantransportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian,
perkebunan, industri, dan lain-lain. IUPHHK-HT hanya dapat
diberikan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
12. Penyimpangan Terhadap FungsiKawasan Hutan Kawasan yang
diizinkan untuk IUPHHK-HT adalah padahutan produksi tetap (HP) Pada
Kawasan ini tidak terdapat Hutan Produksi Tetap IUPHHK-HT Pada
kawasan ini 100% tidak sesuai denganTGHKFungsi Kawasan Pada SK 327
SektorLuas (ha)Pulau PadangHutan Produksi Terbatas (HPT)18.133Hutan
Produksi yang dapat dikonversi 23.352(HPK)Kawasan Suaka Alam
232JUMLAH 41.717
13. Penyimpangan Terhadap TGHKKepmen 173 ahun 1986 Tentang
TGHK
14. Penyimpangan 3. Penyusunan Amdal (2004)Dokumen Amdal Kurang
Mempertimbangkan Dampak Subsidence Pada Pulau KecilDokumen Amdal
Komisi Penilai Amdal Tidak memperhatikan RTRWP, RTRWK, TGHK Komisi
AmdalIzin LingkunganIzin Lingkungan Sudah Kadaluarsa3 Kepres No 32
Tahun 1990PP No 47 Tahun 1997PP No 26 Tahun 2008Areal Kerja Berada
Pada Kawasan Bergambut
15. Dokumen Amdal Dokumen Amdal Kurang Mempertimbangkan Dampak
Subsidence Pada PulauKecil (Lihat Bagian hipotesa Tenggelamnya
sebuah pulau) , Dokumen RPL Hal III-6menjelaskan bahwa Pembukaan
wilayah Hutan (Pembuatan kanal dan salurandrainase) dapat
menimbulkan subsidensi tanah gambut mencapai 50 cm padatahun
pertama, dan rata rata 10 cm pada beberapa tahun berikutnya Area
Penambahan tidak sesuai dengan RTRWP Riau dan RTRWK Bengkalis
(TidakSesuai dengan PP 27 Tahun 2008 tentang Amdal) Tidak ditemukan
berita acara sosialisasi konsultasi publik pada desa interaksi
dipulau padang (Kepmen LH No 2 tahun 2004 dan Keputusan Kepala
Bappedal No 8Tahun 2000) Tidak dilampirkan seluruh dokumen
perizinan sebagai syarat kelengkapandokumen (Kepmen LH No 2 Tahun
2000) Tidak dijelaskan metodologi dan analisis yang menjelaskan
Terdapat KubahGambut oligotropik yang terpengaruh air asin dengan
kedalaman lebih dari 2 mseluas 51.942 ha (Kepmen LH No 5 tahun
2000) Plot Pengambilan sampel kualitas air permukaan tidak
dilakukan diwilayah pulaupadang
16. Komisi Amdal Hasil Rapat Penilaian tidak mempertimbangkan
RencanaTata Ruang, Menurut Pasal 16 ayat (4) PP 27 Tahun
1999Instansi yang bertanggung jawab wajib menolakkerangka acuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila rencana lokasi
dilaksanakannya usaha dan/ataukegiatan terletak dalam kawasan yang
tidak sesuai denganrencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata
ruangkawasan Berita Acara Rapat Penilai Amdal Tanggal 20 Oktober
2004belum menyetujui Dokumen Amdal, dan tidak ditemukanberita acara
rapat Tim penilai lainnya. (Cacat Proses) Dari daftar hadir Rapat
Penilaian Dokumen AMDAL tidakdihadiri oleh masyarakat yang terkena
dampak di PulauPadang (tidak sesuai dengan PP No 27 tahun 1999
tentangAMDAL)
17. Izin Lingkungan Keputusan Gubernur Riau Kpts. 667/XI/2004
tanggal 11November 2004 tentang Kelayakan LingkunganKegiatan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di
areal tambahanKabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi
Riauoleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah dicabutoleh
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006
dan Tidak berlakulagi. Izin lingkungan yang digunakan sudah
kadaluarsa(Antara keluarnya SK 327 dan Izin Lingkunganmempunyai
rentang waktu sekitar 5 tahun) Lihat Pasal24 ayat 1 PP 27 Tahun
1999.
18. Areal Kerja IUPHHK-HT Berada Pada Kawasan Bergambut Kawasan
Bergambut dengan Kedalaman Lebihdari 3 Meter dilindungi oleh
aturanPerundangan diantaranya: Kepres No 32 Tahun 1997 tentang
pengelolaankawasan lindung PP No 47 tahun 1997 yang diganti dengan
PP No26 tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional
(RTRWN)
19. Penyimpangan 4: Penilaian Aspek Hukum (2009)Tindak Pidana
Penataan RuangSekjenUU No 26 Tahun 2007Tentang Penataan Ruang
Sebagian Areal Kerja sudahditetapkan sebagai Kawasan Lindung PP No
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalAspek
Hukum Kawasan Yang diperuntukkan untuk IUPHHK-HTadalah hutan
produksi tetap (HP)UU No 27 Tahun 2007Tentang Pengelolaan Kawasan
Pesisir dan Pulau KecilTidak diprioritaskan untuk budidaya
kehutanan4
20. Penyimpangan 4: Penilaian Aspek Hukum (2009) Lamanya
rentang waktu proses keluarnya izin antara tahun 2004-2009 (5
tahun) Keluarnya 3 aturan baru yang berdampak secara hukum terhadap
prosesperizinan yang sudah berjalan yaitu: UU No 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang yang memberikan mandat untuk menertibkan
perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan Sangsi
Pidana terhadap Pemberian Izin yang melanggar Tata Ruang. UU No 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau
kecil dimana Pulau Padang masuk kategori pulau kecil yang
didefinisikan oleh UU 27 Tahun 2007 PP No 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menegaskan kriteria
kawasan lindung dan budidaya serta penegasan fungsi kawasan hutan
produksi terhadap perizinan kehutanan. Seharusnya dengan keluarnya
3 aturan baru ini proses Perizinan IUPHHK-HT dipulau padang diulang
kembali mulai dari tahapan awal, karena beberapasubstansi yang
diatur dalam 3 aturan baru berdampak terhadap kriteria kawasanyang
diajukan pada wilayah pulau padang.
21. Penertiban PerizinanUU No 26 Tahun 2007
22. (Tindak Pidana Penataan Ruang) UU No 26 Tahun 2007
23. UU No 27 Tahun 2007(Pulau Pulau Kecil)Luas Pulau Padang:
111.500 ha atau 1.115 km2(masuk kategori pulau kecil) Pasal 1 Ayat
(3) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan2.000 km (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan
Ekosistemnya. Pasal 23 (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan
perairan di sekitarnya dilakukanberdasarkan kesatuan ekologis dan
ekonomis secara menyeluruh dan terpadudengan pulau besar di
dekatnya. Pasal 23 (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan
di sekitarnyadiprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan
berikut: a. konservasi; b.pendidikan dan pelatihan; c. penelitian
dan pengembangan; d. budidaya laut; e.pariwisata; f. usaha
perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
g.pertanian organik; dan/atau h. Peternakan.Tidak diprioritaskan
untuk kegiatan kehutanan
24. Beberapa Pengertian Dalam PP 26 Tahun 2008 Rencana pola
ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Pemerintah ini
(Pasal 50 ayat 2) Strategi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung
Nasional mewujudkan kawasan berfungsilindung dalam satu wilayah
pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
luaspulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya (Pasal 7 ayat
2 huruf b) Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya adalah dengan
mengembangkan kegiatan budidaya yangdapat mempertahankan keberadaan
pulau-pulau kecil. (Pasal 8 Ayat 3 huruf e) Yang dimaksud dengan
kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutanyang
secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam Penjelasan Pasal
64 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan
produksi tetap adalah kawasan hutan yangsecara ruang digunakan
untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Penjelasan Pasal 64
Ayat(1) Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan
produksi yang dapat dikonversi adalahkawasan hutan yang secara
ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan
transportasi,transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan,
industri, dan lain-lain. Penjelasan Pasal 64 Ayat(1) Huruf c
25. Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional
27. Penyimpangan Terhadap Perda No 19 Tahun 2004 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis IUPHHK-HT hanya
diperbolehkan pada kawasan hutan produksi (HP) Pada area ini
terdapat Hutan Produksi seluas 22.554 ha, namunteridentifikasi
sebagai lindung gambut. IUPHHK-HT pada kawasan ini 100% tidak
sesuai dengan RTRWK BengkalisFungsi KawasanLuas (ha)1. Kawasan
Budidaya 13.2351.a. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta
4.5841.b. Kawasan Perkebunan Rakyat2.0011.c. Kawasan Pertanian
Lahan Basah4.7191.d. Kawasan Pertanian lahan Kering 1.9302. Kawasan
Lindung28.4822.a. Buffer 2.0072.b. Hutan Produksi Tetap yang
didalamnya terdapat lindung gambut 22.5542.c. Kawasan hutan Lindung
gambut 3.3512.d. Kawasan hutan Suaka Alam 389JUMLAH41.717
28. Penyimpangan Terhadap Perda No 19 Tahun 2004Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
29. Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau Pada Kawasan ini fungsi kawasan dalam
RTRWP hanya menggambarkan: 1) ArahanPemanfaatan Kawasan Kehutanan,
2)Arahan Pemanfaatan KawasanPerkebunan, 3) Kawasan Lindung.
IUPHHK-HT hanya diperbolehkan pada Arahan Pemanfaatan Kawasan
Kehutanan Terdapat 19.599 ha (42,19%) dari izin yang tidak sesuai
dengan RTRWP denganPeruntukan APK Perkebunan seluas 3.954 ha dan
kawasan lindung seluas 17.599haFungsi Kawasan Luas (ha)APK
Kehutanan24.118APK Perkebunan 3.954Kawasan Lindung13.645Jumlah
41.707
30. Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau
31. Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional Peta Lampiran VII PP 26 Tahun 2007
hanyamenggambarkan kawasan lindung dan budidaya. Kawasan yang
diizinkan untuk IUPHHK-HT adalahKawasan Budidaya yang berada dalam
kawasan hutanproduksi. Terdapat 28.160 ha atau 67,5% dari luas izin
dalamkawasan ini yang berada dalam Kawasan Lindung Fungsi
KawasanLuas (ha) Kawasan Lindung 13.556 Kawasan Budidaya28.160
32. Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional
33. Temuan Lain Penyimpangan dalam Proses PerubahanFungsi
Kawasan hutan (Sesuai denganPesanan) Penyimpangan terhadap luasan
Izin dalamsatu provinsi Dampak Tenggelamnya Sebuah Pulau Konflik
Sosial
34. Pengelolaan Hutan ProduksiSKORHutan ProduksiBudidaya Hutan
Alam (IUPHHK-HA / HPH) 124-175 Terbatas Fungsi tidak dapat
salingdipertukarkan karena Hutanskornya berbedaProduksiBudidaya
Hutan alamHutan Produksi dan Tanaman (IUPHHK-Tetap HT / HPHTI/
HTI)SKOR Fungsi dapat saling< 124 dipertukarkan karenaskornya
sama Budidaya Non KehutananHutan Produksi (Perkebunan, Pertanian, P
Konversiertambangan)
35. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK-HA Tidak Sesuai
SKOR Hutan Produksidengan124-175TerbatasIUPHHK-HTKetentuan dan
Berdampak Perkebunan Hidrologi Ada SK Mentri PerubahanFungsi
Kawasan Hutan IUPHHK-HA Tidak SesuaiHutan Produksi
IUPHHK-HTdenganTetap Ketentuan Perkebunantetapi Tidak Berdampak
SKORAda SK Mentri Perubahansecara < 124Fungsi Kawasan Hutan
Hidrologi IUPHHK-HAHutan Produksi IUPHHK-HTSesuai dengan Konversi
Ketentuan Perkebunan
36. Pasal 8 PP No 6 Tahun 19991) Ketentuan luas maksimal Hak
Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
diatur sebagai berikut: a. Untuk satu propinsi setiap pemegang hak
maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar; b. Untuk seluruh
Indonesia setiap pemegang hak maksimal seluas 400.000 (empat ratus
ribu) hektar; c. Khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang
hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar.Luas Izin PT
RAPP (SK 327) seluas 350.165 Ha Ha
39. Dampak Bencana(HipotesaTenggelamnya Pulau) Penurunan
relatif daratan terhadap permukaanlaut sekitar 7 sampai 8 cm/tahun.
Beda elevasi antara darat dan laut rata rata 5meter Perkiraan waktu
pulau tenggelam 60 - 70tahun.
http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/
40. Konflik SosialBukti Keberadaan Masyarakat di Pulau
Padangdapat dilihat pada:1. Peta Army Map Service yang diterbitkan
tahun 1945 skala 1: 250.0002. Peta Topografi Bakosurtanal yang
diterbitkan tahun 1975 skala 1: 50.0003. Peta Map Sol Central
Sumatra yang diterbitkan tahun 1986 skala 1: 1.000.000
41. Map Army 1945 Peta Map Army Peta Bakosurtanal
42. Bakosurtanal 1975
43. Map Soil Central
Sumaterahttp://raflis.wordpress.com/2011/02/12/map-soil-central-sumatera/