PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Mengingat : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka
pertanian tanaman pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung perlu dikelola secara intensip sehingga dapat berhasil
guna dan berdaya guna demi untuk mencapai swasembada di
bidang pangan;
b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah
dibidang Pertanian Tanaman Pangan maka dipandang perlu
membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b serta
pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung tentang Pembentukan, Susunana Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655;
2
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah I Bali Nomor 15 Tahun 1989
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali dibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada
Kabupaten Daerah Tingkat II;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Tanggal 23 Juni 1980
Nomor 453/kpts/org/6/1980 tentang Susunan Organisasi Dinas
Pertanian Tanaman Pangan;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
3
d. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung;
f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung;
g. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
BAB II
PEMBENTUKAN DINAS
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung
BAB III
PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
1. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman
Pangan.
2. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4
Dinas Daerah mempunyai tugas pokok :
a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang yang menjadi
tanggung jawabnya.
4
b. Melaksanakan tugas pembentukan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah
kepadanya.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 4 Dinas Daerah mempunyai fungsi:
a. Perumusan ketentuan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian
perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundnag-Undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang –
Undangan yang berlaku;
c. Pengamanan dan Pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas Pokoknya sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang – Undangan yang berlaku.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi-seksi
d. Cabang Dinas.
Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Umum
b. Urusan Kepegawaian
c. Urusan Keuangan
d. Urusan perlengkapan.
5
Pasal 8
1. Seksi – seksi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah :
a. Seksi Bina Program
b. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan
c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
d. Seksi Penyuluhan
e. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
2. Seksi Bina Program terdiri dari :
a. Sub. Seksi Data dan Statistik Pertanian
b. Sub. Seksi Identifikasi, Perumahan Program & Penganggaran
c. Sub. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
3. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
a. Sub. Seksi Pengujian dan Pengembangan Produksi
b. Sub. Seksi Pembinaan Produksi Benih dan Bibit
c. Sub. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
4. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :
a. Sub. Seksi Konservasi Tanah dan Air
b. Sub. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma
c. Sub. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit
5. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
a. Sub. Seksi Bimbingan/Pengembangan Tenaga Penyuluh dan Program Penyuluhan
b. Sub. Seksi Bimbingan/Pengembangan Kelembagaan Tani
c. Sub. Seksi Bimbingan/Pengembangan Tehnologi dan sarana Penyuluhan
6. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari :
a. Sub. Seksi Management Usaha Tani & Pemanfaatan sumber daya alam.
b. Sub. Seksi Pasca Panen & Perizinan
c. Sub. Seksi Informasi Pasar.
Pasal 9
Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
a. Kepala Cabang Dinas
b. Urusan Tata Usaha
c. Petugas Tehnis Pertanian Tanaman Pangan.
6
Pasal 10
Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan
Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daerah ini.
BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 11
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas
pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Sub. Bagian Tata Usaha
Pasal 12
1. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melakukan pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. melakukan pengurusan Keuangan;
c. melakukan pengurusan Keuangan;
d. melakukan pengurusan Perlengkapan.
2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
7
Pasal 13
1. Urusan Umum mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;
b. menyelenggarakan segala pekerjaan pencatatan, pengetikan, penggandaan dan
pengiriman Surat;
c. menyiapkan, menyusun dan merawat arsip/dokumentasi;
d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata
Usaha.
2. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;
b. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi data, mutasi, pembinaan
karier, pemberhentian/pensiunan pegawai;
c. merencanakan kebutuhan pegawai;
d. merencanakan, dan melaksanakan usaha kegiatan yang berhubungan erat dengan
pembinaan kesejahteraan pegawai;
e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai;
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata
Usaha.
3. Urusan Keuangan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;
b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan Anggaran Rutin;
c. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata
Usaha.
4. Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Kantor;
c. melaksanakan pengadaan perlengkapan Kantor;
d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang serta inventaris kantor;
e. mengurus pemeliharaan dan penggunaan kendaraan Dinas, bangunan dan
Perlengkapan Kantor;
f. menyusun dan menyiapkan tempat rapat;
g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata
Usaha.
5. Masing – masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
8
Bagian Ketiga
Saksi Bina Program
Pasal 14
1. Seksi Bina Program mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. merumuskan kebijaksanaan tehnis dibidang pertanian tanaman pangan;
c. mengumpulkan data dan pengolahan data serta penyajian data dibidang pertanian
tanaman pangan dan statistik;
d. mempersiapkan perumusan program dan pengendalian;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta merumuskan saran
dan permasalahan;
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.
Pasal 15
1. Sub Seksi Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi dan penyajian data
statistik pertanian tanaman pangan (padi, palawija, hortikultura serta data potensi
wilayah);
c. membuat data ramalan dan evaluasi produksi tanaman pangan;
d. menyiapkan perencanaan sesuai dengan pengumpulan data dan statistik pertanian
tanaman pangan untuk keperluan pedoman pembangunan;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
2. Sub Seksi Identifikasi perumusan Program & Penganggaran mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya;
b. mengadakan Identifikasi permasalahan;
c. menyusun program proyek, pengelokasian anggaran DIP;
d. mempersiapkan/menyusun Daftar Usulan Proyek (DUP) dan daftar Usulan Kegiatan
(DUK) dari proyek pembangunan maupun rutin Dinas Pertanian;
9
e. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pertanian tanaman pangan;
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
3. Sub Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya;
b. mengikuti dan menelaah pelaksanaan Program dan proyek;
c. mengumpulkan, mengolah/menganalisa, mengevaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan program dan proyek;
d. memonitor pelaksanaan Proyek – proyek;
e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.
4. Masing – masing Sub. Seksi dipimpin seorang Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.
Bagian Keempat
Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan
Pasal 16
1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b. melaksanakan pembinaan dibidang pengujian tehnologi produksi;
c. melaksanakan bimbingan pengembangan tehnologi produksi benih/bibit;
d. melaksanakan pengembangan tehnologi produksi dan gizi;
e. melaksanakan bimbingan pengembangan alat dan mesin pertanian;
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 17
1. Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibidang tugasnya.
b. melakukan bimbingan dibidang pengujian varitas kesuburan tanah, tehnologi pola
tanam dan bercocok tanam padi, palawija dan hortikultura.
10
c. melakukan bimbingan dibidang pengujian pola tanam tumpang sari.
d. melakukan bimbingan pada pengembangan tehnologi padi, palawija dan
hortikultura.
e. merencanakan pengembangan dan pembinaan areal tanaman komodity padi,
palawija dan hortikultura pada areal baru yang cocok untuk pengembangan dan
pencapaian produktifitasnya.
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi
Tanaman Pangan.
2. Sub Seksi Pembinaan Benih dan Bibit mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibidang tugasnya.
b. mengadakan pembinaan dibidang pengadaan, perbanyakan, pengolahan,
penyimpanan serta penyebaran benih/bibit padi, palawija hortikultura yang bermutu.
c. melakukan bimbingan terhadap penangkar benih/bibit.
d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi
Tanaman Pangan.
3. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibidang tugasnya;
b. melakukan bimbingan dibidang penggunaan, pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
c. melakukan bimbingan dalam penggunaan, pemeliharaan serta pembuatan modifikasi
alat dan mesin pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
d. melakukan bimbingan dibidang penerapan dan pengembangan tehnologi tepat guna
di Pedesaan;
e. melakukan evaluasi dan standarisasi penggunaan alat dan mesin pertanian;
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi
Tanaman Pangan.
4. Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Produksi
Tanaman Pangan.
Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
Pasal 18
1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
11
b. merencanakan, mengatur, membimbing dan membina pelaksanaan pengendalian
jasad – jasad perusak tanaman pangan (hama, penyakit dan gulma) sehingga dapat
membatasi kerugian akibat serangannya.
c. merencanakan, mengatur, membina monotoring serangan hama dan penyakit serta
melaksanakan pencatatan unsur iklan.
d. merencanakan, mengatur dan memberikan bimbingan dalam penggunaan pestisida.
e. merencanakan, menyediakan dan mengatur sarana pengendalian.
f. memberikan bimbingan atau usaha rehabilitasi lahan kritis pencegahan erosi dan
pengawetan tanah.
g. melakukan usaha pengembangan tehnik penggunaan air dan bimbingan penggunaan
air irigasi yang efisien serta pengembangan sumber air.
h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
2. Seksi perlindungan tanaman pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 19
1. Sub. Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Seksi perlindungan Tanaman Pangan dibidang tugasnya.
b. melakukan persiapan dan bimbingan konservasi tanah dan rehabilitasi lahan kritis.
c. melakukan penyusunan rencana serta bimbingan tata guna air bagi lembaga tani
pemakaian air, badan hukum, badan sosial, agar air dapat dimanfaatkan secara
efisien.
d. melakukan penyusunan rencana serta bimbingan pengembangan lahan melalui
pencatatan sawah dan perluasan areal tanam.
e. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan pada calon transmigrasi
khususnya di Daerah berpenduduk padat maupun di Daerah kritis.
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan.
2. Sub. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma mempunyai tugas :
a. membantu Seksi Perlindungan Tanaman Pangan di bidang tugasnya.
b. membimbing, membina, menyusun data, memberikan pemahaman pengendalian
hama, penyakit dan gulma.
c. membimbing, membina dan menyusun bahan informasi tentang Cara Pengendalian
hama penyakit dan gulma.
d. membimbing, membina dan melakukan peragaan konsep pengendalian hama
penyakit dan gulma.
12
e. membimbing dan mengkoordinasikan bantuan penanggulangan bila terjadi eksplosi
hama penyakit gulma.
f. Usaha – usaha lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani
dibidang pengendalian hama penyakit dan gulma.
g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan.
3. Sub. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama Penyakit mempunyai tugas :
a. membantu Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dibidang tugasnya.
b. memonitor serangan hama penyakit dan gulma serta kerusakan tanaman yang
ditimbulkannya.
c. memonitor faktor lingkungan perkembangan hama dan penyakit termasuk unsur
iklim.
d. mengadakan evaluasi serangan hama, penyakit dan gulma untuk keperluan
pengendalian hama dan penyakit dan gulma.
e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan.
4. Masing – masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman
Pangan.
Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pasal 20
1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
b. menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan serta pengembangan materi dan
methode pengajaran bagi pendidikan dan latihan keterampilan pertanian.
c. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan pengolahan materi penyuluhan,
pengembangan methode penyuluhan serta penyebaran informasi pertanian.
d. mengembangkan dan Membimbing penyusunan program penyuluhan pertanian bagi
tani dewasa, taruna tani dan wanita tani.
e. menyelenggarakan pengembangan bimbingan pelaksanaan administrasi penyuluhan,
pelaporan penyuluhan dan evaluasi penyuluhan.
13
f. menyelenggarakan pembinaan humas dan tugas lain yang berhubungan dengan
pengembangan penyuluhan pertanian.
g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 21
1. Sub. Seksi Bimbingan / Pengembangan Tenaga Penyuluhan dan Program Penyuluhan
mempunyai tugas :
a. membantu Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya.
b. mengumpulkan dan menyusun bahan – bahan untuk penyelenggaraan kursus dan
latihan kerja.
c. menyiapkan rencana dan petunjuk – petunjuk tehnis penyelenggaraan kursus –
kursus dan latihan keterampilan kerja.
d. merencanakan dan mengembangkan tenaga pengajar dan praktek bagi semua jenis
kursus dan latihan kerja.
e. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan lembaga – lembaga pendidikan yang
ada sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang ada hubungannya dengan kelancaran
pelaksanaan pendidikan dan latihan kerja.
g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
2. Sub. Seksi Bimbingan / Pengembangan Kelembagaan Tani mempunyai tugas :
a. membantu Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya.
b. mengembangkan dan membimbing penyusunan program penyuluhan bagi kelompok
– kelompok tani dan keluarganya (petani dewasa, taruna tani dan wanita tani).
c. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan administrasi penyuluhan yang
mencakup persyaratan dan pengembangan tenaga penyuluh, tata kerja penyuluh,
supervisi penyuluhan dan pengembangan kepemimpinan penyuluhan.
d. mengembangkan sistem pelaporan penyuluhan yang efektif serta menyusun laporan
penyuluhan.
e. mengembangkan sistem evaluasi penyuluhan yang mencakup penentuan obyek
evaluasi, kriteria evaluasi, methode evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.
f. mengikuti segala kegiatan Dinas Pertanian untuk dijadikan bahan informasi (humas)
serta mengikuti perkembangan masyarakat dibidang pertanian.
g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
14
3. Sub. Seksi Bimbingan / Pengembangan Tehnologi dan Sarana Penyuluhan mempunyai
tugas :
a. membantu Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya.
b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan ilmu pertanian hasil – hasil
penelitian, menjadi materi penyuluhan untuk masyarakat tani.
c. mengembangkan methode penyuluhan yang efektif bagi semua unit penyuluhan dan
atau masyarakat tani.
d. menyelenggarakan, membimbing, pengumpulan, pengolahan produksi menjadi
bahan informasi pertanian serta penyebarannya kepada unit – unit penyuluhan.
e. menyelenggarakan pembinaan semua unit pendidikan / penyuluhan antara lain
meliputi alat pengajaran, perlengkapan penyuluhan bangunan, tanah, alat praktek
usaha tani dan lain – lain.
f. mencatat, memelihara serta mengembangkan perpustakaan Dinas.
g. mengembangkan, membimbing dan membina balai – balai Penyuluhan (BBP).
h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penyuluhan.
4. Masing – masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan.
Bagian Ketujuh
Seksi Bina Usaha Petani Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Pasal 22
1. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
b. melaksanakan bimbingan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam serta
melaksanakan bimbingan managemen usaha tani.
c. melaksanakan bimbingan pasca panen.
d. melaksanakan pemberian pelayanan dan pengendalian perizinan serta bimbingan
pengembangan perusahaan pertanian Tanaman Pangan.
e. melaksanakan bimbingan usaha peningkatan efisiensi pemesaran dan perluasan
pasar, pengendalian ekspor/impor hasil dan sarana produksi.
f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
2. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Dinas.
15
Pasal 23
1. Sub. seksi Management Usaha Tani dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas :
a. membantu Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
dibidang tugasnya.
b. melakukan analisa usaha petani, menyiapkan bahan informasi dan penyuluhan usaha
tani serta melayani dan menyiapkan pola usaha tani.
c. melakukan bimbingan tata laksana usaha tani yang menguntungkan petani dan
menyusun pelaporan tata laksana usaha tani.
d. mengadakan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan melalui
pengawasan mutu pupuk, pembinaan tata pertanahan, pembinaan perkreditan dan
Pembinaan ketenaga kerjaan pertanian.
e. melaksanakan tugas – tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha
Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
2. Sub. Seksi Pasca Panen dan Perizinan mempunyai tugas :
a. membantu Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
dibidang tugasnya.
b. melakukan bimbingan dibidang pengembangan tehnologi pasca panen, pengemasan
dan transportasi hasil pertanian tanaman pangan.
c. melaksanakan bimbingan pengembangan cara – cara grading, serta sortasi dan
standarisasi hasil pertanian tanaman pangan.
d. melaksanakan pengamatan dan analisa untuk keperluan pemberian perizinan
perusahaan pertanian tanaman pangan.
e. memberikan pelayanan perizinan, bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan
study kelayakan perusahaan pertanian tanaman pangan.
f. mengikuti perkembangan dan melakukan bimbingan kepada perusahaan pertanian
tanaman pangan.
g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha
Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
3. Sub. Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :
a. membantu Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
dibidang tugasnya.
b. menyiapkan dan menganalisa data serta membuat rekomendasi sistem pemasaran.
c. melakukan bimbingan pengembangan sistem informasi pasar.
16
d. melakukan promosi dan perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan.
e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha
Petani dan pengolahan hasil tanaman pangan.
4. Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Usaha Petani dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
Bagian Kedelapan
Cabang Dinas
Pasal 24
1. Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
a. memimpin Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan dan
membina aparatur Kantor Cabang Dinas agar berdaya guna dan berhasil guna.
b. membantu Kepala Dinas dalam menggariskan pelaksanaan tugas dibidang pertanian
tanaman pangan.
c. memberikan laporan, saran dan atau pertimbangan – pertimbangan kepada Kepala
Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :
a. memberikan pelayanan administrasi dalam lingkungan Kantor Cabang Dinas.
b. melaksanakan urusan kepegawaian.
c. melaksanakan urusan perlengkapan.
d. melaksanakan urusan keuangan.
e. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan
Tata Usaha serta memberikan saran – saran dan atau pertimbangan – pertimbangan
kepada kepala Cabang Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.
4. Petugas Tehnis Pertanian mempunyai tugas dan fungsi Membantu Kepala Cabang
dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas tehnis Pertanian Tanaman Pangan.
5. Petugas Tehnis Pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Cabang Dinas.
17
TATA KERJA
Pasal 25
1. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas – Dinas dan Instansi vertikal yang
urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara
sebaik – baiknya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Daerah dan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Tingkat I Bali wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional
dengan cara sebaik – baiknya.
Pasal 26
1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik
dalam lingkungan Dinasnya dalam hubungan antar Dinas dengan instansi – instansi
lainnya.
2. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
3. Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan
unsur – unsur pembantu dan melaksanakan yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
4. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah maka hal tersebut diajukan kepada
Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
Pasal 27
1. Setiap pemimpin satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas
Daerah bertanggung jawab, memimpin mengkoordinasikan memberi bimbingan serta
petunjuk – petunjuk pelaksanaan bagi petugas bawahannya.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dalam lingkungan Dinas Daerah wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk serta menyampaikan laporan pada
waktunya kepada atasannya.
18
3. Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahannya
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28
1. Kepala Dinas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, diangkat diberhentikan
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas usul Bupati Kepala Daerah.
2. Kepala Cabang Dinas Kepala Urusan, Kepala Sub. Seksi, Kepala Petugas Tehnis
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
Pasal 29
Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas akan diatur tersendiri sesuai dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta Subsidi atau bantuan dana dari
Pemerintah atasan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
1. Hal – hal yang belum diatur sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini
ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Badung tanggal 1 Maret Tahun 1988 Nomor 145 Tahun 1988 tentang
19
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar, 8 Nopember 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG
KETUA
t.t.d t.t.d
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm. Hk I.G.B. ALIT PUTRA
Disahkan Oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan keputusan
Tanggal 11-10-1991 Nomor 644 Tahun 1991
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Nomor : 36 Tanggal : 3 Desember 1991
Seri : D Nomor : 33
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ttd
DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA
PEMBINA
NIP. 010045843
20
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
I. UMUM
Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1989
telah diserahkan sebagian urusan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
bidang pertanian Tanaman Pangan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.
Sejalan dengan penyerahan urusan tersebut, pengembangan dan peningkatan
potensi pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Badung. Untuk
melaksanakan urusan tersebut dipandang perlu membentuk Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
21
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas