PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 108 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun
penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai
aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut;
b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 90
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trengalek sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
- 2 -
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3 -
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK.
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan serta Lembaga Lain.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan,
adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Trenggalek.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Trenggalek.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trengalek.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 5 -
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Trengalek.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT
Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Pasal 2
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Bupati dibidang kepegawaian daerah.
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kepegawaian Daerah.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
kepegawaian daerah;
c. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian daerah;
- 6 -
d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan
rumah tangga Badan;
e. penyelenggaraan tugas informasi manajemen pegawai,
pengadaan dan pengembangan karier pegawai, mutasi serta
pembinaan dan penghargaan pegawai;
f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang
informasi manajemen pegawai, pengadaan dan
pengembangan karier pegawai, mutasi serta pembinaan dan
penghargaan pegawai serta UPT Badan dalam lingkup
tugasnya;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kinerja Badan;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan :
a. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun
anggaran;
b. perumusan kebijakan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah
setiap tahun anggaran;
c. usulan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun
anggaran;
d. pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah
kabupaten;
e. usulan penetapan Nomer Induk Pegawai;
f. perumusan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah;
g. pelaksanaan pengangkatan CPNS Daerah;
h. pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah
memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi;
i. perumusan kebijakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
j. perumusan kebijakan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;
- 7 -
k. usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan
pengabdian;
l. perumusan kebijakan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kabupaten dalam dan
dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang
jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten;
m. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Sekretaris Daerah;
n. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Eselon II Pegawai Negeri Sipil;
o. perumusan kebijakan perpindahan Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
p. perumusan kebijakan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah;
q. pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk
golongan III/d ke bawah;
r. perumusan kebijakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Daerah kabupaten golongan/ruang III/d ke bawah dan
pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
s. pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
t. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
u. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
v. perumusan kebijakan kebijakan pendidikan pelatihan
aparatur;
w. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan aparatur;
x. pelaksanaan pembinaan peserta, penyusunan data pribadi
peserta dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat;
y. penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan
teknis pendidikan dan pelatihan;
z. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta
pelaporan;
aa. menyelenggarakan seleksi calon peserta pendidikan dan
pelatihan;
- 8 -
bb. menyelenggarakan test psikologi dan merekomendasi
hasilnya;
cc. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi program serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan instansi
terkait;
dd. perumusan kebijakan kebutuhan diklat PNS Daerah
Kabupaten.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi:
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.
d. Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;
2. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.
e. Bidang Mutasi, membawahi:
1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
2. Sub Bidang Jabatan.
f. Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPT Badan.
- 9 -
(2)Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 7
Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan kebijakan Bupati.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan
perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan
pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Badan.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
- 10 -
b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan
program/kegiatan Sekretariat;
c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan
keuangan;
e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kinerja Badan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
(1) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;
d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kegiatan
perencanaan dan pelaporan;
e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja Badan;
- 11 -
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta
pendataan hasil kerja perencanaan dan pelaporan;
g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang administrasi keuangan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang administrasi keuangan;
d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi keuangan;
e. melakukan penatausahaan keuangan;
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja
administrasi keuangan;
g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 13
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c melaksanakan tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan
kepegawaian;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan
kepegawaian;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian;
- 12 -
e. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan
dan urusan kerumahtanggaan Badan;
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja
administrasi umum kepegawaian;
g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
Bidang Formasi dan Pengembangan
Pasal 14
(1) Bidang Formasi dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Formasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau
kegiatan informasi manajemen pegawai.
Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) Bidang Formasi dan Pengembangan mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang formasi dan
pengembangan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan kebijakan Kepala Badan;
b. perumusan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang
formasi dan pengembangan;
c. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan formasi;
d. pengoordinasian dan penyelenggaraan pengadaan pegawai;
e. pengoordinasian dan penyelenggaraan analisa kebutuhan
diklat;
- 13 -
f. perumusan kebijakan pengembangan karier dan diklat
pegawai;
g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
formasi dan pengadaan pegawai serta pengembangan dan
diklat pegawai;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang formasi
dan pengembangan;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16
(1) Bidang Formasi dan Pengembangan, dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Formasi dan
Pengembangan.
Pasal 17
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional dibidang penyusunan
formasi dan pengadaan pegawai;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan dibidang penyusunan formasi
dan pengadaan pegawai;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang penyusunan formasi dan pengadaan
pegawai;
- 14 -
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria dibidang penyusunan formasi
dan pengadaan pegawai;
e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
dibidang formasi dan pengadaan pegawai;
f. melakukan analisa kebutuhan pegawai sebagai bahan
rencana penerimaan pegawai;
g. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan pengangkatan
CPNS menjadi PNS;
h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan
sumpah/janji PNS;
i. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan urusan
formasi dan pengadaan pegawai;
j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
k. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 18
Sub Bidang Pengembangan dan Diklat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang pengembangan dan diklat
aparatur;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan kegiatan pengembangan dan diklat
aparatur;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang pengembangan dan diklat aparatur;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pengembangan dan diklat aparatur;
- 15 -
e. menyiapkan data sebagai bahan pengembangan dan diklat
aparatur;
f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan analisa
kebutuhan diklat;
g. melaksanakan diklat aparatur dan mengirimkan peserta
diklat aparatur;
h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan ujian dinas
pegawai;
i. memfasilitasi pemprosesan tugas belajar dan ijin belajar;
j. memfasilitasi seleksi calon peserta sekolah kedinasan sesuai
ketentuan Perundang-undangan;
k. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan ujian
penyesuaian ijazah;
l. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan pola karier
pegawai;
m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
kegiatan pengembangan dan diklat aparatur;
n. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan
pengembangan dan diklat aparatur;
o. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
p. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Formasi dan Pengembangan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai
Pasal 19
(1) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 16 -
(2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan
program dan/atau kegiatan pelayanan informasi dan
manajemen pegawai.
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi dan
manajemen pegawai. berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan kebijakan Kepala Badan;
b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang
pelayanan informasi dan manajemen pegawai;
c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dokumentasi
data pegawai serta pengolahan dan pelaporan data pegawai;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
dokumentasi data pegawai serta pengolahan dan pelaporan
data pegawai;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang
pelayanan informasi dan manajemen pegawai;
f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
Pasal 21
(1) Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;
b. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
- 17 -
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan
Manajemen Pegawai.
Pasal 22
Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang dokumentasi data pegawai;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dibidang dokumentasi data pegawai;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang dokumentasi data pegawai;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria dokumentasi data pegawai;
e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan file data
perorangan PNS;
f. menyiapkan bahan sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan bidang kepegawaian;
g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen tata
naskah kepegawaian;
h. melakukan pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan
dokumen kepegawaian;
i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
dibidang dokumentasi data pegawai;
j. melakukan pendataan hasil kerja dibidang dokumentasi data
pegawai;
k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sesuai dengan
bidang tugasnya.
- 18 -
Pasal 23
Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan pengolahan dan pelaporan data pegawai;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan kegiatan pengolahan dan
pelaporan data pegawai;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang pengolahan dan pelaporan data pegawai;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pengolahan dan pelaporan data
pegawai;
e. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai
Negeri Sipil;
f. melakukan peremajaan data kepegawaian daerah secara
manual maupun elektronik;
g. menyiapkan dan menyajikan data sebagai bahan informasi
kepegawaian daerah;
h. melakukan pengembangan sistem jaringan manajemen
kepegawaian;
i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data pegawai;
j. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan
pengolahan dan pelaporan data pegawai;
k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai sesuai dengan
bidang tugasnya.
- 19 -
Bagian Kelima
Bidang Mutasi
Pasal 24
(1) Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Mutasi.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2), Bidang Mutasi mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang mutasi berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala
Badan;
b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang
mutasi;
c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan
administrasi kepangkatan, pemindahan dan jabatan;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan
administrasi kepangkatan, pemindahan dan jabatan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang mutasi;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
(1) Bidang Mutasi, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
b. Sub Bidang Jabatan.
- 20 -
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi.
Pasal 27
Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang pengelolaan kepangkatan dan
pemindahan pegawai;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pengelolaan kepangkatan dan
pemindahan pegawai;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang pengelolaan kepangkatan dan pemindahan
pegawai;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pengelolaan kepangkatan dan
pemindahan pegawai;
e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan kenaikan
pangkat pegawai;
f. melakukan pemrosesan penetapan status kepegawaian;
g. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan kenaikan gaji
berkala dan penyesuaian gaji (impassing);
h. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penambahan
masa kerja;
i. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penetapan
pemberian tunjangan fungsional tertentu;
j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
pengelolaan kepangkatan dan pemindahan pegawai;
k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan pelayanan
kepangkatan dan pemindahan;
- 21 -
l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 28
Sub Bidang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang penempatan dalam jabatan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan penempatan dalam jabatan;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang penempatan dalam jabatan;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria dibidang penempatan dalam jabatan;
e. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan pengangkatan
dan/atau pemberhentian jabatan;
f. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan kenaikan
jenjang jabatan fungsional tertentu;
g. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan alih tugas
jabatan;
h. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan sidang
Baperjakat;
i. menyiapkan penyelenggaraan pelantikan pejabat;
j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
penempatan dalam jabatan;
k. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan
penempatan dalam jabatan;
l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 22 -
m. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai
Pasal 29
(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan
program dan/atau kegiatan pembinaan pegawai serta pensiun
dan penghargaan pegawai.
Pasal 30
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan
penghargaan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan kebijakan Kepala Badan;
b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di
bidang pembinaan dan penghargaan pegawai;
c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pembinaan
pegawai serta pensiun dan penghargaan pegawai;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembinaan
pegawai serta pensiun dan penghargaan pegawai;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang
pembinaan dan penghargaan pegawai;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 23 -
Pasal 31
(1) Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan
Penghargaan Pegawai.
Pasal 32
Sub Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang pembinaan pegawai;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pegawai;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang pembinaan pegawai;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pembinaan pegawai;
e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penetapan
penjatuhan hukuman disiplin pegawai, ijin kawin dan
perceraian;
f. menyiapkan data sebagai bahan usulan dan pengelolaan DP-
3;
g. menyiapkan data sebagai bahan dan memproses pemberian
ijin cuti;
h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
pembinaan pegawai;
- 24 -
i. menyiapkan data sebagai bahan laporan pajak-pajak
perorangan pegawai (LP2P);
j. melakukan pendataan hasil kerja pembinaan pegawai;
k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
l. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 33
Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang pensiun dan penghargaan
pegawai;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan kegiatan pensiun dan
penghargaan pegawai;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang pensiun dan penghargaan pegawai;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pensiun dan penghargaan pegawai;
e. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian
penghargaan PNS;
f. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemberian penghargaan
dan tanda jasa PNS;
g. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian
penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;
h. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan pemberian
penghargaan bagi pegawai yang purna tugas;
i. memfasilitasi pemrosesan penerbitan KARPEG, KARIS,
KARSU, TASPEN dan KARIP;
j. memfasilitasi pemrosesan pencairan TAPERUM;
- 25 -
k. memfasilitasi pemrosesan penetapan pensiun PNS;
l. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
kegiatan pensiun dan penghargaan pegawai;
m. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pensiun dan
penghargaan pegawai;
n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun
laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
o. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai sesuai dengan
bidang tugasnya.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPT BADAN
Pasal 34
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badan
dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing
yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 35
(1) UPT Badan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja tertentu.
(2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Badan
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.
- 26 -
BAB VI
TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Badan, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan
pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
pembinaan yang diperlukan.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.
(4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang
berlaku.
(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Pasal 37
(1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan
pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun
tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran
dan telaahan staf.
- 27 -
(2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan
mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau
pertimbangan administratif.
(3) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas
berkoordinasi dan berkonsultansi kepada Kepala Badan serta
memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara
lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam
melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi
kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan,
perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
Pasal 38
(1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah
dilaksanakan secara hierarkhis.
(2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan
diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan
kepada atasan masing-masing.
Pasal 39
Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis,
mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja
secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada
pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 28 -
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008
Nomor 437) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2011
BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011
NOMOR 5 SERI D
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAMBANG AGUS SETYAJI, SH Pembina Tingkat I (IV/b) Nip . 19600813 198903 1 005
No.Reg:188.342/32/406.013/2011
Tgl.Reg: 30 Desember 2011
- 29 -