MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGANNOMOR: PM 36 TAHUN 2012 -
ORGANISASI DAN TATA KERJAKANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas danefisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangkeselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan,pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan,perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungantentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indoensia Nomor4849); .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 151, TambahanLembaran NegaraRepublik Indoensia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indoensia Nomor5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentangPerlindungan Lingkungan Maritim (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik IndoensiaNomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara, sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/18/M.PAN/ll/2008 tentang PedomanOrganisasi Unit Pelaksana Teknis Teknis diKementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK);
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1300/M.PAN-RB/4/2012 Tanggal30 April 2012;
PERATURAN MENTEffi PERHUBUNGAN TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KANTORKESYAHBANDARANDANOTOffiTASPELABUHAN.
2
BABIKEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANKLASIFlKASI
(1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalahUnit Pelaksana Teknis di lingkungan KementerianPerhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhandipimpin oleh seorang Kepala.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyaitugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasikegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan,pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan padapelabuhan yang diusahakan secara komersial.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhanmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautankapal, sertiflkasi keselamatan kapal, pencegahanpencemaran dari kapal dan penetapan status hukumkapal;
b. pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatankapal;
c. pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamananpelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barangberbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya danberacun (B3), pengisian bahan bakar, ketertibanembarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunanfasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laiklayar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairanpelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan danpenundaan kapal, serta penerbitan Surat PersetujuanBerlayar;
d. pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahandan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindunganlingkungan maritim dan penegakan hukum di bidangkeselamatan dan keamanan pelayaran;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasandan penegakan hukum di bidang keselamatan dankeamanan pelayaran;
f. pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan,Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah LingkunganKepentingan pelabuhan, serta pengawasanpenggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkanMenteri;
g. pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasanpenggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan,pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan,alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana BantuNavigasiPelayaran;
h. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarianlingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban,kelancaran arus barang di pelabuhan;
i. pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masukpelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaandanJatau pelayanan jasa kepelabuhanan sertapemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada BadanUsaha Pelabuhan;
j. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerjaoperasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
k. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum,hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhandiklasifikasikan ke dalam 5 (lima)kelas, terdiri atas:
c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KelasIII;
d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KelasIV;dan
e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KelasV.
BABIISUSUNANORGANISASI
Bagian PertamaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas I, terdiri atas:
c. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;dan
d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusankeuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubunganmasyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaPasal6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan urusan keuangan, pelaporan SistemAkuntansi Instansi (SAI)serta pengelolaan PenerimaanNegaraBukan Pajak (PNBP);
b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan danpengembangan jabatan fungsional, surat menyurat,kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum; dan
c. pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, sertahubungan masyarakat.
a. Subbagian Kepegawaiandan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyaitugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan danpengembangan jabatan "fungsional, pengelolaan urusankeuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).
(2) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum,pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubunganmasyarakat, penyusunan dan sosialisasi peraturankepelabuhanan.
Bidang Status Hukum dan SertifikasiKapalmempunyai tugasmelaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasikelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemarandari kapal dan manajemen keselamatan kapal, sertapenetapan status hukum kapal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 10, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapalmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama danhipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tandakebangsaan;
b. pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasanpembangunan dan perombakan serta dock kapal;
c. "pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio danelektronika serta perlengkapan kapal;
d. pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapaldan percobaan berlayar;
e. pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahanpencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasimanajemen keselamatan dan pencegahan pencemarandari kapal; dan
f. penyiapan bahan penerbitan sertifIkasi keselamatan,pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemenkeselamatan kapal.
(1) Seksi Status Hukum Kapalmempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama,hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantianbendera kapal serta pemasangan tanda selar.
(2) Seksi Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukanpemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal,pengawasan pembangunan, perombakan dan dockingkapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio,elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitaskapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasidan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatankapal, manajemen keselamatan dan pencegahanpencemaran dari kapal, pembersihan tangki sertaperlindungan ganti rugi pencemaran.
Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patrolimempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran,pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairanpelabuhan, salvage dan pekeIjaan bawah air, bongkar muatbarang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar,limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertibanembarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasillitaspelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuanpencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR),pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemarandan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaanperlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pemeriksaandan verifikasisistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan(International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code),pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakanhukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sertapelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhanyang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakanhukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 14, Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan danPatroli menyelenggarakan fungsi:
b. penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan,perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal sertaperlindungan awak kapal;
c. pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertibberlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakankapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal;
d. pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal;
f. pelaksanaan pengawasan kapal asing (port state contro~dan flag state control;
g. pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertibanembarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan;
h. pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barangkhusus dan barang berbahaya dan pengisian bahanbakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),pembangunan fasillitas pelabuhan serta pengerukan danreklamasi;
i. pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan, pengawasandan pengamanan terhadap keselamatan kapal yangmasuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh;
j. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuanpencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR),penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan sertapengawasan perlindungan lingkungan maritim;
k. pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairanpelabuhan, salvage dan pekeIjaan bawah air;
1. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistemkeamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (InternationalShip and Port Facility Security Code/ ISPS-Code);
m. penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan padakecelakaan kapal;dan
pelaksanaan penyidikan tindak pidanapelayaran sesuai dengan peraturanundangan.
di bidangperundang-
Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, terdiriatas:
(1) Seksi Keselamatan Berlayar mempunyai tugasmelakukan penilikan pemenuhan persyaratanpengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitandokumen kepelautan, peIjanjian keIja laut danpenyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal,pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakankapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal diperairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluarmasuk kapal, kapal asing (port state contro~ , flag statecontrol dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapaldan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
(2) Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan mempunyaitugas melakukan penjagaan, pengamanan danpenertiban embarkasi dan debarkasi penumpang dipelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barangkhusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar sertalimbah bahan berbahaya dan beracun (B3),pembangunan fasillitas pelabuhan serta pengerukan dan
reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasandan pengamanan terhadap keselamatan kapal yangmasuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh,penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuanpencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR),penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaanpemeriksaan dan verifIkasi sistem keamanan kapal danfasilitas pelabuhan (International Ship and Port FacilitySecurity Code/ ISPS-Code),penyiapan bahan pemeriksaanpendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaanpenyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha. Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakanpengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhanmelalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan danketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan,pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairanpelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan DaerahLingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan danpengaturan penggunaan lahan daratan dan perairanpelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahangelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan,dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan danpemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan,penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah LingkunganKerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, danpengusulan tarif, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberiankonsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhanuntuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan danpenyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerjaoperasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 18, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, danpengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut,tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatankeagenan dan perwakilan perusahaan angkutan lautasing;
b. penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barangserta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
c. penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalulintas kapal keluarjmasuk pelabuhan melaluipemanduan kapal;
d. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapanstandar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muatserta Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM);
e. penyiapan bahan rencana dan program penyediaan danpengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan,penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang,kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan,sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunanRencana Induk Pelabuhan serta Daerah LingkunganKerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
f. penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaankelestarian lingkungan di pelabuhan;
g. penyiapan bahan penyusunan program pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokokpelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;
h. pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratandan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerjadan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
i. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standarkinerja operasional pelayananjasa kepelabuhanan;
j. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasanfasilitas dan operasional pe1abuhan, serta penggunaanlahan daratan dan perairan di pelabuhan;
k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuanlokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untukkepentingan sendiri serta peningkatan kemampuanterminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluhempat)jam;
1. penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnyakepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaandan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdisediakan olehBadan Usaha Pelabuhan;
m. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarifpenggunaan daratan dan/ atau perairan, fasilitaspelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakanoleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
n. penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunanpenahan gelombang, kolam pelabuhan dan alurpelayaran, jaringan jalan, sarana bantu navigasipelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
o. penyiapan bahan penyusunan, pengendalian danpengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasakepelabuhanan, usaha jasa terkait dengankepelabuhanan dan angkutan di perairan sertapenyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutandi perairan dan sistem informasi pelabuhan.·
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan, terdiri atas:
(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengaturan,pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas danangkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasankegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutankapal asing, penjaminan kelancaran arus barang,keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan danpenyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/ masukpelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahanpengawasan dan evaluasi penerapan standarpenggunaan peralatan kegiatan bongkar muat sertaTenaga KerjaBongkar Muat (TKBM).
(2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugaspenyiapan bahan penyusunan Rencana IndukPelabuhan, rencana dan program pembangunan sertapemeliharaan saran a prasarana pelabuhan, penjaminandan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan,program pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdisediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sertapenyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhandan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaanpengawasan penggunaan lahan daratan dan perairanpelabuhan serta Daerah Lingkurigan Kerja dan DaerahLingkungan Kepentingan pelabuhan, serta penetapandan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa.
(3) Seksi Bimbingan Usaha Dan Jasa Kepelabuhananmempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas danoperasional pelabuhan , penggunaan lahan daratan danperairan di pelabuhan, pemberian rekomendasipersetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminaluntuk kepentingan sendiri serta peningkatankemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24
(dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi,atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhanserta penyediaan danJ atau pelayanan jasakepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarifpenggunaan daratan danJatau perairan, fasilitaspelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa danevaluasi pembangunan penahan gelombang, alurpelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasipelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan danpenyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasakepelabuhanan, usaha jasa terkait dengankepelabuhanan dan angkutan di perairan sertapenyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutandi perairan dan sistem informasi pelabuhan.
Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IPeraturan ini.
Bagian KeduaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas II, terdiri atas:
d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan.
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum danhubungan masyarakat serta pelaporan KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
(2) Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengukuran,pendaftaran, batik nama, hipotek dan surat tandakebangsaan, penggantian bendera kapal sertapemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan,penilikan rancang bangun kapal, pengawasanpembangunan, perombakan dan docking kapal,pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio,elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitaskapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasidan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatankapal, sertifikat manajemen keselamatan danpencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangkiserta perlindungan ganti rugi pencemaran.
(3) Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan PatraHmempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhanpersyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahanpenerbitan dokumen kepelautan, peIjanjian keIja lautdan penyijilan awak kapal serta perlindungan awakkapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar,pergerakan kapal (shifl;ing),pemanduan dan penundaankapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalulintas keluar masuk kapal, kapal asing (port state contro~,flag state control dan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal dan penerbitan Surat PersetujuanBerlayar, penjagaan, pengamanan dan penertibanembarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus,barang berbahaya , pengisian bahan bakar serta limbahbahan berbahaya dan· beracun (B3), pembangunanfasillitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,patroli di perairan pelabuhan, pengawasan danpengamanan terhadap keselamatan kapal yang masukkeluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapanbahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian danpenyelamatan (Search And Rescue / SAR),
penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaanpemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaandan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitaspelabuhan (International Ship and Port Facility SecurityCode/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaanpendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaanpenyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
(4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pengaturan, pengendalian dan pengawasankegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerjabongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan danperwakilan perusahaan angkutan kapal asing,penjaminan kelancaran arus barang, keamanan danketertiban di pelabuhan, pengaturan danpenyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masukpelabuhan melalui pemanduan kapal, pengawasan danevaluasi penerapan standar penggunaan peralatankegiatan bongkar muat serta Tenaga KerjaBongkarMuat(TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan,rencana dan program pembangunan dan pemeliharaansarana prasarana pelabuhan, penjaminan danpemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan,program pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdisediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sertapenyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhandan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaanpengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaanlahan daratan dan perairan pelabuhan, DaerahLingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentinganpelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan,penetapan dan evaluasi standar kinerja operasionalpelayanan jasa, penyiapan bahan pemberianrekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaanterminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatankemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24(dua puluh empat)jam, penyusunan pemberian konsesi,atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
serta penyediaan danl atau pelayanan jasakepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarifpenggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitaspelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa danevaluasi pembangunan penahan gelombang, alurpelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasipelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan danpenyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasakepelabuhanan, usaha jasa terkait dengankepelabuhanan dan angkutan di perairan sertapenyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutandi perairan dan sistem informasi pelabuhan.
Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan KelasII sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan ini.
BagianKetigaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KelasIII
Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelasIII, terdiri atas:
d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan.
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan
hubungan masyarakat serta pelaporanKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
(2) Seksi Status Hukum dan Sertiflkasi Kapal mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengukuran,pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tandakebangsaan, penggantian bendera kapal sertapemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan,penilikan rancang bangun kapal, pengawasanpembangunan, perombakan dan docking kapal,pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio,elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitaskapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, veriflkasidan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatankapal, sertiflkat manajemen keselamatan danpencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangkiserta perlindungan ganti rugi pencemaran.
(3) Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan PatroHmempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhanpersyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahanpenerbitan dokumen kepelautan peIjanjian keIja lautdan penyijilan awak kapal serta perlindungan awakkapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar,pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaankapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalulintas ke1uarmasuk kapal, kapal asing (port state controQ,flag state control dan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal dan penerbitan Surat PersetujuanBerlayar, penjagaan, pengamanan dan penertibanembarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus,barang berbahaya , pengisian bahan bakar serta limbahbahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunanfasillitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,patroli di perairan pelabuhan, pengawasan danpengamanan terhadap keselamatan kapal yang masukkeluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapanbahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian danpenyelamatan (Search And Rescue / SAR),penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadarnan kebakaran di perairan pelabuhan,pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,salvage dan pekeIjaan bawah air, pelaksanaan
pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaandan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitaspelabuhan (International Ship and Port Facility SecurityCode/ ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaanpendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaanpenyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
(4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pengaturan, pengendalian dan pengawasankegiatan lalu lintas dail angkutan laut, tenaga kerjabongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan danperwakilan perusahaan angkutan kapal asing,penjaminan kelancaran arus barang, keamanan danketertiban di pelabuhan, pengaturan danpenyelenggaraan lalu lintas kapal keluarImasukpelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahanpengawasan dan evaluasi penerapan standarpenggunaan peralatan kegiatan bongkar muat sertaTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunanRencana Induk Pelabuhan, rencana dan programpembangunan dan pemeliharaan sarana prasaranapelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarianlingkungan di pelabuhan, program pembangunan danpemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksifasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjangkepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendaliandan pengawasan penggunaan lahan daratan danperairan pelabuhan serta Daerah LingkunganKerjadanDaerah LingkunganKepentinganpelabuhan, fasilitas danoperasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standarkinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahanpemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan,pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sertapeningkatan kemampuan terminal dan operasionalpelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunanpemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada BadanUsaha Pelabuhan serta penyediaan danl atau pelayananjasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarifpenggunaan daratan danl atau perairan, fasilitas
pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa danevaluasi pembangunan penahan gelombang, alurpelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasipelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan danpenyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasakepelabuhanan, usaha jasa terkait dengankepelabuhanan dan angkutan di perairan sertapenyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutandi perairan dan sistem informasi pelabuhan.
Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas III sebagaimana tercantum dalam LampiranIIIPeraturan ini.
BagianKeempatKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas IV,terdiri atas:
c. Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;dan
d. Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan.
(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan keuangan, kepegawaian dan umum, hUkum danhubungan masyarakat serta pelaporan KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
(2) Subseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapalmempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surattanda kebangsaan, penggantian bendera kapal sertapemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan,penilikan rancang bangun kapal, pengawasanpembangunan, perombakan dan docking kapal,pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio,elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitaskapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasidan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatankapal, sertifikat manajemen keselamatan danpencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangkiserta perlindungan ganti rugi pencemaran.
(3) Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patrolimempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhanpersyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahanpenerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja lautdan penyijilan awak kapal serta perlindungan awakkapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar,pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaankapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalulintas keluar masuk kapal, kapal asing (port statecontroij, flag state control dan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal dan penerbitan Surat PersetujuanBerlayar, penjagaan, pengamanan dan penertibanembarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus,barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbahbahan berbahaya dan beracun {B3}, pembangunanfasillitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,patroli di perairan pelabuhan, pengawasan danpengamanan terhadap keselamatan kapal yang masukkeluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh,penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuanpencarian dan penyelamatan (SearchAnd Rescue/ SAR},penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaanpemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaandan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitaspelabuhan (International Ship and Port Facility Security
Code/ ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaanpendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaanpenyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
(4) Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pengaturan, pengendalian dan pengawasankegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerjabongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan danperwakilan . perusahaan angkutan kapal asing,penjaminan kelancaran arus barang, keamanan danketertiban di pelabuhan, pengaturan danpenyelenggaraan lalu lintas kapal keluarjmasukpelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahanpengawasan dan evaluasi penerapan standarpenggunaan peralatan kegiatan bongkar muat sertaTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunanRencana Induk Pelabuhan, rencana dan programpembangunan dan pemeliharaan sarana prasaranapelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarianlingkungan di pelabuhan, program pembangunan danpemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksifasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjangkepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendaliandan pengawasan penggunaan lahan daratan danperairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja danDaerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitasdan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasistandar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapanbahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasipelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingansendiri serta peningkatan kemampuan terminal danoperasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam,penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnyakepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan danjatau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdisediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunandan pengusulan tarif penggunaan daratan danjatauperairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan,analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang,alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi
pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan danpenyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasakepelabuhanan, usaha jasa terkait dengankepelabuhanan dan angkutan di perairan sertapenyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutandi perairan dan sistem informasi pelabuhan.
Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas IV sebagaimana tercantum dalam LampiranIVPeraturan ini.
BagianKellmaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KelasV
Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelasV, terdiri atas:
c. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroll;dan
d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan.
(1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukanurusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum danhubungan masyarakat serta pelaporan KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
(2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengukuran,pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda
kebangsaan, penggantian bendera kapal sertapemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan,penilikan rancang bangun kapal, pengawasanpembangunan, perombakan dan docking kapal,pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio,elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitaskapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, veriflkasidan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatankapal, sertiflkat manajemen keselamatan danpencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangkiserta perlindungan ganti rugi pencemaran.
(3) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patrolimempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhanpersyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahanpenerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja lautdan penyijilan awak kapal serta perlindungan awakkapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar,pergerakan kapal (shijfing), pemanduan dan penundaankapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalulintas keluar masuk kapal, kapal asing (port state controij, flag state control dan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal dan penerbitan Surat PersetujuanBerlayar, penjagaan, pengamanan dan penertibanembarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus,barang berbahaya , pengisian bahan bakar serta limbahbahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunanfasillitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,patroli di perairan pelabuhan, pengawasan danpengamanan terhadap keselamatan kapal yang masukkeluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh,penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuanpencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR),penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan danpemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaanpemerlksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaandan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitaspelabuhan (International Ship and Port Facility SecurityCode/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaanpendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan
penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
(4) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan UsahaKepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pengaturan, pengendalian dan pengawasankegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerjabongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan danperwakilan perusahaan angkutan kapal asing,penjaminan kelancaran arus barang, keamanan danketertiban di pelabuhan, pengaturan danpenyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masukpelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahanpengawasan dan evaluasi penerapan standarpenggunaan peralatan kegiatan bongkar muat sertaTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunanRencana Induk Pelabuhan, rencana dan programpembangunan dan pemeliharaan sarana prasaranapelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarianlingkungan di pelabuhan, program pembangunan danpemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang belum disediakan oleh BadanUsaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksifasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjangkepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendaliandan pengawasan penggunaan lahan daratan danperairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan KerjadanDaerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitasdan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasistandar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapanbahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasipelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingansendiri serta peningkatan kemampuan terminal danoperasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam,penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnyakepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan danlatau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdisediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunandan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atauperairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan,analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang,alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasipelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasakepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang
belum disediakan oleh Badan Usaba Pelabuhan danpenyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasakepelabuhanan, usaba jasa terkait dengankepelabuhanan dan angkutan di perairan sertapenyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutandi perairan dan sistem informasi pelabuhan.
Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas V sebagaimana tercantum dalam LampiranV Peraturan ini.
BABIIIKELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melakukankegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingberdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal36
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 terdiri atas sejumlah tenaga fungsionalyang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuaidengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturanperundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenagafungsional senior yang ditunjuk Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan.
BABIVWILAYAH KERJA
(1) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhandapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhanberdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
(2) WilayahKerjaadalah satuan tugas yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yangmembawahinya.
(3) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan mempunyai tugas mengkoordinasikan danmelaksanakan keamanan dan keselamatan pelayaran diperairan pelabuhan serta pengaturan, pengendalian danpengawasan kegiatan kepelabuhanan.
BABVTATAKERJA
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para KepalaBagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, ParaKepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi dan parapetugas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhansesuai dengan tugas masing-masing.
. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan apabila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah-langkah yangdiperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan bertanggung jawabmemimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuanorganisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnyadan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.
BAB VIESELON
(1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas I merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
(2) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas II merupakan jabatan Struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas III, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Imerupakan jabatan Struktural Eselon III.b.
(4) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas IV, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi padaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IImerupakan jabatan Struktural Eselon IV.a.
(5) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas V, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dan KelasIII merupakan jabatan Eselon IV.b.
(6) Kepala Drusan dan Kepala Sub Seksi pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IVmerupakan jabatan Eselon V.a.
BABVII
LOKASI
Pasal44
(1) Sejak berlakunya peraturan lnl jumlah KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 96(sembilan puluh enam) lokasi, yang terdiri atas:
a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Isebanyak 9 (sembilan) lokasi;
b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IIsebanyak 15 (lima belas) lokasi;
c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IIIsebanyak 16 (enam belas) lokasi;
d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IVsebanyak 16 (enam belas) lokasi; dan
e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Vsebanyak 40 (empat puluh) lokasi;
Lokasi, nama pelabuhan dan wilayahKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhansebagaimana tercantum dalam LampiranMenteri ini.
kerja Kantordi pelabuhanVI Peraturan
BABVIIIKETENTUANLAIN-LAIN
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorSyahbandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BABIXKETENTUANPENUTUP
Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PeraturanMenteri ini mulai berlaku Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan harus telah menyampaikan usulanrumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jeniskegiatan organisasi, satuan hasH kerja jabatan, waktucapaian hasH kerja jabatan dan peta jabatan Kantor
. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kepada MenteriPerhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Lautuntuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.
Perubahan dan penyempumaan Organisasi dan Tata Kerjamenurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh MenteriPerhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuantertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidangPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 01 Juni 2012
Diundangkan di JakartaPada tanggal14 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 629
UMAR IS, SH, MM, MHPembina Utama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran I Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 36 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012
Struktur OrganisasiKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Eselon II.b.
KANTORKESYAHBANDARANDANOTORITAS PELABUHAN SUBBAGIAlf
- KBPBGAW AlAR DANKBUANGAN
I BAGIAIf t-I TATAUSAHASUBBAGIAlf- UIIlIII DANHUBURGAN
I I IlASYARAKAT
BmAllG BmAllG BlDA.a
KBSELAIIAT Al'I LALU LIKTA8 DAR'STATUSHUKUII DAII BERLAYAR. AWOKUTAJII LAUT OAKSERTIFIKA8JKAPAL PBII'JAGAAl'I DAl'I UBAHA K&nLABUHAWAW
PATROLI
I I I
SEKSI SBKSI
H SEKSI I •... KBSELAIIATAN r- lAW Llll'TAS DANSTATUSIIIJKUJI BBRLAYAR ANGKUTAN LAlIT
KAPAL
SBKSI
r- PERBNCAIlAAN DANPBIIBAIlGU\tAN
SEKSI SBK81SBRTD'lKASI KAPAL PERJAQAAN. PATROU•... DAN PBNYIDIKAN SBKSI•... "- SIMBIIIGAN USAHA DAN
JASA KBPBLAIIUHAIfAIII
KELOMPOKJABATAif ~
FUl'l'GBIOIfAL
SH MM MHPembina tama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran II Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 36 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012
Struktur OrganisasiKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II selon IILa.
KANTORKESYAHBANDARAN DANOTORITAS PELABUHAN
SUB BAGIANTATAUSAHA
ISEKSI
STATUS HUKUMDAN SERTIFIKASI
KAPAL
ISEKSI
KESELAMATANBERLAYAR,
PENJAGAAN DANPATROLI
SEKSILALU LINTAS DANANGKUTAN LAUT
DANUSAHAKEPELABUHANAN
--I""-
KELOMPOKJABATAJr
FUNGSIONAL
-I--I-- -
MENTERIPERHUBUNGAN
ttd
E.E MANGINDAAN
SH MM MHPembina tama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran III Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 36 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012
Struktur OrganisasiKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Eselon III.b.
KANTORKESYAHBANDARAN DANOTORITAS PELABUHAN
SUB BAGIANTATA USAHA
I I ISERSI SEKSI SEKSI
STATUS HUKUM KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
DAN SERTIFIKASI BERLAYAR, ANGKUTAN LAUT DANUSAHA
KAPAL PENJAGAAN DANKEPELABUHANANPATROLI
- "'"KELOMPOK --JABATAN --FUlI'GSIORAL- "'" --
MENTERIPERHUBUNGAN
ttd
E.E MANGINDAAN
Salinan sesuai denKEPALABIRO H
UMARA S SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran IV Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 36 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012
Struktur OrganisasiKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Eselon IV.a.
KANTORKESYAHBANDARAN DANOTORITAS PELABUHAN
URUSAN BAGIANTATAUSAHA
I I ISUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
STATUS HUKUM DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DANSERTIFIKASI KAPAL BERLAYAR, ANGKUTAN LAUTPENJAGAAN DAN DANUSAHAPATROLI
KEPELABUHANAN
- to- KELOMPOK --JABATAli- I- VUROSIORAL --I- I- --
I
MENTERIPERHUBUNGAN
ttd
E.E MANGINDAAN
Salinan sesuai dKEPALABIRO
SH MM MHPembina tama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran V Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM 36 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012
Struktur OrganisasiKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Eselon IV.b.
KANTORKESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN
PETUGASTATAUSAHA
PETUGASSTATUS HUKUM DANSERTlFIKASI KAPAL
PETUGASKESELAMATAN
BERLAYAR,PENJAGAAN DAN
PATROLI
PETUGASLALU LINTAS DANANGKUTAN LAUT
DANUSAHAKEPELABUHANAN
Kll:LOMPOKJABATAlI
roRG8IOIfAL
MENTERIPERHUBUNGAN
ttd
Salinan sesuai denKEPALABIRO H
UMAR A , SH, MM, MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran VI Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM. 36 Tahun 2012Tanggal : 01 Juni 2012
DAFTAR LOKASI, NAMAPELABUHAN DAN WILAYAHKERJA KANTORKESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN
a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas I(Jumlah 9 lokasi), terdiri dari:
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI
1 Kantor Kesyahbandaran dan OP Dumai RiauDumai- Wilayah Kerja Lubuk
Gaung- Wilayah Kerja Pelintung
2 Kantor Kesyahbandaran dan OP Panjang LampungPaniang
3 Kantor Kesyahbandaran dan OP Cilegon BantenBanten- Wilayah Kerja Cigading- Wilayah Keria Ciwandan
4 Kantor Kesyahbandaran dan OP Semarang Jawa TengahTgEmas
5 Kantor Kesyahbandaran dan OP Banjarmasin KalimantanBaniarmasin Selatan
6 Kantor Kesyahbandaran dan OP Semayang KalimantanBalikpapan Timur
7 Kantor Kesyahbandaran dan OP Bitung Sulawesi UtaraBitung- Wilayah kerja Kema- Wilayah keria Tembaga
8 Kantor Kesyahbandaran dan OP Ambon MalukuAmbon
9 Kantor Kesyahbandaran dan OP Sorong Papua BaratSorong- Wilayah kerja Kalobo- Wilayah kerja Makbon- Wilayah kerja Mega
b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II,(Jumlah 15 lokasi), terdiri dari:
NO NAMA PELABUHAN LOKASI PROVINSIl. Kantor Kesyahbandaran Tanjung Pinang KEPULAUAN
dan OP Taniung Pinang RIAU2. Kantor Kesyahbandaran Karimun KEPULAUAN
dan OP Tanjung BaIai RIAUKarimun- Wilayah Kerja Pasir
Panjang- Wilayah Kerja Pulau
Buru- Wilayah Kerja STS
Perairan Karimun3. Kantor Kesyahbandaran Kijang KEPULAUAN
dan OP Kijang RIAU- Wilayah Kerja Kawai- Wilayah Kerja Teluk
Bakau- Wilayah Kerja Pangkil- Wilayah Kerja Numbing- Wilayah Kerja Mapur- Wilayah Keria Tambelan
4. Kantor Kesyahbandaran Padang SUMATERAdan OP Teluk Bayur BARAT- Wilayah Kerja Air Bangis- Wilayah Kerja Muara
Padang5. Kantor Kesyahbandaran Palembang SUMATERA
dan OP Palembang SELATAN- Wilayah Kerja Sungai Lais
6. Kantor Kesyahbandaran Cirebon JAWA BARATdan OP Cirebon- Wilavah Keria Keiawenan
7. Kantor Kesyahbandaran Cilacap JAWATENGAHdan OP dan OP Cilacap
8. Kantor Kesyahbandaran Gresik JAWATIMURdan OP Gresik
9. Kantor Kesyahbandaran Benoa BALIdan OP Benoa
10. Kantor Kesyahbandaran Pontianak KALIMANTANdan OP Pontianak BARAT
II. Kantor Kesyahbandaran Samarinda KALIMANTANdan OP Samarinda TIMUR
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI- Wilayah Kerja STS
MuaraJawa- Wilayah Kerja STS
Muara Berau12. Kantor Kesyahbandaran Kendari SULAWESI
dan OP Kendari TENGGARA13. Kantor Kesyahbandaran Ternate MALUKU
dan OP Ternate UTARA14. Kantor Kesyahbandaran Jayapura PAPUA
dan OPJayapura15. Kantor Kesyahbandaran Biak PAPUA
dan OP Biak
c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas III,(Jumlah 16 lokasi), terdiri dari:
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI1. Kantor Kesyahbandaran dan Aceh Utara NAD
OP Lhokseumawe2. Kantor Kesyahbandaran dan Pekanbaru Riau
OP Pekanbaru- Wilayah kerja Buatan- Wilayah kerja Siak Sri
Indrapura3. Kantor Kesyahbandaran dan Indragiri Hilir Riau
OP Kuala Enok4. Kantor Kesyahbandaran dan Bengkalis Riau
OP Sungai Pakning- Wilayah kerja Kurau/Selat
Lalang- Wilayah kerja Tanjung
Buton- Wilayah kerja Bukit Batu- Wilayah kerja Sungai Apit- Wilayah kerja Bandul- Wilayah kerja
Melibur /Belitung- Wilayah keria Lubuk Muda
5. Kantor Kesyahbandaran dan Pulau Sambu KepulauanOP Pulau Sambu Riau- Wilayah kerja Pulau Bulan- Wilayah keria Melibur
6. Kantor Kesyahbandaran dan Jambi JambiOP Talang Dukuh
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI7. Kantor Kesyahbandaran dan Bengkulu Bengkulu
OP Pulau Baai8. Kantor Kesyahbandaran dan Jakarta Utara DKI Jakarta
OP Sunda Kelapa- Wilayah kerja Pantai
Mutiara9. Kantor Kesyahbandaran dan Banyuwangi Jawa Timur
OP Tanjung Wangi- Wilayah keria Banyuwangi
10. Kantor Kesyahbandaran dan Lombok Barat NTBOP Lembar
II. Kantor Kesyahbandaran dan Kupang NITOP Kupang/Tenau
12. Kantor Kesyahbandaran dan Kotawaringin KalimantanOP Sampit Timur Tengah
13. Kantor Kesyahbandaran dan Tarakan KalimantanOPTarakan Timur
14. Kantor Kesyahbandaran dan Manado SulawesiOP Manado Utara- Wilayah kerja Wori- Wilayah keria Tanawangko
15. Kantor Kesyahbandaran dan Donggala SulawesiOP Pantoloan Tengah- Wilayah keria Donggala
16. Kantor Kesyahbandaran dan Makassar SulawesiOP Pare-pare Selatan- Wilayah kerja Capa Ujung- Wilayah kerja
Marabombang
d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas IV, (Jumlah 16 lokasi), terdiri dari :
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI
I. Kantor Kesyahbandaran dan Aceh Utara NADOP Malahayati- Wilayah kerja Uleelheu- Wilayah keria SigH
2. Kantor Kesyahbandaran dan Pangkalan SumateraOP Pangkalan Susu Brandan Utara- Wilayah kerja Pangkalan
Brandan3. Kantor Kesyahbandaran dan Indragiri Hilir Riau
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI
OP Tembilahan4. Kantor Kesyahbandaran dan Indragiri Hilir Riau
OP Rengat/Kuala Cinaku5. Kantor Kesyahbandaran dan Pangkal Pinang Bangka
OP Pangkal Balam Belitung- Wilavah keria Sei Selan
6. Kantor Kesyahbandaran dan Tegal Jawa TengahOP Tegal
7. Kantor Kesyahbandaran dan Probolinggo Jawa TimurOP Probolinggo
8. Kantor Kesyahbandaran dan Karangasem/ BaliOP Padangbai Amlapura- Wilayah kerja Terminal
Khusus Transit ManggisPertamina
- Wilayah kerja LabuhanAmed
- Wilayah kerja PantaiKubu
9. Kantor Kesyahbandaran dan Bima NTBOP Bima
10. Kantor Kesyahbandaran dan Kotawaringin KalimantanOP Kumai Barat Tengah
II. Kantor Kesyahbandaran dan Kota Baru KalimantanOP Kotabaru Selatan- Wilayah kerja Gunung
Batu Besar- Wilayah kerja Batulicin- Wilayah kerja Pegatan
Kotabaru
12. Kantor Kesyahbandaran dan Nunukan KalimantanOP Nunukan Timur
13. Kantor Kesyahbandaran dan Gorontalo GorontaloOP Gorontalo
14. Kantor Kesyahbandaran dan Toli-toli SulawesiOP Toli-toli Tengah
15. Kantor Kesyahbandaran dan Merauke PapuaOP Merauke- Wilavah keria Kampe
16. Kantor Kesyahbandaran dan Manokwari Papua BaratOP Manokwari
e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas V,(Jumlah 40 lokasi ), terdiri dari:
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI
I. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sabang NADSabang
2. Kantor Kesyahbandaran dan OP Aceh Barat NADMeulaboh
3. Kantor Kesyahbandaran dan OP Aceh Timur NADKuala Langsa
4. Kantor Kesyahbandaran dan OP Asahan SumateraTanjung Balai AsahanjTeluk UtaraNibung- Wilavah keria Bagan Asahan
5. Kantor Kesyahbandaran dan OP Kisaran SumateraKuala Taniung Utara
6. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sibolga SumateraSibolga Utara
7. Kantor Kesyahbandaran dan OP Nias SumateraGunung Sitoli Utara
8. Kantor Kesyahbandaran dan OP Bengkalis RiauBagan Siapi-api- Wilayah keria Pulau Halang
9. Kantor Kesyahbandaran dan OP Bengkalis RiauBengkalis- Wilayah kerja Teluk Pambang- Wilayah keria Bantan Tengah
10. Kantor Kesyahbandaran dan OP Bengkalis RiauSelat Panjang- Wilayah kerja Teluk Samak- Wilayah keria Tanjung Kedabu
II. Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Jabung JambiKuala Tungkal Barat
12. Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Jabung JambiMuara Sabak Timur
13. Kantor Kesyahbandaran dan OP Belitung BangkaTaniung Pandan Belitung
14. Kantor Kesyahbandaran dan OP Bangka BangkaMuntok Belitung
15. Kantor Kesyahbandaran dan OP Lampung Selatan LampungBakauheuni
16. Kantor Kesyahbandaran dan OP Jakarta Utara DKIMarunda Jakarta- Wilayah keria Cakung Drai
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI
17. Kantor Kesyahbandaran dan OP Kepulauan Seribu DKIKepulauan Seribu Jakarta- Wilayah kerja Off Shore Maxus- Wilayah kerja Off Shore Arco- Wilayah kerja SPM Cengkareng- Wilayah kerja Gugusan
Kepulauan Seribu18. Kantor Kesyahbandaran dan OP Jakarta Utara DKI
Kalibaru Jakarta19. Kantor Kesyahbandaran dan OP Jakarta Utara DKI
Muara Karangj Muara Angke Jakarta- Wilayah keIja Muara Kamal
20. Kantor Kesyahbandaran dan OP Jakarta Utara DKIMuara Baru Jakarta
21. Kantor Kesyahbandaran dan OP Pasuruan JawaPasuruan Timur
22. Kantor Kesyahbandaran dan OP Situbondo JawaPanarukan Timur
23. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sumenep JawaKalianget Timur
24. Kantor Kesyahbandaran dan OP Buleleng BaliCelukan Bawang
25. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sumbawa NTBBadas
26. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sumbawa Timur NTTWaingapu- Wilayah keria Boking
27. Kantor Kesyahbandaran dan OP Ende NTTEnde- Wilayah kerja Maumbawa- Wilayah kerja Aimere- Wilayah kerja Mborong
28. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sikka Maumere NTTLaurentius Say- Wilayah kerja Wuring- Wilayah keria Pamana
29. Kantor Kesyahbandaran dan OP Alor NTTKalabahi
30. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sambu KalimantanTeluk Air Barat
NO NAMAPELABUHAN LOKASI PROVINSI
3l. Kantor Kesyahbandaran dan OP Singkawang KalimantanSintete Barat- Wilayah kerja Sambas- Wilayah kerja Singkawang- Wilayah ker:ia Pemangkat
32. Kantor Kesyahbandaran dan OP Ketapang KalimantanKetapang Barat
33. Kantor Kesyahbandaran dan OP Seruyan KalimantanKuala Pembuang Tengah
34. Kantor Kesyahbandaran dan OP Kotawaringin Timur KalimantanSamuda Tengah
35. Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulang Pisau KalimantanPulang Pisau Tengah- Wilayah kerja Kuala Kapuas- Wilayah kerja Bahaur- Wilayah kerja Rangga Hung
36. Kantor Kesyahbandaran dan OP Kotawaringin KalimantanPangkalan Bun Barat Tengah
37. Kantor Kesyahbandaran dan OP Sukamara KalimantanSukamara Tengah- Wilayah keria Natakuini
38. Kantor Kesyahbandaran dan OP Katingan KalimantanPengatan Mendawai Tengah
39. Kantor Kesyahbandaran dan OP Maluku Tengah MalukuBandanaire
40. Kantor Kesyahbandaran dan OP Fak-fak PapuaFak-fak Barat- Wilayah keria Weti
MENTERIPERHUBUNGAN
ttd
E.E MANGINDAAN
Salinan sesuaiKEPALABI
UMARA SH MM MHPembina Utama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001