1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kegiatan Magang Mahasiswa merupakan suatu kegiatan mandiri
mahasiswa yang dilaksanakan di lingkungan kerja untuk mendapatkan
pengalaman kerja yang sesuai dengan bidangnya masingmasing. Dalam hal ini,
sebagai mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam khususnya statistika diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu
matematika dan statistika yang diperoleh selama perkuliahan dan sekaligus
mendapatkan bekal pengalaman di dunia kerja. Pada kegiatan magang ini, penulis
melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan laporan WHO (Global Tuberculosis Control 2011), pada
tahun 2011 Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-4 terbesar untuk
incident cases Tuberkulosis Paru dengan jumlah penderita 0,370,54 juta.
Tercatat oleh bidang P2PL, Di wilayah Kabupaten Wonogiri, kasus yang
ditemukan pada tahun 2009 adalah sebesar 391 penderita dan mengalami
penurunan menjadi 360 penderita di tahun 2010. Namun mengalami peningkatan
lagi sebesar 446 penderita di tahun 2011. Dan pada tahun 2012 tercatat sebesar
406 penderita Tuberkulosis Paru.
Pada laporan ini, dilakukan analisis spasial terhadap penyebaran penyakit
Tuberkulosis Paru di Kabupaten Wonogiri. Analisis spasial merupakan suatu
metode untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ruang atau waktu dalam
suatu kasus. Dalam hal ini, diteliti apakah keadaan ruang (geografis) per
kecamatan wonogiri berpengaruh dalam penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru,
sehingga dapat memberikan gambaran dan masukan kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri dalam menentukan strategi untuk menekan pertumbuhan
Tuberkulosis Paru di Kabupaten Wonogiri.
2
1.2. Tujuan KMM
Tujuan dari KMM terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus.
1.2.1. Tujuan Umum
a. Memenuhi mata kuliah wajib dari Jurusan Matematika Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan di
Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
c. Membekali mahasiswa agar siap dan memiliki daya saing tinggi di dunia
kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah.
1.2.2. Tujuan Khusus
a. Menganalisis pola penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru yang terjadi di
Kabupaten Wonogiri
b. Menganalisis adanya hubungan spasial dalam penyebaran penyakit
Tuberkulosis Paru yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.
1.3. Manfaat Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)
1.3.1. Manfaat bagi Instansi
Manfaat KMM bagi instansi adalah adanya diperoleh informasi tentang
pola penyebaran penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Wonogiri tahun 2012
dengan menggunakan analisis spasial.
1.3.2. Manfaat bagi Mahasiswa
a. Mahasiswa mendapatkan wawasan serta pengalaman tentang dunia kerja di
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
b. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama
perkuliahan dalam dunia kerja.
3
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
2.1.1. Sejarah Singkat
Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah pada pemerintah
Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil catatan dokumen kegiatan, belum
diketahui secara pasti kapan berdirinya Dinas Kesehatan. Namun, diperkirakan
sejak tahun 1955 Dinas Kesehatan secara defacto sudah melaksanakan kegiatan
dan berdiri dengan nama Dinas Kesehatan Rakyat (DKR). Pada awal berdirinya
keadaan sember daya Dinas Kesehatan masih sangat terbatas, baik segi anggaran
yang tidak memadai, minimnya sarana, pelayanan kesehatan yang belum
memadai, serta teknologi kedokteran yang belum maju.
Secara kronologis perkembangan sejarah Dinas Kesehatan dapat
digambarkan sebagai berikut:
a. Periode 1955 1970
sejarah berdirinya Dinas Kesehatan tidak terlepas pula dari masa
kepemimpinan Bupati yang menjabat pada waktu itu. Pada awal berdirinya,
sedikit sekali perhatian yang dicurahkan Pemerintah di Kabupaten pada
pembangunan di bidang kesehatan. Sebelum konsep Puskesmas diterapkan, dalam
rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat maka dibangunlah Balai
Pengobatan (BP) dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), yang tersebar di
kecamatan-kecamatan dan pada umumnya dipimpin oleh seorang Mantri senior
yang telah menyelesaikan pendidikan sebagai Pembantu Perawat maupun
Perawat.
Selanjutnya agar tugas-tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
dapat dikoordinir dengan sebaik-baiknya, maka dilantiklah dr. Widya Harssana
(Oei Thiam Siong) sebagai pejabat DOKABU (Dokter kabupaten/Kepala Dinas
Kesehatan) yang pertama yang menjabat dari tahun 1955 sampai dengan tahun
1970.
4
Sejalan dengan diterapkannya konsep Puskesmas di Indonesia tahun 1969,
maka mulailah dibangun Puskesmas di beberapa wilayah yang dipimpin oleh
seorang Dokter Wilayah (Dokwil) yang membawahi beberapa Kecamatan.
Pelayanan yang diberikan Puskesmas tersebut adalah pelayanan kesehatan
menyeluruh (konprehensip) yang meliputi pelayanan pengobatan (kuratif), upaya
pencegahan (preyentif), peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan
kesehatan (rehabilitatif).
Salah satu kejadian penting pada Januari 1959 adalah ditandatanganinya
persetujuan pembasmian malaria antara Pemerintah RI, WHO dan USAID.
Direncanakan tahun 1970 penyakit malaria akan terbasmi dari bumi Indonesia. Di
Indonesia, khususnya Kabupaten Wonogiri pada waktu itu sedang terjangkit
Malaria dengan angka kasus yang cukup tinggi, maka dibentuklah Dinas
Pemberantasan Malaria (DPM) pada tanggal 12 September 1959, yang kemudian
diubah menjadi Komando Operasi Pembasmian Malaria (KOPEM) pada tanggal
14 Januari 1963.
b. Periode 1971 1990
Pada periode tahun 1971 sampai dengan tahun 1986 Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Wonogiri dijabat oleh dr. Liem Ing Hien. Kemudian setelah
itu digantikan oleh dr. Y. Sumarmo yang menjabat mulai tanggal31 Juli 1986
sampai dengan 31 Juli 1999.
Pada saat masa kepimimpinan dr. Liem Ing Hien kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan semakin komplek, karena masalah-masalah kesehatan yang
ditemukan sedemikian banyak. Diantaranya adalah masih merajalelanya
penyakitpenyakit menular seperti Cacar, Malaria, TBC dengan incidence dan
prevalence yang tinggi. Status gizi terutama pada golongan anak-anak di bawah
lima tahun dan ibu hamil atau menyusui masih belum memuaskan. Air minum
yang sehat, pembuangan kotoran dan sanitasi perumahan yang sangat tidak
memadai. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemiskinan yang dicerminkan oleh
rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan perkapita, produksi perkapita dan
konsumsi perkapita (termasuk konsumsi dalam bidang sanitasi, gizi dan pelayanan
kesehatan).
5
Selain hal tersebut masalah tenaga kerja khususnya dokter, jumlahnya juga
masih sangat terbatas.Untuk itu pada tahun 1976 dikembangkanlah Konsep
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). PKMD adalah bagian
integral dari Pembangunan desa secara keseluruhan.
Usaha-usaha PKMD jika dilihat dari kepentingan masyarakat merupakan
kegiatan swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui perbaikan status kesehatan. Jika dilihat dari kepentingan
pemerintah maka PKMD merupakan usaha untuk memperluas jangkauan
pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta sebagai Health
Provider dengan peran serta aktif dari masyarakat sendiri. Diharapkan dengan
pelaksanaan PKMD akan menyediakan pelayanan untuk perbaikan hygiene
perorangan, kesehatan lingkungan, perbaikan taraf gizi, pengembangan kesadaran
untuk hidup sehat, penyuluhan kesehatan, pelayanan kuratif dan preventif
termasuk kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), Imunisasi,
Pemberantasan Penyakit Menular, Usaha Kesehatan Sekolah dan lain sebagainya
sesuai dengan kebutuhan setempat.
c. Periode 1990 - 2000
Pada periode ini, tercatat Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan yaitu dari dr. Y. Sumarmmo yang
menjabat mulai tanggal 31 Juli 1986 sampai dengan 31 Juli 1999 kepada dr. TH.
Sunarto yang menjabat mulai tanggal 2 Oktober 2000. Mulai periode ini
pembangunan kesehatan di Indonesia telah mengacu pada Undang-Undang
Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional (SKN), dan Rencana Pokok Program
Pembangunan Bidang Kesehatan (RP3JPK). Sistem Kesehatan Nasional telah
ditetapkan untuk digunakan sebagai sumbangan bagi peningkatan
penyelenggaraan pembangunaan Nasional dan sebagai pedoman bagi
penyelenggaraan upaya kesehatan di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas-
tugas pembangunan di bidang kesehatan. Sedangkan RP3JPK merupakan
pedoman bagi penyusunan rencana lima tahunan dan juga rencana tahunan di
bidang kesehatan baik dalam bentuk program-program dan proyek pembangunan
maupun dalam bentuk kegiatan rutin.
6
Selanjutnya dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan Pemerintah
Pusat, maka berdirilah Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten yang bertugas
melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan penertiban upaya
kesehatan di Kabupaten serta Kecamatan. Segala urusan yang dilimpahkan oleh
Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggung
jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun
pembiayaan. Adapun hubungan fungsional antara Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Kabupaten meliputi :
(1) Pengarahan perencanaan program desentralisasi
(2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
(3) Pengawasan yang menyeluruh
(4) Hubungan teknis kesehatan.
Keberhasilan Program Kesehatan secara nyata dapat dilihat dari semakin
meningkatnya kualitas upaya Pelayanan Rujukan yang diketahui dari
meningkatnya strata/score Puskesmas dan RSUD dimana untuk Puskesmas yang
terakriditasi secara penuh dan RSUD tipe B.
Peran serta segenap masyarakat dan kerja sama lintas sektoral dan PKK
dalam upaya pembangunan kesehatan cukup besar. Terbukti dengan semakin
memasyarakatnya Posyandu dan tercapainya target-target program kesehatan
khususnya imunisasi/UCI, Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat (PKM), Pembinaan Kesehatan Lingkungan (PKL),
Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
(UPGK), Upaya Kesehatan Rujukan, Penyuluhan Obat Generik, dan lain-lain.
Keberhasilan program pembangunan Kesehatan merupakan hasil upaya
terobosan sebagaimana tercermin dalam ungkapan Gerakan Utama yaitu:
Gemas Immunisasi (Gerakan Masal Immunisasi)
Memanfaatkan semua potensi sarana sektoral/lintas program dan lintas
sektoral serta masyarakat yang ada untuk mencapai target Imunisasi/UCI.
Gerakan Momentum.
Memanfaatkan hari-hari besar Nasional/Instansi/Organisasi untuk
pencapaian target program kesehatan terutama UCI, KIA dan kesehatan
7
lingkungan pada hari ABRI, Bhayangkara, HKN, HKS, HUT Korpri,
Bulan Bhakti LKMD, hari Ibu, dll.
Gerakan Catat Lapor.
Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan kegiatan program
kesehatan yang dilaksanakan Kandepkes, Dinkesda, RSUD, Gudang
farmasi, dan Puskesmas, dengan komputerisasi serta peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan analisa data dan visualisasi data.
Gerakan Penghijauan Puskesmas.
Untuk meningkatkan keberhasilan Program Kesehatan/ Strata Puskesmas
menjadi strata maju (hijau).
Gerakan Taat.
Mentaati semua pedoman dan petunjuk program kesehatan/ prioritasnya,
yang diberikan tingkat atas (Pusat/Tingkat I/ Tingkat II).
Gerakan Waskat Program.
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi program secara ketat dengan feed
back report/ supervisi oleh atasan langsung masing-masing program.
Gerakan Porselinisasi Puskesmas.
Meningkatkan kualitas kebersihan ruang Pelayanan Kesehatan (ruang
pengobatan, ruang KIA, KB, Kamar Kecil, ruang tunggu dan sebagainya).
Dimaksudkan agar supaya kebersihan dan sterilitas ruang relatif lebih
terjamin.
Shock Therapi dan Kasih Sayang.
Memberikan penghargaan dan petunjuk agar supaya potensi yang ada pada
masing-masing petugas kesehatan dapat lebih ditingkatkan lagi.
Gerakan Cinta Segitiga Emas.
a. Cinta Imunisasi.
b. Cinta Ibu dan Anak.
c. Cinta JPKM/ Dana Sehat/ Pos Obat Desa.
Gerakan Puskesmas Jaya (Jalan Raya).
8
Meningkatkan fungsi Puskesmas di sepanjang jalan yang rawan
kecelakaan, dengan pelayanan gawat darurat selama 24 jam dan fasilitas
khusus ambulance jalan raya.
Gerakan Puskesmas Bersih Hatinya.
Gerakan Puskesmas Bersih, Sehat, Indah dan Nyaman dimaksudkan agar
secara fisik dan non fisik, kualitas sarana dan prasarana Puskesmas (fisik)
dan kualitas manusianya (non fisik) sesuai dengan yang dimaksudkan di
dalam nama gerakan yaitu senantiasa bersih hatinya.
Gerakan Puskesmas Wisata.
Meningkatkan kualitas Puskesmas di daerah wisata sedemikian rupa
sehingga dapat mengantisipasi berbagai masalah kesehatan yang timbul,
yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik
pada wisatawan.
Gerakan Desa Sehat.
Meningkatkan keberhasilan program kesehatan dengan peran nyata
LKMD melalui desa percontohan kesehatan di setiap wilayah kerja
Puskesmas.
Gerakan Senyum Puskesmas.
Yaitu gerakan dimana petugas Puskesmas baik Dokter maupun karyawan
lain, diharapkan lebih ramah, baik hati, atensi (perhatian) pada pasien dan
memperhatikan etika kedokteran maupun etika keperawatan, kebidanan
serta memperhatikan norma agama dan adat istiadat setempat.
Gadis Cantik.
Gerakan anti Gondok Endemis, cegah keterbelakangan mental dan kretin
dengan jalan pemasyarakatan garam beriodium dan kapsul beriodium.
Pada periode ini di Indonesia sedang dilanda Krisis Moneter yang
memberikan dampaknegatif kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin.
Banyak diantara mereka yang kehilangan pekerjaan, sehingga daya beli merosot
tajam, tidak mampu berobat ke Puskesmas dan banyak pula yang tidak mampu
mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Apabila hal tersebut
didiamkan berlarut-larut, maka tidak mustahil masa depan generasi mendatang
9
akan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk meminimkan dampak negatif
krisis tersebut, pemerintah telah meluncurkan program JPS-BK(Jaring Pengaman
Sosial Bidang Kesehatan). Dalam kaitan menunjang pengentasan kemiskinan
dilaksanakan pula pemberian Kartu Sehat bagi penduduk tidak mampu untuk
memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
d. Periode 2001 - sekarang
Pada periode 2001 Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh
dr. TH. Sunarto sampai pada tanggal 8 Februari 2003, setelah dr. TH. Sunarto
purna tugas Kepala Dinas kabupaten Wonogiri dipimpin oleh dr. Dwi Handoyo
sampai pada tanggal 16 Juli 2002. Setelah dr. Dwi Handoyo kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Wonogiri dijabat oleh dr. Sukeksi Hadi Sutanto, M. Kes
mulai tanggal 9 Juli 2002 sampai dengan 2 Juni 2006. Kemudian periode tahun
2006 sampai dengan tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dibawah
kepemimpinan dr. Aug Jarot Budiharso, dan dari periode 2011 sampai sekarang
dipimpin oleh dr. Widodo, M. Kes.
Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada periode ini adalah
diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya Undang-Undang tersebut membawa
implikasi dimana pola sentralistik dalam pengambilan keputusan maupun dalam
pembiayaan berubah menjadi pola desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan
untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di daerah dengan pendekatan lokal
spesifik yaitu lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki
sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) harus dapat menyelesaikan sendiri
permasalahan di daerah.
Sesuai dengan pergeseran paradigma di bidang kesehatan dan sejalan
dengan penerapan desentralisasi sekaligus untuk menghadapi berbagai tantangan
yang terkait dengan era globalisasi dan informasi yang menuntut transparansi dan
akuntabilitas. Puskesmas ideal dibangun sebagai salah satu terobosan di bidang
pengembangan fungsi dan institusi Puskesmas yang mempunyai tujuan akhir pada
keterjangkauan pelayanan di seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pelayanan
10
diharapkan bermutu serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau
masyarakat pengguna.
Indikator untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan dapat
ditandai dengan atau oleh meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.
Saranadan prasarana yang dimaksud adalah Rumah Sakit Bersalin, Balai
Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak serta Puskesmas Pembantu
Seiring dengan penerapan otonomi daerah di Kabupaten Wonogiri, telah
terjadi pula perubahan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan.Selain
hal tersebut, penerapan Otonomi Daerah telah berdampak pada Kantor
Departemen Kesehatan Kabupaten Wonogiri, yakni dengan dileburnya Institusi
tersebut menjadi satu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2.1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas kesehatan
Wonogiri akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh, maka visi
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri adalah Terwujudnya masyarakat
Wonogiri sehat dan mandiri.
Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri mempunyai misi yaitu:
a. menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
b. mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu
pada potensi daerah;
c. memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata
dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri;
d. mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat beserta lingkunganya.
2.1.3. Struktur Organisasi
Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten
Wonogiri.
11
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
2.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Wonogiri
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2008 Tanggal 30
Desember 2008. Berikut ini adalah uraian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
jabatan struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
a. Kepala Dinas
Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan. Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan adalah Melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
b. Sekretaris
Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan,
keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub
12
bagian Keuangan, dan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. Adapun tugas
pokok masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut.
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
2. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
bahan perumusan kebiakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaran secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang keuangan.
3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan.
c. Bidang Upaya Kesehatan
Bidang Upaya Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
upaya kesehatan dasar dan instansi, upaya kesehatan khusus dan rujukan, upaya
kesehatan keluarga dan gizi. Dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Upaya Kesehatan dibantu oleh Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Instansi, Seksi
Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi, dan Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan
Kesehatan Rujukan. Adapun tugas pokok masing-masing seksi adalah sebagai
berikut.
1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Instansi mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan dasar dan instansi.
2. Seksi Upaya Kesehatan Dasar Keluarga dan Gizi mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan gizi dan
keluarga, kesehatan ibu, anak dan lansia, lintas program dan sektoral
kesehatan keluarga dan perbaikan gizi.
13
3. Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan Kesehatan Rujukan mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan khusus dan
rujukan.
d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai
tugas pokok yaitu melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit, pencegahan penyakit dan
penanggulangan kejadian luar biasa, penyehatan lingkungan. Dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan dibantu oleh Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB,
Seksi Pengendalian Penyakit, dan Seksi Penyehatan Lingkungan. Adapun tugas
pokok masing-masing seksi adalah sebagai berikut.
1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan
penanggulangan kejadian luar biasa.
2. Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksaan
di bidang kegiatan pengendalian penyakit.
3. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan.
e. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksaan di bidang pengembangan promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan
kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh Seksi
Pengembangan Promosi Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
14
Kemitraan, dan Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pembiayaan
Kesehatan Masyarakat. Adapun tugas pokok masing-masing seksi adalah sebagai
berikut.
1. Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan pelaksanaan di bidang kegiatan pengembangan promosi kesehatan.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas
pokok yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan.
3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan
Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang
jaminan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan kesehatan
masyarakat.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang farmasi, makanan dan minuman, perbekalan kesehatan,
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi. Dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu
oleh Seksi Pengembangan SDM Kesehatan dan Organisasi Profesi, Seksi
Perbekalan Kesehatan, dan Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman. Adapun tugas
masing-masing seksi adalah sebagai berikut.
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi
Profesi mempunyai tugas pokok yaitu melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang
kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan profesi.
2. Seksi Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pelaksanaan di bidang perbekalan kesehatan.
15
3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok yaitu
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan pelaksanaan di bidang kegiatan kefarmasian, pengawasan obat,
makanan dan minuman.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 11 Tahun 2008 pasal 42.
1. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional Senior, sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan Organisasi.
2. Pembentukan jenis, jenjang dan jumllah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. UPT Laboratorium
UPT Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian
kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan
Laboratorium. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, UPT Laboratorium dibantu oleh
Sub Bagian Tata Usaha. Adapun tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah
melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
rumah tangga dan perlengkapan UPT Laboratorium.
i. UPT Gudang Farmasi
UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian
kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan obat dan
bahan habis pakai dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan. Dalam
pelaksanaan tugas tersebut, UPT Gudang Farmasi dibantu oleh Sub Bagian Tata
Usaha. Adapun tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan
penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga
dan perlengkapan UPT Gudang Farmasi.
16
j. UPT Puskesmas
UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian kegiatan
teknis operasional dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan Puskesmas/
pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Dalam
pelaksanaan tugas tersebut, UPT Puskesmas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
Adapun tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan penyediaan bahan
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan
UPT Puskesmas.
k. UPT Rawat Inap
UPT Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian
kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan pelayanan
rawat inap medic dasar. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, UPT Rawat Inap
dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Adapun tugas pokok Sub Bagian Tata
Usaha adalah melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPT Rawat Inap.
2.2. Uraian Kegiatan Magang Mahasiswa
Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) dilaksanakan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 14 Februari
2014. Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) sesuai dengan hari kerja
pegawai, yaitu pada hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 07.1514.30
WIB, pada hari Jumat dimulai pukul 07.1511.00 WIB. Selama mengikuti
Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
penulis ditempatkan di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
Pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, penulis di beri tugas yaitu.
1. Rekap rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran
2014.
2. Rekap data set prioritas.
3. Koordinasi dengan bidangbidang terkait.
4. Rekap data lampiran profil kesehatan Kabupaten Wonogiri tahun 2014.
5. Rekap dan cetak indikator template data set prioritas.
17
6. Cek DPA yang salah untuk selanjutnya dikembalikan ke masing-masing
bidang dan sub bidang yang terkait.
7. Rekap Usulan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015.
Beberapa kegiatan dan tugas diberikan dari pembimbing lapangan
selengkapnya dilampirkan pada Lampiran 4.
18
BAB III
LANDASAN TEORI
3.1. Tuberkulosis Paru
Tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh
kuman TB (Mycobacterium tuberculosis), yang menyerang terutama paru dan
disebut juga tuberkulosis paru. Cara penularan tuberkulosis paru adalah melalui
percikan dahak (droplet) sumber penularan adalah penderita tuberkulosis paru
BTA (+), pada waktu penderita tuberkulosis paru batuk atau bersin. Droplet yang
mengandung kuman TB dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak.
Faktor resiko yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi
penderita tuberkulosis paru adalah karena daya tahan tubuh yang lemah dan
keadaan lingkungan sekitar.
3.2. Analisis Spasial
3.2.1 Autokorelasi Spasial
Menurut Curtis dan Lee (2010), Autokorelasi spasial adalah korelasi antara
variabel dengan dirinya sendiri berdasarkan ruang atau dapat juga diartikan suatu
ukuran kemiripan dari objek di dalam suatu ruang (jarak, waktu dan wilayah). Jika
terdapat pola sistematik di dalam penyebaran sebuah variabel, maka terdapat
autokorelasi spasial. Adanya autokorelasi spasial mengindikasikan bahwa nilai
atribut pada daerah tertentu terkait oleh nilai atribut tersebut pada daerah lain yang
letaknya berdekatan atau bertetangga.
3.2.2 Matriks Pembobot Spasial
Matriks pembobot spasial dapat ditentukan dengan beragam metode. Salah
satu metode penentuan matriks pembobot spasial yang digunakan dalam laporan
ini adalah Queen contiguity. Matrik pembobot berukuran , dimana setiap
elemen matriks menggambarkan ukuran kedekatan antara pengamatan dan .
Dengan ketentuan elemen matriks didefinisikan 1 untuk wilayah yang bersisian
atau titik sudutnya bertemu dengan daerah yang menjadi perhatian, sedangkan
daerah lainnya didefinisikan elemen matrik pembobot sebesar 0.
19
3.2.3 Indeks Moran
Indeks Moran merupakan teknik dalam analisis spasial untuk mengukur
hubungan spasial yang terjadi dalam ruang unit (Rosli et al., 2010). Indeks Moran
digunakan ketika suatu data dipengaruhi oleh faktorfaktor yang bersifat spasial
misalnya kondisi geografis dan lingkungan.
Menurut Nakhapakorn dan Supet (2006), indeks Moran dinyatakan dalam bentuk
= ( )
=1
=1
( )2=1
dengan
=
=1
=1
.
pada persamaan (3.1) merupakan rata rata dari variabel , merupakan
elemen dari matrik pembobot, dan W adalah jumlahan dari elemen matrik
pembobot. Menurut Lee dan Wong (2001), nilai dari indeks ini berkisar antara -
1 dan 1. Identifikasi pola menggunakan kriteria nilai indeks , jika > 0, maka
kejadian berpola mengelompok (cluster), jika = 0, maka kejadian berpola
menyebar tidak merata (tidak ada autokorelasi), dan < 0 kejadian berpola
menyebar. Dimana 0 merupakan nilai ekspektasi dari yang dirumuskan sebagai
berikut :
= 0 =1
1
Uji signifikansi untuk autokorelasi spasial menggunakan indeks Moran
dinyatakan pada langkah-langkah berikut.
1. 0: tidak terdapat autokorelasi spasial.
2. 1: terdapat autokorelasi spasial.
3. Tingkat signifikansi .
4. Daerah Kritis
0 ditolak jika > 2 atau <
2
5. Statistik Uji
20
= ()
()
dengan
menyatakan indeks Moran,
() menyatakan nilai harapan,
() menyatakan variansi,
dimana
=1
1
=4 35
1 ( 2)( )2
dengan
1 =1
2 ( + )
2
2 =1
2 ( + )
2
=1
3 =1 ( )
4
(1 ( )2 )2
4 = 2 3 + 3 1 2 + 3(
)2
5 = 1 21 + 6(
)2
3.2.4 Morans Scatterplot
Lee dan Wong (2001) menyebutkan bahwa Moranss Scatterplot adalah
salah satu cara untuk menginterpretasikan Indeks Moran. Moranss Scatterplot
merupakan alat untuk melihat hubungan antara (nilai pengamatan yang sudah
distandarisasi) dengan (nilai rata-rata daerah tetangga yang telah distandardisasi).
Ilustrasi yang lebih lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.1.
21
Gambar 3.1 Morans Scatterplot
Kuadran I disebut High-High (HH), menunjukkan daerah yang mempunyai
nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai pengamatan
tinggi. Kuadran II disebut Low-High (LH), menunjukkan daerah dengan
pengamatan rendah tapi dikelilingi daerah dengan nilai pengamatan tinggi.
Kuadran III disebut Low-Low (LL), menunjukkan nilai pengamatan renddah dan
dikelilingi daerah yang juga mempunyai nilai pengamatan rendah. Sementara
Kuadran IV disebut High-Low (HL), menunjukkan daerah dengan nilai
pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan rendah.
LH
Kuadran 1
HH
Kuadran IV
LL Kuadran III
HL
Kuadran II
22
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Data
Pada bab ini disajikan hasil analisis data yang diperoleh dari DKK Wonogiri.
Data tersebut meliputi data jumlah penderita Tuberkulosis Paru di tiap kecamatan
yang berada di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2012. Pada Gambar 4.1 disajikan
peta penyebaran penderita Tuberkulosis Paru untuk 25 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri. Selengkapnya, untuk data jumlah penderita Tuberkulosis Paru tiap
kecamatan dapat ditunjukkan pada Lampiran 1.
Gambar 4.1 Peta penyebaran penderita Tuberkulosis Paru untuk 25 kecamatan di
Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan Gambar 4.1, terdapat 3 kecamatan dengan 2 sampai 5 penyakit
Tuberkulosis Paru yang ditemukan. 10 kecamatan dengan 6 sampai 14 kasus
ditemukan. 7 kecamatan dengan 16 sampai 22 kasus ditemukan, dan 5 kecamatan
dengan 23 sampai 45 kasus ditemukan.
4.2 Analisis Spasial
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam analisis data untuk
menentukan pola kejadian penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru di Kabupaten
Wonogiri adalah dengan menghitung indeks Moran. Dalam menghitung indeks
Moran terlebih dahulu harus menghitung matrik pembobotan. Untuk menghitung
matrik pembobotan digunakan queen contiguity, memberi nilai 1 untuk daerah
23
yang bersinggungan dengan daerah yang menjadi perhatian, dan nilai 0 untuk
daerah lainnya. Setelah didapatkan matrik 2525 kemudian menghitung indeks
Moran menggunakan bantuan software OpenGeoda. Hasil perhitungan
menggunakan rumus indeks Moran didapatkan nilai indeks Moran adalah -0,03
dan () = -0,04. Karena > 0, maka dapat disimpulkan bahwa pola kejadian
kasus Tuberkulosis Paru adalah mengelompok (cluster).
Dari scatterplot dapat dilihat bahwa pola kejadian mengelompok, karena
titiktitik amatan menyebar berdasarkan pengaruhnya terhadap kecamatan yang
bersebelahan. Pencaran titiktitik terlihat berkumpul pada kuadran III. Dimana
kuadran III (LL) menunjukkan kecamatan Tuberkulosis Paru-nya rendah berada di
antara kecamatankecamatan yang angka Tuberkulosis Paru-nya rendah. Kuadran
LL mengindikasikan kesamaan karakteristik antar kecamatan (pola
mengelompok).
Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan spasial dalam
penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru di Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan
uji signifikansi. Dengan melakukan uji signifikansi tersebut dapat menentukan
apakah terdapat autokorelasi spasial atau tidak dalam penyebaran penyakit
Tuberkulosis Paru yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.
24
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh informasi nilai untuk indeks
Moran adalah 0,0960. Dengan tingkat signfikansi = 0,01, diperoleh statistik uji
2 = 0,5359. Karena nilai lebih kecil dari
2 maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat autokorelasi spasial dalam penyebaran penyakit
Tuberkulosis Paru di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat juga dilihat melalui
Morans scatterplot, terlihat bahwa garis miring mendekati nol yang berarti tidak
terdapat autokorelasi spasial. Dengan kata lain, dalam penyebaran penyakit
Tuberkulosis Paru di Kabupaten Wonogiri tidak terdapat hubungan spasial, atau
keadaan geografis tidak mempengaruhi penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru di
Kabupaten Wonogiri.
25
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
1. pola penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru yang terjadi di Kabupaten
Wonogiri menunjukkan pola mengelompok, dan
2. tidak terdapat hubungan spasial dalam penyebaran penyakit Tuberkulosis Paru
yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.
26
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Nasional
Penganggulangan Tuberkulosis. Edisi 2:cetakan II, Jakarta, 2008
Curtis, J. A. and Lee, A. W., Spatial Pattern of Diabetes Related Health Problems
for Vulneral Populations in Los Angeles, USA, 2010
Lee J. And Wong S.W.D., Statistical Analysis with Arcview GIS, John Willey &
Sons, Inc., United States of America, 2001
Rosli, M.H., Er, A.C., Asmahani, A., Naim M.M.R., Harsuzilawati, M., Spatial
Mapping of Dengue Incident: A case Study in Hulu Langat District, Selangor,
Malaysia, International Journal of Human and Social Sciences, 2010, Vol. 5,
No. 6: 410 414.
27
LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Jumlah Penderita Tuberkulosis Paru per Kecamatan di
Kabupaten Wonogiri
Lampiran 2. Peta Administrasi Wonogiri
Lampiran 3. Surat Persetujuan KMM
Lampiran 4. Daftar Presensi Mahasiswa KMM
Lampiran 5. Daftar Presensi Pembimbing
Lampiran 6. Surat Rekomendasi Kesbangpol
28
Lampiran 1. Data Jumlah Penderita Tuberkulosis Paru per Kecamatan di
Kabupaten Wonogiri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Wo
no
giri
Selo
giri
Nga
dir
ojo
Ngu
nto
ron
adi
Wu
ryan
toro
Man
yara
n
Ero
mo
ko
Pra
cim
anto
ro
Bat
ure
tno
Tirt
om
oyo
Bat
uw
arn
o
Kar
angt
enga
h
Gir
iwo
yo
Gir
ito
ntr
o
Par
angg
up
ito
Sid
oh
arjo
Gir
imar
to
Jati
pu
rno
Jati
sro
no
Jati
roto
Slo
goh
imo
Pu
rwan
toro
Kis
man
toro
Bu
luke
rto
Pu
hp
elem
29
Lampiran 2. Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri
30
DAFTAR PRESENSI PELAKSANAAN KMM
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Nama : Intan Mustikaning Putri Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri
NIM : M0111046 Bagian : Sub Bagian Perenc. & Pelaporan
Pembimbing : MT. Bambang I., S. Sos Telp : (0273) 321043
Tgl. Pelaksanaan : 13 Januari 14 Februari 2014
No. Hari
Tanggal
Kegiatan
Paraf
Pembimbing
Lapangan
1. Senin, 13 Januari
2014
a. Perkenalan staf pada Sub Bagian
Perencanaan
b. Memintakan rancangan anggaran
dana kepada kepala seksi SDM
4. Kamis, 16 Januari
2014
a. Apel
b. Mengantarkan Dokumen ke Kepala
Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Jumat, 17 Januari
2014
a. Apel
b. Memintakan rancangan anggaran
dana kepada kepala seksi SDM
c. Mengantarkan surat perjalanan dinas
ke Kepala Bidang P2Pl
6. Senin, 20 Januari
2014
a. Apel
b. Membuat Surat keluar perihal materi
LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran
2013
7. Selasa, 21 Januari
2014
a. Apel
b. Membuat Indikator Templete Data
Set Prioritas
8. Rabu, 22 Januari
2014
a. Apel
b. Rekap Rencana Umum Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
c. Mencetak Form Biodata
31
9. Kamis, 23 Januari
2014
a. Apel
b. Rekap Rencana Umum Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
c. Mencetak SPPD dan SPT
10. Jumat, 24 Januari
2014
a. Apel
b. Mencetak dokumen paparan JKS
c. Menginputkan Indikator Templete
Data Set Prioritas
11. Senin, 27 Januari
2014
a. Apel
b. Menginputkan Indikator Templete
Data Set Prioritas
c. Mengantarkan Surat Tugas dan Surat
Perintah Tugas ke Bagian Sekretariat
12. Selasa, 28 Januari
2014
a. Membuat dan mencetak Surat
Pengantar data personil penyusun
pelaporan rutin program
pembangunan daerah tahun 2014
b. Menginputkan Indikator Templete
Data Set Prioritas
13. Rabu, 29 Januari
2014
a. Apel
b. Rekap Indikator Data Set Prioritas
c. Mencetak Draft Lampiran PPTK
Dinas Kesehatan Kabupaten
Wonogiri
14. Kamis, 30 Januari
2014
a. Apel
b. Rekap Data Profil 2013
16. Senin, 3 Februari
2014
a. Apel
b. Rekap Data Profil 2013
18. Rabu, 5 Februari
2014
a. Apel
b. Rekap Data Profil 2013
19. Kamis, 6 Februari
2014
a. Apel
b. Pengecekan DPA yang salah
20. Jumat, 7 Februari
2014
a. Apel
b. Penggandaan Peraturan Bupati
32
21. Senin, 10 Fbruari
2014
a. Apel
b. Mencetak SKP dan Pantauan BOK
2013
22. Selasa, 11
Februari 2014
a. Apel
b. Rekap Usulan Program dan Forum
Kegiatan SKPD 2015
23. Rabu, 12 Februari
2014
a. Apel
b. Rekap Usulan Program dan Forum
Kegiatan SKPD 2015
24. Kamis, 13
Februari 2014
a. Apel
b. Data Profil 2013
c. Upload data Simpus ke Sistem
Pelaporan Terpadu Simkes
25. Jumat, 14
Februari 2014 a. Perpisahan
Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri
dr. WIDODO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19580725 198511 1 002
33
DAFTAR PRESENSI PEMBIMBINGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA
JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNS
Nama : Intan Mustikaning Putri
NIM : M0111046
Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Retno Sari S, S.Si., M.Kom
No Tanggal Uraian Paraf dosen
pembimbing
1. 14 Oktober 2013 Konsultasi tempat magang
2. 19 November 2013 Konsultasi tempat magang
3. 29 November 2013 Konsultasi tempat magang
4. 7 Februari 2014 Konsultasi laporan magang
5. 19 Maret 2014 Revisi laporan magang
6. 27 Maret 2014 Revisi laporan magang