Upload
phungbao
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG TAHUN 1994/1995 – 1998/1999
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang : a. bahwa sebagai kerangka dasar pelaksanaan
pembangunan jangka panjang kedua (PJP II) di
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dipandang perlu
untuk menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah
Tingkat II Badung yang merupakan landasan bagi
penyusunan Repelita Daerah Tingkat II Badung dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II
Badung merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola
Dasar Pembangunan daerah Tingkat I Bali
sebagaimana diatur dalam Perda Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1993, yang disesuaikan
dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat
II Badung;
c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung Tahun 1994/1995 –
1998/1999 yang merupakan landasan bagi
Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2
Mengingat : 1. Ketetapan MPR. RI Nomor II/MPR/1993 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi di Daerah dengan titik berat
pada Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993
tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun
1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I
dan Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;
10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun 1994/1995-1998/1999 (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 101 Tahun 1994
Seri D Nomor 101).
Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung.
b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
4
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Badung.
Pasal 2
Pola Dasar Pembangunan Daerah terdiri dari Pembangunan
Daerah Jangka Panjang Kedua Daerah, Pembangunan Lima
Tahun Keenam Daerah dan Pelaksanaannya.
Pasal 3
Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang pernah
serta menyeluruh dari pembangunan yang dilaksanakan di
daerah, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah
disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KEDUA DAERAH
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KEENAM DAERAH
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP
Pasal 4
Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam
pasal 3 Peraturan Daerah ini termuat dalam lampiran yang
berupa Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
5
Pasal 5
Pola dasar Pembangunan Daerah ini menjadi landasan
Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 6
Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal :21 Januari 1994
KETUA DEWAN BUPATI KEPALA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN BADUNG
DAERAH TINGKAT II
BADUNG
ttd. ttd.
I KETUT GARGA I.G.B. ALIT PUTRA
6
Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan Tanggal : 30-3-1995 Nomor : 129 Tahun 1995
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Nomor : 24 Tanggal : 16-5-1995 Seri : D Nomor : 23
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung
T.T.D
Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Tk. I
Nip. 010045843
7
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BADUNG TAHUN 1994/1995-1998/1999
I. UMUM
Sebagai penjabaran dari pada Garis-Garis Besar Haluan Negara
maka Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan Pola
Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan Garis-Garis Besar
Kebijaksanaan dan Arah Pembangunan Daerah dengan
memperhatikan kondisi potensi dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang di Daerah.
Pola Dasar Pembangunan Daerah ini memberikan kejelasan arah bagi
perjuangan daerah dan masyarakat yang dewasa ini sedang
membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam
waktu lima tahun mendatang dan dalam pembangunan jangka
panjang selanjutnya, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan
cita-cita masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
8
NASKAH POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
B A B I
PENDAHULUAN
A. Pengertian.
Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Badung adalah
Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II
Badung sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada Pola Dasar
Pembangunan Daerah Tingkat I Bali disesuaikan dengan kondisi,
potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di
Daerah Tingkat II Badung.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Penyusunan Pola Dasar Pembangunan
Daerah Tingkat II Badung yaitu sebagai Pedoman bagi Aparatur
Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah dan
masyarakat di Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di
Daerah Tingkat II Badung.
C. Landasan
Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Badung
merupakan penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat
I Bali dan disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil,
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional
serta Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Landasan
Operasional.
D. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah pada
dasarnya terdiri dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua
Daerah dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang
materinya mencakup seluruh aspek pembangunan yang
9
dilakukan di Daerah serta disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KEDUA DAERAH
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
DAERAH
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP
10
B A B II
PEMBANGUNAN DAERAH
A. Kondisi dan Potensi Wilayah 1. Kondisi
1.1. Kondisi Fisik
a. Letak Astronomi
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung terletak diantara
080 . 14’.13’’ – 080.50’56’’ Lintang Selatan dan 1150.05’.02’’ –
16’27’’ Bujur Timur.
b. Letak Wilayah Administratif
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung berbatasan dengan :
1. Disebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
2. Disebelah Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar,
Bali dan Kotamadya Tk. II Denpasar.
3. Disebelah Selatan Samudra Indonesia.
4. Disebelah Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
c. Letak Ekonomis
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung terletak di bagian
selatan Pulau Bali. Letak ini merupakan keadaan yang
sangat strategis ditinjau dari segi ekonomis termasuk dari
segi kepariwisataan, karena merupakan pintu gerbang
pariwisata Bali sehingga memungkinkan pertumbuhan
perekonomian berkembang pesat khususnya di bidang
pariwisata.
d. Relief dan Topografi
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung wilayahnya
berbentuk keris, dibagian Utara merupakan daerah
pegunungan dengan ketinggian 2020 m dan di bagian
selatan merupakan wilayah pantai. Sedangkan di bagian
tengah merupakan daerah persawahan Relief Wilayah
tersebut sesuai dengan standard FAO dan Departemen
Kehutanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
11
1. Ketinggian wilayah dari 0 – 100 meter di atas
permukaan laut dengan kemiringan 0 – 8 %.
2. Ketinggian wilayah dari 100 – 500 meter di atas
permukaan laut dengan kemiringan 8 – 15%.
3. Ketinggian wilayah dari 500 – 800 meter di atas
permukaan laut dengan kemiringan 15 – 45% dan 800 –
2000 meter di atas laut dengan kemiringan di atas 45%.
e. Hidrologi.
Hidrologi dimaksudkan air permukaan dan air tanah.
Sumber air di Kabupaten Badung yang penyebarannya
terbanyak terdapat dibagian Utara (Daerah Pegunungan)
yaitu : Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi.
Hal ini dimungkinkan karena dibagian Utara terdapat
Hutan Negara maupun Hutan Rakyat.
Keadaan air di dalam tanah berdasarkan sumber air dari
mata air sungai yang mengalir di permukaan tanah dan
rawa-rawa serta berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka data kandungan air di dalam tanah
seperti berikut :
1. Desa Taman Kecamatan Abiansemal dan sekitarnya
rata-rata antara 9,0 – 12,0 liter per detik dan di Desa
Darmasaba Kecamatan Abiansemal rata-rata antara
16,94 – 30,35 liter perdetik.
2. Kecamatan Mengwi, sekitar Sading rata-rata antara
39,26 liter per detik, Lukluk 24,89 liter per detik, Kapal
16,47 – 30,53 liter per detik, Anggungan 15,27 – 45,46
liter perdetik dan Penarungan rata-rata antara 6,31 –
47,72 liter per detik.
f. I k l i m
Akibat letak Kabupaten Badung yang merupakan bagian
dari Pulau Bali di daerah Tropis, maka iklim Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung adalah iklim laut tropis yang
dipengaruhi oleh angin musim, sehingga memiliki keadaan
musim kemarau dan musim hujan dengan diselingi oleh
musim Pancaroba, Suhu udara pada umumnya
ditentukan oleh ketinggian tempat tetapi suhu rata-rata di
Kabupaten Badung adalah sekitar 270 Celcius.
12
Dalam pengamatan curah hujan yang diperoleh dari Balai
Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar terdapat
curah hujan tahunan rata-rata di Blahkiuh = 2.299 mm.
(periode 1973 – 1992 dengan jumlah rata-rata tahunan di
Ngurah Rai = 1.671 mm (periode 1961 – 1992) dengan
jumlah rata-rata hari hujan 126 hari pertahun.
Dari bulan Desember sampai bulan Pebruari angin bertiup
dari Barat dan Barat Laut, sedang bulan Juni sampai
dengan bulan Agustus angin bertiup dari Timur dan
Tenggara.
Sedangkan pada bulan Mei angin bertiup berubah-ubah
arah. Kelembaban Udara berkisar antara 530 – 980 pada
musim hujan bisa mencapai 100% sedangkan pada musim
kemarau bisa mencapai 53%.
g. T a n a h
Penyebaran jenis-jenis tanah adalah sebagai berikut :
1. Jenis endapan alluvial yaitu dari endapan sungai dan
lapukan tanah Vulkanik muda.
Jenis ini keadaannya sangat subur dan baik untuk
pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di bagian
tengah sampai ke bagian selatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
2. Jenis tanah Red Mediteran yang kurang peka erosi
terdapat di bagian Selatan yaitu di Wilayah Kuta,
Pecatu, Ungasan dan Benoa.
h. Tata Guna Tanah.
Dilihat dari Tata Guna Tanah pada tahun 1992 terbagi
menjadi :
1. Lahan Sawah ..................... 12.111 Ha.
2. Lahan Kering .................... 12.833 Ha.
3. Lahan Pekarangan ............. 7.279 Ha.
4. Lahan Perkebunan ............. 5.872 Ha.
5. Lahan lainnya .................... 3.757 Ha.
Luas Lahan ............................ 41.852 Ha.
13
i. Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Badung adalah sebagai
berikut :
- Kecamatan Kuta ........................... 152,51 Km2.
- Kecamatan Mengwi ........................... 82,00 Km2.
- Kecamatan Abiansemal ..................... 69,01 Km2.
- Kecamatan Petang ............................. 115,00 Km2.
Luas Wilayah ......................................... 418,52 Km2.
j. Flora dan Fauna.
Di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung terdapat berbagai
jenis flora antara lain : Wajangan (Dospiroscau liflora BI),
Bunut (Ficus Strictica Mic) dan Cagar Alam Sangeh
terdapat jenis Badung (Garnicia sp), Beringin (Ficus sp),
Cempaka kuning (Michelia Champaka L), Pala
(Dipterocarpus hatselli BI).
Disamping itu terdapat beberapa jenis fauna di antaranya
yang menonjol adalah sejenis kera abu (Maccairus sp).
k. Mineral dan bahan Galian.
Sampai saat ini belum diketemukan adanya hasil-hasil
tambang/galian dan mineral yang berarti.
Potensi bahan galian yang merupakan sumber daya alam
non hayati sebagian besar adalah bahan galian golongan
“C” seperti : Batu Padas, Gamping/Kapur, Pasir, Kerikil,
tanah liat serta jenis galian golongan “C” lainnya.
Perkembangan pengusahaan bahan galian golongan C ini
di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung intensif, sehingga
perlu ditekankan pada pembinaan dan pengawasan dalam
rangka menjaga mutu lingkungan untuk menunjang “Bali
yang Bersih Aman Lestari Indah (BALI)”.
14
1.2. Kondisi Sosial.
a. Penduduk.
Jumlah penduduk Kabupaten Badung berdasarkan hasil
Sensus Penduduk (SP 1990) sebanyak 274.640 jiwa dengan
kepadatan 656 jiwa/Km2.
Dari jumlah tersebut komposisi umurnya adalah 25,04%
untuk umur di bawah 14 tahun, 69,35% umur 14-64
tahun dan 5,61% untuk umur 65 tahun ke atas.
Selama kurun waktu 1980-1990 laju pertumbuhannya
rata-rata 1,23% per tahun.
Akan tetapi bila jumlah penduduk tersebut dilihat per
tahunnya berdasarkan hasil proyeksi dengan pertimbangan
kondisinya tetap akan menjadi sebagai berikut :
1. Tahun 1993 jumlah penduduk 284.899 jiwa.
2. Tahun 1994 jumlah penduduk 288.904 jiwa.
3. Tahun 1995 jumlah penduduk 291.591 jiwa.
4. Tahun 1996 jumlah penduduk 295.542 jiwa.
5. Tahun 1997 jumlah penduduk 299.177 jiwa.
Dengan bertitik tolak pada data tersebut maka sasaran
dalam Repelita VI adalah pengendalian pertumbuhan
penduduk menjadi 0,99% per tahun sehingga jumlah
penduduk akhir Pelita ini akan menjadi 297,178 jiwa.
Pertumbuhan penduduk tersebut bukan disebabkan oleh
bertambahnya kelahiran tetapi juga disebabkan oleh
adanya perpindahan penduduk, baik antar Kabupaten di
Bali maupun pendatang dari luar Bali.
Oleh karena sarana fisik relatif tetap, maka pertambahan
penduduk tersebut menyebabkan kepadatan yang makin
meningkat, dapat menimbulkan berbagai permasalahan
seperti masalah-masalah sosial, gangguan kamtibnas
demikian pula gangguan terhadap mutu lingkungan dan
sumber daya alam.
Jumlah penduduk di tiap kecamatan (berdasarkan hasil
sensus penduduk tahun 1990) adalah sebagai berikut :
1. Kec. Kuta : 101,589 jiwa
2. Kec. Mengwi : 84,612 jiwa
15
3. Kec. Abiansemal : 65,088 jiwa
4. Kec. Petang : 23,351 jiwa
274,640 jiwa
b. Kesejahteraan Sosial
Usaha Kesejahteraan sosial yang telah terjangkau antara
lain dengan usaha peningkatan kesejahteraan dengan
menitik beratkan pada fungsi pengembangan terhadap
potensi sosial dan kemampuan masyarakat melalui
penanganan daerah kritis, bantuan dan atau rehabilitasi
sosial yang diarahkan kepada kelompok keluarga yang
mengalami hambatan sosial seperti penyandang cacat,
lanjut usia terlantar, anak terlantar, gepeng, WTS dan
sebagainya. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu
menumbuhkan dan pembinaan terhadap para pekerja
sosial dan organisasi sosial seperti PSM, karang Taruna
serta pilar-pilar kesejahteraan sosial lainnya.
Bantuan serta penghargaan terhadap perjuangan dan
pengabdian para Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
sebagai perwujudan upaya pemupukan dan pelestarian
nilai-nilai perjuangan terutama bagi generasi muda dimana
untuk itu telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap
Taman Makam. Pahlawan disamping pemberian
penghargaan kepada keluarga para Pahlawan Nasional
maupun para Perintis Kemerdekaan.
Suatu kenyataan pula yang dihadapi sampai saat ini
adalah masih perlunya ditingkatkan kesadaran dan taraf
serta mutu partisipasi sosial masyarakat dalam ikut
berperan aktif dalam penanganan masalah sosial, baik
yang berkaitan dengan jangkauan pelayanan maupun
kadar profesionalisme dalam usaha-usahanya.
c. Kebudayaan.
Pembangunan kebudayaan adalah bertujuan
melestarikan warisan budaya bangsa yang bernilai luhur,
memupuk kepribadian bangsa, meningkatkan ketahanan
kebudayaan nasional dalam rangka pembinaan dan
pengembangan wawasan nusantara dan memperkaya
16
kasanah kebudayaan nasional yang sanggup secara
selektif menerima pengaruh kebudayaan asing.
Pembangunan kebudayaan Daerah adalah merupakan
bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan
kebudayaan Bali dan Nasional.
Oleh karena itu kebudayaan Daerah tetap dapat
perhatian dengan menghidupkan lembaga – lembaga
tradisional, serta mengembangkan kreasi-kreasi baru yang
tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah ada.
Dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan
kebudayaan di daerah, Pemerintah menempuh pola
program yang terpadu dengan program-program di sektor
lain yang dapat memperkaya seni budaya.
d. Pendidikan.
Berkat usaha-usaha dalam perluasan dan pemerataan
kesempatan belajar dalam pelbagai jenjang pendidikan
sampai dengan tahun 1992 telah dapat dibangun
sebanyak;
TK sebanyak - 93 Swasta
SD sebanyak 298 Negeri 1 Swasta
SLTP sebanyak 13 Negeri 35 Swasta
SLTA sebanyak 4 Negeri 25 Swasta
PTN sebanyak 1 Negeri -
Disamping pendidikan formal tersebut juga telah
dilaksanakan pendidikan yang non formal yaitu
pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti
kepramukaan, berbagai pelatihan ketrampilan,
pengembangan olah raga yang merupakan bagian dari
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
kesehatan jasmani dan rohani, pemupukan watak, disiplin
dan sportivitas serta pengembangan prestasi olah raga.
Sesuai pula dengan tujuan pendidikan secara Nasional
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka
pembangunan pendidikan merupakan kebutuhan yang
sangat vital. Karena pembangunan itu sendiri memerlukan
tenaga – tenaga trampil yang terdidik dan terlatih, oleh
17
karenanya bidang pendidikan mempunyai peranan yang
sangat menentukan bagi keselamatan dan kesinambungan
kehidupan Bangsa dan Negara.
Untuk itu diperlukan pemerataan pembangunan
pendidikan yang menyeluruh untuk dapat menghasilkan
manusia-manusia yang bertanggung jawab baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Dalam pencapaian tujuan
ini maka pendidikan formal maupun non formal harus
terpadu sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat,
khususnya menghindari adanya anak-anak wajib belajar
yang putus sekolah.
Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pelita-
pelita sebelumnya, maka dana dibidang pendidikan selalu
diusahakan semakin besar untukmemnuhi kebutuhan
sesuai dengan perencanaan, karena perencanaan dibidang
pendidikan tidak saja meliputi sistem semata-mata tetapi
juga yang sangat menentukan adalah sarana dan
prasarana yang menunjang pendidikan itu sendiri.
e. Kesehatan.
Keadaan kesehatan masyarakat secara umum dapat
dikatakan lebih meningkat.
Hal ini dapat dilihat pada pemerataan sarana kesehatan
dan tenaga kesehatan serta beberapa indikator derajat
kesehatan masyarakat.
Dari pemerataan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan
dapat dilihat bahwa untuk pelayanan kesehatan pada
tahun 1992, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung telah
memiliki 3 buah Puskesmas Perawatan, 7 buah
Puskesmas Non Perawatan dan 35 buah Puskesmas
Pembantu.
Untuk lebih meningkatkan lagi derajat kesehatan
masyarakat pada Repelita VI ini Pemerintah dituntun
untuk dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih
baik serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat.
Perbaikan sarana kesehatan seperti perbaikan Puskesmas,
Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu dan
18
sarana kesehatan lainnya, penyediaan alat-alat medis dan
obat-obatan akan diusahakan semaksimal mungkin agar
bisa tercapainya derajat kesehatan masyarakat secara
optimal dimasa yang akan datang.
Disamping itu usaha-usaha preventif seperti pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular, kebersihan
lingkungan dan penyediaan air bersih pedesaan, perbaikan
gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk Keluarga
Berencana (KB), pengembangan Taman Obat Keluarga
(TOGA), pencegahan penggunaan narkotika dan obat-
obatan terlarang, pencegahan dan penanggulangan limbah
industri serta peningkatan status kesehatan masyarakat
akan terus digalakkan dan dikembangkan dalam Repelita
VI.
Berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan diatas
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang tak kalah pentingnya yang perlu
mendapat perhatian kita sekalian adalah masalah
merupakan keperluan pokok penduduk.
Kebutuhan akan air bersih terasa semakin meningkat
terus, oleh karenanya, penyediaan sarana air bersih perlu
dipercepat.
Dengan semakin meningkatnya kegiatan industri,
pertumbuhan penduduk tanpa diikuti dengan kesadaran
masyarakat dan pengawasan aparat yang tegas maka
sudah barang tentu pencemaran air akan lebih meningkat.
Demikian pula penyediaan air bersih saat ini belum
menjangkau seluruh desa/kelurahan yang ada.
Sehingga penyediaan air bersih mutlak diperlukan dan
potensi yang ada sekarang perlu ditingkatkan, terutama
potensi terhadap sumber-sumber air dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan.
f. Keluarga Berencana.
Jumlah penduduk yang banyak akan menjadi beban
dalam pembangunan bila tidak ditangani secara cepat dan
tepat.
19
Secara absolut jumlah penduduk senantiasa bertambah
sehingga kepadatan penduduk akan terus meningkat.
Jumlah penduduk dalam tahun 1988 sebesar 263.576 jiwa
pada tahun 1992 meningkat menjadi 273.768 jiwa.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah
bersama masyarakat seperti program KB, transmigrasi,
maka angka kelahiran dan kematian dapat diturunkan
dimana hal ini mempunyai dampak terhadap turunnya
angka rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun.
g. Anak Remaja dan Pemuda.
Penduduk usia remaja dan yang tergolong dewasa umur
12-20 tahun yang pada umumnya digolongkan generasi
muda, jumlahnya hampir mendekati setengah jumlah
penduduk. Jumlah ini merupakan jumlah yang potensial
untuk menunjang pembangunan daerah.
Pembinaan dan pengembangan generasi muda telah
dilaksanakan dalam rangka menciptakan kader-kader
penerus perjuangan bangsa, yang tangguh, manusia
pembangunan berdasarkan pancasila dengan memberikan
tambahan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan
pendidikan politik, P4, yang pelaksanaannya dilakukan
melalui wadah-wadah generasi muda yang telah ada
antara lain Pramuka, KNPI, Karang Taruna, Sekaa Taruna,
Organisasi Siswa Intra Sekolah, Organisasi Mahasiswa
dilingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi fungsional
pemuda lainnya.
h. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Daerah.
Bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya cukup
besar, bahwa jumlah kaum wanitanya melebihi dari kaum
prianya adalah merupakan suatu modal dasar dalam
pembangunan untuk dimanfaatkan.
Dalam era pembangunan yang semakin komplek ini kaum
wanita dituntun untuk berperan ganda bahwa
keikutsertaan kaum wanita dalam pembangunan jangan
sampai mengabaikan tugas-tugas kodrati mereka.
20
Guna lebih berperannya wanita dalam pembangunan,
Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Ibu-
Ibu untuk meningkatkan aktivitasnya melalui organisasi-
organisasi lainnya. Kita menyadari bahwa peranan wanita
dalam pembangunan dewasa ini semakin kita rasakan
manfaatnya dan semakin mendapat kepercayaan dari
masyarakat luas berkat keberhasilan yang telah dicapai
selama ini. Keberhasilan ini antara lain menurunnya
angka kematian bayi menyukseskan KB,
memasyarakatkan penggunaan air susu ibu,
meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Posyandu,
BKB dan lain-lain.
Dan masih banyak kegiatan yang telah dapat dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
peranannya dalam pembangunan seperti melaksanakan
kursus keterampilan, membentuk kader, mengadakan
pembinaan tentang menu sehat, tata cara berbusana,
mengadakan pembinaan tentang menu sehat, tata cara
berbusana, memberikan ceramah tentang kepribadian dan
lain-lain yang merupakan penjabaran dari pada sepuluh
program pokok PKK.
i. Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam memasuki tahun terakhir Pelita V, kondisi
kehidupan beragama telah menunjukan beberapa
kemajuan yang kondusif untuk memasuki PJPT II yaitu :
1. Telah meningkatnya kadar keimanan dan ketaqwaan
umat beragama serta telah berkembangnya secara
intens tata nilai kehidupan beragama yang mendukung
semangat pembangunan. Kehidupan beragama semakin
semarak, seirama dengan kemajuan yang dicapai dalam
pembangunan Nasional. Namun demikian masih
terkandung suatu harapan agar kesemarakan
kehidupan beragama tersebut disertai dengan
kedalam penghayatan ajaran agama yang esensiil yang
mendorong peningkatan daya tahan terhadap berbagai
ujian tantangan dan kemajuan Iptek serta dampak
negatif pariwisata dan modernisasi.
21
2. Wawasan pengertian umat beragama pada akhir
pembangunan Jangka Panjang I telah semakin luas,
sehingga agama dapat lebih mengembangkan
peranannya sebagai motivator dan dinamisator
kemajuan pembangunan Organisasi keagamaan yang
pada masa sebelumnya lebih memberikan perhatian
kepada aspek pendidikan dan sosial kemasyarakatan
pada akhir Pembangunan Jangka Panjang I telah mulai
memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat.
3. Kerukunan hidup beragama telah terbina secara lebih
mantap, harmonis dan dinamis sehingga mendorong
terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta
stabilitas Nasional yang menjamin terlaksananya
kesinambungan pembangunan.
j. Perumahan dan Permukiman
Dengan laju pertumbuhan pendudukan 1,23% per
tahun selama Pelita V maka kebutuhan akan perumahan
dan areal pemukiman terus meningkat.
Pembangunan perumahan khususnya daerah perkotaan
berjalan sangat cepat dengan memanfaatkan lahan-lahan
yang produktif. Hal ini sudah diantisipasi melalui usaha-
usaha pembinaan dan pengendalian antara lain :
a. Perbaikan kampung dan sanitasi lingkungan.
b. Pengaturan penggunaan tanah untuk pemukiman baru
(land condolidation).
c. Penyediaan rumah sederhana dengan fasilitas kredit
(KPR, BTN dan PERUMNAS).
d. Penyuluhan dan pembinaan perumahan agar sesuai
dengan peruntukan lahan, syarat teknis bangunan dan
sanitasi lingkungan.
Dalam kurun waktu dari tahun 1989 s/d 1993 sudah
dikerjakan LC pada 6 (enam) lokasi dengan luas
seluruhnya 551,5440 ha.
22
Pembangunan perumahan oleh masyarakat diluar
kawasan LC dan perumahan dengan fasilitas kredit terus
dibina dan diarahkan sesuai dengan peruntukan lahan
dan fungsi bangunan.
Untuk pembangunan dan perbaikan Perumahan di
Pedesaan ditempuh melalui usaha-usaha ;
a. Pemugaran kampung dan penyehatan lingkungan Desa.
b. Bhakti ABRI dan AMD.
c. Penyuluhan dan pembinaan dalam pembangunan
perumahan agar sesuai dengan syarat teknis bangunan
dan kesehatan.
Usaha-usaha yang telah dilaksanakan selama Pelita V ini
akan terus dilanjutkan pada Repelita VI untuk
mengantisipasi penggunaan lahan akibat desakan
perkembangan perkotaan.
Berdasarkan hasil analisis kecendrungan perkembangan
Kota, analisis potensi lokasi dan analisis sarana dan
prasarana perhubungan, kegiatan perumahan dan
pemukiman akan dikembangkan dikawasan Mengwi.
Konsekwensi logis dengan dijadikannya Wilayah ini
sebagai wilayah pengembangan dikemudian hari adalah
tergusurnya areal pertanian yang sangat potensial
diwilayah ini
Untuk itu akan dilakukan secara bertahan misalnya untuk
tahap pertama pengembangan pertanian akan
dikembangkan secara intensifikasi, sambil mempersiapkan
masyarakat untuk alih fungsi kebidang non pertanian,
tahap berikutnya adalah pemenuhan komoditi diharapkan
pada Wilayah lain di luar Badung.
k. P o l i t i k.
Dalam bidang Politik, kesadaran kehidupan berpolitik
serta kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang mantap perlu dibina dan
dikembangkan secara berkelanjutan karena keberhasilan
pelaksanaan pembangunan banyak ditentukan oleh faktor
23
sosial politik, disamping faktor-faktor lainnya. Upaya
tersebut dimaksud demi kelancaran usaha, untuk
mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang termasuk
dalam pembukaan UUD 1945. Dalam usaha untuk
mencapai tujuan tersebut termasuk didalamnya usaha-
usaha menciptakan, mengkonsolitasikan dan
memanfaatkan kondisi serta situasi, yang dapat
menciptakan suatu sistem politik yang berdasarkan
Demokrasi Pancasila. Kehidupan yang demikian, akan
dapat memperkuat sistem kontitusionil dalam
mewujudkan Pemerintahan yang bersih berkemampuan
dan berwibawa dalam rangka mempercepat proses
pencapaian tujuan pembangunan.
l. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
Situasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dapat dinyatakan
cukup mantap, namun hal ini perlu dibina dan dipelihara
serta ditingkatkan lagi agar masyarakat betul-betul
merasa tentram dan bergairah dalam mencurahkan
perhatiannya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam
pembangunan daerah.
Keadaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat yang
mantap harus selalu diciptakan dan diwujudkan karena
Ketentraman dan Ketertiban masyarakat merupakan
syarat mutlak yang hakiki bagi hidup manusia guna
terjaminnya dan terpeliharanya kewibawaan pemerintah
dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang
sedang dan akan dilaksanakan yang sangat erat
hubungannya dengan Ketahanan Nasional yang
berdasarkan Pancasila.
Menciptakan situasi yang tentram dan tertib dalam
masyarakat adalah kewajiban kita semua, sebagai
pendukung, pengemban dan pelaksana dari fungsi
keadaan tertib dan tentram.
24
m. Kondisi Ekonomi.
Ditinjau dari sosial ekonomi, maka peranan/
sumbangan dari setiap sektor dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung adalah sebagai
berikut :
1. Sektor Pertanian ....................................... 13,68%
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian ...... 0,11%
3. Sektor Industri dan Kerajinan .................. 7,63%
4. Sektor Bangunan ...................................... 8,63%
5. Sektor Perdagangan/Hotel dan Restaurant 20,26%
6. Sektor Angkutan dan Komunikasi ........... 25,18%
7. Sektor Listrik, Gas dan Air ....................... 2,98%
8. Sektor Perbankan/Keuangan dan Asuransi 5,99%
9. Sektor Sewa Rumah ................................. 0,49%
10. Sektor Pemerintahan dan Pertahanan ...... 6,35%
11. Sektor Jasa .............................................. 8,70%
Dilihat kontribusi masing-masing sektor terhadap
pembentukan PDRB Daerah (atas dasar harga Konstan)
pada tahun 1991 peranan sektor pertanian sebesar
13,68% dan tahun 1987 sebesar 18,03%.
Dengan demikian terjadi penurunan rata-rata 1,09%
sehingga struktur perekonomian telah mengalami
perubahan kearah yang lebih seimbang. Dari segi
pemerataan pendapatan dapat dikatakan bahwa tingkat
pemerataan semakin merata ini dilihat dari besarnya
pendapatan regional yang diterima oleh 40% kelompok
penduduk yang berpendapatan terendah telah menerima
bagian pendapatan sebesar 18,99% (dimana standar Bank
Dunia adalah diatas 17%).
n. Aparatur Pemerintah.
Sesuai peraturan yang ada dan kemampuan Daerah, telah
dilaksanakan upaya pembinaan aparatur dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan baik,
tetapi masih perlu adanya peningkatan kualitas dan
kuantitas baik menyangkut administrasi maupun
25
pembinaan aparatur pemerintah untuk mendinamisir
perkembangan pemerintahan di daerah secara totalitas.
2. Potensi.
Berkat Rakhmat dan Karunia Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang
Maha Esa maka Bali dianugrahi sistem sosial budaya yang
menjadi daya tarik wisatawan.
Berkaitan dan sejalan dengan hal tersebut maka tidak bisa lepas
dengan sistem sosial budaya Daerah Bali yang merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan.
Dengan demikian maka potensi yang akan menjadi dasar dan
akan terus dikembangkan sebagai modal didalam pembangunan
Daerah disamping potensi sumber daya alam yang dalam Repelita
V perlu diteliti untuk menunjang gerak pembangunan selanjutnya
oleh karena itu atas dasar kenyataan yang obyektif, maka
kebudayaan Daerah dapat digolongkan menjadi beberapa potensi
dimana potensi yang satu dengan yang lainnya akan sangat saling
mengkait yaitu :
2.1. Potensi Dasar : Bidang Sosial Budaya
2.2. Potensi Utama : Bidang Ekonomi Produksi.
2.3. Potensi Penunjang : Bidang Sarana/Prasarana.
2.1. Potensi Dasar.
Kehidupan sosial budaya di Bali pada umumnya adalah
merupakan pencerminan pelaksanaan agama Hindu yang
dianut oleh sebagian besar masyarakat di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali. Kegiatan Agama menyatu dengan masyarakat
Hindu di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
Potensi yang demikian ini tercermin dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai dalam
kehidupan pergaulan, kesenian dan aspek-aspek sosbud
lainnya.
Potensi Dasar ini akan menjadi landasan bagi setiap program
pembangunan yang dilaksanakan di Daerah, lebih-lebih
dengan ditetapkannya kebijaksanaan oleh Pemerintah
Daerah Bali bahwa Kepariwisataan di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali adalah Pariwisata Budaya dan Propinsi Daerah
26
Tingkat I Bali ditetapkan sebagai Pusat Kepariwisataan
Indonesia Bagian Tengah.
Potensi Dasar menyangkut beberapa aspek kehidupan Sosial
Budaya yang meliputi kegiatan-kegiatan di sektor :
a. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Penduduk Kabupaten Daerah Tk. II Badung mayoritas
memeluk agama Hindu, sebagai warisan nenek moyang
yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Disamping itu
terdapat juga pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan
dan Budha serta Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Semakin mantapnya penerimaan masyarakat,
termasuk organisasi kemasyarakatan yang bercirikan
agama terhadap Pancasila sebagai satu-satunya azas
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, merupakan wahana yang subur bagi
pembangunan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
Sekalipun perkembangan ekonomi dunia masih
menunjukkan kecendrungan (trend) yang tidak menentu,
namun daya tahan ekonomi Indonesia (khususnya Kab.
Dati II Badung) menunjukkan pertumbuhan yang
memberikan harapan.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi,
memberikan kemudahan dan kemampuan yang
mendorong kesemarakan kehidupan beragama.
Potensi lainnya adalah :
1. Adanya berbagai perangkat peraturan perundangan
yang memberikan jaminan untuk berkembangnya
program-program pembangunan dibidang agama
dalam masyarakat seperti UUD 1945 dan sejumlah
Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Pendidikan Nasional dan lain-lainnya.
2. Adanya Kemauan politik dari pada Pimpinan Daerah
untuk membantu mengembangkan program
pembangunan bidang agama sebagai bagian integral
dari pembangunan Nasional.
27
b. Pendidikan dan Kebudayaan
- Pendidikan.
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa maka masalah
pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat vital.
Karena pembangunan itu sendiri memerlukan tenaga
terampil yang terdidik dan terlatih. Oleh karena bidang
pendidikan mempunyai peranan yang sangat
menentukan bagi keselamatan dan kebahagiaan
generasi yang akan datang sebagai penerus kehidupan
bangsa.
Untuk itu diperlukan perencanaan pengembangan
pendidikan yang menyeluruh untuk dapat
menghasilkan manusia yang bertanggungjawab baik
secara kuantitatif maupun kualitatif.
Dalam pencapaian tujuan ini, pendidikan formal
maupun non formal harus terpadu sehingga dapat
mencapai sasaran yang tepat, khususnya menghindari
adanya anak-anak wajib belajar yang putus sekolah.
Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai Pelita-pelita
sebelumnya, maka dana dibidang Pendidikan selalu
diusahakan semakin besar untuk memenuhi
kebutuhan sesuai dengan perencanaan karena
perencanaan di bidang pendidikan tidak saja meliputi
sistem semata-mata tetapi yang sangat menentukan
adalah sarana dan prasarana yang menunjang
pendidikan itu sendiri.
- Kebudayaan
Didalam pembinaan dan pengembangan Kebudayaan
Nasional maka kebudayaan Daerah adalah intinya.
Ini sesuai dengan motto Negara Indonesia yaitu
Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinnekaan itulah yang
mencerminkan adanya unsur-unsur kebudayaan
daerah yang tersebar diseluruh nusantara itu.
Dengan demikian pembinaan dan pengembangan
kebudayaan daerah tidak dapat dipisahkan dengan
kebudayaan nasional.
28
Kehidupan masyarakat Bali yang kepribadiannya
disadarkan pada adat istiadat tradional yang berjiwakan
agama Hindu masih tetap mewarnai kebudayaan
daerah.
Berhubungan dengan itu maka ciri-ciri khas tersebut
dapat mencermikan keseluruhan kebudayaan bangsa
yang berlandaskan Pancasila oleh karena itu harus
dibina dan dibimbing kesadaran masyarakat untuk
menolak nilai- nilai luar atau unsur-unsur kebudayaan
asing yang negatif agar tidak meracuni masyarakat dan
generasi yang akan datang.
Untuk itu harus segera ditumbuhkan kemampuan
masyarakat untuk menyaring nilai-nilai budaya asing
yang masuk, sehingga hanya nilai-nilai positif yang
diserap oleh masyarakat.
c. Kesehatan
Pelita sampai dengan Pelita V telah mengantarkan bangsa
dan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.
Keadaan yang demikian akan menimbulkan sikap atau
nilai baru bagi masyarakat, khususnya dibidang
kesehatan. Pada Pelita-pelita sebelumnya pemerintah
mengajarkan apa kesehatan itu dan untuk apa kesehatan
itu bagi masyarakat.
Sekarang dituntut untuk dapat menyediakan fasilitas
kesehatan yang lebih baik dengan memberikan pelayanan
yang lebih baik.
Perbaikan sarana kesehatan seperti perbaikan
Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan,
Puskesmas Pembantu dan sarana kesehatan lainnya,
obat-obatan akan diusahakan semaksimal mungkin agar
bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal dimasa
mendatang.
Disamping itu usaha-usaha preventif seperti pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular, kebersihan
lingkungan pedesaan dan perkotaan, penyediaan air
bersih, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak
termasuk KB (Keluarga Berencana), pengembangan
Taman Obat Keluarga (TOGA), pencegahan penggunaan
29
narkotika dan obat-obat terlarang, pencegahan dan
penanggulangan limbah industri serta peningkatan status
kesehatan masyarakat akan terus digalakkan dan
dikembangkan dalam Pelita VI.
2.2. Potensi Utama.
Bidang Ekonomi Produksi.
Pada bidang Ekonomi Produksi terdapat 4 (empat) kegiatan
Pokok yaitu :
a. Pertanian dalam arti luas.
b. Kepariwisataan.
c. Industri kecil/kerajinan.
d. Perdagangan.
Ad.a. Pertanian Dalam Arti Luas.
Pada kegiatan pokok ini Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung masih merupakan daerah
dengan struktur ekonomi agraris meskipun relatif
kecil dan terbatas.
Namun kegiatan produksinya masih merupakan
kegiatan yang menunjang kepariwisataan.
Kegiatan ini meliputi sektor Pertanian Tanaman
Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan serta
Kehutanan.
1. Pertanian Tanaman Pangan.
Produksi Pertanian tanaman pangan meliputi
padi, palawija serta hortikultura masih perlu
ditingkatkan dengan peningkatan mutu
intensifikasi dan di versifikasi.
2. Perkebunan.
Produksi Perkebunan seperti kopi, vanili,
kelapa, coklat, jambu mete serta tanaman
perkebunan lainnya merupakan komoditas
ekspor non migas yang perlu ditingkatkan guna
meningkatkan pendapatan daerah maupun
pendapatan masyarakat petani serta lebih
meningkatkan devisa negara.
30
3. Peternakan.
Sistem pembinaan peternakan perlu
diupayakan dan ditingkatkan sistem Pola PIR
(Perusahaan Inti Rakyat) dan Laris
(Laboratorium Agrobisnis) guna merangsang
kegairahan petani ternak.
Melihat prospek dari beberapa jenis ternak
seperti sapi, babi merupakan komoditas
perdagangan antar pulau dan ekspor, maka
pada Repelita VI sub sektor ini masih
mempunyai peluang untuk ditingkatkan dengan
penyediaan bibit yang berkualitas baik dan
penerapan paket teknologi yang ada (Teknologi
Reproduksi, Teknologi Pakan Ternak dan
Teknologi Kesehatan Hewan) serta
memperhatikan kelestarian dan kesehatan
lingkungan.
4. Perikanan.
Dalam upaya peningkatan produksi perikanan
pada Repelita VI masih mempunyai potensi
untuk dikembangkan dalam produksi
perikanan, karena cukup kaya akan jenis-jenis
ikan air tawar dan ikan air laut.
Untuk peningkatan produksi dari sub sektor
perikanan, perlu diusahakan ekstensifikasi dan
intensifikasi dari usaha-usaha yang telah ada,
dengan melengkapi sarana dan prasarananya
sehingga akan mampu nantinya menanggulangi
kekurangan protein hewani dikalangan
masyarakat serta untuk mendukung industri
pariwisata.
31
5. Kehutanan.
Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung 41.852 ha, bila dibandingkan antara
kawasan hutan dengan luas daratan adalah
berkisar kurang lebih 2,07 % dan belum sesuai
dengan luas yang diharapkan untuk
perimbangan Hidrologi yang baik.
Hasil kehutanan dengan sendirinya tidak cukup
besar untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan
baru yang pokok.
Perlu adanya penstrukturan kembali sesuai
dengan kebijakan disamping usaha-usaha
reboisasi, rehabilitasi lahan dan konservasi
tanah serta pencegahan perburuan,
pengerusakan fauna dan flora.
Ad.b. Kepariwisataan.
Posisi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sangat
strategis dan merupakan pintu gerbang utama
masuknya wisatawan ke Bali.
Oleh karena itu mempunyai peranan yang sangat
strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan
kepariwisataan di Bali pada umumnya.
Kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan tidak
lepas dari apa yang telah digariskan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat I Bali sebagimana dimaksud oleh
Perda Prop. Dati I Bali sebagaimana dimaksud oleh
Perda Prop. Dati I Bali Nomor 3 Tahun 1973 dan
diperbaharui dengan Perda Nomor 3 Tahun 1990
tentang Pariwisata Budaya.
Terkait dengan kebijaksanaan tersebut diatas melalui
Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Bali Nomor
15 Tahun 1988, di Kabupaten Dati II Badung terdapat
4 Kawasan wisata masing-masing : Kawasan Wisata
Nusa Dua, Kuta, Kedonganan/Jimbaran dan
Kawasan Wisata Sanur, yang saat ini Sanur telah
menjadi wilayah Kotamadya Dati II Denpasar.
32
Perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat
dan cepat memungkinkan bermunculan hotel yang
terdapat di sepanjang Pantai Timur dan Barat,
walaupun kualitas pantainya tidak seperti Kuta.
Dengan ditetapkannya kawasan wisata tersebut,
maka lahan bukti kapur yang tidak potensial untuk
pertanian dapat dimanfaatkan.
Selain itu daerah ini terisolasi dari daerah lainnya,
sehingga tidak mendesak lahan persawahan yang
ada, memperkecil dampak negatif dari pariwisata
terhadap penduduk asli pada umumnya.
Dalam kurun waktu Pelita V perkembangan sarana
perhotelan mengalami peningkatan pesat.
Perkembangan itu juga ditunjang dengan adanya
pembuatan jalan alternatif dan peningkatan jalan
lingkar utara yang nantinya dapat mengurangi
kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas di daerah
pariwisata seperti Kuta.
Ad.c. Industri Kecil/Kerajinan Rakyat.
Disamping sektor pertanian, maka sektor industri
dan kerajinan rakyat memegang peranan yang sangat
penting, Industri kecil/kerajinan rakyat serta Aneka
Industri merupakan sektor yang diprioritaskan, telah
tumbuh dan berkembang serta menunjukkan
peranan yang cukup besar dalam mendukung
Pembangunan Daerah.
Sektor ini masih mempunyai potensi untuk
ditingkatkan perkembangannya karena di dukung
oleh faktor-faktor berikut :
- Tersedianya tenaga kerja yang cukup, terampil,
ulet, berjiwa seni dan kreatif.
- Adanya desain yang bercorak khas serta bersifat
luwes terhadap pangsan pasar.
- Adanya pola pengembangan melalui sistem sentra
dan non sentra.
- Adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang
mendorong kreasi desain dan tumbuhnya
33
industri kecil dan kerajinan yang memproduksi
berbagai jenis barang-barang souvenir.
Ad.d. Perdagangan
- Prasarana Perhubungan yang makin sempurna
baik antar Pulau maupun Internasional, yang
didukung oleh sarana Perdagangan, Pelabuhan,
Terminal Cargo dan sarana perdagangan lainnya
yang cukup memadai.
- Adanya kebijaksanaan Debirokratisasi dan
Deregulasi dalam perekonomian, khususnya
perdagangan, makin mendorong kemampuan
pengusaha untuk memasuki Pasar.
- Makin meningkatnya mutu, ragam, desain dan
produksi komoditas ekspor, baik komoditas hasil-
hasil pertanian maupun hasil-hasil industri.
2.3. Potensi Penunjang.
2.3.1. Bidang Sarana dan Prasarana.
Secara kuantitatif sesuai dengan kenyataan obyek
dewasa ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung
mempunyai potensi yang cukup menonjol dibidang
Pertanian Pariwisata, Kebudayaan dan Industri
Kerajinan.
Potensi ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan
sampai potensi ini dapat dipertahankan sangat
tergantung dari pada pembangunan dan penyediaan
sarana dan prasarana yang diarahkan untuk dapat
menunjang peningkatan dan pertumbuhan produksi
barang dan jasa serta pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya. Dalam kaitan dengan potensi
penunjang bidang sarana dan prasarana yang
keadaannya semakin meningkat, tetapi masih perlu
ditingkatkan untuk selanjutnya antara lain :
34
a. Pengairan.
Penyediaan air irigasi secara teratur dan
berencana dan diikuti dengan usaha-usaha
menjaga kelestarian jaringan irigasi adalah
merupakan prasarana yang dibutuhkan untuk
menunjang kegiatan pertanian khususnya
pertanian pangan. Dibidang pengairan dengan
peningkatan daya guna air sedemikian rupa
sehingga dapat dicapai hasil yang lebih baik,
misalnya jaringan air lebih mantap dan merata,
luas tanam serta hasil produksi padi lebih
meningkat dengan diikuti upaya perlindungan
terhadap sumber-sumber air perlu ditingkatkan
pada masa-masa mendatang.
b. Energi.
Tenaga listrik masih dibutuhkan dalam
pengembangan kegiatan Industri, Perhotelan,
Jasa Ekonomi dan kegiatan Rumah Tangga.
Kebutuhan tenaga listrik ini masih dapat
ditingkatkan karena adanya jaringan listrik
Interkoneksi Jawa-Bali dan tersedianya potensi
air sungai sebagai pusat Pembangkit Listrik
Tenaga Air (Mikrohidro) dan pengembangan
sumber energi skala kecil di pedesaan.
Bahwa pembangunan perlistrikan ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pedesaan dan perkotaan serta merupakan
perangsang untuk menumbuhkan berbagai
kegiatan ekonomi.
Keadaan perlistrikan pada saat ini hampir
menjangkau seluruh Daerah dan diharapkan
adanya peningkatan jaringan listrik dan
penambahan daya ke seluruh wilayah terutama di
daerah pedesaan dan di perkotaan.
Sehingga tujuan pembangunan perlistrikan dapat
tercapai.
35
c. Perhubungan.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dalam melaksanakan pembangunan maka
pembangunan prasarana perhubungan terus
dipacu peningkatannya baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Prasarana perhubungan mempunyai peranan
yang sangat vital dalam usaha untuk mencapai
sasaran pokok pembangunan. Selain merupakan
salah satu sarana dalam mempercepat proses
pencapaian tujuan berpengaruh juga terhadap
kelancaran bidang ekonomi dan stabilitas
Nasional termasuk juga kelancaran pelaksanaan
roda pemerintahan.
Kondisi dan konstruksi dari keadaan prasarana
perhubungan darat khususnya jalan, dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan banyak
kemajuan dan peningkatan. Perkembangan
kondisi dan konstruksi jalan dari tahun 1987
sampai dengan 1990 terus mengalami
peningkatan dengan rata-rata 6,65%.
Keadaan jalan-jalan Nasional, Propinsi dan jalan
Kabupaten umumnya dalam kondisi mantap dan
baik, disamping adanya peningkatan jalan-jalan
desa/lingkungan melalui swadaya masyarakat.
d. Pos dan Telekomunikasi.
Keadaan sarana/prasarana Pos sudah tersebut ke
seluruh daerah dan pada Repelita VI perlu
ditingkatkan lagi pelayanannya kepada
masyarakat luas.
Selanjutnya kondisi telepon sebagai salah satu
alat komunikasi terasa masih kurang.
Peningkatan Jaringan telepon pada saat ini terus
diupayakan dengan menambah sentral-sentral
telepon otomat, memperbaiki jaringan yang telah
ada dan kondisi ini belum mencukupi kebutuhan
masyarakat.
36
e. Meteorologi.
Prasarana Meteorologi di dalam rangka
melaksanakan fungsinya sebagai penunjang
keselamatan pelayanan, penerbangan serta untuk
kepentingan pertanian, sesuai dengan
perkembangan pembangunan ini diupayakan
dapat terus ditingkatkan sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan.
f. Air Bersih.
Dengan semakin meningkatnya kegiatan industri
dan Pariwisata serta pertambahan penduduk,
maka kebutuhan akan air bersih di daerah
semakin meningkat.
Hal ini perlu diantisipasi dengan menambah dan
mencari sumber-sumber mata air baru yang
nantinya dapat mensuplai kebutuhan/penyediaan
air bersih keseluruh lapisan masyarakat terutama
yang berada dipedesaan sehingga perlu diadakan
pengaturan tata guna air, dengan menetapkan
prioritas penggunaan air atau sumber air,
didalam pola perlindungan, pengembangan dan
penggunaan air atau sumber air pada tiap
wilayah sungai disusun secara terpadu pada
menyeluruh.
2.3.2. Aparatur Pemerintah.
Aparatur Pemerintah didalam pembangunan yang
dilaksanakan dewasa ini adalah merupakan
administrator dan dinamisator pembangunan.
Melihat kenyataan ini, maka pembangunan yang
dilaksanakan sekarang ini telah berhasil dengan
baik, baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan
maupun pengawasan/pengendalian.
Dalam hubungan ini mutlak diperlukan aparatur
yang mempunyai dedikasi serta rasa pengabdian
37
dan kesetiaan kepada bangsa dan negara Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Untuk pembinaan penyempurnaan dan penertiban
aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun
daerah, dan pendukung lainnya mutlak perlu terus
ditingkatkan guna mampu menjadi aparat yang
berguna dan berhasil guna, bersih dan berwibawa
sehingga mampu melaksanakan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya guna kelancaran tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan.
B. Makna dan Hakekat Pembangunan Daerah.
Pembangunan Daerah Tingkat II Badung merupakan Sub
Sistem dan bagian integral dari Pembangunan Daerah Tingkat I Bali,
dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila secara serasi
dan merupakan kesatuan yang utuh, yang meliputi :
1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain
mencakup tanggungjawab bersama golongan beragama dan
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk
secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan
spiritual, moral dan etik yang kokoh bagi pembangunan daerah
sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara
lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban
asasi warga negara sebagai anggota masyarakat bangsa dan negara.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup
peningkatan pembinaan bangsa disemua bidang kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan
semakin kuat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang antara
lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan
38
sistem politik demokrasi Pancasila dan mengembangkan sistem
politik demokrasi Pancasila di daerah yang makin mampu
memelihara stabilitas daerah yang dinamis, mengembangkan
kesadaran dan tanggung jawab pokok serta menggairahkan rakyat
dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menuju kepada
terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial dalam sistem
ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas
asas kekeluargaan. Berdasarkan pokok pikiran diatas maka
hakekat Pembangunan Daerah adalah pembangunan manusia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan,
dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman
Pembangunan Daerah.
C. Tujuan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Tingkat II Badung bertujuan untuk
mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dan tujuan
Pembangunan Daerah Tingkat I Bali yaitu untuk menuju masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana pri kehidupan bangsa yang
tertib, aman, tentram, dan dinamis.
D. Asas Pembangunan Daerah.
Agar Pembangunan Daerah dapat berlangsung dengan lancar,
maka harus berpedoman pada asas-asas pembangunan yaitu prinsip-
prinsip yang harus dipegang teguh dan diterapkan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
Asas-Asas Pembangunan Daerah meliputi :
1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Asas Manfaat.
39
3. Asas Demokrasi Pancasila.
4. Asas Adil dan Merata.
5. Asas keseimbangan Keserasian dan Keselarasan dalam Pri
Kehidupan.
6. Asas Hukum.
7. Asas Kemandirian.
8. Asas Kejuangan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
E. Matra Ruang Pembangunan Daerah.
Pendekatan dasar penataan ruang dan masalah pembangunan
didasarkan atas 4 asas yang berfungsi sebagai titik tumpu kajian
dalam proses penataan ruang daerah.
Keempat asas tersebut adalah :
1. Demokrasi Ruang.
Penataan Ruang diarahkan menciptakan kemudahan yang
proporsional untuk menikmati fasilitas dan pelayanan sosial
ekonomi bagi segenap masyarakat dan sektor.
Ruang ditata agar tidak merupakan kendala bagi pelaksanaan
sektor dan masyarakat, apalagi menciptakan diskriminasi dalam
pengelolaan sumber daya yang ada.
2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
Dalam proses penataan ruang perlu diperhatikan aspek kesesuaian
antara kegiatan usaha disatu pihak dengan kemampuan wilayah
dipihak lain.
Dengan mengacu pada asas kesesuaian, maka secara langsung
maupun tidak langsung dapat dicapai optimasi pemanfaatan ruang
dan sekaligus dapat menghindari konflik antar sektor dalam usaha
pemanfaatan ruang.
Kesesuaian dimaksud meliputi : kesesuaian ekologis dan
kesesuaian sosial ekonomi dan budaya.
40
3. Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Pemanfaatan ruang dapat diartikan sebagai tindakan pemberian
fungsi tertentu pada suatu ruang.
Dengan demikian fungsi lindung harus selalu menyertai setiap
fungsi yang dialokasikan pada suatu ruang dengan tujuan menjaga
kelestarian ruang/wilayah, yang berarti penjamin kesinambungan
pembangunan.
4. Sinergi Wilayah.
Sinergi Wilayah adalah keadaan dimana kemampuan wilayah
secara keseluruhan untuk berkembang akibat terciptanya interaksi
wilayah maupun dengan wilayah lainnya.
Interaksi dimaksud antara lain keterkaitan dan atau
ketergantungan antar wilayah yang mendorong berkembangnya
arus pertukaran barang dan jasa.
41
BAB III
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
A. Umum 1. Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah Telah
menghasilkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan
masyarakat dan telah mampu meletakkan landasan yang cukup
kuat untuk mengantarkan masyarakat dalam memasuki
Pembangunan Jangka Panjang Kedua sebagai awal proses tinggal
landas.
2. Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
Pemerintah dan masyarakat akan menghadapi banyak perubahan
yang mengandung peluang dan kendala sebagai akibat dari
kemajuan yang telah dicapai dalam Pembangunan Jangka
Panjang Pertama Daerah yaitu kemajuan pesat dari adanya
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping adanya
pengaruh globalisasi yang melanda dunia, juga berakibat kegiatan
pembangunan Daerah Tingkat II Badung makin terpengaruh dan
terkait dengan pembangunan Daerah Tingkat I Bali, Pembangunan
Nasional dan Perkembangan Internasional.
3. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dapat dicapai
terkait peran serta masyarakat secara menyeluruh, mantapnya
pemerintahan dan kepemimpinan daerah yang didukung oleh
stabilitas daerah yang sehat dan dinamis yang meliputi stabilitas
idiologi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dan
ketertiban (IPOLEKSOSBUD dan KAMTIB).
4. Pembangunan diberbagai sektor ekonomi, terutama di sektor
pertanian telah mencapai swasembada pangan khususnya beras
dan di sektor industri khususnya industri kecil dan kerajinan
serta usaha khususnya industri kecil dan kerajinan serta usaha
informasi telah mampu mendorong dan mendukung
pembangunan sektor pertanian dan pariwisata.
Sektor pariwisata yang dikembangkan berlandaskan kebudayaan
daerah secara nyata telah mampu menyerap tenaga kerja,
42
menambah devisa dan sekaligus meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Upaya pengembangan kegiatan kepariwisataan ke wilayah Badung
Tengah dan Utara perlu ditingkatkan untuk lebih memeratakan
kesempatan berusaha.
5. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah,
kesejahteraan rakyat telah makin meningkat, tercermin dalam
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan telah
diselenggarakan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Upaya pembangunan pendidikan masih perlu terus
dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga
mampu menghasilkan manusia pembangunan yang berkualitas.
6. Pelayanan kesehatan telah pula meningkat dan telah mampu
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pembangunan di bidang Kesehatan, serta Keluarga Berencana
telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup dan telah
menekan laju pertumbuhan penduduk yang didukung oleh
perumahan dan pemukiman yang layak.
Pembangunan Kesehatan masih perlu terus dilanjutkan guna
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta jangkauan
pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah.
Laju pertumbuhan penduduk masih perlu ditekan terus serta
usaha transmigrasi tetap digalakkan dalam upaya menekan dan
mengurangi kepadatan penduduk.
Pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak juga masih
perlu dilanjutkan.
7. Kerukunan hidup inter dan antar umat beragama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peran serta umat
beragama dalam pembangunan, dan kualitas kehidupan
beragama dalam pembangunan, dan kualitas kehidupan
beragama makin meningkat, tata nilai dan norma kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara makin mantap, serta
pengaruh nilai baru yang positif menumbuhkan dan
43
memperkokoh sikap dan prilaku masyarakat yang makin maju
dan mandiri dan berkepribadian luhur.
8. Kebudayaan yang berakar kuat pada Banjar dan Desa Adat yang
dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana telah mampu
menciptakan keselarasan dan keseimbangan dan hubungan,
antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia,
antara manusia dengan lingkungan dan hasil karyanya, yang pada
akhirnya telah mampu mendukung dan menciptakan stabilitas di
daerah. Dalam hal ini pembinaan kebudayaan harus semakin
ditingkatkan sehingga kebudayaan itu tetap dapat melandasi
segala gerak dan langkah pembangunan.
9. Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah berhasil
memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan
kemampuan bangsa serta ikut mendorong proses pembaharuan
kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang makin pesat, menuntut penguasaan pemanfaatan
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih
tepat, cepat dan cermat serta bertanggung jawab, agar mampu
memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang
mandiri maju dan sejahtera.
10. Pembangunan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di
Daerah telah dapat menciptakan sistem hukum dan produk
hukum yang dapat mengayomi dan membentuk landasan hukum
bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan.
Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu dibarengi dengan
peningkatan permasyarakatan hukum, peningkatan pelaksanaan
penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen, peningkatan
aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta
penyediaan sarana dan prasarana pendukung hukum yang
memadai.
11. Keberhasilan pembangunan politik telah makin memantapkan
tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan
Demokrasi Pancasila yang mendorong makin berfungsi dan
berperannya lembaga politik mantapnya organisasi
44
kemasyarakatan, serta mendorong meningkatnya kesadaran
politik masyarakat. Organisasi kekuatan sosial politik makin
dituntut untuk lebih berkualitas dan mandiri sehingga lebih
berperan dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi
masyarakat.
12. Pembangunan aparatur pemerintah telah diupayakan melalui
berbagai usaha dan pembinaan dalam rangka
pendayagunaannya, yang meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan,
penataran, peningkatan disiplin serta peningkatan jiwa
pengabdian dan kesetiaannya terhadap Pemerintah, bangsa dan
Negara. Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat makin dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam
menanggapi dinamika aspirasi masyarakat.
13. Peranan penerangan, pers, komunikasi dan media massa dalam
pembangunan daerah makin menumbuhkan peran serta
masyarakat Keterbukaan yang bertanggung jawab telah makin
meningkat dan berkembang, sementara komunikasi timbal balik
dan penyaluran aspirasi politik masih memerlukan perhatian.
14. Pembangunan Daerah Tingkat II Badung, sebagai bagian integral
dari Pembangunan Daerah Tingkat I Bali dan Pembangunan
Nasional telah makin mendorong dan meningkatkan stabilitas,
pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah, juga
peran serta dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upaya
Pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada otonomi
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dalam rangka
lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan,
dan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
15. Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat telah
mampu menciptakan kondisi dan ketertiban serta stabilitas yang
cukup mantap. Kondisi ini dapat dicapai karena adanya
keterpaduan rasa tanggung jawab antara masyarakat adat seperti
lembaga-lembaga adat, sekaa teruna dengan lembaga-lembaga
Pemerintah yang terkait. Walaupun demikian dan mengingat
Daerah Tingkat II Badung letaknya sangat strategis dan terbuka
baik secara Nasional maupun Internasional maka masih perlu
45
adanya peningkatan kewaspadaan dalam upaya menangkal dan
menanggulangi adanya hambatan dan gangguan terhadap
stabilitas ketentraman dan ketertiban itu sendiri.
B. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Tingkat II Badung
bertujuan untuk mengisi Pembangunan Daerah Tingkat I Bali dan
Pembangunan Nasional di Wilayah Kabupaten Dati II Badung dalam
mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri serta sejahtera
lahir dan bathin sebagai landasan bagi tahap pengembangan
berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam mencapai tujuan tersebut tetap memperhatikan keserasian
pembangunan antar Daerah Tingkat II di Bali terutama yang
berbatasan dengan Daerah Tingkat II Badung.
C. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah.
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah adalah
terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju
dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir bathin,
dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang
berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan yang serba
berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama
manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alami
lingkungannya dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Upaya Pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua
Daerah diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan yaitu
Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan
Kebudayaan, Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Hukum,
Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Pers, Komunikasi
dan Media Masa serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
46
1. Sasaran Bidang Ekonomi
Terciptanya laju pertumbuhan perekonomian yang cukup
tinggi guna terciptanya peningkatan kemakmuran rakyat yang
makin merata, dan stabilitas daerah yang mantap, bercirikan
industri yang kuat dan maju, pertanian yang maju, efisien dan
tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang
maju, didorong oleh kemitraan usaha yang kokoh antara badan
usaha koperasi, negara daerah dan swasta. Iklim usaha yang
sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan
Kebudayaan.
Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan semua rakyat
yang makin merata dan adil, dalam kaitannya dengan
pengentasan kemiskinan terselenggaranya pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata yang
mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur,
tangguh, sehat cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan
profesional, serta makin mantapnya budaya daerah yang berakar
kuat pada lembaga adat sebagai bagian dari kebudayaan Daerah
dan Nasional, yang tercermin dalam meningkatnya peradaban,
harkat dan martabat manusia serta memperkuat jati diri serta
kepribadian bangsa.
3. Sasaran Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kehidupan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh
keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis inter
dan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat
landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan Daerah,
yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta
kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan
penghayatan dan pengamalan Pancasila.
47
4. Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Adanya kemampuan dalam penguasaan, pemanfaatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan
bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, untuk
memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju mandiri,
serta sejahtera, yang dilandasi nilai-nilai spiritual, nilai luhur
budaya daerah.
5. Sasaran Bidang Hukum.
Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum Nasional di
Daerah secara mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945,
dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang
berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban,
penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan
dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung
pembangunan daerah yang didukung oleh aparatur hukum yang
berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai serta
masyarakat yang sadar dan taat hukum.
6. Sasaran Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa.
Semakin mantapnya kehidupan politik yang konstitusional
berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan kualitas manusia dan
masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang
tinggi, dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa, makin
mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggung jawab, dengan didukung oleh aparatur pemerintah
yang bersih dan berwibawa bertanggungjawab, penuh
pengabdian dan profesional, serta diperkuat oleh penyelenggaraan
penerangan, komunikasi dan media massa yang mampu
menggugah peran serta masyarakat dalam pembangunan.
7. Sasaran Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang
cukup mantap, merupakan prasyarat lancarnya pelaksanaan
pembangunan. Kondisi ini dapat dicapai bila dalam
48
perwujudannya ada keterpaduan dan rasa tanggung jawab
bersama antara masyarakat adat seperti lembaga-lembaga ada
sekaa teruna dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait.
D. Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah.
Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah, diletakkan
pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada
pembangunan sektor Pariwisata yang bermodal dasar pada
kebudayaan daerah yang dijiwai oleh Agama Hindu, simultan dengan
pembangunan Sektor Pertanian dalam arti luas terutama untuk
melanjutkan usaha-usaha mempertahankan swasembada pangan
khususnya beras dan meningkatkan sektor Industri terutama yang
berkaitan dengan sektor pariwisata dan sektor pertanian seiring
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
E. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah.
1. Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan untuk
meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat agar makin
maju mandiri dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam
Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah harus terus
dibangkitkan dan dipelihara semangat pengabdian dan tekad
untuk membangun masa depan yang lebih baik sehingga
berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup masyarakat
yang mampu mendorong percepatan proses pembangunan di
segala aspek kehidupan masyarakat, guna memperkokoh
persatuan dan kesatuan demi terwujudnya tujuan
pembangunan daerah.
2. Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan agar
terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan dan
lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
diarahkan agar tetap mampu mempertahankan nilai-nilai
budaya dan kelestarian lingkungan hidup.
49
3. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
diarahkan tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk
menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang – bidang
lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
dengan memberi peran kepada masyarakat untuk berperan
serta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan,
didukung oleh stabilitas daerah yang mantap dan dinamis,
melalui pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap
dilandasi oleh budaya daerah serta dengan memperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Pembangunan Pertanian terus ditingkatkan dan diarahkan
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Sektor pertanian diharapkan mampu menghasikan produksi,
baik untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya
beli masyarakat, serta tetap meningkatkan keterkaitannya
dengan sektor industri menuju terbentuknya jaringan kegiatan
agro industri, wisata agro dan agro bisnis yang semakin
mantap.
5. Pembangunan Kehutanan diarahkan untuk mampu menjamin
peningkatan fungsi tata air kawasan hutan maupun diluar
kawasan hutan guna menjamin kelestariannya sebagai sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
6. Pembangunan Industri khususnya industri kecil dan kerajinan
diarahkan untuk mampu menjadi pelaku ekonomi dengan
struktur yang kokoh dan didorong oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sehingga mampu menerobos pasaran dalam
maupun luar negeri.
7. Pembangunan Pertambangan, khususnya pertambangan galian
golongan C, diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada
secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
50
8. Pembangunan Energi diarahkan untuk pengembangan energi
alternatif sesuai dengan potensi daerah dan kelestarian
lingkungan hidup agar dapat menyediakan tenaga listrik dalam
jumlah yang cukup dan merata, handal dan bermutu serta
terjangkau oleh daya beli masyarakat.
9. Pembangunan Perhubungan yang meliputi transportasi pos dan
telekomunikasi diarahkan agar makin menunjang pertumbuhan
ekonomi, stabilitas daerah, serta upaya pemerataan
pembangunan.
Pembangunan perhubungan juga akan meningkatkan
pengembangan kepariwisataan yang memiliki besar untuk
berkembang.
10. Pembangunan Kepariwisataan yang bermodal dasar
kebudayaan semakin ditingkatkan dan diarahkan untuk
meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan pendapatan
daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja,
mendorong kegiatan ekonomi rakyat, dan pelestarian
kebudayaan serta keindahan alam yang tersedia.
11. Pembangunan Perdagangan diarahkan untuk mampu
menunjang kelancaran sistem distribusi barang kebutuhan
masyarakat luas secara efisiensi sehingga merangsang
peningkatan produksi, berkembangnya harga yang wajar dan
persaingan yang sehat, terciptanya kesempatan berusaha dan
kesempatan bekerja dan terlindunginya produsen dan
konsumen.
12. Pembangunan Koperasi diarahkan untuk mewujudkan koperasi
sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai
soko guru perekonomian rakyat yang merupakan wadah
menggalang kemampuan ekonomi rakyat disemua kegiatan
perekonomian di daerah sehingga mampu berperan utama
dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
51
13. Pembangunan Tenaga Kerja, diarahkan pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan
menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pembangunan tenaga kerja juga
diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia yang
profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan produktif.
14. Pembangunan Transmigrasi diarahkan pada usaha peningkatan
kualitas dan kuantitas para calon transmigrasi baik transmigran
umum maupun swakarsa, dalam upaya memperluas
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha guna peningkatan
mutu kehidupan transmigran.
15. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan
harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya
manusia dan memperluas serta mengarahkan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan.
Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui
peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya,
pembaharuan kurikulum, sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan
pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai.
Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan
sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif
masyarakat dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
perlu didorong dan ditingkatkan.
16. Kebudayaan Daerah yang berakar kuat pada desa adat yang
dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, menginginkan
terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan
hubungan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya,
manusia dengan manusiannya, manusia dengan alam
lingkungannya dan manusia dengan hasil cipta, rasa dan
karsanya. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan
akan dapat mewujudkan stabilitas, yang merupakan prasyarat
52
dan mampu mendorong lancarnya pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kebudayaan daerah yang
dijiwai oleh Agama Hindu, diarahkan untuk tetap dibina
dilestarikan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat,
derajat dan jati diri serta diharapkan tetap melandasi segala
gerak dan langkah pembangunan daerah.
17. Pembangunan Kependudukan diarahkan pada pengendalian
kualitas dan peningkatan kualitas penduduk, serta perwujudan
keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu
dilanjutkan dan lebih ditingkatkan, termasuk penyebaran
penduduk melalui transmigrasi.
18. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu dan
kemudahan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan gizi dan
membudayakan hidup bersih dan sehat, didukung dengan
pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak.
19. Pembinaan anak, remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus
bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan
disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
harus dilaksanakan sedini mungkin di lingkungan keluarga, di
sekolah, dan dilingkungan masyarakat.
20. Pembinaan Peranan Wanita, sebagai mitra sejajar pria dalam
pembangunan harus dikembangkan dengan tetap
memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.
21. Pembangunan Keluarga Sejahtera, diarahkan pada
pengembangan kualitas keluarga melalui upaya Keluarga
Berencana dalam rangka membudayakan Norma Keluarga Kecil,
Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
22. Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diharapkan
agar pemanfaatan, pengembangan dan penguasaannya dapat
53
mempercepat peningkatan kecerdasan kemampuan masyarakat,
mempercepat proses pembaharuan, meningkatkan produktivitas
dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan
kualitas, harkat dan martabat bangsa, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi harus di dukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan,
penataan sistem kelembagaan, serta penyediaan sarana dan
prasarana penelitian, penerapan dan pengembangan yang
memadai.
Dalam penyelenggaraannya harus senantiasa berpedoman pada
nilai agama, nilai budaya bangsa serta memperhatikan
keterbatasan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan
hidup.
23. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mampu meningkatkan
kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis
serta makin meningkatnya peran serta umat dan penganut
aliran kepercayaan dalam pembangunan. Upaya ini
diselenggarakan melalui peningkatan permasyarakatan nilai
keimanan dan ketaqwakan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
didukung oleh perluasan sarana dan prasarana kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
24. Pembangunan Hukum diarahkan untuk menghasilkan produk
hukum didaerah yang mampu mengatur tugas umum
pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan didaerah,
didukung oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh
pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan
sesuai dengan kemanusiaan, serta profesional, efisien dan
efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai
serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.
Penyusunan dan perencanaan hukum didaerah harus dilakukan
secara terpadu.
54
25. Pembangunan Politik diarahkan pada terwujudnya tatanan
kehidupan politik berdasarkan demokrasi Pancasila yang makin
mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga
kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, baik
antara supra dan infra struktur politik maupun antara sesama
supra dan infra struktur politik dengan masyarakat, serta
mengembangkan suasana dan sikap keterbukaan yang
bertanggungjawab.
26. Pembangunan Penerangan, Komunikasi dan Media Massa lebih
ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta menggerakkan
dan menggairahkan peran serta aktif masyarakat dalam
pembangunan daerah dan dalam seluruh dimensi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
27. Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan untuk
meningkatkan kualitas aparatur pemerintah serta memiliki sikap
dan prilaku pengabdian, jujur, bertanggungjawab, berdisiplin,
adil dan berwibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan dan
pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati
nurani rakyat. Sejalan dengan ini perlu diupayakan penataan
kewenangan yang rasional diantara jajaran dan peringkat
aparatur pemerintah sehingga terlaksana penyelenggaraan
tugas umum administrasi pemerintahan dan pembangunan
didaerah secara efisien dan efektif.
28. Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban diarahkan pada
pengembangan kemampuan masyarakat dibidang ketentraman
dan ketertiban umum, dalam rangka menangkal dan
menanggulangi segala macam gangguan dan hambatan dari
manapun datangnya, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga
masyarakat adat yang ada. Pembangunan ketentraman dan
ketertiban ditujukan kepada tercipta dan terpeliharanya
stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis didaerah, untuk
mendorong berkembangnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat
dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan.
55
29. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup
diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam bagi
kemakmuran rakyat, dilakukan secara rasional, optimal,
bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya
dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat serta tetap memperhatikan fungsi
kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang
berkelanjutan.
30. Pembangunan Daerah diarahkan untuk memacu pemerataan
dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan
rakyat, dan pengentasan kemiskinan menggalakkan prakarsa
dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan
pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu
dalam mengisi otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi dan
bertanggungjawab
31. Dana untuk memenuhi pembiayaan pembangunan diusahakan
dari Pendapatan Asli Daerah Bantuan Tk. I Bali bantuan
Pemerintah Pusat, bantuan Luar Negeri dan Dunia
Usaha/Swasta maupun dari Swadaya Masyarakat.
F. Arah Penataan Ruang Daerah.
1. Kedudukan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam konteks
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, ditinjau dari segi
geografisnya terletak dibagian selatan Pulau Bali dengan luas
41.852 Ha yang meliputi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta,
Kecamatan Mengwi, Kecamatan Petang dan Kecamatan
Abiansemal.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung mempunyai fungsi sebagai
pintu gerbang Pariwisata Bali dan Indonesia bagian tengah dengan
dominasi aktivitas kepariwisataan disamping pertanian dalam arti
luas, industri kerajinan rumah tangga terutama yang terkait
dengan pertanian dan kepariwisataan.
3. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung diidentifikasikan sejumlah
wilayah-wilayah pembangunan dengan pusat-pusat
56
pertumbuhannya dalam suatu rangkaian hirarkhi Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
4. Untuk mempercepat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan
Daerah maka perkembangan dan pembangunan daerah melalui
penciptaan pertumbuhan yang seimbang dan harmonis antara
wilayah – wilayah pembangunan beserta dengan pusat-pusat
pertumbuhannya dengan daerah belakangnya perlu ditingkatkan
dan diperluas dengan penyusunan dan pengembangan rencana
Detail kawasan-kawasan Pariwisata, pengembangan sentra
produksi pertanian dan industri serta pembentukan kawasan-
kawasan Pusat Pertumbuhan.
5. Pengembangan dan pembentukan kawasan-kawasan pusat
pertumbuhan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
sesuai dengan fungsi kawasan dan rencana tata ruang dengan
tidak mempergunakan lahan – lahan yang produktif.
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dibagi menjadi 3 wilayah
pembangunan yaitu :
a. Wilayah Pembangunan Badung utara yang meliputi wilayah
Kecamatan Petang dan Abiansemal dengan pusat
pengembangannya di Blahkiuh.
Pada bagian utara wilayah ini bentuk geografisnya menyempit,
kurang adanya aktifitas perhubungan kearah timur barat.
Disamping pembinaan potensi yang telah dimiliki Wilayah
pembangunan Badung Utara ini mempunyai aktifitas seperti :
- Perkebunan yang diarahkan pada komoditi ekspor dan yang
menunjang pariwisata.
- Potensi alam untuk tujuan/obyek atau pengembangan
pariwisata.
- Pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat.
- Peternakan diarahkan untuk menunjang pariwisata dan
konsumsi masyarakat.
- Konservasi air dan tanah.
- Perikanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
57
- Industri kecil dan kerajinan rumah tangga dalam rangka
menunjang pariwisata dan pertanian.
b. Wilayah Pembangunan Badung Tengah yang meliputi Wilayah
Kecamatan Mengwi dengan Pusat pengembangan di Mengwi.
Wilayah Mengwi sangat strategis letaknya dilihat dari segi
geografis untuk pengembangan kota. Juga sangat strategis
ditinjau dari lintas ekonomi disamping wilayah Mengwi sendiri
masih mempunyai aktivitas ekonomi yang cukup kuat untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang
pertanian. Oleh karena itu wilayah Mengwi dan sekitarnya dapat
ditetapkan sebagai suatu pengembangan wilayah pembangunan
Wilayah Badung Tengah dengan dominasi aktivitas :
- Pertanian pangan yang diarahkan kepada pemenuhan
kebutuhan masyarakat dan menunjang pariwisata.
- Peternakan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan
masyarakat dan menunjang pariwisata.
- Industri kecil dan kerajinan rumah tangga dalam menunjang
pariwisata.
- Perikanan diarahkan pada pengembangan perikanan air
tawar.
- Pariwisata diarahkan pada pariwisata budaya.
- Potensi alam untuk tujuan pariwisata.
- Pengembangan fisik wilayah perkotaan.
c. Wilayah Pembangunan Badung Selatan yang meliputi wilayah
Kecamatan Kuta dengan sub region benoa dan Kerobokan, serta
pusat pengembangan di Kuta yang mempunyai potensi aktivitas
berbagai sektor, ditetapkan sebagai suatu pengembangan
wilayah pembangunan dengan dominasi aktivitas :
- Pariwisata : Peningkatan sarana akomodasi sub region Benoa,
Jimbaran, kedonganan dan Kuta sampai pada batas-batas
dan menciptakan kondisi yang dapat memberikan kesan
positif bagi wisatawan.
- Pertanian pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan menunjang pariwisata.
- Perikanan laut.
58
- Peternakan besar dan unggas, untuk konsumsi lokal dan
menunjang pariwisata.
- Industri kecil dan kerajinan rakyat.
- Perdagangan biasa dan souvenir.
- Pusat pendidikan.
G. Strategis Pembiayaan Pembangunan.
Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan
pembangunan disamping faktor manusia, akan sangat tergantung
kepada faktor pembiayaan.
Untuk memenuhi pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Daerah
tetap akan diusahakan terutama dari sumber yang berasal dari
sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping bantuan dari Pemerintah
Daerah Tingkat I Bali serta bantuan dari Pemerintah Pusat baik yang
berasal dari sektor Pemerintah maupun yang berasal dari
masyarakat/sektor swasta dan bantuan Luar Negeri.
Kebijaksanaan yang ditempuh untuk meningkatkan sumber-sumber
pembiayaan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan jalan :
a. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada termasuk
penyesuaian-penyesuaiannya.
b. Ekstensifikasi yaitu menggali sumber-sumber pendapatan yang
baru.
c. Mengusulkan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali untuk :
- Mempertimbangkan penyerahan sumber-sumber
pendapatan baru kepada Daerah untuk lebih mendorong
terciptanya otonomi yang riil dan bertanggung jawab yang
titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II.
- Meninjau kembali bantuan P.Pb.I ke Kabupaten lain.
- Menambah jumlah dan jenis bagian pajak (Opsen) kepada
Pemerintah Daerah.
2. Proyek-proyek vital/besar yang sangat mendesak diupayakan
dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
59
3. Meningkatkan peranan sektor Perbankan dan lembaga-lembaga
keuangan lainnya didalam pembiayaan pembangunan daerah.
4. Menciptakan iklim yang sehat untuk kelancaran berusaha dengan
maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/sektor
swasta didalam pembangunan di daerah melalui penanaman
modal.
5. Mengupayakan peningkatan Bantuan Subsidi/ganjaran dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
6. Mengupayakan peningkatan pinjaman/sumbangan dari Luar
Negeri yang bersifat tidak mengikat baik dari sektor Pemerintah
maupun lembaga-lembaga Internasional lainnya dalam rangka
mempercepat proses pembangunan Daerah.
60
BAB IV
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
A. U m u m
1. Dalam Pembangunan jangka Panjang Pertama Daerah yang
berakhir pada Pembangunan Lima Tahun Kelima, Kabupaten
Dati II Badung telah berhasil menciptakan kerangka landasan
yang cukup mantap, baik dibidang ekonomi, politik, sosial
budaya maupun stabilitas daerah, sehingga dalam Pelita Keenam
Daerah dapat memasuki proses tinggal landas.
Dibidang ekonomi telah mampu mencapai pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, yang dibarengi dengan perubahan
struktur ekonomi yang semakin seimbang dan peningkatan
kemakmuran masyarakat.
Dibidang politik, proses pembaharuan kehidupan politik yang
didukung oleh makin mantapnya dan dalamnya penghayatan
dan pengamalan Pancasila serta pelaksanaan UUD 1945 telah
mendorong semakin mantapnya stabilitas daerah dan semakin
kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam semangat
kekeluargaan.
Dalam kehidupan sosial budaya, kebudayaan daerah yang
merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang
berlandaskan Pancasila merupakan potensi dasar yang
melandasi segala gerak dan langkah pembangunan di Daerah
telah semakin berkembang dan semakin berakar kuat di
masyarakat, memiliki ciri terbuka. Selektif dan luwes terhadap
modernisasi, didukung dengan semakin meningkatnya kualitas
sumber daya manusia, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan kehidupan lahir maupun bathin.
2. Pembangunan industri khususnya industri kecil dan kerajinan
serta aneka industri, telah dapat mendukung menciptakan
struktur ekonomi yang lebih seimbang, memperluas kesempatan
kerja dan pemerataan pembangunan, bersamaan dengan usaha
peningkatan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi
pertanian serta pengembangan agroindustri, wisata agro dan
agrobisnis.
61
3. Upaya untuk menunjang kelancaran distribusi barang
kebutuhan masyarakat luas secara efisien, telah
memperlancarkan barang dan jasa, merangsang peningkatan
produksi, mendorong ekspor, memperluas kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha sekaligus meningkatkan pendapatan
masyarakat.
4. Pembangunan pertambangan khususnya bahan galian golongan
C telah mampu mendukung pembangunan daerah sehingga
perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan
keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta senantiasa memperhitungkan prinsip
pembangunan yang berkesinambungan demi kepentingan
generasi yang akan datang. Penganekaragaman pemanfaatan
sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang
mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan ketahanan
ekonomi, telah diupayakan sejalan dengan kemampuan alam
Daerah yang beranekaragam dan kebutuhan masyarakat yang
makin beranekaragam
6. Dunia usaha terus berkembang semakin mantap, penanaman
modal baik modal asing maupun modal dalam negeri terus
meningkat.
Dalam Repelita VI perlu terus diupayakan peningkatannya guna
mencapai kondisi yang lebih baik, guna mendukung
peningkatan pembangunan.
7. Dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdasar
atas asas kekeluargaan, koperasi telah berkembang dan mandiri
sehingga nyata berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat
terutama di pedesaan.
Secara kelembagaan koperasi makin mantap dan sebagai badan
usaha koperasi telah mampu menunjukkan kemandiriannya
dan menjadi mitra usaha yang makin sejajar dengan badan
62
usaha milik negara, swasta dan daerah pada semua bidang
usaha, terutama yang menyangkut kepentingan langsung
masyarakat luas.
8. Dalam rangka pemerataan pembangunan di Daerah, sesuai
pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan dan potensi daerah. Masih perlu diberikan
perhatian yang lebih besar, khususnya daerah yang terbelakang,
daerah yang padat dan jarang penduduknya serta daerah yang
kritis/minus.
9. Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah telah semakin meningkat namun belum dapat
mencukupi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.
Oleh karena itu masih tetap diperlukan pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari Bantuan Dati. I dan
Pemerintah Pusat atau sumber-sumber lainnya.
10. Sumber energi yang belum mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sejalan dengan itu telah mulai dirintis
pengembangan sumber energi alternatif dengan skala kecil.
11. Pembangunan yang makin meningkat dan bertambahnya jumlah
penduduk akan dihadapkan pada kondisi sumber daya alam
yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam, air dan lautan serta pola tata ruang masih
belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu
sehingga perlu terus diperhatikan bersama dengan pemeliharaan
kelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain yang berkaitan
dengan upaya pelestarian daerah dan daerah penyangga air.
12. Pembangunan kesejahteraan rakyat telah meningkat baik mutu
maupun jangkauan pelayanan bagi lanjut usia, anak terlantar,
maupun penyandang cacat, baik yang dilaksanakan melalui
pelayanan dalam panti Pemerintah dan Swasta maupun diluar
panti. Peningkatan kesadaran masyarakat dan memberikan
kesempatan yang lebih luas dan merata dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan sosial dikalangan masyarakat,
khususnya masyarakat yang kurang beruntung.
63
13. Pembangunan pendidikan telah berhasil meletakkan dasar yang
makin mantap bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional,
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih
merata, serta telah berhasil makin meningkatkan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Jumlah lulusan
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dari tahun ke
tahun terus bertambah meskipun mutu pendidikan masih perlu
terus ditingkatkan.
14. Dalam kehidupan sosial budaya, makin berkembangnya
kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama Hindu disamping
makin menguatnya lembaga-lembaga tradisional.
15. Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan pelayanan
kesehatan dasar secara lebih merata, sehingga dapat
menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan
kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, dan
memperpanjang usia harapan hidup rata-rata penduduk.
16. Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan Norma keluarga
Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) telah dilaksanakan melalui
program yang menyeluruh dan, terpadu, sehingga selain telah
berhasil menurunkan tingkat kelahiran, juga telah membantu
penurunan angka kematian. Upaya pengendalian pertumbuhan
penduduk telah berhasil dengan baik, namun pertambahan
jumlah penduduk dan perbandingan penduduk usia muda masih
besar serta penyebaran penduduk antar Kecamatan masih belum
merata menimbulkan masalah pengembangan sumber daya
manusia dan penyediaan lapangan kerja.
17. Pembinaan anak remaja sebagaimana tunas bangsa, termasuk
pembinaan untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan budi pekerti,
peningkatan disiplin, peningkatan minat baca, dan semangat
belajar telah mengalami kemajuan yang berarti meskipun masih
perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya yang makin terpadu.
18. Pembinaan generasi muda telah dapat meningkatkan kualitas
generasi muda, mengembangkan suasana serta semangat yang
64
sehat, dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap tantangan
pembangunan masa depan. Organisasi kepemudaan makin
menghadapi tantangan yang makin besar untuk lebih mampu
melaksanakan fungsinya dalam pembangunan secara optimal,
termasuk pelaksanaan pendidikan politik yang dapat
menjangkau pemuda seluruhnya.
19. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria untuk
meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang
sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah harus
dikembangkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya
sebagai wanita. Peningkatan kualitas dan iklim sosial budaya
untuk mendukung dan mengembangkan dirinya dalam berperan
dibidang pembangunan.
20. Pembangunan olah raga telah berhasil memasyarakatkan olah
raga dan mengolahragakan masyarakat serta meningkatkan
kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Berbagai upaya
masih diperlukan untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga
sehingga dapat ikut mengharumkan nama bangsa didunia
internasional dan membangkitkan rasa kebangsaan daerah, serta
untuk memupuk watak bangsa dan memasyarakatkan budaya
disiplin dan sportifitas.
21. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
mengembangkan suasana kehidupan beragama yang semakin
semarak, menanamkan dan membina kerukunan inter dan antar
umat beragama serta penganut kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Sarana beribadah makin bertambah dan
pemanfaatannya oleh masyarakat makin meningkat, namun
tantangan yang masih dihadapi adalah kedalam pengamalan
ajaran dan nilai-nilai agama serta kemantapan kehidupan
beragama dalam rangka mengukuhkan landasan spiritual,
moral dan etik bagi pembangunan serta landasan persatuan dan
kesatuan bangsa.
65
22. Penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi telah diupayakan dalam rangka meningkatkan
pembangunan dan kemampuan daerah disegala aspek-aspek
kehidupan. Kemampuan yang telah terwujud masih perlu terus
ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan pembangunan guna
menjawab tantangan masa depan.
23. Pembangunan hukum yang bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 masih menghadapi berbagai macam
tantangan. Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum
telah makin meningkat. Dilain pihak tuntutan masyarakat
terhadap kepastian dan pengayoman hukum perlu sungguh-
sungguh diperhatikan.
24. Kondisi penerangan, komunikasi dan media massa sebagai
sarana pembangunan komunikasi sosial di daerah dalam rangka
menumbuhkembangkan partisipasi dan tanggung jawab
masyarakat dalam pembangunan daerah makin meningkat.
25. Pembangunan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta telah berhasil baik, hal ini tercermin dari meningkatnya
kemampuan masyarakat dan aparat dalam menangkal berbagai
bentuk ancaman sehingga mampu mendukung terciptanya
kemantapan stabilitas daerah dalam semua aspek kehidupan
yang mendukung penyelenggaraan pembangunan.
B. Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.
Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah :
1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian individu dan
masyarakat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan
bathin yang selaras adil dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap
pembangunan berikutnya.
66
C. Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.
Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah
tumbuhnya sikap kemandirian individu dan masyarakat daerah
melalui peningkatan peran serta efisiensi dan produktivitas rakyat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan
kesejahteraan lahir bathin.
1. Bidang Ekonomi.
Peningkatan dan pemantapan industri kecil/kerajinan,
pertanian dan pariwisata di Daerah Tingkat II Badung yang
mengarah pada peningkatan kemampuan dan keterampilan
untuk mencapai kemandirian dalam usaha, peningkatan
produktivitas dan mutu untuk menerobos pangsa pasar dalam
maupun luar negeri, peningkatan penganekaragaman usaha dan
hasil pertanian melalui peningkatan intensifikasi, rehabilitasi,
diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang didukung oleh
industri pertanian, penataan dan pemantapan kelembagaan dan
sistem koperasi agar koperasi semakin efisien serta berperan
utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam
masyarakat, peningkatan peran pasar dalam negeri serta
perluasan pasar luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem
distribusi yang makin meluas dan mantap, keseluruhannya
bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi
peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan usaha,
lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan
pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau
seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan dan
papan yang memadai.
Penataan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang beriman
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur,
67
memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dengan
mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan
dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan.
Peningkatan penghayatan nilai luhur budaya daerah sebagai
bagian dari budaya nasional yang menjiwai prilaku manusia dan
masyarakat dalam segenap aspek kehidupan, peningkatan derajat
kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pelayanan yang
makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya
keserasian, keselarasan dan keseimbangan kuantitas dan
kualitas serta penyebaran penduduk.
3. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam
makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan
beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, makin meningkatnya peran serta umat dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maka Esa dalam
pembangunan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di
masyarakat, dan di sekolah, bersamaan dengan perluasan sarana
dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan
ibadah masing-masing.
Pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
penelitian dan pengembangan yang memadai, peningkatan mutu
peningkatan mutu pendidikan untuk mendukung upaya
penguatan, pendalaman dan perluasan pembangunan disemua
sektor yang berwawasan lingkungan.
4. Bidang Hukum.
Penataan hukum, dengan meletakkan pola pikir yang
mendasari penyusunan sistem hukum yang bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan
kerangka sistem hukum serta penginventarisasian dan
68
penyusunan unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka
pembaharuan hukum, peningkatan penegakan sarana dan
prasarana hukum dalam menunjang pemasyarakatan dan
terciptanya tertib hukum.
5. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa.
Penataan kehidupan politik yang didukung oleh suasana yang
memungkinkan berkembangnya budaya politik yang mengarah
pada perwujudan sikap keterbukaan yang bertanggungjawab
terhadap tetap utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa,
terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggung jawab, peningkatan hubungan kerja sama antar
daerah yang saling menguntungkan dan menunjang kepentingan
bersama, penataan manajemen aparatur pemerintah untuk
meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan
manusianya serta peningkatan kemampuan dan kegiatan
penerangan, komunikasi dan media massa dalam kegiatan
penerangan, komunikasi dan media massa dalam menggerakkan
dan menggairahkan peran serta aktif masyarakat dalam
pembangunan.
6. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
Sasaran pembangunan ketentraman dan ketertiban adalah
peningkatan kuantitas dan kemampuan segenap komponen
pertahanan sipil dalam rangka penataan sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada baik produk yang nasional
maupun produk daerah itu sendiri dalam menghadapi dampak
perkembangan pembangunan.
69
D. Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.
1. Dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang
merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang
Kedua Daerah, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam
Daerah diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan
titik berat pada sektor Pariwisata yang bermodal dasar pada
kebudayaan daerah yang dijiwai oleh Agama Hindu, simultan
dengan pembangunan Sektor Pertanian dalam arti luas terutama
untuk melanjutkan usaha-usaha mempertahankan swasembada
pangan khususnya beras serta sektor industri dan kerajinan
terutama yang berkaitan dengan Sektor pertanian dan sektor
pariwisata seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
2. Pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung
pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas
dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu, disertai
peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang
dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.
3. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan selaras dan
serasi serta saling memperkuat dengan pembangunan bidang
ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju,
mandiri dan sejahtera.
E. Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.
U m u m
1. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pembangunan dan hasil
pembangunan sebelumnya, kebijaksanaan pembangunan Lima
Tahun Keenam Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas
70
manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar makin maju
dan mandiri yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.
Upaya pemerataan pembangunan dan hasil –hasilnya yang makin
meluas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan
dan perluasan lapangan kerja serta lapangan usaha dan
peningkatan pembangunan daerah-daerah kritis, minus, kumuh,
ditingkatkan dan diarahkan agar mampu mewujudkan
kesejahteraan yang makin adil dan makin merata bagi seluruh
rakyat, serta menumbuhkan sikap kemandirian bangsa.
2. Kebijaksanaan pembangunan daerah yang telah menunjukkan
keberhasilan pada pembangunan daerah sebelumnya, tetap
dilanjutkan dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.
Pertama Kebijaksanaan Dasar.
Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional
yang berlandaskan Pancasila merupakan potensi dasar, dengan
demikian aspek kebudayaan diarahkan agar melandasi segala
gerak dan langkah dalam Pembangunan Daerah.
Kedua Kebijaksanaan Sektoral.
Prioritas pembangunan diletakkan pada sektor-sektor bidang
ekonomi dengan titik berat pada pembangunan sektor Pariwisata
yang bermodal dasar pada kebudayaan daerah yang dijiwai oleh
Agama Hindu, simultan dengan pembangunan Sektor Pertanian
dalam arti luas terutama untuk melanjutkan usaha-usaha
mempertahankan swasembada pangan khususnya beras serta
sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan
sektor pertanian dan sektor pariwisata seiring dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketiga Kebijaksanaan Regional.
Melalui kebijaksanaan regional diharapkan terjadi keserasian
keselarasan dan keseimbangan pembangunan antar Kecamatan.
3. Dalam kebijaksanaan pembangunan daerah juga diarahkan agar
terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara
71
pembangunan ekonomi, pembangunan kebudayaan dan
lingkungan hidup.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, hendaknya dapat
meningkatkan nilai-nilai kebudayaan daerah dan kelestarian
lingkungan hidup.
4. Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah,
Kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi
Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi dan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis.
Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling dan perlu
dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.
Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus
diupayakan dengan makin mengandalkan pada peningkatan
efisiensi dan produktivitas yang perwujudannya dilandaskan pada
peran serta aktif dan luas oleh masyarakat yang dijiwai oleh
semangat kemitraan dalam berusaha. Hasil pembangunan harus
dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh masyarakat
dan stabilitas daerah dapat terpelihara dengan mantap serta
terjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Kegiatan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
terus ditingkatkan dan diusahakan untuk mengembangkan
produk unggulan yang mampu menerobos pasar internasional,
sejalan dengan itu perlu dikembangkan sumber daya manusia
sebagai tenaga ahli dan terampil yang mampu melaksanakan alih
berbagai jenis teknologi, termasuk mampu memilih teknologi
tepat guna serta menguasai, menerapkan dan
mengembangkannya sebagai teknologi hasil sendiri yang serasi
dengan perkembangan budaya masyarakat agar dapat lebih
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan
pendapatan masyarakat.
6. Pembangunan Industri diarahkan pada peningkatan kemampuan
dan keterampilan sumber daya manusia serta penguasaan
teknologi untuk menuju kemandirian usahanya untuk dapat
72
menghasilkan barang yang bermutu dalam memenuhi
kebutuhan pasar. Peningkatan peranan bapak angkat dalam
pengembangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan
kemampuan dan pendayagunaan peranan serta fungsi
kelembagaan, guna peningkatan peranan industri dalam
mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan sektor pertanian
serta pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Pertanian dalam arti luas perlu terus dikembangkan agar makin
maju, efisien dan tangguh diarahkan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil
pertanian, melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi
dan rehabilitasi pertanian dengan memanfaatkan iptek, untuk
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta kebutuhan bahan
baku industri.
8. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan,
terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan
industri pertanian, usaha informal dan jasa yang mampu
menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan
investasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan
dan penyuluhan, penerapan teknologi serta pengembangan dan
pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri.
9. Perdagangan dalam negeri dan distribusi diarahkan untuk
memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi
kepentingan produsen dan konsumen.
Perdagangan luar negeri diarahkan untuk penganekaragaman
komoditas ekspor peningkatan jumlah dan mutu barang serta
jasa, perluasan pasar luar negeri, penyebaran informasi pasar
dan peningkatan promosi.
10. Pembangunan sistem transportasi didaerah yang merupakan sub
sistem dari sistem transportasi nasional diarahkan pada
peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan
masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan
73
ketentraman dan ketertiban melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana transportasi serta peningkatan
pengaturan pengelolaannya yang didasari oleh keseimbangan
antara kepentingan daerah dan nasional maupun antar penyedia
dan pengguna jasa transportasi yang dilaksanakan secara
menyeluruh dengan memanfaatkan sebaik-baiknya kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pembangunan pertambangan rakyat khususnya bahan galian
golongan C, diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya bagi
pembangunan daerah yang pengelolanya tetap memperhatikan
keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan serta tetap
berorientasi terhadap pembangunan berlanjut.
12. Pembangunan kehutanan terus ditingkatkan dan diarahkan
untuk menjamin peningkatkan fungsi hutan sebagai salah satu
penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nuftah,
kesuburan tanah, dan iklim. Upaya perlindungan, penertiban,
pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi lahan
dan konservasi tanah didalam dan di luar kawasan hutan tetap
dilanjutkan dan ditingkatkan untuk menjaga kelestarian hutan.
13. Pengembangan dunia usaha diarahkan pada penciptaan iklim
usaha yang sehat antar pemeran perekonomian untuk mendorong
pengembangan dunia usaha, meningkatkan kemampuan dan
peranan dunia usaha/swasta terutama pengusaha ekonomi
lemah, melalui penyediaan fasilitas dan kemudahan yang lebih
luas, pengembangan lembaga perkreditan sebagai penunjang
aktifitas dunia usaha terutama usaha kecil di pedesaan.
14. Pengembangan kepariwisataan yang didasari oleh pariwisata
budaya yang dijiwai oleh agama Hindu terus ditingkatkan dan
dikembangkan untuk memperluas dan memeratakan kesempatan
berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah
sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang dapat
meningkatkan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan
nasional, meningkatkan pendapatan daerah dan penerimaan
devisa yang dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang
sehingga tetap terpelihara, lestari dan seimbangnya
74
perkembangan dan pengembangan budaya dan lingkungan yang
sesuai dengan Tri Hita Karana.
15. Pengembangan pos dan telekomunikasi terus dilanjutkan dan
ditingkatkan lebih mampu mendukung kegiatan pembangunan
yang makin meluas dengan peningkatan kualitas dan kuantitas
sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan sampai ke
pedesaan dan dapat mempercepat arus informasi dan hubungan
antar daerah nasional maupun internasional.
16. Koperasi merupakan salah satu dari pada pelaku ekonomi baik
sebagai badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat,
pembangunan diarahkan untuk mengembangkan koperasi
menjadi makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam
masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu
berperan di semua bidang usaha terutama dalam kehidupan
ekonomi masyarakat.
Pembangunan koperasi dilaksanakan melalui pemantapan
kelembagaan koperasi dan usaha koperasi serta didukung oleh
peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi serta pengembangan
sumber daya manusia pengelola koperasi menuju pemantapan
peranannya sebagai soko guru perekonomian daerah dan
nasional.
17. Pembangunan otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 5 Tahun 1974
diarahkan untuk lebih meningkatkan pembangunan dan hasil-
hasilnya dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan
dan pemanfaatan potensi daerah yang saling mendukung dengan
kemampuan regional.
Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan pada perwujudan otonomi
daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
18. Pelaksanaan pembangunan memerlukan pembiayaan yang
memadai dan diutamakan sumber penerimaan dari Pendapatan
Asli Daerah.
Komponen-komponen penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah
perlu lebih ditingkatkan melalui intensifikasi penggalian sumber-
75
sumber pendapatan yang telah ada dan ekstensifikasi yaitu
mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang baru.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
terus disempurnakan agar penerimaan daerah semakin
meningkat sedangkan pengeluaran daerah makin terkendali,
terarah dan efisien. Pengerahan dana tabungan masyarakat
melalui lembaga keuangan seperti Perbankan dan bukan Bank
perlu makin digalakkan sehingga perannya sebagai sumber dana
pembangunan semakin meningkat, mengoptimalisasikan lembaga
keuangan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat,
penggunaan dana pembangunan diarahkan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas serta
lebih ditingkatkan efisiensinya.
19. Pembangunan transmigrasi diarahkan dan ditingkatkan melalui
peningkatan jumlah calon transmigran swakarsa. Untuk itu perlu
diupayakan usaha-usaha untuk memberikan pelayanan informasi
tentang transmigrasi dalam waktu yang cepat dan tepat.
20. Pembangunan energi diarahkan melalui peningkatan sumber-
sumber energi alternatif setempat, sesuai dengan potensi daerah
dalam penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, mutu
yang baik dan terjamin kontinuitasnya, serta melanjutkan usaha
listrik masuk desa dan perluasan jaringan.
21. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar tersedia sumber
daya alam secara berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian
lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang
berlanjut.
22. Hasil pembangunan daerah harus dapat dirasakan oleh segenap
rakyat secara makin adil dan merata. Pemberian pelayanan sosial
kepada masyarakat rentan, sebagai tanggung jawab daerah dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu ditingkatkan
sehingga dapat dirasakan makin adil dan makin merata. Peran
aktif golongan masyarakat yang mampu dalam penyelenggaraan
pelayanan sosial perlu digalakkan dan dibudayakan tidak hanya
76
sebagai perwujudan kesetiakawanan sosial, tetapi juga sebagai
upaya memperkecil kesenjangan sosial.
23. Pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan
kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan
kualitas pendidikan dasar, serta jumlah dan kualitas pendidikan
kejuruan, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan daerah
dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Pendidikan yang diselenggarakan dilingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan
kualitas manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta
sikap budaya untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan
keterampilan serta mengamalkannya, sehingga terwujud
manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, berkualitas dan
menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan
martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.
24. Kebudayaan Daerah diarahkan untuk memberikan wawasan
budaya dan makna pada pembangunan daerah dalam segenap
dimensi kehidupan masyarakat. Kebudayaan Daerah ditujukan
untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan
kepribadian mempertebal rasa harga diri, kebanggaan daerah
serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan sebagai
pencerminan pembangunan yang berbudaya. Dalam
mengembangkan kebudayaan daerah perlu ditumbuhkan
kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah yang
luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang
positif, untuk memperkaya budaya daerah.
25. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan
kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan
masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
termasuk perbaikan gizi masyarakat. Pelayanan kesehatan
dikembangkan dengan terus mendorong peran aktif masyarakat
dan swasta, pembinaan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
dan bersih yang berorientasi kepada kepedulian lingkungan terus
ditumbuhkembangkan sehingga menjadi sikap dan budaya
77
masyarakat. Pembangunan kesehatan perlu didukung oleh
sumber daya kesehatan yang cukup memadai dan handal,
termasuk pengembangan dan peningkatan industri farmasi.
26. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan secara terpadu
untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
khususnya pembudayaan keluarga berencana sistem banjar
dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang
menjakau segenap lapisan golongan masyarakat dengan tetap
menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai agama, moral, etik
dan budaya masyarakat.
27. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan
kualitas kehidupan, kemampuan manusia serta masyarakat
sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Untuk itu
perlu terus dikembangkan iklim kemasyarakatan yang
mendukung bagi terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui upaya pembangunan diberbagai bidang dan
sektor. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian
antar generasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Perluasan
usaha-usaha di pedesaan yang mampu memperluas lapangan
kerja, sehingga arus urbanisasi bisa dikurangi. Penduduk usia
lanjut yang memiliki pengalaman luas dan kearifan perlu
diberikan perhatian untuk tetap berperan dalam pembangunan.
28. Pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda
diupayakan melalui pembangunan diberbagai bidang dan sektor
serta didukung iklim yang menunjang terwujudnya masyarakat
belajar. Pembinaan dan Pengembangan anak dan remaja
Indonesia harus dimulai sedini mungkin dan perlu terus
ditekankan pada kedudukan dan fungsi mereka sebagai tunas
bangsa dan penerus cita-cita perjuangan. Pembinaan dan
Pengembangan pemuda diarahkan pada upaya persiapan pada
generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet
dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung
jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara.
Pemuda sebagai penerus perjuangan bangsa diarahkan agar
78
mampu mewujudkan cita-cita nasional serta mampu berperan
sebagai insan pembangunan yang berjiwa Pancasila beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berpikir maju,
beridealisme tinggi, patriotik, berkepribadian, mandiri dan
berwawasan masa depan.
29. Pembinaan olahraga sebagai salah satu upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan
kondisi kesehatan fisik, mental dan rohani masyarakat dalam
upaya pembentukan watak, kepribadian disiplin dan sportifitas
serta pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat
meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional.
Peningkatan prestasi olah raga perlu digalakkan melalui
perencanaan dan pelaksanaan yang mantaf dan terpadu serta
dilakukan merata diseluruh kecamatan, baik oleh Pemerintah
maupun peran serta masyarakat, dibarengi dengan upaya
pembinaan secara dini serta penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai.
30. Wanita sebagai mitra sejajar pria, perlu dikembangkan
kemampuannya untuk berperan dalam pembangunan dan
kehidupan bermasyarakat serta melestarikan nilai-nilai Pancasila.
31. Pembangunan perumahan dan pemukiman dilanjutkan dan
diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan
kehidupan pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan
keseimbangan antara pengembangan pedesaan dan perkotaan,
memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan
ekonomi dalam rangka mewujudkan peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pembangunan
perumahan dan pemukiman perlu ditingkatkan kerja sama secara
terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi,
usaha swasta dan masyarakat dengan mengindahkan persyaratan
minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat,
aman, dan serasi dengan lingkungan serta terjangkau oleh daya
beli masyarakat luas dengan memberikan perhatian khusus
kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah.
79
32. Pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa diarahkan pada peningkatan kualitas
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
terpelihara kerukunan inter dan antar umat beragama dan
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
meningkatkan kesadaran serta peran aktif umat beragama dan
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan
tenggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkokoh
landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional
sebagai pengamalan Pancasila.
33. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan
memerlukan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pengawasan manajemen pembangunan dalam
pengembangan sektor-sektor pembangunan yang diarahkan
untuk memanfaatkan perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi harus ditunjang oleh kemampuan penguasaan dan
pemanfaatan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan
terapan, dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang, dinamis
dan efektif antara pengembangan sumber daya manusia,
pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan
teknologi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Peningkatan pengawan ilmu pengetahuan dan teknologi
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
dengan tetap berlandaskan pada falsafah hidup masyarakat.
34. Pembangunan hukum yang diarahkan pada semakin terwujudnya
sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang mencakup pembangunan materi
hukum, peraturan serta sarana dan prasarana dalam rangka
pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan
masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum
dilakukan melalui pembaharuan hukum dengan tetap
memperhatikan hukum adat yang berlaku, yang mencakup upaya
untuk meningkatkan kesadaran, kepastian, perlindungan,
penegakan dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan
kebenaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
80
makin tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan
yang makin lancar.
35. Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan semangat
kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan merupakan
syarat mutlak bagi mantapnya stabilitas kehidupan politik.
36. Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan pada semakin
terwujudnya dukungan administrasi pemerintahan yang mampu
menjamin kelancaran, keterpaduan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan daerah
untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang
semakin handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap
terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan
strategis. Kebijaksanaan dan langkah pendayagunaan
administrasi pemerintahan perlu terus dilanjutkan, ditingkatkan
dan ditujukan kepada penataan organisasi penyempurnaan
ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana
dan prasarana, serta peningkatakan kualitas sumber daya
manusia dan kesejahteraannya.
37. Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa
diarahkan pada terlaksananya pembudayaan nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, permasyarakatan dasar
pemikiran dan pelaksanaan pembangunan daerah serta hasil-
hasilnya yang berwawasan nusantara dan berketahanan nasional
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan
peran serta rakyat dalam pembangunan memperlancar
keterpaduan gerak pembangunan di segala bidang serta
mendukung kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
38. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan pada
pembangunan segenap komponen yang ada dimasyarakat
dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta dengan ABRI sebagai
kekuatan inti dengan daya tangkal yang tangguh serta mampu
memelihara stabilitas daerah yang mantap dan dinamis.
81
Ekonomi
1. Industri
a. Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian
perekonomian daerah, meningkatkan kemampuan bersaing untuk
memenuhi pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan
selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pembangunan industri ditujukan untuk memperkokoh struktur
perekonomian daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling
mendukung antar sektor, memperluas lapangan kerja dan
kesempatan berusaha sekaligus mendorong berkembangnya
kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
b. Industri kecil dan kerajinan serta aneka industri perlu terus dibina
menjadi usaha yang makin efisien dan mandiri, meningkatkan
pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan makin
mampu meningkatkan mutu produksinya dalam memenuhi pangsa
pasar dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan industri kecil
dan kerajinan serta aneka industri perlu diberi kemudahan baik
dalam permodalan, perijinan, manajemen maupun pemasaran.
Kemampuan dan peranan koperasi dalam pembangunan industri
khususnya industri kecil dan kerajinan perlu dikembangkan.
c. Untuk mendorong pembangunan industri, masyarakat perlu
didorong untuk meningkatkan kecintaan akan produksi dalam
negeri.
2. Pertanian
a. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, pendapatan, taraf hidup petani dan
nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha,
memperluas pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri,
melalui pertanian yang maju efisien dan tangguh sehingga makin
mampu meningkatkan dan menganeka ragamkan hasil,
meningkatkan mutu dan derajat pengolahan hasil serta
82
menunjang pembangunan wilayah. Penataan tata ruang perlu
dilaksanakan secara konsekuen agar perkembangan sektor
industri, pemukiman dan prasarana jalan tidak mengurangi lahan
pertanian yang produktif. Keikutsertaan petani, peternak dan
nelayan dalam pembangunan pertanian melalui koperasi dan
kelompok tani perlu lebih ditingkatkan.
b. Usaha intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi
pertanian perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan perencanaan
dan pelaksanaan yang makin terpadu dan disesuaikan dengan
kondisi tanah, air dan iklim. Pola tata ruang, upaya pelestarian
lingkungan hidup, pembangunan sektor lain, serta kehidupan dan
kebutuhan masyarakat setempat. Usaha tersebut juga
dikembangkan dengan memperhatikan dan didukung sepenuhnya
oleh aktif petani. Sejalan dengan itu makin ditingkatkan pula
kemampuan dalam pengelolaan usaha pertanian terutama yang
dikaitkan dengan usaha agroindustri, wisata agro dan agrobisnis
untuk makin memperlancar keanekaragaman produksi serta
meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.
Untuk menjamin kesinambungan pembangunan pertanian, usaha
penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang sesuai
dengan kebutuhan petani perlu dilanjutkan dan ditingkatkan
kemampuan para petani dalam penerapan dan penguasaan
teknologi pertanian terus ditumbuhkan melalui penyuluhan,
pendidikan, dan latihan.
c. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan
untuk melestarikan swasembada pangan, meningkatkan
pendapatan masyarakat dan memperbaiki gizi melalui penganeka
ragaman jenis bahan pangan. Peningkatan produksi tanaman
pangan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan
produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan kering dengan
didukung oleh peningkatan pemanfaatan IPTEK, penyediaan
sarana dan prasarana yang makin memadai, penanganan pasca
panen yang makin efisien.
d.Pembangunan pertanian hortikultura yang meliputi tanaman
sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias terus dikembangkan
83
menjadi agrobisnis dalam rangka memanfaatkan tanah yang
subur, tenaga kerja yang banyak serta lahan yang tersedia.
Produk hortikultura perlu dikembangkan terutama melalui
koperasi agar mampu mencukupi kebutuhan pasar dalam energi
termasuk agroindustri.
e. Pembangunan perkebunan terus dilanjutkan melalui peningkatan
produksi perkebunan secara terus menerus guna peningkatan
pendapatan petani dan penyediaan bahan baku secara kontinyu
untuk meningkatkan ekspor serta memenuhi kebutuhan dalam
negeri terutama keperluan industri melalui kegiatan pokok,
diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi/peremajaan dan
ekstensifikasi areal tanaman dengan memanfaatkan lahan kering,
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna,
pengembangan hubungan kemitraan usaha antara petani dan
pengusaha serta mendorong peranan swadaya petani dan swasta
dalam pengembangan perkebunan. Disamping itu pembangunan
perkebunan mendorong dan meningkatkan penciptaan
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan melalui
penerapan sistim agrobisnis, agroindustri dan wisata agro yang di
dukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pembangunan
perkebunan dilaksanakan dengan pola partial/swadaya, pola UPP
Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
f. Pembangunan perikanan terus dilanjutkan dan lebih diarahkan
pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani dan
lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf
hidup petani dan nelayan serta melalui usaha intensifikasi,
diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi guna memenuhi
kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor dan menunjang
kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Pembangunan
perikanan dikembangkan melalui pengembangan serta penerapan
teknologi maju dalam berbagai usaha budi daya (Air tawar, air
payau, air laut) serta usaha penangkapan ikan di laut dan lepas
pantai pada wilayah ZEE (Zone Economic Eksklusif). Dalam
pembangunan perikanan perhatian khusus perlu diberikan pada
koperasi bersama dengan usaha perlindungan dan pengembangan
84
perikanan rakyat guna peningkatan pendapatan taraf hidup
nelayan dan petani.
g. Pembangunan peternakan terus dilanjutkan melalui peningkatan
usaha diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi ternak,
didukung oleh usaha pengembangan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dalam pembangunan peternakan
perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan peternakan
rakyat dengan meningkatkan fungsi dan peranan koperasi serta
keikutsertaan swasta sebagai bapak angkat. Pembangunan
peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani
ternak mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu
meningkatkan pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi
pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta
mengembangkan ekspor.
h.Pembangunan pengairan untuk pertanian perlu ditingkatkan untuk
memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan bagi
pertanian. Pembangunan pengairan dilanjutkan dengan perluasan
jaringan irigasi untuk lebih menyeimbangkan pemanfaatan air dan
usaha konservasi, melindungi areal produksi dan menghindarkan
kerusakan akibat banjir, abrasi pantai dan kekeringan, serta
mendukung pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian baru
dan penyediaan air bagi masyarakat. Pembangunan pengairan juga
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk
pemukiman, industri dan pengembangan kelestarian serta
pariwisata. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan
irigasi terus ditingkatkan untuk lebih memantapkan fungsinya
melalui peran aktif masyarakat baik secara swadaya maupun
dengan bantuan pemerintah, terutama bagi irigasi tersier dan
kwartier. Perlu diperhatikan pula pemeliharaan, Perbaikan dan
pengaturan sungai dan pantai serta pemanfaatan air tanah dan air
permukaan. Kemampuan dan peran aktif masyarakat dalam
pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi secara swadaya serta
pengaturan penggunaan air secara lebih efisien perlu digalakkan
dan ditingkatkan antara lain melalui peningkatan peranan subak,
pembinaan anggota subak serta pengembangan sistem
pengelolaan sumber air. Jaringan irigasi di jaga agar tetap
85
berfungsi dan sumber air dipelihara agar air bagi pertanian tetap
tersedia secara teratur dan lestari.
3. Tenaga Kerja
a. Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan
lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta
pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada
pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja
tinggi dan produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan
upaya menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan,
pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas,
produktif, efisien, efektif dan berjiwa wirausaha sehingga mampu
mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta
kesempatan berusaha. Pengadaan tenaga kerja yang merupakan
bagian dari perwujudan kebijaksanaan perencanaan
ketenagakerjaan daerah harus mendorong pemerataan kesempatan
kerja dengan memperhatikan potensi angkatan kerja setempat.
Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan
dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan
tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancasila menuju
kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan didukung
oleh organisasi pekerja dan koperasi tenaga kerja yang dipimpin
dan dikelola para pekerja itu sendiri secara efisien dan efektif
dalam memperjuangkan kepentingan anggotannya. Penyandang
cacat sebagai bagian dari angkatan kerja daerah dibina dan
didorong untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
b. Peningkatan kesadaran akan produktivitas, efisiensi efektifitas dan
kewirausahaan serta etos kerja produktif dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan motivasi, penyuluh, pendidikan dan pelatihan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas
tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang
harus terus disempurnakan secara terarah, terpadu dan
menyeluruh. Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja
dilaksanakan untuk memajukan nilai kemanusiaan yang
menumbuhkan harkat untuk memajukan nilai kemanusiaan yang
menumbuhkan harkat dan martabat disesuaikan dengan
86
perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan
dilakukan di lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah serta
pemagangan dilingkungan kerja baik industri, pertanian maupun
sektor lainnya. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta
badan usaha yang memakai tenaga kerja diselenggarakan didalam
negeri dan diluar negeri. Kerjasama antara lembaga pendidikan
dan pelatihan serta lembaga pendidikan tinggi dengan koperasi,
usaha negara dan usaha swasta serta organisasi pekerja dan
lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan.
c. Perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat dan berkumpul
keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
yang mencakup jaminan tua, jaminan pemeliharaan kesehatan,
jaminan terhadap kecelakaan dan jaminan kematian serta syarat-
syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dan
bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, kesiapan
sektor terkait, kondisi pemberi kerja, lapangan kerja dan
kemampuan tenaga kerja khusus bagi tenaga kerja wanita perlu
diberikan perhatian dan perlindungan sesuai dengan kodrat,
harkat dan martabatnya.
d. Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan pada
kebutuhan hidup layak, pengembangan diri dan keluarga tenaga
kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan
sosial, dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai
kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri. Pengupahan
dan penggajian, kondisi kesehatan, keselamatan dalam
lingkungan, pendayagunaan tenaga kerja termasuk tenaga kerja
wanita serta hubungan industrial Pancasila serta syarat-syarat
kerja lainnya, pelaksanaannya perlu ditingkatkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja dan
koperasi tenaga kerja sebagai wadah dan badan kolektif dalam
perekonomian, demikian pula terus dikembangkan agar makin
berperan dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional,
etos kerja produktif serta harkat dan martabat pekerja.
87
e. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang pada hakekatnya
merupakan ekspor jasa penghasil devisa diselenggarakan dengan
efisien dan dengan memberikan kemudahan serta perlindungan
yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan dengan tetap
memperhatikan harkat dan mertabat serta nama baik bangsa dan
negara. Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara selektif
dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal serta
mendorong alih teknologi.
4. Perdagangan.
a. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk menciptakan sistem
tataniaga dan distribusi yang efisien dan efektif sehingga mampu
memperlancar arus barang dan jasa serta dapat memanfaatkan
dan memperluas pasar, dalam rangka meningkatkan pendapatan
produsen, melindungi kepentingan produsen dan konsumen,
memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta
meningkatkan penerimaan devisa. Pembangunan perdagangan
perlu ditunjang oleh sistem transportasi, telekomunikasi, lembaga
keuangan, organisasi dan penyebaran informasi pasar yang tepat
guna.
b. Sistem distribusi yang selektif, efisien dan efektif diarahkan agar
mampu mendorong penyebaran barang kebutuhan masyarakat
luas, khususnya barang kebutuhan pokok dalam waktu dan
tempat yang tepat berdasarkan harga yang layak dan dapat
dijangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam pemasaran dan
distribusinya perlu didukung oleh pola produksi dan kondisi
masyarakat, sistem transportasi, komunikasi dan pembiayaan.
Peranan koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah lainnya
perlu terus ditingkatkan dalam pemasaran dan distribusi,
terutama dalam penyediaan barang kebutuhan masyarakat luas.
c. Guna mendorong ekspor dan peningkatan penerimaan devisa
negara perlu dilakukan peningkatan daya saing agar komoditi
yang diekspor lebih maupun menerobos pasar luar negeri dan
bersaing dengan negara-negara yang lain. Untuk itu perlu
88
ditingkatkan efisiensi dan mutu komoditas, jaminan
kesinambungan dan ketepatan waktu penyebaran, serta
penganekaragaman pasar luar negeri dan penganekaragaman
jenis komoditas. Agar upaya-upaya tersebut dapat terlaksana
dengan baik perlu didukung oleh perluasan jaringan informasi
pasar, peningkatan promosi, pengembangan sarana dan prasarana
penunjang ekspor terutama perkreditan, perasuransian dan
transportasi sehingga posisi daerah Badung sebgai pusat
pengembangan industri kecil dan kerajinan Bali Bagian tengah,
dapat berkembang menjadi pusat pemasaran ekspor. Dalam
pelaksanaannya perlu didukung oleh peningkatan kemampuan
eksportir terutama eksportir golongan ekonomi lemah termasuk
koperasi dan kemitrausahaan antara produsen dengan eksportir
serta antara eksportir besar dengan eksportir golongan ekonomi
lemah yang saling menguntungkan.
d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan
perdagangan perlu diarahkan untuk mendorong dan
meningkatkan kemampuan pengusaha golongan ekonomi lemah,
pengusaha rumah tangga dan usaha-usaha informasi lainnya.
5. Transportasi
a. Pembangunan transportasi daerah yang merupakan sub sistem
dari transportasi nasional berperan sebagai urat nadi kehidupan
masyarakat dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan
dan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi
didaerah yang handal, berkemampuan tinggi yang diselenggarakan
secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam
menunjang pergerakan dinamika pembangunan, mendukung pola
distribusi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta
mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan
antar daerah regional maupun internasional sehingga dapat lebih
memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan
nusantara.
89
b. Sistem transportasi di daerah ditata dan terus disempurnakan
dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia
sehingga terwujud kehandalan untuk pelayanan maupun
keterpaduan antar dan inter sistem transportasi, serta
disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan
teknologi, kebijaksanaan tata ruang, pelestarian fungsi
lingkungan hidup dan kebijaksanaan energi nasional agar selalu
dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat
serta kebutuhan perdagangan nasional dan internasional dengan
memperhatikan kehandalan maupun kelayakan sarana
transportasi. Peran serta pihak swasta dan koperasi dalam
penyelenggaraan transportasi perlu didorong dan digalakan
melalui penciptaan iklim yang menumbuhkan kompetisi yang
sehat dan saling menghidupi serta pengembangkan jalur
transportasi yang strategis. Peran serta swasta dan badan usaha
milik negara dalam sistem transportasi baik darat, laut maupun
udara harus terus didorong sehingga mampu memperoleh pangsa
pasar yang wajar dalam transportasi penumpang dan barang.
c. Transportasi ke, dari dan di pedesaan, antar daerah perlu terus
dibangun, dikembangkan, dilembagakan, dan ditangani secara
khusus dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan
agar peningkatan serta pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih profesional. Di
wilayah perkotaan dikembangkan transportasi yang tertib, aman
dan lancar, nyaman dan efisiensi agar dapat memberikan daya
tarik bagi pemakai jasa transportasi serta agar kemacetan dan
gangguan lalu lintas dapat dihindarkan dan kualitas lingkungan
hidup dapat dipertahanan.
d. Pembangunan transportasi darat diarahkan pada pengembangan
secara terpadu antara transportasi jalan raya dan penyeberangan
sehingga tercipta transportasi darat yang tertib, aman dan lancar
nyaman serta efesien melalui pembangunan sarana dan
prasarana peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan
pelayanan termasuk pembinaan disiplin pemakai jalan dan
kejelasan informasi lalu lintas agar mampu memacu
pembangunan disemua sektor.
90
e. Pembangunan jalan perlu terus dikembangkan dan diserasikan
dengan perkembangan transportasi jalan raya terutama
keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan
dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan dipusat
pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat
produksi dengan daerah pemasaran. Pengembangan dan jalan
alternatif terus diupayakan pembangunannya dalam rangka
mengantisipasi perkembangan yang akan datang, keamanan,
ketertiban dan keselamatan transportasi jalan raya sehubungan
dengan kecanggihan peralatan yang cenderung semakin
meningkatkan kecepatan kendaraan perlu mendapatkan perhatian
khusus.
f. Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional
perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan
nasional yang mempersatukan seluruh wilayah nasional.
Pembangunan transportasi laut harus mampu menggerakkan
Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, dengan
mengutamakan ketentuan kunjungan kapal yang dapat
menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan pariwisata serta
kegiatan pembangunan umumnya.
g. Transportasi udara termasuk sarana dan prasarananya terus
ditingkatkan agar lebih dapat dihandalkan dalam memenuhi
kebutuhan jasa transportasi udara baik dalam maupun luar
negeri yang mampu beroperasi secara optimal menjangkau
seluruh wilayah Nusantara dan kebutuhan penerbangan luar
negeri yang kompetitif. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan manajemen usaha termasuk bidang pemasaran,
jangkauan, pola jaringan, armada pesawat terbang, mutu
pelayanan dan daya saing penerbangan nasional rute luar negeri
makin ditingkatkan agar dapat memperbesar pangsa pasar dan
arus wisatawan serta makin mampu berperan untuk memenuhi
keperluan jasa transportasi penumpang dan barang dalam lalu
lintas internasional.
h. Pencarian dan penyelamat manusia sebagai akibat musibah
bencana alam, dan bencana lainnya merupakan tugas nasional
91
yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh berbagai pihak
yang ada, perlu terus dimantapkan melalui peningkatan
kemampuan organisasi, kualitas prasarananya agar mampu
menyelenggarakan bantuan penyelamatan dengan cepat dan tepat.
6. Pertambangan
Pembangunan Pertambangan diarahkan untuk memanfaatkan
potensi secara hemat dan optimal serta menjaga kelestarian
lingkungan dengan meningkatkan pengelolaannya melalui bimbingan
dan penyuluh terhadap para penggali, pemetaan dan penataan
kawasan pertambangan, pembinaan dan penyuluhan terhadap para
pemakai air bawah tanah dan permukaan, serta upaya reklamasi
perlu ditingkatkan.
7. Kehutanan
a. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dengan
menjaga kelestariannya sebagai sumber daya alam dan tidak
dikembangkan untuk hutan produksi.
b. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya
perlu ditingkatkan secara terpadu guna menjaga fungsi tanah,
air, udara dan iklim. Inventarisasi dan penata gunaan hutan
ditingkatkan untuk memantapkan status kawasan hutan,
konservasi hutan, tanah kering, hutan rawa dan hutan perairan
serta kekhasan alam termasuk flora dan faunanya untuk
melindungi plasma nuftaah, keanekaragaman hayati dan untuk
mengembangkan cagar alam wisata.
c. Upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis sungai, hutan
bakau, karang laut flora dan fauna langka serta pengembangan
fungsi daerah aliran sungai ditingkatkan dan makin
disempurnakan. Rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan
penanggulangan lahan kritis, mata air serta kelestarian daya
92
dukung lingkungan terus ditingkatkan melalui kegiatan
penghijauan dan reboisasi.
d. Pembangunan Kehutanan perlu didukung dengan kegiatan
penyuluhan, pengamanan, pendidikan dan latihan,
penyedia/informasi, serta penelitian dan pengembangan.
8. Dunia Usaha
a. Pengembangan dan pembinaan usaha nasional/ daerah yang
meliputi koperasi, usaha negara/daerah, usaha swasta diarahkan
agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi
penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan
pembangunan dan hasil-hasilnya serta memperluas kesempatan
berusaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian
yang tangguh dan mandiri. Dalam rangka pengembangan dan
pembinaan dunia usaha perlu terus didorong perluasan kerjasama
dan keterkaitan usaha atas sektor, antara usaha besar,
menengah dan kecil berdasarkan kemitraan usaha yang saling
menunjang dan saling menguntungkan dengan semangat
kekeluargaan dan kebersamaan.
b. Kemampuan dan peranan usaha kecil terus dikembangkan
dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
usaha disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung,
termasuk penyediaan kemudahan dalam melakukan investasi,
memperoleh permodalan dan kesempatan berusaha, juga dalam
memperoleh pendidikan pelatihan dan bimbingan manajemen
serta teknologi.
c. Untuk menunjang dunia usaha, penanaman modal oleh
masyarakat perlu lebih digalakkan, terutama penanaman modal
dalam negeri, penanaman modal asing yang merupakan
pelengkap, masih diperlukan dan didorong untuk mendukung
pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu
sepenuhnya dilaksanakan dengan modal dalam negeri.
93
d. Usaha informal dan tradisional sebagai bagian dari ekonomi
rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat serta
merupakan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas, perlu terus
dibina dan dilindungi handal, mandiri dan maju serta mampu
berperan dalam menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan
kerja.
9. Pariwisata
a. Pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh pariwisata
budaya daerah diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi
sektor handalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi
termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga
meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, daerah
dan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya
pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi
kepariwisataan yang ada.
b. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap
terpeliharanya budaya dan kepribadian bangsa serta kelestarian
fungsi dan mutu lingkungan hidup kepariwisataan perlu ditata
secara menyeluruh dan terpadu baik antar daerah, antar sektor
maupun antar usaha kepariwisataan baik yang berskala kecil,
menengah maupun besar sehingga dapat mewujudkan
pemerataan dan keseimbangan pengembangannya.
c. Pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan sejalan dengan
upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta
menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam
rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, terutama
dalam bentuk penggalakan pariwisata remaja dan pemuda
dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh
pelayanan kepariwisataan.
d. Daya tarik Daerah Tingkat II Badung sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai daerah
tujuan wisata dan pintu gerbang Indonesia Bagian Tengah, perlu
ditingkatkan melalui pengembangan pariwisata budaya yang
94
dijiwai oleh Agama Hindu serta upaya pemeliharaan kebudayaan
daerah yang mencerminkan ketinggian budaya dan kebesaran
bangsa, serta didukung dengan promosi yang memikat.
e. Upaya mengembangkan obyek dan daya tarik wisata serta
kegiatan promosi dan pemasarannya, baik didalam maupun diluar
negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu dan
efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal
kerjasama kepariwisataan regional, nasional dan internasional
guna meningkatkan hubungan antar bangsa sehingga mampu
mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan manca negara
dan nusantara ke Daerah Tingkat II Badung.
f. Pendidikan dan latihan penyuluhan kepariwisataan perlu makin
ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang
makin baik, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk
menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan
pariwisata dengan tetap mempertahankan jati diri.
10. Pos dan Telekomunikasi.
a. Pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan untuk
mendukung peningkatan pembangunan di daerah dengan makin
memperlancar arus surat, barang dan informasi serta makin
memperluas jangkauan jasa ke seluruh daerah, keluar daerah
maupun ke luar negeri serta ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan, efisien dan kehandalannya dalam pemberian jasa
komunikasi, informasi, pos dan giro kepada masyarakat dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi.
b. Pembangunan pos terus ditingkatkan upaya jangkauan jasa pos
dan giro makin luas dan makin memasyarakat serta dapat
mencapai semua desa agar masyarakat luas memperoleh
pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya arus surat,
barang dan jasa giro yang lancar, cepat dan aman.
c. Telekomunikasi terus dikembangkan untuk menjadi wahana yang
dapat dihandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi
95
dan data baik antar daerah regional, nasional maupun
internasional secara lancar, jelas dan cepat guna mendukung
kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Jaringan dan jangkauan telekomunikasi
umum terus dikembangkan dan diperbanyak ke daerah-daerah
pertumbuhan sehingga dapat menjangkau masyarakat luas.
d. Pembangunan pos dan telekomunikasi harus didukung oleh
meningkatnya kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Koperasi
a. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat
diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha
yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh
dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha
yang makin mandiri handal harus mampu mewujudkan
kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan ekonomi juga
diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh
jiwa dan semangat yang tinggi serta tersedianya sumber daya
manusia yang handal sebagai pengelola koperasi sehingga dapat
mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru
perekonomian yang tangguh. Koperasi perlu dikembangkan mutu
dan kemampuannya dan perlu makin ditingkatnya peranannya
dalam kehidupan terutama di pedesaan.
b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui
peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih
profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan
kembangkan koperasi terus ditingkatkan dengan meningkatkan
kesadaran, kegairahan dan kemampuan berkoperasi diseluruh
lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi juga menjadi tanggung
jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan
96
kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, kerjasama
dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.
12. Pembangunan Daerah
a. Pembangunan Daerah Tingkat II Badung sebagai bagian dari
Pembangunan Daerah Tingkat I Bali dan Pembangunan Nasional
diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan laju
pertumbuhan antar Kecamatan antara Kota dan Desa, antara
sektor serta disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah
bersangkutan.
b. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih
dikembangkan melalui peningkatan swadaya masyarakat.
Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi
dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan
sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang
efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan
kemajuan yang merata di seluruh pelosok daerah.
c. Kerjasama antar Kecamatan di Daerah dan dengan Daerah
Tingkat II lainnya di Propinsi Dati I Bali dalam rangka percepatan
pembangunan daerah dan pembangunan wilayah terus
ditingkatkan agar tumbuh secara serasi selaras dan seimbang
guna memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Disamping
itu dalam pembangunan wilayah perkotaan terus dirintis kerja
sama antar kota didalam dan atau luar negeri (twinning and sister
city) khususnya terhadap kota-kota yang mempunyai persamaan
budaya atau geografis untuk mempercepat pembangunan wilayah
perkotaan.
d. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah prakarsa dan peran
aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah
ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin
dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih
didayagunakan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh
aparat pemerintah daerah ditingkatkan untuk lebih
97
mendayagunakan potensi daerah dan makin mewujudkan otonomi
daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.
e. Pembangunan Desa termasuk desa adat dan lembaga tradisional
di pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan
peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan
sumber daya manusia, pemanfatan sumber daya alam,
penumbuhan dan pengembangan perkreditan desa pasar desa
usaha ekonomi desa,peningkatan sarana dan prasarana desa serta
penumbuhan prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga lebih
memantapkan semua desa swasembada di Daerah Tingkat II
Badung.
f. Pembangunan perkotaan ditingkatkan dan diselenggarakan secara
berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum
tata ruang, pertumbuhan penduduk lingkungan pemukiman,
lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya
agar terwujud pengelolaan perkotaan yang BALI ( Bersih Aman
Lestari dan Indah).
g. Perencanaan tata ruang disemua tingkat harus memperhatikan
pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.
h. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak atas
tanah, fungsi sosial tanah, batas maksimum pemilikan tanah
pertanian, pengendalian penggunaan tanah serta mencegah
penelantaran tanah termasuk berbagai upaya untuk mencegah
perusakan, penguasaan tanah yang merugikan kepentingan
rakyat dengan meningkatkan tertib administrasi pertanahan.
i. Penataan kembali batas wilayah dalam rangka pemekaran dan
penyesuaian status wilayah tertentu perlu terus dilanjutkan untuk
meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah dan
administrasi pemerintahan.
13. Kelautan
Pembangunan kelautan diarahkan pada pendayagunaan sumber
daya laut dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya.
98
Penguasaan potensi kelautan dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan. Data dan informasi kelautan terus digali, dikumpulkan
dan diolah melalui peningkatan kegiatan survei dan penelitian dalam
rangka inventarisasi kekayaan laut. Dalam upaya mempertahankan
daya dukung dan kelestarian laut perlu ditingkatkan pencegahan
pencemaran laut melalui upaya pembinaan serta peningkatan
pengawasan dan penegakan hukum.
14. Kedirgantaraan
Pembangunan Kedirgantaraan adalah kemampuan memanfaatkan
wilayah dan penggunaan sumber daya udara untuk keperluan
pertanian dan perhubungan dengan memperhatikan aspek
pertahanan dan keamanan negara.
15. Keuangan
a. Pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan diusahakan
bersumber dari sektor pemerintah dan swasta/dunia usaha.
Pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah yang
sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah akan terus ditingkatkan.
Kegiatan-kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai
dampak nasional diusahakan pendanaannya dari Pemerintah
Pusat.
b. Peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian sumber
Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber lainnya dengan
meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penggunaannya dengan
berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
c. Meningkatkan peranan perbankan dan lembaga keuangan
lainnya didalam pembiayaan pembangunan daerah optimalisasi
pemanfaatan lembaga keuangan sehingga tidak ada persaingan
yang tidak sehat dan menyehatkan lembaga keuangan yang ada.
99
d. Menciptakan iklim yang sehat untuk kelancaran berusaha dengan
maksud untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dan
swasta/dunia usaha dalam pembangunan melalui penanaman
modal.
16. Transmigrasi
a. Pembangunan transmigrasi diarahkan pada peningkatan animo
masyarakat untuk bertransmigrasi baik transmigrasi umum
maupun swakarsa. Untuk itu perlu peningkatan penyuluhan,
penerangan dan pelayanan informasi yang cepat dan tepat
mengenai manfaat dan tujuan dari program transmigrasi. Dengan
masuknya informasi secara lebih merata ke daerah potensial
sumber calon transmigran diharapkan animo masyarakat akan
bangkit untuk ikut bertransmigrasi.
b. Untuk dapat mewujudkan kualitas dan kuantitas calon
transmigran yang lebih baik, perlu dilakukan penyuluhan di
sekolah-sekolah dan pendekatan dengan kelompok generasi muda
seperti KNPI, ZPG, Sekaa Teruna, Karang Taruna dan sebagainya.
Jenis pendidikan dan pelatihan ketrampilan perlu ditambah,
disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang dituju. Perlu
dirintis transmigran non pertanian dalam rangka menampung
pencarian kerja terutama yang berasal dari tamatan SMTA.
c. Peningkatan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan melalui
perencanaan terpadu dengan sektor pembangunan lainnya serta
koordinasi pelaksanaannya dengan instansi yang terkait dengan
Pemerintah Daerah tujuan transmigran.
17. Energi
a. Pembangunan energi diarahkan untuk mendorong kegiatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berupaya memenuhi
kebutuhan energi masyarakat baik di perkotaan maupun di
pedesaan dengan penyediaan dalam jumlah yang cukup, merata
serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menjaga
100
kelestarian sumber energi perlu diupayakan pemanfaatan secara
hemat, penganekaragaman dalam penggunaan berbagai sumber
energi.
b. Pelaksanaan program listrik masuk desa sampai tingkat banjar
terus dilanjutkan dan dikembangkan untuk mendorong kegiatan
ekonomi serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan
rakyat di pedesaan. Pengadaan listrik dengan menggunakan
sumber pembangkit lainnya perlu terus dikembangkan dengan
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
setempat melalui koperasi untuk melaksanakannya.
18. Lingkungan Hidup
a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting
dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan
seluruh mahluk hidup dimuka bumi diarahkan pada terwujudnya
kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan
keserasian dengan perkembangan penduduk agar dapat
menjamin pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan
kuantitas dan kualitas lingkungan serta mencegah pencemaran.
b. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan
hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuh kembangkan
melalui penerangan dan pendidikan di dalam dan di luar sekolah,
pemberian rangsangan, penegakan hukum disertai dengan
rangsangan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi dan kemampuan
sosial sesuai dengan falsafah TRI HITA KARANA.
c. Konservasi kawasan hutan termasuk flora dan faunanya serta
keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi
keanekaragaman plasma nuftah, jenis spesies dan ekosistem.
Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan bagi
kepentingan kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan.
Inventarisasi, pemantauan, penghitungan sumber daya alam dan
101
lingkungan hidup terus dikembangkan, untuk menjaga
keberlanjutan pemanfaatannya.
d. Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya
perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga
kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai
perangkat teknologi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai
kualitas lingkungan dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana
pengelolaan limbah termasuk limbah berbahaya serta beracun
ditingkatkan agar kemampuan daya dukung lingkungan dapat
terjamin.
e. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
dikembangkan pada tata ruang yang menyerasikan tata guna
lahan serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata
lingkungan yang harmonis dan dinamis, yang ditunjang oleh daya
dukung lingkungan yang serasi. Setiap perubahan keadaan dan
fungsi lingkungan berikut segenap unsur, perlu terus dinilai dan
dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan
perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin.
f. Mengembangkan tanggungjawab dan kerjasama antar daerah dan
antar sektor mengenai pemeliharaan dan perlindungan
lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan
pembangunan berkelanjutan.
Kesejahteraan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan.
1. Bidang Kesejahteraan Sosial.
a. Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir
dan kebahagiaan batin seluruh masyarakat yang berisikan unsur
kualitas kehidupan yang beragama tingkat pendidikan, kesehatan
jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan
kebutuhan materiil masyarakat pada umumnya.
102
b. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial dengan
peningkatan peranan yayasan/organisasi sosial sebagai mitra
pemerintah.
c. Peningkatan keterpaduan dan kerjasama inter dan antar sektoral
dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan
mutu dan memperluas jangkauan pelayanan pelayanan
kesejahteraan sosial dalam rangka memperbaiki dan
meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi rakyat yang kurang
beruntung dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya,
seperti keluarga miskin, anak terlantar, penyandang cacat, korban
bencana alam dan lain sebagainya.
d. Meningkatkan dan mengembangkan jumlah serta mutu pekerja
sosial dikalangan masyarakat dalam rangka profesionalisasi usaha
kesejahteraan sosial.
e. Menciptakan iklim yang mendorong masyarakat untuk
meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bidang
kesejahteraan sosial secara berswadaya dengan mendayagunakan
sumber-sumber/potensi yang ada serta dilandasi oleh kesadaran,
tanggungjawab, kepedulian dan kesetiakawanan sosial secara
gotong royong, terpadu dan profesional.
f. Nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan terus
dijunjung tinggi dan dikembangkan melalui pemberian
Penghargaan Pemerintah Daerah kepada mereka yang telah
berjasa.
2. Pendidikan.
a. Pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila
diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan
martabat bangsa, mewujudkan masyarakat yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri,
sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat
103
sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan
daerah dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
b. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju,
tangguh, cerdas, kreatif, trampilan, berdisplin, beretos kerja,
profesional, bertanggung jawab dan produksi serta sehat
jasmani dan rohani. Pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa
patriotik dan mempertebal rasa dan cinta tanah air,
meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial
serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa
para pahlawan serta berorientasi masa depan. Iklim belajar
mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan
budaya belajar dikalangan masyarakat terus dikembangkan
agar tumbuh sikap dan prilaku yang kreatif, inovatif dan
keinginan untuk maju.
c. Pendidikan mengutamakan pemerataan dan peningkatan
kualitas pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun, perluasan
peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. Upaya itu perlu
didukung peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap,
disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga
mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
d. Pendidikan dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antara
berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar
sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya.
Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-
luasnya berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan
pembangunan. Perlu pula terus dikembangkan kerjasama
antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka
pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga
yang cakap dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta
keterpaduan dengan pembangunan daerah. Pihak swasta
maupun instansi-instansi agar ikut berperan terhadap
104
pengembangan dan pembibitan tenaga kerja yang mandiri baik
pada sekolah-sekolah kejuruan terlebih-lebih pada sekolah-
sekolah umum.
e. Penyelenggaraan pendidikan harus mampu meningkatkan
memperluas dan memantapkan usaha, penghayatan dan
pengamalan Pancasila serta membudayakan nilai-nilai Pancasila
untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari disegenap lapisan
masyarakat. Oleh karena itu pendidikan Pancasila termasuk
pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang
dapat meneruskan dan pengembangan jiwa semangat dan nilai
perjuangan khususnya nilai 1945 dilanjutkan dan ditingkatkan
disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pra
sekolah.
f. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan
disemua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh
daerah, dengan memberikan perhatian khususnya kepada
peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu,
penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah sulit.
Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu
mendapat perhatian lebih khusus agar dapat dipacu
perkembangan prestasinya dan bakatnya.
g. Pembinaan pendidikan dilingkungan keluarga sebagai tempat
pendidikan pertama dan pendidikan pra sekolah disamping
sebagai wahana sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar
dikembangkan, agar lebih mampu meletakan landasan
pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan
pengenalan agama dan budi pekerti serta dasar pergaulan.
Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana
yang membantu peletakan dasar kearah pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan dan daya cipta.
h. Pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan yang bersifat
kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan
105
pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan
diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat,
bakat, keterampilan dan kemampuan anggota masyarakat
untuk menyiapkan dan memberikan kesempatan kepada warga
belajar agar mampu bekerja dan berwira usaha untuk
meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya.
i. Pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di
sekolah, lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas dan
pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan
pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara
yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan
berketerampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan
selanjutnya atau bekal hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan
kurikulum muatan lokal baik pada jenjang pendidikan menengah
ditujukan pada pengajaran bahasa, aksara dan sastra Bali dalam
rangka pelestarian kebudayaan daerah.
j. Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan
pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu
membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan
tenaga berkemampuan dan berketerampilan. Perlu diadakan
penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya serta penataan
kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan
kejuruan, yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi
atau bekal hidup dalam masyarakat.
k. Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan atau profesional serta
kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan
pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa
tanggung jawab yang pesat terhadap masa depan bangsa dan
negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dilingkungan Perguruan Tinggi ditingkatkan
106
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa
depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan
ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral
Pancasila dan berpribadian Indonesia.
l. Perguruan Tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan
pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian dibidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian
kepada masyarakat yang bermanfat bagi kemanusiaan dan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan mahasiswa
dan ilmuwan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu dan
profesional antara lain dengan jalan mendorong pengembangan
wadah disiplin keilmuan. Sehingga para mahasiswa dan ilmu
dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya untuk
berperan serta dalam pembangunan. Sejalan dengan itu terus
dikembangkan iklim yang demokratis yang mendukung
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otomatis
perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar civitas
akademik secara bertanggung jawab dapat mengembang pikiran
yang konstruktif dan kreatif baik bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan maupun bagi
pembangunan nasional.
m. Perguruan swasta sebagai bagian sistem pendidikan nasional
terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan dan lebih
bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kualitas serta
perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap
mengindahkan ciri khasnya serta memenuhi persyaratan sesuai
dengan perundang-undangan.
n. Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus
ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian serta sikap
positif terhadap Bahasa Indonesia dan untuk mengembangkan
Bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu terus ditingkatkan dan
diperluas penerapan dan penggunaannya, sehingga menjangkau
seluruh masyarakat tanpa mengabaikan pengembangan bahasa
daerah sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan
107
pengembangan Bahasa Indonesia. Perlu pula ditingkatkan
kemampuan penggunaan bahasa asing untuk memperluas
cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan ber
komunikasi dalam masyarakat Internasional. Pembinaan dan
Pengajaran Bahasa, sastra dan aksara daerah, perlu terus
ditingkatkan dan diperluas pada semua jenjang pendidikan.
o. Pendidikan, pengadaan dan pembinaan guru serta tenaga
kependidikan lainnya pada semua jalur jenis dan jenjang
pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di daerah. Kualitas pendidikannya ditingkatkan dan
diselenggarakan secara terpadu dalam jumlah yang memadai.
Pengembangan karier dan kesejahteraan guru serta tenaga
kependidikan lainnya, termasuk penghargaan bagi yang
berprestasi dan yang bertugas didaerah sulit perlu ditingkatkan
serta penempatannya disebar merata sesuai dengan kebutuhan
pendidikan. Pembinaan dan pengajaran bahasa dan sastra
daerah perlu terus ditingkatkan dan diperluas pada semua
jenjang pendidikan.
p. Sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, sarana keterampilan dan pelatihan,
media pengajaran, teknologi pendidikan serta fasilitas pendidikan
jasmani dikembangkan dan disebarluaskan secara merata untuk
membantu terselenggaranya dan meningkatnya kualitas
pendidikan serta kebutuhan pembangunan.
q. Penulisan, penerjemahan dan penggandaan buku pelajaran,
buku bacaan khususnya bacaan anak uang berisikan cerita
rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbitan
buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu
peningkatan pendidikan, kualitas pendidikan dan memperluas
cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah
dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarkan
merata dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang
dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan
108
penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak
cipta.
3. Kebudayaan.
a. Pembangunan kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari
kebudayaan nasional diarahkan dalam rangka membudayakan
nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran
dharma, kasih sayang kedamaian dan tanpa kekerasan untuk
menjiwai serta melandasi segala gerak langkah pembangunan di
daerah.
b. Dalam mengembangkan kebudayaan daerah perlu ditumbuhkan
kemampuan masyarakat untuk pemahaman dan pengamalan
nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai
budaya asing yang positif memperkaya budaya daerah.
c. Dalam pembangunan budaya Nasional perlu diciptakan suasana
yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras,
disiplin, sikap menghargai prestasi berani bersaing,mampu
menyesuaikan diri dan kreatif. Perlu terus ditumbuhkan budaya
menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, budaya
belajar, budaya ingin maju, dan budaya ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perlu dikembangkan pranata sosial budaya yang
dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.
d. Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang
harus dipacu ke arah yang positif dan harus dijiwai sikap mawas
diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta
rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan
kesetia kawanan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan
kehidupan masyarakat, bangsa serta negara Indonesia.
Penyelenggaraannya harus dapat mencegah dan menghilangkan
melebarnya kesenjangan sosial ekonomi dan sikap eksklusif serta
harus memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam rangka
memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional.
109
e. Pembinaan Bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga
penggunaannya secara baik dan benar dengan penuh rasa
bangga, makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan
kepribadian Bangsa. Penggunaan istilah asing yang sudah ada
pedanannya dalam Bahasa Indonesia harus dihindari.
Pengembangan Bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui
upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa
serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa
Indonesia lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan
teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk
bacaan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak
yang berakar pada budaya bangsa, serta penerjemahan karya
ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi
pembangunan budaya daerah perlu digalakkan untuk
memperkaya bahasa, kesusastraan, dan pustaka Indonesia.
f. Pembinaan bahasa sastra daerah perlu terus dilanjutkan dalam
rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan
Bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai
salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu
ditingkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan bahasa
dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media.
g. Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan
dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bahasa
lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi
ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping memperluas
cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan
pembangunan.
h. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan
terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang
pengembangan budaya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar.
Pembangunan perpustakaan dan kearsipan perlu ditingkatkan
dan disebarluaskan, didukung oleh sarana prasarana yang
memadai.
110
i. Kesenian daerah perlu dipelihara dan dikembangkan untuk
pelestariannya. Upaya itu perlu didukung oleh iklim serta sarana
dan prasarana yang memadai.
j. Nilai, tradisi dan peninggalan sejarah, yang memberikan corak
khas pada kebudayaan daerah serta hasil pembangunan yang
mengandung nilai kejuangan, kepeloran dan kebanggaan
nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk
memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air.
Perencanaan tata ruang disemua tingkat harus memperhatikan
pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai
sejarah.
4. Kesehatan
a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan
kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat dan
mengatasi sendiri masalah kesehatannya terutama yang bersifat
preventif dan promotif.
b. Pengelolaan kesehatan yang terpadu perlu lebih dikembangkan
agar dapat lebih mendorong peran serta masyarakat, termasuk
dunia usaha, dalam pembangunan kesehatan. Kualitas
pelayanan kesehatan ditingkatkan dan jangkauan serta
kemampuannya diperluas agar masyarakat, terutama yang
berpenghasilan rendah dapat menikmati pelayanan yang
berkualitas dengan terus memperhatikan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran secara serasi dan
bertanggungjawab.
c. Peningkatan upaya kesehatan diarahkan pada peningkatan mutu
dengan tetap memperhatikan pemerataan dan perluasan
jangkauan terutama pada daerah rawan kesehatan dan
permukiman baru. Khusus terhadap tenaga kesehatan,
perhatikan terutama ditujukan pada jumlah mutu serta
penyebarannya.
111
d. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan
antara lain melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi,
penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan
kesehatan ibu dan anak. Perlindungan terhadap bahaya
penyalahgunaan obat, zat adiktif dan narkotika, terutama bagi
generasi muda, serta pencemaran lingkungan perlu diberikan
perhatian khusus, juga pengawasan ketat terhadap obat,
makanan dan minuman. Penelitian dan pengembangan
kesehatan perlu terus dilanjutkan antara lain untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
e. Pelayanan kesehatan oleh Pemerintah maupun peran serta
masyarakat dan swasta perlu dikembangkan dengan upaya
memasyarakatkan pembiayaan kesehatan berdasarkan prinsip
gotong royong.
f. Pengobatan tradisional yang secara medis dapat
dipertanggungjawabkan terus dibina dan diawasi dalam rangka
perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan.
5. Keluarga Sejahtera.
a. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya
kehidupan keluarga sebagai wadah persemaian nilai-nilai agama
dan nilai-nilai luhur budaya daerah guna meningkatkan
kesejahteraan keluarga agar mampu mendukung kegiatan
pembangunan. Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan
Sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab,
kesukarelaan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
daerah.
b. Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu
kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai
112
keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan
pertumbuhan peningkatan kesejahteraan keluarga.
c. Gerakan Keluarga Berencana Nasional diupayakan agar makin
membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan
penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan
kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap
memperlihatkan kesehatan peserta keluarga berencana dan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik dan
sosial budaya masyarakat sehingga Norma Keluarga Kecil
bahagia dan Sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua
lapisan masyarakat dengan kesadaran dan bertanggung jawab.
d. Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan
lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya
penerangan bimbingan dan penyuluhan yang menyangkut
seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar
Gerakan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera makin
memasyarakat dan membudaya di seluruh daerah.
e. Gerakan Keluarga Berencana Nasional perlu makin ditingkatkan
dan diperluas keseluruh Daerah Tingkat II Badung dengan
pendekatan KB Sistem banjar, lembaga-lembaga masyarakat
serta organisasi-organisasi profesi.
f. Melakukan penelitian dalam bidang KB dan Keluarga Sejahtera
untuk mendukung pembangunan keluarga sejahtera.
6. Kependudukan.
a. Kebijaksanaan Kependudukan diarahkan pada peningkatan
kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran
pembangunan daerah agar memiliki semangat kerja, budi pekerti
luhur, penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan harta martabat kemanusiaan.
Pengelolaan kependudukan juru bertujuan untuk meningkatkan
taraf hidup, kecerdasan, keterampilan, derajat kesehatan,
kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja serta
113
memeratakan pembangunan dan pendapatan. Pembangunan
kualitas penduduk yang meliputi kualitas fisik dan non fisik
serta pelayanan terhadap penduduk terus ditingkatkan dengan
memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan
antara penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan hidup agar potensi penduduk dapat dikembangkan
secara optimal khususnya masyarakat rentan. Kuantitas dan
mobilitas penduduk terus dikendalikan dan diarahkan agar
menjadi kekuatan pembangunan daerah secara efektif.
b. Pengendalian penduduk terutama dilaksanakan untuk lebih
menurunkan angka kelahiran melalui gerakan keluarga
berencana mandiri, menurunkan angka kematian khususnya
kematian anak usia dibawah 5 tahun melalui program
pelayanan kesehatan terpadu serta meningkatkan kesejahteraan
ibu dan anak. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan juga
melalui langkah yang berhubungan dengan penetapan jumlah,
struktur dan komposisi serta pertumbuhan dan persebaran
penduduk harus memperhatikan kemampuan daya dukung alam
dan harus sesuai dengan tata ruang yang diselenggarakan
melalui transmigrasi, peningkatan sarana dan prasarana yang
menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sebaran serta
pemberian insentif bagi tenaga kerja sehingga mampu
menggairahkan tenaga terdidik untuk mengabdi di wilayah
pertumbuhan baru. Perluasan usaha-usaha dipedesaan yang
mampu memperluas lapangan kerja sehingga arus urbanisasi
bisa dikurangi.
c. Penerangan pendidikan dan penyuluhan mengenai
kependudukan termasuk keluarga sejahtera perlu makin
ditingkatkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat
terutama generasi muda serta organisasi dan lembaga
kemasyarakatan lainnya. Administrasi, pencacatan dan statistik
kependudukan terus disempurnakan dalam rangka penertiban
penduduk sehingga menjadi sumber data yang dapat
dihandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan
diberbagai bidang, sektor, wilayah dan daerah, serta menunjang
perkiraan dan sasaran berkala dari perkembangan
114
kependudukan. Upaya tersebut perlu didukung sarana dan
prasana yang memadai.
d. Dengan meningkatnya penduduk usia lanjut dan makin
panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang
telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka mereka
yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan perlu diberi
kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan
penduduk usia lanjut yang karena kondisi fisik dan atau
mentalnya tidak memungkinkan lagi untuk berperan dalam
pembangunan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah
dan masyarakat.
7. Anak dan Remaja.
a. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan
mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi
pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya
cipta, daya nalar serta kreatifitas, penumbuhan kesadaran akan
hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriptisme dalam
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan
peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat
dan lingkungan.
b. Pembinaan anak yang dimulai sejak anak dalam kandungan
diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak
dengan mempertinggi mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan
ketenangan jiwa ibu serta dengan menjaga ketentraman suasana
keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Pembinaan
anak usia di bawah lima tahun diupayakan terutama dengan
meningkatkan mutu gizi anak, pembiasaan awal dalam perilaku
kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur serta
memberikan kesempatan bermain bersama dalam rangka
menumbuhkan daya cipta dan hidup bermasyarakat.
c. Pembinaan anak usia sekolah dilaksanakan melalui peningkatan
mutu gizi, peningkatan pembinaan prilaku kehidupan beragama
dan prilaku terpuji, penanaman rasa cinta tanah air, disiplin,
115
kemandirian, penumbuhan minat baca, menulis, berhitung dan
belajar, peningkatan daya cipta, daya analisis, prakarsa dan daya
kreasi, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat dan hidup
bermasyarakat serta peningkatan kemampuan menyesuaikan diri
dengan lingkungan.
d. Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan
dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pembiasaan dan
penghayatan prilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi,
bertanggung jawab, peningkatan budaya baca dan budaya
belajar, penumbuhan kemampuan dan daya nalar, kemampuan
berinisiatif dan berfikir kritis analitis, pengembangan kreativitas
dan keterampilan, peningkatan gizi dan kesehatan jasmani,
penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat, zat
adiktif, narkotika, kepekaan terhadap lingkungan dan
pemahaman wawasan kebangsaan serta upaya menumbuhkan
idealisme dan patriotisme dalam pembangunan dan negara
sebagai pengamalan Pancasila.
e. Sosialisasi anak dan remaja disiapkan secara dini melalui
pembinaan wadah sekaa teruna dalam Desa Adat dengan
menumbuhkan sikap hormat yang berlandaskan penghargaan
kepada “Catur Guru”.
f. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan
peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggungjawab dan
peranannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta
peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan
tahap perkembangannya. Orang tua juga dituntut untuk lebih
menyadari betapa besar peranannya sebagai panutan dan
teladan bagi anak dan remaja, dengan menciptakan suasana
kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir batin.
8. Pemuda.
a. Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi
pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar
116
pemuda menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa Pancasila,
disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki
idealisme yang kuat berjiwa kebangsaan yang luas, mampu
mengatasi tantangan baik masa kini maupun yang akan datang
dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh
semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan
dan Pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan
rasa tanggung jawab dan rasa kesetiakawanan sosial serta
kepeloporan pemuda dalam pembangunan masa depan bangsa
dan negara.
b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemuda
menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat,
pemerintah dan pemuda itu sendiri melalui upaya peningkatan
pemantapan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa serta pengalamannya, menanamkan dan
menumbuhkembangkan kesadaran bermasyarakat berbangsa
dan bernegara, memperkokoh kepribadian, meningkatkan
disiplin, mempertinggi budi pekerti, meningkatkan kecerdasan
dan kreatifitas memperkuat semangat belajar dan etos kerja,
serta memiliki keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani
dan rohani untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas.
c. Peningkatan kualitas pemuda dalam kehidupan politik
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentuk
insan yang berjiwa, Pancasila, demokratis, patriotik dan
berwawasan kebangsaan diselenggarakan terutama melalui
penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
sehingga dapat lebih memantapkan keyakinan pemuda akan
kebenaran. Pancasila sebagai satu-satunya azaz. Peran serta
pemuda dalam kehidupan politik nasional dan kegiatan
internasional terus ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam
organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kekuatan sosial
politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai upaya
pendidikan politik sehingga proses kaderisasi dapat berlangsung
secara wajar dan berkesinambungan.
117
d. Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pembangunan
bangsa dan negara harus diupayakan agar pemuda memiliki
jiwa kejuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan,
disiplin dan sikap mandiri serta memiliki sifat yang
bertanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh, jujur serta
berani dan rela berkorban dengan dilandasi semangat cinta
tanah air.
e. Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan perlu
terus meningkatkan kebiasaan gemar membaca yang mendorong
semangat kemauan belajar dan bekerja keras untuk
mengembangkan kecerdasan, keahlian dan keterampilan serta
daya nalar, berpikir kritis, analitis dan tanggap terhadap
tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi.
f. Perlu diciptakan suasana yang lebih sehat, dinamis, dan
demokratis sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan
sehingga terwujud iklim yang mendorong bagi pemuda untuk
dapat lebih berperan dalam pembangunan. Fungsi dan peranan
organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda
Indonesia, Organisasi Siswa Intra Sekolah, Organisasi
Kemahasiswaan, Pramuka, Karang Taruna dan Sekaa teruna
terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih terpupuk
motivasi untuk mandiri, berkualitas dan memiliki semangat
kebangsaan dengan didukung oleh saran dan prasarana yang
memadai.
9. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Daerah.
a. Upaya Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria
ditujukan untuk peningkatan peran aktifnya dalam
pembangunan, guna mewujudkan dan mengembangkan
kehidupan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia termasuk
pengembangan anak remaja dan pemuda.
118
b. Pengembangan kemampuan wanita melalui peningkatan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta
ketahanan mental spiritual untuk memanfaatkan kesempatan
berperan aktif disegenap kegiatan pembangunan. Iklim sosial
budaya terus dikembangkan agar lebih mendukung upaya
mempertinggi harkat dan martabat wanita.
c. Upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu makin
digalakkan, antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga
Sehat Sejahtera (P2WKSS), Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW)
dan program nakerwan. Peningkatan peran wanita dalam
kesejahteraan keluarga dilaksanakan bersamaan dengan
pengembangan kesadaran orang tua terhadap peranan dan
tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang
bertumpu pada nilai-nilai luhur bangsa.
d. Peranan wanita dalam pembangunan masyarakat baik di
perkotaan maupun di pedesaan, perlu terus ditingkatkan
terutama dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi
yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan,
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan
pemeliharaan lingkungan.
e. Untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat akan tenaga
kerja terampil dalam pembangunan, tenaga kerja wanita sangat
diperlukan di berbagai lapangan pekerjaan. Perhatian khusus
perlu diberikan kepada peningkatan keterampilan, produktivitas,
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja wanita.
10. Perumahan dan Permukiman.
a. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat
serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan
kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk
lingkungan serta persemaian nilai-nilai ketaqwaan dan
keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya bangsa
dan pembinaan watak anggota keluarga. Pembangunan
119
perumahan dan pemukiman, baik pembangunan perumahan
baru maupun pemugaran perumahan di pedesaan dan di
perkotaan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
akan tempat tinggal baik dalam jumlah kualitasnya dalam
lingkungan yang sehat, serta kebutuhan akan suasana
kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram dan
sejahtera.
b. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu lebih
ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan
menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan
senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan
serta keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya perlu
diperhatikan tentang pengembangan horizontal dan vertikal.
Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat
mendorong kegiatan pembangunan dengan memperhatikan
prinsip swadaya dan gotong royong, disamping meningkatkan
perkembangan pembangunan disektor lain. Penyuluhan teknis
tentang pembangunan dan pemugaran perumahan perlu
dilanjutkan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas
lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan rumah
di perkotaan dan di pedesaan perlu dilaksanakan dan
dikembangkan tidak saja secara horizontal tetap dimungkinkan
juga secara vertikal dengan memperhatikan lingkungan sosial
dan budaya setempat.
c. Koperasi, LPD, usaha swasta yang melayani pembiayaan
pembangunan perumahan, perlu ditingkatkan dan dikembangkan
peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal
yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah
sewa dalam jumlah besar. Perlu diciptakan iklim yang menarik
bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan
perseorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang
memadai, pengaturan persewaan dan hipotek perumahan. Perlu
didorong peran serta aktif masyarakat dalam pemupukan dana
bagi pembangunan perumahan.
120
d. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang bercirikan
tradisional Bali harus mampu memperluas kesempatan usaha
dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri
bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan
kesehatan serta terbuat dari bahan dalam negeri dengan
mengutamakan penggunaan bahan setempat. Pemanfaatan
sumber daya alam, pengolahan bahan penyuluhan teknis dan
pemasarannya perlu disempurnakan dan makin dikembangkan
kualitas tenaga pembangunan perumahan dan pemukiman
ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.
e. Penciptaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih,
aman, lestari dan indah perlu terus ditingkatkan antara lain
melalui pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih,
fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi,
fasilitas rekreasi dan fasilitas olah raga serta prasarana
lingkungan termasuk fasilitas penanganan limbah, disertai
upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab warga
masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotan agar semakin
banyak rakyat mendiami rumah sehat dalam lingkungan
permukiman yang sehat pula.
11. Olahraga.
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk olah raga
tradisional yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas
manusia diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani,
mental dan rohani masyarakat serta ditujukan untuk
pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas
yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan daerah dan
nasional.
b. Gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan
masyarakat terus ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di
seluruh daerah untuk pemassalan olahraga dan menciptakan
budaya berolah raga dan iklim yang sehat yang mendorong peran
serta aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga.
121
Perlu ditumbuhkan sikap masyarakat yang sportif dan
bertanggung jawab dalam semua kegiatan olahraga.
c. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus
dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui
pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan
pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu
pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien serta
peningkatan kualitas organisasi keolahragaan di daerah.
d. Perbaikan gizi olahragawan, penyempurnaan metode pelatihan
dan penggunaan peralatan olahraga perlu memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara tepat. Perlu pula ditingkatkan
penanaman nilai budaya yang mampu menumbuhkan dan
meningkatkan sportifitas, disiplin, motivasi meraih prestasi, dan
sikap pantang menyerah serta bertanggung jawab dalam
mengejar keuanggulan olahraga untuk menjunjung tinggi nama
dan kehormatan daerah bangsa dan negara.
e. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
dilingkungan sekolah serta dilingkungan pekerjaan dan
permukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun
peran serta masyarakat dilanjutkan dan ditingkatkan pembibitan
olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat
dan merata di seluruh pelosok tanah air, serta mencakup
segenap kelompok umur, baik pria maupun wanita meliputi
anak, remaja, pemuda penduduk usia lanjut dan penyandang
cacat. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk
kesehatan olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan
pelatih olahraga serta penyelenggaraan latihan dan sistem
pembinaan olahraga lebih dikembangkan secara profesional.
f. Olahraga, pelatih dan pembina yang berprestasi perlu diberikan
perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk
meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi
yang lebih tinggi. Khusus bagi olahragawan berprestasi perlu
ada penanganan yang mendasar dan melembaga terutama
untuk dapat memberikan jaminan bagi masa depannya.
122
Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1. Atas dasar keimanan dan ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap
Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan
dan pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan
inter dan antar umat beragama dan penganut kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk
bersama-sama membangun masyarakat.
3. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka
kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa harus makin diamalkan baik didalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Diusahakan agar meningkatkan sarana-sarana yang diperlukan
bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana-sarana
pendidikan agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
termasuk prasekolah, yang pelaksanaannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melanjutkan usaha-usaha untuk terus meningkatkan pelayanan
demi kelancaran beribadah bagi umat beragama.
6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan
agama, pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah kepada pembentukan
agama baru. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah-langkah
yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
123
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
1. Teknik Produksi.
a. Pengembangan teknik produksi diarahkan pada usaha untuk
meningkatkan produktivitas, kemampuan dan keterampilan
tenaga kerja sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang
bermutu untuk memacu pengembangan industri kecil/kerajinan
industri pariwisata dan industri agro guna mendukung
pertumbuhan perekonomian daerah.
b. Pengembangan teknik industri yang menghasilkan barang dan
jasa dari luar daerah perlu diikuti, dipelajari dan dipahami yang
dalam penerapannya disesuaikan dengan potensi dan kondisi
daerah.
c. Peningkatan mutu produksi dan prestasi kerja dilaksanakan
melalui peningkatan keterampilan, pemeliharaan persyaratan
kerja, sehingga membentuk sikap dan prilaku masyarakat yang
berbudaya IPTEK.
d. Dalam pengembangan industri daerah perlu peningkatan
kemampuan dalam menghasilkan desain baru, sehingga dapat
menghasilkan barang dan jasa yang bernilai khas daerah dan
akan mampu bersaing di pasar dalam maupun luar negeri.
2. Teknologi.
a. Pembangunan teknologi diarahkan pada usaha penguasaan
IPTEK, sebagai pemacu percepatan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, melalui pengembangan budaya IPTEK dengan tetap
menjaga menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial
budaya dan lingkungan.
124
b. Pengembangan kemampuan penciptaan desain berbagai jenis
produk industri yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
dan mampu bersaing di pasaran dalam negeri dan luar negeri.
3. Ilmu Pengetahuan Terapan.
a. Peranan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam
pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dasar, serta
kegiatan penelitian dan pengembangannya perlu lebih
ditingkatkan.
b. Pendalaman berbagai disiplin ilmu pengetahuan dilaksanakan
serasi dan terpadu untuk menghasilkan teknologi yang tepat
bagi kegiatan pembangunan daerah, lebih ditingkatkan.
c. Mutu dan jumlah tenaga penelitian, penyediaan tenaga teknis
yang terampil dalam rangka peningkatan pemanfaatan,
pengembangan ilmu pengetahuan terapan, perlu ditingkatkan.
d. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan terapan di berbagai lembaga peneliti dan perguruan
tinggi, perlu ditingkatkan dan didayagunakan.
4. Ilmu Pengetahuan Dasar.
a. Pengembangan ilmu pengetahuan dasar diarahkan untuk
meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia
sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah.
b. Ilmu pengetahuan dasar perlu terus ditumbuhkembangkan agar
dapat memberi landasan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan alam, sosial dan humaniora yang bersifat dinamis
dan terbuka serta dapat mengantisipasi kebutuhan ilmu
pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia dan
peningkatan kesejahteraan umat manusia.
125
5. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
a. Pengembangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi
diarahkan pada usaha untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi dan efektivitas seluruh kegiatan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan melakukan penataan pengelolaannya, yang
mencakup koordinasi, keterkaitan antar lembaga, pembinaan
etika profesi ilmiah, pemanfaatan sistem informasi antar
lembaga, penciptaan iklim yang mendukung serta perlindungan
bagi ilmuwan, penemu dan peneliti melalui hak milik intelektual,
seperti hak cipta dan hak paten baik nasional maupun
internasional, bagi hasil karya ilmiah dan penemuannya.
b. Peran pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi termasuk pengembangan sumber daya manusia
diarahkan untuk memacu pembudayaan IPTEK di masyarakat.
c. Kegiatan penelitian dan pengembangan perlu
ditumbuhkembangkan baik dilingkungan Pemerintah,
Perguruan Tinggi maupun di Lingkungan dunia usaha melalui
peningkatan koordinasi.
d. Peningkatan kelembagaan IPTEK perlu ditingkatkan sehingga
dapat mendorong peningkatan profesionalisme kemampuan
managemen sehingga dapat memacu produktivitas daerah.
e. Penataan dan peran teknologi informasi perlu ditingkatkan
untuk dapat dimanfaatkan oleh industri informasi dalam rangka
melakukan proses nilai tambah terhadap informasi yang
dihasilkan. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan proses
nilai tambah untuk meningkatkan produktivitas kerja.
f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi hasil penelitian dengan Pengembangan Pusat
Dokumentasi dan Perpustakaan IPTEK di daerah.
g. Pengembangan perstatiskan ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan memenuhi kebutuhan data yang lengkap dan dapat
126
dihandalkan, bermutu, bermanfaat serta tepat waktu sebagai
sumber informasi yang diperlukan bagi pembangunan.
Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan suatu sistem
perstatistikan yang terpadu yang mencakup penyempurnaan
tata cara pengumpulan dan pengolahan data, konsep dan
definisi, pengembangan kelembagaan, peningkatan penyediaan
dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
H u k u m
1. Materi Hukum
a. Materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak
tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat
mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat
dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat
menikmati kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan
mengembangkan disiplin masyarakat, kepatuhan hukum serta
tanggung jawab sosial pada setiap warga negara, termasuk
penyelenggaraan negara, memberikan rasa aman dan tentram
mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam
pembangunan, serta mendukung stabilitas masyarakat yang
mantap dan dinamis.
b. Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya
sistem hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat
dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat
dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di Daerah.
c. Pembangunan materi hukum yang mencakup perencanaan
pembentukan, penelitian dan pengembangan hukum, serta
penginventarisasiannya disesuaikan dengan unsur-unsur
127
tatanan hukum yang berlaku dan bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
d. Perencanaan hukum sebagai bagian penting dari proses
pembangunan materi hukum harus diselenggarakan secara
terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan agar produksi
hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala
aspeknya.
e. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara
terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga
tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum
perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang
berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang
sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat dan
nilai yuridis yang sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
f. Pembinaan dan pengembangan hukum adat yang masih hidup
dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan
lainnya yang lebih tinggi tingkatannya, terus ditingkatkan
maupun kuantitasnya.
g. Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum
dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek
kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum senantiasa dapat
menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan, sesuai
dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan
masa kini dan masa depan. Dalam rangka pengembangan dan
pemanfaatan hasil penelitian dibidang hukum perlu terus
ditingkatkan kerjasama antar lembaga penelitian hukum
perguruan tinggi, badan penelitian internasional dibidang
hukum dan lembaga lainnya yang terkait secara terkoordinasi.
128
2. Aparatur Hukum
a. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya
aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi
masyarakat dan mendukung pembangunan serta ditujukan
kepada kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan
kemampuan profesional aparatnya.
b. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan
profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga
hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas
kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan
penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam
rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana
pengatur dan pengayom masyarakat. Kualitas dan kemampuan
aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan
kualitas manusia, baik tingkat kemampuan profesionalnya
maupun kesejahteraannya serta didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus
tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran,
kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung
jawab dalam prilaku dan keteladanan. Satuan Polisi Pamong
Praja dan Penyidik PNS sebagai salah satu alat penegak hukum
di Daerah perlu ditingkatkan kemampuan profesionalnya.
c. Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum
terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran
hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat
menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya
sebagai warga negara serta terbentuk prilaku warga negara
Indonesia yang taat hukum.
d. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara
tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan
dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan
kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin
masyarakat mendukung pembangunan serta memantapkan
129
stabilitas masyarakat, mendukung pembangunan serta
memantapkan stabilitas masyarakat yang dinamis.
e. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar
masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum
perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih
disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau
oleh semua lapisan masyarakat.
f. Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi
hukum serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatur
hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan
kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam
negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang dasar 1945.
g. Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur
yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan
pelatihan, termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan
tinggi hukum, serta pembinaan profesi hukum yang didukung
oleh kelengkapan perpustakaan khususnya dibidang hukum.
3. Sarana dan Prasarana hukum
a. Pembangunan Sarana dan prasarana hukum diarahkan pada
terwujudnya perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan
kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berfungsi
sebagai pengayom masyarakat dan ditujukan pada peningkatan
daya dukungnya secara optimal terhadap pembangunan hukum.
b. Sarana prasarana hukum terus ditingkatkan baik jumlah
maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya
pembangunan hukum secara optimal. Perhatian khusus perlu
diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana badan
peradilan yang mendukung kekuasaan kehakiman dalam
menyelenggarakan peradilan yang berkualitas.
130
c. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah
Tk. II Badung sebagai unsur pendukung fungsi hukum, perlu
dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
d. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum
terus dikembangkan agar mampu menunjang upaya
peningkatan kualitas penelitian ilmu hukum dan pengembangan
hukum dalam rangka mewujudkan sistem Hukum Nasional.
Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Pers, Komunikasi dan Media
Massa.
1. Politik.
Pemasyarakatan dan pembudayaan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) terus ditingkatkan dan diperluas melalui
pendidikan, penataran dan keteladanan serta upaya lainnya
disemua lapisan masyarakat. Upaya ini perlu disertai dengan
perbaikan metode dan perluasan materinya dalam rangka
memantapkan pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dan sekaligus merupakan upaya untuk menggairahkan
kegiatan penelitian, penulisan dan pengembangan pemikiran yang
positif dan bersifat membangun dalam pengamalan Pancasila
sebagai idiologi terbuka dalam UUD 1945 dengan tetap mengacu
pada nilai-nilai luhur dan jati dirinya serta mendorong
perkembangan sikap, tingkah laku, perbuatan dan keteladanan
dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, Pemerintah
bersama segenap kekuatan sosial politik organisasi kemasyarakatan
dan lembaga masyarakat lainnya perlu terus meningkatkan
program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 bagi semua lapisan masyarakat agar setiap anggota
masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga
negara serta meningkatkan motivasi dan peran sertanya dalam
Pembangunan Nasional.
131
2. Aparatur Pemerintah.
a. Peningkatan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur
Pemerintah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
hal ini pemahaman dan pengamalan P4 (Eka Prasetya Panca
Karsa), Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan
Negara terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
b. Pendayagunaan aparatur Pemerintah yang mencakup usaha
pembinaan, penyempurnaan dan penertiban, semakin
ditingkatkan dan dilanjutkan secara terus menerus untuk dapat
menciptakan aparatur yang berdayaguna, berhasil guna, bersih,
berwibawa, berdisiplin dan bertanggungjawab.
c. Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Pegawai melalui
penataran, kursus, pendidikan dan latihan baik yang bersifat
penjenjangan maupun teknis fungsional terus dilanjutkan
sehingga lebih mampu dalam melaksanakan tugas-tugas umum.
Pemerintahan dan menyelenggarakan pembangunan baik
sebagai perencana, pelaksana, pengawas maupun pengendali
pembangunan.
d. Didalam mengemban pelaksanaan Azas Desentralisasi dan
Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II,
perlu dikembangkan/digali sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah yang baru, disamping menyesuaikan dan
mengintensifikasikan sumber-sumber pendapatan yang telah
ada, guna meningkatkan kemampuan keuangan Daerah.
e. Peningkatan kemampuan aparatur di Kecamatan dan
peningkatan kemampuan aparatur dan penyempurnaan
Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan dengan jalan
melakukan pembinaan, pendidikan/latihan dan bantuan
peralatan/perlengkapan Kantor.
f. Penataan dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan pemerintahan dan
pembangunan.
132
g. Penyebarluasan dan pemasyarakatan budaya kerja.
3. Penerangan, Pers, Komunikasi dan Media Massa.
a. Pembangunan penerangan, pers, komunikasi dan media massa
diarahkan untuk makin meningkatkan penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam semua segi kehidupan Bangsa sehingga makin
meningkat kesadaran rakyat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Wawasan
Nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa,
memperkokoh Ketahanan Nasional dan memelihara stabilitas
nasional yang mantap dan dinamis, sejalan dengan dinamika
pembangunan dan kemajuan teknologi.
b. Pembangunan penerangan, pers, komunikasi dan media massa
harus mampu menciptakan iklim yang dapat mendorong
terjadinya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung
jawab inter dan antar sesama warga masyarakat dengan
pemerintah dalam memperoleh informasi tentang pembangunan
dan hasil- hasilnya sehingga makin meningkatkan kualitas,
peranan, peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam
pembangunan dalam rangka menumbuhkembangkan sikap
kemandirian dan ketangguhan bangsa.
c. Pembangunan penerangan, pers, komunikasi dan media massa
terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mendukung
upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat
kepribadian bangsa, serta menggelorakan semangat pengabdian
dan perjuangan bangsa, menggairahkan peran serta masyarakat
dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila
sehingga masyarakat siap untuk makin mampu menyerap nilai
positif dan menangkal pengaruh negatif arus informasi dari luar.
Untuk itu, media massa harus makin meningkatkan pengabdian,
tanggung jawab profesional, kemampuan dan kualitas sumber
daya manusianya, serta makin mampu meningkatkan
133
pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dengan lebih
efisien dan efektif.
d. Pembangunan sarana dan prasarana penerangan, pers,
komunikasi dan media massa perlu makin ditingkatkan dengan
memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
komunikasi, sehingga dapat makin diwujudkan tersedianya
wahana komunikasi dan informasi yang handal serta tersebar
makin merata diseluruh pelosok desa sesuai dengan tuntutan
pembangunan, pengelolaan pengembangan sarana dan
prasarana penerangan, pers, komunikasi dan media massa perlu
terus didorong dan dimantapkan berdasarkan semangat
kebersamaan dan kekeluargaan.
e. Dalam rangka meningkatkan peranan pers yang bebas dan
bertanggungjawab berdasarkan Pancasila perlu terus
diupayakan makin berkembangnya interaksi positif antara pers,
pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian akan dapat
diwujudkan peran serta aktif dunia pers dalam mendukung
pembangunan menyebarkan informasi yang obyektif dan
edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif,
menyalurkan aspirasi rakyat serta memperluas komunikasi dan
peran serta masyarakat.
f. Upaya penyebarluasan peran media massa, baik cetak maupun
elektronik seperti Radio, TV, Film, Video, Surat Kabar, Majalah
dan Kantor berita perlu terus ditingkatkan baik dalam jumlah,
mutu, maupun jangkauannya termasuk media tradisional
sehingga makin dapat dicapai tujuan penyebaran informasi yang
efektif sesuai kebinekaan masyarakat Indonesia diperkotaan dan
di pedesaan guna mendukung makin tercapainya persatuan dan
kesatuan yang makin kokoh. Sejalan dengan itu perlu
dikembangkan dan dilindungi kehidupan pers daerah sehingga
mampu berperan secara mandiri dan bertanggung jawab.
g. Meningkatkan peranan pers dan media massa dalam
pembangunan perlu terus didukung oleh peningkatan jumlah
dan kualitas tenaga terdidik dan profesional, yang mampu
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu
134
pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, sebagai insan
pers dan media massa yang memiliki idealisme, integritas dan
wawasan kebangsaan serta pengetahuan, keahlian dan
keterampilan dalam pengabdian terhadap profesinya. Lembaga
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang pers
dan media massa perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Ketentraman dan Ketertiban.
1. Pembangunan, pertahanan sipil/perlindungan masyarakat
ditujukan pada terwujudnya kemampuan dan ketahanan
masyarakat serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya
aktif menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka yang
ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.
2. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diusahakan untuk dapat
memperluas pemasyarakatan dan pembudayaan P4 serta
menciptakan/mengembangkan metode yang baru sebagai upaya
peningkatan metode yang telah dilaksanakan.
3. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diupayakan dapat
memantapkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta
terlaksananya mekanisme Demokrasi Pancasila.
4. Pembangunan ketentraman dan ketertiban mengusahakan untuk
terus membina kesadaran tokoh-tokoh masyarakat serta pegawai
negeri sipil tentang pentingnya pendidikan Pendahuluan Bela
Negara (PPBN).
5. Mengusahakan perbaikan peningkatan kualitas dan kuantitas
tentang kebedaraan anggota Pertahanan Sipil dan Polisi Pamong
Praja.
6. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diupayakan untuk terus
mengadakan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat akan
pentingnya penanggulangan kriminalitas termasuk bahaya
penyalahgunaan narkotika serta kesadaran berlalu lintas yang baik
dan benar.
135
F. Kebijaksanaan Penataan Ruang Daerah.
Dalam rangka pemanfaatan Ruang di Daerah dilaksanakan
secara terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian Rencana Tata Ruang yang dilakukan secara dinamis
dalam memenuhi kebutuhan penggunaan Ruang yang meningkat
terus dari waktu ke waktu dengan cara optimal, berdaya guna,
serasi dan berkelanjutan.
Penataan Ruang Daerah didasarkan atas azas manfaat,
keseimbangan, keserasian dan kelestarian yang berpedoman kepada
falsafah Tri Hita Karana, guna mewujudkan kualitas masyarakat
dan lingkungan secara berkelanjutan.
Struktur Tata Ruang Daerah terdiri dari Kawasan Lindung
dan Kawasan Budi Daya. Yang termasuk dalam kawasan lindung
adalah kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka
alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan
pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan
taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
dan kawasan rawan bencana alam. Yang termasuk dalam kawasan
budidaya adalah kawasan hutan produksi, kawasan pertanian,
kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata,
kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan dan kawasan
pertahanan keamanan.
Disamping itu di dalam Rencana Tata Ruang diatur penataan
kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan,
kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
Kawasan pedesaan mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, kawasan ini
tersebar di 4 wilayah Kecamatan Dati II Badung.
Kawasan Perkotaan mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
136
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan ini akan
dikembangkan di Ibukota Kecamatan Kuta dan Mengwi.
Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan
mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan
untuk kegiatan seperti pariwisata beserta prasarana dan sarananya
dan lain-lain yang tingkat penanganannya diutamakan dalam
pelaksanaan pembangunan.
Di Daerah Tingkat II Badung kawasan tertentu untuk
kegiatan Industri Pariwisata dikembangkan pada wilayah Badung
Bagian Selatan.
Pemanfaatan dan pengendalian ruang disesuaikan dengan
arah pembangunan Daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi
sebagai pedoman dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan
pembangunan di Daerah.
137
BAB V
PELAKSANAAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Badung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa Peraturan
Daerah. Setiap lima tahun sekali, Pola Dasar Pembangunan Daerah
ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali dan disesuaikan dengan
kondisi dan perkembangan yang terjadi disegala bidang.
Pola Dasar Pembangunan Daerah ini pelaksanaannya
dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun
Keenam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan untuk
setiap tahun dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah Tingkat II Badung yang dibiaya dengan dana-dana
yang bersumber dari APBD, APDB Tingkat I, APBD Tingkat II,
Bantuan Luar Negeri maupun Swadaya Masyarakat.
Pembangunan daerah diselenggarakan oleh masyarakat
bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta
menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakat
dalam pembangunan.
B. Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah
yang meliputi kurun waktu 1994/1995 – 1988/1999 merupakan
penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Badung
yang nantinya menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan
Lima Tahun Keenam Daerah.
Dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam
Daerah, Kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi
Pembangunan yang saling mengkait dan perlu dikembangkan
secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.
138
Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha untuk setiap
tahun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Tingkat II Badung.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan
pembangunan Daerah, peranan Lembaga/Instansi yang
melaksanakan Fungsi pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian
perlu makin ditingkatkan.
139
BAB VI
PENUTUP
Berhasilnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 Tahun
Kedua yang dimulai dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun
Keenam Daerah, sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada
partisipasi aktif masyarakat, dan pada sikap mental, dedikasi, tekad,
semangat dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta
seluruh rakyat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Sehubungan dengan itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi
kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu
menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing
guna menjabarkan dan melaksanakan Pola Dasar Pembangunan
Daerah ini.
Hasil pembangunan haruslah dapat dinikmati secara lebih
merata dan adil oleh seluruh rakyat di Daerah, sebagai peningkatan
taraf hidup kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.
Kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di Daerah
akan meningkatkan ketahanan nasional yang selanjutnya akan
meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai
masyarakat maju, sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pada akhirnya pembangunan-pembangunan Daerah sebagai
bagian integral dari pada pembangunan nasional akan memperkuat
jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia
yang tercermin dalam kehidupan yang serba serasi, selaras dan
seimbang.