PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: 164.4.1/PER-IRJEN/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 07.12.9/PER-IRJEN/2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategis
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019 dengan perubahan Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019,
perlu ditetapkan perubahan Rencana Strategis Inspektorat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-
2019, untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur
Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009;
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra-KL) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 07.12.9/PER-
IRJEN/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019
.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 2
Pasal 1
Dalam Keputusan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Inspektur Jenderal
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 07.12.9/Per-Irjen/2015
Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan
Dan Perikanan Tahun 2015 – 2019
2. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Itjen KKP
adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang selanjutnya disebut Renja Itjen KKP adalah dokumen
perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Pasal 2
(1) Menetapkan Renstra Itjen KKP, yang merupakan pedoman bagi setiap
unit kerja di lingkungan Itjen KKP dalam penyusunan program kerja.
(2) Renstra Itjen KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Inspektur Jenderal ini.
Pasal 3
Ruang lingkup dari Renstra Itjen KKP, meliputi:
a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program dan Kegiatan; dan
c. Arah Kebijakan dan Strategi, yang berisi arah kebijakan dan strategi
nasional, arah kebijakan dan strategi Itjen KKP serta dukungan lintas
sektor.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 3
Pasal 4
Renstra Itjen KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Itjen KKP
dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan
dalam Renja Itjen KKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.
Pasal 5
Inspektur Jenderal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra
Itjen KKP yang dituangkan dalam Renja, perencanaan kinerja, penetapan
kinerja, dan PKPT Itjen KKP.
Pasal 6
Dengan diberlakukannya Peraturan Inspektur Jenderal ini, maka
Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 07.12.9/PER-IRJEN/2015 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal September 2015
Inspektur Jenderal,
Andha Fauzie Miraza
No Pejabat Paraf
1. Sekretaris Itjen
2. Kabag Program
3. Kabag Kepegawaian,
Hukum dan Humas
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 4
B I. PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan
pentingnya peran pengawasan. Hal tersebut tercermin pada Nawa Cita
kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya” dan
Nawacita ke empat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam
melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya”. Nawa Cita tersebut merupakan landasan
untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.
Salah satu perbaikan sistem dalam memerangi korupsi adalah dengan
pemperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai acuan, efektifitas
peran audit intern dapat mengacu pada apa yang dikembangkan oleh the
Institute of Internal Auditors. Peran tersebut meliputi peningkatan
efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control,)
dan tata kelola (governance) organisasi (Gambar 1). Dewasa ini,
pelaksanaan peran tersebut belum optimal. Mayoritas APIP berada pada
level 1. Artinya, APIP belum dapat memberikan jaminan proses tata
kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi. Itjen selaku APIP, ke
depan harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses
bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga.
Lampiran 1. Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor: 164.4.1 /PER-IRJEN/2015 Tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KKP
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 5
Gambar 1. Tingkatan Penilaian Kapabilitas Itjen (IACM)
Dibandingkan itjen di K/L yang lain, Inspektorat Jenderal KKP sedikit
relatif lebih baik yaitu berada pada level 2 , artinya masih terdapat ruang
perbaikan untuk lebih berperan dalam mewujudkan transparansi tata
kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian yang pada akhirnya membantu pencapaian tujuan
Kementerian.
Dalam rangka penyusunan IKU 2015-2019, berikut disajikan gambaran
umum pencapaian indikator Kinerja Utama Itjen.
Tabel 1. Tren Capaian Kinerja 2010 – 2013 & Perbandingan terhadap
Target Akhir Tahun RPJMN
Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
1. Opini BPK-RI LK
KKP
WTP
DPP
WTP
DPP
WTP
DPP
WTP
DPP
WTP DPP
2. Nilai AKIP KKP CC B B A A
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 6
Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
3. Nilai Integritas KKP 5,3 7,46 6,89 7,12 7,46
4. Nilai Inisiatif Anti
Korupsi KKP
6,75 6,633 7,46
4
7,60 8,80
Berikut disajikan rincian perkembangan capaian kinerja tersebut.
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk
tercapainya good governance. Perkembangan capaian untuk tahun
2008-2014 disajikan pada gambar berikut.
Gambar 2. Perkembangan Penilaian atas Kualitas LK KKP
Berdasarkan Tabel di atas, terjadi stagnasi capaian kinerja sehingga
perlu dilakukan terobosan. Salah satu hal terkait hal tersebut aalah
kendala dalam percepatan penyelesaian temuan BPK RI, antara lain :
a. Pihak Satker, khususnya didaerah, relatif kurang responsif atas
percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI.
b. Beberapa tindak lanjut masih dalam proses di luar kewenangan
Eselon I yang bersangkutan, antara lain :
1) Penyelesaian sertifikasi tanah yang kewenangannya berada di
Badan Pertanahan Nasional/BPN setempat.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 7
2) Surat teguran dari Kepala Daerah Provinsi/Kab/Kota kepada
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
3) Beberapa peraturan turunan dari UU No.31/2004 tentang
Perikanan yang belum dapat dituntaskan mengingat harus
mendapat persetujuan pihak lain diluar KKP.
4) Pihak ketiga/rekanan yang sulit dimintai penyelesaian tindak
lanjutnya.
5) Koordinasi antar unit kerja/instansi baik di pusat maupun di
daerah masih belum berjalan dengan baik dalam percepatan
tindaklanjutnya.
2. Akuntabilitas Kinerja
Sesuai tugas dan fungsi Itjen, peran dan wewenang utama Itjen
dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja adalah pada
komponen evaluasi. Perkembangan nilai evaluasi kinerja AKIP KKP
dari tahun 2010 terus mengalami perbaikan, akan tetapi pada tahun
2012 terjadi penurunan nilai dari 4,85 menjadi 4,72, namun kembali
meningkat pada tahun 2013 dan 2014.
Peningkatan nilai evaluasi kinerja AKIP KKP memberikan kontribusi
terhadap peningkatan kualitas AKIP secara keseluruhan sebagaimana
disajikan pada gambar berikut:
Gambar 3. Perkembangan Nilai AKIP KKP 2010-2014
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 8
3. Integritas Pelayanan Publik KKP
Nilai Integritas KKP merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas
persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di
lingkungan KKP. Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas
yang dilakukan oleh KPK.
Nilai integritas tersebut berasal dari survey KPK atas unit layanan
publik yang ada di KKP sebagaimana pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Unit Layanan Publik KKP yang disurvei oleh KPK
NO UNIT LAYANAN YANG DISURVEI
TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1. a. Surat Izin
Penangkapan Ikan
b. Surat Izin Impor Obat
Ikan
5,3 - - -
2. a. Surat Izin
Penangkapan Ikan
b. Surat Keterangan
Aktivasi Transmitter
- 7,46 - -
3. a. Surat Izin Usaha
Perikanan
b. Sertifikasi Hasil
Tangkapan Ikan
- - 6,89 -
4. a. Surat Izin
Penangkapan Ikan
b. Pengadaan Barang
dan Jasa
- - - 7,12
5. a. Surat Izin Kapal
Angkut Ikan
b. Surat Izin
Penangkapan Ikan
- - - - 7,34
7,58
Rata2
7,46
Keterangan: KPK, 2010-2014
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 9
Dalam survey tersebut, komponen yang digunakan adalah
“pengalaman integritas” dan “potensi integritas” dengan
perkembangan berikut ini.
Gambar 4. Perbandingan Komponen Integritas Tahun 2011-2014
4. Inisiatif Anti Korupsi KKP
Nilai Inisiatif Anti Korupsi merupakan nilai yang mencerminkan
sejauh mana capaian inisiatif anti korupsi unit utama lingkup KKP.
Pada tahun 2010 Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dilakukan oleh KPK,
namun karena pada saat ini nilai KKP mampu berada diatas rata-rata
nilai nasional, maka selanjutnya KPK mempercayakan penilaian
dilakukan secara mandiri oleh KKP, yang dalam hal ini dilakukan
oleh Itjen. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP dapat dilihat
pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 3. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Inisiatif Anti Korupsi
KKP
6,75 6,63 7,46 7,6 8,56
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 10
Gambar 5. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP,
2010-2014
Berdasarkan gambar di atas, perkembangan nilai inisiatif anti korupsi
KKP meningkat setelah mengalami penurunan tipis pada tahun 2011.
Salah satu upaya yang dilakukan Itjen KKP didalam meningkatkan
nilai inisiatif anti korupsi adalah dengan membentuk pokja yang
bertugas untuk meningkatkan inisiatif anti korupsi lingkup KKP.
5. Reformasi Birokrasi KKP
Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses
pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan
birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja
secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel didalam memberikan
pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP.
Perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi KKP dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4. Perkembangan Implementasi Reformasi Birokrasi KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai RB KKP - - 45 70,81 63,29
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 11
Perkembangan capaian kinerja jangka menengah dari IKU yang
termuat pada dokumen Penetapan Kinerja Itjen KKP dapat dilihat
pada tabel berikut.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran
Reformasi Birokrasi antara lain:
a. Menerapkan penetapan kinerja individu yang mendukung
indikator kinerja organisasi
b. Menata kembali sistem manajemen SDM baik pengembangan
kompetensi maupun promosi jabatan pegawai
c. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan gratifikasi,
whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan
secara berkala
d. Menetapkan unit kerja yang kan dikembangkan menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi
e. Memperhatikan proses kegiatan utama agar dapat dipetakan
seluruhnya sesuai degnan tugas dan fungsi kemudian dijabarkan
dalam prosedur operasional tetap (POS)
f. Membuka akses terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dan
pengaduan pelayanan dari masyarakat.
Dengan semakin membaiknya tata kelola di lingkungan KKP maka
upaya berikutnya adalah bagaimana agar kondisi tersebut selalu
berada dalam kondisi continous improvement. Untuk itu telah
dilakukan berbagai kerja sama dengan instansi lain.
a. KPK untuk melakukan reviu aspek kelembagaan dalam Kajian
Sumberdaya Ikan (Perizinan). Dengan KPK, Itjen juga bekerjasama
dalam hal Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Kegiatan yang
telah dilaksanakan berupa bimtek bagi Eselon II lingkup KKP dan
Training of Trainers (TOT) PPG bagi Personil Pejabat yang
menangani pelayanan (Tunas Integritas).
b. BPK-RI dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan. Semula tindak
lanjut hanya per semester, dewasa ini tindak lanjut dapat
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 12
dilakukan tiap saat. Selain itu, dengan BPK-RI juga dilakukan
pembagian objek yang akan diaudit sehingga cakupan
pengawasan menjadi luas.
c. BPKP dalam hal sinergi pengawasan (reviu LK) dan
pengembangan SDM (technical assistance penyusunan Renstra
AAIPI). Atas permintaan AAIPI (Asosiasi Auditor Internal
Pemerintah Indonesia) Itjen telah melakukan peer review terhadap
kinerja auditor Itjen kemenkeu, dan hasil peer review diakui serta
akan ditindaklanjuti.
d. Kerjasama lainnya yaitu berupa koordinasi/bimtek dengan
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota terkait DAK bidang KP.
Bentuk kegiatannya berupa pembekalan dari sisi teknis terhadap
auditor Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota sehingga tujuan
pembangunan kelautan dan perikanan dapat terkawal.
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. Potensi/Kekuatan (Strengths)
a. Adanya kebijakan politik pemerintah yang mengutamakan
pemberantasan KKN yang diamanatkan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi
Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi;
b. Adanya kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
c. Adanya Internal Audit Capability Model (IACM), norma audit APIP,
kode etik dan standar audit, pedoman kerja audit, serta juklak
dan juknis pengawasan;
d. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasan.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 13
e. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance) serta mewujudkan pelayanan prima
kepada masyarakat.
f. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin
canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan.
g. Makin kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi
masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
pengawasan.
h. Adanya kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang
berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.
2. Permasalahan
a. Prosentase cakupan audit masih dibawah 50 persen;
b. kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Itjen, khususnya
masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan;
c. Belum optimalnya implementasi sistem kendali mutu pengawasan.
d. Mitra kerja lingkup KKP belum secara penuh memanfaatkan hasil
pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam
perencanaan program ke depan.
e. Kerjasama pengawasan pembangunan bidang kelautan dan
perikanan dengan APIP daerah belum optimal.
f. Peran Itjen sebagai consulting partner belum dirasakan seutuhnya
oleh mitra kerja.
g. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dan transparan
terhadap penggunaan keuangan.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 14
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI
Keadaan yang ingin dicapai oleh Itjen KKP selama 5 (lima) tahun serta
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Itjen KKP adalah:
Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai
Itjen dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi
prinsip good governance dalam rangka mendukung pencapaian visi dan
misi KKP.
Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan
dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan
profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang
konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.
B. MISI
Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi Itjen adalah:
Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal
pelaksanaan program-program KKP. Hal tersebut diperlukan demi
meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi “Mewujudkan sektor
kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional”
“Menjadi katalisator pembaharuan kinerja KKP”
“Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 15
C. TUJUAN
Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:
Penjabaran lebih lanjut terhadap tujuan tersebut terhadap pelaksanaan
program/kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Tujuan Itjen dan Indikator Tujuan
No. Tujuan Itjen Indikator Tujuan
1 Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (value for money audit)
2 Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Mampu mendeteksi terjadinya indikasi korupsi
- Memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern
3 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akuntabel
Mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan
4 Mewujudkan organisasi Itjen yang modern dilandasi internalisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar: integritas, inovasi, dan profesionalisme
Meningkatnya kemampuan organisasi Itjen dalam aspek SDM, informasi teknologi, tata kelola dan pengelolaan anggaran
“ Peningkatan Efektifitas Peran Pengawasan Internal”
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 16
Dikaitkan dengan peran dan layanan yang diberikan, secara garis besar Itjen memilik dua peran yaitu sebagai quality assurance dan sebagai advisory services seperti disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6. Peran dan Layanan Inspektorat Jenderal
Selanjutnya, apabila dijabarkan ke dalam kerangka logis disajikan pada Gambar 7.
Gambar 6. Portoflio Inspektorat Jenderal
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 17
D. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis Itjen diturunkan dari sasaran strategis pembangunan
kelautan dan perikanan sebagai berikut.
Gambar 8. BSC Level 1 Inspektorat Jenderal KKP
E. PROGRAM DAN KEGIATAN
Itjen KKP sebagai unsur pengawasan intern KKP, melaksanakan
program generik, yaitu “Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur KKP”. Program tersebut menampung seluruh
kegiatan Itjen KKP dalam upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik lingkup KKP.
Kegiatan yang direncanakan di Itjen KKP tahun 2015-2019 adalah:
1. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Mitra
Inspektorat I dan pelaksana pembangunan KP;
2. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada mitra Inspektorat
II dan pelaksana pembangunan KP;
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 18
3. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada pada mitra
Inspektorat III dan pelaksana pembangunan KP;
4. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada pada mitra
Inspektorat IV dan pelaksana pembangunan KP;
5. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu
pada pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja
Inspektorat Jenderal;
6. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam
beberapa komponen kegiatan, yaitu:
1. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
untuk diserahkan ke masyarakat
2. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
untuk penambahan aset KKP
3. Pengawasan pelaksanaan tusi (tematik)
4. Pengawasan Kinerja Manajerial Non Keuangan (Reformasi Birokrasi,
dan lainnya)
5. Pengawasan Kinerja Manajerial Keuangan (PNBP, Perijinan, LK, dan
lainnya)
6. Pengawasan investigatif
7. Pengawasan Integritas
8. Pengawasan Tindak Lanjut Kajian KPK (Gerakan Nasional
Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan)
9. Pemberian Konsultansi, antara lain terkait Implementasi
SPIP/Manajemen Risiko dan Sistem e-Pengendalian dan Pengawasan
(e-Dalwas)
10. Sinergi Pengawasan
11. Pengembangan Kapasitas Pengawasan (d/h. Dukungan Manajemen)
Komponen/sub komponen pengawasan dicantumkan pada Lampiran 1
dan yang menjadi objek pengawasan disajikan pada Lampiran 2.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 19
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
1. Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional
a. Nawa Cita kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya”
b. Nawacita ke empat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara
dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”.
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2015
2. Arah Kebijakan Kementerian
Tujuan kementerian dijabarkan dari pernyataan Presiden bahwa
“Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa”. Visi KKP ditetapkan
selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk
mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi
KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan
Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan
nasional”. Secara umum hal tersebut disajikan pada Gambar 9.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 20
Gambar 9. Tiga Pilar Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan
memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan
hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.
Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi
sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah
lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya.
Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh
terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan,
petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
B. KEBIJAKAN PENGAWASAN
Inspektorat Jenderal sebagai bagian integral dari KKP berperan dalam
mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan program, kegiatan dan
pengelolaan keuangan yang ditetapkan. Peran tersebut
VISI Pembangunan Kelautan dan
Perikanan
KEDAULATAN
(Sovereignty)
KEBERLANJUTAN (Sustainability)
KEMAKMURAN
(Prosperity)
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 21
diimplementasikan dengan pengawasan yang profesional melalui Audit,
Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan, serta pengawasan lainnya
sebagaimana diamanatkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pengawasan diarahkan untuk:
1. Peningkatan pencapaian tujuan Kementerian, dicerminkan dengan
tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian secara
ekonomis, efisien, efektif dan taat pada peraturan, melalui:
a. Reviu perencanaan dan reviu Penganggaran,
b. Pendampingan Pengadaan barang dan jasa,
c. Audit Kinerja terhadap Program/kegiatan Strategis
d. Pemantauan Penyerapan Anggaran
e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.
f. Pemanfaatan dan pengamanan aset,
g. Evaluasi PNBP, serta
h. Pencegahan indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu.
2. Peningkatan responsifitas terhadap penyelesaian masalah aktual
(current issues) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
citra dan kinerja Kementerian serta memberikan masukan yang cepat
dan tepat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap
permasalahan yang berkembang, melalui audit investigatif dan tindak
lanjut atas pengaduan masyarakat.
3. Peningkatan pencegahan korupsi, dan perbaikan tata kelola, melalui:
a. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan budaya
kerja, peningkatan integritas, penerapan kode etik, penerapan
sistem pengendalian intern;
b. Pengawalan reformasi dilakukan, dengan prioritas pada: perijinan,
akuntabilitas, kelembagaan, penguatan SPIP, pelayanan publik,
pelaksanaan uraian jabatan dan Standard Operating Procedures
(SOP);
4. Peningkatan peran Itjen berupa pemberian jasa konsultasi terkait
sistem pengendalian intern/manajemen risiko
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 22
5. Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan APIP
dan instansi lain, antara lain:
a. BPKP dalam Reviu Laporan Keuangan;
b. KPK dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, integrity
assessment, dan Inisiatif Anti Korupsi serta tindak lanjut kajian
KPK;
c. POLRI dan Kejaksaan terkait pencegahan korupsi;
d. Men PAN dan RB dalam Pembentukan WBK dan WBBM;
e. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan DAK Bidang KP.
6. Peningkatan kapasitas pengawasan mengikuti kriteria Internal Audit
Capability Model (IACM) untuk menjadi Level 4 pada tahun 2019,
berupa:
a. Pengembangan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
b. Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan
c. Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan
Arah kebijakan pengawasan tersebut setidaknya memerlukan
konsistensi dukungan dalam dua hal yaitu: (1) transformsi pengawasan
dan (2) konsistensi penerapan visi, misi, nilai-nilai dan makna sebagai
insan Itjen KKP.
1. Transformasi peran pengawasan
Transformasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal
mengacu pada standar internal audit internasional baik untuk
kegiatan assurance maupun konsultasi. Hal tersebut ditandai dengan
perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan risk based
audit. Pelaksanaan transformasi pengawasan tersebut dilakukan
pada proses bisnis pengawasan yang meliputi:
a. Penyusunan tema pengawasan unggulan melalui tahapan
pemahaman aktivitas auditi, pengidentifikasian kendala/masalah,
pemilihan tema pengawasan potensial, dan selanjutnya
berdasarkan tema pengawasan potensial dilakukan pemilihan
tema pengawasan unggulan.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 23
b. Pembahasan tema pengawasan unggulan pada tingkat pimpinan
Inspektorat Jenderal bersama Pengendali Mutu/Pengendali Teknis
dengan memperhatikan risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan organisasi.
c. Penyusunan Rencana Audit Tematik untuk masing-masing tema
pengawasan unggulan yang kemudian dikompilasi menjadi
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
d. Pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian
masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja eselon I.
e. Penugasan auditor mengarah kepada spesialisasi kegiatan
(penunjukkan Person in Charge) dengan pembentukan Kelompok
Kerja.
2. Konsistensi implementasi visi, misi, nilai dan makna sebagai insan
Itjen KKP:
a. Visi yang telah disepakati oleh seluruh jajaran Inspektorat
Jenderal adalah “Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Visi tersebut merupakan
pandangan atau impian Inspektorat Jenderal ke depan yang
mempunyai kata kunci adalah katalisator dan pembaharuan
kinerja. Jajaran Inspektorat Jenderal harus siap menjadi katalis
dalam perubahan atau pembaharuan kinerja di lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
b. Misi Inspektorat Jenderal adalah “Memberikan Pengawasan
Terbaik untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Misi
tersebut merupakan tujuan dan alasan keberadaan Inspektorat
Jenderal. Sesuai misi tersebut, maka rekomendasi Inspektorat
Jenderal diharapkan dapat dimanfaatkan oleh unit eselon 1 dalam
perbaikan kinerja.
c. Nilai-nilai Inspektorat Jenderal, yakni Integritas, Profesionalitas,
dan Inovasi. Integritas adalah mengedepankan nilai-nilai moral dan
menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Profesionalitas adalah bertanggungjawab melaksanakan tugas
dengan berorientasi hasil terbaik. Adapun inovasi adalah memiliki
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 24
pandangan jauh ke depan, inovatif serta berani berbuat dan
menerima perubahan.
d. Makna Inspektorat Jenderal adalah bangga menjadi mitra
peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Kebanggaan
Inspektorat Jenderal sebagai mitra peningkatan kinerja KKP adalah
mendapat mandat melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan pengawasan terhadap program dan kegiatan agar
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
C. PILAR PENGAWASAN
Itjen merumuskan tiga pilar pengawasan sebagai berikut:
1. Control by System
Itjen secara proaktif melakukan pengawasan pada semua subsistem
pada semua tahapan program dan kegiatan mitra kerja, antara lain
pada tahap penetapan kebijakan, tahap perencanaan, serta tahap
pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan. Control by
system menempatkan kegiatan pengawasan yang bersifat preventif
dengan cara membangun dan mengembangkan sistem pengendalian
intern pada semua unit kerja di lingkungan KKP.
2. Control by Report
Kegiatan pengawasan Itjen yang dilakukan melalui mekanisme
pelaporan, termasuk laporan pemantauan (monitoring) pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra. Itjen secara proaktif
melakukan evaluasi terhadap pelaporan kegiatan maupun laporan
penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang disampaikan oleh
mitra. Hasil evaluasi terhadap laporan tersebut dipergunakan sebagai
bahan untuk melakukan manajemen risiko.
3. Control by Audit
Kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui audit terhadap kinerja
organisasi yang berbasis penilaian resiko dan bernilai tambah. Audit
merupakan tindakan korektif terhadap hasil yang telah dan sedang
dicapai agar senantiasa mengarah pada tujuan dan rencana yang
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 25
ditetapkan. Dalam pelaksanaan audit menganut prinsif kehati-hatian
dengan menjalin komunikasi/klarifikasi dengan pihak auditan,
sehingga hasil audit dapat lebih obyektif.
D. STRATEGI PENGAWASAN
Seiring meningkatnya anggaran KKP, dalam mengawal Program Presiden
melalui Nawa Cita dan Direktif Menteri, strategi pengawasan ditekankan
pada perubahan metode kerja berupa peingkatan kapasitas pengawasan
dan sinergi pengawasan seperti disajikan pada Gambar berikut. Lebih
jauh dapat menggunakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan
masyarakat.
Gambar 10. Strategi pengawasan
Berdasarkan kategori, fokus pengawasan dibagi menjadi dua kelompok
yaitu:
1. Pengawasan Manajerial Keuangan
a. Perencanaan dan Penganggaran
b. Penyerapan Anggaran dan Perkembangan Fisik
c. Pengadaan Barang dan Jasa
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 26
d. Quick Wins/Program Lanjutan/Kegiatan Strategis/Direktif Menteri
antara lain: pengawasan terhadap barang dan jasa untuk
diserahkan ke masyarakat serta barang dan jasa untuk
penambahan aset KKP
e. PNBP
f. Laporan Keuangan
g. Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
2. Pengawasan Kinerja Non-keuangan
a. Budaya Kerja (Integritas)
b. Reformasi Birokrasi
c. Sinergi Pengawasan dengan APIP lainnya dan instansi terkait
lainnya
d. Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan
diserahkan ke masyarakat dan barang dan jasa untuk
penambahan asset KKP;
e. Pengawasan SPIP/Manajemen Risiko (Konsultasi)
f. Pengawasan terhadap Implementasi Rencana Aksi atas Kajian KPK
tentang Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan
g. Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Secara
Elektronik (e-DalWas) KKP
h. Peningkatan Level Kapabilitas Itjen (IACM)
Adapun pembagian berdasarkan tujuan pengawasan, sebagai berikut:
1. Mampu menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (value for money
audit) dilaksanakan melalui:
a. Reviu Perencanaan
b. Reviu Penganggaran
c. Pengawasan Penyerapan Anggaran dan perkembangan fisik
d. Audit Kinerja Quick wins/Program Lanjutan/Direktif Menteri
e. Pengawasan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 27
2. Mampu mendeteksi terjadinya indikasi korupsi, melalui:
a. Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan
diserahkan ke masyarakat dan barang dan jasa untuk
penambahan asset KKP;
b. Audit atas pengaduan (investigasi)
c. Pengawasan Perijinan
d. Pengawasan PNBP
e. Pengawasan Budaya Kerja (Integritas) untuk
mengimplementasikan Nilai-nilai KKP(Integritas, Inovasi,
Kerjasama, Komitmen, Profesional)
f. Tindak lanjut atas arahan MKP
3. Mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan
a. Reviu atas Laporan Keuangan
b. Pengawasan Reformasi Birokrasi (SPIP, Akuntabilitas, Pelayanan
Publik, Kelembagaan)
4. Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko
dan pengendalian intern, melalui Pengawasan Manajemen Risiko dan
SPIP
5. Peningkatan sinergi pengawasan dengan KPK, BPK, BPKP, Men PAN
dan RB, OMBUDSMEN, Polri dan Kejaksaaan.
Berdasarkan prioritas:
1. Prioritas 1 (KP-1), sasarannya berupa kegiatan untuk mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP, kegiatan berskala
nasional, dan menjadi perhatian menteri, meliputi:
a. Pengawasan terhadap Arahan/Kebijakan MKP yang
dititikberatkan pada:
1) pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa yang
diserahkan ke masyarakat,
2) pengawasan terhadap barang dan jasa untuk penambahan
asset KKP;
3) Tindak lanjut Permen KP, antara lain: moratorium, illegal fishing, lobster, dan lainnya;
4) Pemantauan Perbaikan Pelayanan Perizinan
5) Evaluasi PNBP
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 28
b. Reviu perencanaan yang dititikberatkan pada evaluasi
perencanaan kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, dan evaluasi
AKIP.
c. Reviu penganggaran dititikberatkan pada reviu kesesuaian
kegiatan dengan jenis belanja, MAK; kelengkapan dokumen
pendukung (TOR, RAB), dan lainnya.
d. Evaluasi penyerapan anggaran menggunakan aplikasi e-dalwas
dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar kunjungan Satker.
e. Pendampingan pengadaan barang/jasa, dititikberatkan pada:
1) proses pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak
(probity audit).
2) Pendampingan/Konsultansi Pengadaan Barang/Jasa, untuk
memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender,
meyakinkan keputusan yang dibuat, terhindar dari tuntutan
hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan
barang/jasa, dan menghindari terjadinya praktik korupsi.
f. Evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan 2009-2014 diarahkan untuk
mengetahui outcome dari kegiatan dimaksud.
g. Reviu laporan keuangan diarahkan dalam rangka peningkatan
kualitas laporan keuangan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian dari BPK-RI.
h. Audit investigasi, dilakukan terhadap kasus-kasus yang
berindikasi tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat.
i. Pemantauan tindak lanjut pengawasan dilakukan untuk
mengetahui pelaksanaan, permasalahan, serta mencarikan solusi
penyelesaiannya. terhadap hasil audit BPK-RI, BPKP, dan Itjen.
j. Program yang ke masyarakat dan kelompok masyarakat penerima
bantuan yang terpusat pada t-1 sebelum pelaksanaan.
k. Persiapan/Manajemen Risiko Pengadaan untuk tahun yang akan
datang
l. Tindak Lanjut Kerjasama dengan BPKP dan Kantor Unit
Kepresidenan (dikaitkan dengan program QW)
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 29
2. Prioritas 2 (KP-2) sasarannya adalah kegiatan KKP yang menjadi
perhatian publik dan mendapat penilaian dari instansi luar (BPK-RI,
KPK, Kementerian PAN dan RB), yakni:
a. Evaluasi Kinerja Manajerial (RB, Penerapan SPIP/manajemen
risiko, SAKIP, Pelayanan Publik) dilaksanakan melalui asistensi
dan evaluasi dengan titik berat pengawasan:
1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
oleh asesor Eselon I, pemantauan/monitoring pelaksanaan
rencana tindakan (action plan), Reformasi Birokrasi lingkup
KKP.
2) Penerapan SPIP/Manajemen Risiko melalui evaluasi setelah
dilakukan Mapping/Diagnostic Assesment
3) Peningkatan pelayanan publik melalui evaluasi dan audit
4) Pemantauan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Reviu Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
b. Tindak Lanjut Kajian KPK dalam Pengelolaan Tata Ruang Laut.
c. Budaya kerja (integritas) diarahkan terhadap pencegahan dan
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih
ditekankan pada kegiatan surveillance, sesuai dengan kebutuhan,
mencakup:
1) Pengawasan Integritas dan pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG), LHKASN, Evaluasi Inisiatif Anti Korupsi dan
Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi
pencegahan korupsi.
2) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3) Optimalisasi pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 30
d. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi, Inisiatif Anti Korupsi (IAK), dan Wilayah Bebas Korupsi
(WBK).
e. Penanganan pengaduan masyarakat, dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/ M.PAN/14/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
3. Prioritas 3 (KP-3) berupa kegiatan pengawasan tematik yang
dilaksanakan oleh masing-masing inspektorat terhadap mitra kerja-
nya
E. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan
tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara
Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan akan fokus pada:
1. Regulasi perencanaan pengawasan, antara lain:
a. SOP Perencanaan Pengawasan
b. Audit internal Charter
c. Kebijakan Pengawasan
d. Program Kerja Pengawasan Tahunan
2. Regulasi pelaksanaan pengawasan
a. SOP Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantaun,
dan pengawasan lainnnya)
b. Peraturan terkait pelaksanaan pengawasan sesuai kode Etik
c. SOP implemenntasi e-Audit
3. Regulasi pelaporan pengawasan
a. SOP Pelaporan
b. Peraturan terkait pelaporan hasil pengawasan sesuai Kode etik
4. Regulasi pengendalian pengawasan
a. SOP pengendalian
b. Penilaian kinerja
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 31
c. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang
F. KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga (struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang
digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Itjen.
Dalam Renstra 2015-2019, perubahan mendasar dalam aspek
kelembagaan yaitu:
1. Perubahan bagian Administrasi Tindak Lanjut menjadi Sistem
Informasi Pengawasan
2. Perubahan bagian program dan Evaluasi menjadi pogram dan
Pengembangan Pengawasan.
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 32
Gambar 11. Struktur Organisasi Itjen 2015-2019
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 33
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA
1. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk
menilai keberhasilan pencapaian hasil (outcome) suatu
program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan
memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka
Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian
kinerja program.
Tabel 7. Indikator Kinerja Program
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terkelolanya anggaran pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Integrity Assessment KKP
3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP
4 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP
5 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)
6 Level Kapabilitas Itjen (IACM)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
7 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah
8 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP
4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 34
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
10 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja KKP
11 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP (per tahun)
12 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif
13 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP
14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Tersedianya ASN Itjen KKP yang kompeten dan profesional
15 Indeks kompetensi dan integritas
16 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat
7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen
17 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen
18 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen
8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
19 Nilai Penerapan RB Itjen
20 Nilai SAKIP Itjen
21 Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen
9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien
22 Nilai Kinerja Anggaran Itjen
23 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 35
2. Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari
suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara
spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan
sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam
Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan
yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L
setingkat Eselon II, sebagaimana seperti disajikan pada Tabel 8
dan 9, dan selengkapnya dicantumkan pada Lampiran 4 sampai
dengan Lampiran 9.
Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kegiatan Inspektorat I
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terkelolanya anggaran pembangunan mitra Inspektorat I secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran lingkup KKP
2 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat I
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
3 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat I
4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat I
5 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat I yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 36
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun)
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I
10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat I yang efektif
11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat I
12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat I sesuai Kebutuhan
13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I
Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2015 -2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan mitra Inspektorat II secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat II
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 37
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Terwujudnya birokrasi
KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat II
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat II
4 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat II yang Berbasis Risiko
5 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien
6 Jumlah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat II (per tahun)
7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II
9 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat II
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat II yang efektif
10 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat II
11 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 38
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya
Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat II sesuai Kebutuhan
12 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat II
Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat III Tahun 2015 -2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan mitra Inspektorat III secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat III
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat III
4 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat III
5 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat III yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat III dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat III (per tahun)
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 39
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 10 Persentase cakupan lokasi
Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat III
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat III yang efektif
11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat III
12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya
Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat III sesuai Kebutuhan
13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat III
Tabel 11. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2015 -2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan mitra Inspektorat IV secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat IV
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP
3 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat IV
4 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat IV
5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat IV
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat IV yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 40
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Terselenggaranya
Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat IV dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun)
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV
10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat IV yang efektif
11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat IV
12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya
Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat IV sesuai Kebutuhan
13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat IV
Tabel 12. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan
Inspektorat V Tahun 2015 -2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan mitra Inspektorat V secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat V
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat V
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat V
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat V
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 41
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK
(kumulatif) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat V yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat V
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat V dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat V (per tahun)
8 Persentase jumlah rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V
10 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat V
11 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan program prioritas lingkup KKP
12 Jumlah Unit Kerja yang dipersiapkan menjadi WBK
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat V yang efektif
13 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat V
14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya
Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat V sesuai Kebutuhan
15 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat V
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 42
Tabel 13. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015 -2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
1 Level Kapabilitas Itjen (IACM)
2 Nilai Penerapan RB Itjen
3 Nilai SAKIP Itjen
4 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
5 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah
6 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP
3 Tersedianya ASN Itjen yang kompeten dan profesional
7 Indeks kompetensi dan integritas
8 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat
4 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen
9 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen
10 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
5 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien
11 Nilai Kinerja Anggaran Itjen
12 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen
6 Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran
13 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen
14 Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 43
B. KERANGKA PENDANAAN
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengawasan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2015-2019 dan akan didistribusikan setiap tahunnya dengan rincian sebagaimana Tabel berikut.
Tabel 14. Usulan kebutuhan anggaran tahun 2015 – 2019 (Rp Milyar)
Program/Kegiatan Alokasi 2015
Usulan Kebutuhan 2016 2017 2018 2019
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
73.21 135.17 140.98 146.48 151.60
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP
5.59 9.83 10.22 10.63 11.06
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP
5.80 40.41 42.03 43.71 44.73
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP
5.58 9.88 10.28 10.69 11.11
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra
5.48 9.86 10.25 10.66 11.09
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 44
Program/Kegiatan Alokasi 2015
Usulan Kebutuhan 2016 2017 2018 2019
Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V
5.76 11.57 12.03 12.51 13.01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
45.00 53.62 56.16 58.27 60.60
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 45
BAB V. PENUTUP
Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan tugas utama Inspektorat
Jenderal yaitu mencapai pelaksaaan program/kegiatan secara 3E
(ekonomis, efisien, dan efektif) serta pelaksanaannya taat pada ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, itjen juga
harus berperan dalam mengawal “Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima” serta “Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien & akuntabel”. Sehubungan dengan hal
tersebut, kerjasama dari tiap unit kerja Eselon I menjadi penting dan
perlunya pembenahan di internal baik dari SDM maupun teknologi
pengawasannya. Untuk itu penerapan nilai-nilai dasar Itjen dan makna
sebagai insan itjen seperti disajikan di bawah ini sangat diperlukan.
Nilai-Nilai Dasar Insan Inspektorat Jenderal
Integritas : Mengedepankan nilai-nilai moral dan
menyelaraskannya antara pikiran, perkataan dan
perbuatan
Profesionalitas : Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan
berorientasi pencapaian hasil terbaik
Inovasi : Memiliki pandangan jauh kedepan, inovatif serta
berani membuat dan menerima perubahan.
Makna
“Bangga menjadi mitra peningkatan kinerja KKP menuju kesejahteraan
masyarakat kelautan dan perikanan”
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 46
Lampiran 1
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN
A. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
untuk diserahkan ke masyarakat dan untuk Penambahan Aset KKP
1. Reviu Pengadaan
2. Reviu Penganggaran
3. Audit PBJ (Probity Audit)
4. Pemantauan Penyerapan Anggaran secara periodik
5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
B. Pengawasan pelaksanaan tusi (tematik)
1. Audit/Evaluasi sesuai tema dari masing-masing mitra
2. Audit/Evaluasi Tema per mitra
C. Pengawasan investigatif
1. Pengawasan current issues
2. Audit Pengaduan Masyarakat
D. Pengawasan Kinerja Manajerial Non Keuangan (Reformasi Birokrasi)
1. Reviu Perencanaan (rencana Kinerja)
2. Pemantauan Pengukuran Kinerja
3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Reviu Pelaksanaan PMPRB
6. Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana
7. Evaluasi Pelayanan publik
8. Evaluasi SPIP/manajemen Risiko
E. Pengawasan Kinerja Manajerial Keuangan (PNBP, Perijinan, LK)
1. Audit Pelayanan Perizinan
2. Pemantauan Perbaikan Pelayanan Perizinan
3. Evaluasi PNBP
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 47
F. Pengawasan Integritas
1. Evaluasi Integritas Organisasi lingkup KKP
2. Program Pengendalian Gratifikasi
3. Evaluasi Terhadap Unit Kerja Lingkup KKP Menuju WBK/WBBM
4. Asistensi Terhadap Unit Kerja Lingkup KKP Menuju WBK/WBBM
5. Penilaian Unit Kerja Berstatus WBK/WBBM
G. Pemberian Konsultansi
1. Implementasi SPIP/Manajemen Risiko
2. Sistem e-Pengendalian dan Pengawasan (e-Dalwas)
3. Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tema lainnya sesuai permintaan mitra
H. Sinergi Pengawasan
1. BPKP dalam hal SPIP, Reviu Laporan Keuangan
2. KPK dalam hal integritas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan
Inisiatif Anti Korupsi
3. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan DAK Bidang KP
4. PPATK dalam Pemantauan Rekening Pejabat
5. POLRI dan Kejaksaan dalam hal pencegahan korupsi
6. Men PAN dan RB dalam Pembentukan WBK dan WBBM
I. Pengembangan Kapasitas Pengawasan (d/h. Dukungan Manajemen)
1. Peningkatan kapabilitas mengikuti kriteria Internal Audit Capability
Model (IACM) menjadi Level 4 pada tahun 2019
2. Peningkatan Sistem Informasi Pengawasan
3. Kerja sama e-audit dengan BPK-RI
4. Pelaksanaan e-audit di lingkup KKP.
5. Pengembangan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
6. Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan
7. Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 48
Lampiran 2
OBJEK PENGAWASAN BERDASARKAN RENSTRA KKP
Pengadaan barang dan jasa yang diawasi antara lain:
NO. UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS
1 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Kapal penangkap ikan
- Kapal Penangkap ukuran < 5 GT
- Kapal Penangkap ukuran 5 GT
- Kapal Penangkap ukuran 10 GT
- Kapal Penangkap ukuran 20 GT
- Kapal Penangkap ukuran 30 GT
- Kapal Penangkap ukuran 80 GT
- Kapal Penangkap ukuran 200 GT
Kapal angkut (fishing ground to port)
Alat tangkap (untuk KUD)
Perlindungan nelayan (premi asuransi)
Operasional Syahbandar
Observer (Rp 3 juta/bulan)
Peningkatan pelayanan dan operasional UPT dan rehab fasilitas yang rusak *)
Data Sharing System (< 30 GT) *)
Operasional penerbitan SIPI dan SIKPI *)
Log book (aplikasi, SDM di pelabuhan dan Dinas) *)
Perekayasaan kapal dan alat tangkap *)
2 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Excavator (koperasi/KUD)
KJA laut dan tawar (koperasi/KUD)
Kincir (koperasi/KUD)
Bibit/benih dan induk unggul di UPT
Pakan mandiri :
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 49
NO. UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS
Budidaya rumput laut :
Percontohan teknologi budidaya ikan berbasis kawasan (POKDAKAN) *)
Laboratorium Kesling *)
Prasarana fisik UPT *)
Sertifikasi CBIB (rata-rata 2 ha) *)
Sertifikasi CPIB *)
3 DITJEN PDSPKP
Kapal angkut (port to port)
Kapal processing
Cold Storage
- Integrated cold storage + freezing equipment
- Single cold storage + air blast
- Ice flake machine kecil @ 1,5 ton/hari + genset @ 35 KVA
- Ice flake ukuran > 10 ton/hari (PLN)
Pasar ikan integrated dan on line (Pusat Promosi dan Distribusi Ikan)
Pengolahan rumput laut
Pabrik tepung ikan
Runway multipurpose 1 km (di sentra perikanan)
Pameran luar negeri
Uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran *)
4 DITJEN PSDKP
Sarana pengawasan
- Kapal patroli
- Kapal induk/markas)
Pengadaan Pesawat (Airborne Surveillance) : 5 unit (2 tahun)
Pengadaaan sistem pesawat (Airborne Surveillance)
Operasional satgas Illegal Fishing [Tindak lanjut Perpres tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing]
Pembangunan UPT baru (PSDKP dan BKIPM)
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 50
NO. UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS
Biaya penengelaman
Biaya perkara
Logistik detention
Hari layar
Biaya ABK (uang makan, delegasi, penambah daya tahan tubuh) *)
Perawatan (20% per tahun) *)
Operasional pengawasan perikanan/kelautan *)
5 DITJEN PRL
Runway multi purpose 1 km di sebelah desa nelayan
Breakwater jetty @ 100 meter lari; lebar 2 meter (trapesium)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pesisir
- Mangrove (Batang)
- Vegetasi Pantai (Batang)
- Pelindung Pantai (m)
Pembangunan pulau terpadu
Tata ruang dan masterplan (nasional dan wilayah)
PUMM Konservasi
Identifikasi dan Pengambangan Jasa Kelautan (Pipa/Kabel Bawah Laut, bangunan laut, pemanfaatan air laut non energi, BMKT dll) *)
Identifikasi, survey, penetapan, sosiaisasi penambahan kawasan konservasi *)
Identifikasi, survey, penetapan, sosiaisasi konservasi jenis terancancam punah *)
Pengembangan Infrastruktur Dasar di pesisir (Sarana Sanitasi, Air Bersih dll) *)
6 BALITBANG
Kapal riset ukuran 60 meter
Pembangunan lembaga riset/MBARI di selatan Jawa dan di Utara Sulawesi
Stock assessment WPP
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 51
NO. UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS
Research Buoy
Lanjutan pembangunan laboratorium rumput laut di Gorontalo dan laboratorium kepiting di Marana-Maros *)
Penelitian pengeloaan perikanan dan konservasi *)
Litbang perikanan budidaya *)
Pengkajian dan perekayasaan teknologi KP *)
Litbang sumberdaya laut dan pesisir *)
Litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP *)
Analisis kebijakan dan penelitian sosek KP *)
7 BPSDMKP
Politeknik
Technnopark
Operasional tenaga penyuluh (termasuk P3D)
Degree program
Non degree program
Pendidikan anak nelayan
Pelatihan masyarakat
Penyuluhan
Hari layar Kapal Latih (24 kapal)
Balai Pelatihan Palembang
8 BKIPM
Peralatan laboratorium mutu (10 UPT dari 47 UPT)
Penyelenggaraan pos lintas batas
Pembangunan UPT Bersama
Sertifikat HACCP
Sertifikat CKIB
Sistem aplikasi dengan INSW
Biaya penanganan perkara
Sertifikasi sistem perkarantinaan ikan *)
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 52
NO. UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS
Pengawalan impor *)
Pemetaan lokasi penyebaran HPIK *)
Verifikasi kelayakan instalasi karantina ikan milik pihak ketiga *)
Akreditasi standar ISO *)
Penerapan traceability bahan baku pengolahan di UPI *)
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 53
Lampiran 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal KKP
2015-2019
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Integrity Assessment KKP 8 8,25 8,5 8,75 9 3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
KKP A A A A AA
4 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP
BB BB A A AA
5 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)
4 6 8 10 12
6 Level Kapabilitas Itjen (IACM) 2 3 3 4 4 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya Rumusan
Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
7 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah 6 6,5 7 7,5 8 8 Persentase perencanaan pengawasan
internal berbasis risiko lingkup KKP 100% 100% 100% 100% 100%
4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
10 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja KKP
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 54
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019 11 Jumlah rekomendasi perbaikan
kebijakan lingkup KKP (per tahun) 10 15 19 23 27
12 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
30% 60% 65% 70% 75%
5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif
13 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP
81% 82% 83% 84% 85%
14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT
81% 82% 83% 84% 85%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Tersedianya ASN Itjen
KKP yang kompeten dan profesional
15 Indeks kompetensi dan integritas 65 70 75 80 85 16 Persentase pegawai Itjen yang
memenuhi standar diklat 55% 60% 70% 80% 90%
7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen
17 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen
40% 50% 60% 70% 80%
18 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen
55% 60% 70% 80% 90%
8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
19 Nilai Penerapan RB Itjen BB A A A AA 20 Nilai SAKIP Itjen A A A A AA 21 Indeks persepsi pegawai KKP terhadap
Itjen 4,25 4,35 4,45 4,55 4,60
9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien
22 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 80-90 88 90 92 94 23 Persentase kepatuhan terhadap SAP
lingkup Itjen 100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 55
Lampiran 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat I
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019 CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran lingkup KKP
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat I
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
3 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat I
8 8,25 8,50 8,75 9,00
4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat I
A A A AA AA
5 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I
BB A A A AA
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat I yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I
100% 100% 100% 100% 100%
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun)
3 4 5 6 7
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 56
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil
pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I
30% 60% 65% 70% 75%
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat I yang efektif
11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat I
81% 82% 83% 84% 85%
12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I
81% 82% 83% 84% 85%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya
Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat I sesuai Kebutuhan
13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I
95% 95% 95% 95% 95%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 57
Lampiran 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat II
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat II
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat II
8 8,25 8,50 8,75 9,00
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat II
A A A AA AA
4 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II
BB A A A AA
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat II yang Berbasis Risiko
5 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II
100% 100% 100% 100% 100%
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien
6 Jumlah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat II (per tahun)
2 3 4 5 6
7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 58
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
9 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat II
30% 60% 65% 70% 75%
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat II yang efektif
10 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat II
81% 82% 83% 84% 85%
11 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II
81% 82% 83% 84% 85%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat II sesuai Kebutuhan
12 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat II
95% 95% 95% 95% 95%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 59
Lampiran 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat III
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat III
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP A A A AA AA
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat III
A A A AA AA
4 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat III
8 8,25 8,50 8,75 9,00
5 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III
BB A A A AA
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat III yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III
100% 100% 100% 100% 100%
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat III dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat III (per tahun)
2 3 4 5 6
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 60
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil
pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat III
30% 60% 65% 70% 75%
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat III yang efektif
11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat III
81% 82% 83% 84% 85%
12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III
81% 82% 83% 84% 85%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat III sesuai Kebutuhan
13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat III
95% 95% 95% 95% 95%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 61
Lampiran 7 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat IV
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat IV
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP
BB A A A AA
3 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat IV
BB A A A AA
4 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat IV
8 8,25 8,50 8,75 9,00
5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat IV
A A A AA AA
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat IV yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV
100% 100% 100% 100% 100%
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat IV dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun)
2 3 4 5 6
8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 62
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV
30% 60% 65% 70% 75%
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat IV yang efektif
11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat IV
81% 82% 83% 84% 85%
12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV
81% 82% 83% 84% 85%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat IV sesuai Kebutuhan
13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat IV
95% 95% 95% 95% 95%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 63
Lampiran 8 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat V
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran
pembangunan KP secara efisien
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat V
< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat V
8 8,25 8,5 8,75 9
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat V
A A A AA AA
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat V
BB A A A AA
5 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)
4 6 8 10 12
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan
kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat V yang Berbasis Risiko
6 Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat V
100% 100% 100% 100% 100%
4 Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat V dan KKP yang Efektif dan Efisien
7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat V (per tahun)
1 2 2 2 2
8 Persentase jumlah rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP
82% 82,50% 83% 83,50% 84%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 64
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
10 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat V
82,25% 82,50% 83% 83,50% 84%
11 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan program prioritas lingkup KKP
30% 60% 65% 70% 75%
12 Jumlah Unit Kerja yang dipersiapkan menjadi WBK
8 16 24 32 40
5 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat V yang efektif
13 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat V
81% 82% 83% 84% 85%
14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V
81% 82% 83% 84% 85%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat V sesuai Kebutuhan
15 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat V
95% 95% 95% 95% 95%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 65
Lampiran 9 Indikator Sekretariat Inspektorat Jenderal
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
1 Level Kapabilitas Itjen (IACM) 2 3 3 4 4
2 Nilai Penerapan RB Itjen BB A A A AA
3 Nilai SAKIP Itjen A A A A AA
4 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen
4,25 4,35 4,45 4,55 4,60
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
5 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah 6 6,5 7 7,5 8
6 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP
100% 100% 100% 100% 100%
3 Tersedianya ASN Itjen yang kompeten dan profesional
7 Indeks kompetensi dan integritas 65 70 75 80 85
8 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat
55% 60% 70% 80% 90%
4 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen
9 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen
40% 50% 60% 70% 100%
10 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen
55% 60% 70% 80% 90%
RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 66
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016 2017 2018 2019
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
5 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien
11 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 80-90% 88% 90% 92% 94%
12 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen
100% 100% 100% 100% 100%
6 Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran
13 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen
100% 100% 100% 100% 100%
14 Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen
100% 100% 100% 100% 100%
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal September 2015
INSPEKTUR JENDERAL
ANDHA FAUZIE MIRAZA