i
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
KKaattaa PPeennggaannttaarr
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat
kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi
Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah dimaksudkan sebagai Dokumen
Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat pada tahun 2016.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan RENJA ini belum memenuhi semua kriteria
penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang untuk kebutuhan
perencanaan pembangunan kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja seluruh program yang ada di
lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.
Semoga Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, ini dapat menjadi
dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik,
sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.
Palu, 18 Maret 2015
Kepala Dinas Kesehaan Provinsi Sulawesi Tengah,
dr. Anshayari Arsyad, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP.19571020 198801 1 002
iii
IIkkhhttiissaarr EEkksseekkuuttiiff
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan menuju Visi Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah Program yang bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan sedangkan sasarannya adalah meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan 66,25% tahun 2011 meningkat menjadi 83,3 % tahun 2012 dari target 85% pada tahun, juga Persentase tingkat kecukupan Obat, sedangkan tingkat kecukupan obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang mencapai target persentase capaian lebih dari 100%. Semua kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun tidak semua target tercapai sesuai dengan yang direncanakan pada, pelayanan kesehatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan dengan baik dari mulai kunjungan ibu hamil K-4; Pertolongan Persalinan oleh Bidan di Desa; Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk; cakupan kunjungan neonatus telah diupayahkan baik melalui upaya-upaya untuk mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, dan kesemuannya ini berkisaran diatas 80% s.d 90% capaian dikarenakan dari Kabupaten/Kota masih ada yang belum menyampaikan dilaporkan pada akhir tahun 2012. Disamping itu juga peningkatan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga terus dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, hanya yang menjadi permasalahan mendasar adalah masih banyaknya persalinan yang tolong oleh dukun ini karena kurangnya faktor pengetahuan masyarakat. Pada Program Upaya Kesehatan Perorangan Secara umum terjadi peningkatan capaian target tahun 2012 yang hampir rata-rata 100% dibandingkan capaian target pada tahun 2011, namun ada beberapa yang tidak terpenuhi target Prosentase RSUD yang menerapkan penggelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Prosentase RS yang melaksanakan PONEK, Capaian RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar, Capaian RS yang terakkreditasi dan Capaian RS yang menerapkan MPKP ini semua disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan di tingkat mobilitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit terutama tenaga dokter spesialis yang masih kurang. Juga karena penerapan instrumen versi akreditasi yang baru 2012. Untuk Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelayanan Gakin telah dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan indikator kinerja yang ditargetkan baik dalam dokumen RPJMD maupun dalam dokumen Renstra SKPD. Namun disamping itu masih ada permasalahan dilapangan bahwa ditemukan masyarakat yang menyalagunakan status kepesertaan terutama untuk jaminan kesehatan daerah dan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, utamanya ruang perawatan kelas III di samping pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masih terbatas Untuk Pelaksanaan Program Pebaikan Gizi Masyarakat terutama indikator kinerja Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, RT yang mengkonsumsi garam beryodium dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi, ketiga indikator kinerja ini tercapai 100% sesuai target. dan beberapa indikator belum mencapai target karena faktor pemahaman masyarakat yang masih kurang, belum
iv
maksimalnya kegiatan swiping pada anak balita 6-59 untuk pemberian vitamin A juga para kader atau petugas dilapangan. Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 5 (lima) kegiatan pokok yaitu (1). Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko, (2). Peningkatan Imunisasi, (3). Penemuan dan Tatalaksana Penderita, (4) Peningkatan Survilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, (5). Peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit secara umum tingkat pencapaian menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target, seperti prevalensi reta sistosomiasis menurun, angka kesakitan malaria menurun, ini juga karena adanya dukungan dari pemerintah daerah/pusat dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing dalam penanggulangan schistosomiasis yang merupakan masalah local specific di Provinsi Sulawesi Tengah. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan melalui pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi dan edukasi, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan generasi muda serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian terutama dalam upaya memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pencapaian persetase rumah tanggah ber PHBS selama 3 tahun secara perlahan mengalami peningkatan yaitu 24,52 (2009), 27,90 (2010) dan 30,92 (2011). Namun hasil pemetaan PHBS tahun 2012 menunjukkan angka yang stagnan yaitu 30,92 %. Meskipun cakupan RT yang melaksanakan PHBS cenderung meningkat, namun angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan sebesar 60% pada tahun 2012. Program Lingkungan Sehat terjadinya peningkatan capaian persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat (111,4%), sudah melebihi target untuk tahun 2011 (64%) dan target Rencana Straegis (85%), karena ada indicator. Untuk cakupan TTU sehat untuk tahun 2012 baru mencapai 86,58% dan ini belum mencapai target dalam dokumen RKT yang menargetkan 92% ini dikarenakan oleh laporan dari kabupaten untuk dua bulan terakhir belum masuk. Sedangkan dalam pembinaan secara teknis tentang pengawasan TTU sudah terlaksana dengan baik, begitu juga dengan indikator-indikator yang lainnya. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Pendayagunaan SDM Kesehatan secara umum sangat menunjukan peningkatan sebagaimana yang diharapkan dan secara khusus bertujaun untuk terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan dengan focus sasaran pada meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan melalui program regrutmen dr/drg PTT, Bidan PTT dan Penugasan Khusus oleh pemerintah pusat dan PTT Daerah. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk sasaran tahun 2012 baik melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan maupun melalui berbagai pengembangan sistem di bidang administrasi dan manajemen itu sendiri. Juga meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur secara keseluruhan sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pemenuhan administrasi, sarana dan prasarana juga peningkatan disiplin aparatur sangat menunjang kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan. mulai penataan SDM Aparatur baik dalam kebutuhan dan kompotensinya, dan juga pengembangan sistim manajemen pengelolaan pengaturan dan pengembangan profesionalisme pegawai untuk menuju penyempurnaan aturan, etika dan penegasan disiplin pegawai.
ii
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
KKaattaa PPeennggaannttaarr
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan
dan kekuatan sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat
disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian
pelayanan umum kepada masyarakat pada tahun 2017.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan RENJA ini belum memenuhi semua kriteria
penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang untuk kebutuhan perencanaan
pembangunan kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas
Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.
Semoga Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, ini dapat menjadi
dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik,
sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.
Palu, Mei 2016
Kepala Dinas Kesehaan Provinsi Sulawesi Tengah,
dr. Anshayari Arsyad, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP.19571020 198801 1 002
ii
DDaaffttaarr IIssii
1. KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
2. DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
1.1. Later Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 1
1.3. Maksud Dan Tujuan ............................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisn................................................................................. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 ............................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ............... 6
2.2. Analisis Pelayanan SKPD ............................................................................ 16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.......................... ... 66
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................... ..... 57
2.5. Penelaahan Usulan Program ............................................... ...................... 77
BAB III TUJUASN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 87
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 87
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................ 87
3.3. Program dan Kegiatan ........................................................................... 88
BAB IV PENUTUP ............................................................................. ........................ 101
Renja Dinkes 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Diterapkannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa
banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan baik di Provinsi
maupun pembangunan di Kabupaten. Desentralisasi merubah sistem yang
semula sentralistik sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan
membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.
Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan
dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja
merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun
waktu jangka pendek (1 tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada
prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2017.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan rencana kinerja pada tahun 2017 ini didasarkan pada peraturan
dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sinkron dengan peraturan di
tingkat pusat maupun daerah.
Adapun landasan hukum untuk menyusun rencana kerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
Renja Dinkes 2017 2
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rumusan
Pembangunan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional ; 9. Permendagri 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Kesehatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5887); 14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5885); 15. Permenkes R.I. No : 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan dengan 12 Indikator 16. Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5887);
Renja Dinkes 2017 3
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional ; 18. Peraturan Presiden Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi ; 19. Peraturan Presiden Nomor. 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah ; 20. Peraturan Presiden Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor ); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.86 TLD No 72) ; 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 No.06) ; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-
2021.
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah ;.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan
maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang telah tertuang
dalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi
Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Renja Dinkes 2017 4
2017 2agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, terarah, terpadu dan
berkesinambungan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 adalah :
1. Untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang
direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai referensi dan
pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun
2017 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.
2. Untuk membirikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh program
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan
visi dan misi Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi
Kepala Dinas Kesehatan
3. Untuk melahirkan kebijakan Pembangunan Kesehatan sehingga seluruh
upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing program dalam
pembangunan kesehatan dapat bersifat sinergis, terkoordinasi dan saling
melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola
tindak.
4. Sebagai dokumen acuan resmi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat
dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan secara
terpadu, terarah, dan terukur dengan harapan pendaan dari berbagai
sumber penganggaran yang ada dan syah.
5. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan
pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara
umum di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sekaligus memahami arah dan
tujuan yang akan dicapai ditahun-tahun mendatang.
Renja Dinkes 2017 5
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Peneyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB II : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijkan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Renja Dinkes 2017
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi.
Evaluasi terhadap Renja Satuan Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program &
kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Berikut pokok-pokok yang dapat kami sajikan sehubungan dengan evaluasi
pelaksanaan renja tahun 2015 :
1. Secara umum realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesehatan tahun 2015 dari 18 indikator dimana pencapaiannya rata-rata
masih dibawah 71,36%, namun jika dilihat secara perindikator ada yang
sudah memenuhi bahkan melebihi target, ada juga yang cukup
pencapaiannya namun ada peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Realisasi program/kegiatan diluar indikator SPM ada juga indikator renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang melebihi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan, dimana ada 11 indikator kinerja outcome
yang kategori sangat berhasil atau melebihi target, 11 indikator kinerja
outcome dengan kategori berhasil sesuai rencana, 14 indikator outcome
cukup berhasil sedangkan 13 indikator outcome tidak berhasil.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau
melebihinya target kinerja program dam kegiatan adalah : 1. Sumber daya
tenaga kesehatan 2. Sarana dan prasarana penunjang 3. Dukungan
pembiayaan 4. Kerja sama lintas sektor terkait.
4. Kebijakan–kebijakan yang berpihak kepada pencapaian program maupun
kegiatan sangat diharapan
Renja Dinkes 2017
7
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN) PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indiikator Kinerja Programm (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra Pd
Thn 2021
(Akhir Periode
Renstra)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
(Tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Tahun 2016 (Tahun
lalu/n2)
Target
Program/Kegiat
an Renstra
tahun berjalan
(2017)
Perkiraaan realisasi capaian
target renstra Dinkes s/d
Tahun Berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
(Semester 1)
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan : Wajib Bidang : Kesehatan 1, Program Program Upaya Penyediaan SDM
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan
kompetensinya melalui pelatihan, magang,
bimtek, sosialisasi
3898 Orang 0 0 0 0 2.208 Orang
Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi 10.000 Orang 0 0 0 0 6.000 Orang
Persentase puskesmas yang memiliki tenaga
kesehatan sesuai standar
75% 0 0 0 0 45%
Kegiatan 1. Pendididkan dan pelatihan
tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan
kompotensi melalui pendidikan
30 Orang 0 0 0 0 32 Orang
Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan
kompotensi melalui pelatihan
300 orang 0 0 0 0 330 orang
2. Perencanaan dan
pendayaguaan tenaga
kesehatan
Persentase Kab/Kota RS kelas C yang tersedia
4 dokter spesialis dasar dan 3 penunjang
sesuai standar
65% 0 0 0 0 45%
Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis
tenaga kesehatan sesuai standar
45% 0 0 0 0 5%
Renja Dinkes 2017
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Sertifikasi dan Registrasi SDM
kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh
surat tanda registrasi
5000 Orang
0 1000 Orang
2. Program Upaya Penyediaan Distribusi dan
Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan
Kesehatan
1. Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas,
96% 103% 86%
2. Persentase Puskesmas yang
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar,
70% 0 0 0 0 55%
3. Persentase Produk Alat Kesehatan dan
PKRT di Peredaran yang Memenuhi
Syarat,
87% 0 0 0 0 81%
4. Persentase rumah sakit dan Puskesmas
yang memenuhi standar sarana
prasarana dan alat kesehataan
50% 0 0 0 0 87%
Kegiatan 1. Peningkatan Mutu Peng
gunaan dan Distribusi Obat
Output : 1. Persentase Instalasi Farmasi
Kabupaten/Yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar
90%
0
0 0 0 70 %
2. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial
90% 0 0 0 0 70%
2. Peningkatan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
Output : 1. Persentase Produk Alat Kesehatan dan
PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat,
95%
0 0 0 0 55%
2. Persentase rumah sakit yang memenuhi standar dan mutu sarana prasarana dan alat kesehataan,
90% 0 0 0 0 50 %
3. Persentase puskesmas yang memiliki standar dan mutu sarana prasarana dan alat kesehatan
45% 0 0 0 0 25 %
Renja Dinkes 2017
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer 1. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi, 100% 0 0 0 0 25%
2. Persentase Kecamatan dengan kesiapan
akses primer
100% 0 0 0 0 25%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Primer
1. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi, 206 Pusk 0 0 0 0 74 Pusk
2. Jumlah Kecamatan dengan keseipan akses
primer
185 Kec 0 0 0 0 69 Kec
4. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Perorangan
Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 100% 0 100% 25% 25% 25%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Rumah Sakit
Jumllah rumah Sakit yang diakreditasi
33 RS 14 RS
5. Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan,
100% 0 0 0 0 100%
Kegiatan Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS
13 KabKota 8 Kab/Kota
2. Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan
1.882.101
Jiwa
1.285.501 Jiwa
6.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah
1. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional
100% 45%
2. Persentase Kabupaten/Kota yang menjalankan Unit Donor Darah
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga
80% 25%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah
Jumlah Kab/Kota yang Melaksnakan pelayanan Unit Donor Darah
13 Kab 8 Kab
7.Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Persentase Persalinan di Fasiltas Kesehatan,
90% 80%
2. Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
14,3% 61,5%
3. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI
80 Pos 55 pos
Renja Dinkes 2017
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Keluarga
1. Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100%
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan perslinan sesuai standar
100 % 100 %
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standaar
100 % 100 %
4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan
70% 65%
5. Persentase usia >60 tahun (usila) mendapatkan skrining sesuai standar
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan Olah raga 1. Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan
kesehatan kerja dasar. 13 Kab 13 Kab
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 PKM yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Olah Raga
13 Kab 5 Kab
3. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji
Pusk Pusk
4. Jumlah pos UKK yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
40 Pos 24 Pos
8.Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Persentase Balita Gizi Buruk 4%
6,5%
2. Persentase Balita Stunting 30% 41% Kegiatan Penanggulangan dan
perbaikan gizi masyarakat 1. Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan
Makanan Tambahan 50% 35%
2. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD
87% 80% %
3. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif,
45% 34% %
4. Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan ,
55% 45%
5. Persentase Remaja putri mendapat TTD, 51% 43% 6. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD
(Inisiasi Menyesui Dini) 45% 37%
9.Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
1. Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis (spesifik daerah),
0,5%
0.9 %
2. Persentase bayi yang mendapat immunisaasi dasar lengkap
91% 82,5 %
Renja Dinkes 2017
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000
Penduduk, 95% 91%
4. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)
100% 100%
5. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk
8 Kab. 6 Kab.
6. Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap
95,3% 87,5 %
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Persentase penduduk yangmendapatkan pengobatan schistosomiasis
100% 90 %
2. Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 Penduduk
271 157 Kasus
3. Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral)
90% 90%
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk,
< 1 % < 1 %
5. Persentase Kab/Kota endemis yang berhasil menurunkan angka microfilaria dibawah 1%
100% 33,3%
6. Persentase rumah/bangunan bebas jentik > 95% > 95% 7. Persentase kasus gigitan hewan penular
rabies yang ditangani sesuai standar 100% 92%
8. Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus (Frambusia)
1 Kab 2 Kab
9. Cakupan penemuan phnemoni balita 95% 75% 10. Menurunnya angka kesakitan kusta 0,8 1,50 11. Jumlah kab/kota yang mempunyai LROA 13 Kab/kota 7 Kab/kota 12. Jumlah kab/kota yang melaksanakan
pengendalian hepaitis 13 Kab/kota 7 Kab/kota
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi
13. Jumlah Desa yang melaksanakan imunisasi dasar lengkap,
87% 83 %
10.Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak
Menular 1. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
yang dipasung mendapatkan Pelayanan Kesehatan
100% 100%
2. Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar,
100% 100%
Renja Dinkes 2017
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Setiap penderita Hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehtan sesuai standar, 100% 100%
4. Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar,
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu,
132 Pusk 57 Pusk
2. Jumlah desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu
1.406 Desa/kel 601 Desa/kelurahan
3. Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok,
1 Kab/kota
4 Kab/kota
4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
35 % 10 %
5. Persentse kab/kota yang 5% puskesmasnya melaksanakan pengen dalian kesehatan Indra dan Disfungsional
50 % 10%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
6. Persentase penderita sakit jiwa dan di pasung yang ditangani
100% 60.%
11.Program Upaya Kesehatan Lingkungan Outcome : Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan Sesuai Standar
100% 100%
Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat
7 Kab 3 Kab
Kegiatan Peningkatan Pelayanan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencema ran lingkun gan dan pengembangan wilayah sehat
Output : 1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
pelayanan hyginie sanitasi pangan sesuai standar,Prosentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
100 %
60%
100 %
17%
2. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatanan Kawasan Sehat
7 kab/kota 4 Kab
3. Persentase fasilitas kesehatan yang mengelola limbah medis sesuai standar
222 Pusk/RS 83 Pusk/RS
4. Jumlah desa/kel yang telah melaksanakan STBM
2.009 desa/kel 750 desa/kel
5. Prosentase penduduk yang mengkses air minum yang memenuhi syarat.
100% 75%
Renja Dinkes 2017
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.Program Upaya Kesehatan Laboratorium Outcome :
Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium,
45.000 Sampel
42.000 Sampel
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium
Output : 1. Jumlah Sampel yang dilakukan pemeriksaan
45. 000 Sampel
41. 000 Sampel
2. Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan Kimia Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan
2 Siklus 2 Siklus
3. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis
16 Org 12 Org
4. Terlaksananya bimtek Laboratorium Puskesmas
50 Pusk 50 Pusk
5. Terlaksananya bimtek Laboratorium RS 14 RS 14 RS 13.Program
Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
Outcome Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi
100%
100%
Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Output Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih, workshop.
450 orang 310 Orang
Ju mlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan
14.Program Pemberdayaan Masyara kat dan
Promosi Kesehatan Outcome 1. Jumlah kebijakan Publik berwawasan
kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota,
11 Kebijakan
8 Kebijakan
2. Jumlah Kabupaten Kota yang mengem bangkan model intervensi menuju keluarga sehat
6 Kab 2 Kab
Kegiatan Pemberdayaan masyara kat/UKBM
Output : 1. Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK
dengan Dinas Kesehatan 14 Mitra
9 Mitra
2. Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas kesehatan
6 Mitra 2 Mitra
3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pembinaan kemandirian posyandu
13 Kab 5 Kab
Renja Dinkes 2017
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Peningkatan kapasitas SDM Promkes 35% 15% Kegiatan Pengembangan promosi
kesehatan & teknologi komunikasi informasi & edukasi
Output : 1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat,
13 Kab
4 Kab
2. Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS
65% 45%
3. Penyebaran informasi kesehatan melalui Berbagai saluran media
5 Saluran Media
5 Saluran Media
15.Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan 'Riset Operasional Kesehatan
Outcome
1. Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu
80%
55%
2. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang di respon
100% 38%
3. Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring
15 Riset 3 Riset
Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi
Ouput : Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu
10 Kab
4 Kab
Kegiatan Peningkatan Survailans Epidemologi dan penanggulangan KLB
Output : 4. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
sistem kewaspadaan dini yang di respon
10 Kab 7 Kab
5. Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB) < 24 Jam
100 % 100 %
Kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengem bangan Kesehatan
Output : jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan
3 Riset 3 Riset
16.Program Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan
Outcome : 1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
13. Kab
3 Kab
2. Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam,
100% 100%
3. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC
13 Kab
2 Kab
Renja Dinkes 2017
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kegiatan Penanggulangan Krisis
Kesehatan Output : 1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
penanganan bencana
13 Kab/Kota 13 Kab/Kota
2. Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC)
13 Kab
2 Kab
3. Persentase Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situsi tertentu
100% 100%
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan Masyara kat Pada Situasi Tertentu
Output : Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,
13 Kab
2 Kab
17.Program Perencanaan dan Peng anggaran Pembanguna Kesehatan
Outcame : Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %,
10%
10%
Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal,
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian
Output Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi,
100%
100%
18.Program Administrasi Kepegawaian, Umum dan Humas
Outcome Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas
100%
19.445.090616
100%
Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan
100% 100%
Kegiatan Pengembangan kapasitas administrasi hukum dan humas kes.
Output : Meningkatnya pelayanan administrasi dan Humas
19.Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
100% 8.838.677.252
100%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset
Output : 1. Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan
hasil pemeriksaan 100%
100%
2. Terwujudnya penataan aset daerah 100%
100%
20.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome :
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
100% 19.445.090.616
20%
Renja Dinkes 2017
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kegiatan
Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT :
100% 20%
21.Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
100% 100%
Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
100% 100%
22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
1.315.801.633
100%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beser ta Perleng kapannya
Output : Terwujudnya pengadaan pakaian dinas karyawan dan karyawati Dinae Kesehatan
100%
100%
2.2. Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
Kajian terhadap kinerja pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah secara umum realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2016
dari 18 indikator dimana pencapaiannya rata-rata masih dibawah 68,55%, namun jika dilihat secara perindikator ada yang sudah memenuhi bahkan melebihi target, ada juga yang cukup
pencapaiannya namun ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dan perlu diketahui bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini adalah urusan wajib untuk pe layanan minimal yang
dilaksanaan oleh setiap Kabupaten/Kota yang selanjutnya pencapaian dilaporkan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Selain capaian indikator SPM diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga mengacu pada dokumen RPJMD 2016-2021 yang selanjutnya terjabarkan kedalam dokumen rencana strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, dimana terdapat program, kegiatan dan indikator yang telah di perjanjikan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah. Untuk lewat
kesempatan ini kami sampaikan kinerja berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
dimana ada 7 indikator kinerja yang kategori sangat berhasil atau 15,55% dari jumlah 45 indikator k inerja yang telah diperjanjikan, selanjutnya realisasi program/kegiatan yang memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan ada 9 indikator kinerja yang kategori berhasil atau 20% dari jumlah 45 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, namun ada 18 indikator kinerja yang
kategori cukup berhasil atau 40% dari jumlah 45 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dan 11 indikator kinerja yang kategori tidak berhasil atau 24,44% dari jumlah 45 indikator kinerja yang telah
diperjanjikan.
Renja Dinkes 2017
17
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau melebihinya target kinerja program dam kegiatan adalah : 1. Sumber daya tenaga kesehatan disatu sisi tenaga cukup dan disisi lain
belum terpenuhi dan belum lagi kemampuan tenaga kesehatan yang profesialisme 2. Sarana dan prasarana penunjang seperti itu juga ada yang sudah terpenuhi ada pula yang belum terpenuhi
bahkan sama sekali belum tersedia 3. Dukungan pembiayaan hal ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan 4. Kerja sama lintas sektor terkait hal ini masih dianggap belum
maksimal untuk menjalankan perannya masing-masing untuk saling mendukung pencapaian program dan kegiatan pembangunan kesehatan dan tak kala pen tingnya adalah kebijakan – kebijakan
yang berpihak kepada pencapaian program maupun kegiatan sangat diharapan.
Renja Dinkes 2017
18
TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISAASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS
2016 2017 2018 2018 + 2017 2016 2017 2018 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95 Cakupan kunjungan ibu hamil dg pelayanan ANC (K1 s.d K4)
95 - - - 75,35 -
Cakupan 90 tablet FE bumil
Cakupan kunjungan ibu hamil dg pelayanan ANC (K 4)
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (kunjungan 4x & 90 tab. FE)
Cakupan ANC kunjungan rumah bumil
Cakupan konseling bumil (KIP)
Frekuensi pendataan bumil per periode kehamilan
Frekuensi pelayanan ANC K4
Frekuensi kunjungan rumah bumil per periode kehamilan (drop out)
Frekuesi konseling bumil (KIP)
Frekuensi pelatihan KIP/Konseling
Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling
Lama pelatihan Kip/Konseling
Frekuensi supervisi Puskesmas ke Polindes
Frekuensi supervisi Kabupaten ke Puskesmas
Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas
Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat Kabupaten
Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas
Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Kabupaten
Renja Dinkes 2017
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Frekuensi pertemuan perencanaan (di Kabupaten)
Jumlah peserta pelatihan KIP/Konseling per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan KIP/Konseling per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan KIP/Konseling per angkatan
Bahan pertemuan evaluasi & PWS-KIA per orang
Bahan pelatihan KIP/Konseling
Formulir pendataan bumil
Buku register kohort ibu
Simpus
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
80 - Jumlah Pendarahan 80% - - - 62,98 - - -
- Jumlah Preeklamsia/eklamsia
- Jumlah Infeksi
- Jumlah Anafilaktik shok
- Jumlah Robekan jalan lahir
Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang dirujuk
Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang mendapatkan trasfusi darah
Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang mendapatkan test darah
Frekuensi pelatihan persiapan pelayanan antenatal
Jumlah angkatan pelatihan Pelayanan antenatal
Lama pelatihan pelayanan antenatal
Frekuensi pertemuan persiapan pertolongan persalinan
Renja Dinkes 2017
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Frekuensi pertemuan Persiapan Pendeteksian ibu dg komplikasi kebidanan
Frekuensi deteksi ibu dg komplikasi kebidanan
Frekuensi pertemuan pembentukan tim P2KP Kab./Kota
Frekuensi pelatihan tim PONEK/PONED
Jumlah angkatan pelatihan tim PONEK/PONED
Lama pelatihan tim PONEK/PONED
Frekuensi monev Puskesmas
Frekuensi monev Kab./Kota
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan pembentukan P2KP Kab./Kota (LS)
Jumlah peserta pelatihan persiapan pelayanan antenatal per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan persiapan pelayanan antenatal per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan persiapan pelayanan antenatal per angkatan
Jumlah peserta pelatihan PONEK/PONED per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan PONEK/PONED per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan PONEK/PONED per angkatan
Jumlah peserta pendidikan Dr. Spesialis Obgin & Anestasi
--> kerja sama dg Fak. Kedokteran
Jumlah Dr. Spesialis Obgin & Anestasi yg di kontrak
Jumlah Dr. Spesialis Obgin & Anestasi yg di rekrut
& ditempatkan
Jumlah tenaga pendamping rujukan ibu dg komplikasi kebidanan per 1 x rujukan
Renja Dinkes 2017
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah tenaga monev ibu dg komplikasi kebidanan (petugas Pusk.) per Pusk.
Jumlah tenaga monev ibu dg komplikasi kebidanan (petugas Kab./Kota)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan persiapan pendektesian bumil risti/komplikasi per orang
Bahan pertemuan pembentukan tim P2KP Kab./Kota per orang
Bahan pelatihan persiapan pelayanan antenatal per orang
Bahan pelatihan PONEK/PONED per orang
Bahan pertemuan persiapan persalinan per orang
Juklak dan juknis bank darah
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Biaya pendidikan dr. spesialis obsgin & anestasi/tahun
Kontrak dr. spesialis obsgin & anestasi/tahun
Biaya rekurtmen & penempatan dr. spesialis obgin & anestasi
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir deteksi bumil risti
Formulir rujukan bumil risti
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
90 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/nakes 90 - - - 74,57 - - -
Frekuensi pertemuan/rapat kemitraan Bidan - Dukun
Frekuensi pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Jumlah angkatan pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Lama pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Frekuensi pelatihan dan magang APN
Renja Dinkes 2017
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN
Lama pelatihan dan magang APN
Frekuensi pegiriman peserta pelatihan dan magang APN
Lama pegiriman peserta pelatihan magang APN
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan kemitraan Bidan - Dukun per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan kemitraan Bidan - Dukun per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan kemitraan Bidan - Dukun per angkatan
Jumlah peserta pelatihan + magang APN
Jumlah narasumber lokal pelatihan + magang APN
Jumlah narasumber luar pelatihan + magang APN
Jumlah peserta yg dikirim utk pelatihan + magang APN (dilaksanakian di luar)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan/rapat kemitraan Bidan - Dukun
Bahan pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Bahan pelatihan & magang APN per orang
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Transport pengiriman peserta pelatihan magang APN per peserta
Uang harian peserta yg dikirim utk pelatihan + magang APN per peserta per hari
Biaya pelatihan+ magang APN per orang
Cakupan pelayanan Ibu Nifas
90 Cakupan kunjungan ibu nifas 90 - - - 75,35 - - -
Cakupan kunjungan rumah bufas (drop out)
Frekuensi konsultasi bufas (petugas Puskesmas)
Renja Dinkes 2017
23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Monitoring dan Evaluasi Bufas
Jumlah neonatus (1 - 28 hari)
Cakupan kunjungan neonatus
Frekuensi kunjungan neonatus
Frekuensi kunjungan rumah bufas dan neonatus (drop out)
Formulir bufas dan neonatus
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
80 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 - - - 33,72 - - -
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang dirujuk
Frekuensi pertemuan penyusunan Tim AMP (LS)
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan penyusunan tim AMP
Jumlah peserta pendidikan Dr. Spesialis Anak
--> kerja sama dg Fak. Kedokteran
Jumlah Dr. Spesialis Anak yg di kontrak
Jumlah Dr. Spesialis Anak yg di rekrut & ditempatkan
Jumlah tenaga pendamping rujukan per sekali rujukan
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan penyusunan tim AMP per orang
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Biaya pendidikan dr. spesialis anak/tahun
Kontrak dr. spesialis anak/tahun
Biaya rekurtmen & penempatan dr. spesialis anak
Renja Dinkes 2017
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Transport petugas pendamping rujukan neonatus dg komplikasi
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir rujukan neonatus dengan komplikasi
Cakupan kunjungan bayi.
90 Cakupan kunjungan bayi 90 - - - 83,82 - - -
Frekuensi kunjungan bayi
Frekuensi pelatihan MTBS
Jumlah angkatan pelatihan MTBS
Lama pelatihan MTBS
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan MTBS per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan MTBS per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan MTBS per angkatan
Bahan Non Medis
Bahan peletihan MTBS per orang
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir kunjungan bayi
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).
100 Cakupan desa UCI 100 - - - 82,21 - - -
Cakupan imunisasi lengkap pd bayi (< 12 bulan)
Cakupan imunisasi anak sekolah (kelas 1-3 SD)
Cakupan Imunisasi ibu hamil
Renja Dinkes 2017
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cakupan imunisasi wanita usia subur (WUS)
Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan)
Cakupan anak (umur 12-59 bulan) dg imunisasi tdk lengkap
Cakupan kasus KIPI (imunisasi bayi < 12 bulan)
Cak. kasus KIPI (imunisasi bayi < 12 bulan) dg perawatan
Jumlah hari rawat
Cakupan desa dg cakupan imunisasi rendah
Frekuensi pengambilan vaksin Puskesmas ke Kab./Kota
Frekuensi pengambilan vaksin Kab./Kota ke Propinsi
Frekuensi penyuluhan & imunisasi anak sekolah SD (per sekolah)
Frekuensi pertemuan/rapat sweeping
Frekuensi Rapat Pemantapan Program
Frekuensi Rapat Lintas Program
Frekuensi Rapat Lintas Sektor
Frekuensi Pertemuan Konsultasi
Frekuensi pelatihan
Jumlah angkatan pelatihan
Lama pelatihan
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi
Lama survey
Lama pelatihan petugas survey
Frekuensi pelatihan petugas survey
Frekuensi supervisi
Lama analisis data
Renja Dinkes 2017
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Frekuensi seminar
Frekuensi PIN
Frekuensi Sub PIN
Frekuensi Catch Up Campaign Campak
Tenaga & Sarkes
Jumlah petugas inunisasi bayi (per Puskesmas)
Jumlah petugas imunisasi anak sekolah (per sekolah)
Jumlah petugas imunisasi WUS (per puskesmas)
Jumlah petugas ambil vaksin (Kabupaten)
Jumlah petugas ambil vaksin (per Puskesmas)
Jumlah petugas sweeping (Per Puskesmas)
Jumlah peserta pertemuan/rapat sweeping
Jumlah petugas backlog fighting (per Puskesmas)
Jumlah peserta pertemuan/rapat backlog fighting
Jumlah petugas penyuluhan imunisasi
Jumlah petugas penyuluhan WUS (per Puskesmas)
Peserta Rapat Pemantapan Program
Peserta Rapat Lintas Program
Peserta Rapat Lintas Sektor
Peserta Pertemuan Konsultasi
Jumlah peserta pelatihan per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan imunisasi
Jumlah narasumber luar pelatihan imunisasi
Jumlah petugas pemeriksaan kasus KIPI (per Puskesmas)
Renja Dinkes 2017
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah petugas monitoring dan evaluasi (per Puskesmas)
Jumlah petugas survey per Puskesmas (per Puskesmas)
Jumlah pelatih pelatihan petugas survey
Jumlah petugas supervisi
Jumlah petugas analisis data
Jumlah peserta seminar hasil
Jumlah petugas pecatat suhu ruangan
Jumlah Petugas PIN (per episode per Puskesmas)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan sweeping/backlog fighting per orang
Bahan Rapat Pemantapan Program per orang
Bahan Rapat Lintas Program per orang
Bahan Rapat Lintas Sektor per orang
Bahan Pertemuan Konsultasi per orang
Bahan Pelatihan per orang
Buku imunisasi bayi
Buku imunisasi anak sekolah
Buku imunisasi WUS
Buku sweeping
Buku backlog fighting
Buku pencatatan suhu tempat penyimpanan
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Transport per petugas ambil vaksin (Kabupaten)
Transport per petugas ambil vaksin (Puskesmas)
Renja Dinkes 2017
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biaya perawatan per hari rawat
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir imunisasi
Cakupan pelayanan anak balita.
90 Cakupan kunjungan anak balita (mendapatkan Vitamin A) 90 - - - 62,30 - - -
Cakupan anak balita BGM
Cakupan balita BGM yang dirujuk
Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan
Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan
Lama pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan
Frekuensi pemberian vitamin A
Tenaga & Sarkes
Jumlah tenaga pendamping rujukan anak Balita
Jumlah peserta pelatihan pemantau pertumbuhan anak balita
Jumlah narasumber lokal pelatihan pemantau pertumbuhan anak balita
Jumlah narasumber luar pelatihan pemantau pertumbuhan anak balita
Bahan Non Medis
Bahan pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita per orang
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir Kunjungan Balita
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.
100 Data Program 90 - - - 62,30 - - -
Cakupan bayi 6-11 bulan dari gakin
Cakupan anak 12-24 bulan dari gakin
Renja Dinkes 2017
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cakupan anak 6-24 bulan dari gakin yang mendapat MP-ASI
Lama pemberian MP-ASI
Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI
Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI
Lama pelatihan tatalaksana MP-ASI
Frekeunsi sosialisasi program MP-ASI
Frekuensi distribusi MP-ASI ke Puskesmas (petugas Kabupaten)
Frekuensi distribusi MP-ASI ke Gakin (petugas Puskesmas)
Frekuensi monev ke Puskesmas (petugas Kabupaten)
Frekuensi monev ke Desa (petugas Puskesmas)
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Jumlah narasumber lokal pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Jumlah narasumber luar pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Jumlah petugas penyuluhan MP-ASI (per Puskesmas)
Jumlah petugas penyimpanan dan distribusi MP-ASI (per Puskesmas)
Jumlah petugas distribusi ke balita gakin (per Puskesmas)
Jumlah petugas monev (tenaga Puskesmas per Puskesmas)
Jumlah petugas monev (tenaga Dinkes)
Bahan Non Medis
Bahan pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Bahan MP-ASI
Renja Dinkes 2017
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sawa gudang penyimpanan MP-ASI per tahun
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir Penyimpanan dan Distribusi MP-ASI
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.
100 Data Program 100 100 100 100 100.00 100.0 100.00 100.00
Perkiraan balta gizi buruk
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
Frek. pertemuan perenc. penyiapan sarana/prasarana tatalaksana gizi buruk
Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
Lama pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
Frekuensi pertemuan perenc.persiapan sarana & prasarana
Frekuensi monev ke Puskesmas (petugas Kabupaten)
Frekuensi monev ke Desa (petugas Puskesmas)
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan perencanaan penatalaksana balita gizi buruk
Jumlah peserta pelatihan penatalaksanaan gizi buruk
Jumlah narasumber lokal pelatihan penatalaksanaan gizi buruk
Jumlah narasumber luar pelatihan penatalaksanaan gizi buruk
Jumlah petugas monev (tenaga Puskesmas per Puskesmas)
Jumlah petugas monev (tenaga Dinkes)
Renja Dinkes 2017
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan perenc.penyiapan sarana & prasarana perawatan balita gizi buruk
Bahan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.
100 Data Program 100 - - - 64,746 - - -
Cak. pemeriksaan kes. siswa kls 1 SD ol guru/UKS/UKGS, dr. kecil & nakes terlatih
Frekuensi Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Anggaran
Frekuensi Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Logistik
Frekuensi Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pelatihan
Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS
Lama pelatihan guru UKS/UKGS
Jumlah angk. pelatihan guru UKS/UKGS
Frekuensi pelatihan dokter kecil
Lama pelatihan dokter kecil
Jumlah angk. pelatihan dokter kecil
Frekuensi pelatihan Nakes
Lama pelatihan nakes
Jumlah angkatan pelatihan nakes
Frek. pemeriksaan kes. siswa kls 1 SD ol guru/UKS/UKGS, dr. kecil & nakes terlatih
Frekuensi Pencatatan dan pelaporan
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan perencanaan anggaran per 1 x pertemuan (siswa SD)
Jumlah peserta pertemuan perencanaan logistik per 1 x pertemuan (siswa SD)
Jumlah peserta pertemuan perencanaan pelatihan per 1 x pertemuan (siswa SD)
Renja Dinkes 2017 87
BAB III TUJUAN , SASARAN,PORGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan nasional di bidang kesehatan yaitu, mengacu pada 9 agenda
prioritas (Nawa Cita) Presiden RI dimana agenda ke 5 Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia dengan program Indonesia Sehat yang selanjutnya
terjabarkan pada dokumen rencana strategis Kementerian Kesehatan RI periode
2016-2021 dengan penekanan pada :
1. Penerapan paradigma sehat melalui :
a. pengarustamaan kesehatan dalam pembangunan
b. menjadikan promotif dan preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan
c. pemberdayaan masyakat
2. Penguatan pelayanan kesehatan arah kebijakan :
a. Penguatan PHC
b. Pendekatan Continuum Of Care dan
c. Intervensi berbasis health risk
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kerangka peningkatan pendanaan
promotif dan preventif, peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan melalui
program :
a. penyediaan benefit
b. penyelenggaraan sistim asuransi sosial (azas gotong royong)
c. kendali mutu dan kendali biaya
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
a. TUJUAN Adapun tujuan renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang
akan dicapai adalah “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bernutu bagi
masyarakat” atas isu-isu yang ada sebagaimana tertuang dalam dokumen
rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yaitu :
1. Derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah masih cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah di kawasan timur Indonesia.
2. Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
3. Status Gizi Masyarakat
Renja Dinkes 2017 88
4. Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular
5. Potensi Endemisitas Penyakit Menular
6. Kapasitas SDM Kesehatan untuk fasilitas pelayanan dasar dan rujukan
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan
8. Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan
9. Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan
10. Kasus Shistosomiasis dibawah 1 % serta peran lintas sector terkait belum optimal (Shistosomiasis spesifik daerah)
11. Penguatan upaya Preventif dan promotif dengan melibatkan UKBM
12. Bencana, wabah dan kecelakaan
13. Lemahnya Sistem informasi kesehatan
b. SASARAN RENJA SKPD
Sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun
2017 adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dengan sasaran utama
adalah :
1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui
Pelatihan, magang, bintek, sosialisasi
2. Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
3. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
4. Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Faktor-faktaor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan
pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada visi dan
Misi Gubernur yaitu “ SULAWESI SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING ” yang selanjutnya ditetapkanlah Visi Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah “ MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMA MENUJU
SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING“ dengan 3
(Tiga) Misi 1. Menjamin akses masyarakat terhadap sarana pelayananan
kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Meningkatkan pelayanan
promotif dan preventif 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya
kesehatan.
Renja Dinkes 2017 89
Selanjutnya rencana program dan kegiatan dapat diuraikan pada Tabel T.VI.C.10 sebagai berikut :
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wajib Kesehatan 0 1 3 4 1. Program Upaya
Penyediaan SDM Kesehatan
Outcome : Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi
Provinsi
2208 Orang
1.991.903.777
APBD
2.658 Orang
5.210.649.716
Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi
6,000 Orang - 7.000 Orang -
Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
45% 50%
3 4 0 1 Kegiatan Pendididkan dan pelatihan tenaga kesehatan
Output : 1. Jumlah tenaga kesehatan yang
ditingkatkan kompotensi melalui pendidikan
Provinsi
32 orang
APBD
31 org
2. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompotensi melalui pelatihan
330orang 690 org
3 4 0 2 Kegiatan Perencanaan dan pendayaguaan tenaga kesehatan
3. Persentase Kab/Kota RS kelas C yang tersedia 4 dokter spesialis dasar dan 3 penunjang sesuai standar
Provinsi
50%
APBD
4. Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
5% 15 %
Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi SDM kesehatan
Output : 1. Jumlah tenaga kesehatan yang
memperoleh surat tanda registrasi
Provinsi
1000 Orang
APBD
1.000 org
Renja Dinkes 2017 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. .Program Upaya
Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Outcome : 1. Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas,
Provinsi
86%
.805.191.170
APBD
90%
4.724.284.1981
2. Persentase Puskesmas yang
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,
55% 60%
3. Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat,
81% 83%
4. Persentase rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehataan
83% 50 %
Kegiatan Peningkatan Mutu Peng gunaan dan Distribusi Obat
Output : 1. Persentase Instalasi Farmasi
Kabupaten/Yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar
Provinsi
70%
APBD
75%
2. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial
70% 75%
Kegiatan Peningkatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Output : 1. Persentase Produk Alat Kesehatan
dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat,
Provinsi
55%
APBD
65%
2. Persentase rumah sakit yang memenuhi standar dan mutu sarana prasarana dan alat kesehataan,
50% 60%
3. Persentase puskesmas yang memiliki standar dan mutu sarana prasarana dan alat kesehatan
25% 30%
3.Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer
Outcome Persentase Puskesmas yang Terakreditasi,
25% 663.676.952 APBD 50% 1.736.883.239
Persentase Kecamatan dengan kesiapan akses primer
25% 50%
Renja Dinkes 2017 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
Output 1. Jumlah Puskesmas yang
Terakreditasi,
74Pkm
APBD
153Pusk
2. Jumlah Kecamatan dengan keseipan akses primer
69Kec. 111 Kec
4. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan
Outcome Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi
25%
995.517.889
APBD
50%
2.605.324.858
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Rumah Sakit
Output Jumllah rumah Sakit yang diakreditasi
14 RS
APBD
18 RS
5.Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Outcome Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan,
100%
13.273.571.847
APBD
100%
34.737.664.773
Kegiatan Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS
8 Kab/Kota
APBD
9 Kab/Kota
2. Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan
1.285.501 Jiwa
Jiwa 1.414.051
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah
Outcome : Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional
60%
1.910.571.563
APBD
45 %
740.046.452
Persentase Kabupaten/Kota yang menjalankan Unit Donor Darah
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Output Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga
25%
APBD
40 %
Renja Dinkes 2017 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah
Output Jumlah Kab/Kota yang Melaksnakan pelayanan Unit Donor Darah
8 kab/kota
APBD
10 Kab/Kota
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Outcome : Persentase Persalinan di Fasiltas Kesehatan,
80% 1.194.621.466 85% 3.126.389.830
Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
16% 16%
Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI
55 Pos 65 Pos
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
Output : Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100%
100%
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan perslinan sesuai standar
100% 100%
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standaar
100% 100%
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan
67% 65%
Persentase usia >60 tahun (usila) mendapatkan skrining sesuai standar
100% 100%
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga
Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan kesehatan kerja dasar.
13 Kab 13 Kab
Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 4 PKM yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Olah Raga
5 Kab 7 Kab
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji
25 Kab 30 Pusk
Jumlah pos UKK yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
24 Pos 26 Pos
8. Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
Outcome : Persentase Balita Gizi Buruk
6.5 % 1.736.883.239 5,8% 663.678.592
Persentase Balita Stunting 41% 37 % Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan
Makanan Tambahan 35% 37%
Renja Dinkes 2017 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan
TTD 80% 84%
Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif,
34% 37%
Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan
45% 48%
Persentase Remaja putri mendapat TTD, 43% 45% Persentase bayi baru lahir mendapat IMD
(Inisiasi Menyesui Dini) 37% 40%
9.Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
Output : 1. Prevalensi Rate Penderita
Schistosomiasis (spesifik daerah),
0,9%
2.256.507.214
0.8 %
5.905.403.011
2. Persentase bayi yang mendapat immunisaasi dasar lengkap
82,5 % 85%
3. Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk,
91% 92%
4. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)
100% 100%
5. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk
6 Kab. 7 Kab.
6. Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap
87,5 % 90%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Output : 1. Persentase penduduk
yangmendapatkan pengobatan schistosomiasis
90%
100%
2. Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 Penduduk
157
180 Kasus
3. Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral)
90% 90%
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk,
< 1 % < 1 %
5. Persentase Kab/Kota endemis yang berhasil menurunkan angka microfilaria dibawah 1%
33,3% 44,4 %
6. Persentase rumah/bangunan bebas jentik
> 95% > 95%
Renja Dinkes 2017 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Persentase kasus gigitan hewan
penular rabies yang ditangani sesuai standar
92% 93%
8. Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus (Frambusia)
2 Kab 2 Kab
9. Cakupan penemuan phnemoni balita 75% 80% 10. Menurunnya angka kesakitan kusta 1,50 1,30 11. Jumlah kab/kota yang mempunyai
LROA
7 kab//kota
9 Kab/kota
12. Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengendalian hepaitis
7 kab//kota
9 Kab/kota
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi
13. Jumlah Desa yang melaksanakan imunisasi dasar lengkap
83,5%
83%
10.Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Outcome : 1. Setiap orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) yang dipasung mendapatkan Pelayanan Kesehatan
100%
3.052.921.525
100% 7.989.662.898
2. Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar,
100% 100%
3. Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehtan sesuai standar,
100% 100%
4. Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar,
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Output : 1. Jumlah puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM terpadu,
57 Pusk
76 Pusk
2. Jumlah desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu
601 Desa/kel 803 Desa/kelurahan
3. Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok,
4 Kab/kota 5 Kab/kota
Renja Dinkes 2017 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Persentase perempuan usia 30-50
tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
10 % 15 %
5. Persentse kab/kota yang 5% puskesmasnya melaksanakan pengen dalian kesehatan Indra dan Disfungsional
10 % 20%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
6. Persentase penderita sakit jiwa dan di pasung yang ditangani
60% 70%
11.Program Upaya Kesehatan Lingkungan
Outcome : Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan Sesuai Standar
100%
663.678.592
100%
1.736.883.239
Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat
3 Kab 4 Kab
Kegiatan Peningkatan Pelayanan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencema ran lingkun gan dan pengembangan wilayah sehat
Output : 1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
pelayanan hyginie sanitasi pangan sesuai standar, Prosentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
100 % 17%
100 % 35%
2. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatanan Kawasan Sehat
4 kab/kota 5 Kab
3. Persentase fasilitas kesehatan yang mengelola limbah medis sesuai standar
83Pusk/RS 95 Pusk/RS
4. Jumlah desa/kel yang telah melaksanakan STBM
750 desa/kel 850 desa/kel
5. Prosentase penduduk yang mengkses air minum yang memenuhi syarat.
75% 85%
Renja Dinkes 2017 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.Program Upaya
Kesehatan Laboratorium
Outcome : Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium,
42.000 Sampel
42.000 Sampel 1.592.828.622
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium
Output : 1. Jumlah Sampel yang dilakukan
pemeriksaan
42. 000 Sampel
41. 000 Sampel
2. Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan Kimia Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan
2 Siklus 2 Siklus
3. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis
12 Org 14 Org
4. Terlaksananya bimtek Laboratorium Puskesmas
50 Pusk 50 Pusk
5. Terlaksananya bimtek Laboratorium RS
14 RS 14 RS
13.Program Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
Outcome Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi
Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Output Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih, workshop.
Ju mlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan
13.Program Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
Outcome Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi
100% 4.168.519.773
100%
1.592.828.622
Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Output Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih, workshop.
310 orang 340 Orang
Ju mlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan
Renja Dinkes 2017 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.Program
Pemberdayaan Masyara kat dan Promosi Kesehatan
Outcome 1. Jumlah kebijakan Publik
berwawasan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota,
8 Kebijakan
4.724.284.198
9 Kebijakan
1.805.191.170
2. Jumlah Kabupaten Kota yang mengem bangkan model intervensi menuju keluarga sehat
2 Kab 3 Kab
Kegiatan Pemberdayaan masyara kat/UKBM
Output : 1. Jumlah ormas yang melakukan
MOU/PK dengan Dinas Kesehatan
9 Mitra
10 Mitra
2. Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas kesehatan
2 Mitra 3 Mitra
3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pembinaan kemandirian posyandu
5 Kab 6 Kab
4. Peningkatan kapasitas SDM Promkes 15 % 20 % Kegiatan
Pengembangan promosi kesehatan & teknologi komunikasi informasi & edukasi
Output : 1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat,
4 Kab
6 Kab
1. Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS
45% 50%
2. Penyebaran informasi kesehatan melalui Berbagai saluran media
5 Saluran Media
5 Saluran Media
15.Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan 'Riset Operasional Kesehatan
Outcome
1. Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu
55% 2.542.474.001
60% 971.502.015
2. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang di respon
38% 54%
3. Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring
3 Riset 3 Riset
Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi
Ouput : Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu
4 Kab
6 Kab
Renja Dinkes 2017 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kegiatan
Peningkatan Survailans Epidemologi dan penanggulangan KLB
Output : 2. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
sistem kewaspadaan dini yang di respon
7 Kab 8 Kab
3. Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB) < 24 Jam
100 % 100 %
Kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengem bangan Kesehatan
Output : jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan
3 Riset 3 Riset
16.Program Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan
Outcome : 1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
3 Kab
3.101.403.027
3 Kab
1.185.073.786
2. Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam,
100% 100%
3. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC
2 Kab 3 Kab
Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Output : 1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
penanganan bencana
13 Kab/Kota 13 Kab/Kota
2. Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC)
3 Kab 2 Kab
3. Persentase Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situsi tertentu
100% 100%
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan Masyara kat Pada Situasi Tertentu
Output : Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,
3 Kab
2 Kab
Renja Dinkes 2017 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17.Program Perencanaan
dan Peng anggaran Pembanguna Kesehatan
Outcame : Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %,
10%
2.772.020.490
10%
1.059.213.778
Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal,
100% 100%
Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian
Output Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi,
100%
100%
18.Program Administrasi Kepegawaian, Umum dan Humas
Outcome Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas
100%
3.821.143.127
100%
1.460.092.904
Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan
100% 100%
Kegiatan Pengembangan kapasitas administrasi hukum dan humas kes.
Output : Meningkatnya pelayanan administrasi dan Humas
19.Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
100% 1.736,883.239 100% 663.678.592
Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset
Output : 1. Meningkatnya capaian tindaklanjut
laporan hasil pemeriksaan
100%
100%
2. Terwujudnya penataan aset daerah
100%
100%
20.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome :
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
40% 3.821.143.127
20% 1.460.092.904
Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT :
40% 20%
Renja Dinkes 2017 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21.Program
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
100% 2.872.114 100% 2 634 967
100% 100%
100%
250.532.486
100%
99.551.789
100%
100%
Renja Dinkes 2018 101
BAB IV
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang
disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan
dalam pelaksananaan kegiatan pembangunan dibidang Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah bagi para aparatur pelaksana.
Mengingat strategisnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dari aspek sarana,
prasarana, mutu layanan dan sumberdaya manusia kesehatan dan lain
sebagainya.Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan
penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika
yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program
dan kegiatan tahun ini Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun
ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan
koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan
perencanaan dimasasa-masa yang akan datang.
Semoga Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah, ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman
kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan
pelayanan yang lebih bermutu yang pada akhirnya bisa mencapai Pelayanan
Kesehatan Prima Menuju Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandir dan Berdaya Saing baik
dikawasan Timur Indonesia maupun Indonesia secara menyeluruh.
Palu, Mei 2016
Kepala Dinas Kesehaan Provinsi Sulawesi Tengah,
dr. Anshayari Arsyad, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP.19571020 198801 1 002
TABEL T.VI. C.7
1 3 4 6 8 9 11 12
1 Dinkes 2.568.293.883 1 Dinkes 289.218.302
- Pelayanan Adm Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % - Pelayanan Adm Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 %
2 Dinkes 7.060.660.377 2 Dinkes 3.154.425.927
1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur (Dinkes) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % 3.766.792.950 1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur (Dinkes) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 %
2 Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur (Dinkes) Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % 3.154.425.927 2 Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur (Dinkes) Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 %
3 139.441.500 3 134.441.500
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4 Tersedianya Kebijakan Strategi Pembangunan Kesehatan
5 Dok 3.166.792.840 4 Tersedianya Kebijakan Strategi Pembangunan Kesehatan
5 Dok 3.550.000.000
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5 Dok Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
4
Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
4 Dok Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
2 Dok
Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 Kab Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 Kab
Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN Setiap Akhir Tahun
2 Dok Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN Setiap Akhir Tahun
2 Dok
Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan 1 Dok Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan 1 Dok
Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA
1 Dok Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA
1 Dok
Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel
100 % Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel
100 %
Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti
100 % Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti
95 %
Tersedianya data kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
1 Dok Tersedianya data kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
1 Dok
Tersedianya Peraturan-Peraturan Bidang Kesehatan
1 Dok Tersedianya Peraturan-Peraturan Bidang Kesehatan
1 Dok
Tersedianya laporan keuangan dan aset 1 Dok Tersedianya laporan keuangan dan aset 1 Dok
5 Dinkes Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
100 % 4.164.758.200 5 Dinkes Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
100 % 3.200.000.000
1 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
100 % 3.200.000.000 1 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
100 %
Catatan Pentimg
TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Lokasi Kebutuhan Dana
(Rp)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja NO Program/Kegiatan
RANCNANGAN AWAL RKPD
Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Target Kinerja Capaian Program
Pagu Indikatif
2
Program Pelayanan Adm Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator
5
Target Kinerja Capaian
Program Pelayanan Adm Perkantoran
7 10
1 3 4 6 8 9 11 122 5 7 10
2 Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan
Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota sesuai standar
100 % 964.758.200 2 Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan
Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota sesuai standar
100 %
6 Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan
100 % 5.797.849.945 6 Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan
100 % 12.778.800.000
Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
100 % Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
100 %
7 Dinkes Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90% % 4.364.518.000 7 Dinkes Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90% % 7.144.168.000
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88% % 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88% %
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90% % 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90% %
3 Peningkatan Pelayanan kesehatan usila Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85% % 3 Peningkatan Pelayanan kesehatan usila Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85% %
4 Peningkatan Pelayanan kesehatan khusus dan PMI Cakupan penanganan neonatal komplikasi 80% % 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan khusus dan PMI Cakupan penanganan neonatal komplikasi 80% %
Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat
95% % Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat
95% %
Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90% % Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90% %
Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA
11 Pusk Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA
11 Pusk
Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 % Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 %
Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 99 % Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 99 %
Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
95 % Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
95 %
Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 % Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 %
Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)
75 % Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)
75 %
Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 % Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 %
Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
70 % Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
70 %
Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu.
15 Pusk Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu.
15 Pusk
Jumlah Kabupaten/ kota memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan perkotaan
6 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/ kota memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan perkotaan
6 Kab/Kota
Cakupan kunjungan usia lanjut 70 % Cakupan kunjungan usia lanjut 70
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Peningkatan Pemberdyaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Peningkatan Pemberdyaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin
1 3 4 6 8 9 11 122 5 7 10
Angka kematian jemaah haji sejumlah ≤ 2/1.000 calon jemaah haji
<2 Permil Angka kematian jemaah haji sejumlah ≤ 2/1.000 calon jemaah haji
<2 Permil
8 Dinkes Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 5 Kab/Kota 2.778.752.500 8 Dinkes Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 4 Kab/Kota 2.778.752.500
- Peningkatan Upaya kesehatan rujukan & perbaikan pelayanan
persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
100 % - Peningkatan Upaya kesehatan rujukan & perbaikan pelayanan
persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
90 %
Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU
100 % Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU
60 %
Persentase RS yang melaksanakan PONEK
100 % Persentase RS yang melaksanakan PONEK
95 %
Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
100 % Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
75 %
Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (PPI )
100 % Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (PPI )
100 %
Persentase RS yang melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
100 % Persentase RS yang melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
100 %
Persentase RS yang terakreditasi 100 % Persentase RS yang terakreditasi 100 %
persentase RS yg menerapkan Model Pelayanan Keperawatan Profesional (MPKP)
70 % persentase RS yg menerapkan Model Pelayanan Keperawatan Profesional (MPKP)
65 %
9 Dinkes Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 3.075.000.000 9 Dinkes Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 3.075.000.000
- Penanggulangan dan perbaikan Gizi Masyarakat Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif 70 % - Penanggulangan dan perbaikan Gizi Masyarakat Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif 70 %
RT yang mengkonsumsi garam beryodium 90 % RT yang mengkonsumsi garam beryodium 90 %
Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 %
Ibu Hamil mendapat 90 tablet FE 85 % Ibu Hamil mendapat 90 tablet FE 85 %
Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans 95 % Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans 95 %
Balita ditimbang berat badannya 80 % Balita ditimbang berat badannya 80 %
10 Prevalensi rate penderita shistomiasis 1 % 4.825.000.000 10 Prevalensi rate penderita shistomiasis 1 % 6.787.500.800
1 Angka penemuan kasus malaria < 1 % 1 Angka penemuan kasus malaria < 1 %
Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
90 % Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
80 %
2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
86 % 2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
83 %
Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
95 % Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
90 %
Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
70 % Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
65 %
CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk
>130 CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk
>124
Program Upaya Kesehatan Perorangan kesehatan perorangan di Rumah Sakit
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangnan Penyakit Menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
Program Upaya Kesehatan Perorangan kesehatan perorangan di Rumah Sakit
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangnan Penyakit Menular
1 3 4 6 8 9 11 122 5 7 10
Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
85 % Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
85 %
Cakupan penemuan penderita pnemonia balita
85 % Cakupan penemuan penderita pnemonia balita
80 %
Cakupan pelayanan penderita diare 100 % Cakupan pelayanan penderita diare 100 %
Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
50 % Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
50 %
Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 %
Insident rate (IR) DBD 75 % Insident rate (IR) DBD 65 %
Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 %
11 Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas
78 % 1.071.891.750 11 Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas
75 % 1.156.891.750
1 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat
83 % 1 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat
82 %
Persentase cakupan TPM sehat. 85 % Persentase cakupan TPM sehat. 80 %
Persentase cakupan rumah sehat 90 % Persentase cakupan rumah sehat 85 %
Perentase cakupan TTU sehat 90 % Perentase cakupan TTU sehat 88 %
Persentase Kab/kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/kota Sehat
5 Kab Persentase Kab/kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/kota Sehat
4 Kab
12 Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
8 RS 7.746.740.000 12 Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
7 RS 7.746.740.000
1 Pemenuhan Tenaga Kesehatan Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang
4 RS 1 Pemenuhan Tenaga Kesehatan Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang
3 RS
2 Perencanaan & Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 85 % 2 Perencanaan & Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 80 %
3 Registrasi dan akreditas Tenaga Kesehatan Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
7 RS 3 Registrasi dan akreditas Tenaga Kesehatan Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
6 RS
Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
135 Pusk Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
108 Pusk
UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
7 UTD UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
6 UTD
Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
13 RS Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
13 RS
Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 % Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 %
13 Program Dilingkungan UPT Promkes Dinkes 1.326.871.100,000 13 Program Dilingkungan UPT Promkes Dinkes 3.611.871.100
Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 70 %
Program Sumberdaya Kesehatan
1. Pelayanan Adm Perkantoran
Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan Pengembangan wilayah Sehat
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan Pengembangan wilayah Sehat
Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Sumberdaya Kesehatan
1. Pelayanan Adm Perkantoran
1 3 4 6 8 9 11 122 5 7 10
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
60 %
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
60 %
Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
80 % Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
70 %
Persentase Desa Siaga Aktif 50 % Persentase Desa Siaga Aktif 45 %
Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
45 Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
40
Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
7 Kebijakan Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
5 Kebijakan
Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
11 Kab/kota Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
8 Kab/kota
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
50 % Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
45 %
14 Program Dilingkungan UPT Laboratorium Kes. 1.500.000.000 14 Program Dilingkungan UPT Laboratorium Kes. 2.300.000.000
Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 70 %
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
60 %
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
60 %
Tercapainya Pemeriksaan Sampel 27.000 Sampel Tercapainya Pemeriksaan Sampel 25.000 Sampel
Meningkatnya Rujukan Teknis Laboratorium Puskesemas dan Rumah Sakit
11 Kab/Kota Meningkatnya Rujukan Teknis Laboratorium Puskesemas dan Rumah Sakit
11 Kab/Kota
Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya
16 Orang Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya
14 Orang
15 Program Dilingkungan UPT Surdatin Dinkes 1.015.862.600 15 Program Dilingkungan UPT Surdatin Dinkes 2.200.472.000
Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 70 %
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
60 %
3. Pengembangan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % 3. Pengembangan Sistem Surveilans Epidemiologi Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
60 %
Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
100 % Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
100 %
AFP rate < 15 tahun ≥ 2 % AFP rate < 15 tahun ≥ 2 %
Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 % Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 %
Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
70 % Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
65 %
Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit 12 % Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit 12 %
Penerbitan Buletin SKD 52 % Penerbitan Buletin SKD 52 %
1. Pelayanan Adm Perkantoran
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelayanan Adm Perkantoran
Sarana dan Prasarana Aparatur
Upaya Laboratorium Kesehatan
Pelayanan Adm Perkantoran
Sarana dan Prasarana Aparatur
Upaya Laboratorium Kesehatan
1. Pelayanan Adm Perkantoran
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1 3 4 6 8 9 11 122 5 7 10
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 % Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 %
4 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Tersusunnya Dokumen Master Plan SIKDA Kab/Prov
11 Dok 1.015.862.600 4 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Tersusunnya Dokumen Master Plan SIKDA Kab/Prov
8 Dok
Tersusunnya data satu pintu 5 Kab/Kota Tersusunnya data satu pintu 4 Kab/Kota
Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin
100 % Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin
100 %
Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data
83 % Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data
58 %
5 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Riset Kesehatan
4 Penelitian 5 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Riset Kesehatan
4 Penelitian
Publikasi dan transformasi hasil-hasil Penelitan Pembangunan Kesehatan
100 % Publikasi dan transformasi hasil-hasil Penelitan Pembangunan Kesehatan
100 %
16 Program Dilingkungan UPT Krisis Kesehatan dan Matra Dinkes Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % 2.316.454.895 16 Program Dilingkungan UPT Krisis Kesehatan dan Matra Dinkes Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 60 % 2.776.424.000
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
60 %
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
80 %
Presentase tenaga tersertifikasi kegawat daruratan dalam penanganan krisis kesehatan
80 % Presentase tenaga tersertifikasi kegawat daruratan dalam penanganan krisis kesehatan
80 %
%Tersedianya 1650 org kader kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan
80 % %Tersedianya 1650 org kader kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan
80 %
% Tersedianya 184 Sarana Komunikasi di wilyah kerja dinas kesehatan provinsi
80 % % Tersedianya 184 Sarana Komunikasi di wilyah kerja dinas kesehatan provinsi
80 %
% Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
80 % % Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
80 %
% Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
100 % % Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
100 %
Presentase penaganan Bencana di Kab/kota < 24 jam 100%
100 % Presentase penaganan Bencana di Kab/kota < 24 jam 100%
100 %
Presentase tertangganinya rehabilitasi Secara Pshikis dan Fisik 100%
80 % Presentase tertangganinya rehabilitasi Secara Pshikis dan Fisik 100%
80 %
Presentase tersedianya prasarana pananganan krisis kesehatan akibat bencana
80 % Presentase tersedianya prasarana pananganan krisis kesehatan akibat bencana
80 %
Persentase jemaah calon haji yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan kes haji
100 % Persentase jemaah calon haji yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan kes haji
100 %
Persentase sarana pelayanan kesehatan (PUSKESMAS,RS,DINKES ) di kab/kota yang melaksanakan sistem infomasi kes haji
30 % Persentase sarana pelayanan kesehatan (PUSKESMAS,RS,DINKES ) di kab/kota yang melaksanakan sistem infomasi kes haji
30 %
Angka kematian jemaah calon haji/Jemaah Haji
<2/1000% Angka kematian jemaah calon haji/Jemaah Haji
<2/1000%
Program Kesehatan Lapangan <20 % Program Kesehatan Lapangan <20 %
4. Pemantauan Dan Informasi
5. Kesehatan Haji
1. Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Kesehatan Lapangan
2. Krisis Kesehatan dan Matra :
3. Tanggap Darurat Dan Pemulihan
5. Program Kesehatan Lapangan
1. Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Krisis Kesehatan dan Matra :
3. Tanggap Darurat Dan Pemulihan
4. Pemantauan Dan Informasi
5. Kesehatan Haji
1 3 4 6 8 9 11 122 5 7 10
Angka kesakitan penyakit potensi KLB ( DBD malaria,diare,campak) di lokasi transmigrasi.
<20 % Angka kesakitan penyakit potensi KLB ( DBD malaria,diare,campak) di lokasi transmigrasi.
<20 %
Tersedianya pos pelayanan kesehatan dilokasi Penyelam
33,90 % Tersedianya pos pelayanan kesehatan dilokasi Penyelam
33,90 %
TABEL T.VI. C.5
Target Renja SKPD Tahun
(n-2)
Realisasi Renja SKPD Tahun
(n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program &
Kegiatan s/d Tahun berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4)
Wajib/Kesehatan Daerah Prov Sulteng
02 01 01 01 1 Pelayanan Adm Perkantoran Output : Tersedianya Administrasi Perkantoran
Outcome : Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu
70 70 70 70 100,00 65 205 292,86
02 01 01 02 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
60 60 60 60 100,00 50 170 283,33
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
60 60 60 60 100,00 50 170 283,33
02 01 01 03 3 Peningkatan Disiplin Aparatur
02 01 01 35 4 Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Output : Terlaksananya Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1 Outcome : Tersedianya Kebijakan Strategi Pembangunan Kesehatan
5 Dok 5 5 5 100,00 5 15 300,00
2 Outcome : Tersedianya dokumenperencanaan dan penganggaran
5 Dok 5 5 5 100,00 5 15 300,00
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2013PROVINSI SULAWESI TENGAH
Realisasi Target kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Sampai dengan tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD Tahun 2016
KedeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2 3 4
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
3 Outcome : Tersedianya laporan kinerjapembangunan kesehatan
4 Dok 4 4 4 100,00 4 12 300,00
4 Outcome : Tersedianya costing SPM diKab/Kota
11 Kab 11 11 11 100,00 11 33 300,00
5 Outcome : Tersusunnya laporan keuanganbersumber APBD dan APBNSetiap Akhir Tahun
2 Dok 2 2 2 100,00 2 6 300,00
6 Outcome : Tersusunnya LAKIP DinasKesehatan
1 Dok 1 1 1 100,00 1 3 300,00
7 Outcome : Tersedianya dokumenkesepakatan Rapat KerjaKesehatan Daerah(RAKESKESDA
1 Dok 1 1 1 100,00 1 3 300,00
8 Outcome : Terciptanya sistem pengelolaan/penatausahaan keuangan yangtransparan dan akntabel
100 % 100 100 100 100,00 90 290 290,00
9 Outcome : Persentase temuan hasilpengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti
85 % 100 100 100 100,00 85 285 335,29
10 Outcome : Tersedianya data kepegawaianDinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Tengah
1 Dok 1 1 1 100,00 1 3 300,00
11 Outcome : Tersedianya Peraturan-PeraturanBidang Kesehatan
1 Dok 1 1 1 100,00 1 3 300,00
12 Outcome : Tersedianya laporan keuangandan aset
1 Dok 1 1 1 100,00 1 3 300,00
02 01 01 15 5 Obat dan Perbekalan Kesehatan
Output : Terlaksananya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
1 Outcome : Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
100 % 53 85 70,82 83,32 95 218,82 218,82
2 Outcome : Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
100 % 77 70 70 100,00 80 227 227,00
3 Outcome : Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota sesuai standar
100 % 65 65 65 100,00 80 210 210,00
02 01 01 19 6 Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Output : Terlaksananya Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat
1 Outcome : Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
2 Outcome : Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
02 01 01 16 7 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Output : Terlaksananya Upaya Kesehatan Dasar kepada masyarakat
2 Output : Terlaksananya Pelaynan kesehatan Ibu dan Anak
1 Outcome : Cakupan kunjungan neonatal (KN1)
90 % 78,84 97 86,8 89,48 90 255,64 284,04
2 Outcome : Cakupan kunjungan neonatal lengkap
80 % 75,61 84 77,41 92,15 86 239,02 298,78
3 Outcome : Cakupan Pelayanan kesehatan bayi
90 % 65,12 86 67,9 78,95 87 220,02 244,47
4 Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
85 % 54 81 54 66,67 83 191 224,71
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
5 Outcome : Cakupan penanganan neonatal komplikasi
80 % 64 70 64 91,43 75 203 253,75
6 Outcome : Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat
95 % 56,28 92 51,6 56,09 94 201,88 212,51
7 Outcome : Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90 % 45 70 81,82 116,89 80 206,82 229,80
8 Outcome : Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA
11 Pusk 11 11 22 200,00 8 41 372,73
9 Outcome : Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 % 72,3 55 45,72 83,13 57 175,02 291,70
10 Outcome : Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)
100 % 86,8 97 86,8 89,48 98 271,6 271,60
11 Outcome : Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
96 % 72,7 90 74,6 82,89 93 240,3 250,31
12 Outcome : Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 % 74,5 88 74,33 84,47 89 237,83 264,26
13 Outcome : Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)
75 % 63 88 74,14 84,25 72 209,14 278,85
14 Outcome : Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 % 62 63 56 88,89 64 182 280,00
15 Outcome : Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
70 % 18 62 56 90,32 65 139 198,57
16 Outcome : Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu.
20 Pusk 6 9 10 111,11 12 28 140,00
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
17 Outcome : Jumlah Kabupaten/ kota memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan perkotaan
11 Kab/Kota 8 11 11 100,00 4 23 209,09
02 01 01 33 8 Upaya Kesehatan Perorangan Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Terhadap Masyarakat
1 Outcome : Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B
5 Kab/Kota 1 2 2 100,00 3 6 120,00
2 Outcome : persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
100 % 80 75 80 106,67 80 240 240,00
3 Outcome : Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU
100 % 20 40 20 50,00 50 90 90,00
4 Outcome : Persentase RS yang melaksanakan PONEK
100 % 60 85 60 70,59 90 210 210,00
5 Outcome : Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
100 % 20 40 20 50,00 60 100 100,00
6 Outcome : Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (PPI )
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
7 Outcome : Persentase RS yang melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
100 % 50 70 50 71,43 100 200 200,00
8 Outcome : Persentase RS yang terakreditasi 100 % 65 85 85 100,00 100 250 250,00
9 Outcome : persentase RS yg menerapkan Model Pelayanan Keperawatan
70 % 15 70 70 100,00 55 140 200,00
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
02 01 01 20 9 Perbaikan Gizi Masyarakat Output : Terlaksananya Penanangan Perbaikan Gizi Masyarakat di Sulawesi Tengah
1 Outcome : Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
2 Outcome : Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif
70 % 35,45 85 30,2 35,53 65 130,65 186,64
3 Outcome : RT yang mengkonsumsi garam beryodium
90 % 0 85 93 109,41 85 178 197,78
4 Outcome : Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A
90 % 0 90 77 85,56 90 167 185,56
5 Outcome : Ibu Hamil mendapat 90 tablet FE 90 % 73,12 78 49,4 63,33 90 212,52 236,13
6 Outcome : Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans
95 % 50,87 100 100 100,00 90 240,87 253,55
7 Outcome : Balita ditimbang berat badannya 80 % 100 70 70 100,00 75 245 306,25
02 01 01 22 10 Pencegahan dan Penanggulangnan Penyakit Menular
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Lansung, maupun
1 Prevalensi rate penderita shistomiasis
< 1 % 2,21 4 1,13 28,25 2 5,34
2 Outcome : Angka penemuan kasus malaria < 1 % 3,08 ≤ 1 2,41 <1%
3 Outcome : Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
100 % 30 50 50 100,00 70 150 150,00
4 Outcome : Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
90 % 90 90 90 100,00 80 260 288,89
5 Outcome : Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
100 % 100 100 100 100,00 85 285 285,00
6 Outcome : Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
80 % 80 80 80 100,00 60 220 275,00
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
7 Outcome : CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk
>137 >112 >118
8 Outcome : Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
85 % 85 85 39,91 46,95 85 209,91 246,95
9 Outcome : Cakupan penemuan penderita pnemonia balita
100 % 100 60 60 100,00 70 230 230,00
10 Outcome : Cakupan pelayanan penderita diare
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
11 Outcome : Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
100 % 100 20 20 100,00 25 145 145,00
12 Outcome : Penurunan Angka Kecacatan kusta
< 5 % <5 <5 <5 100,00 <5
13 Outcome : Insident rate (IR) DBD 45 % 85 85 100,00 75 160 355,56
14 Outcome : Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % <1%
02 01 01 21 11 Pengembangan Lingkungan Sehat Output : Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Masyarakat
1 Outcome : Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas
80 % 80 90 84,5 93,89 70 234,5 293,13
2 Outcome : Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat
85 % 71,3 67 78,2 116,72 80 229,5 270,00
3 Outcome : Persentase cakupan TPM sehat. 87 % 68,39 65 76,38 117,51 78 222,77 256,06
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
4 Outcome : Persentase cakupan rumah sehat 90 % 66,37 79 79 100,00 82 227,37 252,63
5 Outcome : Perentase cakupan TTU sehat 90 % 71,6 82 86,58 105,59 87 245,18 272,42
6 Outcome : Persentase Kab/kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/kota Sehat
85 % 9 36 36 100,00 2 47 55,29
02 01 01 34 12 Sumberdaya Kesehatan Output : Terlaksananya Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan Lewat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
1 Outcome : Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
9 RS 4 5 3 60,00 6 13 144,44
2 Outcome : Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang
5 RS 2 2 0 - 3 5 100,00
3 Outcome : Persentase Desa memiliki tenaga Bidan
90 % 62,42 70 79,25 113,21 75 216,67 240,74
4 Outcome : Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
8 RS 3 4 1 25,00 5 9 112,50
5 Outcome : Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
136 Pusk 50 54 20 37,04 81 151 111,03
6 Outcome : UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
8 UTD 1 5 2 40,00 5 8 100,00
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
7 Outcome : Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
13 RS 9 11 8 72,73 12 29 223,08
8 Outcome : Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 % 100 100 55,1 55,10 100 255,1 255,10
13 Program Dilingkungan UPT Promkes 0
02 01 04 01 Pelayanan Adm Perkantoran Outcome : Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu
100 % 65 65 65,00
02 01 04 02 Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
100 % 50 50 50,00
Outcome : Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
100 % 50 50 50,00
02 01 01 19 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Output : Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan dan Promosi Kesehatan Masyarakat
1 Outcome : Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
85 % 30,92 60 30,92 51,53 65 126,84 149,22
2 Outcome : Persentase Desa Siaga Aktif 55 % 52,06 30 30 100,00 40 122,06 221,93
3 Outcome : Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
50 61,7 25 25 100,00 30 116,7 233,40
4 Outcome : Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
7 Kebijakan 5 3 5 166,67 4 14 200,00
5 Outcome : Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
11 Kab/kota 3 4 4 100,00 6 13 118,18
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
6 Outcome : Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
65 % 30 35 19,72 56,34 40 89,72 138,03
14 Program Dilingkungan UPT Laboratorium Kes.
02 01 03 01 Pelayanan Adm Perkantoran Outcome : Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu
85 % 85 85 85 100,00 65 235 276,47
02 01 03 02 Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
80 % 80 80 80 100,00 50 210 262,50
Outcome : Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
75 % 75 75 75 100,00 50 200 266,67
02 01 03 33 Upaya Laboratorium Kesehatan Output : Terlaksananya Upaya Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1 Outcome : Tercapainya Pemeriksaan Sampel
##### Sampel 20000 19000 21000 110,53 23000 64000 213.333,33
2 Outcome : Meningkatnya Rujukan Teknis Laboratorium Puskesemas dan
11 Kab/Kota 11 11 11 100,00 10 32 290,91
3 Outcome : Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya
18 Orang 8 10 10 100,00 12 30 166,67
15 Program Dilingkungan UPT Surdatin
02 01 05 01 Pelayanan Adm Perkantoran Outcome : Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu
85 % 85 85 85 100,00 65 235 276,47
02 01 05 02 Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
80 % 80 80 80 100,00 50 210 262,50
02 01 05 22 Pengembangan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
Outcome : Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
75 % 75 75 75 100,00 50 200 266,67
Output : Terlaksananya Pengembangan Sistem Surveilans Epedemiologi Kesehatan Bagi Masyarakat.
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
1 Outcome : Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
2 Outcome : AFP rate < 15 tahun ≥ 2 % 3,4 >2 4,27 4,37 > 2 218,50
3 Outcome : Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 % 3 4 5 125,00 5 13 260,00
4 Outcome : Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
70 % 85 40 63,2 158,00 60 208,2 297,43
5 Outcome : Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit
12 % 12 12 12 100,00 12 36 300,00
6 Outcome : Penerbitan Buletin SKD 52 % 24 52 52 100,00 52 128 246,15
7 Outcome : Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
02 01 05 36 Pengembangan Sistem Informasi KesehatanOutput : Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
1 Outcome : Tersusunnya Dokumen Master Plan SIKDA Kab/Prov
11 Dok 1 4 1 25,00 6 8 72,73
2 Outcome : Tersusunnya data satu pintu 6 Kab/Kota 1 4 1 25,00 2 4 66,67
3 Outcome : Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
4 Outcome : Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data
100 % 0 0 0 33 33 33,00
Penelitian & Pengembangan KesehatanOutput : Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas penelitian di Bidang Kesehatan
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
1 Outcome : Pengembangan dan Pelaksanaan Riset Kesehatan
4 Penelitian 1 1 1 100,00 1 3 75,00
2 Outcome : Publikasi dan transformasi hasil-hasil Penelitan Pembangunan Kesehatan
100 % 100 100 100 100,00 100 300 300,00
0
01 01 06 01 16 Program Dilingkungan UPT Krisis Kesehatan dan Matra Outcome : Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu
85 % 85 85 85 100,00 65 235 276,47
02 01 06 02 Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
80 % 80 80 80 100,00 50 210 262,50
Outcome : Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % 70 70 70 100,00 50 190 271,43
02 01 06 36 Krisis Kesehatan dan Matra : 1 Output : Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra :
2 Outcome : Presentase tenaga tersertifikasi kegawat daruratan dalam penanganan krisis kesehatan
100 % 100 100 100 100,00 60 260 260,00
3 Outcome : %Tersedianya 1650 org kader kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan
100 % 0 60 60 60,00
4 Outcome : % Tersedianya 184 Sarana Komunikasi di wilyah kerja dinas kesehatan provinsi
100 % 0 60 60 60,00
5 Outcome : % Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
100 % 0 60 60 60,00
6 Outcome : % Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
100 % 0 60 60 60,00
5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11= (10/4) 1 2 3 4
Tanggap Darurat Dan Pemulihan 7 Outcome : Presentase penaganan Bencana di Kab/kota < 24 jam 100%
100 % 100 100 200 200,00
Pemantauan Dan Informasi 8 Outcome : Presentase tertangganinya rehabilitasi Secara Pshikis dan Fisik 100%
100 % 60 60 60,00
9 Outcome : Presentase tersedianya prasarana pananganan krisis kesehatan akibat bencana
100 % 60 60 60,00
Program Kesehatan Haji 10 Outcome : Persentase jemaah calon haji yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan kes haji
100 % 100 100 100,00
11 Outcome : Persentase sarana pelayanan kesehatan (PUSKESMAS,RS,DINKES ) di kab/kota yang melaksanakan sistem infomasi kes haji
100 % 100 100 100,00
12 Outcome : Angka kematian jemaah calon haji/Jemaah Haji
100 % <2/1000 -
Program Kesehatan Lapangan 13 Outcome : Program Kesehatan Lapangan<2/1000 <25%
14 Outcome : Angka kesakitan penyakit potensi KLB ( DBD malaria,diare,campak) di lokasi transmigrasi.
< 10 % <25%
15 Outcome : Tersedianya pos pelayanan kesehatan dilokasi Penyelam
65 % 8,90 8,9 13,69
Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah
dr. ANSHAYARI ARSYAD, M.KesNIP. 19571020 198801 1 002
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
2015 2016
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95 Cakupan kunjungan ibu hamil dg pelayanan ANC (K1 s.d K4) 90 93 95 95 74,60 70,8 95,00 96,00
Cakupan 90 tablet FE bumil
Cakupan kunjungan ibu hamil dg pelayanan ANC (K 4)
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (kunjungan 4x & 90 tab. FE)
Cakupan ANC kunjungan rumah bumil
Cakupan konseling bumil (KIP)
Frekuensi pendataan bumil per periode kehamilan
Frekuensi pelayanan ANC K4
Frekuensi kunjungan rumah bumil per periode kehamilan (drop out)
Frekuesi konseling bumil (KIP)
Frekuensi pelatihan KIP/Konseling
Jumlah angkatan pelatihan KIP/Konseling
Lama pelatihan Kip/Konseling
Frekuensi supervisi Puskesmas ke Polindes
Frekuensi supervisi Kabupaten ke Puskesmas
Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas
Frekuensi pertemuan PWS-KIA tingkat Kabupaten
Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas
Frekuensi pertemuan evaluasi tingkat Kabupaten
Frekuensi pertemuan perencanaan (di Kabupaten)
Jumlah peserta pelatihan KIP/Konseling per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan KIP/Konseling per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan KIP/Konseling per angkatan
Bahan pertemuan evaluasi & PWS-KIA per orang
Bahan pelatihan KIP/Konseling
Formulir pendataan bumil
Buku register kohort ibu
Simpus
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS KESEHTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ANALISIS
NOSPM /
Standar Nasional
IKK
REALISAASI CAPAIAN
Indikator
TARGET RENSTRA SKPD PROYEKSI
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 80 - Jumlah Pendarahan
88 72,00 75,00 80,00 63,00 74,1 75,00 75,00
- Jumlah Preeklamsia/eklamsia
- Jumlah Infeksi
- Jumlah Anafilaktik shok
- Jumlah Robekan jalan lahir
Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang dirujuk
Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang mendapatkan trasfusi darah
Cakupan ibu dg komplikasi kebidanan yang mendapatkan test darah
Frekuensi pelatihan persiapan pelayanan antenatal
Jumlah angkatan pelatihan Pelayanan antenatal
Lama pelatihan pelayanan antenatal
Frekuensi pertemuan persiapan pertolongan persalinan
Frekuensi pertemuan Persiapan Pendeteksian ibu dg komplikasi kebidanan
Frekuensi deteksi ibu dg komplikasi kebidanan
Frekuensi pertemuan pembentukan tim P2KP Kab./Kota
Frekuensi pelatihan tim PONEK/PONED
Jumlah angkatan pelatihan tim PONEK/PONED
Lama pelatihan tim PONEK/PONED
Frekuensi monev Puskesmas
Frekuensi monev Kab./Kota
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan pembentukan P2KP Kab./Kota (LS)
Jumlah peserta pelatihan persiapan pelayanan antenatal per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan persiapan pelayanan antenatal per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan persiapan pelayanan antenatal per angkatan
Jumlah peserta pelatihan PONEK/PONED per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan PONEK/PONED per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan PONEK/PONED per angkatan
Jumlah peserta pendidikan Dr. Spesialis Obgin & Anestasi
--> kerja sama dg Fak. Kedokteran
Jumlah Dr. Spesialis Obgin & Anestasi yg di kontrak
Jumlah Dr. Spesialis Obgin & Anestasi yg di rekrut
& ditempatkan
Jumlah tenaga pendamping rujukan ibu dg komplikasi kebidanan per 1 x rujukan
Jumlah tenaga monev ibu dg komplikasi kebidanan (petugas Pusk.) per Pusk.
Jumlah tenaga monev ibu dg komplikasi kebidanan (petugas Kab./Kota)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan persiapan pendektesian bumil risti/komplikasi per orang
Bahan pertemuan pembentukan tim P2KP Kab./Kota per orang
Bahan pelatihan persiapan pelayanan antenatal per orang
Bahan pelatihan PONEK/PONED per orang
Bahan pertemuan persiapan persalinan per orang
Juklak dan juknis bank darah
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Biaya pendidikan dr. spesialis obsgin & anestasi/tahun
Kontrak dr. spesialis obsgin & anestasi/tahun
Biaya rekurtmen & penempatan dr. spesialis obgin & anestasi
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir deteksi bumil risti
Formulir rujukan bumil risti
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
90 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/nakes 84,1 57 60 87 76,1 65,05 87,00 89,00
Frekuensi pertemuan/rapat kemitraan Bidan - Dukun
Frekuensi pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Jumlah angkatan pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Lama pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Frekuensi pelatihan dan magang APN
Jumlah angkatan pelatihan dan magang APN
Lama pelatihan dan magang APN
Frekuensi pegiriman peserta pelatihan dan magang APN
Lama pegiriman peserta pelatihan magang APN
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan kemitraan Bidan - Dukun per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan kemitraan Bidan - Dukun per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan kemitraan Bidan - Dukun per angkatan
Jumlah peserta pelatihan + magang APN
Jumlah narasumber lokal pelatihan + magang APN
Jumlah narasumber luar pelatihan + magang APN
Jumlah peserta yg dikirim utk pelatihan + magang APN (dilaksanakian di luar)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan/rapat kemitraan Bidan - Dukun
Bahan pelatihan kemitraan Bidan - Dukun
Bahan pelatihan & magang APN per orang
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Transport pengiriman peserta pelatihan magang APN per peserta
Uang harian peserta yg dikirim utk pelatihan + magang APN per peserta per hari
Biaya pelatihan+ magang APN per orang
Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90 Cakupan kunjungan ibu nifas 88 89 90 90 74.33 70,27 90,00 90,00
Cakupan kunjungan rumah bufas (drop out)
Frekuensi konsultasi bufas (petugas Puskesmas)
Monitoring dan Evaluasi Bufas
Jumlah neonatus (1 - 28 hari)
Cakupan kunjungan neonatus
Frekuensi kunjungan neonatus
Frekuensi kunjungan rumah bufas dan neonatus (drop out)
Formulir bufas dan neonatus
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 70 75 80 80 64,00 75,2 80,00 80,00
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang dirujuk
Frekuensi pertemuan penyusunan Tim AMP (LS)
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan penyusunan tim AMP
Jumlah peserta pendidikan Dr. Spesialis Anak
--> kerja sama dg Fak. Kedokteran
Jumlah Dr. Spesialis Anak yg di kontrak
Jumlah Dr. Spesialis Anak yg di rekrut & ditempatkan
Jumlah tenaga pendamping rujukan per sekali rujukan
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan penyusunan tim AMP per orang
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Biaya pendidikan dr. spesialis anak/tahun
Kontrak dr. spesialis anak/tahun
Biaya rekurtmen & penempatan dr. spesialis anak
Transport petugas pendamping rujukan neonatus dg komplikasi
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir rujukan neonatus dengan komplikasi
Cakupan kunjungan bayi. 90 Cakupan kunjungan bayi 86 87 88 90 69,90 69,5 90,00 90,00
Frekuensi kunjungan bayi
Frekuensi pelatihan MTBS
Jumlah angkatan pelatihan MTBS
Lama pelatihan MTBS
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan MTBS per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan MTBS per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan MTBS per angkatan
Bahan Non Medis
Bahan peletihan MTBS per orang
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir kunjungan bayi
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 100 Cakupan desa UCI 80 80 83 83 60,00 80,0 83,00 83,00
Cakupan imunisasi lengkap pd bayi (< 12 bulan)
Cakupan imunisasi anak sekolah (kelas 1-3 SD)
Cakupan Imunisasi ibu hamil
Cakupan imunisasi wanita usia subur (WUS)
Cakupan sweeping bayi (< 12 bulan)
Cakupan anak (umur 12-59 bulan) dg imunisasi tdk lengkap
Cakupan kasus KIPI (imunisasi bayi < 12 bulan)
Cak. kasus KIPI (imunisasi bayi < 12 bulan) dg perawatan
Jumlah hari rawat
Cakupan desa dg cakupan imunisasi rendah
Frekuensi pengambilan vaksin Puskesmas ke Kab./Kota
Frekuensi pengambilan vaksin Kab./Kota ke Propinsi
Frekuensi penyuluhan & imunisasi anak sekolah SD (per sekolah)
Frekuensi pertemuan/rapat sweeping
Frekuensi Rapat Pemantapan Program
Frekuensi Rapat Lintas Program
Frekuensi Rapat Lintas Sektor
Frekuensi Pertemuan Konsultasi
Frekuensi pelatihan
Jumlah angkatan pelatihan
Lama pelatihan
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi
Lama survey
Lama pelatihan petugas survey
Frekuensi pelatihan petugas survey
Frekuensi supervisi
Lama analisis data
Frekuensi seminar
Frekuensi PIN
Frekuensi Sub PIN
Frekuensi Catch Up Campaign Campak
Tenaga & Sarkes
Jumlah petugas inunisasi bayi (per Puskesmas)
Jumlah petugas imunisasi anak sekolah (per sekolah)
Jumlah petugas imunisasi WUS (per puskesmas)
Jumlah petugas ambil vaksin (Kabupaten)
Jumlah petugas ambil vaksin (per Puskesmas)
Jumlah petugas sweeping (Per Puskesmas)
Jumlah peserta pertemuan/rapat sweeping
Jumlah petugas backlog fighting (per Puskesmas)
Jumlah peserta pertemuan/rapat backlog fighting
Jumlah petugas penyuluhan imunisasi
Jumlah petugas penyuluhan WUS (per Puskesmas)
Peserta Rapat Pemantapan Program
Peserta Rapat Lintas Program
Peserta Rapat Lintas Sektor
Peserta Pertemuan Konsultasi
Jumlah peserta pelatihan per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan imunisasi
Jumlah narasumber luar pelatihan imunisasi
Jumlah petugas pemeriksaan kasus KIPI (per Puskesmas)
Jumlah petugas monitoring dan evaluasi (per Puskesmas)
Jumlah petugas survey per Puskesmas (per Puskesmas)
Jumlah pelatih pelatihan petugas survey
Jumlah petugas supervisi
Jumlah petugas analisis data
Jumlah peserta seminar hasil
Jumlah petugas pecatat suhu ruangan
Jumlah Petugas PIN (per episode per Puskesmas)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan sweeping/backlog fighting per orang
Bahan Rapat Pemantapan Program per orang
Bahan Rapat Lintas Program per orang
Bahan Rapat Lintas Sektor per orang
Bahan Pertemuan Konsultasi per orang
Bahan Pelatihan per orang
Buku imunisasi bayi
Buku imunisasi anak sekolah
Buku imunisasi WUS
Buku sweeping
Buku backlog fighting
Buku pencatatan suhu tempat penyimpanan
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
Transport per petugas ambil vaksin (Kabupaten)
Transport per petugas ambil vaksin (Puskesmas)
Biaya perawatan per hari rawat
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir imunisasi
Cakupan pelayanan anak balita. 90 Cakupan kunjungan anak balita (mendapatkan Vitamin A) 81 84 85 85 54,00 40,7 85,00 85,00
Cakupan anak balita BGM
Cakupan balita BGM yang dirujuk
Frekuensi pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan
Jumlah angkatan pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan
Lama pelatihan petugas pemantauan pertumbuhan
Frekuensi pemberian vitamin A
Tenaga & Sarkes
Jumlah tenaga pendamping rujukan anak Balita
Jumlah peserta pelatihan pemantau pertumbuhan anak balita
Jumlah narasumber lokal pelatihan pemantau pertumbuhan anak balita
Jumlah narasumber luar pelatihan pemantau pertumbuhan anak balita
Bahan Non Medis
Bahan pelatihan pemantauan pertumbuhan anak balita per orang
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir Kunjungan Balita
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.
100 Data Program 100 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan bayi 6-11 bulan dari gakin
Cakupan anak 12-24 bulan dari gakin
Cakupan anak 6-24 bulan dari gakin yang mendapat MP-ASI
Lama pemberian MP-ASI
Frekuensi pelatihan tatalaksana MP-ASI
Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana MP-ASI
Lama pelatihan tatalaksana MP-ASI
Frekeunsi sosialisasi program MP-ASI
Frekuensi distribusi MP-ASI ke Puskesmas (petugas Kabupaten)
Frekuensi distribusi MP-ASI ke Gakin (petugas Puskesmas)
Frekuensi monev ke Puskesmas (petugas Kabupaten)
Frekuensi monev ke Desa (petugas Puskesmas)
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Jumlah narasumber lokal pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Jumlah narasumber luar pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Jumlah petugas penyuluhan MP-ASI (per Puskesmas)
Jumlah petugas penyimpanan dan distribusi MP-ASI (per Puskesmas)
Jumlah petugas distribusi ke balita gakin (per Puskesmas)
Jumlah petugas monev (tenaga Puskesmas per Puskesmas)
Jumlah petugas monev (tenaga Dinkes)
Bahan Non Medis
Bahan pelatihan penyelenggaraan pemberian MP-ASI
Bahan MP-ASI
Sawa gudang penyimpanan MP-ASI per tahun
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir Penyimpanan dan Distribusi MP-ASI
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan. 100 Data Program 100 100 100 100 100,00 100,0 100,00 100,00
Perkiraan balta gizi buruk
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
Frek. pertemuan perenc. penyiapan sarana/prasarana tatalaksana gizi buruk
Frekuensi pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
Jumlah angkatan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
Lama pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
Frekuensi pertemuan perenc.persiapan sarana & prasarana
Frekuensi monev ke Puskesmas (petugas Kabupaten)
Frekuensi monev ke Desa (petugas Puskesmas)
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan perencanaan penatalaksana balita gizi buruk
Jumlah peserta pelatihan penatalaksanaan gizi buruk
Jumlah narasumber lokal pelatihan penatalaksanaan gizi buruk
Jumlah narasumber luar pelatihan penatalaksanaan gizi buruk
Jumlah petugas monev (tenaga Puskesmas per Puskesmas)
Jumlah petugas monev (tenaga Dinkes)
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan perenc.penyiapan sarana & prasarana perawatan balita gizi buruk
Bahan pelatihan tatalaksana balita gizi buruk
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 100 Data Program 92 94 95 95 56,28 30,45 95,00 95,00 93
Cak. pemeriksaan kes. siswa kls 1 SD ol guru/UKS/UKGS, dr. kecil & nakes terlatih
Frekuensi Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Anggaran
Frekuensi Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Logistik
Frekuensi Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pelatihan
Frekuensi pelatihan guru UKS/UKGS
Lama pelatihan guru UKS/UKGS
Jumlah angk. pelatihan guru UKS/UKGS
Frekuensi pelatihan dokter kecil
Lama pelatihan dokter kecil
Jumlah angk. pelatihan dokter kecil
Frekuensi pelatihan Nakes
Lama pelatihan nakes
Jumlah angkatan pelatihan nakes
Frek. pemeriksaan kes. siswa kls 1 SD ol guru/UKS/UKGS, dr. kecil & nakes terlatih
Frekuensi Pencatatan dan pelaporan
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pertemuan perencanaan anggaran per 1 x pertemuan (siswa SD)
Jumlah peserta pertemuan perencanaan logistik per 1 x pertemuan (siswa SD)
Jumlah peserta pertemuan perencanaan pelatihan per 1 x pertemuan (siswa SD)
Jumlah peserta pelatihan Guru UKS/UKGS per angk.
Jumlah narasumber lokal pelatihan Guru UKS/UKGS per angk.
Jumlah narasumber luar pelatihan Guru UKS/UKGS per angk.
Jumlah peserta pelatihan dokter kecil per angk.
Jumlah narasumber lokal pelatihan dokter kecil per angk.
Jumlah narasumber luar pelatihan dokter kecil per angk.
Jumlah peserta pelatihan petugas kesehatan per angk.
Jumlah narasumber lokal pelatihan petugas kesehatan per angk.
Jumlah narasumber luar pelatihan petugas kesehatan per angk.
Jumlah tenaga pemeriksaan kesehatan (nakes) siswa SD per sekolah
Bahan Non Medis
Bahan pertemuan perencanaan anggaran per orang
Bahan pertemuan perencanaan logistik per orang
Bahan pertemuan perencanaan pelatihan per orang
Bahan pelatihan guru UKS/UKGS per orang
Bahan pelatihan dokter kecil per orang
Bahan pelatihan petugas kesehatan per orang
Buku register anak sekolah (murid SD)
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir pemeriksaan anak sekolah (murid SD)
12 Cakupan peserta KB Aktif 70 Data Program 63 64 65 65 62,00 57,89 65,00 65,00 89
Jumlah peserta KB
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif konseling masa nifas di sarkes
Jumlah akseptor IUD
Jumlah akseptor MOP
Jumlah akseptor MOW
Jumlah akseptor suntik
Jumlah akseptor inplant
Jumlah akseptor pil
Jumlah akseptor kondom
Jumlah akseptor IUD dr peserta KB aktif
Jumlah akseptor MOP aktif
Jumlah akseptor MOW aktif
Jumlah akseptor suntik dr peserta KB aktif
Jumlah akseptor inplant dr peserta KB aktif
Jumlah akseptor pil dr peserta KB aktif
Jumlah akseptor kondom aktif
Jumlah akseptor IUD baru
Jumlah akseptor MOP baru
Jumlah akseptor MOW baru
Jumlah akseptor suntik baru
Jumlah akseptor inplant baru
Jumlah akseptor pil baru
Jumlah akseptor kondom baru
Cakupan pelayanan operatif (% dari peserta KB aktif)
Cakupan folow up akseptor IUD
Cakupan folow up akseptor suntik
Cakupan folow up akseptor implant
Frekuensi penyuluhan KB per posyandu
Frekuensi penyiaran selama setahun
Frekuensi konseling
Frekuensi pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)
Frekuensi pelatihan Peningkatan Kinerja
Frekuensi pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB
Jumlah angkatan pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)
Jumlah angkatan pelatihan Peningkatan Kinerja
Jumlah angkatan pelatihan ABPK Ber-KB
Lama pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)
Lama pelatihan Peningkatan Kinerja
Lama pelatihan ABPK Ber-KB
Tenaga & Sarkes
Jumlah tenaga penyuluh KB
Jumlah tenaga pemeriksaan & pelayanan KB
Jumlah tenaga konseling (konselor)
Jumlah peserta pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)
Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kinerja
Jumlah peserta pelatihan ABPK Ber-KB
Jumlah nara sumber lokal pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)
Jumlah nara sumber luar pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)
Jumlah nara sumber lokal pelatihan Peningkatan Kinerja
Jumlah nara sumber luar pelatihan Peningkatan Kinerja
Jumlah nara sumber lokal pelatihan ABPK Ber-KB
Jumlah nara sumber luar pelatihan ABPK Ber-KB
Jumlah tenaga pelayanan follow up
Bahan Non Medis
Bahan pelatihan CTU
Bahan pelatihan peningkatan kinerja
Bahan pelatihan penggunaan ABPK ber KB
Radio Spot
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. 100 Data Program 65 70 80 90 65,00 70,0 90,00 100,00
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
Perkiraan kasus AFP non polio pd penduduk < 15 tahun
Cakupan kasus AFP non polio pd penduduk < 15 tahun yang ditangani
Frekuensi pertemuan lintas program
Frekuensi pertemuan lintas sektor
Frekuensi pencarian/penemuan kasus
Frekuensi pengambilan specimen tinja
Frekuensi pengiriman/pemeriksaan specimen ke laboratorium
Frekuensi kunjungan ulang
Frekuensi pelaporan
B. Penemuan penderita pneumonia balita
Jumlah balita umur 2 bulan - 5 tahun
Perkiraan kasus pneumonia balita
Cakupan penemuan kasus Pneumonia balita
Cakupan kasus Pneumonia balita yg ditangani
Cakupan kasus yang dirujuk
Frekuensi penyuluhan
Frekuensi penyiaran selama setahun
Frekuensi pertemuan kemitraan
Frekuensi pelatihan
Jumlah angkatan pelatihan
Lama pelatihan per 1 x pelatihan
Frekuensi surveilan
Frekuensi monev
C. Penemuan penderita baru TBC BTA positif
Perkiraan jumlah kasus penderita TBC BTA +
Cakupan penderita TBC BTA + yang diobati
Frekuensi monev (Puskesmas)
Frekuensi monev (Kab./Kota)
Frekuensi pelaporan
Frekuensi penyuluhan
Frekuensi penyiaran selama setahun
Frekuensi pengelolaan logistik
D. Penderita DBD yang ditanganiperkiraan jumlah kasus penderita DBD
Cakupan penderita DBD yang ditangani
Jumlah Fokus
Frekuensi penyemprotan per fokus
Frekuensi penyuluhan KIE
Frekuensi penayangan di TV
Frekuensi pelatihan
Jenis pelatihan
Lama pelatihan
Jumlah angkatan
Frekuensi pertemuan pokjanal DBD
Frekuensi Monev
E. Penemuan penderita diareperkiraan jumlah kasus penderita diare
Cak. balita dg diare yg berkunjung ke sarkes (ditangani sesuai standar)
Frekuensi pengiriman logistik
Frekuensi penyuluhan KIE
Frekuensi pelatihan
Lama pelatihan
Jumlah angkatan
Frekuensi pertemuan LS/LP
Frekuensi Monev
Tenaga & Sarkes
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
Jumlah tenaga penemuan kasus per Puskesmas
Jumlah peserta pertemuan lintas program
Jumlah peserta pertemuan lintas sektor
Jumlah petugas pengambilan specimen tinja per Puskesmas
Jumlah petugas pengiriman specimen tinja ke laboratorium
Jumlah petugas kunjungan ulang Per Puskesmas
B. Penemuan penderita pneumonia balita
Jumlah tenaga penyuluh (tenaga Puskesmas)
Jumlah peserta pertemuan kemitraan
Jumlah narasumber pertemuan kemitraan
Jumlah tenaga penemuan penderita
Jumlah petugas rujukan
Jumlah peserta pelatihan per angkatan
Jumlah narasumber lokal pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan
Jumlah narasumber luar pelatihan tatalaksana pneumonia balita per angkatan
Jumlah tenaga survelans (tenaga Kab./Kota)
Jumlah tenaga monev Puskesmas per Puskesmas
Jumlah tenaga monev Kabupaten
C. Penemuan penderita baru TBC BTA positif
Jumlah petugas penemuan kasus TBC
Jumlah petugas pemeriksaan dahak & pengobatan
Jumlah tenaga monev tk Puskesmas
Jumlah tenaga monev tk Kabupaten
Jumlah tenaga penyuluh per Puskesmas
Jumlah petugas pengelolaan logistik per Puskesmas
D. Penderita DBD yang ditangani
Jumlah petugas foging per Puskesmas
Jumlah tenaga penyuluhan KIE per Puskesmas
Jumlah peserta pelatihan
Jumlah pelatih
Jumlah peserta pokjanal DBD
Jumlah tenaga monev tk Puskesmas
Jumlah tenaga monev tk Kabupaten
E. Penemuan penderita diare
Jumlah tenaga penyuluhan KIE per Puskesmas
Jumlah tenaga survelians diare per Puskesmas
Jumlah petugas pengiriman logistik per Puskesmas
Jumlah petugas pencegahan diare PSM (LS/LP) per Puskesmas
Jumlah peserta pelatihan
Jumlah pelatih
Jumlah peserta pertemuan LS/LP
Jumlah tenaga monev tk Puskesmas
Jumlah tenaga monev tk Kabupaten
Bahan Non Medis
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
Bahan administrasi penemuan kasus
Bahan pertemuan/rapat LP AFP Non Polio per peserta
Bahan pengambilan tinja per penderita
Biaya pemeriksaan specimen tinja ke lab. per specimen
Bahan administrasi pemeriksaan spesimen
B. Penemuan penderita pneumonia balita
Akomodasi pertemuan per peserta
Bahan pertemuan per peserta
Bahan pelatihan per peserta
Modul pelatihan peserta per peserta
Bahan survelans
Bahan administrasi monev
C. Penemuan penderita baru TBC BTA positif
Bahan administrasi monev
Bahan administrasi pengelolaan logistik
Akomodasi pelatihan
Bahan pelatihan
D. Penderita DBD yang ditangani
Larvasida
Insektisida
Bahan campur insektisida (solar)
BBM
Penayangan TV KIE-DBD
Bahan pelatihan per peserta
Akomodasi pelatihan per peserta per hari
Bahan pertemuan Pokjanal
Akomodasi pertemuan Pokjanal
Bahan administrasi monev
E. Penemuan penderita diare
Bahan pelatihan peserta
Akomodasi pelatihan per peserta per hari
Bahan pertemuan LS/LP per peserta
Akomodasi pertemuan LS/LP per peserta
Bahan administrasi monev
Transport dan Biaya Operasional Lainnya
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
Transport petugas penemuan kasus AFT
Transport petugas pengambilan specimen tinja
Transport petugas pengiriman specimen tinja ke laboratorium
B. Penemuan penderita pneumonia balita
C. Penemuan penderita baru TBC BTA positif
Biaya 1 x pemeriksaan spesimen dahak
D. Penderita DBD yang ditangani
Transport tenaga penyemprotan DBD per fokus
E. Penemuan penderita diare
Transport petugas pengiriman logistik
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir register peningkatan kualitas tatalaksana
Formulir pencatatan dan pelaporan TB paru
Formulir surveilans DBD
Kartu logistik diare
Formulir surveilans Kesakitan dan Kematian Balita Pneumonia
Formulir monev balita pneumonia
Formolir R/R diare
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 100 Data Program 100 100 100 100 100,00 100,0 100,00 100,00
Jumlah kunjungan rawat jalan maskin
Jumlah kunjungan rawat inap maskin
ALOS (3 hari)
Cakupan kes. dasar maskin (dr jml kunjungan rajal & rain) maskin
Frekuensi pendataan maskin
Frekuensi penyuluhan/sosialisasi
Frekuensi monevFrekuensi pencatatan dan pelaporan
Tenaga & Sarkes
Jumlah petugas pendataan maskin per Puskesmas
Jumlah petugas penyuluhan/sosialisasi per Puskesmas
Jumlah petugas monev Dinkes Kab./Kota
Jumlah petugas pencatatan & pelaporan per Sarkes
Jumlah petugas pendistribusian kartu peserta (tenaga Pemda)
Bahan Non Medis
Kartu peserta Jamkesmas
Pelayanan Rajal (Rata-2) per px
Pelayanan Rawat Inap (Rata-2) per px
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 100 Data Program 100 100 100 100 100,00 100,0 100,00 100,00
Jumlah yankes rawat jalan rujukan maskin
Jumlah yankes rawat inap rujukan maskin
ALOS
Cakupan kes. dasar maskin (dr jml kunjungan rajal & rain) maskin
Bahan Non Medis
Pelayanan Rajal (Rata-2) per px
Pelayanan Rawat Inap (Rata-2) per px
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
100 Data Program 70 100 100 100 70,00 70,0 100,00 100,00
Cakupan masy. yg dpt mengakses gawat darurat level 1
Frekuensi pelatihan
Jumlah angkatan
Lama pelatihan
Cakupan sarkes dg kemampuan gawat darurat level 1
Frekuensi pertemuan rutin
Frekuensi pertemuan lintas sektoral
Tenaga & Sarkes
Jumlah peserta pelatihan
Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk.
Jumlah narasumber luar pelatihan per angk.
Jumlah peserta pertemuan rutin
Jumlah peserta pertemuan lintas sektoral
Bahan Non Medis
Bahan pelatihan (modul, praktek lapangan, dll.) / peserta
Bahan pertemuan rutin per peserta
Bahan pertemuan lintas sektor per peserta
Bahan administrasi per UGD
Pedoman gawat darurat
Juklak dan Juknis UGD
Bahan rekam medik17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.
Data Program 100 100 100 100 100,00 100,0 100,00 100,00
Jenis KLB
Frekuensi KLB
Jumlah kelurahan/desa mengalami KLB
Cakupan kel./desa mengalami KLB yg ditangani < 24 jam
Frekuensi Desiminasi KLB
Jumlah kasus kesakitan/kematian akibat KLB
Frekeunsi SKD-KLB
Lama SKD-KLB per survey
Frekuensi seminar hasil
Frekeunsi rekomendasi dan tindak lanjut
Frekuensi monev
Tenaga & Sarkes
Jumlah petugas SKD-KLB (Kabupaten)
Jumlah petugas KLB (Puskesmas) per Puskesmas
Jumlah petugas KLB (Kabupaten)
Jumlah tenaga pengolahan dan analisis data KLB
Jumlah narasumber desiminasi informasi KLB
Jumlah tenaga upaya pencegahan per Puskesmas
Jumlah peserta seminar hasil
Jumlah petugas rekomendasi dan tindak lanjut
Jumlah tenaga monev Puskesmas
Jumlah tenaga monev Kabupaten
Bahan Non Medis
Bahan SKD-KLB per survey
Bahan Administrasi SKD
Buletin epidemiologi
Bahan seminar
Bahan administrasi monev per 1 x monev
Transport & Honor
Honor petugas SKD-KLB per orang per hari
Transport petugas KLB (Puskesmas)
Transport petugas KLB (Kabupaten)
Honor petugas pengolahan & analisis data per orang
Transport dan Honor narasumber desiminasi KLB per orang
Honor petugas penanganan kasus per orang per KLB
Transport peserta seminar dari tk Puskesmas KLB
Transport peserta seminar dari tk Kabupaten KLB
Transport petugas rekomendasi dan tindak lanjut
Transport pendampingan rujukan
Transport monev petugas Kabupaten
Transport monev petugas Puskesmas
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir penyelidikan KLB
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 100 Data Program 35 40 45 50 52,06 71,00 45,00 45,00
Cakupan Desa Siaga Aktif
Frekuensi Pendataan Desa/Kel.
Frekuensi Pendataan Desa/Kel yang akan membentuk Desi
Frekuensi pelatihan petugas Desi (Bidan/Perawat)
Angkatan pelatihan petugas Desi
Lama Pelatihan Petugas Desi
Jumlah Forum Desi
Frekuensi Monev Desi Aktif
Tenaga & Sarkes
Jumlah petugas pendataan Desa/Kel per Puskesmas
Jumlah petugas pendataan Desa/Kel yg membentuk Desi per Pusk.
Jumlah peserta pelatihan petugas Desi (Bidan/Perawat)
Transport narasumber lokal pelatihan per orang
Transport narasumber luar dinkes kab./kota pelatihan per orang
Jumlah tenaga monev Puskesmas per Puskesmas
Jumlah tenaga monev Kabupaten
Jumlah petugas pencatatan dan pelaporan
Bahan Non Medis
Bahan Pelatihan
Bahan adm. pembentukan forum Desi
Transport & Honor
Pencatatan dan Pelaporan
Formulir pendataan Desa/Kel.
Formulir pendataan Desa/Kel. Yg akan dibentuk Desi
TABEL T.VI. C.10
1 4 3 6 11
53.274.828.205,000 53.375.557.934,000
47.215.341.055 46.627.407.550
02 01 01 01 1 Dinkes 1.795.199.053 2.568.293.883
- Pelayanan Adm Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % 80 %
02 01 01 02 2 Dinkes 2.906.849.095 7.060.660.377
1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur (Dinkes) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % 1.976.849.095 60 % 3.766.792.950
2 Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur (Dinkes) Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % 930.000.000 60 % 3.154.425.927
02 01 01 03 3 139.441.500
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
02 01 01 35 4 3.625.000.000 5 Dok 3.166.792.840
1 Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan dan Aset 4
Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN Setiap Akhir Tahun
2 Dok 2 Dok
Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akntabel
100 % 100 %
Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindak lanjuti
100 % 100 %
2 Manajemen Pem bangunan Kes. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
4 Dok 4 Dok
Tersedianya Kebijakan Strategi Pembangunan Kesehatan
5 Dok 5 Dok
Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 Kab 11 Kab
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5 Dok 5 Dok
Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan 1 Dok 1 Dok
Sumber Dana Target Kinerja Capaian
10
Catatan Penting
Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Target Kinerja Capaian Program
Pagu Indikatif
52
Program Pelayanan Adm Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
Kode
WAJIB KESEHATAN DAERAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Lokasi
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Program dan Kegiatan
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
1 4 3 6 111052
Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA
1 Dok 1 Dok
3 Peningkatan Kualitas Manaje men Kepegawa ian dan Umum.
Tersedianya data kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
1 Dok 1 Dok
4 Pengembangan Kapasitas adm Hukum dan Humas Tersedianya Peraturan-Peraturan Bidang Kesehatan
1 Dok 1 Dok
Tersedianya laporan keuangan dan aset 1 Dok 1 Dok
02 01 01 15 5 Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
Dinkes & Kab/Kota
100 % 2.907.867.181 100 % 4.164.758.200
1 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
100 % 1.750.000.000 100 % 3.200.000.000
Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota sesuai standar
100 % 100 %
2 Peningkatan Fungsi dan Kelayakan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan
Puskesmas yang dilaksanakan Kalibrasi Alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah
100 % 1.157.867.181 100 % 964.758.200
02 01 01 19 6 Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan
100 % 5.797.849.945 100 % 5.805.000.000
02 01 01 16 7 5.948.448.680 90% % 4.364.518.000
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Cakupan kunjungan neonatal (KN1) Dinkes & Kab/Kota
90% % 2.026.765.000 90% % 308.850.000
Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88% % 88% %
Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90% % 90% %
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85% % 85% %
Cakupan penanganan neonatal komplikasi 80% % 80% %
Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat
95% % 95% %
Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90% % 90% %
Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana KTA
11 Pusk 11 Pusk
Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 % 60 %
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Peningkatan Pemberdyaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin Peningkatan Pemberdyaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 4 3 6 111052
Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 99 % 99 %
Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
95 % 95 %
Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 % 90 %
Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan (CPR)
75 % 75 %
Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 % 65 %
Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
70 % 70 %
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu.
20 Pusk 2.024.918.680 18 Pusk 2.344.779.000
Jumlah Kabupaten/ kota memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan perkotaan
8 Kab/Kota 8 Kab/Kota
3 Peningkatan Pelayanan kesehatan usila Cakupan kunjungan usia lanjut 70 % 316.127.500 80 % 220.000.000
4 Peningkatan Pelayanan kesehatan khusus dan PMI Angka kematian jemaah haji sejumlah ≤ 2/1.000 calon jemaah haji
<2 Permil 1.580.637.500 80 Permil 1.490.889.000
02 01 01 33 8 Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B Dinkes & Kab/Kota
5 Kab/Kota 3.748.000.000 5 Kab/Kota 2.778.752.500
- Peningkatan Upaya kesehatan rujukan & perbaikan pelayanan
persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
100 % 100 %
Persentase RS dgn penggelolaan keuangan BLU
100 % 100 %
Persentase RS yang melaksanakan PONEK
100 % 100 %
Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
100 % 100 %
Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (PPI )
100 % 100 %
Persentase RS yang melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
100 % 100 %
Persentase RS yang terakreditasi 100 % 100 %
persentase RS yg menerapkan Model Pelayanan Keperawatan Profesional (MPKP)
70 % 70 %
02 01 01 20 9 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 5.275.650.000 100 % 3.075.000.000 Dinkes & Kab/Kota
Program Upaya Kesehatan Perorangan kesehatan perorangan di Rumah Sakit
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 4 3 6 111052
- Penanggulangan dan perbaikan Gizi Masyarakat Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif 70 % 70 %
RT yang mengkonsumsi garam beryodium 90 % 90 %
Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 90 %
Ibu Hamil mendapat 90 tablet FE 85 % 85 %
Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans 95 % 95 %
Balita ditimbang berat badannya 80 % 80 %
02 01 01 22 10 Prevalensi rate penderita shistomiasis < 1 % 6.668.477.101 1 % 4.825.000.000
1 Angka penemuan kasus malaria < 1 % < 1 % 2.895.000.000
Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
100 % 90 %
2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
90 % 86 % 1.930.000.000
Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
100 % 95 %
Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
80 % 70 %
CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk
>137 130
Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
85 % 85 %
Cakupan penemuan penderita pnemonia balita
100 % 80 %
Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 100 %
Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
100 % 75 %
Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % < 5 %
Insident rate (IR) DBD 55 % 65 %
Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % < 1 %
02 01 01 21 11 Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas
80 % 4.025.000.000 78 % 1.071.891.750
1 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat
85 % 83 %
Persentase cakupan TPM sehat. 87 % 85 %
Persentase cakupan rumah sehat 90 % 90 %
Dinkes & Kab/Kota
Kab/Kota
Dinkes & Kab/Kota
Program Pencegahan dan Penanggulangnan Penyakit Menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan Pengembangan wilayah Sehat
Pengembangan Lingkungan Sehat
1 4 3 6 111052
Perentase cakupan TTU sehat 90 % 90 %
Persentase Kab/kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/kota Sehat
6 Kab 5 Kab
02 01 01 34 12 Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
9 RS 4.517.000.000 8 RS 7.746.740.000
1 Pemenuhan Tenaga Kesehatan Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang
5 RS 4 RS 4.621.100.000
2 Perencanaan & Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 90 % 85 % 2.500.000.000
3 Registrasi dan akreditas Tenaga Kesehatan Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
8 RS 7 RS 625.640.000
Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
135 Pusk 135 Pusk
UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
8 UTD 7 UTD
Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
13 RS 13 RS
Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 % 100 %
13 Program Dilingkungan UPT Promkes 2.832.000.000 1.326.871.100,000
02 01 04 01 Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 80 % 70 %
02 01 04 02 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70 % 60 %
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
70 % 60 %
02 01 01 19 Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
80 % 70 %
Persentase Desa Siaga Aktif 55 % 50 %
Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
50 45
Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
7 Kebijakan 5 Kebijakan
Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
11 Kab/kota 11 Kab/kota
Dinkes & Kab/Kota
Dinkes & Kab/Kota
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelayanan Adm Perkantoran
Program Sumberdaya Kesehatan
1 4 3 6 111052
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
65 % 50 %
14 Program Dilingkungan UPT Laboratorium Kes. 1.370.571.900 1.500.000.000
02 01 03 01 Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 85 % 80 %
02 01 03 02 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
80 % 70 %
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
75 % 70 %
02 01 03 33 Tercapainya Pemeriksaan Sampel 30.000 Sampel 27.000 Sampel
Meningkatnya Rujukan Teknis Laboratorium Puskesemas dan Rumah Sakit
11 Kab/Kota 11 Kab/Kota
Jumlah SDM Laboratorium Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya
18 Orang 16 Orang
15 Program Dilingkungan UPT Surdatin 1.856.915.250 1.604.824.389
02 01 05 01 Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 85 % 295.643.544 80 % 250.000.000
02 01 05 02 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
80 % 271.940.500 70 % 209.185.000
02 01 05 22 3. Pengembangan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
75 % 843.331.206 70 % 725.639.389
Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
100 % 100 %
AFP rate < 15 tahun ≥ 2 % ≥ 2 %
Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 % 5 %
Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
70 % 65 %
Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit 12 % 12 %
Penerbitan Buletin SKD 52 % 52 %
Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 % 100 %
02 01 05 36 4 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Tersusunnya Dokumen Master Plan SIKDA Kab/Prov
11 Dok 446.000.000 11 Dok 420.000.000
Tersusunnya data satu pintu 6 Kab/Kota 5 Kab/Kota
Ketersediaan profil kesehatan dengan data terpilah perjenis kelamin
100 % 100 %
Persentase Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Bank Data
100 % 83 %
Dinkes & Kab/Kota
Dinkes & Kab/Kota
Dinkes & Kab/Kota
1. Pelayanan Adm Perkantoran
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
Pelayanan Adm Perkantoran
Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1 4 3 6 111052
5 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Riset Kesehatan
4 Penelitian 4 Penelitian
Publikasi dan transformasi hasil-hasil Penelitan Pembangunan Kesehatan
100 % 100 %
16 Program Dilingkungan UPT Krisis Kesehatan dan Matra - 60 % 2.316.454.895
01 01 06 01 Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 70 % 60 %
02 01 06 02 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Aparatur Sesuai Standar Daerah
70
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD
100 % 80 %
02 01 06 36 Presentase tenaga tersertifikasi kegawat daruratan dalam penanganan krisis kesehatan
100 % 80 %
%Tersedianya 1650 org kader kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan
100 % 80 %
% Tersedianya 184 Sarana Komunikasi di wilyah kerja dinas kesehatan provinsi
80 % 80 %
% Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
100 % 80 %
% Tersedianya 184 emergensi KIT dan Personal KIT
100 % 100 %
Presentase penaganan Bencana di Kab/kota < 24 jam 100%
100 % 100 %
Presentase tertangganinya rehabilitasi Secara Pshikis dan Fisik 100%
100 % 80 %
Presentase tersedianya prasarana pananganan krisis kesehatan akibat bencana
100 % 80 %
Persentase jemaah calon haji yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan kes haji
100 % 870.727.447 100 % 719.417.374
Persentase sarana pelayanan kesehatan (PUSKESMAS,RS,DINKES ) di kab/kota yang melaksanakan sistem infomasi kes haji
70 % 30 %
Angka kematian jemaah calon haji/Jemaah Haji
<2/1000 % <2/1000 %
Program Kesehatan Lapangan <15 % <20 %
Angka kesakitan penyakit potensi KLB ( DBD malaria,diare,campak) di lokasi transmigrasi.
<15 % <20 %
Dinkes & Kab/Kota
5. Program Kesehatan Lapangan
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Penanggulangan Krisis Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Matra
1. Pelayanan Adm Perkantoran