National Secretariat:
Jl. Tebet Timur Dalam XI No. 101, Jakarta, Indonesia
Phone: 62 21 – 8293213
Fax: 62 21 – 83795243
E-mail: [email protected]
www.pkni.org
Persaudaraan Korban Napza Indonesia
Prevalensi pengguna Napza :• Data BNN ; - 2004 : 1,5% penduduk Indonesia- 2008 : 1,99% penduduk Indonesia- 2010 : diproyeksikan naik menjadi 2,21% penduduk- Indonesia- 2015 : naik menjadi 2,8% penduduk Indonesia (setara
dengan 5,1 – 5,6 juta jiwa).
Data Ditjenpas per Agustus 2012:
• Jumlah Tahanan dan Napi 147.276• Kasus Narkoba ; 51.969 orang (35%)• Kapasitas 100.197 orang• Over kapasitas 147 %
Indonesia menyadari bahwa memenjarakan pengguna Napza tidak menyelesaikan masalah- maka dilakukanlah
amandemen UU NarkotikaMasa tahun 1997 – 2009 adalah masa dimana
pengguna Napza di kriminalisasi
1997 UU 22 dan UU No. 5
2009 UU 35 tapi masih terdapat
pasal kontradiktif
????
Respon yang dilakukan saat ini;
• Perbedaan tafsir ttg UU Narkotika pada institusi pemerintah (BNN, Polri, Kemenkes, Kemensos)
• Kurangnya Koordinasi – ego sektoral• Gramatur tidak masuk dalam UU atau PP atau
kebijakan institusi terkait• Pelaksanaan rehabilitasi kurang
mengakomodasi kebutuhan pecandu
Continue;
• Kebanyakan petugas hanya di tugaskan, yang punya minat tidak masuk mainstream
• Sosialisasi kebijakan narkotika termasuk wajib lapor belum secara menyeluruh di seluruh stake holder
• Sistem belum terintegrasi
AKIBATNYA….
• Jumlah pengguna Napza yang melapor rendah karena merasa tidak ada manfaatnya..
PP 25 2011 isinya hanya;• Sekedar tata cara wajib lapor• Tidak memberikan reward/insentif apapun• Rehabilitasi tidak ditanggung• Tetap tercatat sbgai kriminal dan dapat perlakuan
sama dgn yang tidak melapor• Tidak akan berpengaruh signifikan
Data IPWL;
• Tahun 2011 Target 5000 ; yang melapor 212 orang
• Tahun 2012 taget 7500 ; yang melapor 1000 an orang namun yg klaim baru 750.
• Jumlah tenaga kesehatan di seluruh IPWL - 2011 ; 261 orang - 2012 ; 439 orang (ada penambahan 178)
Contoh Pasal pasal Kontra Produktif;
Pasal 54 UU No. 35 2009 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosialPasal 112 UU No. 35 2009(1) Setiap,orang yg tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8 milyar.
Catatan; Pasal kontra produktif karena apakah ada pecandu yang tidak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika??
Contoh Pasal pasal Kontra Produktif;
Pasal 55(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum
cukup umur wajib melaporkan….(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib
melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya• Pasal 107 ; Peran serta masyarakatMasyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yg berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika atau prekursor narkotikaCatatan; dapat itu sifatnya tidak wajib
Lanjutan;
• Pasal 131Setiap orang yg dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat 1, 128 ayat 1 dan 129 dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)Catatan; kontradiksi dengan pasal 107 – (masyarakat dapat……)
HARMONISASI – SIAPA BERPERAN APA?
PERAWATAN KETERGANTUNGAN NARKOTIKA
FARMAKOLOGIKAL
PSIKOSOSIAL
KEMKES
KEMSOS
KPAN BNN
RENTANG PERAWATAN
Kontak denganPenyedia layanan Manusia Produktif
LAYANANHarus tersedia disepanjang rentang perawatan
ISSUE
Konseling adiksi
Konseling HIV
Terapi Subsitusi
LASS Perawatan HIV
Hep C
Detoksifikasi KIE
kondom
Vaksinasi
Vokasional
Aftercare
Kecanduan
Narkoba
Ekonomi
Hukum
Sosial
HAM
Kesehatan
Hep C
TB/HIV
Gangguan Jiwa
Reward dan Punishment dalam Hukum Pidana;• Bila sungguh sungguh ingin mengurangi
penyalahgunaan narkotika dan segala dampaknya perlu langkah berani dgn meniadakan pidana bagi mereka/pengguna yang melapor dan memastikan vonis rehabilitasi bagi mereka yang belum melapor
• Konsep semacam whistle blower dan gratifikasi perlu ditiru; dengan melapor meniadakan ancaman hukum baginya
• Perlu adanya rekomendasi dari KELOMPOK AHLI!
Kesimpulan;
• Revisi PP 25• Penyelarasan Kebijakan turunan PP 25 (Peraturan Menteri,
Peraturan Kapolri, PerKap BNN, Per Jakgung, SEMA)• Kampanye serius mengenai pendekatan kesehatan thdp
pengguna dan pecandu Napza bukan pidana (kriminalisasi)• Mempersiapkan kapasitas profesional dalam pelayanan
/terapi rehabilitasi • Sinergi antara institusi Pemerintah dan LSM/masyarakat
sipil dalam kontribusi thdap respon masalah napza
Rekomendasi;
• Bentuk Tim Ahli terdiri dari perwakilan lintas sektor terkait dan profesional
• Legitimasi tim ahli dengan SKB Lintas Sektor• Tim ahli akan berperan sebagai Panel Ahli
yang bertugas memberikan rekomendasi kepada sektor terkait.
Support Drug Policy based on science not Ideology..
Kami adalah bagian dari solusi bukan
bagian dari masalahTERIMA KASIH