A n a l i s a r e s i k o p e n ya k i t i k an d i k o t a P a l u d a l a m bin g k ai K awa s an E k o n o m i K hu su s (K EK )

Pemerintah telah menetapkan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tahun 2013, Berdasarkan hasil

evaluasi oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dimana kota palu

telah melengkapi persyaratan teknis dan administrasi. Ini merupakan suatu

kebanggan dan prestasi tersendiri sekaligus merupakan tantangan yang harus bisa

dikelola menjadi peluang oleh stakeholder lokal.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala urusan tata usaha di

Stasiun KIPM Kelas I Palu, pada kesempatan ini melakukan brainstorming

tentang pengelolaan resiko (risk management) terkait penyakit ikan di kota Palu

seiring dengan kesiapan menyongsong KEK, tentunya akan menjadi sesuatu

yang debatable dan mengundang analisis wacana yang beragam serta dilandasi

dengan dialektika pemikiran dan pisau analisis yang kuat.

Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39

tahun 2009 merupakan inisiasi pemerintah untuk mempercepat pengembangan

ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi

nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam

kesatuan ekonomi nasional.

Pengembangan KEK dilakukan melalui penyiapan kawasan yang

memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk

menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang

memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Zona pemanfaatan

dalam KEK salah satunya adalah pengolahan ekspor dan potensi sumber daya

alam yang layak untuk diekspor keluar Sulawesi Tengah diantaranya adalah

ikan laut yang diharapkan menunjang program ketahanan pangan dan

industrialisasi perikanan.

Keberadaan kota palu sebagai terminal investasi hasil perikanan mencatat

kemajuan yang cukup signifikan, terbukti dengan teregistrasinya beberapa Unit

Pengolahan Ikan (UPI) di negara tujuan seperti Kanada, Rusia dan Uni Eropa.

Kondisi ini juga semakin membuka keran investasi di sektor perikanan seiring

dengan ketersediaan bahan baku ikan dan regulasi yang menyehatkan.

Di sisi lain, peningkatan arus lalu lintas komoditi perikanan baik berupa

ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk berpotensi

memperbesar peluang kemungkinan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan

karantina (hpik) dan merupakan ancaman yang dapat membahayakan

kelestarian sumber daya alam hayati ikan di kota palu khususnya dan

propinsi sulawesi tengah pada umumnya.

Pertanyaannya adalah apakah kedepannya nanti ekspor hasil perikanan

melalui KEK telah melalui kajian resiko penyakit ikan yang sistematis dan

ilmiah, disinilah kita akan menemukan titik singgungnya. Pihak

karantina ikan mempunyai peranan yang strategis dalam melindungi negara dari

ancaman masuk, keluar dan tersebarnya HPIK yang berpotensi untuk merusak

kelestarian sumberdaya hayati yang pada gilirannya akan mengganggu produksi

perikanan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 tahun 2002, dijelaskan bahwa instansi karantina ikan

bertanggung jawab terhadap masuk dan tersebarnya HPIK ke dan di dalam

wilayah Republik Indonesia serta mencegah keluarnya Hama Penyakit Ikan (HPI)

dari dalam wilayah Republik Indonesia apabila dipersyaratkan oleh negara

tujuan.

Pelaksanaan tindakan karantina dengan tujuan pencegahan HPIK

akan terlaksana secara cepat, tepat dan efisien apabila pertimbangan dilakukan

dengan menggunakan analisis resiko berbasis ilmiah yang transparan melalui

komunikasi dengan stakeholder.

Dalam rencana strategis (RENSTRA) badan karantina ikan, pengendalian

mutu dan keamanan hasil perikanan 2011 -2014 berdasarkan peraturan presiden

nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara

serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian negara maka,

pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan

dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan

perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai

instrumen

perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-

produk perikanan yang aman di konsumsi oleh seluruh bangsa indonesia.

Dengan demikian peran Stasiun KIPM Kelas I Palu, sangat strategis

dalam menjaga tersebarnya hama dan penyakit ikan di wilayah sulawesi

tengah dan bagian dari kerangka ikut mendukung terwujudnya indonesia

sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar dengan menciptakan

pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor

komoditi perikanan

sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Gambar : Wawancara Penliti dengan Pegawai, Staf bagian pelayanan diStasiun KIPM Kelas I PaluSumber : Dokumentasi Praktek Lapang, (2014)

4