SELAMAT SELAMAT PAGIPAGI
SISTEM SISTEM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK KESATUAN REPUBLIK
INDONESIAINDONESIA
Nama : Drs. Kristiawan MSiNama : Drs. Kristiawan MSiNIP : 010 072 028NIP : 010 072 028
Pangkat / Gol : Pembina Pangkat / Gol : Pembina Utama MudaUtama Muda / IV / IV ccPendidikan : Paska Sarjana UKSWPendidikan : Paska Sarjana UKSW
Tempat/Tgl Lahir : Magelang 4 Jan 1952Tempat/Tgl Lahir : Magelang 4 Jan 1952Alamat : Jl. Gemah Sari II/136 – 137 Alamat : Jl. Gemah Sari II/136 – 137
SemarangSemarang
Mengapa PNS perlu mempelajari
Mata Diklat
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NKRI ?
GBPP - SAPGBPP - SAP
Setelah mempelajari mata diklat ini peserta Diklat diharapkan dapat memahami sistem penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik, pembentukan peraturan perundangan, lembaga2 pemerintah, hubungan Presiden dengan lembaga negara lain dan proses manajemen pemerintahan
SISTEM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAPEMERINTAHAN NEGARA
Mekanisme pemerintahan negara yang dijalankan Mekanisme pemerintahan negara yang dijalankan oleh Presiden sbg Pemegang Kekuasaan oleh Presiden sbg Pemegang Kekuasaan Pemerintahan menurut UUD 1945Pemerintahan menurut UUD 1945
Sistem Bekerjanya Pemerintah sebagai fungsi Sistem Bekerjanya Pemerintah sebagai fungsi yang ada pada Presidenyang ada pada Presiden
Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presidendipimpin oleh Presiden
Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaannya dan tanggung jawabnya ada pada kekuasaannya dan tanggung jawabnya ada pada PresidenPresiden
ASAS – ASAS SISTEM ASAS – ASAS SISTEM PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
NEGARANEGARA1.1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan
atas Hukum ( atas Hukum ( rechstaatrechstaat ) )2.2. Sistem Konstitusional, tidak bersifat Sistem Konstitusional, tidak bersifat
absolutismeabsolutisme3.3. Kekuasaan Negara Tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan Negara Tertinggi di tangan rakyat.
Presiden & Wakil Presiden dipilih langsung Presiden & Wakil Presiden dipilih langsung oleh Rakyatoleh Rakyat
4.4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertingginegara yang tertinggi
5.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPRPresiden tidak bertanggung jawab kepada DPR6.6. Presiden mengangkat & memberhentikan Presiden mengangkat & memberhentikan
menteri2 Negara. Menteri tidak bertanggung menteri2 Negara. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPRjawab kepada DPR
7.7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatasKekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIILSISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL- Masa Jabatan presiden “fixed term”. Misalnya di - Masa Jabatan presiden “fixed term”. Misalnya di
AmerikaAmerika
4 tahun dan di Indonesia 5 tahun. 4 tahun dan di Indonesia 5 tahun. - Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
dijabat oleh Presiden.dijabat oleh Presiden.- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen dan tidak bisa membubarkan parlemen.parlemen dan tidak bisa membubarkan parlemen.- Parlemen tidak bisa menjatuhkan PresidenParlemen tidak bisa menjatuhkan Presiden- Menteri2 dalam Kabinet tidak bertanggungjawab Menteri2 dalam Kabinet tidak bertanggungjawab
kepada parlemen. kepada parlemen.
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERSISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER1.1. Jabatan Perdana Menteri tidak “fixed term”. Jabatan Perdana Menteri tidak “fixed term”.
Setiap saat dapat dijatuhkan oleh Parlemen.Setiap saat dapat dijatuhkan oleh Parlemen.2.2. Jabatan Kepala Pemerintahan dijabat perdana Jabatan Kepala Pemerintahan dijabat perdana
Menteri sedang jabatan Kepala Negara biasanya Menteri sedang jabatan Kepala Negara biasanya dijabat oleh raja ( Spanyol ), Ratu ( Inggris ), dijabat oleh raja ( Spanyol ), Ratu ( Inggris ), Kanselir ( Jerman ), Kaisar ( Jepang ) dlsbnyaKanselir ( Jerman ), Kaisar ( Jepang ) dlsbnya
3.3. Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Parlemen.Parlemen.
4.4. Menteri2 bertanggungjawab kepada Parlemen.Menteri2 bertanggungjawab kepada Parlemen.5.5. Parlemen dapat menjatuhkan PM dlm masa Parlemen dapat menjatuhkan PM dlm masa
jabatannya, untuk alasan politis. jabatannya, untuk alasan politis.
SISTEM PEMERINTAHAN DI SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAINDONESIA
Indonesia saat ini, sesuai UUD 1945 yg sudah Indonesia saat ini, sesuai UUD 1945 yg sudah diamandemen, menganut sistem pemerintahan diamandemen, menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Tetapi pada Era Orde Lama ( 1945-Presidensiil. Tetapi pada Era Orde Lama ( 1945-1966) pernah menganut sistem Parlementer .1966) pernah menganut sistem Parlementer .
Sejak Orde Baru ( 1967-1998 ) sampai sekarang ( Orde Sejak Orde Baru ( 1967-1998 ) sampai sekarang ( Orde Reformasi ) Indonesia menganut Sistem Presidensiil.Reformasi ) Indonesia menganut Sistem Presidensiil.
Sejarah memperlihatkan bahwa Sistem Parlementer Sejarah memperlihatkan bahwa Sistem Parlementer tidak sesuai dengan kultur politik di Indonesia yang tidak sesuai dengan kultur politik di Indonesia yang bersifat paternalistik. Pada waktu sistem bersifat paternalistik. Pada waktu sistem Parlementer diterapkanParlementer diterapkan
Usia Kabinet hanya berkisar 1 s/d 3 tahun bahkan Usia Kabinet hanya berkisar 1 s/d 3 tahun bahkan hanya 3 bulan. Tidak ada stabilitas politikhanya 3 bulan. Tidak ada stabilitas politik
GELOMBANG DEMOKRATISASIGELOMBANG DEMOKRATISASIThe Third Wave - Samuel P. HuntingtonThe Third Wave - Samuel P. Huntington
- Indonesia mengalami gelombang demokratisasi pada tahun 1998, dengan kejatuhan pemerintah otoriter Orde Baru ( 32 tahun ).
- Tunisia baru saja mengalami gelombang demokratisasi tahun ini dg jatuhnya pemerintahan otoriter Presiden Abidine Ben Ali
( 24 tahun )- Diperkirakan akan terjadi teori domino di Timur
Tengah. Setelah Tunisia jatuh akan diikuti Mesir, Aljazair, Suriah, Oman, Libya dan Arab Saudi
• Pemerintahan yang otoriter ( tidak demokratis dan represif ) akan tetap kuat ketika kehidupan perekonomian dalam kondisi baik.
• Ketika terjadi krisis ekonomi, rakyat kurang makan, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat, maka akan terjadi pergolakan politik yang akan menjatuhkan rezim yang otoriter
• Dukungan militer tidak akan mempengaruhi gelombang demokratisasi yg dilakukan rakyat.
• Menurut Samuel P. Huntington, pemerintahan yang otoriter, akan jatuh dengan sendirinya karena rakyat tertekan secara politis dan kekuasaan yg terlalu lama cenderung korup.
• Tunisia ( 24 th. ), Suriah ( 40 th.), Oman ( 40 th.), Aljazair ( 12 th. ), Libya ( 42 th. ) Mesir ( 30 th. ), Arab Saudi ( 79 th. – satu dinasti ).
• Termasuk negara otoriter adalah Myanmar, Uzbekistan, Turkmenistan, Chad dan Korea Utara.
SISTEM PARLEMENSISTEM PARLEMEN
1.1. Sistem UnikameralSistem Unikameral
Didalam pemerintahan hanya ada 1 lembaga Didalam pemerintahan hanya ada 1 lembaga perwakilan rakyatperwakilan rakyat
2.2. Sistem BikameralSistem Bikameral
Didalam pemerintahan ada 2 lembaga Didalam pemerintahan ada 2 lembaga perwakilan rakyat. Misalnya di Amerika Ada perwakilan rakyat. Misalnya di Amerika Ada House Of Representative yg mewakili partai House Of Representative yg mewakili partai politik dan Senat yang mewakili Negara Bagian. politik dan Senat yang mewakili Negara Bagian. Satu negara bagian diwakili oleh 2 senator.Satu negara bagian diwakili oleh 2 senator.
SISTEM PARLEMEN DI INDONESIASISTEM PARLEMEN DI INDONESIA
Indonesia saat ini memiliki sistem parlemen Indonesia saat ini memiliki sistem parlemen bikameral , dengan DPR yang mewakili partai bikameral , dengan DPR yang mewakili partai politik dan DPD yang mewakili Daerah (Setiap politik dan DPD yang mewakili Daerah (Setiap Provinsi diwakili 4 anggota DPD.Provinsi diwakili 4 anggota DPD.
Tetapi sementara pakar mengatakan Indonesia Tetapi sementara pakar mengatakan Indonesia dapat dikatakan memiliki sistem parlemen dapat dikatakan memiliki sistem parlemen trikameral. Karena MPR juga lembaga perwakilan trikameral. Karena MPR juga lembaga perwakilan dengan fungsi yang berbeda dengan DPR dan dengan fungsi yang berbeda dengan DPR dan DPD.DPD.
Pada Era Orde Baru kita menganut unikameral. Pada Era Orde Baru kita menganut unikameral. Tetapi ada yang menyebutkan sebagai sistem Tetapi ada yang menyebutkan sebagai sistem satu setengah kamar, karena ada MPR ( yg satu setengah kamar, karena ada MPR ( yg sangat dominan ) dan DPR yang tidak begitu sangat dominan ) dan DPR yang tidak begitu berperan ( dikuasai eksekutif) berperan ( dikuasai eksekutif)
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPEMERINTAHAN NEGARA
• Presiden dibantu oleh satu wakil Presiden dan dalam menjalankan fungsinya Presiden dibantu Menteri – Menteri Negara
• Sebagai Kepala Lembaga Eksekutif Presiden berhak mengajukan rancangan UU dan menetapkan Peraturan Pemerintah
• Presiden memiliki kewenangan 18 Kwn
PERUBAHAN PARADIGMA SKALA GLOBAL
Globalisasi ekonomi – Free Trade – Borderless World – Persaingan Produk – Profesionalisme tinggi.
Otonomi – Demokratisasi – Partisipasi masyarakat – Pelayanan Publik – Pemberdayaan masyarakat
Pemerintah tidak dominan lagi – sebagai Fasilitator & dinamisator masyarakat
Peran Masyarakat, Pengusaha & Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat Meningkat
Government Governance
PENYELENGGARAAN TATA PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
( ( GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE ) )
A.A. Pengertian Dan Pemahaman Tata Pengertian Dan Pemahaman Tata Kepemerintahan Yang Baik ( Kepemerintahan Yang Baik ( Good GovernanceGood Governance ) )
B.B. Upaya Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Upaya Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Baik (Good GovernanceGood Governance ) )
C.C. Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahAkuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahD.D. Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara
AKTOR DALAM AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
a.a. PEMERINTAH PEMERINTAH
b.b. SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA
c.c. MASYARAKATMASYARAKAT
INTERAKSI ANTAR PELAKU DALAM INTERAKSI ANTAR PELAKU DALAM GOVERNANCEGOVERNANCE
PEMERINTAH
MASYARAKATSWASTA
DEFINISI DEFINISI GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
““Hubungan yang sinergis dan konstruktif Hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan diantara negara, sektor swasta dan masyarakat ( masyarakat ( societysociety )” )”
UNDPUNDP
““Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Sosial yang melibatkan negara dan sektor Sosial yang melibatkan negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif”non pemerintah dalam suatu usaha kolektif”
Meuthia Meuthia GanieGanie
PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 101 TH. 2000NO. 101 TH. 2000
Kepemerintahan yang baik mengembangkan & Kepemerintahan yang baik mengembangkan & menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakatdan dapat diterima oleh seluruh masyarakat
PRINSIP – PRINSIP PRINSIP – PRINSIP GOOD GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
MENURUT UNDPMENURUT UNDP
1.1. PARTISIPASIPARTISIPASI
2.2. ATURAN HUKUM ( ATURAN HUKUM ( RULE OF LAWRULE OF LAW ) )
3.3. TRANSPARANSITRANSPARANSI
4.4. KETANGGAPAN ( KETANGGAPAN ( RESPONSIVENESSRESPONSIVENESS ) )
5.5. ORIENTASI DAN KONSENSUSORIENTASI DAN KONSENSUS
6.6. KESETARAAN ( KESETARAAN ( EQUITYEQUITY ) )
7.7. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSIEFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
ASAS – ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA( Berdasarkan UU No. 28 th 1999 tentang peny. Negara yg Bersih & Bebas KKN )
Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas
UPAYA MEWUJUDKANUPAYA MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
1.1. Wawasan Kedepan ( Wawasan Kedepan ( VisionaryVisionary ) )
2.2. Keterbukaan Dan Transparansi Keterbukaan Dan Transparansi
( ( Openness & TransparancyOpenness & Transparancy ) )
3.3. Partisipasi Masyarakat ( Partisipasi Masyarakat ( ParticipationParticipation ) )
4.4. Tanggung Gugat ( Tanggung Gugat ( AccountabilityAccountability ) )
5.5. Supremasi Hukum ( Supremasi Hukum ( Rule Of LawRule Of Law ) )
6.6. Demokrasi ( Demokrasi ( DemocracyDemocracy ) )
7.7. Profesionalisme & KompetensiProfesionalisme & Kompetensi
( ( Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency ) )
8.8. Daya Tanggap ( Daya Tanggap ( ResponsivenessResponsiveness ) )
9.9. Efesiensi & Efektivitas ( Efesiensi & Efektivitas ( Efficiency & Effectiveness Efficiency & Effectiveness ))10.10. Desentralisasi ( Desentralisasi ( decentralizationdecentralization ) )11.11. Kemitraan dng Dunia Usaha & Masy Kemitraan dng Dunia Usaha & Masy
( ( Private Private Sector & Civil Society Partnership )Sector & Civil Society Partnership )
12.12. Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan ( ( Commitment to Reduce Inequality Commitment to Reduce Inequality ) )
13.13. Komitmen Pada Lingkungan Hidup Komitmen Pada Lingkungan Hidup ( ( CommitmentCommitment to Environmental Protection to Environmental Protection ))
14.14. Komitmen pada Pasar yg Fair Komitmen pada Pasar yg Fair ( ( CommitmentCommitment to Fair Market ) to Fair Market )
( Hal. 12 – 20 )( Hal. 12 – 20 )
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INPRES NO. 7TAHUN 1999
AKIP
Meningkatkan Pelaks Pemerintahan yg berdayaguna,berhasil guna Bersih & bertanggungjawab
Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip Pengecualian Prinsip Manfaat
LAKIPAKIP
AKUNTABILITAS
• Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
• atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum kepada pihak yg memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
• Akuntabilitas Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yg bersangkutan
AKUNTABILITAS
• Kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya
PRINSIP – PRINSIP AKUNTABILITASPRINSIP – PRINSIP AKUNTABILITAS
Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh stafHarus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Harus merupakan suatu sistem yg dapat menjamin Harus merupakan suatu sistem yg dapat menjamin
penggunaan sumberdaya secara konsisten dng penggunaan sumberdaya secara konsisten dng peraturan yg berlakuperaturan yg berlaku
Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yg diperolehserta hasil dan manfaat yg diperoleh
Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sbg Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sbg katalisator perubahan manajemen instansi katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.pemerintah.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( PTUN )( PTUN )
Untuk mengantisipasi timbulnya benturan Untuk mengantisipasi timbulnya benturan kepentingan perselisihan atau sengketa antara kepentingan perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat dibentuk Peradilan Tata Usaha warga masyarakat dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). Dalam hal ini PTUN untuk Negara ( PTUN ). Dalam hal ini PTUN untuk melindungi hak – hak masyarakat.melindungi hak – hak masyarakat.
PTUN melengkapi Peradilan Umum, Agama PTUN melengkapi Peradilan Umum, Agama ,, Militer Militer dan Tipikor.dan Tipikor.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
ASAS PERATURAN ASAS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGANPERUNDANG – UNDANGAN
1.1. Kejelasan TujuanKejelasan Tujuan
2.2. Kelembagaan atau Organisasi Pembentuk yang Kelembagaan atau Organisasi Pembentuk yang tepattepat
3.3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi MuatanKesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan
4.4. Dapat dilaksanakanDapat dilaksanakan
5.5. Kedayagunaan dan KehasilgunaanKedayagunaan dan Kehasilgunaan
6.6. Kejelasan RumusanKejelasan Rumusan
7.7. KeterbukaanKeterbukaan
ASAS MATERI MUATAN PERATURAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGANPERUNDANG - UNDANGAN
1. Pengayoman1. Pengayoman2. Kemanusiaan2. Kemanusiaan3. Kebangsaan3. Kebangsaan4. Kekeluargaan4. Kekeluargaan5. Kenusantaraan5. Kenusantaraan6. Bhineka Tunggal Ika6. Bhineka Tunggal Ika7. Keadilan7. Keadilan8. Kesamaan Kedudukan dlm Hukum dan 8. Kesamaan Kedudukan dlm Hukum dan
PemerintahanPemerintahan9. Ketertiban dan Kepastian Hukum9. Ketertiban dan Kepastian Hukum10.Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan10.Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan
HIRARKI PERATURAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGANPERUNDANG - UNDANGAN
1.1. UUD 1945UUD 1945Merupakan hukum dasar tertulis Negara RIMerupakan hukum dasar tertulis Negara RI
2.2. UNDANG – UNDANG / PERPUUNDANG – UNDANG / PERPUDibuat oleh DPR dg persetujuan bersama Presiden. Sedang Perpu Dibuat oleh DPR dg persetujuan bersama Presiden. Sedang Perpu ditetapkan Presiden dalam keadaan kegentingan yg memaksa.ditetapkan Presiden dalam keadaan kegentingan yg memaksa.
3.3. PERATURAN PEMERINTAH ( PP )PERATURAN PEMERINTAH ( PP )Dibuat Pemerintah untuk melaksanakan UUDibuat Pemerintah untuk melaksanakan UU
4. PERATURAN PRESIDEN4. PERATURAN PRESIDENDibuat Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinyaDibuat Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya
5. PERDA5. PERDADibuat untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan Dibuat untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari Daerah. Perda dibuat oleh Kepala menampung kondisi khusus dari Daerah. Perda dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD. Meliputi Perda Provinsi, Kab/Kota dan Desa.Daerah dan DPRD. Meliputi Perda Provinsi, Kab/Kota dan Desa.
Kh. Dr. Said Agil SiradjKh. Dr. Said Agil SiradjKETUA UMUM PB NUKETUA UMUM PB NU
NU tidak akan bosan2nya memperkuat NU tidak akan bosan2nya memperkuat EMPAT PILAR NASONAL RI :EMPAT PILAR NASONAL RI :
1. NKRI1. NKRI2. PANCASILA2. PANCASILA3. UUD 19453. UUD 19454. BHINEKA TUNGGAL IKA4. BHINEKA TUNGGAL IKA
BARAK OBAMABARAK OBAMAPresiden Amerika SerikatPresiden Amerika Serikat
Indonesia dengan Bhineka Tunggal Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika dapat menjadi model bagi Ika dapat menjadi model bagi negara2 lain di dunia bagi kerukunan negara2 lain di dunia bagi kerukunan umat beragamaumat beragama
Indonesia memiliki kondisi geografis, Indonesia memiliki kondisi geografis, sejarah dan keanekaragaman sejarah dan keanekaragaman penduduk yang sama dengan penduduk yang sama dengan Amerika SerikatAmerika Serikat
LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAH
FUNGSI PENYELENGGARA PEMERINTAHANFUNGSI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
1.1. Melayani masyarakatMelayani masyarakat
2.2. Mengayomi masyarakatMengayomi masyarakat
3.3. Memberdayakan masyarakatMemberdayakan masyarakat
Memberdayakan ( Memberdayakan ( empoweringempowering ) agar ) agar masyarakat mampu berprakarsa dan masyarakat mampu berprakarsa dan berperan serta dengan baik dalam berperan serta dengan baik dalam pembangunanpembangunan
Pemerintah berperan sebagai fasilitatorPemerintah berperan sebagai fasilitator
URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI ( PERADILAN )
5. MONETER & FISKAL NASIONAL
6. AGAMA
URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT CONCURRENTCONCURRENT DAN DAN ABSOLUTABSOLUT
CONCURRENTCONCURRENT
Urusan pemerintahan yang penanganannya dalam Urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pem. Daerah.antara Pemerintah dan Pem. Daerah.
ABSOLUTABSOLUT
Urusan pemerintahan yang mutlak merupakan urusan Urusan pemerintahan yang mutlak merupakan urusan pemerintah Pusatpemerintah Pusat
URUSAN PEMERINTAH YG BERSIFAT URUSAN PEMERINTAH YG BERSIFAT CONCURRENTCONCURRENT
1.1. Pem dpt. Melaksanakan sendiri sebagian urusan Pem dpt. Melaksanakan sendiri sebagian urusan pemerintahan.pemerintahan.
2.2. Melimpahkan sbgn urusan pemerintahan Melimpahkan sbgn urusan pemerintahan kepada Gubernur sbg. Wakil Pem.kepada Gubernur sbg. Wakil Pem.
3.3. Menugaskan sebagian urusan pem. Menugaskan sebagian urusan pem. Berdasarkan tugas pembantuanBerdasarkan tugas pembantuan
KEWENANGAN KEWENANGAN CONCURRENTCONCURRENT
Berdasarkan 3 kriteria :Berdasarkan 3 kriteria :1.1. Kriteria Kriteria EksternalitasEksternalitas2.2. Kriteria Kriteria AkuntabilitasAkuntabilitas3.3. KriteriaKriteria Efisiensi Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHANYANG MENJADI KEWENANGAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAHDAERAH
1.1. URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MERUPAKAN URUSAN DALAM SKALA PROVINSI ( 16 URUSAN WAJIB )DALAM SKALA PROVINSI ( 16 URUSAN WAJIB )
2.2. URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MERUPAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MERUPAKAN URUSAN YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA ( 16 URUSAN YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA ( 16 URUSAN WAJIB )URUSAN WAJIB )
53-5553-55
LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSATLEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSAT
1. KEMENTERIAN NEGARA 1. KEMENTERIAN NEGARA a. Kementerian Koordinator a. Kementerian Koordinator b. Departemenb. Departemen c. Kementerian Negarac. Kementerian Negara 2. Lembaga Pemerintah Non Departemen ( LPND )2. Lembaga Pemerintah Non Departemen ( LPND ) 3. Kesekretariatan yg membantu Presiden3. Kesekretariatan yg membantu Presiden
- Sekretariat Negara- Sekretariat Negara- Sekretariat Kabinet- Sekretariat Kabinet
4. Kejaksaan Agung4. Kejaksaan Agung 5. Perwakilan RI di Luar Negeri5. Perwakilan RI di Luar Negeri 6. Tentara Nasional Indonesia ( TNI )6. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) 7. Kepolisian Negara RI ( POLRI )7. Kepolisian Negara RI ( POLRI ) 8. Badan/Lembaga Ekstra Struktural8. Badan/Lembaga Ekstra Struktural
TUGAS PERORANGANTUGAS PERORANGAN
• Buat Struktur Organisasi
Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dibawah kepemimpinan Presiden
WK. PPRESIDEN
MENKOPOLHUKAM
MENKOKESRA
MENKOPEREK
MENTERI2 MENTERI2MENTERI2
LPND JAGUNG TNI
GUBERNUR
LESPRI di LNPOLRI
SEKKAB &SEKNEG
LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DAERAH (Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007)
A. PERANGKAT DAERAH PROVINSI 1. Sekretariat Daerah ( Asisten dan Karo ) 2. Sekretariat DPRD 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Inspektorat 5. Dinas Daerah 6. Lembaga Teknis Daerah - Badan - Kantor - Rumah Sakit
B. PERANGKAT DAERAH KAB/KOTAB. PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA
1. Sekretaris Daerah ( Asisten dan Kabag. )1. Sekretaris Daerah ( Asisten dan Kabag. ) 2. Sekretaris DPRD2. Sekretaris DPRD 3. BAPPEDA 3. BAPPEDA 4. Inspektorat 4. Inspektorat 5. Dinas Daerah5. Dinas Daerah 6. Lembaga Teknis Daerah6. Lembaga Teknis Daerah ( Badan, Kantor & RS )( Badan, Kantor & RS ) 7. Kecamatan7. Kecamatan 8. Kelurahan8. Kelurahan
TUGAS PERORANGAN
Buat Struktur Organisasi Lembaga Pemerintah Tk. Daerah dibawah kepemimpinan Gubernur
WK.BUPDPRD BUPATI
SEKDA ASISTEN
KABAG2
DINASSEKWAN LEMTEKDA
CAMAT
KELURAHAN
BAPPEDA INSP.
DRAFT RUU PILKADADARI MENTERI DALAM NEGERI
• Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat .• Kepala Daerah mengajukan 3 calon Wakil
Kepala Daerah kepada Mendagri dari PNS senior dan berpengalaman dibidang pemerintahan serta berpangkat minimal IV/ c (untuk Wakil Gubernur kepada Presiden ).
• Jadi Wakil Kepala Daerah bukan jabatan politik tetapi jabatan negeri
• Kepala Daerah bermasalah tidak bisa lagi maju dalam Pilkada berikutnya.
ASAS PEMERINTAH DAERAHASAS PEMERINTAH DAERAH
1. ASAS DESENTRALISASI
2. ASAS DEKONSENTRASI
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN
DESENTRALISASIDESENTRALISASIAdalah penyerahan wewenang pemerintahan Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesiakerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
DEKONSENTRASIDEKONSENTRASIAdalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan dan / atau perangkat pusat di daerah. dan / atau perangkat pusat di daerah.
TUGAS PEMBANTUANTUGAS PEMBANTUAN Adalah penugasan dari Pemerintah kepada Adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskankepada yang menugaskan
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 49 TAHUN 2008NOMOR 49 TAHUN 2008
Tentang perubahan ketiga atasTentang perubahan ketiga atas
PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahDaerah
PASAL 36PASAL 36
( 1 ) Peserta pemilihan kepala daerah ( 1 ) Peserta pemilihan kepala daerah dan dan wakil kepala daerah wakil kepala daerah adalah :adalah :
a. Pasangan calon yang diusulkan a. Pasangan calon yang diusulkan oleh oleh partai politik atau partai politik atau gabungan partai gabungan partai politik politik
b. Pasangan calon perseorangan b. Pasangan calon perseorangan yang yang didukung oleh sejumlah didukung oleh sejumlah orangorang
SYARAT DUKUNGAN PERORANGANSYARAT DUKUNGAN PERORANGAN
Kabupaten/Kota dengan jumlah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1000.000 harus didukung dengan 1000.000 harus didukung sekurang-kurangnya 4 % dari jumlah sekurang-kurangnya 4 % dari jumlah penduduk.penduduk.
Kabupaten/Kota dengan jumlah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 jiwa penduduk lebih dari 1000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya harus didukung sekurang-kurangnya 3 % dari jumlah penduduk3 % dari jumlah penduduk
Jumlah dukungan harus tersebar di Jumlah dukungan harus tersebar di lebih 50 % jmlh kecamatan di lebih 50 % jmlh kecamatan di Kabupaten/KotaKabupaten/Kota
Bentuk dukungan berupa Surat Bentuk dukungan berupa Surat Dukungan yang disertai dengan Dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk.tanda penduduk.
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 37 TAHUN 2004NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG TENTANG
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPILLARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
PASAL 2PASAL 2
(1)(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan / atau menjadi anggota dan / atau pengurus partai politikpengurus partai politik
(2)(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota atau pengurus partai anggota atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai PNS.politik diberhentikan sebagai PNS.
* PNS yang menjadi anggota atau * PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik wajib pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS.mengundurkan diri sebagai PNS.
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
PNS dalam bertugas memberikan PNS dalam bertugas memberikan pelayanan kpd masyarakat harus bersikap pelayanan kpd masyarakat harus bersikap profesional, jujur, adil dan merata.profesional, jujur, adil dan merata.
Dalam kedudukan dan pelaksanaan tugas Dalam kedudukan dan pelaksanaan tugas tersebut PNS harus netral dari pengaruh tersebut PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.pelayanan kepada masyarakat.
LEMBAGAPEREKONOMIAN NEGARA
1. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
PERSEROAN TERBUKA
2. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSERODA
PERUMDA
PRIVATISASI
• Meningkatkan manajemen dan kemampuan utk mengembangkan diri
• Untuk menutup defisit anggaran pemerintah
• BUMN yang memiliki kegiatan ekonomi yang strategis bagi masyarakat banyak sebaiknya tidak di privatisasi
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA LAINNYA
A. PRESIDEN DENGAN MPR 95
B. PRESIDEN DENGAN DPR
C. PRESIDEN DENGAN DPD
D. PRESIDEN DENGAN BPK
E. PRESIDEN DENGAN MA
F. PRESIDEN DENGAN MK
G. PRESIDEN DENGAN BI
TUGAS KELOMPOK TUGAS KELOMPOK
SEBUTKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING DALAM SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BERKAITAN DENGAN
AMANDEMEN UUD 1945
DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK
DAN BUAT JAWABAN TERTULIS
PROSES MANAJEMEN PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
PERENCANAAN
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PERENCANAAN
Sebagai Tindak Lanjut dr UU No 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden
Mengeluarkan Peraturan PresidenTentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional Th. 2009 - 2014
RPJM ini merupakan Penjabaran dari Visi Misi & Program Presiden Hasil Pemilu yg Dilaksanakan secara
Langsung pada Thn 2009.
RPJPRPJPRencana Pembangunan Jangka PanjangRencana Pembangunan Jangka Panjang
• Disusun berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional
• Berlaku tahun 2005 – 2025• Berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka
panjang• Sebagai dasar penyusunan RPJM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNASIONAL
1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( 20 Tahun ) > RPJPNasional ( 20 Tahun ) > RPJP
Ditetapkan dengan Undang-Undang.Ditetapkan dengan Undang-Undang.2.2. Rencana Pemb. Jangka Menengah Nasional Rencana Pemb. Jangka Menengah Nasional
( 5 Tahun ) > RPJM( 5 Tahun ) > RPJM Ditetapkan dengan Perpres.Ditetapkan dengan Perpres.3. Rencana Pemb. Tahunan Nasional ( 1 Tahun )3. Rencana Pemb. Tahunan Nasional ( 1 Tahun ) Ditetapkan dengan Perpres.Ditetapkan dengan Perpres.
Prinsip – Prinsip Pengorganisasian menurut
KepMen PAN No. 21 Thn 1990 :
1. Prinsip Pembagian Habis Tugas
2. Prinsip Perumusan Tugas Pokok & Fungsi yg Jelas
3. Prinsip Fungsionalisasi
4. Prinsip Koordinasi, Integrasi & Sinkronisasi
5. Prinsip Kontinuitas
6. Prinsip Lini & Staf
7. Prinsip Kesederhanaan
8. Prinsip Fleksibilitas
9. Prinsip Pendelegasian Wewenang yg Jelas
10. Prinsip Pengelompokan yg homogen
11. Prinsip Rentang / Jenjang Pengendalian
12. Prinsip Akordion
KOORDINASIKOORDINASIJENIS JENIS : - Koordinasi Hirarkhi ( vertikal ): - Koordinasi Hirarkhi ( vertikal )
- Koordinasi Fungsional- Koordinasi Fungsional - Fungsional Horizontal- Fungsional Horizontal - Fungsional Diagonal- Fungsional Diagonal - Fungsional Teritorial- Fungsional Teritorial
PELAKSANAAN KOORDINASIPELAKSANAAN KOORDINASIa. Sidang Kabineta. Sidang Kabinetb. Rapat di Lingkungan Menkob. Rapat di Lingkungan Menkoc. Koordinasi antara Departemen atau Instansi Pem. Tk. Pusatc. Koordinasi antara Departemen atau Instansi Pem. Tk. Pusatd. Koordinasi Aparatur Pem. Pusat di Luar Negerid. Koordinasi Aparatur Pem. Pusat di Luar Negerie. Koordinasi Pem. Pusat thd Pemdae. Koordinasi Pem. Pusat thd Pemda
SARANA ATAU MEKANISME SARANA ATAU MEKANISME KOORDINASIKOORDINASI
1.1. Kebijakan Kebijakan 2.2. RencanaRencana3.3. Prosedur dan tata kerjaProsedur dan tata kerja4.4. RapatRapat5.5. Surat Keputusan BersamaSurat Keputusan Bersama6.6. Tim, Panitia, Kelompok KerjaTim, Panitia, Kelompok Kerja7.7. Dewan atau BadanDewan atau Badan8.8. Sistem Adm. Manunggal Satu Atap dan Sistem Sistem Adm. Manunggal Satu Atap dan Sistem
Pelayanan Satu PintuPelayanan Satu Pintu
1.1. Pengawasan Melekat ( Waskat )Pengawasan Melekat ( Waskat )2.2. Pengawasan FungsionalPengawasan Fungsional3.3. Pengawasan Teknis FungsionalPengawasan Teknis Fungsional4.4. Pengawasan Legislatif ( Wasleg )Pengawasan Legislatif ( Wasleg )5.5. Pengawasan Masyarakat ( Wasmas )Pengawasan Masyarakat ( Wasmas )6.6. Pengawasan YudikatifPengawasan Yudikatif
SELAMAT BERDISKUSISELAMAT BERDISKUSI
TUGAS DISKUSI TUGAS DISKUSI KELOMPOK I KELOMPOK I
• Belum lama ini Muktamar NU di Makasar merekomendasikan kepada pemerintah agar PILKADA langsung dihapuskan karena memakan biaya yang sangat besar dan menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat. Bupati cukup dipilih oleh DPRD. Diskusikan masalah ini . Apa pendapat anda. Setuju atau tidak setuju berikan argumentasi.
TUGAS DISKUSITUGAS DISKUSI KELOMPOK II KELOMPOK II
• Dalam rangka melakukan reformasi birokrasi, muncul wacana agar Gubernur sebagai Kepala Wilayah dan wakil pemerintah pusat di daerah cukup ditunjuk oleh Presiden tidak dipilih dalam Pilgub. Konsekuensinya DPRD Provinsi dihapus. Dengan demikian ada penghematan karena Provinsi tidak perlu mengeluarkan dana Pilgub dan dana operasional DPRD yang sangat besar jumlahnya. Diskusikan topik ini dalam kelompok.
TUGAS DISKUSI KELOMPOK III TUGAS DISKUSI KELOMPOK III
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, pengawasan perluyang bersih dari KKN, pengawasan perlu ditingkatkan salah satunya adalah Wasmas,ditingkatkan salah satunya adalah Wasmas, karena Waskat dan Wasnal sangat terbatas,karena Waskat dan Wasnal sangat terbatas, bahkan seringkali kurang efektif. Bagaimana sikapbahkan seringkali kurang efektif. Bagaimana sikap anda ketika instansi dimana anda bekerja menjadianda ketika instansi dimana anda bekerja menjadi sasaran Wasmas, karena telah terjadisasaran Wasmas, karena telah terjadi penyelewengan. Apakah anda akan membelapenyelewengan. Apakah anda akan membela kepentingan masyarakat atau instansi anda.kepentingan masyarakat atau instansi anda.
TUGAS DISKUSI KELOMPOK IVTUGAS DISKUSI KELOMPOK IV
Dewasa ini, setelah UU No. 32 tahun 2004 Dewasa ini, setelah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah diamandemen; atas keputusan Mahkamah diamandemen; atas keputusan Mahkamah Konstitusi, Calon Kepala Daerah Konstitusi, Calon Kepala Daerah dimungkinkan untuk diusulkan oleh dimungkinkan untuk diusulkan oleh Kelompok Independen, bukan dari Partai Kelompok Independen, bukan dari Partai Politik. Diskusikan apa kelebihan dan Politik. Diskusikan apa kelebihan dan kekurangan Kepala Daerah yang terpilih kekurangan Kepala Daerah yang terpilih berdasarkan usulan Kelompok Independen berdasarkan usulan Kelompok Independen dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Daerah.
SELAMAT SELAMAT SORESORE
TERIMAKASITERIMAKASIHH
Recommended