1
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, ProklamasiKemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesiamenuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu,berdaulat, adil, dan makmur;
b. bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untukmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia;
c. bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalahmenyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu sertamengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dandemokratis yang dilaksanakan secara bertahap danberkesinambungan;
d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalanefektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaanpembangunan Nasional;
e. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasionalyang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanyasistem perencanaan pembangunan Nasional;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentukUndang-undang tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945;
SALINAN
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
2 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4287);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, denganmemperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan olehsemua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuanbernegara.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satukesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan olehunsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusatdan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnyadisingkat RTJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20(dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnyadisingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka MenengahKementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebutRencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalahdokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5(lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan KerjaPerangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 3
SALINAN
untuk periode 5 (lima) tahun.8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumenperencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnyadisebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalahdokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RenjaKL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembagauntuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan SatuanKerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-programindikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh PemerintahPusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembagauntuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasianggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan olehinstansi pemerintah.
17. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara daninstansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturanperundang-undangan lainnya.
18. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah adalah sekumpulan rencana kerja suatuKementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapaKementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja PerangkatDaerah.
20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulanrencana kerja terpadu antar Kementerian/Lembaga dan Satuan
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
4 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah,Daerah, atau kawasan.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnyadisingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangkamenyusun rencana pembangunan Nasional dan rencanapembangunan Daerah.
22. Menteri adalah pimpinan Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional.
23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawabterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaanpembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalahkepala badan perencanaan pembangunan Daerah yangselanjutnya disebut Kepala Bappeda.
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2(1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis,terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakanberdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsipemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dane. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.BAB III
RUANG LINGKUPPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 5
SALINAN
Pasal 3(1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsipemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secaraterpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
(2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaanpembangunan yang disusun secara terpadu olehKementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan olehPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (2) menghasilkan :a. rencana pembangunan jangka panjang;b. rencana pembangunan jangka menengah; danc. rencana pembangunan tahunan.
Pasal 4(1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya
pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunanNasional.
(2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, danprogram Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPNasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional,kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintasKementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskaldalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dankerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuatprioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makroyang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruhtermasuk arah kebijakan fiskal, serta programKementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangkaregulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Pasal 5(1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
yang mengacu pada RPJP Nasional.(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman padaRPJP Daerah dan memeperhatikan RPJM Nasional, memuat arahkebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
6 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahandisertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasidan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) RKPD merupakan penjabaran dan RPJM Daerah dan mengacupada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.
Pasal 6(1) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas danfungsi Kementerian/Lembaga yang disusun denganberpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
(2) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL danmengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan paguindikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatanpembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehPemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.
Pasal 7(1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuaidengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sertaberpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
(2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPDdan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dankegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehPemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.
BAB IVTAHAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Pasal 8Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :a. penyusunan rencana;b. penetapan rencana;c. pengendalian pelaksanaan rencana; dand. evaluasi pelaksanaan rencana.
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 7
SALINAN
Pasal 9(1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan :
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;b. musyawarah perencanaan pembangunan; danc. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
(2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukanmelalui urutan kegiatan :a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;b. penyiapan rancangan rencana kerja;c. musyawarah perencanaan pembangunan; dand. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
BAB VPENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Bagian PertamaRencana Pembangunan Jangka Panjang
Pasal 10(1) Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional.(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.(3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.
Pasal 11(1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan
diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara denganmengikut sertakan masyarakat.
(2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka PanjangNasional.
(3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka PanjangDaerah.
(4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan palinglambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yangsedang berjalan.
Pasal 12(1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan
hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
8 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerahberdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
Pasal 13(1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang.(2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian KeduaRencana Pembangunan Jangka Menengah
Pasal 14(1) Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional agar
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalamstrategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, programprioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yangmencakup gambaran perekonomian secara menyeluruhtermasuk arah kebijakan fiskal.
(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerahsebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerahke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuanganDaerah.
Pasal 15(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan
Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya denganberpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional denganmenggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancanganRenstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya denganberpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah denganmenggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.
Pasal 16(1) Rancangan RPIM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang JangkaMenengah.
(2) Musrenbank Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 9
SALINAN
menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraNegara dan mengikut sertakan masyarakat.
(3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka MenengahNasional.
(4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang JangkaMenengah Daerah.
Pasal 17(1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua)bulan setelah Presiden dilantik.
(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua)bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Pasal 18(1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan
hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerahberdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
Pasal 19(1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.(2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan
Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMNasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerahpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
(4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SatuanKerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian KetigaRencana Pembangunan Tahunan
Pasal 20(1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran
dan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1).
(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagaipenjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (3).
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
10 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Pasal 21(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-
KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacukepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-KL sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPdengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPDsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacukepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
(4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancanganRKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimanadimaksud pada ayat (3).
Pasal 22(1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.
(2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikutioleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
(3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.(4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan
RKPD.Pasal 23
(1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.
(2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
(3) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPdengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPDsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacukepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
(5) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancanganRKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimanadimaksud pada ayat (3).
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 11
SALINAN
Pasal 24(1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil
Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan
hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2).
Pasal 25(1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.(2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 26(1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.(2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 27(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP
Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, danpelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJPDaerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD danpelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan PeraturanDaerah.
BAB VIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 28(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan
oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah.
(2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasilpemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Pasal 29(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembagaperiode sebelumnya.
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasikinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan KerjaPerangkat Daerah periode sebelumnya.
(3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencanapembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
12 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadibahan bagi penyusunan rencana pembangunanNasional/Daerah untuk periode berikutnya.
Pasal 30Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian danevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB VIIDATA DAN INFORMASI
Pasal 31Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasiyang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VIIIKELEMBAGAAN
Pasal 32(1) Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
Perencanaan Pembangunan Nasional.(2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Presiden dibantu oleh Menteri.(3) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan
perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dankewenangannya.
(4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikanpelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.
Pasal 33(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas
perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah,
Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.(3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan
perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dankewenangannya.
(4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 13
SALINAN
Pasal 34(1) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-
undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional tetapmengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkanRPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalamperaturan per Undang-undangan.
(2) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetapmengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkanRPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundang-undangan.
(3) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetapmengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkanRPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundang-undangan.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 35Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RencanaPembangunan jangka Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelahdiundangkannya Undang-undang ini.
Pasal 36Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
Pasal 37Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakartapada tanggal 5 Oktober 2004PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
14 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 Oktober 2004SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 104
PENJELASANATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I. UMUM1. Dasar Pemikiran
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmerupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam wakturelatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan.Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaanpembangunan yaitu :(1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);(2) ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan(3) diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 15
SALINAN
GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia (MPRRI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunanNasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraanselama ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presidenuntuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunandengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersamaDPR RI menyusun APBN.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidakadanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencanapembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi prosesperencanaan pembangunan Nasional.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakandengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawabkepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerahmemerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan danmenyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, PembangunanDaerah maupun pembangunan antar daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ruang Lingkup.Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaanpembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem PerencanaanPembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaanpembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkanmasyarakat.
3 Proses Perencanaan.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang inimencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:(1) politik;(2) teknokratik;(3) partisipatif;(4) atas-bawah (top-down), dan(5) bawah-atas (bottom-up).
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
16 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerahadalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukanpilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkanmasing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencanapembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yangditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencanapembangunan jangka menengah.
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan denganmenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atausatuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan denganpendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan merekaadalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaandilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakanbaik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:(1) penyusunan rencana;(2) penetapan rencana;(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan(4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secarakeseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancanganlengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat)langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencanapembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkahkedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencanakerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telahdisiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stake-holders)dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masingjenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencanpembangunan.
Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukumsehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerahditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencanapembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 17
SALINAN
Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunanNasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untukmenjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuangdalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selamapelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpundan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan darimasing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaanpembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis datadan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerjapembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasarankinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangungan. Indikatordan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil(result) manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaanpembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah,berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yangmerupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalammelaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan,Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman danpetunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuahrencana.
4. Sistematika
Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : KetentuanUmum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan PembangunanNasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan danPenetapan Rencana Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, dan KetentuanPenutup.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas
Pasal 2Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
18 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalahmeliputi :1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danselektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskrimantif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia negara;
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harusdapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah(Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat.Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakupantara pelaksana dengan perencana pembangunan.
Huruf bYang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yangsecara administratif mempunyai batasan tertentu.Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputibentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayahtempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatanserta memelihara kelangsungan hidup.Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baiktahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan inimenuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 19
SALINAN
pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periodepembangunan ke periode berikutnya.
Huruf cCukup jelas
Huruf dYang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan,kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukumyang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baiksebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupunpenanggung risiko. Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat"adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikankepentingan mereka dalam proses penyusunan rencan pembangunan.
Huruf eCukup jelas
Pasal 3Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perencanaan makro" adalah suatu perencanaanyang berada pada tataran kebijakan Nasional.Yang dimaksud "fungsi pemerintahan" adalah kewenangan untukmelaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimanadiamanatkan Bab III Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.Yang dimaksud dengan "bidang kehidupan" antara lain agama, ideologi,politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Pembangunan Nasional meliputi pembangunan Pusat dan Daerah.
Pasal 4Ayat (1)
Arah pembangunan Nasional adalah strategi untuk mencapai tujuanpembangunan jangka panjang.
Ayat (2)Pengertian wilayah mengacu pada ruang yang merupakan kesatuangeografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnyaditentukan berdasarkan aspek fungsional.
Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahawa informasi, baiktentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampakyang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
20 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.Ayat (3)
Cukup jelasPasal 5
Ayat (1)Cukup jelas
Ayat (2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIM Daerah) dalamayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baiktentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampakyang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakanindikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Cukup jelas
Pasal 8Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutansehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13RPJP untuk Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan denganQanun, dan untuk Daerah Provinsi Papua ditetapkan dengan Perdasus danPerdasi.
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 21
SALINAN
Pasal 16Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPDselain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakandan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasiprofesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adatdan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28
Bandi, 2016 Anggaran Sektor Publik
22 UU 25/2004 SPPN
SALINAN
Ayat (1)Cukup jelas
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaianpelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yangmenjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
Pasal 29Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "evaluasi kinerja pelaksanaan rencanapembangunan" adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur denganefisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutanpembangunan.Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakanterhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa danterhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampakdan manfaat.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu faktabaik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images)yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudahterkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakanuntuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasal 35Cukup jelas
Anggaran Sektor Publik Bandi, 2016
SPPN UU 25/2004 23
SALINAN
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas